UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK

PEMILIH MELALUI KEMAMPUAN MELEK

POLITIK (POLITICAL LITERACY) PEMILIH

DALAM PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN

SUKABUMI

IQBAL ARRANIRI, SEI.,MM.

JULI, 2015

KPUD KABUPATEN SUKABUMI

Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat no.822 Sukabumi

STUDI DESKRIPTIF TENTANG MELEK POLITIK (POLITICAL

LITERACY) DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD,

DAN DPRD TAHUN 2014 DI KABUPATEN SUKABUMI

LAPORAN HASIL PENELITIAN

Disusun untuk melaksanakan program pada DIPA 2015 yang teknis pelaksanaannya

berpedoman kepada surat KPU Nomor 155/KPU/IV/2015 tertanggal 6 April 2015 perihal

pedoman riset tentang partisipasi dalam Pemilu

Oleh Tim Peneliti :

Dede Haryadi, S.Pd

Tetty Sufianty Zafar, MM.

Dadang Iskandar

Ferry Gustaman, SH.

Meri Sariningsih, S.Pd.I

Iqbal Arraniri, MM.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Alamat : Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat no.822 Sukabumi

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa penelitian dengan tema : “Studi deskriptif

tentang melek politik (political literacy) dalam pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd

tahun 2014 di kabupaten sukabumi” ini dapat diselesaikan dan tidak terlepas dari bantuan dan

dukungan dari berbagai pihak.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa hasil yang telah dicapai dalam penelitian ini

masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun akan peneliti

terima dengan segala keterbukaan untuk hasil yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Sukabumi , ,,,,,, Juli 2015

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Cover ...................................................................................................... -

Cover Summary ..................................................................................... -

Kata Pengantar ..................................................................................... -

Daftar Isi ................................................................................................ -

Abstract .................................................................................................. 2

BAB 1 LATAR BELAKANG MASALAH

1.1. Rumusan Masalah ............................................................ 6

1.2. Tujuan Penelitian ............................................................ 6

1.3. Hipotesis Penelitian ........................................................ 6

BAB II TINJAUAN TEORI

2.1. Manajemen Pemilu ........................................................ 7

2.2 Melek Politik (X) ............................................................ 10

2.3 Partisipasi Politik (Y) ...................................................... 12

2.4 Hubungan Melek Politik dengan Partisipasi Politik ....... 14

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Operasional Variabel ...................................................... 15

3.2 Teknik pengumpulan data ............................................... 16

3.3 Operasional Variabel ...................................................... 17

3.4 Analisis data ................................................................... 17

3.5 Pengukuran validitas ...................................................... 17

3.6 Pengukuran reliabilitas ................................................... 18

3.7 Analisis data ................................................................... 18

3.8 Uji hipotesis .................................................................... 18

3.9 Populasi .......................................................................... 19

3.10 Sampel ........................................................................... 19

3.11 Hipotesis asumsi ........................................................... 22

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Reliabilitas ................................................................. 23

4.2 Uji Validitas ..................................................................... 24

4.2 Analisis kemampuan Melek Politik ................................ 25

4.3 Penilaian Terhadap Partisipasi Politik ............................ 26

4.4 Pengaruh Melek Politik Terhadap Partisipasi Politik ..... 28

4.5 Uji Regresi Linier Sederhana .......................................... 28

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan ..................................................................... 31

5.2 Saran ............................................................................... 32

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

v

ABSTRAK

UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH MELALUI

KEMAMPUAN MELEK POLITIK PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM

DPRD KABUPATEN SUKABUMI

Iqbal Arraniri,SEI,MM.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metoda deskriptif analitik yaitu

menggambarkan fenomena yang terjadi pada saat penelitian, kemudian dianalisis

dengan menghubungkan antara fenomena satu dengan yang lainnya. Penentuan

sampel menggunakan kluster sampling sebanyak 100 responden. Analisis data

menggunakan analisis korelasi dan frekuensi program SPSS For Windows Versi

20.0. Diperoleh hasil penelitian yaitu hubungan melek politik dengan partisipasi

politik masyarakat kabupaten sukabumi pada pemilu legislatif 2014 sangat kuat,

hal ini ditunjukkan oleh nilai korelasi (r) sebesar 0.976, nilai rho ini berada

diantara 0.76 – 1.00 dan bernilai positif. Artinya, memiliki hubungan yang sangat

kuat, yang berarti apabila kemampuan melek politik ditingkatkan maka

partisipasi politik juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Tingkat pengaruh

Variabel berdasarkan Rumus Koefisien Determinasi (KD) atau R square sebesar

8,6% artinya partisipasi politik dipengaruhi oleh melek politik sebesar 8,6%.

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Umum (pemilu) saat ini secara nasional telah dilakukan

menjadi dua macam yaitu pertama pemilihan anggota legislatif (pileg) dimana

rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di lembaga legislatif baik anggota

DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang kedua pemilihan

presiden dan wakil presiden (pilpres) secara langsung oleh rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012

tentang Pileg dan Pilpres bahwa Pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu,

adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

Pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan

dengan menganut asas “LUBER” dan “JURDIL”. Pemilu tersebut dilakukan

secara berkala bahkan menjadi agenda rutin Negara Kesatuan Republik Indonesia

dalam 5 tahun terakhir. Menurut Jimly Asshidiqqie penyelenggaraan pemilihan

umum secara berkala sangat penting dikarenakan beberapa sebab diantaranya:

1) Pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu;

2) Kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah;

2

3) Pertambahan penduduk dan rakyat dewasa yang dapat menggunakan

hak pilihnya;

4) Guna menjamin regulasi kepemimpinan baik dalam cabang eksekutif

dan legislatif. (Asshidiqqie, 2006:169-171).

Penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala menjadi prasyarat sistem

politik demokrasi, karena pemilu merupakan sarana partisipasi politik rakyat

untuk turut serta menetapkan kebijakan publik, juga implementasi perwujudan

kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih wakil dan pemimpin mereka

untuk menjalankan pemerintahan. Asumsi demokrasi adalah kedaulatan terletak di

tangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara

langsung maka melalui pemilu rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya yaitu

wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik

ditingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala

pemerintah seperti presiden, gubernur, walikota/bupati. Dalam demokrasi rakyat

adalah aktor penting, dengan demikian kesadaran demokrasi dapat dikatakan

tinggi bilamana partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemilu juga tinggi.

Sesuai dengan UU No.8 tahun 2012 pada pasal 246 Ayat (1&2)

menjelaskan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi rakyat. Dengan

demikian partisipasi politik rakyat adalah keterlibatan rakyat dalam kegiatan

politik dalam rangka mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah salah

satunya dengan ikut memberikan aspirasinya pada saat Pemilu.

