URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAKASSAR Rabu, 29 Juni 2011 00:00 Untitled Document

WALIKOTA MAKASSAR PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAKASSAR WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kota Makassar dan untuk menjabarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, maka perlu ditetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Tenaga Kerja; b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batasbatas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009); 11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2009).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA MAKASSAR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan : (1) Kota adalah Kota Makassar. (2) Walikota adalah Walikota Makassar. (3) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar. (4) Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar.

(5) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. (6) Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. (7) Bidang adalah Bidang pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. (8) Seksi adalah Seksi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. (9) Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. (10) Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar.

BAB II URAIAN TUGAS Pasal 2 Sekretariat (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a. pengelolaan kesekretariatan; b. pelaksanaan urusan kepegawaian dinas; c. pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD; d. pelaksanaan urusan perlengkapan; e. pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga; f. pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 3 Subbagian Umum dan Kepegawaian (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis kesekretariatan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; b. mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, mendistribusikan surat sesuai bidang ; c. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas; d. melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun; e. melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar; f. menghimpun dan mengsosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup dinas; g. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan; h. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya; i. melakukan koordinasi pada Sekretariat Korpri Kota Makassar; j. melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota Korpri pada unit kerja masing-masing; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 4 Subbagian Keuangan (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis keuangan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan; b. mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda melalui Kepala Dinas; d. menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas; e. mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dari masingmasing satuan kerja; f. menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan koordinasi dengan Subbagian Perlengkapan; g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 5 Subbagian Perlengkapan (1) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan barang. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi : a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Perlengkapan; b. menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU); c. meminta usulan rencana Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dari semua bidang dalam Lingkup Dinas Tenaga Kerja; d. membuat Daftar Kebutuhan Barang (RKB); e. membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU); f. menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan bahan penyusunan APBD; g. menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada lingkup Dinas Tenaga Kerja; h. melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris daerah; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 6 Bidang Perencanaan, Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja (1) Bidang Perencanaan, Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyusun konsep kebijakan, menyusun rencana operasional, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi, melaporkan penyusunan rencana tenaga kerja, penyebarluasan informasi pasar kerja, pelaksanaan penempatan tenaga kerja.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi : a. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis penempatan dan pendayagunaan tenaga kerja, bursa kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pelaksanaan penempatan tenaga kerja; c. menyiapkan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pemberian izin dan pengawasan bidang penempatan dan pendayagunaan; d. menyiapkan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pemberian izin dan pengawasan perpanjangan izin pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKAWP); e. mengelola administrasi urusan tertentu. Pasal 7 Seksi Perencanaan Tenaga Kerja (1) Seksi Perencanaan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyusun rencana operasional, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi, administrasi Seksi Perencanaan Tenaga Kerja. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi: a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Perencanaan Tenaga Kerja; b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya masingmasing; c. melaksanakan analisa dan perencanaan tenaga kerja; d. menyusun rencana pelaksanaan AKL, AKAD, AKAN, IPK, BK, Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan; e. mengatur perencanaan pelaksanaan perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing; f. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan; g. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 8 Seksi Perluasan Kerja (1) Seksi Perluasan Kerja mempunyai tugas melakukan pembagian tugas, memberi petunjuk, menilai pelaksanaan tugas bawahan serta mengatur pembinaan Tenaga Kerja Mandiri, sektor informal, Teknologi Tepat Guna (TTG), penyandang cacat, lansia dan analisa jabatan, membuat konsep rekomendasi kebutuhan usaha mandiri sesuai petunjuk atasan serta melaksanakan koordinasi dan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perluasan Kerja menyelenggarakan fungsi: a. menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Perluasan Kerja; b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya; c. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang bidang tugasnya; d. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Perluasan Kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya; e. memberikan bimbingan terhadap TKM, TTG, TPK, TKMT dan sektor informal; f. memberikan bimbingan usaha mandiri terhadap tenaga kerja pemuda, wanita, penyandang cacat dan lansia; g. membuat konsep surat rekomendasi kebutuhan usaha mandiri sesuai petunjuk atasan;

