LAPORAN KINERJA · 2020. 3. 19. · Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan. ... 13 Sanitarian 22 4 26 14 Struktural Es IV 15 0 15 15 Struktural Es III 4 0 4 16 Struktural

LAPORAN KINERJA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG

TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS KESEHATAN

Jln. S. PARMAN No. 13 Telp. ( 0334 ) 881 066

L U M A J A N G

LAPORAN KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat

dan hidayahnya Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2019 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan informasi Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, yang di dalamnya berisi gambaran capaian kinerja selama kurun waktu 1 tahun dan menjabarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018- 2023 dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2018- 2023.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, didalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penyajian laporan kinerja berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang ini disusun. Semoga dapat memberikan manfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan kinerja.

Lumajang, 5 Januari 2020 KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN LUMAJANG

dr. Bayu Wibowo, IGN NIP. 19630724 198910 1 002


ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................................ ii

IKHTISAR EKSEKUTIF .......................................................................................... iii

BAB 1 PENDAHULUAN........................................................................................ 1

A. LATAR BELAKANG ........................................................................... 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN ................................................................... 2

C. GAMBARAN UMUM ........................................................................... 3

D. DASAR HUKUM ................................................................................ 13

E. SISTEMATIKA ................................................................................... 15

BAB II PERENCANAAN KINERJA ..................................................................... 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................... 24

A. CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN ....................................... 24

B. Realisasi Anggaran ........................................................................... 54

BAB IV P E N U T U P ......................................................................................... 58


iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2019 ini disusun sebagai wujud

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan

tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah ini disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun 2018

tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja. Dinas Kesehatan sebagai

Instansi pemerintah wajib untuk menyusun Laporan Kinerja. Dalam rangka

mewujudkan tercapainya Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang

perlu adanya tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan dalam Rencana Strategis

(Renstra), adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten

Lumajang pada tahun 2019 mempunyai 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran dan 3

(tiga) indikator sasaran utama. Pengukuran keberhasilan atau kegagalan dalam

capaian setiap sasaran. Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk

memantapkan kinerja Dinas Kesehatan lebih akuntabel dalam

pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan serta keberhasilan

dalam mewujudkan Visi, Misi, dan tujuan dalam rangka mewujudkan

Pemerintahan yang lebih baik dengan penyelenggaraannya seiring dalam

perwujudan pelaksanaan system pertanggungjawaban kinerja yang lebih

jelas, tepat, terukur dan legitimate dalam mendukung profesional kinerja

pelayanan.

2. Bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini telah melibatkan tim yang dibentuk

oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten

Lumajang Tahun 2019.


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (Good Governance)

merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi

masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, dalam rangka

pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate,

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk

mempercepat diadakan reformasi birokrasi dalam menyelenggarakan

pemerintahan diatur dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

didalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan

Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka

mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah

ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara

periodik. Hal ini juga didukung dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah juga

diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyusunan Pelaporan Kinerja. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah guna mendorong terwujudnya


2

sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance and

Clean Government ) di Indonesia.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan berfungsi untuk mengetahui

kemampuannya Dinas Kesehatan sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah

Daerah dibidang Pembangunan Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan

dan menyelenggarakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dibidang

Kesehatan. Berdasarkan pemahaman tersebut diatas maka Dinas Kesehatan

mempunyai kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban tentang hasil

kegiatan atau pelaksanaan pembangunan kesehatan yang menjadi tanggung

jawabnya kepada Bupati.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan

Kabupaten Lumajang Tahun 2019 dimaksudkan sebagai penjabaran Dinas

Kesehatan Kabupaten Lumajang yang terwujud dalam tingkat

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program

dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Lumajang Tahun 2019 adalah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggungjawaban secara periodik. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas

kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) diharapkan dapat bermanfaat

dalam rangka :

a) Menjadi motivasi untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan

pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan

perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat

dipertanggungjawabkan ;

b) Menjadikan Dinas Kesehatan sebagai Instansi yang akuntabel, sehingga

dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis;


3

c) Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan

dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan beserta jaringannya

guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;

d) Meningkatkan kredibilitas terhadap pemberi wewenang;

e) Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas,

sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif-efisien dan

responsif terhadap lingkungannya.

C. GAMBARAN UMUM

C.1 Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 15 Tahun 2016, tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah yang di kuatkan dengan Peraturan

Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan

daerah di bidang kesehatan.Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas

Kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan. Di

samping itu, Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a) perumusan kebijakan di bidang kesehatan;

b) pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;

c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;

d) pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan;

e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.


4

Berikut adalah struktur organisasi dinas kesehatan berdasarkan Peraturan

Bupati Kabupaten Lumajang No. 67 Tahun 2018 :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan


5

C.2 Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur

Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang didukung dengan jumlah

pegawai sebanyak 1433 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 717 orang dan

Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 716 orang.

Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang berdasarkan

Tingkat Pendidikan pada tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Jumlah PNS dan TKK Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019 per 31 Desember 2019

No. Pendidikan Status Kepegawaian

Jumlah % PNS TKK

DINAS KESEHATAN, UPT PUSKESMAS, UPT FARMASI, UPT LABKESDA

1. SD 4 11 15 1.05

2. SMP 6 12 18 1.26

3. SMA/SMK 96 164 260 18.14

4. D1 0 4 4 0.28

5. D3 428 324 752 52.48

6. S1 177 201 378 26.38

7. S2 6 0 6 0.42

UPT RSU DR. HARYOTO

1 SLTP 8 2 10 1,28

2 SMU / SMA 42 69 138 17,65

3 STM 2 4 6 0,77

4 SMKK 12 10 22 2,81

5 SPK 2 0 2 0,26

6 SMF 5 0 5 0,64

7 SMAK 2 0 2 0,26

8 SMK/SMEA 12 51 63 8,06

9 D1 / GIZI 6 0 6 0,77

10 D2 0 0 0 0,00

11 D3 188 158 346 44,25

12 D4 11 10 21 2,69

13 S1 106 26 132 16,88

14 Sp-1 / s2 23 6 29 3,71

UPT RSU PASIRIAN

1 SLTP 1 0 1 0,34

2 SMU / SMA 7 32 39 13,22


6

No. Pendidikan Status Kepegawaian

Jumlah % PNS TKK

3 STM 0 2 2 0,68

4 SMKK 0 26 26 8,81

5 SPK 0 0 0 0,00

6 SMF 0 0 0 0,00

7 SMAK 0 0 0 0,00

8 SMK/SMEA 0 31 31 10,51

9 D1 / GIZI 1 0 1 0,34

10 D2 0 0 0 0,00

11 D3 16 118 134 45,42

12 D4 0 10 10 3,39

13 S1 11 29 40 13,56

14 Sp-1 / s2 3 8 11 3,73

J U M L A H 1175 1335 2510

Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa Pegawai Dinas

Kesehatan Kabupaten Lumajang, UPT puskesmas, UPT Labkesda, dan UPT

Farmasi proporsi paling banyak adalah lulusan D3 sebanyak 52.48% diikuti S1

(26.38%), SMA/SMK (18,14%), SMP (1.26%), SD (1,06%), D1 (0.28%) dan yang

paling kecil adalah S2 sebesar (0,42%). Sedangkan di UPT RSU Dr. Haryoto

proporsi terbanyak adalah lulusan D3 sebanyak 44,25%, diikuti lulusan SMU/SMA

(17,65%). Selain itu di UPT RSU Pasirian proporsi terbanyak juga lulusan D3

sebanyak 45,42%, diikuti lulusan S1 (13,56%).

Jumlah pegawai per jenis tenaga di lingkungan Dinas Kesehatan

Kabupaten Lumajang tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Per Jenis Tenaga Dinas Kesehatan Tahun 2019

NO JENIS TENAGA PNS KONTRAK JUMLAH

DINAS KESEHATAN, UPT PUSKESMAS, UPT FARMASI, UPT LABKESDA

1 Dokter 40 12 52

2 Dokter Gigi 23 8 31

3 Bidan 271 56 327

4 Perawat 136 265 401

5 Perawat Gigi 12 0 12

6 Gizi 24 24 48

7 Farmasi (Apoteker) 9 8 17


7


8 Farmasi (Asisten Apoteker) 23 8 31

9 Analis Kesehatan 18 8 26

10 Penyuluh Kesehatan 12 21 33

11 Epidemiologi 0 0 0

12 Entomolog 0 0 0

13 Sanitarian 22 4 26

14 Struktural Es IV 15 0 15

15 Struktural Es III 4 0 4

16 Struktural Es II 1 0 1

17 Umum 91 250 341

18 Pembimbing Kesehatan Kerja 1 0 1

19 Akupuntur 0 2 2

20 Rekam Medis 5 9 14

21 Kesehatan Masyarakat 10 41 51

UPT RSU DR. HARYOTO

Pelayanan Medik Dasar

1 Dokter Umum 14 2 16

2 Dokter Gigi 2 0 2

Pelayanan Medik Spesialis Dasar

1 Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) 3 1 4

2 Spesialis Anak (Sp.A) 3 0 3

3 Spesialis Bedah (Sp.B) 2 1 3

4 Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG) 2 2 4

Pelayanan Medik Spesialis Penunjang

1 Spesialis Anastesiologi (Sp.An) 2 0 2

2 Spesialis Radiologi (Sp.Rad) 1 1 2

3 Spesialis Patologi Klinik (Sp.PK) 1 0 1

4 Spesialis Patologi Anatomi (Sp.PA) 1 0 1

5 Spesialis Kesehatan Fisik Dan

Rehabilitasi (Sp.KFR)

1 0 1

Pelayanan Medik Spesialis Lainnya 0

1 Spesialis Mata (Sp.M) 1 0 1

2 Spesialis THT-KL (Sp.THT-KL) 1 0 1

3 Spesialis Neorologi / Saraf (Sp.S) 2 0 2

4 Spesialis Jantung Dan Pembuluh Darah

(Sp.JP)

1 0 1

5 Spesialis Penyakit Kulit Dan Kelamin

(Sp.KK)

1 1 2

6 Spesialis Jiwa Atau Psikiatri (Sp.KJ) 1 0 1

7 Spesialis Paru – Pulmonologi (Sp.P) 2 0 2

8 Spesialis Orthopedi & Traumatologi

(Sp.OT)

1 0 1

9 Spesialis Urologi (Sp.U) 1 0 1

10 Spesialis Bedah Saraf (Sp.BS) - 0 -


8


11 Spesialis Bedah Plastik (Sp.BP) 0 0 0

12 Spesialis Forensik (Sp.F) 0 0 0

Pelayanan Medik Sub Spesialis Dasar

1 Sub Spesialis Bedah (Sp.B) 0 0 0

2 Sub Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) 0 0 0

3 Sub Spesialis Anak (Sp.A) 0 0 0

4 Sub Spesialis Obstetri & Ginekologi

(Sp.OG)

0 0 0

Pelayanan Medik Spesialis Gigi Dan

Mulut

0 0 0

1 Spesialis Bedah Mulut Dan Maksilofasial

(Sp.BM)

0 0 0

2 Spesialis Konservasi (Sp.KG) 0 0 0

3 Spesialis Orthodonti (Sp.Ort) 0 0 0

4 Spesialis Periodonsia (Sp.Perio) 1 0 1

5 Spesialis Penyakit Mulut (Sp.PM) 1 0 1

Pelayanan Kefarmasian

1 Apoteker 7 8 15

2 Asisten Apoteker 18 12 30

Tenaga Kesehatan Dan Petugas

Lainnya

1 Perawat 150 123 273

2 Perawat Anestesi 6 3 9

3 Bidan 28 8 36


5 Fisioterapis 3 0 3

6 Perekam Medis Dan Informasi

Kesehatan

7 10 17

7 Radiografer 9 3 12

8 Fisikawan Medis 0 0 0

9 Refraksionis Optisien / Optometris 1 0 1

10 Analis Kesehatan (Patologi Klinik) 9 9 18

11 Analis Kesehatan Laboratorium Medik

(Bank Darah)

4 4

12 Analis Kesehatan (Patologi Anatomi) 1 1 2

13 Psikolog 1 0 1

14 Terapi Wicara 0 0 0

15 Nutrisionis 7 3 10

16 Sanitarian 5 0 5

17 Teknisi Elektromedis 4 1 5

18 Penyuluh Kesehatan Masyarakat 1 0 1

19 Administrator Kesehatan 3 0 3


9


20 Pranata Komputer 1 3 4

Struktural

1 Eselon ll 1 0 1

2 Eselon lll 7 0 7

3 Eselon IV 14 0 14

Bidang Medis

1 Pengadministrasi Umum ( Yan Medis ) 0 2 2

2 Pemulasaran Jenazah 1 5 6

3 Petugas Kamar Gelap 1 0 1

4 Pengadministrasi Umum ( Radiologi ) 1 1

5 Pengadministrasi Umum ( Laboratorium

)

1 0 1

6 Pengadministrasi Gudang Farmasi 3 6 9

7 Pengadministrasi Rekam Medis Dan

Informasi

6 7 13

Bidang Keperawatan

1 Pengadministrasi Umum / Pembantu

Perawat Ibs

3 1 4

2 Pengadministrasi Umum / Transporter

Igd

0 11 11


Perawat Klinik

10 4 14


Perawat Ranap

6 9 15

5 Transporter Instalasi Rawat Jalan 1 1 2

6 Pengadministrasi Umum ( Yankep ) 1 1 2

Bidang Umum

1 Pengadministrasi Umum (Persuratan) 1 2 3

2 Pemelihara Kendaraan 0 0 0

3 Pengemudi Operasional 1 0 1

4 Pengemudi Ambulan 1 9 10

5 Petugas Keamanan 2 16 18

6 Pengadministrasi Umum ( Rumah

Tangga )

1 5 6

7 Binatu / Loundry 6 4 10

8 Pranata Jamuan / Juru Masak 16 10 26

9 Pemelihara Sarana Dan Prasarana /

Teknisi ( Ips )

1 2 3

10 Petugas ( Ipal ) 0 2 2

11 Pramu Kebersihan / Petugas Kebersihan 0 55 55

12 Pengadministrasi Kepegawaian 1 1 2

13 Pengelola Kepegawaian 1 1 2

Bidang Keuangan


10


1 Gaji Dan Umum (Subbag Anggaran &

Pendapatan)

1 0 1

2 Bendahara Pengeluaran (Subbag

Anggaran & Pendapatan)

1 0 1

3 Pengadministrasi Keuangan (Subbag

Anggaran & Pendapatan)

6 0 6

4 Verifikator Keuangan (Subbag Akuntasi

& Verifikasi)

2 0 2

5 Penata Pelaporan Keuangan (Subbag

Akuntasi & Verifikasi)

1 1 2

6 Bendahara Penerima (Subbag

Pengelolaan Pendapatan)

0 0 0

7 Pengadministrasi Keuangan / Kasir

(Subbag Peng Pendapatan)

4 10 14

Bidang Renbang

1 Pengadministrasi Umum ( Renbang ) 0 2 2

CSSD

1 Petugas Sterilisasi Alat Medis Dan

Keperawatan (CSSD)

6 2 8

UPT RSU PASIRIAN

Pelayanan Medik Dasar

1 Dokter Umum 1 4 5

2 Dokter Gigi 0 1 1

Pelayanan Medik Spesialis Dasar

1 Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) 1 0 1

2 Spesialis Anak (Sp.A) 1 0 1

3 Spesialis Bedah (Sp.B) 0 1 1

4 Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG) 0 1 1

Pelayanan Medik Spesialis Penunjang

1 Spesialis Anastesiologi (Sp.An) 0 1 1

2 Spesialis Radiologi (Sp.Rad) 1 0 1

3 Spesialis Patologi Klinik (Sp.PK) 1 0 1

4 Spesialis Patologi Anatomi (Sp.PA) 0 0 0 5 Spesialis Kesehatan Fisik Dan

Rehabilitasi (Sp.KFR) 0 0 0

Pelayanan Medik Spesialis Lainnya 0 0 0 1 Spesialis Mata (Sp.M) 0 0 0 2 Spesialis THT-KL (Sp.THT-KL) 0 0 0 3 Spesialis Neorologi / Saraf (Sp.S) 0 0 0 4 Spesialis Jantung Dan Pembuluh Darah

(Sp.JP) 0 0 0

5 Spesialis Penyakit Kulit Dan Kelamin (Sp.KK)

0 0 0

6 Spesialis Jiwa Atau Psikiatri (Sp.KJ) 0 0 0 7 Spesialis Paru - Pulmonologi (Sp.P) 1 0 1

8 Spesialis Orthopedi & Traumatologi 0 1 1


11


(Sp.OT)

9 Spesialis Urologi (Sp.U) 0 0 0 10 Spesialis Bedah Saraf (Sp.BS) 0 0 0 11 Spesialis Bedah Plastik (Sp.BP) 0 0 0 12 Spesialis Forensik (Sp.F) 0 0 0 Pelayanan Medik Sub Spesialis Dasar

1 Sub Spesialis Bedah (Sp.B) 0 0 0 2 Sub Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) 0 0 0 3 Sub Spesialis Anak (Sp.A) 0 0 0 4 Sub Spesialis Obstetri & Ginekologi