Menurut Gabriel (2005:12) dalam ejournal Administrasi Negara (2014:Vol

5. No.3) Secara konvensional partisipasi politik rakyat mencakup tindakan seperti:

3

memberikan suara dalam pemilihan umum, ‘voting’; menghadiri rapat umum,

‘campaign’; menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan;

mengadakan pendekatan atau hubungan, ‘contacting’ dengan pejabat pemerintah,

atau anggota parlemen dan sebagainya.

Menurut Milbrath dan Goel Partisipasi politik digolongkan kedalam

sebuah susunan piramida yang terbagi menjadi tiga bagian seperti yang terlihat

dalam gambar berikut:

Gambar:1.1. Piramida Partisipasi Politik

Spectator adalah Masyarakat yang ikut menggunakan hak pilihnya,

partisipasi politiknya ditunjukkan dengan memilih pada saat Pemilu. Indonesia

telah menyelenggarakan sebelas kali pemilihan umum (Pemilu) yaitu Tahun 1955,

1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014 untuk pemilihan

calon legislatif (Pileg) dan pemilihan calon presiden dan wakil presiden (Pilpres).

Secara kuantitatif tingkat partisipasi politik ditampilkan melalui tabel berikut:

Sumber: Miriam Budiarjdo, 2008

4

Tabel. 1.1

Tingkat Partisipasi Politik Pemilih dan Golput

Dalam Pemilu di Indonesia

Keterangan Pemilu Tingkat Partisipasi

Politik (%) Golput (%)

a. Pemilu

Rezim Orde

Lama tahun

1955.

b. Pemilu Orde

Baru tahun

1971 –

1997.

c. Pemilu Orde

Reformasi

tahun 1999 -

Sekarang

1955

1971

1977

1982

1987

1992

1997

1999

Pileg 2004

Pilpres I

Pilpres II

2009

2014

91,4

96,6

96,5

96,5

96,4

95,1

93,6

92,6

84,1

78,2

76,6

71

75,2

8,6

3,4

3,5

3,5

3,6

4,9

6,4

7,3

15,9

21,8

23,4

29

24,8

Sumber : Diolah sendiri berdasarkan data dari KPU dan Merdeka.Com

Dilihat dari aspek partisipasi politik dalam sejarah pemilihan umum

(pemilu) di Indonesia. Angka partisipasi yang memprihatinkan terjadi pada

pemilu legislatif tahun 2004, yakni sebesar 84,1% dan jumlah golput (golongan

putih atau mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya) meningkat hingga

15,9%.

Menurut peneliti CSIS Philips J. Vermonte, berdasarkan surveinya telah

menetapkan bahwa pada pemilu legislatif tahun 2014, tingkat partisipasi politik

pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebesar 75,2%, sementara pemilih yang

enggan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum legislatif 2014

mencapai 24,8% (www.Merdeka.com). Dengan demikian terjadi penurunan

tingkat partisipasi politik pemilih pada pemilu legislatif tahun 2004-2014 sebesar

5

8,9% dan peningkatan golput pada pemilu legislatif tahun 2004-2014 sebesar

8,9%.

Istilah golput pertama kali muncul menjelang pemilu 1971 yang sengaja

dimunculkan oleh Arief Budiman sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan

politik (Fadilah Putra 2003:104). Sejatinya Golput (non-voter) atau golongan

putih alias golongan tanpa pilihan adalah fenomena yang alamiah. Fenomena ini

ada di setiap pemilu di manapun itu, tidak terkecuali di Kabupaten Sukabumi pada

pemilu legislatif 2014 (tabel 1.2) mencapai 28,75%. Walaupun jumlah golput

tersebut masih dapat dianggap sehat karena mustahil untuk meningkatkan

partisipasi politik rakyat dalam pemilu mencapai 100%, hanya saja tindakan

prefentif terhadap kemungkinan golput yang dapat meningkat harus tetap

mendapat perhatian khusus dari semua pihak.

Tabel. 1.2

Tingkat partisipasi dan golput pada pemilu legislatif

Berdasarkan daerah pemilihan (Dapil) DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2014

Daerah

Pemilihan

Jumlah

Pemilih

Jumlah seluruh

pengguna hak

pilih

Jumlah seluruh

bukan pengguna

hak pilih (Golput)

Golput

(%)

a. Dapil 1 358.092 262.671 95.421 26,65

b. Dapil 2 284.696 199.849 84.847 29,80

c. Dapil 3 241.199 162.267 78.932 32,72

d. Dapil 4 259.247 178.629 80.618 31,10

e. Dapil 5 310.319 221.577 88.742 28,60

f. Dapil 6 316.001 235.807 80.194 25,38

JUMLAH 1.769.554 1.260.800 508.754 28,75

Sumber: diolah sendiri berdasarkan data KPUD. Kab. Sukabumi

6

Sistem demokrasi dan politik di Indonesia secara konstitusional diatur

dalam UUD 1945 yang diatur lebih lanjut dalam UU tentang pemilu, misalnya

pemilu legislatif diatur dalam UU no. 10 tahun 2008. Suksesnya pemilu

berdasarkan UU tersebut sangat tergantung kepada melek politik (political

literacy) pemilihnya.

Menurut Kantaprawira (2004:54) bahwa melek politik menjadi

perwujudan dan pendidikan politik untuk meningkatkan pengetahuan politik

rakyat dan agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya.

Menurut Crick & Porter dalam Affandi (1996:27) pengatahuan politik

dapat membawa rakyat pada tingkat partisipasi politik tertentu, dimana dalam

politik rakyat tidak hanya dituntut mengembangkan pengetahuan, juga harus

mengembangkan aspek sikap dan keterampilan, dan perpaduan ketiga aspek

tersebut yang dimaksud dengan melek politik atau political literacy.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi inti dan

sekaligus menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana upaya meningkatkan

partisipasi politik pemilih melalui kemampuan melek politik pemilih dalam

pemilihan umum DPRD Kabupaten Sukabumi.

Untuk memperjelas permasalahan tersebut, maka masalah pokok dapat

dijabarkan menjadi sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kemampuan melek politik pemilih dalam pemilu DPRD Kab.

Sukabumi?

7

2. Bagaiamana partisipasi politik pemilih dalam pemilu DPRD Kab. Sukabumi?

3. Bagaimana pengaruh kemampuan melek politik pemilih terhadap partisipasi

politik pemilih dalam pemilu DPRD Kab. Sukabumi?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengumpulkan dan

mengolah data mengenai adanya pengaruh melek politik terhadap parrtisipasi

politik..