h. melakukan koordinasi antara instansi, perusahaan dalam rangka pembinaan usaha mandiri dan perluasan kerja; i. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan; j. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya; k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 9 Seksi Penempatan Tenaga Kerja (1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan membagi tugas, memberi petunjuk, menilai pelaksanaan tugas bawahan, mengatur pelaksanaan perizinan Tenaga Kerja Asing, Lembaga Penempatan Swasta (LPS), Bursa Kerja (BK), menyeleksi penempatan calon tenaga kerja AKL/AKAD/AKAN dan membuat konsep rekomendasi ketenagakerjaan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi : a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program kerja pada Seksi Penempatan Tenaga Kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya; b. memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan AKL, AKAD, AKAN, IPK, BK, Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan; c. mengatur pelaksanaan perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing, Lembaga Penempatan Swasta (LPS) dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI); d. membuat rancangan konsep surat rekomendasi tenaga kerja AKAD dan AKAN serta dokumen lain yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja sesuai dengan petunjuk atasan; e. melaksanakan pemantauan, evaluasi terhadap pengguna Tenaga Kerja Asing dan Kegiatan Lembaga Penempatan Swasta (LPS) dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI); f. menyeleksi penempatan calon Tenaga Kerja AKL/AKAD/AKAN; g. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan; h. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 10 Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kerja (1) Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kerja mempunyai tugas menyusun konsep kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi pembinaan pelatihan dan produktifitas kerja. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kerja menyelenggarakan fungsi: a. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan pelatihan kerja dan bimbingan lembaga pelatihan kerja; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pemasaran, fasilitas pelatihan, hasil produksi dan lulusan pelatihan; c. menyiapkan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pemberian izin dan pengawasan lembaga latihan kerja; d. menyiapkan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pemberian layanan informasi pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;

e. mengelola administrasi urusan tertentu. Pasal 11 Seksi Pelatihan Keterampilan Kerja (1) Seksi Pelatihan Keterampilan Kerja mempunyai tugas menyusun rencana operasional, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi, administrasi Seksi Pelatihan Keterampilan Kerja. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelatihan Keterampilan Kerja mempunyai fungsi: a. melaksanakan penyusunan rencana kerja pada Seksi Pelatihan Keterampilan Kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya; b. menyusun pedoman pelatihan keterampilan tenaga kerja; c. membuat rencana pelatihan tenaga kerja perusahaan; d. menyiapkan bahan tentang rencana dan program pelatihan dan pemagangan sebagai pedoman; e. melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta dengan mengunjungi instansi terkait guna konsultasi pelaksanaan pelatihan dan pemagangan; f. mengecek permohonan pelaksanaan pelatihan dan pemagangan dari masyarakat; g. memantau penyelenggaraan pelatihan dan pemagangan sebagai bahan evaluasi; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 12 Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (1) Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja mempunyai tugas menyusun rencana operasional, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi, administrasi Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja mempunyai fungsi: a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja; b. memeriksa setiap permohonan izin pendirian lembaga latihan swasta; c. mengonsep permohonan izin pendirian Lembaga Latihan Swasta (LLS); d. membuat permohonan izin penyelenggaraan Lembaga Latihan Swasta (LLS); e. membimbing lembaga latihan swasta baik administrasi pelaksanaan kegiatan rutin maupun pelaksanaan latihan; f. menginventarisir lembaga latihan swasta dalam rangka penyusunan jadwal pelaksanaan bimbingan dan akreditasi; g. melaksanakan pengawasan terhadap lembaga latihan swasta yang menyelenggarakan ujian akhir latihan; h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 13 Seksi Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja (1) Seksi Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyusun rencana operasional, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi,

administrasi Seksi Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi: a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja; b. membuat rencana penyuluhan dan penerapan produktifitas tenaga kerja perusahaan; c. melakukan bimbingan penyuluhan produktifitas tenaga kerja; d. mengumpulkan data kegiatan produktifitas tenaga kerja kepada perusahaan guna efesiensi kerja; e. memantau pelaksanaan penerapan produktifitas tenaga kerja di perusahaan guna mengetahui hambatan dan perkembangan; f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 14 Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat-Syarat Kerja dan Kesejahteraan (1) Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat-Syarat Kerja dan Kesejahteraan mempunyai tugas menyusun konsep kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi pembinaan hubungan industrial, syarat-syarat kerja dan kesejahteraan. (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat-Syarat Kerja dan Kesejahteraan menyelenggarakan fungsi: a. menyiapkan bahan pembinaan melalui Pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Peraturan Perusahaan (PP), Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Koperasi Karyawan; b. melakukan pengawasan ke P4-D/P4-P atau Peradilan Hubungan Industrial terhadap kasus PHI/PHK untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang berselisih; c. melaksanakan pembinaan dan pembentukan LKS Bipartite di perusahaan dan mempersiapkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan persidangan anggota LKS Tripartite; d. melakukan penyuluhan dan pembinaan dalam badan-badan swasta yang mengelola jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja agar membentuk jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja; e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; f. mengelola administrasi urusan tertentu. Pasal 15 Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja (1) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk kepada perusahaan yang wajib membuat Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Pembinaan Pengupahan dan Jaminan Sosial, Izin Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan Pembinaan dan Pembentukan Koperasi Karyawan, penyebarluasan informasi, perlindungan kecelakaan di luar hubungan kerja melalui asuransi, membuat laporan kegiatan dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan dan membagi tugas kepada staf. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja menyelenggarakan fungsi :