(Sp.OG) 0 0 0

Pelayanan Medik Spesialis Gigi Dan Mulut

0 0 0

1 Spesialis Bedah Mulut Dan Maksilofasial (Sp.BM)

0 0 0

2 Spesialis Konservasi (Sp.KG) 0 0 0 3 Spesialis Orthodonti (Sp.Ort) 0 0 0 4 Spesialis Periodonsia (Sp.Perio) 1 0 1

5 Spesialis Penyakit Mulut (Sp.PM) 0 0 0

Pelayanan Kefarmasian

1 Apoteker 0 3 3

2 Asisten Apoteker 0 8 8

Tenaga Kesehatan Dan Petugas Lainnya

1 Perawat 41 55 96

2 Perawat Anestesi 0 3 3

3 Bidan 5 18 23


5 Fisioterapis 1 1 2

6 Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan

7 Radiografer 1 1 2

8 Fisikawan Medis 0 0 0 9 Refraksionis Optisien / Optometris 0 0 0 10 Analis Kesehatan (Patologi Klinik) 1 5 6

11 Analis Kesehatan Laboratorium Medik (Bank Darah)

0 0 0

12 Analis Kesehatan (Patologi Anatomi) 0 0 0

13 Psikolog 0 0 0

14 Terapi Wicara 0 0 0

15 Nutrisionis 0 2 2

16 Sanitarian 0 1 1

17 Teknisi Elektromedis 0 0 0 18 Penyuluh Kesehatan Masyarakat 0 0 0 19 Administrator Kesehatan 1 1 2

20 Pranata Komputer 0 3 3

Struktural

1 Eselon ll 0 0 0


12


2 Eselon lll 1 0 1

3 Eselon IV 3 0 3

Bidang Medis

1 Pengadministrasi Umum ( Yan Medis )

2 Pemulasaran Jenazah 0 2 2

3 Petugas Kamar Gelap 0 0 0 4 Pengadministrasi Umum ( Radiologi ) 0 1 1

5 Pengadministrasi Umum ( Laboratorium )

0 1 1

6 Pengadministrasi Gudang Farmasi 0 0 0 7 Pengadministrasi Rekam Medis Dan

Informasi 0 7 0

Bidang Keperawatan

1 Pengadministrasi Umum/ Pembatu Rawat jalan dan rawat inap

0 36 0

2 Pengadministrasi Umum / Transporter Igd

0 5 5

Bidang Umum

1 Pengadministrasi Umum (Persuratan) 0 2 2

2 Pemelihara Kendaraan 0 0 0

3 Pengemudi Operasional 0 0 1

4 Pengemudi Ambulan 0 5 5

5 Petugas Keamanan 0 11 11

6 Pengadministrasi Umum ( Rumah Tangga )

0 3 3

7 Binatu / Loundry 0 7 7

8 Pranata Jamuan / Juru Masak 0 7 7

9 Pemelihara Sarana Dan Prasarana / Teknisi ( Ips )

0 3 3

10 Petugas ( Ipal ) 0 1 1

11 Pramu Kebersihan / Petugas Kebersihan 0

12 Pengelola Kepegawaian 2 3 5

Bidang Keuangan

1 Gaji Dan Umum (Subbag Anggaran & Pendapatan)

0 1 1

2 Bendahara Pengeluaran (Subbag Anggaran & Pendapatan)

1 0 1

3 Pengadministrasi Keuangan (Subbag Anggaran & Pendapatan)

0 3 3

4 Verifikator Keuangan (Subbag Akuntasi & Verifikasi)

1 4 4

5 Penata Pelaporan Keuangan (Subbag Akuntasi & Verifikasi)

0 1 1

6 Bendahara Penerima (Subbag Pengelolaan Pendapatan)

1 0 1

7 Pengadministrasi Keuangan / Kasir (Subbag Peng Pendapatan)

0 5 5

Bidang Renbang

1 Pengadministrasi Umum ( Renbang ) 1 1 2


13


CSSD

1 Petugas Sterilisasi Alat Medis Dan Keperawatan (CSSD)

0 7 7

Dilihat dari Pegawai per jenis tenaga dapat dijelaskan bahwa Pegawai

Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang memiliki banyak jenis tenaga terutama

fungsional. Dimana tenaga terbesar ada pada tenaga umum, perawat dan bidan.

D. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan

Kabupaten Lumajang Tahun 2019, dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara

yangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN);

5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan


14

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Kepada Masyarakat;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

14. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi;

15. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi

Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); yang telah disempurnakan

sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di

Lingkungan Instansi Pemerintah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 34 Tahun 2007, tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang;

20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Pemerintah

Kabupaten Lumajang;


15

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

22. Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman

Penyusunan Pelaporan Kinerja

E. SISTEMATIKA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang

Tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun 2018 tentang

tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Adapun Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun

2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran

Umum, dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab–

bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun

yang bersangkutan.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan :

A. Capaian Kinerja Organisasi pada sub bab ini disajikan capaian

kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis

Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis

capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;


16

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar

nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan/

penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, Pengukuran

Capaian Kinerja, Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan

Permasalahan serta Strategi Pemecahan Masalah.

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran

yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja

organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi

untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. MATRIKS RENSTRA 2018-2023

2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

3. PENGUKURAN KINERJA

4. RENJA TAHUN 2019

5. PENGHARGAAN


17

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang

Tahun 2018-2023 maka Dinas Kesehatan menyusun Perjanjian Kinerja Tahun

2019 dengan indikator dan terget sesuai dengan yang telah tertuang dalam

matriks Renstra. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target

kinerja yang spesifik dan terukur. Target pencapaian tahunan merupakan bagian

dari target yang lebih strategis yaitu pencapaian target jangka menengah 5

tahunan.

Tabel 2.1 Indikator dan Target Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1. Meningkatnya

Kualitas Kesehatan

Masyarakat

Persentase Keluarga Sehat % 12

Persentase Keluarga Pra Sehat % 44

2. Meningkatnya Akses

dan Kualitas

Pelayanan

Kesehatan

Indeks Kepuasan Masyarakat

Angka absolut

79,5

Sumber : Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang disusun

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyusunan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen

yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan

terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan

sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan

akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen

antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian


18

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan

tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar

pemberian reward atau penghargaan dan sanksi, Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.

Revisi perjanjian kinerja dimungkinkan terjadi, dimana pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Lumajang terjadi dikarenakan beberapa hal diantaranya :

1. Adanya revisi Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang tahun 2018 –

2023, sehingga adanya Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat

secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan

sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) pada

pertengahan tahun melalui Perubahan APBD.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1. Meningkatnya

Kualitas Kesehatan

Masyarakat

Persentase Keluarga Sehat % 12

Persentase Keluarga Pra Sehat % 44

2. Meningkatnya Akses

dan Kualitas

Pelayanan

Kesehatan


Angka absolut

79,5

Program dan Pagu perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Lumajang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Program dan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2019

Program Anggaran

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 5.962.435.785

2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Rp. 2.770.493.288


19

Program Anggaran

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Rp. 383.295.400

4 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 41.865.278.544

5 Program Pelayanan Kesehatan Rp. 61.458.988.720

6 Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya

Rp. 15.520.204.600

7 Program Peningkatan Managemen Pelayanan Kesehatan

Rp. 16.884.035.500

8 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Rp. 15.159.398.039

9 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rp. 2.408.629.900

10 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Rp. 14.549.805.267

11 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata

Rp. 13.593.210.056

12 Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/RSJ/RS paru-paru/RS mata

Rp. 279.354.866

13 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Rp. 113.926.633.225

14 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 636.940.000

Pada Tahun Anggaran 2019, Pencapaian sasaran di dalam Rencana

Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang ditunjang melalui 14

Program dan 52 Kegiatan termasuk di dalamnya Program dan Kegiatan dari 2

UPT RSUD dr. Haryoto dan Pasirian, yang terdiri atas :


20

Tabel 2.4 Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2019

No PROGRAM KEGIATAN

1 Program Upaya

Kesehatan

Masyarakat

Sasaran :

Meningkatnya

kualitas kesehatan

masyarakat

1. Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga

2. Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat

3. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

4. Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja dan

Olahraga

5. Kegiatan Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

2 Program Pencegahan

dan Pengendalian

Penyakit

Sasaran :

Meningkatnya

kualitas kesehatan

masyarakat

6. Peningkatan Pelayanan Imunisasi

7. Penyelenggaraan Surveilans Penyakit

8. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular

9. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak

Menular

10. Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa

3 Program Pelayanan

Kesehatan

Sasaran :

Meningkatnya Akses

dan Kualitas

Pelayanan

Kesehatan

11. Evaluasi dan Pengembangan Standar

Pelayanan Kesehatan

12. Peningkatan Pelayanan melalui JKN

13. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

melalui Pendekatan Keluarga (Keluarga Sehat)

14. Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan

15. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional

16. Penguatan Sistem Penanggulangan Gawat

Darurat Terpadu (SPGDT)

4 Program Peningkatan

Sumber Daya

Kesehatan

Sasaran :

Meningkatnya Akses

17. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

Produk Kefarmasian dan Pangan

18. Pengadaan dan Pengelolaan Obat Dan

Perbekalan Kesehatan

19. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian


21

No PROGRAM KEGIATAN

dan Kualitas

Pelayanan

Kesehatan

Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga

20. Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Alat

Kesehatan

21. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kesehatan

22. Pembinaan dan Pengawasan Mutu Sumber

Daya Manusia Kesehatan

5 Program Pembinaan

Lingkungan Sosial

Sasaran :

Meningkatnya Akses

dan Kualitas

Pelayanan

Kesehatan

23. Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan

Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang

Bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan

Jaminan Sosial Kesehatan

6 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

24. Pelayanan Administrasi dan Operasional

Perkantoran


Sarana Dan

Prasarana Aparatur

25. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi

Sarana dan Prasarana Aparatur

26. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan

Prasarana Aparatur


Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Dan

Keuangan

27. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP

28. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

dan Prognosis Realisasi Anggaran

29. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

30. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan

Masyarakat

31. Penyusunan Rencana Kerja

32. Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran


22

No PROGRAM KEGIATAN

(RKA) SKPD

9 Program Pengadaan,

Peningkatan Dan

Perbaikan Sarana

Dan Prasarana

Puskesmas/Puskesm

as Pembantu Dan

Jaringannya

33. Pembangunan Puskesmas

34. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas

35. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas

36. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas

Pembantu


Manajemen

Pelayanan

Kesehatan

37. Pembinaan dan Implementasi Sistem Informasi

Kesehatan

38. Koordinasi Pelaksanaan Program

Pembangunan Kesehatan

39. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

40. Manajemen Pengelolaan Data Dan Informasi

41. Peningkatan Pelayanan Melalui Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK)

42. Penyediaan Jasa Manajemen Kesehatan


Mutu Pelayanan

Kesehatan BLUD

43. Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan

Pendukung Pelayanan BLUD

12 Program

Pengadaaan,

Peningkatan dan

Perbaikan Sarana

dan Prasarana RS /

RSJ/ RS Paru / RS

Mata

44. Penyediaan Sarana, Prasarana, dan Peralatan

Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan

Rujukan

45. Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit

46. Pengadaan Meibeler Rumah Sakit

47. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga

Rumah Sakit

48. Pengadaan Percetakan Administrasi dan Surat

Menyurat Rumah Sakit

49. Pengadaan Sarana, Prasarana dan Peralatan

Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan


23

No PROGRAM KEGIATAN

Rujukan

13 Program Standarisasi

Pelayanan

Kesehatan

50. Akreditasi Rumah Sakit

14 Program

Pemeliharaan sarana

dan prasarana

rumah sakit/RSJ/RS

paru-paru/RS mata

51. Pemeliharaan Rutin / Berkala alat-alat

kesehatan Rumah Sakit

52. Pemeliharaan Rutin / Berkala mobil ambulance

/ Jenazah


24

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Dinas Kesehatan

Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi planning

yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja

(Rencana Kerja) dan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang,

tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating

dari perencanaan yang sudah dibuat. Di akhir kegiatan terdapat fungsi evaluating

dimana semua pelaksanakan program dan kegiatan harus disampaikan ke dalam

sebuah bentuk pertanggung jawaban penggunaan seluruh sumber daya

manajemen pendukung dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur.

Terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya.

Dalam pertanggung jawaban piranti yang diukur adalah kegiatan, program, dan

sasaran untuk melihat sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan

tidak salah arah dari perencanaan yang telah dibuat.

A. CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan

capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan

strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja. Adapun pengukuran Kinerja

dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran

dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau

celah kinerja (peformance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut

dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan

kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan di Dinas Kesehatan

Kabupaten Lumajang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat

kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur


25

pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program. Adapun

pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka

digunakan rumus:

Realisasi Capaian Indikator Kinerja = -------------------- x 100%

Target

2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan

semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan

semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

Target – (Realisasi – Target) Capaian Indikator Kinerja = ---------------------------------------- x 100%

Target

Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan

penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari

pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

85 ke atas : Sangat Baik

70 x < 85 : Baik

55 x < 70 : Cukup Baik

x < 55 : Kurang Baik

Secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang telah melaksanakan

tugas dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam

Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang 2018 -2023. Pencapaian kinerja tahun

2019 sudah mengacu dan sesuai dengan rencana kerja tahun 2019.

Pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan yang berupa Indikator

sasaran pembangunan terhadap target hasil pembangunan dalam berapa tahun

ditunjukkan dengan besaran angka-angka yang bilamana digambarkan dengan

grafik akan dapat dilihat pola atau trend, apakah meningkat, menurun, ataukah

konstan, atau dalam bahasa lain adalah sebagai keberhasilan, kemajuan,


26

stagnan, kemunduran, atau bahkan kegagalan kinerja Pemerintah dalam

melaksanakan pembangunan.

Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa makna atau

deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis dari

pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan

permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor – faktor

yang mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk

dijadikan feedback bagi perencanaan dan pelaksanaan kinerja tahun berikutnya.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam

proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor yang

mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas

kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar

capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target

sampai dengan tahun 2019. Capaian indikator dan target dinas kesehatan

Kabupaten Lumajang tahun 2019 disajikan sebagai berikut :

Capaian indikator dan target Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang tahun

2019 sebagai berikut:


27

Tabel 3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Pembilang Penyebut Target Tahun 2019

Realisasi Tahun 2019

Capaian (%)

Kategori

1. Meningkatnya

Kualitas

Kesehatan

Masyarakat

1 Persentase Sehat 11.714 146.163 12% 8% 66,67 Cukup baik

2 Persentase Pra Sehat 84.775 146.163 44% 58% 131,81 Sangat baik

2. Meningkatnya

Akses dan

Kualitas

Pelayanan

Kesehatan

3 Indeks Kepuasan Masyarakat

- - 79,5 81.84 102,94 Sangat baik

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2019 (Data diolah)


28

A.1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian kinerja Dinas Kesehatan tahun 2019 dibandingkan dengan target

tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET

TAHUN

2019

REALISASI

TAHUN

2019

CAPAIAN

(%)

1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Persentase Keluarga Sehat

12% 8% 66,67

Persentase Keluarga Pra Sehat

44% 58% 131,81

2. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan


79,5 81.84 102,94

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang 2019 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 3.2 di atas dua indikator kinerja telah mencapai target

kinerja yaitu persentase keluarga pra sehat sebesar 131,81% dan indeks

kesehatan masyarakat sebesar 102,94%, Sedangkan indikator persentase

keluarga pra sehat belum mencapai target yaitu sebesar 66,67%.

A.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun Ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Kinerja Dinas Kesehatan tahun ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja

tahun-tahun sebelumnya karena indikator yang digunakan pada renstra Dinas

Kesehatan pada tahun – tahun sebelumnya berbeda dengan indicator yang

digunakan pada renstra Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023.

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Renstra 2018-2023

Rencana kerja tahun 2019 merupakan gradasi dari Rencana Strategis Dinas

Kesehatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah. Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan

target renstra 2018-2023.


29

Tabel 3.3 Perbandingan Kinerja Tahun Ini Dengan Target Restra 2018-2023

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA REALISASI

TAHUN 2019

TARGET AKHIR

RENSTRA ( TAHUN

2023)


Persentase Keluarga Sehat 8% 20%


58% 56%

2. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan


81.84 83

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang 2019 (Data diolah)

Dari tabel 3.3 dapat dilihat bahwa indikator kinerja persentase keluarga

sehat dan indeks kesehatan masyarkat belum dapat mencapai target akhir renstra

2023 dan indikator persentase keluarga pra sehat sebesar 58% telah memenuhi

target akhir dari renstra 2023.

A.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

Capaian kinerja Dinas Kesehatan tahun 2019 yang tercantum dalam

renstra Dinas Kesehatan Kab. Lumajang tahun 2018-2023 tidak ada yang dapat

dibandingkan dengan standar nasional.

A.5 Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2019 yang dibandingkan dengan

target renstra 2018-2023, diketahui bahwa dari 3 indikator yang ada,

terdapat 2 dikator kinerja yang telah mencapai target. Adapun analisis

keberhasilan atau kegagalan dapat dijelaskan sebagai berikut :


30

1. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat, dengan

Indikator Sasaran :

1.1. Persentase Keluarga Sehat dan persentase keluarga pra sehat

Dalam rangka pelaksanaaan Program Indonesia Sehat telah

disepakati adanya 12 indikator utama untuk penanda status

kesehatan sebuah keluarga. Kedua belas indikator utama tersebut

adalah sebagai berikut.

a. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)

Gambar 3.1 Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB) tahun 2019

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian

Keluarga mengikuti program keluarga berencana (KB) pada tribulan 4

adalah sebesar 34,29%. Persentase keluarga yang mengikuti KB

terbanyak adalah dari kecamatan Lumajang yaitu sebesar 79,87% dan

persentase keluarga yang mengikuti KB terkecil adalah kecamatan

Jatiroto sebesar 1,03%. Capaian pada tribulan 4 lebih rendah dari

tribulan 3 dengan penurunan sebanyak 28,25%.