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kemampuan melek politik pemilih dalam pemilu DPRD

Kab. Sukabumi

2. Untuk mengetahui partisipasi politik pemilih dalam pemilu DPRD Kab.

Sukabumi.

3. Untuk mengetahui pengaruh melek politik terhadap partisipasi politik dalam

pemilu DPRD Kabupaten Sukabumi.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan:

1. Bagi pemerinntah, diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan

kebijakan mengenai pemilu dan partai;

2. Bagi partai politik, sebagai referensi dan masukan mengenai bagaimana

memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu;

8

3. Bagi KPU, sebagai perbandingan terhadap perencanaan dan penyusunan

rangkaian program dan tahapan kegiatan pemilu;

4. Bagi masyarakat, sebagai wacana dan motivasi dalam mempersiapkan diri

menjadi pemilih dalam pemilu legislatif 2015;

1.5. Kerangka Pemikiran

Untuk lebih memperjelas keterkaitan antar variabel maka dapat

dijelaskan melalui gambar paradigma penelitian sebagai berikut :

Gambar 1.2

Paradigma Penelitian

Keterangan :

X = Independen Y = Dependen

1.6. Hipotesis Penelitian

Menurut Kantaprawira (2004:54) bahwa melek politik menjadi

perwujudan dan pendidikan politik untuk meningkatkan pengetahuan

politik rakyat dan agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem

politiknya.

Menurut Crick & Porter dalam Affandi (1996:27) pengatahuan politik

dapat membawa rakyat pada tingkat partisipasi politik tertentu, dimana

dalam politik rakyat tidak hanya dituntut mengembangkan pengetahuan,

juga harus mengembangkan aspek sikap dan keterampilan, dan perpaduan

X Y

9

ketiga aspek tersebut yang dimaksud dengan melek politik atau political

literacy

Berdasarkan identifikasi masalah, tujuan penelitian dan kerangka

pemikiran di atas yang dilandasi atas dasar landasan teoritis, maka

dirumuskan hipotesis bahwa: “Terdapat Pengaruh kemampuan melek

politik (political literacy) terhadap partisipasi politik“.

10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Manajemen Pemilu

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi

dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap Negara

dan Pemerintah. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pemilu untuk

menentukan siapa yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam

suatu negara. Dengan adanya pemilu maka telah melaksanakan kedaulatan rakyat

sebagai perwujudan hak asas politik rakyat, selain itu dengan adanya pemilu maka

dapat melaksanakan pergantian pemerintahan secara aman, damai dan tertib,

kemudian untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

Hal ini sejalan dengan pendapat Haryanto (1998 : 81) manyatakan bahwa:

“Pemilihan umum merupakan kesempatan bagi para warga negara untuk memilih

pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk

dikerjakan oleh pemerintah dan dalam membuat keputusan itu para warga negara

menentukan apakah yang sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki”

Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dipengaruhi oleh beberapa

faktor, diantaranya kesadaran politik, tingkat pendidikan, sosial ekonomi

masyarakat, keberagaman ideologi, etik dan suku, dan kondisi geografis.

Pelaksanaan pemilu dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan baik dari

jumlah partai politik maupun tata cara dalam pemilihan, oleh karena itu

11

dibutuhkan suatu kerjasama yang baik antara rakyat dan pemerintahan yang

mengatur jalnnya pemilu.

Berlangsungnya pemilu yang demokratis harus menjamin pemilihan yang

jujur, adil dan perlindungan bagi masyarakat yang memilih. Setiap masyarakat

yang mengikuti pemilu harus terhindar dari rasa ketakutan, intimidasi, penyuapan,

penipuan dan berbagai praktek curang lainnya. Hal ini sesuai dengan isi undang-

undang dasar 1945 Amandemen 1V pasal 28G bahwa di dalam negara demokrasi

“Setiap orang berhak atas perlindungan dari pribadi, keluarga, kehormatan,

martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman

dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat

sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Menurut Undang-undang No. 8 tahun 2012 pasal 1, bahwa pemilihan

umum selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana kedaulatan rakyat yang

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun macam-macam pemilihan umum antara lain :

a. Pemilihan Presiden (Pilpres)

Presiden adalah pemimpin kekuasaan eksekutif dan dapat dipilih

sebanyak-banyaknya dua kali untuk jangka waktu masing-masing lima tahun.

Sebuah partai politik atau koalisi partai politik yang memenangkan 25 persen

suara sah atau memperoleh paling sedikit 20 persen kursi DPR dapat mengajukan

calon untuk pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan umum Presiden

12

diadakan setelah Pemilu legislatif guna memastikan pemenuhan persyaratan diatas

dalam mencalonkan diri menjadi Presiden. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden

dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilu Presiden akan dilaksanakan pada

bulan Juli 2014 terkait tanggal akan ditetapkan selanjutnya oleh komisi pemilihan

umum.

b. Pemilu Legislatif (Pileg)

Pemilu legislatif di Indonesia bertujuan untuk memilih anggota legislatif.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang pemilu legislatif

bahwa Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di

Indonesia, terdapat dua lembaga legislatif nasional yaitu : Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR merupakan badan

yang sudah ada yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan

DPD, yang dibentuk pada tahun 2001 adalah lembaga perwakilan jenis baru yang

secara konstitusional dibentuk melalui amandemen UUD 1945 sebagai pergerakan

menuju bicameralism di Indonesia. Akan tetapi, hanya DPR yang melaksanakan

fungsi legislatif secara penuh, DPD memiliki mandat yang lebih terbatas.

Gabungan kedua lembaga ini disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

dari perwakilan DPR dan DPD yang dipilih untuk jangka waktu lima tahun. DPR

terdiri dari 560 anggota yang berasal dari 77 daerah pemilihan berwakil majemuk

(multi-member electoral districts) yang memiliki tiga sampai sepuluh kursi per

13

daerah pemilihan (tergantung populasi penduduk dapil terkait) yang dipilih

melalui sistem proporsional terbuka. DPD memiliki 132 perwakilan, yang terdiri

dari empat orang dari masing-masing provinsi yang dipilih melalui sistem

mayoritarian dengan varian distrik berwakil banyak. Sedangkan DPRD Provinsi

(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi) dipilih di 34 provinsi, masing

masing dengan jumlah 35 sampai 100 anggota, tergantung populasi penduduk

provinsi yang bersangkutan. Para anggota legislatif di tingkat nasional, provinsi,

dan kabupaten/kota terpilih untuk menempuh masa jabatan selama lima tahun,

yang dimulai pada hari yang sama, melalui sistem perwakilan proporsional

terbuka. Ini berarti bahwa tiap pemilih di Indonesia akan menerima empat jenis

surat suara yang berbeda pada tanggal 9 April 2014, yakni surat suara DPR, DPD,

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pada pemilu legislatif tahun 2014, KPU telah menetapkan partai politik

yang menjadi peserta pemilu yaitu terdiri dari 12 (dua belas) partai politik

nasional, dan 3 partai politik Aceh. Adapun nama dan nomor urut partai politik

nasional pada pemilu legislatif tahun 2014 adalah :