a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program kerja pada Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja; b. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya masing-masing; c. menjelaskan pentingnya pelaksanaan Hubungan Industrial di perusahaan melalui sarana Hubungan Industrial; d. melakukan pembinaan melalui Pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Peraturan Perusahaan (PP), Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Koperasi Karyawan; e. menyebarluaskan pelaksanaan pengupahan dan Jaminan Sosial, serta Pembinaan dan Pembentukan Koperasi Karyawan dan Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan; f. melakukan pembinaan dan Izin Operasional perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (peraturan Out Shorching) dan penyebarluasan informasi Perlindungan Jaminan Kecelakaan di luar jam kerja melalui asuransi; g. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada atasan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja sebagai bahan masukan dan membuat laporan kegiatan setiap bulan, triwulan dan tahunan; h. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya; i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 16 Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (1) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas melakukan pembagian tugas, memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan, menerima pengaduan, pemerataan penyelesaian kasus PHI/PHK, pelaksanaan sidang LKS Tripartit, membuat laporan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (1), Untuk melaksanakan tugas Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyelenggarakan fungsi: a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program kerja pada Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; b. menyusun langkah kegiatan Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan rencana kerja kegiatan Dinas Tenaga Kerja sebagai pedoman kerja; c. menerima pengaduan masalah ketenagakerjaan, baik dari pekerja, pengusaha dan dari masyarakat; d. memperantarai/memediasi dengan baik kasus-kasus ketenagakerjaan berdasarkan mekanisme peraturan ketenagakerjaan dengan mengedepankan semangat kekeluargaan; e. meneruskan ke P4-D/P4-P atau Peradilan Hubungan Industrial terhadap kasus PHI/PHK untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang berselisih; f. menyampaikan atau menganalisis kasus PHI/PHK; g. melaksanakan pembinaan dan pembentukan LKS Bipartite di perusahaan dan mempersiapkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan persidangan anggota LKS Tripartite; h. melaksanakan pembinaan dan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh sesuai ketentuan yang berlaku; i. membuat laporan baik bulan, triwulan dan tahunan atau sesuai permintaan; j. membuat laporan atas kegiatan di bidang tugasnya; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 17

Seksi Kesejahteraan Pekerja (1) Seksi Kesejahteraan Pekerja mempunyai tugas menyusun rencana operasional, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi, administrasi Seksi Kesejahteraan Pekerja. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Pekerja menyelenggarakan fungsi: a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program kerja pada Seksi Kesejahteraan Pekerja; b. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya; c. memberi petunjuk kepada bawahan; d. menilai prestasi kerja bawahan; e. memberikan penyuluhan dan pembinaan dalam badan-badan swasta yang mengelola jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja agar membentuk jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja; f. melakukan pengawasan kesehatan kerja dan lingkungan kerja; g. membuat laporan atas kegiatan di bidang tugasnya; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 18 Bidang Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan (1) Bidang Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyusun konsep kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi: a. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis perlindungan ketenagakerjaan; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengendalian teknis pemberian perlindungan ketenagakerjaan; c. menyiapkan bahan bimbingan dan pengawasan pada perusahaan yang meliputi pemeriksaan norma kerja, peraturan jamsostek, kesehatan kerja secara berkala; d. menyiapkan bahan penyuluhan atau pembinaan dalam badan-badan swasta yang mengelola jaminan sosial (Jamsos) perlindungan tenaga kerja; e. mengelola administrasi urusan tertentu. Pasal 19 Seksi Pengawasan Norma Kerja (1) Seksi Pengawasan Norma Kerja mempunyai tugas membagi tugas, memberikan petunjuk memberikan bimbingan terhadap karyawan dan pengusaha, memantau pelaksanaan penerapan aturan, mengadakan penyidikan atas pelanggaran perundang-undangan ketenagakerjaan, membuat laporan pelaksanaan tugas. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Norma Kerja menyelenggarakan fungsi : a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program kerja pada Seksi Pengawasan Norma Kerja; b. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya; c. memberi petunjuk kepada bawahan; d. menilai prestasi kerja bawahan;