Program Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)

bertujuan untuk membatasi 2 anak setiap keluarga dengan alasan

kesejahteraan. Indikator ini dianggap sudah terpenuhi jika sebuah


31

keluarga mendapatkan pelayanan KB di tingkat desa atau kelurahan.

Selain itu, keluarga juga mendapatkan penyuluhan KB oleh tenaga

kesehatan dan promosi KB yang dilakukan pemuka agama setempat.

Keluarga juga dianggap lolos indikator pertama ini jika mendapatkan

pendidikan mengenai kesehatan reproduksi selama sekolah maupun

menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

Data capaian Keluarga yang mengikuti program Keluarga

Berencana di kabupaten Lumajang masih sekitar 34,29%.

Permasalahan yang di hadapi adalah :

1. karena kurangnya penyuluhan dan pendekatan petugas ke

masyarakat

2. takut dengan efek samping penggunaan KB

3. tidak diijinkan keluarga (suami)

4. suami bekerja di luar kota/jarang pulang

5. Adanya keyakinan bahwa banyak anak banyak rejeki

6. Keluarga ingin mempunyai anak

7. Punya penyakit penyerta

Upaya yang akan dilakukan Dinas Kesehatan Kab. Lumajang

untuk meningkatkan persentase Keluarga mengikuti program Keluarga

Berencana (KB) adalah :

1. Level Dinas Kesehatan: Workshop Konseling KB, Workshop

PKRT, Workshop Prakonsepsi, Bimtek Bagi Petugas untuk Kelas

Unmetneed, pertemuan pengelola program.

2. Level Puskesmas: Kelas Unmetneed, Kelas Prakonsepsi,

Pelayanan KB di Puskesmas, Edukasi Kespro, Kunjungan

Rumah tindak lanjut hasil KS


32

b. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan

Gambar 3.2 Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan tahun 2019

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian Ibu

melakukan persalinan di fasilitas kesehatan adalah sebesar 90,84%

dengan persentase Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan

terbanyak adalah dari kecamatan Lumajang sebesar 98,59% dan

persentase Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan terkecil

adalah kecamatan Tempursari yaitu sebesar 78,26%. Capaian pada

tribulan 4 lebih rendah dari tribulan 3 dengan penurunan sebanyak

2,47%.

Indikator keluarga sehat Ibu melakukan persalinan di fasilitas

kesehatan dianggap tercapai apabila dalam sebuah keluarga sang ibu

melakukan persalinan di fasilitas kesehatan resmi seperti puskesmas

atau rumah sakit. Faktor pendukungnya adalah adanya pelayanan

kesehatan ibu dan anak yang berkualitas di skala puskesmas,

kemudian terdapat ruang tunggu kelahiran dan alat transportasi yang

memadai untuk membawa ibu yang akan melahirkan. Selain itu, ada

juga tempat pelayanan kebugaran ibu hamil misalnya senam hamil, dan

ibu mendapatkan penyuluhan dari tenaga kesehatan mengenai


33

pentingnya melakukan persalinan dengan tenaga yang ahli dan

terpercaya.

Data capaian Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan di

kabupaten Lumajang sekitar 90,84%. Capaian ini masih harus di

tinggatkan karena menunjukkan penurunan dibandingkan dengan

capaian pada tribulan 3. Permasalahan yang di hadapi adalah :

1. Masih ada beberapa daerah dengan medan yang sulit sehingga

masih ada persalinan di rumah tetapi ditolong oleh Nakes

2. kurangnya biaya untuk melakukan persalinan di fasilitas

kesehatan

3. Kurang paham tanda-tanda persalinan sehingga melahirkan di

rumah

4. keluarga tidak mempercayai tenaga kesehatan dan lebih percaya

kepada dukun untuk menolong persalinan

Untuk menanggulangi masalah diatas, Dinas Kesehatan Kab.

Lumajang akan melakukan upaya seperti :

1. Program persalinan gratis dengan dana APBD

2. pendanaan jampersal untuk kasus resti dengan rujukan ke RS

3. pendampingan bumil risti oleh kader dan melakukan penyuluhan

tentang tanda-tanda persalinan, persalinan aman dan persalinan

faskes pada masyarakat.

4. Konseling terkait keuntungan bersalin di di Faskes dan

melakukan kerja sama dengan lintas sektor, dan meningkatkan

kerjasama bidan & dukun


34

c. Bayi Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap

Gambar 3.3 Ibu Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap tahun 2019

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian bayi

mendapatkan imunisasi dasar lengkap adalah sebesar 94,29% dengan

persentase bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap terbanyak

adalah dari kecamatan Klakah sebesar 97,71% dan persentase bayi

mendapatkan imunisasi dasar lengkap terkecil adalah kecamatan

Ranuyoso yaitu sebesar 76,92%.

Indikator keluarga sehat yang ketiga adalah jika dalam sebuah

keluarga terdapat anak berusia antara 1 sampai dengan 2 tahun, maka

ia seharusnya sudah memperoleh imunisasi dasar lengkap. Imunisasi

dasar ini meliputi vaksin Hepatitis B, BCG, DPT, Polio, dan Campak.

Faktor pendukung dari indikator ini adalah adanya pelayanan imunisasi

dasar di puskesmas maupun fasilitas kesehatan lain yang terdekat

dengan keluarga. Kemudian ibu dan ayah seharusnya juga

mendapatkan pengenalan imunisasi dasar dan mengetahui pentingnya

imunisasi dasar yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Keluarga juga

harusnya mendapatkan himbauan untuk melakukan imunisasi dasar

kepada anak oleh para pemuka agama dan kader PKK. Yang terakhir,

keluarga seharusnya memperoleh informasi secara nasional baik

melalui televisi atau media lainnya mengenai imunisasi.


35

Data capaian Bayi mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap di

kabupaten Lumajang sekitar 94,29%. Data capaian ini sudah cukup

bagus namun masih harus di tinggatkan mengingat masih ada wilayah

kecamatan dimana angka cakupannya sebesar 76,92%. Permasalahan

yang di hadapi adalah :

1. kurangnya pengenalan imunisasi dasar dan tidak mengetahui

pentingnya imunisasi dasar

2. orang tua lupa dengan jadwal imunisasi anaknya dan tidak rutin

datang ke posyandu

3. kurang valid nya data sasaran imunisasi

Oleh sebab itu Dinas Kesehatan Kab. Lumajang akan melakukan

upaya untuk meningkatkan capaian persentase bayi mendapatkan

Imunisasi Dasar Lengkap yaitu :

1. pengenalan imunisasi menggunakan metode yang mudah

dipahami oleh masyarakat

2. melakukan sweeping imunisasi pada bayi dan balita untuk yang

belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap dan melakukan

kunjungan untuk bayi yang tidak rutin melakukan imunisasi

3. Pendataan ulang sasaran imunisasi

d. Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif

Gambar 3.4 Ibu Bayi mendapat Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif tahun 2019


36

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa persentase capaian Bayi

mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif adalah sebesar 87,46% dengan

persentase Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif terbanyak

adalah dari kecamatan Padang sebesar 96,90% dan terkecil adalah

kecamatan Jatiroto yaitu sebesar 75,85%.

Indikator keluarga sehat yang keempat berkaitan dengan ASI.

Bayi dalam sebuah keluarga seharusnya mendapatkan ASI eksklusif

selama minimal 6 bulan. Jika ada ibu yang kesulitan memberikan ASI,

seharusnya bisa dengan mudah mendapatkan pelayanan konsultasi di

puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Ibu harus juga

mendapatkan promosi berkenaan pentingnya ASI eksklusif yang

dilakukan oleh tenaga kesehatan terkait.

Data capaian Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif di

kabupaten Lumajang sekitar 87,46%. Data capaian ini sudah cukup

bagus karena cukup menujukkan peningkatan dari tribulan 3 sebesar

0,92% namun masih harus di tinggatkan mengingat masih ada wilayah

kecamatan dimana angka cakupannya sebesar 75,85%. Permasalahan

yang di hadapi adalah :

1. kurangnya pengenalan mengenai pentingnya ASI Ekslusif dan

ibu cenderung menyerah ketika kesulitan memberikan ASI pada

bayinya

2. Budaya masyarakat yang segera memberi makanan tambahan

sebelum usia 6 bulan

3. Ibu menyusui termasuk wanita bekerja sehingga tidak memberi

ASI eksklusif, anak rewel saat minum ASI dan terdapat luka

pada puting

Upaya yang akan dilakukan Dinas Kesehatan Kab. Lumajang

untuk meningkatkan cakupan Bayi mendapat air susu ibu (ASI)

eksklusif adalah :

1. Bekerjasama dengan kader KP-ASI agar selalu memantau ASI

Eksklusif, penyuluahan ke orang terdekat (ibu, nenek, suami) ibu

dirumah tentang pentingnya ASI dan melakukan penyuluhan dan

pendekatan kepada ibu hamil tentang ASI Eksklusif (manfaat,


37

cara menyusui yang benar, dan cara perawatan payudara agar

ASI lancar)

2. Melakukan penyuluhan dan pendekatan kepada ibu dan orang

terdekat ibu mengenai bahaya memberikan makanan tambahan

sebelum usia 6 bulan

3. KIE mengenai ASI Eksklusif pada kelas pra konsepsi, kelas ibu

hamil, kelas parent education, penyuluhan pada ibu nifas di

PONED dan pada saat posyandu, kelompok posyandu, KP-ASI,

dan posyandu lansia

e. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan

Gambar 3.5 Balita mendapatkan pematauan pertumbuhan tahun 2019


Balita mendapatkan pematauan pertumbuhan adalah sebesar 92,97%

dengan persentase Balita mendapatkan pematauan pertumbuhan

terbanyak adalah dari kecamatan Padang sebesar 97,23% dan terkecil

adalah kecamatan Tekung yaitu sebesar 76,40%.

Indikator keluarga sehat yang berikutnya masih berhubungan

dengan bayi dan balita. Mereka seharusnya mendapatkan pelayanan

kesehatan setiap bulannya, minimal dengan menimbang berat badan.

Pelayanan kesehatan ini minimal dilakukan satu kali setiap bulan dan


38

dibimbing secara langsung oleh Puskesmas namun pelaksanaannya

bisa dilakukan oleh ibu-ibu di lingkungan tersebut. Untuk anak yang

sudah menginjak masa sekolah seperti TK dan playgroup juga

mendapatkan pemantauan pertumbuhan di sekolah masing-masing.

Data capaian Balita mendapatkan pematauan pertumbuhan di

kabupaten Lumajang sekitar 92,97%. Permasalahan yang di hadapi

adalah :

1. Kurang kerjasama dengan PAUD dan TK

2. orang tua mengantar ke posyandu jika ada imunisasi dan Vit.A

saja

3. kurang validnya data sasaran balita yang ada

4. kurangnya kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam

pelaksanaan pemantauan pertumbuhan pada balita merupakan

beberapa penyebab balita belum mendapatkan pemantauan

pertumbuhan.

Cakupan Balita mendapatkan pematauan pertumbuhan masih

perlu ditingkatkan agar angka cakupannya mencapai 100%. Hal yang

dapat dilakukan adalah :

1. Bekerjasama dengan PAUD dan TK serta menggerkakan kader

untuk pelaksanaan SDIDDTK

2. Lomba balita sehat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat

ke Posyandu dan sweeping balita pasca pelayanan posyandu

oleh bidan dan kader

3. kunjungan ulang sasaran balita yang belum terpantau

pertumbuhannya pada waktu pendataan KS.

4. Pelaksanaan SDIDDTK bekerjasama dengan kader dan PKK

desa/kelurahan


39

f. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai

standar

Gambar 3.6 Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar tahun 2019


Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar

adalah sebesar 31,26% dengan persentase Penderita tuberkulosis paru

mendapatkan pengobatan sesuai standar terbanyak adalah dari

kecamatan Pasirian sebesar 62.43% dan terkecil adalah kecamatan

Randuagung yaitu sebesar 14,93%.

Indikator kesehatan keenam berkaitan dengan pengendalian

penyakit menular dan tidak menular. Dalam hal ini, jika di dalam suatu

keluarga terdapat seseorang yang menderita penyakit batuk lebih dari 2

minggu atau memang sudah diketahui mengalami tuberkolosis, maka

wajib berobat sesuai dengan ketentuan. Faktor pendukung dari

indikator ini adalah adanya pelayanan kesehatan untuk penderita

tuberkolosi dan penyakit paru di puskesmas atau rumah sakit. Dalam

sebuah keluarga, juga harus ada pengawas menelan obat atau PMO

yang berfungsi mengingatkan penderita tuberkolosis dan paru agak

selalu minum obat secara teratur.


40

Data capaian Penderita tuberkulosis paru mendapatkan

pengobatan di kabupaten Lumajang sekitar 31,26%. Capaian yang

rendah ini dikarenakan :

1. masyarakat tidak mengetahui bahaya TB paru

2. Kepatuhan minum obat rendah

3. Kunjungan rumah pemantauan minum obat rendah

4. Belum semua pasien TB memahami gelala TB, pengobatan TB

dan risiko jika melakukan pengentian pengobatan TB sebelum

waktunya

5. Kurangnya kepedulian keluarga untuk mengingatkan minum

obat, Penderita malas minum obat, Penderita malas untuk cek

kesehatan rutin di puskesmas/rumah sakit

Oleh sebab itu Dinas Kesehatan akan melakukan upaya seperti:

1. Membentuk group untuk wadah komunikasi sesama penderita

dan keluarganya untuk berbagi informasi mengenai bahaya TB

2. Meningkatkan informasi dan motivasi kepada penderita TBC dan

keluarganya tentang pentingnya pengobatan TBC sesuai standar

dan bahaya bila tidak teratur minum obat serta pendekatan dan

penekan kepada PMO dari penderita TB

3. meningkatkan cakupan kunjungan rumah pada penderita

4. penyuluhan mengenai gelala TB, pengobatan TB dan risiko jika

melakukan pengentian pengobatan TB sebelum waktunya (drop

out) dan melakukan pelatihan TB DOTS bagi nakes

5. menjadikan salah satu anggota keluarga menjadi PMO


41

g. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur

Gambar 3.7 Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur tahun 2019


Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur adalah

sebesar 24,48% dengan persentase Penderita hipertensi melakukan

pengobatan secara teratur terbanyak adalah dari kecamatan Lumajang

sebesar 61,12% dan terkecil adalah kecamatan Sumbersuko yaitu

sebesar 11,72%.

Apabila di dalam sebuah keluarga juga terdapat anggota yang

menderita tekanan darah tinggi, maka harus berobat dengan rutin

karena penyakit ini bisa menjadi komplikasi dan memicu penyakit

mematikan lainnya. Keluarga seharusnya bisa mendapatkan akses

kesehatan di faskes terdekat. kemudian penderita hipertensi juga harus

bisa mendapatkan pengawasan menelan obat sesuai kebutuhan dan

bisa melakukan konsultasi untuk berhenti merokok. Dalam lingkungan

setempat juga harus digalakkan aktivitas fisik bersama seperti senam

secara berkala. Keluarga juga perlu mendapat wawasan mengenai

makanan dan minuman yang seharusnya tidak dikonsumsi oleh yang

mengalami hipertensi.


42

Rendahnya capaian Penderita hipertensi melakukan pengobatan

secara teratur dikarenakan :

1. hasil cakupan skrining masih rendah

2. Pengetahuan/kesadaran masyarakat masih rendah

3. Masih banyak penderita hipertensi yang belum melakukan

pengobatan secara teratur

4. Pola hidup yang tidak sehat, makan makanan yang kolesterol

tinggi, kurang olahraga, penderita malas cek kesehatan, dan

penderita hipertensi hanya berobat ketika terasa gejala

Oleh sebab itu upaya yang akan dilakukan Dinas Kesehatan

adalah:

1. Peningkatan penjaringan/deteksi dini dengan mengadakan

Posbindu di desa, di Masjid setelah sholat Jum`at, di Instansi, di

Sekolah

2. penyuluhan hipertensi kepada masyarakat melalui kegiatan yang

dilakukan di desa/kelurahan bekerjasama dengan kader, toga,

toma

3. kunjungan ulang sasaran penderita hipertensi yang belum

melakukan pengobatan secara teratur pada waktu pendataan KS

4. Sosialisasi Posbindu PTM dan faktor resiko hipertensi bagi

masyarakat

h. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak

ditelantarkan

Gambar 3.8 Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkantahun 2019


43


Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak

ditelantarkan adalah sebesar 37.87% dengan persentase Penderita

gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan

terbanyak adalah dari kecamatan Padang sebesar 63,64% dan terkecil

adalah kecamatan Randuagung yaitu sebesar 14.29%.

Indikator kesehatan keluarga selanjutnya mengenai kesehatan

jiwa. Apabila ada anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa,

maka harus diajak berobat dan tidak ditelantarkan. Sebab penderita

gangguan jiwa justru perlu diberi dukungan sehingga bisa segera

sembuh.