1. Partai Nasdem

2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

5. Partai Golongan Karya (Golkar)

6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

7. Partai Demokrat

14

8. Partai Amanat Nasional (PAN)

9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

11. Partai Damai Aceh (PDA)

12. Partai Nasional Aceh (PNA)

13. Partai Aceh (PA)

14. Partai Bulan Bintang (PBB)

15. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Tahapan-tahapan pada pemilu tahun 2014 sebagaimana diatur dalam

Undang-undang No. 8 tahun 2012 pasal 4 adalah sebagai berikut:

a) Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan

penyelenggaraan pemilu;

b) Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;

c) Pendaftaran dan verivikasi peserta pemilu;

d) Penetapan peserta pemilu;

e) Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;

f) Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;

g) Masa kampanye pemilu;

h) Masa tenang;

i) Pemungutan dan penghitungan suara;

j) Penetapan hasil pemilu;

k) Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/Kota.

15

c. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pilkada adalah upaya demokrasi untuk mencari pemimpin daerah yang

berkualitas dengan cara-cara yang damai, jujur dan adil. Salah satu prinsip

demokrasi yang terpenting adalah pengakuan terhadap perbedaan dan

penyelesaian perbedaan secara damai. Upaya penguatan demokrasi lokal melalui

pilkada langsung adalah mekanisme yang tepat sebagai bentuk terobosan atau

tidak berjalannya pembangunan demokrasi di tingkat lokal (Amirudin dan A.

Zaini Bisri, 2006: 12-14). Pemilihan umum daerah yang resmi diselenggarakan

oleh komisi pemilihan umum disebut Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah atau Pemilukada. Pemilukada adalah pemilihan umum terputus

(staggered) untuk memilih kepala dan wakil kepala eksekutif di 33 provinsi

(kecuali Yogyakarta) dan di 502 kabupaten/kota.

Pemilukada provinsi yang menjadi kepala eksekutif adalah gubernur,

dibantu oleh wakil gubernur. Gubernur dan wakil gubernur dipilih sebagai

pasangan untuk masa jabatan lima tahun dengan mayoritas relatif minimal 30

persen dari jumlah suara yang ada (50 persen untuk Jakarta). Jika mayoritas relatif

ini tidak tercapai, putaran kedua antara dua kandidat yang memperoleh suara

terbesar akan diselenggarakan. Pemilukada kabupaten/kota yang menjadi kepala

eksekutif adalah Bupati, dan kepala eksekutif sebuah kota adalah Walikota.

Bupati atau Walikota, beserta wakilnya, dipilih sebagai pasangan untuk masa

jabatan lima tahun dengan mayoritas relatif minimal 30 persen dari jumlah suara

yang ada.

16

Pemilukada desa dimana kepala desa adalah warga negara yang secara

langsung dipilih oleh warga desa dalam pemilihan umum yang sifatnya informal

dan diorganisir secara lokal. Pemilihan umum ini dilaksanakan secara terputus

untuk masa jabatan enam tahun. Pilkada diselenggarakan oleh KPUD langsung

diselenggarakan oleh lembaga yang independen, mandiri dan non-partisan.

Dengan penyelenggaraan yang objektivitas dalam arti transparansi dan keadilan

bagi pemilih dan peserta pilkada relatif bisa dioptimalkan. Fungsi utama

penyelenggara adalah merencanakan dan menyelenggarakan tahapan-tahapan

kegiatan. UU No. 32 / 2004 membagi kewenangan penyelenggaraan pilkada

langsung kepada tiga institusi, yakni DPRD, KPUD, dan Pemerintah Daerah.

Secara teknis, pilkada langsung diselenggarakan oleh KPUD (Provinsi,

Kabupaten/Kota). Sebagai pemegang mandat penyelenggaraan, KPUD bertugas

melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan dari tahapan pendaftaran pemilih sampai

penetapan calon pemilih. KPUD juga membuat regulasi (aturan), mengambil

keputusan dan membuat kebijakan yang harus sesuai dengan koridor hukum dan

ketentuan perundangan (Joko J. Prihatmoko, 2005: 112-124).

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik gubernur dan wakil

gubernur maupun bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota secara

langsung merupakan perwujudan pengembalian hak-hak dasar dalam memilih

pemimpin di daerah. Dengan demikian, rakyat memiliki kesempatan dan

kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung, bebas, dan

rahasia tanpa adanya intervensi sama halnya mereka memilih prasiden dan wakil

presiden dan wakil-wakilnya di legislatif dalam pemilu (Joko J. Prihatmoko,

17

2005: 112-124). Salah satu ciri sistem pilkada yang demokratis dapat dilihat dari

asas-asas yang dianut. Asas adalah suatu pangkal tolak pikiran untuk suatu kasus

atau suatu jalan dan sarana untuk menciptakan sesuatu tata hubungan atau kondisi

yang kita kehendaki. Asas pilkada adalah pangkal tolak pikiran untuk

melaksanakan pilkada. Dengan kata lain, asas pilkada merupakan prinsip-prinsip

atau pedoman yang harus mewarnai proses penyelenggaraan. Asas pilkada juga

berarti jalan atau saran agar agar pilkada trlaksanakan secara demokratis (Joko J.

Prihatmoko, 2005: 206).

Lebih lanjut, Joko J. Prihatmoko,( 2005: 207-208) menjabarkan mengenai

pengertian asas-asas tersebut, yaitu:

a. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara

langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

b. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan

ketentuan perundangan berhak mengikuti pilkada. Pemilihan yang bersifat umum

mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua

warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis

kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.

c. Bebas

Setiap warga negara berhak memilih secara bebas menentukan pilihan tanpa

tekanan dan paksaan dari siapapun.

d. Rahasia

18

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihannya tidak akan

diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap penyelenggara pilkada harus bersikap dan

bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Adil

Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap pemilih dan calon/peserta pilkada

mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pemilih Umum (Pemilu) merupakan salah satu media demokrasi yang

digunakan untuk mewujudkan partisipasi rakyat. Pemilu dianggap penting dalam

proses dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, Pemilihan umum sudah

menjadi bagian yang terpisahkan dari suatu negara demokrasi. Dalam negara

hukum yang demokratis, kegiatan memilih otang atau sekelompok orang menjadi

pemimpin idealnya dilakukan melalui pemilu dengan berasaskan prinsip pemilu

yang langsung, umum, rahasia, jujur dan adil (LUBERDIL). Namun meskipun

prinsip tersebut terus dijadikan pedoman dan asas demokrasi, tetapi bukan berarti

pemilu tidak bebas dari perselisihan-perselisihan lainnya.

