Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar

  • Published on
    10-Jul-2015

  • View
    239

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAKASSAR Rabu, 29 Juni 2011 00:00 Untitled Document</p> <p>WALIKOTA MAKASSAR PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAKASSAR WALIKOTA MAKASSAR,</p> <p>Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kota Makassar dan untuk menjabarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, maka perlu ditetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Tenaga Kerja; b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor</p> <p>59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batasbatas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009); 11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2009).</p> <p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAKASSAR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan : (1) Kota adalah Kota Makassar. (2) Walikota adalah Walikota Makassar. (3) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar. (4) Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar.</p> <p>(5) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. (6) Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. (7) Bidang adalah Bidang pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. (8) Seksi adalah Seksi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. (9) Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. (10) Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar.</p> <p>BAB II URAIAN TUGAS Pasal 2 Sekretariat (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a. pengelolaan kesekretariatan; b. pelaksanaan urusan kepegawaian dinas; c. pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD; d. pelaksanaan urusan perlengkapan; e. pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga; f. pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 3 Subbagian Umum dan Kepegawaian (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis kesekretariatan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; b. mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, mendistribusikan surat sesuai bidang ; c. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas; d. melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun; e. melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar; f. menghimpun dan mengsosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup dinas; g. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan; h. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya; i. melakukan koordinasi pada Sekretariat Korpri Kota Makassar; j. melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota Korpri pada unit kerja masing-masing; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;</p> <p>l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 4 Subbagian Keuangan (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis keuangan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan; b. mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda melalui Kepala Dinas; d. menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas; e. mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dari masingmasing satuan kerja; f. menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan koordinasi dengan Subbagian Perlengkapan; g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 5 Subbagian Perlengkapan (1) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan barang. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi : a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Perlengkapan; b. menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU); c. meminta usulan rencana Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dari semua bidang dalam Lingkup Dinas Tenaga Kerja; d. membuat Daftar Kebutuhan Barang (RKB); e. membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU); f. menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan bahan penyusunan APBD; g. menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada lingkup Dinas Tenaga Kerja; h. melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris daerah; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 6 Bidang Perencanaan, Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja (1) Bidang Perencanaan, Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyusun konsep kebijakan, menyusun rencana operasional, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi, melaporkan penyusunan rencana tenaga kerja, penyebarluasan informasi pasar kerja, pelaksanaan penempatan tenaga kerja.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi : a. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis penempatan dan pendayagunaan tenaga kerja, bursa kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pelaksanaan penempatan tenaga kerja; c. menyiapkan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pemberian izin dan pengawasan bidang penempatan dan pendayagunaan; d. menyiapkan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pemberian izin dan pengawasan perpanjangan izin pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKAWP); e. mengelola administrasi urusan tertentu. Pasal 7 Seksi Perencanaan Tenaga Kerja (1) Seksi Perencanaan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyusun rencana operasional, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi, administrasi Seksi Perencanaan Tenaga Kerja. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi: a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Perencanaan Tenaga Kerja; b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya masingmasing; c. melaksanakan analisa dan perencanaan tenaga kerja; d. menyusun rencana pelaksanaan AKL, AKAD, AKAN, IPK, BK, Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan; e. mengatur perencanaan pelaksanaan perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing; f. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan; g. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 8 Seksi Perluasan Kerja (1) Seksi Perluasan Kerja mempunyai tugas melakukan pembagian tugas, memberi petunjuk, menilai pelaksanaan tugas bawahan serta mengatur pembinaan Tenaga Kerja Mandiri, sektor informal, Teknologi Tepat Guna (TTG), penyandang cacat, lansia dan analisa jabatan, membuat konsep rekomendasi kebutuhan usaha mandiri sesuai petunjuk atasan serta melaksanakan koordinasi dan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perluasan Kerja menyelenggarakan fungsi: a. menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Perluasan Kerja; b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya; c. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang bidang tugasnya; d. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Perluasan Kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya; e. memberikan bimbingan terhadap TKM, TTG, TPK, TKMT dan sektor informal; f. memberikan bimbingan usaha mandiri terhadap tenaga kerja pemuda, wanita, penyandang cacat dan lansia; g. membuat konsep surat rekomendasi kebutuhan usaha mandiri sesuai petunjuk atasan;</p> <p>h. melakukan koordinasi antara instansi, perusahaan dalam rangka pembinaan usaha mandiri dan perluasan kerja; i. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan; j. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 9 Seksi Penempatan Tenaga Kerja (1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan membagi tugas, memberi petunjuk, menilai pelaksanaan tugas bawahan, mengatur pelaksanaan perizinan Tenaga Kerja Asing, Lembaga Penempatan Swasta (LPS), Bursa Kerja (BK), menyeleksi penempatan calon tenaga kerja AKL/AKAD/AKAN dan membuat konsep rekomendasi ketenagakerjaan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi : a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program kerja pada Seksi Penempatan Tenaga Kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya; b. memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan AKL, AKAD, AKAN, IPK, BK, Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan; c. mengatur pelaksanaan perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing, Lembaga Penempatan Swasta (LPS) dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI); d. membuat rancangan konsep surat rekomendasi tenaga kerja AKAD dan AKAN serta dokumen lain yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja sesuai dengan petunjuk atasan; e. melaksanakan pemantauan, evaluasi terhadap pengguna Tenaga Kerja Asing dan Kegiatan Lembaga Penempatan Swasta (LPS) dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI); f. menyeleksi penempatan calon Tenaga Kerja AKL/AKAD/AKAN; g. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan; h. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 10 Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kerja (1) Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kerja mempunyai tugas menyusun konsep kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi pembinaan pelatihan dan produktifitas kerja. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kerja menyelenggarakan fungsi: a. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan pelatihan kerja dan bimbingan lembaga pelatihan kerja; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pemasaran, fasilitas pelatihan, hasil produksi dan lulusan pelatihan; c. menyiapkan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pemberian izin dan pengawasan lembaga latihan kerja; d. menyiapkan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pemberian layanan informasi pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;</p> <p>e. mengelola administrasi urusan tertentu. Pasal 11 Seksi Pelatihan Keterampilan Kerja (1) Seksi Pelatihan Keterampilan Kerja mempunyai tugas menyusun rencana operasional, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi, administrasi Seksi Pelatihan Keterampilan Kerja. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelatihan Keterampilan Kerja mempunyai fungsi: a. melaksanakan penyusunan rencana kerja pada Seksi Pelatihan Keterampilan Kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya; b....</p>

Recommended

View more >