Rendahnya capaian Penderita gangguan jiwa mendapatkan

pengobatan dan tidak ditelantarkan dikarenakan :

1. pihak keluarga tidak melaporkan jika ada anggota keluarga yang

menderita gangguan jiwa

2. Keluarga kurang kooperatif dalam hal pengambilan obat dan

obat sering telat diambil karena keluarga takut dengan efek

samping obat yaitu tidur lama

3. Data sasaran jiwa yang belum valid

4. kurangnya kepedulian keluarga untuk menjaga kesehatan

penderita jiwa

Oleh karena itu upaya yang akan dilakukan oleh Dinas

Kesehatan adalah :

1. kunjungan rumah dan melakukan penyuluhan terkait gangguan

jiwa dan pengobatan serta bekerjasama dengan lintas sektor

terkait (pihak desa/tokoh masyarakat dan TKSK) untuk

penemuan/pelaporan dan penanganan ganggung jiwa

2. Sosialisasi dan penyuluhan tentang pengobatan dan efek obat

pada keluarga

3. sweeping ODGJ

4. Pembentukan tim posyandu jiwa, berkoordinasi dengan desa,

kecamatan dan tokoh setempat untuk membentuk kepedulian

keluarga dalam menjaga kesehatan penderita jiwa.


44

i. Anggota keluarga tidak ada yang merokok

Gambar 3.9 Anggota keluarga tidak ada yang merokok tahun 2019


Anggota keluarga tidak ada yang merokok adalah sebesar 34,28%

dengan persentase Anggota keluarga tidak ada yang merokok

terbanyak adalah dari kecamatan Lumajang sebesar 50.55% dan

terkecil adalah kecamatan Ranuyoso yaitu sebesar 22,18%.

Indikator kesehatan keluarga yang selanjutnya berkaitan dengan

perilaku sehat. Dalam hal ini, seluruh anggota keluarga diharapkan

bebas rokok alias tidak merokok sama sekali. Keluarga harus

mendapatkan pelayanan untuk berhenti merokok di puskesmas atau

faskes lain yang terdekat. Harusnya ada pula larangan untuk merokok

di tempat umum seperti sekolah, tempat ibadah, dan perkantoran. Usia

pembeli rokok di warung atau minimarket juga perlu dibatasi sehingga

tidak ada kesempatan untuk anak di bawah umur merokok.

Rendahnya capaian anggota keluarga tidak ada yang merokok

dikarenakan :

1. Budaya dan perilaku masyarakat yang masih tinggi dengan

mengkonsumsi rokok. contoh pada kegiatan kemasyarakatan

(tahlilan dll) menjadi salah satu suguhan wajib dalam undangan

2. Iklan rokok yang merajalela dan mudah diakses oleh masyarakat


45

3. rokok yang mudah dibeli di warung-warung/toko, sehingga anak-

anak dapat membeli dengan mudah

4. Regulasi yang masih belum kuat tentang KTR, pembatasan Iklan

rokok, dan memudahkan dalam membeli rokok

5. Kurangnya kesadaran perokok pasif tentang bahaya asap rokok

Upaya yang akan dilakukan oleh dinas kesehatan adalah:

1. Bekerja sama dengan lintas sektor/Tim penggerak rumah bebas

asap rokok dan mengajak masyarakat untuk mengganti rokok

dengan permen jahe/cengkeh/asam atau permen mint pada

kegiatan kemasyarakatan (substitusi culture)

2. pembatasan Iklan rokok

3. Pelayanan kestrad untuk berhenti merokok

4. Penguatan Regulasi tentang KTR dan membatasi jual beli rokok

5. Sosialisasi bahaya penyakit akibat rokok terutama pada perokok

pasif

j. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN)

Gambar 3.10 Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2019


Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

adalah sebesar 27,04% dengan persentase Keluarga sudah menjadi


46

anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terbanyak adalah dari

kecamatan Jatiroto sebesar 44.44% dan terkecil adalah kecamatan

Pasrujambe yaitu sebesar 13,14%.

JKN adalah program asuransi resmi yang dikeluarkan oleh

pemerintah, yaitu BPJS kesehatan. Seluruh anggota keluarga yang

terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) wajib terdaftar. Tujuannya adalah

agar bisa mengakses pelayanan kesehatan resmi secara gratis.

Data capaian Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) di kabupaten Lumajang sekitar 27.04%.

Capaian yang rendah ini dikarenakan masyarakat belum merasa sakit,

masyarakat malas untuk mengurus JKN, kepala keluarga kurang

menyadari pentingnya JKN, masyarakat tidak memahami alur JKN,

lapangan kerja rendah, sebagian besar profesi sebagai petani,

pendapatan rendah, pendapatan keluarga hanya cukup untuk

kebutuhan sehari-hari, dan kurangnya sosialisasi mengenai JKN. Oleh

sebab itu upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kab. Lumajang

adalah meningkatkan pelayanan dan meningkatkan promosi terkait

kepesertaan JKN dalam upaya memperluas cakupan kepesertaan

dengan memastikan bahwa seluruh penduduk di Kabupaten Lumajang

telah menjadi peserta JKN atau dengan kata lain tercapainya Universal

Health Coverage (UHC).

Hal ini didukung dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017

tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan

Nasional. Inpres ini menginstruksikan kepada 11 pimpinan lembaga

negara untuk mengambil langkah sesuai kewenangannya dalam rangka

menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas Program JKN-

KIS.

Beberapa rencana yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan

capaian kepesertaan JKN sebagai solusi untuk tahun berikutnya

diantaranya Segera dibentuk Tim di Tingkat Kabupaten dalam rangka

percepatan pelaksanaan Universal Health Coverage di Kabupaten

Lumajang (Tim tersebut beranggotakan lintas sektor terkait),

mengusulkan agenda Rapat Lintas Sektor dalam rangka pembahasan


47

integrasi masyarakat miskin menjadi PBI-Daerah Kabupaten Lumajang

serta Roadmap menuju Universal Health Coverage 2019 di Kabupaten

Lumajang.

Pemerintah Kabupaten Lumajang segera merencanakan dan

menyiapkan serta mensosialisasikan konsep Mini UHC yang akan

diterapkan dalam rangka percepatan Universal Health Coverage 2019,

Koordinasi dengan Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan terkait verifikasi

dan validasi masyarakat miskin yang akan diusulkan menjadi PBI-

Daerah Kabupaten Lumajang, Koordinasi dengan Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang dan BPJS Kesehatan dalam

rangka kelengkapan berkas pengusulan Perjanjian Kerjasama

Pelayanan JKN, Koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan

Daerah (BPKD) terkait alokasi anggaran Bansos Jamkesda.

k. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih

Gambar 3.11 Keluarga mempunyai akses sarana air bersih tahun 2019

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa persentase Keluarga

mempunyai akses sarana air bersih adalah sebesar 96,2% dengan

Keluarga mempunyai akses sarana air bersih adalah dari kecamatan

Pronojiwo sebesar 99,30% dan terkecil adalah kecamatan

Rowokangkung yaitu sebesar 78.32%.


48

Indikator kesehatan berikutnya berkenaan dengan rumah dan

lingkungan yang sehat. Dalam hal ini, keluarga harusnya memiliki

akses air bersih baik dalam bentuk PDAM maupun sumur. Secara luas,

keluarga juga harus bisa mendapatkan air bersih di tempat-tempat

umum seperti sekolah atau perkantoran. Perlu juga diadakan

penyuluhan air bersih dari tenaga kesehatan terkait.

Data capaian Keluarga mempunyai akses sarana air bersih di

kabupaten Lumajang sekitar 96,2%. Masalah yang sering dihadapi

adalah :

1. Kurangnya koordinasi dengan lintas sektor dalam pembuatan

sumur massal

2. Masih banyaknya masyarakat yang BAB di sungai\

3. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya

memakai jamban sehat

Data capaian ini sudah cukup bagus namun masih perlu

ditingkatkan agar angka cakupannya mencapai 100%. Hal ini dapat

dilakukan dengan :

1. koordinasi dengan lintas sektor dalam pembuatan sumur massal

2. melakukan sosialisasi kepada masyarakan agar sungai

digunakan untuk mencuci dan tidak digunakan untuk BAB

3. memberi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya

memakai jamban sehat dan memberi edukasi kepada kader

kesehatan untuk transfer knowledge.


49

l. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat

Gambar 3.12 Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase Keluarga

mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat adalah sebesar

84,5% dengan Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban

sehat adalah dari kecamatan Lumajang sebesar 96,88% dan terkecil

adalah kecamatan Kedungjajang yaitu sebesar 62.23%.

Indikator ini dianggap berhasil jika keluarga sudah memiliki

akses terhadap jamban sehat, yakni jamban berbentuk leher angsa dan

bukan hanya sekadar lubang di tanah. Keluarga juga perlu memperoleh

penyuluhan terkait pentingnya menggunakan jamban sehat.

Capaian Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban

sehat di kab. Lumajang adalah sebesar 84.5%. Hal ini dapat diartikan

bahwa sebagian besar keluarga di Kab. Lumajang memiliki akses atau

memiliki jamban sehat. Namun capaian ini masih perlu ditingkatkan

karena masih ada kecamatan di kab Lumajang yang angka capaiannya

sebesar 83.80%. Hal ini dikarenakan :

1. masyarakat menunggu bantuan desa untuk membangun jamban

2. kurangnya dana untuk membangun jamban

3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan

lingkungan


50

Upaya yang akan dilakukan oleh dinas kesehatan adalah:

1. membuat jamban sehat bagi yang belum punya jamban sehat

bekerjasama dengan PU atau dinas kesehatan, kader, toga,

toma

2. arisan jamban

3. Pemicuan STBM dan kampanye STBM

Capaian indikator keluarga sehat dan pra sehat Dinas Kesehatan

pada setiap tribulan di tahun 2019 masih sangat fluktuatif. Hal tersebut

dikarenakan pada tahun 2019 Dinas Kesehatan masih melakukan proses

pendataan/survey dan masih belum adanya intervensi lanjutan yang berarti.

Pada proses pendataan/survey dan entry data, terdapat hambatan atau

kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan yaitu :

1. Server dari pusat sering bermasalah

2. Adanya aplikasi KS (Keluarga Sehat) versi 2.0 (terbaru) sehingga

masih banyak perbaikan dari pusat terkait migrasi data dan tampilan

aplikasi

3. Kesulitan akses internet di masing-masing puskesmas

4. Pengaturan jadwal survey banyak berbenturan dengan kegiatan lain

5. Jumlah SDM terbatas

6. Penghuni rumah sulit untuk ditemui

Upaya yang akan dilakukan Dinas Kesehatan untuk mengatasi

hambatan atau kendala adalah :

1. Koordinasi dengan puskesmas terkait dengan penyelesaian survey

Keluarga Sehat

2. Koordinasi dengan puskesmas terkait dengan rencana pelaksanaan

intervensi lanjut bagi desa yang sudah selesai survey

3. Re schedule jadwal survey


51

2. Sasaran : Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan,

dengan Indikator Sasaran :

2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan pada pelayanan kesehatan

di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang dengan waktu

pelaksanaan pada bulan Oktober hingga bulan desember 2019. Hasil

Survei Kepuasan Masyarakat disajikan dalam gambar

berikut:

Gambar 3.12 Hasil nilai IKM di 25 Puskesmas tahun 2019

Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat di 25 Puskesmas

Kabupaten Lumajang maka hasil nilai IKM di Layanan Kesehatan adalah

sebesar 81,84 dengan mutu pelayanan B dan kinerja unit pelayanan Baik.

Puskesmas dengan hasil kinerja unit pelayanan yang sangat baik yaitu

Puskesmas Kedungjajang dengan nilai interval konversi 88,85, Puskesmas

Tempursari dengan nilai interval konversi 88,36, dan Puskesmas Pasirian

dengan nilai interval konversi 88,33. Puskesmas dengan hasil kinerja unit

pelayanan yang kurang baik yaitu Puskesmas Ranuyoso dengan nilai

interval konversi 75,46.


52

Permasalahan yang di hadapi Puskesmas Ranuyoso sehingga

mendapatkan hasil kinerja unit pelayanan yang kurang baik adalah :

1. Pengumuman mengenai persyaratan pelayanan di Puskesmas

Ranuyoso hanya disampaikan secara lisan oleh petugas.

Pengumuman melalui lisan disampaikan secara rutin oleh petugas

setiap hari saat pasien datang ke loket pendaftaran. Tidak terdapat

pengumuman pesyaratan yang terpampang di gedung Puskesmas.

2. sarana pengaduan/kotak saran tidak dapat dimanfaatkan dengan

baik oleh pasien yang berkunjung, serta kurangnya arahan pengisian

kotak saran kepada pasien setelah mendapatkan pelayanan.

3. Media alur prosedur pelayanan yang ditempel penempatannya

kurang strategis,dan kurang pendahaannya sehingga pasein tidak

dapat membaca media alur prosedurnya dengan jelas dan baik,

serta kurang jelasnya informasinya.

Upaya yang dapat dilakukan oleh puskesmas Ranuyoso adalah :

1. Menambah informasi persyartan serta merubah tempat media alur

prosedur agar lebih strrategis sehingga dapat dibaca oleh pasien

2. Pengarahan pada pasien oleh petugas untuk mengisi kotak saran

dan masukan serta pengadaan kotak pengaduan menjadi lebih baik

dantersedianya sarana pengaduan yang memadai dan lengkap

sepeti keras, bulpoin, kotak pengaduan, dan lain-lain.

3. Penempatan media alur prosedur di tempat yang strategis.

A.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Dinas Kesehatan

didukung dengan anggaran yang memadai serta dapat

dipertanggungjawabkan penggunaannya. Dinas Kesehatan Kabupaten

Lumajang dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik dari sumber DAK,

Pajak Rokok, Bantuan Keuangan dan DAU ,sebagaimana dapat dilihat

pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran

yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:


53

Tabel 3.1 Alokasi Per Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2019

No SASARAN


ANGGARAN

ALOKASI (RP) REALISASI (RP) (%)

1 2 3 4 5 6

1

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat


44.273.908.444 39.468.268.288 89.15 Persentase Keluarga Pra Sehat

2

Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan


232.284.953.938 261.124.794.746 88.96

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang 2019

A.7 Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dinas Kesehatan dalam melaksanan program dan kegiatan

menggunakan analisis input, proses dan output. Dari 14 program yang telah

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan secara transparan, akuntabel serta

berorientasi hasil telah menghasilkan kinerja dengan kategori baik dimana

semua program dan kegiatan yang ada telah mendukung dalam pencapaian

target kinerja Dinas Kesehatan.

Program persalinan gratis yang telah dicanangkan oleh Bupati terpilih

pada Bulan Oktober 2018 menjadi sebuah kebijakan yang sangat membantu

Dinas Kesehatan dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten

Lumajang. Selain hal tersebut program peningkatan kapasitas tenaga

kesehatan dalam membatu persalinan dan perawatan bayi pasca persalinan

juga berpengaruh dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Kemitraan dengan lintas sektoral juga mempunyai pengaruh yang kuat

dalam upaya pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan. Kerjasama tersebut

dilakukan dengan organisasi perangkat daerah lain, BPJS, Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan, LSM, Ormas, dan Organisasi

Profesi seperti IDI, IBI, PPNI, HAKLI, PERSAKMI, PERSAGI, dan lain-lain.


54

Kerjasama dilakukan baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa atau

Kelurahan.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah

Kabupaten Lumajang dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan

Dinas Kesehatan. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan

dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Kepala Dinas Kesehatan

dengan Bupati Lumajang. Berikut adalah anggaran yang merupakan

tanggung jawab Dinas Kesehatan untuk mengelolanya secara transparan,

efektif dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun

2019 sesuai DPA PAK tanggal 23 Agustus 2019.

No Program Anggaran Realisasi Capaian

(%)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp. 5.962.435.785 5.050.420.255 84.7

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 2.770.493.288 2.478.206.939 89.5

3

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Rp. 383.295.400 317.396.642 82.8

4 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Rp. 41.865.278.544 37.364.900.188 89.3

5 Program Pelayanan Kesehatan

Rp. 61.458.988.720 48.577.498.876 79.0

6

Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya

Rp. 15.520.204.600 12.607.297.487 81.2

7 Program Peningkatan Managemen Pelayanan Kesehatan

Rp. 16.884.035.500 15.067.747.000 89.2

8 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Rp. 15.159.398.039 12.442.207.616 82.1

9 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Rp. 2.408.629.900 2.103.368.100 87.3

10 Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Rp. 14.549.805.267 12.885.638.073 88.6

11 Pengadaan, Peningkatan Rp. 13.593.210.056 11.349.123.553 83.5


55

No Program Anggaran Realisasi Capaian

(%)

dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata

12

Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/RSJ/RS paru-paru/RS mata

Rp. 279.354.866 243.194.227 87.1

13 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Rp. 113.926.633.225 110.854.349.072 97.3

14 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Rp. 636.940.000 411.874.198 64.7

TOTAL 305,398,703,190 271.753.222.226 89.0


56

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran.

Tabel 3.12 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

NO SASARAN


KINERJA ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI TARGET REALISASI

CAPAIAN (%)

ANGGARAN REALISASI CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

1


12% 8% 66,67

44.273.908.444

39.468.268.288

89.15 10.09

2


44% 58% 131,81

2



79,5 81.84 102,94 261.124.794.746 232.284.953.938 88.96 13.98

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang 2019


57

Adapun perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran pada

tabel diatas ditetapkan untuk sasaran strategis kualitas kesehatan

masyarakat tingkat efisiensinya sebesar 10.09 dan pada sasaran akses dan

kualitas untuk tingkat efisiensi nya adalah 13.98.