Indonesia menjadikan pemilu sebagai bagian yang sangat penting dalam

kegiatan bernegara, peraturan tertinggi mengenai pemilu pemilu diatur dalam

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hasil amandemen. Pemilu secara tegas diatur

pada UUD 1945 perubahan III, Bab VIIB tentang Pemilihan umum, pasal 22E.

Berikut ini adalah pasal tersebut.

19

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur,

dan adil setiap lima tahun sekali.

2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan

rakyat. Dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden dan dewan

perwakilan rakyat daerah.

3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat dan

anggota dewan perwakilan rakyat daerah adalah patrai politik.

4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah

adalah perseorangan.

5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang

bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-

undang.

Pada undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum

anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan dearah, dan dewan

perwakilan rakyat daerah dinyatakan pemilihan umum secara langsung oleh

rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna mengahasilkan

pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Pelaksanaan pemilu diselenggarakan dalam beberapa tahapan sebagai

berikut.

1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.

2. Pendaftaran peserta pemilu.

3. Penetapan peserta pemilu.

20

4. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.

5. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota.

6. Masa kampanye.

7. Masa tenang.

8. Pemungutan dan penghitungan suara.

9. Penetapan hasil pemilu.

10. Pengucapan supmah / janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan seluruh proses pemilihan umum (Pemilu) di indonesia

melibatkan beberapa pihak yang saling berhubungan satu dengan yang lainya.

Berikut ini adalah penjelasan setiap bagian pihak yang terkait pemilu.

1. Komisi pemilihan umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilu

yang sifatnya nasional, tetap, dan mandiri.

2. KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota merupakan penyelenggara pemilu

ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.

3. Panitia pemilihan kecamatan (PPK) merupakan panitia yang dibentuk oleh

KPU kabupaten/kota, bertugas untuk menyelenggarakan pemilu pada tingkat

kecamatan.

4. Panitia pemungutan suara (PPS) merupakan panitia yang dibentuk oleh KPU

kabupaten/kota, bertugas untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat

desa/kelurahan.

21

5. Panitia pemilihan luar negeri (PPLN) merupakan panitia yang dibentuk oleh

KPU untuk menyelenggarakan seluruh proses pemilu di luar negeri.

6. Kelompok penyelenggara pemugutan suara (KPPS) adalah kelompok yang

dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat

pemungutan suara.

7. Kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri (KPPSLN)

merupakan kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk menyelenggarakan

pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar negeri.

8. Badan pengawas pemilu (Panwaslu) merupakan badan yang bertugas

mengawasi penyelenggraan pemilu di seluruh indinesia.

9. Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) provinsi dan panwaslu kabupaten/kota

merupakan panitia yang dibentuk oleh banwaslu dan bertugas untuk

mengawasi penyelenggaraan pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

10. Panwaslu kecamatan merupakan panitia yang dibentuk oleh panwaslu

kabupaten/kota untuk mengawasi mengawasi penyelenggraan pemilu di

tingkat kecamatan.

11. Pengawas pemilu lapangan merupakan petugas yang dibentuk oleh panwaslu

kecamatan, bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di

desa/kelurahan.

12. Pemilih adalah warga negara indonesia yang telah berusia sekurang-

kurangnya 17 tahun atau telah/sudah pernah menikah dan tidak sedang

dicabut hak pilihnya.

22

Manajemen Pemilu

Manajemen pemilihan umum memerlukan suatu institusi atau

badan/lembaga yang bertanggung jawab atas aktivitas pemilu. Lembaga yang

mempunyai berbagai ukuran dan bentuk yang meliputi : Komisi Pemilihan

Umum, Departemen Pemilihan Umum, Unit Pemilihan atau Jawatan Pemilihan

Umum. Istilah Electoral Management Body (EMB) atau Lembaga Penyelenggara

Pemilihan Umum (LPP) telah menjadi sebuah nama yang mengacu kepada badan

atau lembaga yang bertanggung jawab untuk pemilu. Kelembagaan

Penyelenggara Pemilihan Umum adalah suatu badan atau organisasi yang

mempunyai satu-satunya tujuan dan menurut hukum bertanggung jawab untuk

memanage beberapa atau semua unsur-unsur yang penting untuk mengadakan

pemilu dan mewujudkan instrument demokrasi secara langsung. Ada 3 (tiga)

Model dari manajemen pemilu antara lain :

1. The Independent Model of Electoral Management

The Independent Model manajemen pemilu artinya pemilu diatur dan

dikelola oleh EMB yang secara kelembagaan independen dan otonom dari cabang

eksekutif dari pemerintah , dan yang memiliki dan mengelola anggaran sendiri .

Berdasarkan Model Independen, EMB tidak bertanggung jawab kepada

kementerian atau departemen pemerintah. Tetapi bertanggung jawab kepada

badan legislatif , yudikatif , atau kepala negara . Badan pelaksana pemilu di

bawah Model Independen dapat menikmati berbagai tingkat otonomi keuangan

dan akuntabilitas, serta berbagai tingkat akuntabilitas kinerja. beberapa negara

demokrasi baru dan muncul telah memilih Model Independen manajemen pemilu

23

diantaranya termasuk Armenia , Australia , Bosnia dan Herzegovina , Burkina

Faso , Kanada , Costa Rika, Estonia , Georgia , India , Indonesia , Malaysia ,

Liberia , Mauritius , Nigeria, Polandia , Afrika Selatan , Thailand dan Uruguay.

2. The Governmental Model of Electoral

Management The Governmental Model ini terdapat dalam Negara-negara

yang pemilunya diorganisir dan diatur oleh badan eksekutif melalui suatu

kementrian dan/atau melalui otoritas lokal. Lembaga penyelenggara pemilu

dibawah Governmental Model ada pada tingkatan nasional yang dipimpin oleh

seorang menteri atau pegawai sipil dan dapat dipertanggungjawabkan kepada

menteri. Dengan sangat sedikit pengecualian tidak mempunyai anggota. Anggaran

di jatuhkan pada pemerintah dan/atau dibawah otoritas lokal.