e. memberikan bimbingan terhadap karyawan dan pengusaha tentang aturan ketenagakerjaan; f. memantau pelaksanaan penerapan aturan ketenagakerjaan yang berlaku; g. mengadakan penyelidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan; h. membuat laporan atas kegiatan di bidang tugasnya; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 20 Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (1) Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mempunyai tugas melakukan pembagian tugas, memberi petunjuk, melaksanakan pemberian penyuluhan dan konsultasi, mencatat hasil pengawasan dalam nota pemeriksaan dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menyelenggarakan fungsi : a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program kerja pada Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); b. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya; c. memberi petunjuk kepada bawahan; d. menilai prestasi kerja bawahan; e. menyusun jadwal kegiatan Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); f. melaksanakan pengawasan pada perusahaan yang meliputi pemeriksaan norma kerja, peraturan jamsostek, kesehatan kerja secara berkala untuk mendapatkan data yang akurat; g. menyelia pelaksanaan pengujian peralatan yang digunakan perusahaan yang berkaitan dengan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; h. mencatat hasil pengawasan serta temuan yang ada dalam blangko nota pemeriksaan dan mengirimkan kepada perusahaan setelah mendapat persetujuan pimpinan; i. melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan konsultasi kepada perusahaan dan tenaga kerja berkenaan dengan keselamatan dan kesehatan kerja; j. membuat laporan atas kegiatan di bidang tugasnya; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 21 Seksi Perlindungan Ketenagakerjaan (1) Seksi Perlindungan Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyusun rencana operasional, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi, administrasi Seksi Perlindungan Ketenagakerjaan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi: a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program kerja pada Seksi Perlindungan Ketenagakerjaan; b. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya; c. memberi petunjuk kepada bawahan; d. menilai prestasi kerja bawahan; e. memberikan penyuluhan atau pembinaan dalam badan-badan swasta yang mengelola jaminan sosial (Jamsos) perlindungan tenaga kerja; f. melakukan pengawasan dalam hal pertanggungan jaminan sosial, kesejahteraan keluarga dengan mengadakan pembinaan agar perusahaan masuk dalam program ASTEK; g. membuat laporan atas kegiatan di bidang tugasnya;

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III TATA KERJA Pasal 22 (1) Bagian Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Subbagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang atau Kepala Bagian Kesekretariatan. Pasal 23 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut Pasal 24 Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Kesekretariatan atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala peraturan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri. Pasal 26 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar pada tanggal 13 Juli 2009 WALIKOTA MAKASSAR,

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN Diundangkan di Makassar pada tanggal 14 Juli 2009 SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

H. M. ANIS ZAKARIA KAMA BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 31 TAHUN 2009 < Sebelumnya Selanjutnya >

(10/07/11) PMI Makassar Bina 216 "Donor Darah Hidup"Makassar, Palang Merah Indonesia Kota Makassar membina 216 orang donor darah hidup, yang sewaktu-waktu bisa dipanggil jika stok darah tidak mencukupi. Ketua PMI Makassar Syamsu Rizal saat kegiatan do... Read more...