58

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang disusun

sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan berkaitan dengan

penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2019. Laporan Kinerja Tahunan

Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2019, disusun berdasarkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan

Kinerja.

Dari hasil evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Dinas

Kesehatan sudah selaras dengan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Lumajang

Tahun 2018-2023. Dari 3 Indikator sasaran, terdapat 1 (satu) indikator sasaran

yang belum mencapai target Renstra yaitu persentase keluarga sehat dan 2 (dua)

indikator sasaran lainnya telah mencapai target renstra yaitu persentase keluarga

pra sehat dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Perbandingan capaian kinerja

terhadap indikator sasaran strategis di Renstra Dinas Kesehatan secara umum

masuk dalam kategori sangat baik.

Obyektifitas informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian

angka - angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsepsi Rencana

Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2019 yang

dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada.

Validitas data yang diolah menjadi informasi sangat bergantung dari

sistem informasi kesehatan, konsistensi dan komitmen yang telah dibangun

bersama, karena pengukuran kinerja bersifat on going process sehingga wajib

secara terus menerus dikaji dan dievaluasi agar dapat diperoleh seperangkat

indikator kinerja yang benar - benar realistis dan didukung dengan sistem

informasi yang memadai.


59

Walaupun capain kinerja Dinas Kesehatan sudah masuk kategori sangat

baik namun masih perlu diambil langkah-langkah strategis dalam

mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Langkah tersebut antara lain dengan

meningkatkan jumlah dan komptensi tenaga kesehatan sesuai dengan PMK 75

tahun 2014, meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana baik di Pukesmas

maupun Rumah Sakit, dan menjalin kemitraan dengan lintas sektor.

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam penyusunan laporan

kinerja ini, saran dan kritik selalu diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan

laporan kinerja pada waktu mendatang dan dapat memberikan informasi yang

tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Lumajang, 5 Januari 2020 KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN LUMAJANG

dr. Bayu Wibowo, IGN NIP. 19630724 198910 1 002

VISI RPJMD

MISI RPJMD

TUJUAN RPJMD : Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat

SASARAN RPJMD : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Indeks Kesehatan Angka 0.745 0.748 Rp 290,823,334,003 0.752 Rp 329,411,868,165 0.755 Rp 359,179,726,508 0.758 Rp 394,336,838,728 0.762 Rp 434,331,354,160 0.762 Rp 1,808,083,121,564 Kepala Dinas Kesehatan

Persentase Keluarga Sehat % 12 14 16 18 20 20

Persentase Keluarga Pra Sehat % 44 47 50 53 56 56

Angka Kematian Ibu per 100.000 KH106 per 100.000

KH

106 per

100.000 KH

106 per

100.000 KH

106 per

100.000 KH

105 per

100.000 KH

105 per

100.000 KH

105 per

100.000 KH

Angka Kematian Bayi per 1.000 KH 9,5 per 1.000 KH9,5 per 1.000

KH

9,4 per 1.000

KH

9,3 per 1.000

KH

9,2 per 1.000

KH

9 per 1.000

KH

9 per 1.000

KH

Persentase Balita Stunting % 34 28 28 27.8 27.5 27.3 27.3

Persentase Desa Siaga Aktif % 100 100 100 100 100 100 100

Persentase Akses Sanitasi % 55.8 100 100 100 100 100 100

Persentase puskesmas yg melaksankan kesehatan kerja dasar% 92 100 100 100 100 100 100

Persentase puskesmas yg melaksanakan kesehatan olahraga dasar % 100 100 100 100 100 100 100

Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil % 94.42 100 100 100 100 100 100

Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin % 102 100 100 100 100 100 100

Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir % 101.38 100 100 100 100 100 100

Persentase pelayanan kesehatan Balita % 92.17 100 100 100 100 100 100

Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar% 99.69 100 100 100 100 100 100

Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut % 68.81 100 100 100 100 100 100

Jumlah puskesmas yang melakukan pengawalan ibu hamil KEK puskesmas 25 25 25 25 25 25 25

Jumlah Balita Gizi Buruk (BB/TB) mendapat PMT Balita 230 230 230 230 230 230 230

Jumlah balita stunting tertangani Balita 4810 4810 4810 4776 4724 4690 4690

Jumlah puskesmas yang melaksanakan pemberian tablet Fe pada remaja putri puskesmas 25 25 25 25 25 25 25

Cakupan ASI eksklusif % 74.8 75 75.2 75.4 75.6 76 76

Jumlah rekomendasi penanganan kasus gizi Rekomendasi 1 1 4 4 4 4 17

Jumlah kantin sehat mendapat pembinaan kantin 25 25 25 25 25 25 125

Jumlah Desa ODF Desa 93 10 Rp 781,478,680 20 20 20 20 183

Persentase Tempat - Tempat Umum (TTU) dibina % 97.5 - 98.5 99 99.5 100 100

Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi syarat% 78 - 79 79.5 80 80.5 80.5

Jumlah Pos UKK yang dibina Pos UKK 36 38 40 42 44 46 46

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pemantauan kebugaranPuskesmas 25 25 25 25 25 25 25

Jumlah Buku Harian Anak Terhebat buku 33000 33,000 - - - - - - - - - -

Jumlah Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri Desa 27 28 29 30 31 32 32

Jumlah jenis media promkes yang diadakan setiap tahun jenis 18 8 8 8 8 8 8

Jumlah media masa cetak dan elektronik media 5 10 10 10 10 10 50

Jumlah Profil Promkes dan UKBM Jenis buku profil 0 1 1 1 1 1 5

Jumlah Posyandu Purnama Mandiri Posyandu 733 768 803 838 873 908 908

Jumlah Pangkalan SBH Pangkalan SBH 25 25 25 25 25 25 25

Jumlah Poskestren PURI Poskestren 16 17 18 19 20 21 21

Jumlah Puskesmas Replikasi SUSI Puskesmas 9 3 3 3 3 4 25

Persentase Rumah Tangga Sehat/ PHBS Rumah Tangga% 37.77 42 43 44 45 46 46

Persentase PHBS tatanan sekolah % 47 - - 51 53 55 57 57

Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas % 0 100 - - - - -

Persentase Ketersediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja di Puskesmas% 0 100 - - - - -

Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif % 51.47 100 100 100 100 100 100

Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi % 35.8 100 100 100 100 100 100

Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus % 26.41 100 100 100 100 100 100

Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat % 65.38 100 100 100 100 100 100

Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB % 100 100 100 100 100 100 100

Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko infeksi HIV % 13.7 100 100 100 100 100 100

Persentase desa atau kelurahan KLB yang ditangani kurang dari 24 jam % 100 100 100 100 100 100 100

Peningkatan Pelayanan ImunisasiPersentase Universal Child Immunization (UCI) Desa/Kelurahan % 89.27 93 93.5 94 94.5 95 95

Persentase Baduta mendapat imunisasi DPT-HB-Hib lanjutan% 119.6 95 95.5 96 96.5 97 97

Persentase vaksin yang tersedia % 100 100 100 100 100 100 100

Persentase puskesmas dengan pengelolaan vaksin yang baik% 85 - - 91 94 97 100 100

Persentase Penanggulangan Kasus KLB (PD3I, Kasus Potensial Wabah dan Keracunan

Makanan)% 100 100 - - - - - - - - - -

Persentase jemaah haji mendapatkan screening faktor risiko kesehatan % 96 100 100 100 100 100 100

Persentase pengendalian kasus KLB (PD3I) % 100 - 100 100 100 100 100

persentase pengendalian kasus potensial wabah dan keracunan makanan % 100 - 100 100 100 100 100

Faskes yang melaporkan E. SisMal % 9.68 50 - - - - -

Faskes yang melaporkan SIHA % 83.87 83.87 - - - - -

Succes Rate (Keberhasilan Pengobatan) TB % 94.86 94.86 94.9 94.94 94.8 95 95

Incident Rate DBD Angka3,17 / 100.000

penduduk

4,71 / 100.000

penduduk

4,71 / 100.000

penduduk

4,71 /

100.000

penduduk

4,71 / 100.000

penduduk

4,71 /

100.000

penduduk

4,71 / 100.000

penduduk

Persentase Penderita Kusta yang menyelesaikan pengobatan % 93.5 93.5 93.75 94 94.25 94.5 94.5

Persentase Kasus Malaria Endogenous yang di

obati Artemisin-based Combination Therapies

(ACT)

% 0 - 90 90 90 90 90

Jumlah layanan ARV tingkat kabupaten Fasilitas

Layanan

Kesehatan

2 - 3 4 5 6 6

Persentase Desa Yang Melaksanakan Posbindu PTM % 75.14 75 80 85 90 100 100

Persentase Puskesmas Pandu PTM % 100 100 100 100 100 100 100

Persentase Sekolah yang Melaksanakan KTR % 21.3 50 55 60 65 75 75

Persentase puskesmas yg melaksanakan program kesehatan gigi dan mulut % 100 100 100 100 100 100 100

Persentase pusk yg melaksanakan pemeriksaan IVA % 84 100 100 100 100 100 100

Persentase puskesmas yg melaksanakan program kesehatan indera % 100 100 - - - - - - - - - -

Persentase desa yg melaksanakan posyandu jiwa % 4.95 10 271,395,000Rp 15 20 25 30 30

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan jiwa puskesmas 25 - - 25 25 25 25 25

Meningkatnya kualitas

kesehatan masyarakat

43.005 Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa

1,570,500,000Rp 1,727,550,000Rp

43.002 Penyelenggaraan Surveilans Penyakit

Rp 551,900,000

1,744,850,000Rp 1,762,300,000Rp 7,076,595,000Rp

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Rp 1,770,047,980

Rp 373,145,300 Rp 410,459,830 Rp 451,505,813 Rp 496,656,394 Rp 2,070,990,337

- - - - 43.003 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Seksi Surveilans dan Imunisasi

Rp 339,223,000

-

2,340,412,741Rp

956,182,500Rp

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular

1,051,800,750Rp

543,625,744Rp Rp 445,430,273 Rp 403,130,475 Rp 396,326,250

Rp 350,814,574

Rp 19,095,635,839

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

16,002 Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat

Rp 1,513,549,515 Rp 1,750,000,000 Rp 1,800,000,000 Rp 1,825,000,000 Rp 1,850,000,000 Rp 8,738,549,515

16,931,000,000Rp Rp 16,931,000,000

43 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Rp 2,408,629,900

Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

UPTD Puskesmas

Rp 7,666,848,075

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Rp 627,234,000 Rp 689,960,000 Rp 2,877,035,828

16,001 Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga

Rp 4,549,718,600 Rp 4,784,346,600 Rp 4,850,000,000 Rp 4,950,000,000

16.003

Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada akhir periode

Resntra Perangkat Daerah

Rp 4,776,005,680

Rp 5,050,000,000 Rp 24,184,065,200

Kepala Dinas Kesehatan

16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Rp 25,566,277,198 Rp 10,210,996,100 Rp 9,456,989,000 Rp 9,793,685,000 Rp 10,145,557,000 Rp 65,173,504,298

Bidang Kesehatan Masyarakat

masih proses

pendataan Rp 27,974,907,098 Rp 13,921,690,740 Rp 13,505,924,704 Rp 14,094,046,024 Rp 14,772,571,571 Rp 84,269,140,137

Lokasi

2019 2020 2021 2022 2023

: Terwujudnya masyarakat Lumajang yang berdaya saing, makmur dan bermartabat

: Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri

Tujuan Sasaran Kode Program dan KegiatanIndikator

Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome ) dan kegiatan (output )Satuan

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Unit Kerja Perangkat Daerah

Penanggungjawab

T-C. 27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG

Meningkatkan Derajat

Kesehatan Masyarakat

Dinas

Kesehatan,

UPTD RSUD

dr.

HARYOTO,

RSUD

PASIRIAN,

Labkesda

dan IPFK

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan

Olahraga

16.004

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

-

-

Rp 860,704,000 Rp 946,775,000 1,041,451,000Rp Rp 1,145,597,000

16,005 Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1,319,279,075Rp

Rp 2,297,569,000 Rp 1,290,000,000 Rp 1,350,000,000 Rp 1,410,000,000

Rp 471,251,328 Rp 518,376,500 Rp 570,214,000

Rp 3,710,694,640 Rp 4,048,935,704

Rp 318,922,340

Rp 4,300,361,024 Rp 4,627,014,571

43.001

Rp 385,896,031 Rp 424,485,635

-

Rp 289,929,400

43.004 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

1,156,980,825Rp 1,272,678,908Rp 1,399,946,798Rp 5,837,589,781Rp


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



Lokasi

2019 2020 2021 2022 2023Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator


Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


Penanggungjawab

Indeks Kepuasan Masyarakat Angka 79.26 79.5 262,848,426,905Rp 80 36,049,842,310Rp 81 38,289,433,177Rp 82 42,119,987,214Rp 83 47,623,696,551Rp 83 426,931,386,157Rp Kepala Dinas Kesehatan

Persentase FKTP terakreditasi utama dan paripurna % 12 14 20 26 32 38 38

Persentase FKRTL terakreditasi utama dan paripurna % 50 75 80 85 90 95 95

Persentase penanganan kasus gawat darurat dengan Sistem Penanggulangan Gawat

Darurat Terpadu (SPGDT)% 0 0 35 55 75 90 90

Persentase Hatra yang memiliki STPT % 2 4 6 10 15 20 20

Jumlah Puskesmas reakreditasi Puskesmas 0 7 10 8 7 10 25

Jumlah klinik pratama terakreditasi Klinik pratama 0 0 2 3 4 5 14

Angka kontak peserta JKN di FKTP Per mil 0 150 - - - - - - - - - -

Persentase koordinasi JKN yang terfasilitasi % 75% 80 83 150,000,000Rp 85 170,000,000Rp 87 190,000,000Rp 90 220,000,000Rp 90 864,650,000Rp

Persentase Kunjungan Rawat Jalan % - 60% 100%

Persentase Kunjungan Rawat Inap % - 1,5% 100%

Persentase kunjungan rumah (awal) % 50 100 0 0 0 0 0

Persentase kunjungan rumah berbasis intervensi (lanjutan) % 0 0 30 40 60 80 80

Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi Rumah Sakit 4 6 - - - - -

Jumlah Klinik Utama Terakreditasi Klinik Utama 0 0 - - - - -

Persentase Pembentukan PSC Kab. Lumajang % 0 40 - - - - -

Jumlah FKRTL terakreditasi (RS, Labkesda, Klinik utama) FKRTL 8 - 8 8 9 9 9

Persentase rekomendasi izin operasional fasyankes yang diterbitkan % 100 - 100 100 100 100 100

Persentase puskesmas yang melaksanakan program kesehatan indra % 100 - 100 100 100 100 100

Jumlah Penyehat Tradisional (Hatra) yang Terbina Hatra 408 544 442,587,500Rp 569 599 629 659 659

Jumlah Izin STPT yang diterbitkan STPT 26 - - 34 56 85 113 113

24.018 Penguatan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu

(SPGDT) Persentase Pengembangan PSC Kab. Lumajang % - - - 50 Rp 1,850,000,000 60 Rp 600,000,000 70 Rp 700,000,000 80 Rp 800,000,000 80 3,950,000,000Rp Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

42 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Persentase Puskesmas dengan Manajemen Sumber Daya Kesehatan baik % 40 52 Rp 15,159,398,039 60 Rp 17,022,364,480 68 Rp 19,036,676,689 76 Rp 20,759,455,078 80 Rp 23,472,611,201 80 95,450,505,486Rp Bidang Sumber Daya Kesehatan

Jumlah Sarana Farmasi yang dibina sarana 43 80 80 85 85 87 87

Jumlah toko yang diperiksa toko - 60 65 65 70 70 70

Jumlah sertifikat P-IRT yang diterbitkan lembar 114 150 150 180 180 200 200

Jumlah sampel yg diperiksa (pangan, obat, jamu, kosmetik) buah 10 10 0 10 10 10 40

Jumlah pedagang obat tradisional yang dibina 0rang - 30 - - - - - - - - - -

42.002 Pengadaan dan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase Jenis Obat sesuai Formularium Nasional % - 55 Rp 8,498,163,563 60 Rp 9,398,028,990 65 Rp 10,337,831,888 70 Rp 11,371,615,077 75 Rp 12,514,280,633 325 52,119,920,151Rp

Seksi Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan

Rumah Tangga

Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan dibina Fasyankes 25 31 31 40 40 45 45

Toko alkes/PKRT dibina

Toko 25 25 25 25 25 25 25

Jumlah alkes yang diadakan buah - 1250 1250 1250 1250 1250 6,250

jumlah alkes yang dipelihara/dikalibrasi

buah - 312 364 416 468 521 2,081

Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti bimtek/sejenisnya orang 1110 500 600 600 600 600 2,900

Jumlah PAK jabfung nakes yang diterbitkan PAK 185 150 170 200 200 200 920

Jumlah kategori tenaga kesehatan teladan terpilih kategori 6 5 3 3 3 3 3

42.006 Pembinaan dan Pengawasan Mutu Sumber Daya Manusia

Kesehatan

Jumlah SIP nakes yang diterbitkanSIP 1080 900 Rp 162,323,000 950 Rp 177,000,000 950 Rp 195,000,000 1000 Rp 215,000,000 1050 Rp 237,000,000 4,850 986,323,000Rp