3. The Mixed Model of Electoral Management

Di model ini, terdapat dua komponen dari lembaga penyelenggara pemilu

itu dan memiliki struktur rangkap yaitu : sebuah kebijakan, monitoring atau

pengawasan yang tidak terikat pada badan eksekutif dari pemerintah (seperti LPP

Independent Model) dan sebuah implementasi LPP yang terletak di dalam sebuah

departemen dan/atau pemerintah lokal (seperti LPP Govermental Model). Di

dalam Mixed Model, pemilihan diorganisir oleh komponen LPP di bidang

Govermental Model, dengan level tertentu dari kesalahan yang disajikan oleh

komponen LPP Independent Model.

Manajemen penyelenggaraan Pemilu di Indonesia tidak efisien dari segi

biaya dan terlalu menguras energi sosial-politik masyarakat. Sehingga diperlukan

langkah serius untuk menyederhanakan manajemen Pemilu. Dalam waktu lima

24

tahun sedikitnya akan terjadi 475 pemilihan di Indonesia (dengan asumsi cukup

satu kali putaran). Hal itu belum termasuk Pilkades yang melibatkan lebih 70 ribu

desa. Dengan frekuensi "event" pemilihan yang demikian tinggi, kenyatannya

manajemen penyelenggaraannya menjadi tidak efisien dari sisi pembiayaan, baik

berupa dana negara yang digunakan maupun dana para kontestan yang mengikuti

Pemilu dan Pilkada. Selain itu, energi politik masyarakat banyak terkuras untuk

kontestasi politik praktis. Jadi diperlukan adanya penyederhanaan sistem

pemilihan dengan memasukkan Pilkada ke dalam rezim pemilu atau setidaknya

penyelenggaranya adalah lembaga yang sama secara nasional.

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum,

akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu :

“single-member constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil atau

disebut sistem distrik) dan multi-member constituency (satu daerah pemilihan

memilih beberapa wakil atau dinamakan proportional representation atau sistem

perwakilan berimbang)’’ (Rahman, 2007:151).

a. Single-member constituency (Sistem Distrik)

Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan

atas kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah

yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk

keperluan itu daerah pemilihan dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah

wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan oleh jumlah distrik.

b. Multi-member constituency (Sistem Perwakilan Berimbang)

25

Satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan

proportional representation atau sistem perwakilan berimbang. Sistem inni

dimaksud untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik. Gagasan

pokok ialah bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu golongan atau partai

adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Untuk keperluan ini

diperlukan suatu pertimbangan (Rahman, 2007:152).

Jumlah total anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan atas dasar

pertimbangan dimana setiap daerah pemilihan memilih sejumlah wakil sesuai

dengan banyaknya penduduk dalam daerah pemilihan itu. Indonesia merupakan

salah satu Negara demokrasi dimana dengan adanya sistem pemilihan umum yang

bebas untuk membentuk dan terselenggaranya pemerintahan yang demokratis.

Hal ini sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia bagaimana

tercantum didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia

dilaksanakan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu tahun 2014 dilakukan dua

kali putaran dimana pemilu putaran pertama memilih anggota DPR, DPD, dan

DPRD (legislative) kemudian pemilu putaran ke dua yaitu memilih Presiden dan

Wakil Presiden (eksekutif). Dalam pemilu legislatif rakyat dapat memilih secara

langsung wakil-wakil rakyat yang akan duduk di kursi DPR, DPRD Provinsi dan

DPRD Kabupaten/Kota. Pada pemilihan umum anggota legislatif mengunakan

sistem proporsional dengan daftar calon terbuka dimana dalam memilih, rakyat

26

dapat mengetahui siapa saja calon wakil-wakilnya yang akan mewakili daerahnya.

Selain dilaksanakan sistem proporsional juga adanya sistem distrik dalam

pemilihan untuk anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Dengan adanya

sistem pemilihan umum yang terbuka inilah diharapkan dapat memilih wakil-

wakil rakyat yang mempunyai integritas dan benar-benar mewakili aspirasi,

keragaman, kondisi, serta keinginan dari rakyat yang memilihnya.

2.2. Melek Politk / Political Literacy (X)

Literasi politik – Asal usul dan definisi

Suatu bentuk literasi politik telah digambarkan beberapa saat yang lalu di

negara Inggris sebagai pencapaian dari ilmu pengetahuan, kemampuan dan nilai

untuk mensupor efektivitas dan menginformasikan keputusan di dalam partisipasi

demokrasi di samping melibatkan masyarakat dan sosial dan tanggung jawab

moral literasi politik terlihat sebagai salah satu dari tiga garis penegas yang

mendukung efektivitas pendidikan untuk kewarganegaraan. Laporan di atas

dikutip secara umum dari The Crick Report dinamakan dari salah satu tulisan Sir

Bernard Crick. Pada sekitar dua puluh tahun yang lalu bahwa Crick dan yang

lainnya pada masa itu mempopulerkan penggunaan literasi politik sebagai suatu

alat ukur dari suatu hasil gagasan utama pendidikan di Inggris di tulis pada tahun

1978 Crick dan asistennya Porter berdebat bahwa:

Seseorang yang mempunyai suatu ilmu pengetahuan yang cukup tentang

suatu isu dari politik pada masa itu, dilengkapi sehingga dapat memberikan

27

beberapa pengaruh, apakah disekolah, pabrik, relawan atau partai, dan dapat

memahami dan menghormati, sementara tidak berbagi, nilai dengan yang lain,

dapat disebut sebagai literasi politik.

Bagi mereka seseorang yang melakukan literasi politik akan memiliki

kemapuan untuk mengenali dimensi politik ‘dalam berbagai situasi’. Dalam kajian

ini pendidikan telah dibebankan suatu tugas untuk mengembangkan ilmu

pengetahuan rakyat, kemampuan dan sikap. Tantangannya adalah untuk dapat

mendidik secara kolektif dari ketiga benang dimana salah satu kondisinya dan

melengkapi dua yang lainnya. Kesuksesan dari pendekatan ini tidak hanya dinilai

dari seberapa baik partisipasi rakyat ketika dilengkapi dengan kemampuan untuk

menerima tanggung jawab ketika menganalisis suatu teori dalam situasi yang di

alaminya tetapi juga sebagai tes akhir dalam menciptakan kecenderungan dalam

bertindak, lebih jauh lagi, suatu pencapaian dari literacy politik tidak dilihat

sebagai pengalaman yang tidak aktif, akan tetapi sebagai proses pembelajaran

yang aktif dimana mendukung rakyat untuk menerapkan pemahaman mereka dan

mengunakannya sebagai partisipasi yang aktif. Dengan kata lain rakyat dalam

pengalamannya di uji berdasarkan apa yang telah mereka capai dalam

menerapkan literasi politik melalui rancangan nyata. Bagi Crick dan Porter

kompetisi ini untuk mengakui, kemampuan dan sifat yang dapat diketahui melalui

pemahaman konsep yang diambil dari pengalaman hidup dan bahasa dari rakyat

itu sendiri. Mereka menyarankan:

28

Seorang literasi poltik tidak hanya akan mempunyai kemampuan yang

tinggi untuk memamahami akan konteks dan situasi yang diberikan, akan tetepi

dapat bekerja secara efesien dalam situsi dan kontek yang ada.