(10/07/11) RTRW Makassar Mandek di Bakosurtanal

(10/02/11) MIE Bangun Convention Internasional di Makassar

(09/30/11) Kapal Bantuan Untuk Nelayan Ditargetkan Beroperasi Tahun Ini

(09/29/11) Uraian Tugas SKPD Kota Makassar

(09/22/11) Dilarang Parkir Mobil di Bahu Jl AP Pettarani

(09/22/11) IAS : PSSI Jamin PSM Lolos ke ISL

(09/14/11) Tingkat Kematian di Makassar Dua Kali Lipat

(09/12/11) Pembuatan KTP Elektronik Mulai Kamis

(09/12/11) Penduduk Makassar Bertambah 10 Persen

Festival Bahari, Puncak Visit Makassar 2011 Hiruk-pikuk Visit Makassar sepanjang 2011, nyaris tak pernah berhenti. Event demi event kepariwisataan yang digelar di kota Anging Mammiri ini, baik oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar, maupun sejumlah kegiatan yang digelar oleh berbagai instansi atau lembaga lainnya. Termasuk pula kegiatan yang dihelat oleh kelompok-kelompok masyarakat, telah memberi dampak positif atas jumlah kunjungan wisatawan manca negara ke Makassar. Fakta yang terjadi di lapangan, kalangan penerbangan internasional mengakui bahwa, dengan digelarnya Visit Makassar 2011 dengan segudang event yang memikat, telah mendongkrak tajam... Baca selengkapnya ...

Samalona, Pulau kecil dengan sejuta pesona keindahan Bosan dengan rutinitas kerja Anda...? liburan yang itu-itu saja, dan tempat-tempat yang sudah Anda hapal betul letaknya...? Anda ingin sesuatu yang baru, segar, sejuk, dan belum pernah Anda kunjungi sebelumnya...? Cobalah untuk benar-benar kabur, get away. Lakukan liburan yang sesungguhnya. Nikmati sebuah liburan seru di Pulau Samalona, Kota Makassar. Pulau kecil ini berada di wilayah Kota Makassar, termasuk dalam jajaran gugus pulaupulau kecil. Untuk menjangkaunya cukup mudah, yang Anda perlukan adalah tiket perjalanan menuju Kota Makassar, dan dari Kota Makassar telah tersedia... Baca selengkapnya ... Desa Wisata Lakkang Kini Menjangkau Dunia Menyelam di Cakar Macan, Taman Nasional Taka Bonerate Kota Makassar Menuju Kota Dunia "Ulu Juku" yang Serba Nikmat, Belum Ke Makassar Kalau Belum Mencobanya ! Racikan Ikan Para Calon Guru Kelurahan Panaikang Menuju Pelayanan Prima

Tentang Makassar

Berita Makassar

Fasilitas & Utilitas

Sejarah Kota Makassar Ekonomi & Bisnis Sejarah Pemerintah Hukum & Kota Kriminalitas Arti Lambang Kota Sosial Budaya Visi & Misi Dinamika Perkotaan Geografis Pertahanan Kependudukan Keamanan Infrastruktur Kota Politik Investasi & Modal Pemerintahan Peta Kota Makassar Pembangunan Wisata Bahari Pendidikan Wisata Kota (City Tour) Pemuda & Olahraga Wisata Seni Budaya Lingkungan Hidup Video Sreaming Kota Religi Kuliner Khas Makassar Teknologi Informasi Resep Kuliner Makassar Transportasi & Jasa Bencana & Wabah Senggang (Hiburan) Berita Lainnya

Pelayanan Umum Pelayanan Pajak Pelayanan Retribusi Pelayanan di Kecamatan Jenis & Prosedur Perizinan Download Formulir Perizinan Hotel & Akomodasi Keberangkatan Pesawat Kedatangan Pesawat Jadwal Pelayaran Trayek Angkutan Umum Pusat Niaga & Bisnis Layanan Kesehatan Layana Air Bersih (PDAM) Sarana Peribadatan Daftar Telepon Penting (Darurat)

Pemer Layan intah an Kota Websit Maka e ssar Profil Isi Walik Buku ota Tamu Profil Kirim Wakil kan Walik Pesan ota Anda Profil Webm DPR ail D Galeri Maka Foto ssar Kegiat Produ an k Pengu Huku muma m n Keua Lelang ngan Downl Daera oad h Doku Alam men at Calend SKPD er Kota Event Maka Englis ssar h Uraia Versio n n Tugas Korea SKPD n Kota Versio Maka n ssar Websit Daftar e Link Alam Site at E- Map mail Dinas Pekerj aan Umu m Dinas Tata

Ruan g& Bang unan Dinas Kebu dayaa n& Pariw isata Kanto r Pelay anan Adm. Perizi nan Korm onev Kota Maka ssar LPSE Kota Maka ssar Dekra nasda Kota Maka ssar PKK Kota Maka ssar

Design & perawatan oleh Indomedia Digital untuk Pemerintah Kota Makassar | sebagian hak dilindungi oleh Undang-Undang | Versi 5.1 2011