25 Persentase kelengkapan alkes puskesmas % 32.04 50 52 54 57 60 60 Bidang Sumber Daya Kesehatan

Persentase kelengkapan alkes rumah sakit daerah % 30.8 50 52 54 57 60 60 UPTD RSUD dr. HARYOTO dan RSUD PASIRIAN

25.025 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana

Fasillitas Kesehatan Yang Bekerjasama dengan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Jumlah alkes yang diadakan

buah - 1250 Rp 1,000,000,000 1250 Rp 1,000,000,000 1250 Rp 1,000,000,000 1250 Rp 1,000,000,000 1250 Rp 1,000,000,000 6,250 5,000,000,000Rp


Kesehatan

Rumah Tangga

Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan unit - - 1 1 1 1 4

jumlah alkes yang dipelihara unit - - 50 50 50 50 50

Jumlah alat kesehatan yang disediakan unit

- - 3 3 3 3 12

Rp 203,195,262,816 Rp 279,440,335,115 Rp 307,760,724,661 Rp 338,950,788,764 Rp 373,301,258,442 Rp 1,502,648,369,798 Sekretaris


% - 14 16 18 20 20

Persentase Keluarga Pra Sehat % - 47 50 53 56 56

Indeks Kepuasan Masyarakat Angka 79.26 - - 80 81 82 83 83

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran % 85.42 85.6 Rp 4,169,821,733 85.8 Rp 4,332,206,755 86 Rp 5,141,783,465 86.2 Rp 6,069,953,448 86.4 Rp 7,132,339,594 86.4 Rp 26,846,104,996 Sekretaris

01.021 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran Jumlah kecukupan administrasi perkantoran

jenis 31 35 Rp 4,169,821,733 35 4,332,206,755Rp 35 5,141,783,465Rp 35 6,069,953,448Rp 35 7,132,339,594Rp 35 26,846,104,996Rp Sub Bag Umum dan Kepegawaian, UPTD

LABKESDA, UPTD IFK

02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan layak% 84.84 85 Rp 2,342,646,600 85.2 2,298,133,460Rp 85.4 2,527,946,806Rp 85.6 2,780,741,487Rp 85.8 3,058,815,635Rp 86 13,008,283,988Rp Sekretariat

02.045 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun / diadakan dan direhabilitasijenis 18 13 Rp 1,195,284,600 13 3,889,786,150Rp 13 4,278,764,765Rp 13 4,706,641,242Rp 13 5,177,305,366Rp 13 19,247,782,122Rp

Sub Bag Umum dan Kepegawaian

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Dan Keuangan

persentase dokumen pelaporan sesuai pedoman dan tepat waktu% 100 100 Rp 401,295,400 100 441,424,940Rp 100 485,567,434Rp 100 534,124,177Rp 100 587,536,595Rp 100 2,449,948,547Rp Sekretaris

06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD / LAKIP

Jumlah dokumen pelaporan sesuai pedoman Dokumen 4 3 Rp 7,040,000 3 33,354,860Rp 3 36,690,346Rp 3 40,359,381Rp 3 44,395,319Rp 15 161,839,905Rp Sub Bag Penyusunan Program

06.002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis

Realisasi Anggaran

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi AnggaranDokumen 2 2 Rp 3,350,000 2 3,685,000Rp 2 4,053,500Rp 2 4,458,850Rp 2 4,904,735Rp 10 20,452,085Rp Sub Bag Keuangan

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Dokumen 1 1 1 1 1 1 5

Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil Pembangunan Dokumen 1 1 1 1 1 1 5

06.005 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah dokumen IKM yang disusun Dokumen 1 1 Rp 83,550,000 1 109,855,000Rp 1 120,840,500Rp 1 132,924,550Rp 1 146,217,005Rp 5 593,387,055Rp Sub Bag Penyusunan Program

06.006 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah dokumen Rencana Kerja yang disusunDokumen 2 2 Rp 20,945,000 2 23,039,500Rp 2 25,343,450Rp 2 27,877,795Rp 2 30,665,575Rp 10 127,871,320Rp

Sub Bag Penyusunan Program

06.007 Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) SKPD Jumlah dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) SKPD yang disusun Dokumen 3 4 Rp 270,914,400 4 298,005,840Rp 4 327,806,424Rp 4 360,587,066Rp 4 396,645,773Rp 20 1,653,959,503Rp Sub Bag Penyusunan Program

25 Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan

Jaringannya

Persentase peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan

jaringannya % 86.23 86.4 Rp 15,520,204,600 86.6 17,072,225,060Rp 86.8 18,779,447,566Rp 86.9 20,657,392,323Rp 87 22,723,131,555Rp 87 94,752,401,103Rp Sekretariat

25.001 Pembangunan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang dibangunPuskesmas 2 9 Rp 9,556,094,600 3 13,372,280,000Rp 3 14,709,508,000Rp 3 16,180,458,800Rp 3 17,798,504,680Rp 21 71,616,846,080Rp


25.002 Pembangunan Puskesmas Pembantu Jumlah Puskesmas Pembantu yang dibangunlokasi - - Rp - 3 290,700,000Rp 5 1,000,000,000Rp 5 1,000,000,000Rp 5 1,000,000,000Rp 18 3,290,700,000Rp


1,262,098,200Rp 25

Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana


Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan - Rp 12,447,477,830 13,692,225,613Rp

42.003 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Alat Kesehatan

dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Rp 146,827,000

- masih proses

pendataan

Rp 42,623,495,765 Rp 46,885,845,342

Meningkatnya Akses

dan Kualitas Pelayanan

Kesehatan

Meningkatnya Akses


Kesehatan

Meningkatnya kualitas


Rp 492,470,000 1,863,997,000Rp

Sekretariat


Kesehatan Rumah Tangga

42.005

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer134,650,000Rp

Rp 447,700,000

Sub Bag Keuangan

Sub Bag Umum dan Kepegawaian, UPTD

LABKESDA, UPTD IFK

5,374,753,009Rp

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Rp 17,567,592,992 62,768,744,609Rp

Rp 7,530,602,705 Rp 8,680,119,543 34,430,522,825Rp

Rp 51,574,429,876


Kesehatan

Rumah Tangga

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Produk

Kefarmasian dan Pangan

Rp 172,601,000

Seksi Kefarmasian

Rp 154,576,277 Rp 170,033,904 Rp 187,037,295 Rp 205,741,024 889,989,501Rp

UPTD RSUD dr. HARYOTO dan RSUD PASIRIAN

Rp 1,000,000,000

57,768,744,609Rp 16,567,592,992Rp

Rp 13,447,477,830

15,061,448,174Rp

Rp 14,692,225,613 Rp 16,061,448,174

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Rp 690,253,009 Rp 1,008,000,000 Rp 1,111,000,000 Rp 1,222,500,000 Rp 1,343,000,000

- - --

Rp 370,000,000 Rp 407,000,000

647,992,359Rp Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional

500,000,000Rp 535,530,875Rp

42.001

Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Alat Kesehatan 42.004

Rp 5,489,230,467 Rp 5,914,759,214 Rp 6,815,810,896

2,416,000,000Rp

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Bidang Pelayanan Kesehatan

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

40,997,604,000Rp UPTD Puskesmas-

665,500,000Rp

24.002 Peningkatan Pelayanan melalui JKN

40,997,604,000Rp - - -

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

605,000,000Rp 665,000,000Rp

589,083,963Rp

830,000,000Rp

24.003 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui

Pendekatan Keluarga (Keluarga Sehat) 95,500,000Rp 500,000,000Rp 550,000,000Rp 605,000,000Rp

24.005

25

Rp 56,731,872,864 Rp 62,405,060,150 Kepala Dinas Kesehatan

6,583,492,359Rp 65,516,873,246Rp

24.001 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan 939,966,950Rp 1,750,000,000Rp 2,100,000,000Rp 2,550,000,000Rp 3,200,000,000Rp 10,539,966,950Rp



Dinas

Kesehatan,

UPTD RSUD

dr.

HARYOTO,

RSUD

PASIRIAN,

Labkesda

dan IPFK

02.046 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur Jenis sarana dan prasarana yang dipelihara

jenis

43,493,766,050Rp 5,580,000,000Rp 4,560,530,875Rp 5,299,083,963Rp

06.003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Rp 15,496,000 17,045,600Rp 18,750,160Rp 20,625,176Rp 22,687,694Rp

25 1,685,367,618Rp 25 1,679,849,776Rp 16 25 Rp 1,147,362,000 25 1,532,152,380Rp 7,306,829,974Rp

1,050,000,000Rp

883,457,600Rp - - - -

2,715,194,696Rp

94,604,630Rp

Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

24.004 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Rujukan

4,033,457,600Rp Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

-

24 Program Pelayanan Kesehatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



Lokasi


Indikator


Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


Penanggungjawab

25.007 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas yang diadakan

Puskesmas - 4 Rp 1,777,800,000 12 5,400,000,000Rp 3 1,350,000,000Rp 3 1,485,000,000Rp 3 1,633,500,000Rp 25 11,646,300,000Rp

Sub Bag Umum dan Kepegawaian25.008 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu yang diadakan

unit - 0 Rp - 1 25,000,000Rp 2 100,000,000Rp 2 110,000,000Rp 2 121,000,000Rp 7 356,000,000Rp Sub Bag Umum dan Kepegawaian

25.019 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Direhab

Puskesmas 6 3 Rp 3,200,000,000 4 3,520,000,000Rp 4 3,872,000,000Rp 4 4,259,200,000Rp 4 4,685,120,000Rp 19 19,536,320,000Rp

Sub Bag Umum dan Kepegawaian25.020 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu Jumlah Puskesmas Pembantu yang Direhab

Pustu 3 3 Rp 986,310,000 4 1,084,941,000Rp 4 1,193,435,100Rp 4 1,312,778,610Rp 4 1,444,056,471Rp 19 6,021,521,181Rp


33 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan Persentase Manajemen Perencanaan dan Informasi Kesehatan% 90.09 90.2 Rp 16,799,550,500 90.4 18,479,505,550Rp 90.6 20,327,456,105Rp 90.8 22,360,201,716Rp 91.0 24,596,221,887Rp 91.0 102,562,935,758Rp Sekretariat

33.005 Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan Persentase koordinasi pembangunan kesehatan yang terfasilitasi % 83 84 Rp 795,781,000 85 875,359,100Rp 86 962,895,010Rp 88 1,059,184,511Rp 90 1,165,102,962Rp 90 4,858,322,583Rp Sub Bag Penyusunan Program

33.006 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Jumlah Puskesmas terpantau secara terpaduPuskesmas 25 25 53,937,500Rp 25 59,331,250Rp 25 65,264,375Rp 25 71,790,813Rp 25 78,969,894Rp 125 329,293,831Rp

Sub Bag Umum dan Kepegawaian33.009 Manajemen Pengelolaan Data Dan Informasi Jumlah laporan SPM dan Profil kesehatan

laporan 2 2 71,992,000Rp 2 79,191,200Rp 2 87,110,320Rp 2 95,821,352Rp 2 105,403,487Rp 10 439,518,359Rp Sub Bag Penyusunan Program

33.010 Peningkatan Pelayanan Melalui Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK)

Persentase koordinasi peningkatan pelayanan kesehatan yang terfasilitasi% 69 70 830,000,000Rp 71 913,000,000Rp 72 1,004,300,000Rp 73 1,104,730,000Rp 75 1,215,203,000Rp 75 5,067,233,000Rp

Sub Bag Penyusunan Program33.011 Penyediaan Jasa Manajemen Kesehatan Jumlah jenis tenaga kesehatan sesuai kebutuhan

Jenis 17 17 14,838,605,000Rp 17 16,322,465,500Rp 17 17,954,712,050Rp 17 19,750,183,255Rp 17 21,725,201,581Rp 85 90,591,167,386Rp Sub Bag Umum dan Kepegawaian

33.012 Pembinaan dan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan Jumlah puskesmas yang menerapkan sistem informasi kesehatan puskesmas 13 25 209,235,000Rp 25 230,158,500Rp 25 253,174,350Rp 25 278,491,785Rp 25 306,340,964Rp 125 1,277,400,599Rp Sub Bag Penyusunan Program

Indeks Kepuasan Masyarakat Angka 79.26 79.5 - 80 236,816,839,350Rp 81 260,498,523,285Rp 82 286,548,375,614Rp 83 315,203,213,175Rp 83 346,723,534,492Rp Kepala Dinas Kesehatan

Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas % - - 100 100 100 100 100

Angka kontak per mil - - 150 150 150 150 60

Persentase pengambilan dan pemeriksaan sampel klinik dan kesehatan

masyarakat/lingkungan% - 100 100 100 100 100 UPTD LABKESDA

Persentase Puskesmas dalam pengawasan, pengendalian dan evaluasi obat, BMHP, dan

vaksin% 100 100 100 100 100 UPTD IFK

Cakupan K4 % - - 100 100 100 100 100

Cakupan Linakes di Faskes % - - 100 100 100 100 100

Cakupan KN Lengkap % - - 100 100 100 100 100

Cakupan pelayanan balita sesuai standart % - - 100 100 100 100 100

Cakupan Gizi Buruk (BB/TB) Mendapat Perawatan % - - 100 100 100 100 100

Imunisasi Dasar Lengkap % - - 93.5 94 94.5 95 95

Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif % - - 100 100 100 100 100

Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi % - - 100 100 100 100 100

Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus% - - 100 100 100 100 100

Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat % - - 100 100 100 100 100

Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB sesuai standar % - - 100 100 100 100 100

Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko infeksi HIV % - - 100 100 100 100 100

Persentase Desa Yang Melaksanakan STBM % - - 65 75 85 100 100

Capaian Rumah Tangga Sehat % - - 43 44 45 46 46

Cakupan Screening Anak Usia Pendidikan Dasar % - - 100 100 100 100 100

Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut % - - 100 100 100 100 100

Persentase Kunjungan Rawat Jalan % - - 60% 60% 60% 60% 60%

Persentase Kunjungan Rawat Inap % - - 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

44.03Pelayanan Labkesda Jumlah peserta JKN yang dilayani orang - - 1000 600,000,000Rp 1000 400,000,000Rp 1000 400,000,000Rp 1000 600,000,000Rp 4,000 2,000,000,000Rp UPTD LABKESDA

Jumlah Puskesmas yang mendapat distribusi obat puskesmas - - 25 25 25 25 25

Jumlah laporan puskesmas yang dilakukan monitoring dan evaluasi laporan - - 25 25 25 25 100

Persentase indikator SPM Rumah Sakit yang memenuhi target % 85.9 - 100 100 100 100 100

Persentase kelengkapan sarana, prasarana, dan alat kesehatan% 79.34 - 80 82 84 87 90

Jumlah sarana dan prasaran yang disediakan

unit - - 1 1 1 1 4

jumlah sarpras yang dipeliharaunit - - 20 20 20 20 20

Jumlah alat kesehatan yang disediakan unit - - 3 3 3 3 12

BOR % - - 75 75 75 75 75

BTO kali - - 50 50 50 50 50

TOI hari - - 1 1 1 1 1

ALOS hari - - 3 3 3 3 3

GDR per mil - - <55 <50 <45 <45 <45

NDR Per mil - - <25 <25 <25 <25 <25

CRR ratio - - 90 90 90 90 90

Persentase pelaksanaan smart Hospital % - - 40 60 80 100 100

BOR % - - 75 75 75 75 75

BTO kali - - 50 50 50 50 50

TOI hari - - 1 1 1 1 1

ALOS hari - - 3 3 3 3 3

GDR per mil - - <55 <50 <45 <45 <45

NDR Per mil - - <25 <25 <25 <25 <25

CRR ratio - - 90 90 90 90 90

45.04 Akreditasi rumah sakit Status Akreditasi Rumah SakitStatus Akreditas - - Utama 656,048,200Rp 4 721,653,020Rp 4 793,818,322Rp 4 873,200,154Rp 4 3,044,719,696Rp

UPTD RSUD PASIRIAN

45.05 Pelayanan persalinan gratis dan masyarakat miskin di rumah

sakit

Jumlah persalinan gratis yang dilayani

orang - - - 1200 6,000,000,000Rp 1200 6,600,000,000Rp 1200 7,260,000,000Rp 1200 7,986,000,000Rp 4,800 27,846,000,000Rp

UPTD RSUD dr. HARYOTO

Rp 34,071,206,165

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran % 100 100 Rp 1,859,397,696 - - - - - - - - - -

01.021 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran

Jenis 22 22 Rp 1,859,397,696 - - - - - - - - - -

02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana

yang berfungsi dengan layak % 100 100 Rp 416,242,188 - - - - - - - - - -

02.045 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana aparatur Jumlah jenis sarana prasarana yang dipeliharaJenis 16 16 Rp 416,242,188 - - - - - - - - - -

16 Program upaya kesehatan masyarakat Persentase pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat% 100 100 Rp 13,994,215,804 - - - - - - - - - -

16.012 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah

Kesehatan

Jumlah kegiatan P3K yang terlaksanaBulan 10 10 Rp 11,800,000 - - - - - - - - - -

16.016 Peningkatan Pelayanan melalui JKN Presentase pelayanan pada pasien JKN% 95.2 100 Rp 5,170,552,304 - - - - - - - - - -

Meningkatnya Akses


Kesehatan

UPTD IFK

54,567,810,924Rp 60,024,592,016Rp 209,296,868,180Rp UPTD Puskesmas

85,745,661,236Rp 298,982,429,600Rp

UPTD Puskesmas

RSUD PASIRIAN

RSUD Pasirian

44.04 Pelayanan IFK Rp 100,520,000 110,572,000Rp 121,629,200Rp

208,597,774,490Rp 229,457,551,938Rp 800,084,521,823Rp

45.03 Peningkatan pelayanan di rumah sakit

15,853,613,500Rp 17,438,974,850Rp 19,182,872,335Rp 21,101,159,569Rp

Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD di rumah sakit45.02

23,211,275,525Rp

175,692,000,000Rp 159,720,000,000Rp 145,200,000,000Rp 132,000,000,000Rp

133,792,120Rp 466,513,320Rp

UPTD RSUD PASIRIAN

120,000,000,000Rp UPTD RSUD dr. HARYOTO 612,612,000,000Rp

21,695,076,259Rp 75,647,519,848Rp

45,097,364,400Rp 49,607,100,840Rp

45 Program Upaya Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit

150,671,642,500Rp 172,394,854,950Rp 189,634,340,445Rp

44.02 Upaya Kesehatan Perorangan dan Pendukung Pelayanan

BLUD di Puskesmas40,997,604,000Rp


45.01 Penyediaan dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan

peralatan kesehatan untuk pelayanan kesehatan rumah sakit

14,818,029,000Rp 16,299,831,900Rp 17,929,815,090Rp 19,722,796,599Rp

80,934,282,279Rp

44.01 Upaya Kesehatan Masyarakat

- 18,624,100,000Rp 20,486,510,000Rp 22,535,161,000Rp 24,788,677,100Rp 86,434,448,100Rp UPTD Puskesmas

44 Program Upaya Kesehatan di UPTD (Puskesmas, Labkesda,

IFK)

- 64,421,984,400Rp 70,864,182,840Rp 77,950,601,124Rp



Dinas

Kesehatan,

UPTD RSUD

dr.