2.3. Partisipasi Politik (Y)

Partisipasi politik merupakan faktor terpenting dalam suatu pengambilan

keputusan, karena tanpa partisipasi politik keputusan yang dibuat oleh pemerintah

tidak akan berjalan dengan baik. Sebelum menguraikan pengertian partisipasi

politik, maka penulis menguraikan terlebih dahulu definisi partisipasi, bahwa:

“Partisipasi merupakan salah salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi

yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu

tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu. Karena keputusan

politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan

mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat

berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik” (Surbakti, 1992:140).

Bertolak dari pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa partisipasi itu sikap

individu atau kelompok atau organisasi warga masyarakat yang terlibat atau ikut

serta dalam pencapaian tujuan dan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Partisipasi yang dikutip dari buku “Pengantar Ilmu Pemerintahan”

mengatakan bahwa:

“Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu

dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya

mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian

tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban

bersama” (Syafiie, 2001:142).

Berdasarkan definisi di atas, partisipasi merupakan keterlibatan individu

dalam situasi dan kondisi organisasinya. Keterlibatan tersebut dapat mendorong

29

individu untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh

organisasinya yaitu partai politik.

Sedangkan pengertian partisipasi politik didefinisikan sebagai berikut:

“Kegiatan warganegara preman (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi

pengambilan keputusan oleh pemerintah” (Huntington dan Joan Nelson, 1994:6).

Maksud dari definisi di atas, kegiatan yang dilakukan oleh warganegara yang

tidak terikat, tujuannya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh

pemerintah.

Selanjutnya definisi partisipasi politik yang ada dalam buku berjudul

“Pengantar Sosiologi Politik” sebagai berikut: “Partisipasi politik adalah

keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem

politik” (Rush dan Althoff, 1997: 124). Berdasarkan definisi di atas, partisipasi

politik merupakan keterlibatan individu dalam suatu oerganisasi partai politik.

Keterlibatan tersebut dibagi dalam macam-macam tingkatan.

Partisipasi politik dalam buku “Partisipasi dan Partai Politik” didefinisikan

sebagai berikut:

“Partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau sekelompok orang untuk

ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih

pimpinan Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi

kebijakan pemerintah (public policy)” (Budiardjo, 1981:1).

Berdasarkan pengertian di atas, kegiatan tersebut mencakup tindakan

seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum,

menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan

(contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

30

Menurut Myron Weiner yang dikutip dalam bukunya Mochtar Mas’ud

dan Colin Mac Andrew dalam bukunya yang berjudul Perbandingan Sistem

Politik, paling tidak terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan

kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik ini antara lain:

1. Modernisasi, komersisialisasi pertanian, industrrialisasi, urbanisasi yang

meningkat, penyebaran kepandaian baca tulis, perbaikan pendidikan, dan

pengembangan media komunikasi massa.

2. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial.

3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa Modern.

4. Konflik di antara Kelompok-Kelompok pemimpin politik.

5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial ekonomi dan

kebudayaan.

(Myron dalam Machtar Mas’ud & Colin mac Andrew 1985: 42-45).

1. Modernisasi, komersialisasi pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang

meningkat, penyebaran kepandaian baca tulis, perbaikan pendidikan, dan

pengembangan media komunikasi massa. Ketika penduduk kota baru yang

buruh, pedagang mempengaruhi nasib mereka sendiri, mereka makin banyak

menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.

2. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial, begitu bentuk suatu kelas pekerja

baru dan kelas menengah yang meluas dan berubah selama proses

industrialisasi dan modernisasi, masalah tentang siapa yang berhak

berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik menjadi penting dan

mengakibatkan perubahan perubahan dalam pola partisipasi politik.

31

3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa Modern; kaum intelektual,

sarjana, filsof, pengarang dan wartawan sering mengemukakan ide-ide seperti

egalitarisme dan nasioalisame kepeda masyarakat umum untuk

membangkitkan tuntutan akan partisipasi massa yang luas dalam pembuatan

keputusan politik.

4. Konflik di antara Kelompok-Kelompok pemimpin politik; kalau timbul

kompetisi memperebutkan kekuasaan, strategi yang biasa digunakan oleh

kelompok-kelompok yang saling berhadapan adalah mencari dukungan

rakyat.

5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial ekonomi dan

kebudayaan; perluasan kegiatan pemerintah dalam bidang-bidang

kebijaksanaan baru biasanya berarti bahwa konsekuensi tindakan-tindakan

pemerintahan menjadi semakin menyusup ke segala segi kehidupan sehari-

hari rakyat. Tanpa hak-hak sah atas partisipasi politik, individu-individu betul-

betul tidak berdaya menghadapi dan dengan mudah dapat dipengaruhi oleh

tindakan-tindakan pemerintah yang mungkin dapat ruang lingkup aktivitas

pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir

akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

Dimensi Partisipasi Politik

Adapun dimensi partisipasi yang dapat mempengaruhi partisipasi politik

masyarakat dalam pemilihan umum seperti yang dikemukakan oleh James

Rosenau yang dikutif dalam bukunya Jalaluddin Rakhmat yang berjudul

Komunikasi Politik Khalayak dan Efek antara lain:

32

(1) Gaya partisipasi

(2) Motif partisipasi

(3) Konsekuensi partisipasi seorang dalam politik ( Rakhmat: 2000:127)

1) Gaya partisipasi

Gaya mengacu kepada baik apa yang dilakukan maupun bagaimana ia

melakukan sesuatu kegiatan. Seperti gaya pembicaraan politik (antara singkat dan

bertele-tele), gaya umum partisipasi pun bervariasi. Adapun yang termasuk dalam

gaya partisipasi sebagai berikut:

a. Langsung/wakilan,

Orang yang melibatkan diri sendiri (actual) dengan hubungan yang dilakukan

terus-menerus dengan figur politik dengan cara menelepon, mengirim surat,

dan mengunjungi kantor pemerintah. Yang lain bertindak terhadap politikus,

tetapi tidak bersama mereka, misalnya mereka memberikan suara untuk

memilih pejabat pemerintah yang belum pernah dilihat atau ditemuinya

b. Kentara/tak kentara,

Seseorang mengutarakan opini politik, hal itu bisa meningkatkan

kemungkinan diperolehnya keuntungan material (seperti jika mendukung

seorang kandidat politik dengan imbalan diangkat untuk menduduki jabatan

dalam pemerintahan).