HARYOTO,

RSUD

PASIRIAN,

Labkesda

dan IPFK



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



Lokasi


Indikator


Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


Penanggungjawab

16.018 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jumlah Pegawai yang mendukung pelayanan kesehatan dengan baik Pegawai 284 284 Rp 8,811,863,500 - - - - - - - - - -

23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase elemen akreditasi yang tercapai SPM % 88 85 636,940,000Rp - - - - - - - - - -

03.16.012 Akreditasi Rumah Sakit Jumlah pertemuan akreditasi yang difasilitasi Kali 3 3 636,940,000Rp - - - - - - - - - -

25 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Presentase ketersediaan sarana prasarana fasilitas kesehatan dalam kondisi baik % 100 100 7,883,161,483Rp - - - - - - - - - -

25.025 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana


Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Jumlah jenis sarana dan prasarana fasilitas dalam kondisi fisik

Jenis 30.8 25 7,883,161,483Rp - - - - - - - - - -

26 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata

Presentase pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit yang tersedia dalam kondisi baik

% 100 75 9,097,210,128Rp - - - - - - - - - -

26.017 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Jumlah unit bangunan yang direhabilitasi unit 3 3 900,170,390Rp - - - - - - - - - -

26.021 Pengadaan Meibeler Rumah Sakit Jumalh meubelair rumah sakit yang tersediaPaket 2 2 Rp 63,165,000 - - - - - - - - - -

26.022 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit Jumlah jenis pengadaan alat rumah tanggajenis 5 5 298,608,656Rp - - - - - - - - - -

26.024 Pengadaan Percetakan Administrasi dan Surat Menyurat

Rumah Sakit

Jumlah percetakan administrasi dan surat menyurat rumah skaitJenis 3 3 158,250,000Rp - - - - - - - - - -

26.030 Pengadaan Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan untuk

Pelayanan Kesehatan Rujukan

Jumlah jenis sarana prasarana dan peralatan yang terpenuhi

Jenis 14 14 7,677,016,082Rp - - - - - - - - - -

27 Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/RSJ/RS paru-

paru/RS mata

Presentase sarana dan prasarana rumah sakit yang terpelihara sesuai standart% 100 100 184,038,866Rp - - - - - - - - - -

27.017 Pemeliharaan Rutin/Berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit Jumlah unit alat kesehatan yang terpeliharaunit 4 4 61,163,866Rp - - - - - - - - - -

27.018 Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil ambulance/Jenazah Jumlah unit mobil ambulance yang terpeliharapaket 5 5 122,875,000Rp - - - - - - - - - -

Rp 129,890,537,818

BOR % 69.21 75.00 - - - - - - - - - -

BTO kali 72 50.00 - - - - - - - - - -

TOI hari 2 1.00 - - - - - - - - - -

ALOS hari 3 3.00 - - - - - - - - - -

GDR ‰ 73.33 <40 - - - - - - - - - -

NDR ‰ 25.6 <24 - - - - - - - - - -

02.35.005 Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

BLUD

Jumlah kunjungan pasien yang terlayani

kunjungan 116.117 125,000 115,000,000,000Rp - - - - - - - - - -

02.35.006 Peningkatan Pelayanan di Rumah Sakit Jumlah persalinan gratis yang dilayaniorang 243 1200 5,000,000,000Rp - - - - - - - - - -

02.26 Program Pengadaaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana RS / RSJ/ RS Paru / RS Mata (DAK)

Persentase kelengkapan sarana, prasarana, dan alat kesehatan rumah sakit% 79.34 80 5,120,537,818Rp - - - - - - - - - -

Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan unit - 1 - - - - - - - - - -

Jumlah alat kesehatan yang disediakan unit 0 3 - - - - - - - - - -

02.25 Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Persentase kelengkapan sarana, prasarana, dan alat kesehatan rumah sakit % 79.34 80 4,770,000,000Rp - - - - - - - - - -

Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan unit 0 1 - - - - -

Jumlah alat kesehatan yang disediakan unit

1

3

- - - - -

RSUD PASIRIAN

RSUD dr. Haryoto

02.35 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

120,000,000,000Rp

RSUD dr. HARYOTO

02.26.30 Penyediaan Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan

untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan5,120,537,818Rp

02.25.25 Kegiatan Penyediaan / Pemeliharaan Sarana Pelayanan

Kesehatan Bagi Masyarakat yang Terkena Penyakit Akibat

Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya melalui

Penyediaan Alat Kedokteran

4,770,000,000Rp - - - - -



Dinas

Kesehatan,

UPTD RSUD

dr.

HARYOTO,

RSUD

PASIRIAN,

Labkesda

dan IPFK

PENGUKURAN KINERJA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG 2019

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Pembilang Penyebut Target

Tahun 2019 Realisasi

Tahun 2019 Capaian

(%) Kategori


1

Persentase Sehat 11.714 146.163 12% 8% 66,67 Cukup baik

2

Persentase Pra Sehat

84.775 146.163 44% 58% 131,81 Sangat baik

2.



- - 79,5 81.84 102,94 Sangat baik

Target Rp

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1.1 Persentase Keluarga

Sehat 12% Angka Kematian Ibu per 100.000 KH106 per

100.000 KH

1.1.2 Persentase Keluarga Pra

Sehat 44% Angka Kematian Bayi per 1.000 KH9,5 per 1.000

KH

Persentase Balita Stunting

% 28

Persentase Desa Siaga Aktif % 100

Persentase Akses Sanitasi

% 100

Persentase puskesmas yg

melaksanakan kesehatan

kerja dasar % 100


melaksanakan kesehatan

olahraga dasar% 100

Persentase pelayanan

kesehatan ibu hamil% 100


kesehatan ibu bersalin % 100


kesehatan bayi baru lahir % 100


kesehatan Balita % 100


kesehatan pada usia

pendidikan dasar

% 100


kesehatan pada usia lanjut% 100

Jumlah puskesmas yang

melakukan pengawalan ibu

hamil KEK

puskesmas 25

Jumlah Balita Gizi Buruk

(BB/TB) mendapat PMTBalita 230

Jumlah balita stunting

tertanganiBalita 4810

1 Meningkatnya

Derajat

Kesehatan

Masyarakat

1.1 Indeks

Kesehatan

1 1

1)

2)

Seksi Kesehatan

Keluarga dan Gizi

DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG

RENCANA KERJA PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

TAHUN 2019

Bidang/Bag

PenanggungjawabNo.

INDIKATOR

SASARAN

TARGET 2019

No

INDIKATOR URAIAN

TUJUAN

URAIAN

2019Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) &

Kegiatan (output)

Satuan

3 4 5

Rp 25,566,277,198

Rp 4,549,718,600

Rp 1,513,549,515

Meningkatnya

Kualitas Kesehatan

Masyarakat

Bidang Kesehatan

Masyarakat

Program Upaya


Upaya Peningkatan

Kesehatan Keluarga

Upaya Peningkatan Gizi

Masyarakat

Target Rp

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13

Bidang/Bag

PenanggungjawabNo.

INDIKATOR

SASARAN

TARGET 2019

No

INDIKATOR URAIAN

TUJUAN

URAIAN

2019Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) &

Kegiatan (output)

Satuan

3 4 5


melaksanakan pemberian

tablet Fe pada remaja putri

puskesmas 25

Cakupan ASI eksklusif % 75

Jumlah rekomendasi

penanganan kasus giziRekomendasi 1

Jumlah kantin sehat

mendapat pembinaankantin 25

3) Penyelenggaraan

Penyehatan Lingkungan

Jumlah Desa ODFDesa 10 Rp 781,478,680

Jumlah Pos UKK yang dibinaPos UKK 38

Jumlah Puskesmas yang

melaksanakan pemantauan

kebugaran

Puskesmas 25

Jumlah Desa Siaga Aktif

Purnama Mandiri

Desa 28

Jumlah jenis media promkes

yang diadakan setiap tahunjenis 8

Jumlah media masa cetak

dan elektronikmedia 10

Jumlah Profil Promkes dan

UKBM buku 1

Jumlah Posyandu Purnama

Mandiri Posyandu 715

Jumlah Pangkalan SBH

Pangkalan SBH 25

Jumlah Buku Harian Anak

Terhebatbuku 33,000

Jumlah Poskestren PURIPoskestren 16

Jumlah Puskesmas Replikasi

SUSIPuskesmas 8

Persentase Rumah Tangga

Sehat/ PHBS Rumah Tangga% 42

Persentase Upaya

Kesehatan Masyarakat di

Puskesmas% 100

Persentase Ketersediaan

Tenaga dengan Perjanjian

Kerja di Puskesmas% 100

1 Meningkatnya

Derajat

Kesehatan

Masyarakat

1.1 Indeks

Kesehatan

2)

Seksi Kesehatan

Keluarga dan Gizi

Seksi Kesehatan

Lingkungan, Kesehatan

Kerja dan Olahraga

Seksi Promosi dan

Pemberdayaan

Masyarakat

UPTD Puskesmas

Rp 1,513,549,515

Rp 471,251,328

1,319,279,075Rp

16,931,000,000Rp

4)

5)

Upaya Peningkatan Gizi

Masyarakat

Upaya Peningkatan

Kesehatan Kerja dan

Olahraga

Kegiatan Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Target Rp

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13

Bidang/Bag

PenanggungjawabNo.

INDIKATOR

SASARAN

TARGET 2019

No

INDIKATOR URAIAN

TUJUAN

URAIAN

2019Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) &

Kegiatan (output)

Satuan

3 4 5

Persentase Pelayanan

Kesehatan pada Usia

produktif% 100


Kesehatan Penderita

Hipertensi % 100


Kesehatan Penderita

Diabetes Melitus% 100


Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat % 100


Kesehatan Orang dengan TB% 100


Kesehatan Orang dengan

risiko infeksi HIV % 100

Persentase desa atau

kelurahan KLB yang

ditangani kurang dari 24 jam

% 100

Persentase Universal Child

Immunization (UCI)

Desa/Kelurahan

% 93

Persentase Baduta

mendapat imunisasi DPT-HB-

Hib lanjutan% 95

Persentase vaksin yang

tersedia % 100

Persentase Penanggulangan

Kasus KLB (PD3I, Kasus

Potensial Wabah dan

Keracunan Makanan)

% 100

Persentase jemaah haji

dilakukan screening faktor

risiko kesehatan

% 100

Succes Rate (Keberhasilan

Pengobatan) TB% 94.86

Incident Rate DBD Angka

4,71 /

100.000

penduduk

2

6)

1 Meningkatnya

Derajat

Kesehatan

Masyarakat

1.1 Indeks

Kesehatan

Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Seksi Surveilans dan

Imunisasi

Seksi Pencegahan dan


Menular

Penyelenggaraan

Surveilans Penyakit

Pencegahan dan


Menular

7)

8)

Rp 2,408,629,900

Rp 289,929,400

Rp 339,223,000

Program Pencegahan dan


Peningkatan Pelayanan

Imunisasi

Rp 551,900,000

Target Rp

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13

Bidang/Bag

PenanggungjawabNo.

INDIKATOR

SASARAN

TARGET 2019

No

INDIKATOR URAIAN

TUJUAN

URAIAN

2019Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) &

Kegiatan (output)

Satuan

3 4 5

Faskes yang melaporkan E.

SisMal% 50

Faskes yang melaporkan

SIHA% 83.87

Penderita Kusta yang

menyelesaikan pengobatan % 93.5

Persentase Desa Yang

Melaksanakan Posbindu

PTM

% 75

Persentase Puskesmas

Pandu PTM% 100

Persentase Sekolah yang

Melaksanakan KTR% 50


melaksanakan program

kesehatan gigi dan mulut% 100


melaksanakan program

kesehatan indera% 100

Persentase pusk yg

melaksanakan pemeriksaan

IVA% 100

10) Pencegahan dan

Pengendalian Kesehatan

Jiwa

Persentase desa yg

melaksanakan posyandu

jiwa

% 10 271,395,000Rp

Persentase FKTP

terakreditasi% 14

Persentase FKTRL

terakreditasi% 75

Persentase Hatra yang

memiliki STPT% 4

11) Evaluasi dan

Pengembangan Standar

Pelayanan Kesehatan

Jumlah Puskesmas

reakreditasiPuskesmas 7 939,966,950Rp

Seksi Pelayanan

Kesehatan Primer

Angka kontak peserta JKN di

FKTPPer mil 150

Persentase koordinasi JKN

yang terfasilitasi% 80

Persentase Kunjungan

Rawat Jalan% 60%

Persentase Kunjungan

Rawat Inap% 1,5%

13) Peningkatan Pelayanan


melalui Pendekatan

Keluarga (Keluarga Sehat)

Persentase kunjungan

rumah (awal)% 100 95,500,000Rp

Seksi Pelayanan

Kesehatan Primer

1 Meningkatnya

Derajat

Kesehatan

Masyarakat

1.1 Indeks

Kesehatan

1.2 Meningkatnya

Akses Dan Kualitas

Pelayanan

Kesehatan

1.2.1 Indeks Kepuasan

Masyarakat

79.5



Menular



Tidak Menular dan

Kesehatan Jiwa

Bidang Pelayanan

Kesehatan

Pencegahan dan


Menular

Pencegahan dan


Tidak Menular

Program Pelayanan

Kesehatan


melalui JKN

40,997,604,000Rp

Seksi Pelayanan

Kesehatan Primer

UPTD Puskesmas

8)

9)

3

12)

Rp 551,900,000

956,182,500Rp

43,493,766,050Rp

134,650,000Rp

Target Rp

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13

Bidang/Bag

PenanggungjawabNo.

INDIKATOR

SASARAN

TARGET 2019

No

INDIKATOR URAIAN

TUJUAN

URAIAN

2019Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) &

Kegiatan (output)

Satuan

3 4 5

Jumlah Rumah Sakit

Terakreditasi Rumah Sakit 6

Pembentukan PSC Kab.

Lumajang% 40


Kesehatan Tradisional

Jumlah Penyehat Tradisional

(Hatra) yang TerbinaHatra 544 442,587,500Rp Seksi Pelayanan

Kesehatan Tradisional

4 Program Sumber Daya

Kesehatan

Persentase Puskesmas

dengan Manajemen Sumber

Daya Kesehatan baik % 52 Rp 16,159,398,039

Bidang Sumber Daya

Kesehatan

Jumlah Sarana Farmasi yang

dibinasarana 80

Jumlah toko yang diperiksa toko 60

Jumlah sertifikat P-IRT yang

diterbitkanlembar 150

Jumlah sampel yg diperiksa

(pangan, obat, jamu,

kosmetik)

buah 10

Jumlah pedagang obat

tradisional yang dibina0rang 30

17) Pengadaan dan

Pengelolaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan Jenis Obat sesuai

Formularium Nasional% 55 Rp 8,498,163,563

Seksi Seksi Alat

Kesehatan dan


Rumah Tangga

Jumlah Fasilitas pelayanan

kesehatan dibinaFasyankes 31

Toko alkes/PKRT dibinaToko 25


buah 1250

jumlah alkes yang

dipelihara/dikalibrasi buah 312

Jumlah tenaga kesehatan

yang mengikuti

bimtek/sejenisnya

orang 500

Jumlah PAK jabfung nakes

yang diterbitkanorang 150

16)

18)

19)

20)

1 Meningkatnya

Derajat

Kesehatan

Masyarakat

1.1 Indeks

Kesehatan

1.2 Meningkatnya

Akses Dan Kualitas

Pelayanan

Kesehatan


Masyarakat

79.5

Pembinaan, Pengawasan,

dan Pengendalian Produk

Kefarmasian dan Pangan

Rp 146,827,000

Rp 5,489,230,467

Rp 690,253,009


dan Pembinaan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan

Rujukan

Seksi Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Pembinaan, Pengawasan,

dan Pengendalian Alat

Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga

Penyediaan/Peningkatan/

Pemeliharaan Alat

Kesehatan

Pengembangan Sumber


Rp 172,601,000

Seksi Sumber Daya

Manusia Kesehatan

883,457,600Rp

Seksi Kefarmasian

Seksi Seksi Alat

Kesehatan dan


Rumah TanggaSeksi Seksi Alat

Kesehatan dan


Rumah Tangga

Target Rp

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13

Bidang/Bag

PenanggungjawabNo.

INDIKATOR

SASARAN

TARGET 2019

No

INDIKATOR URAIAN

TUJUAN

URAIAN

2019Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) &

Kegiatan (output)

Satuan

3 4 5

Jumlah kategori tenaga

kesehatan teladan terpilihkategori 5

21) Pembinaan dan

Pengawasan Mutu Sumber


Jumlah SIP nakes yang

diterbitkanSIP 900 Rp 162,323,000

5 Program Pembinaan

Lingkungan Sosial

Persentase kelengkapan

alkes puskesmas% 50 Rp 1,000,000,000

Bidang Sumber Daya

Kesehatan22) Penyediaan/Peningkatan/P

emeliharaan

Sarana/Prasarana Fasillitas

Kesehatan Yang

Bekerjasama dengan

Badan Penyelenggara



buah 1250 Rp 1,000,000,000

Seksi Seksi Alat

Kesehatan dan


Rumah Tangga

6 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan

Pelayanan administrasi

perkantoran

% 85.6 Rp 4,169,821,733 Sekretaris

23) Pelayanan Administrasi dan

Operasional Perkantoran

Jumlah kecukupan

administrasi

perkantoranjenis 35 Rp 4,169,821,733

Sub Bag Umum dan

Kepegawaian, UPTD

LABKESDA, UPTD IFK


Sarana Dan Prasarana

Aparatur

Persentase sarana dan

prasarana

yang berfungsi dengan layak% 85 Rp 2,342,646,600 Sekretariat

24) Pembangunan/Pengadaan

dan Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan

prasarana yang

dibangun/diadakan dan

direhabilitasi

jenis 13 Rp 1,195,284,600 Sub Bag Umum dan

Kepegawaian


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan

persentase dokumen

pelaporan sesuai pedoman

dan tepat waktu% 100 Rp 401,295,400 Sekretaris

26) Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja Dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD / LAKIP

Jumlah dokumen pelaporan

sesuai pedoman Dokumen 3 Rp 7,040,000

Sub Bag Penyusunan

Program


Keuangan Semesteran dan

Prognosis Realisasi

Anggaran

Jumlah Dokumen Laporan

Keuangan Semesteran dan

Prognosis Realisasi

Anggaran

Dokumen 2 Rp 3,350,000 Sub Bag Keuangan

Jumlah Dokumen Laporan

Keuangan Akhir Tahun 1

Jumlah Dokumen Evaluasi

Hasil Pembangunan 1

20)

1 Meningkatnya

Derajat

Kesehatan

Masyarakat

1.1 Indeks

Kesehatan

1.2 Meningkatnya

Akses Dan Kualitas

Pelayanan

Kesehatan


Masyarakat

79.5

25)

28)

Sub Bag Umum dan

Kepegawaian, UPTD

LABKESDA, UPTD IFK

Sub Bag Keuangan

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Jenis sarana dan prasarana

yang dipelihara

jenis

Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun

Dokumen

25

Rp 15,496,000

Rp 1,147,362,000

Rp 690,253,009

Pengembangan Sumber


Seksi Sumber Daya

Manusia Kesehatan

Target Rp

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13

Bidang/Bag

PenanggungjawabNo.

INDIKATOR

SASARAN

TARGET 2019

No

INDIKATOR URAIAN

TUJUAN

URAIAN

2019Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) &

Kegiatan (output)

Satuan

3 4 5


Indeks Kepuasan

Masyarakat

Jumlah dokumen IKM yang

disusun Dokumen 1 Rp 83,550,000 Sub Bag Penyusunan

Program

30) Penyusunan Rencana

Kerja

Jumlah dokumen Rencana

Kerja yang disusunDokumen 2 Rp 20,945,000

Sub Bag Penyusunan

Program

31) Penyusunan Rencana

Kerja Dan Anggaran (RKA)

SKPD

Jumlah dokumen Rencana

Kerja Dan Anggaran (RKA)

SKPD yang disusun

Dokumen 4 Rp 270,914,400 Sub Bag Penyusunan

Program


Peningkatan Dan

Perbaikan Sarana Dan

Prasarana

Puskesmas/Puskesmas

Pembantu Dan

Jaringannya

Persentase peningkatan

sarana dan prasarana

Puskesmas/ Puskesmas

Pembantu dan jaringannya % 86.4 Rp 15,520,204,600 Sekretariat

32) Pembangunan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang

dibangunPuskesmas 9 Rp 9,556,094,600

Sub Bag Umum dan

Kepegawaian

33) Pengadaan Sarana dan

Prasarana Puskesmas

Jumlah Pembangunnan IPAL

Puskesmas Puskesmas 4 Rp 1,777,800,000 Sub Bag Umum dan

Kepegawaian

34) Rehabilitasi Sedang/Berat

Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang

DirehabPuskesmas 3 Rp 3,200,000,000

Sub Bag Umum dan

Kepegawaian

35) Rehabilitasi Sedang/Berat

Puskesmas Pembantu

Jumlah Puskesmas

Pembantu yang DirehabPustu 3 Rp 986,310,000

Sub Bag Umum dan

Kepegawaian


Manajemen Pelayanan

Kesehatan

Persentase Manajemen

Perencanaan dan Informasi

Kesehatan % 90.2 Rp 16,799,550,500 Sekretariat

36) Koordinasi Pelaksanaan

Program Pembangunan

Kesehatan

Persentase koordinasi

pembangunan kesehatan

yang terfasilitasi

% 84 Rp 795,781,000 Sub Bag Umum dan

Kepegawaian

37) Monitoring, Evaluasi Dan

Pelaporan

Jumlah Puskesmas

terpantau secara terpaduPuskesmas 25 53,937,500Rp

Sub Bag Umum dan

Kepegawaian

Jumlah buku profil

kesehatan yang disusunbuku 1

Jumlah buku alur data yang

disusunbuku 1


Melalui Bantuan

Operasional Kesehatan

(BOK)

Persentase koordinasi

peningkatan pelayanan

kesehatan yang terfasilitasi % 70 830,000,000Rp Sub Bag Penyusunan

Program

40) Penyediaan Jasa

Manajemen Kesehatan

Jumlah jenis tenaga

kesehatan sesuai kebutuhan Jenis 17 14,838,605,000Rp Sub Bag Umum dan

Kepegawaian

1 Meningkatnya

Derajat

Kesehatan

Masyarakat

1.1 Indeks

Kesehatan

1.2 Meningkatnya

Akses Dan Kualitas

Pelayanan

Kesehatan


Masyarakat

79.5

38)

Sub Bag Penyusunan

Program

Manajemen Pengelolaan

Data Dan Informasi

71,992,000Rp

Target Rp

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13

Bidang/Bag

PenanggungjawabNo.

INDIKATOR

SASARAN

TARGET 2019

No

INDIKATOR URAIAN

TUJUAN

URAIAN

2019Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) &

Kegiatan (output)

Satuan

3 4 5

41) Pembinaan dan

Implementasi Sistem

Informasi Kesehatan


menerapkan sistem informasi

kesehatan puskesmas 25 209,235,000Rp Sub Bag Penyusunan

Program

34,852,508,101Rp

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan

Pelayanan administrasi

perkantoran % 100 Rp 1,917,752,696

Pelayanan Administrasi dan

Operasional Perkantoran

Jumlah jenis pelayanan

administrasi dan operasional

perkantoran Jenis 22 Rp 1,917,752,696

Program Peningkatan

Sarana Dan Prasarana

Aparatur

Persentase sarana dan

prasarana

yang berfungsi dengan layak% 100 Rp 465,646,688

Pemeliharaan rutin/ berkala


aparatur

Jumlah jenis sarana

prasarana yang dipelihara

Jenis 16 Rp 465,646,688

Program upaya


Persentase pelaksanaan

upaya kesehatan

masyarakat

%

100

Rp 15,407,461,346


dan Penanggulangan

Masalah Kesehatan

Jumlah kegiatan P3K yang

terlaksanaBulan 10 Rp 11,800,000


melalui JKN

Presentase pelayanan pada

pasien JKN %

100

Rp 6,003,980,456

43) Pelayanan Kesehatan

Masyarakat

Jumlah Pegawai yang

mendukung pelayanan

kesehatan dengan baik

Pegawai

284

Rp 9,391,680,890

11 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

Persentase elemen

akreditasi yang tercapai,

SPM%

85

636,940,000Rp

44) Akreditasi Rumah Sakit Jumlah pertemuan akreditasi

yang difasilitasi

Kali

3

636,940,000Rp

1 Meningkatnya

Derajat

Kesehatan

Masyarakat

1.1 Indeks

Kesehatan

1.2 Meningkatnya

Akses Dan Kualitas

Pelayanan

Kesehatan


Masyarakat

79.5

UPTD RS PASIRIAN

UPTDD RS PASIRIAN

Target Rp

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13

Bidang/Bag

PenanggungjawabNo.

INDIKATOR

SASARAN

TARGET 2019

No

INDIKATOR URAIAN

TUJUAN

URAIAN

2019Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) &

Kegiatan (output)

Satuan

3 4 5

Program Pembinaan

Lingkungan Sosial

Presentase ketersediaan

sarana prasarana fasilitas

kesehatan dalam kondisi

baik %

80

7,679,805,267Rp

Penyediaan/Peningkatan/P

emeliharaan

Sarana/Prasarana Fasillitas

Kesehatan Yang

Bekerjasama dengan

Badan Penyelenggara


Jumlah jenis sarana dan

prasarana fasilitas dalam

kondisi fisik

Jenis

25

7,679,805,267Rp


Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan

Prasarana Rumah

Sakit/RSJ/RS Paru-

paru/RS Mata

Presentase pengadaan

sarana dan prasarana rumah

sakit yang tersedia dalam

kondisi baik%

75

8,465,547,238Rp

45) Rehabilitasi Bangunan

Rumah Sakit

Jumlah unit bangunan yang

direhabilitasi unit

3

253,500,000Rp

46) Pengadaan Meibeler

Rumah Sakit

Jumalh meubelair rumah

sakit yang tersedia Paket2

Rp 126,500,000

47) Pengadaan Perlengkapan

Rumah Tangga Rumah

Sakit

Jumlah jenis pengadaan alat

rumah tanggakali

5

186,258,656Rp

48) Pengadaan Percetakan

Administrasi dan Surat

Menyurat Rumah Sakit

Jumlah percetakan

administrasi dan surat

menyurat rumah skait Jenis

3

258,250,000Rp

49) Pengadaan Sarana,

Prasarana dan Peralatan

Kesehatan untuk

Pelayanan Kesehatan

Rujukan

Jumlah jenis sarana

prasarana dan peralatan

yang terpenuhiJenis 14 7,641,038,582Rp

13 Program pemeliharaan


rumah sakit/RSJ/RS paru-

paru/RS mata

Presentase sarana dan

prasarana rumah sakit yang

terpelihara sesuai standart%

100

279,354,866Rp

1 Meningkatnya

Derajat

Kesehatan

Masyarakat

1.1 Indeks

Kesehatan

1.2 Meningkatnya

Akses Dan Kualitas

Pelayanan

Kesehatan


Masyarakat

79.5

UPTDD RS PASIRIAN

Target Rp

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13

Bidang/Bag

PenanggungjawabNo.

INDIKATOR

SASARAN

TARGET 2019

No

INDIKATOR URAIAN

TUJUAN

URAIAN

2019Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome) &

Kegiatan (output)

Satuan

3 4 5

50) Pemeliharaan Rutin/Berkala

alat-alat kesehatan Rumah

Sakit

Jumlah unit alat kesehatan

yang terpeliharaunit

4

107,906,866Rp

51) Pemeliharaan Rutin/Berkala

mobil ambulance/Jenazah

Jumlah unit mobil ambulance

yang terpelihara paket

5

171,448,000Rp

124,917,171,043Rp

BOR % 75.00

BTO kali 50.00

TOI hari 1.00

ALOS hari 3.00

GDR ‰ <40

NDR ‰ <24

52) Kegiatan Peningkatan

Pelayanan dan Pendukung

Pelayanan BLUD

Jumlah kunjungan pasien

yang terlayani

kunjungan 125,000

108,926,633,225Rp

Peningkatan Pelayanan di

Rumah Sakit

Jumlah persalinan gratis

yang dilayani

orang 1,200 5,000,000,000Rp

Program Pengadaaan,

Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan

Prasarana RS / RSJ/ RS

Paru / RS Mata


sarana, prasarana, dan alat

kesehatan rumah sakit

%

80.00

5,120,537,818Rp

Jumlah sarana dan prasaran

yang disediakan

unit

1

Jumlah alat kesehatan yang

disediakan

unit3

Program Pembinaan

Lingkungan Sosial

(DBHCHT)


sarana, prasarana, dan alat

kesehatan rumah sakit

%

80.00

5,870,000,000Rp

Jumlah sarana dan

prasarana yang disediakan

unit

1

Jumlah alat kesehatan yang

disediakan

unit

4

Kegiatan Penyediaan /

Pemeliharaan Sarana

Pelayanan Kesehatan Bagi

Masyarakat yang Terkena

Penyakit Akibat Dampak

Konsumsi Rokok dan

Penyakit Lainnya melalui

Penyediaan Alat

Kedokteran

UPTD RS dr.

HARYOTO

5,870,000,000Rp

1 Meningkatnya

Derajat

Kesehatan

Masyarakat

1.1 Indeks

Kesehatan

1.2 Meningkatnya

Akses Dan Kualitas

Pelayanan

Kesehatan


Masyarakat

79.5

Penyediaan Sarana,

Prasarana, dan Peralatan

Kesehatan untuk

Pelayanan Kesehatan

Rujukan

113,926,633,225Rp

5,120,537,818Rp

14

UPTDD RS PASIRIAN

UPTDD RS dr. HARYOTO

Program Peningkatan

Mutu Pelayanan

Kesehatan BLUD

PENGHARGAAN DINAS KESEHATAN KAB. LUMAJANG

TAHUN 2019

No. Jenis Kegiatan

Nominasi Kelompok Tingkat FOTO

1 PAGI

BERSERI

Top 9

Indonesia

Healthcare

Forum

(INDOHCF)

Innovation

Awards III

tahun 2019

Pelayanan

Publik

Nasional

2 “SUSI”

Suami

Siaga

The United

Nations Public

Service

Awards

(UNPSA) 2019

Pelayanan

Publik

Dunia

3 Blood_Jek

Si

Pengawal

Nyawa

The United

Nations Public

Service

Awards

(UNPSA) 2019

Pelayanan

Publik

Nasional

LAPORAN KINERJA · 2020. 3. 19. · Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan. ... 13 Sanitarian 22 4 26 14 Struktural Es IV 15 0 15 15 Struktural Es III 4 0 4 16 Struktural

Text of LAPORAN KINERJA · 2020. 3. 19. · Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan. ......

KMK 373 Sanitarian BAGUS

Brief History of the Sanitarian

Isomer Struktural

Skp Sanitarian Pelaksana

KMK No. 373 Ttg Standar Profesi Sanitarian

Baja struktural

19 ikepim.pan11112000 tentang jabatan fungsional sanitarian dan

Achieving Professional Sanitarian Status & The Plethora of ...registeredsanitarian.com/uploads/MEHA_2014_Presentation.pdf · Achieving Professional Sanitarian Status & The Plethora

STANDAR PROFESI SANITARIAN

Perubahan struktural

Lap.keg Sanitarian

KMK 373 Sanitarian

Kepmenkes 373-2007 Standar Profesi Sanitarian

Registrasi Sanitarian

informe 6 sanitarian

MITIGASI BANJIR STRUKTURAL DAN NON-STRUKTURAL …

Modul Profesi Dan Etika Sanitarian - Terampil Pelaksana

1 Dupak Sanitarian Pelak Lanjt

Sebagai penguatan Kedudukan dan peran tenaga Sanitarian

Sanitarian DO

Pmk no. 32 ttg pekerjaan tenaga sanitarian

makalah standar profesi sanitarian

Sanitarian Terampil Lanjutan_jan Sd Des 2011

Standart profesi, tugas dan kewenangan sanitarian

ATTACHMENT XI TO THE ERP - tchdnow.org · Version: 2017.11 Attachment XI to the ERP – ICS SOP Adoption Date: ... Sanitarian I SIT Facilities Maintenance Sanitarian I Sanitarian

TRANSFORMASI STRUKTURAL

FORM SANITARIAN AHLI.xls

Guide to LHD - Michigan - · PDF fileCrawford Sanitarian : Clay McNitt : Sanitarian : Tom ; Rademacher Sanitarian : Berrien County Health Department . . Berrien ; 2149 E Napier Ave

Tentang Semua KMK 373 Sanitarian

Dinding Struktural

Documents

LAPORAN KINERJA · 2020. 3. 19. · Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan. ... 13 Sanitarian 22 4 26 14 Struktural Es IV 15 0 15 15 Struktural Es III 4 0 4 16 Struktural

Text of LAPORAN KINERJA · 2020. 3. 19. · Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan. ......