c. Individual/kolektif

Bahwa tekanan dalam sosialisasi masa kanak-kanak, terutama dalam kelas-

kelas pertama sekolah dasar, adalah pada gaya partisipasi individual

33

(memberikan suara, mengirim surat kepada pejabat, dsb). Bukan pada

memasuki kelompok terorganisasi atau pada demontrasi untuk memberikan

tekanan kolektif kepada pembuatan kebijakan.

d. Sistematik/acak

Beberapa individu berpartisipasi dalam politik untuk mencapai tujuan tertentu,

mereka bertindak bukan karena dorongan hati, melainkan berdasarkan

perhitungan, pikiran, perasaan, dan usul mereka utnuk melakukan sesuatu

bersifat konsisten, tidak berkontradisi, dan tindakan mereka kesinambungan

dan teguh, bukan sewaktu-waktu atau dengan intensitas yang berubah-ubah.

e. Terbuka/Tersembunyi

Orang yang mengungkapkan opini politik dengan terang-terangan dan tanpa

ragu-ragu, dan yang menggunakan berbagai alat yang dapat diamati untuk

melakukannya, bergaya partisipasi terbuka.

f. Berkomitmen/ Tak berkomitmen

Warga negara berbeda-beda dalam intensitas partisipasi politiknya. Orang

yang sangat mendukung tujuan, kandidat, kebijakan, atau program bertindak

dengan semangat dan antusias; ciri yang tidak terdapat pada orang yang

memandang pemilihan umum hanya sebagai memilih satu orang dengan orang

lain yang tidak ada bedanya.

g. Derita/kesenangan

Seseorang bisa menaruh perhatian politik dan melibatkan deritanya karena

kegiatan politik itu sendiri merupakan kegiatan yang menyenangkan. Yang

lain ingin mencapai sesuatu yang lebih jauh dari politik melalui partisipasi.

34

2) Motif partisipasi

Berbagai faktor meningkatkan atau menekan partisipasi politik. Salah satu

perangkat faktor itu menyangkut motif orang yang membuatnya ambil bagian.

Motif-motif ini, seperti gaya partisipasi yang diberikannya berbeda-beda dalam

beberapa hal sebagai berikut:

a. Sengaja/tak sengaja

Beberapa warga negara mencari informasi dan berhasrat menjadi

berpengetahuan, mempengaruhi suara legislator, atau mengarahkan

kebijaksanaan pejabat pemerintahan

b. Rasional/emosional

Orang yang berhasrat mencapai tujuan tertentu, yang dengan teliti

mempertimbangkan alat alternatif untuk mencapai tujuan itu, dan kemudian

memilih yang paling menguntungkan di pandang dari segi pengorbanan dan

hasilnya disebut bermotivasi rasional.

c. Kebutuhan psikologis/sosial

Bahwa kadang-kadang orang memproyeksikan kebutuhan psikologis mereka

pada objek-objek politik misalnya, dalam mendukung pemimpin politik

karena kebutuhan yang mendalam untuk tunduk kepada autoritas, atau ketika

memproyeksikan ketidakcukupannya pada berbagai kelas “musuh” politik

yang dipersepsi-minoritas, negara asing, atau politikus dari partai oposisi.

d. Diarahkan dari dalam/dari luar

35

Perbedaan partisipasi politik yang dengan motivasi batiniah dan motivasi

sosial untuk berpartisipasi politik.

e. Berpikir/tanpa berpikir

Setiap orang berbeda dalam tingkat kesadarannya ketika menyusun tindakan

politik. Perilaku yang dipikirkan meliputi interpretasi aktif dari tindakan

seseorang dan perkiraaan konsekuensi tindakan itu terhadap dirinya dan orang

lain.

3) Konsekuensi partisipasi seorang dalam politik

Partisipasi politik yang dipikirkan dan interpretatif dibandingkan dengan

jenis yang kurang dipikirkan dan lebih tanpa disadari menimbulkan pertanyaan

tentang apa konsekuensi partisipasi bagi peran seseorang dalam politik pada

umumnya. Konsekuensi partisipasi seorang dalam politik tersebut memiliki

beberapa hal antara lain:

a. Fungsional/disfungsional

Tidak setiap bentuk partisipasi mengajukan tujuan seseorang. Jika misalnya

tujuan seorang warga negara adalah melaksanakan kewajiban

Kewarganegaraan yang dipersepsi, maka pemberian suara merupakan cara

fungsional untuk melakukannya.

b. Sinambung/terputus

Jika partisipasi politik seseorang membantu meneruskan situasi, program,

pemerintah atau keadaan yang berlaku, maka konsekuensinya sinambung. Jika

36

partisipasi itu mengganggu kesinambungan kekuatan yang ada, merusak rutin

dan ritual, dan mengancam stabilitas, partisipasi itu terputus.

c. Mendukung/menuntut

Melalui beberapa tipe tindakan, orang menunjukan dukungan mereka terhadap

rezim politik yang ada dengan memberikan suara, membayar pajak, mematuhi

hukum, menyanyikan lagu kebangsaan, berikrar setia kepada bendera, dan

sebagainya. Melalui tindakan yang lain mereka mengajukan tuntutan kepada

pejabat pemeintahan-mengajukan tuntutan kepada pejabat pemerintahan.

Berdasarkan dimensi partisipasi politik di atas, bahwa dalam partisipasi

politik orang mengambil bagian dalam politik dengan berbagai cara. Cara-cara itu

berbeda-beda dalam tiga hal atau dimensi yakni: gaya umum partisipasi, motif

partisipasi yang mendasari kegiatan mereka, dan konsekuensi berpartisipasi pada

peran seseorang dalam politik.

Piramida Partisipasi Politik

Piramida partisipasi politik merupakan dampak dari kegiatan partisipasi

politik warga negara memberi dampak cukup bermakna terhadap tatanan politik

dan kelangsungan suatu kehidupan negara. Terutama di dalam mendekati tujuan

negara yang hendak dicapai. Sehingga piramida partisipasi politik tersebut dapat

diterapkan dalam menilai dan menganalisa partisipasi politik masyarkat dalam

pemilihan umum, pemilihan kepala daerah maupun pemilihan kepala desa.

Menurut Hutington dan Nelson yang dikutip dalam bukunya Deden

Faturahman dan Wawan Sobari yang berjudul Pengantar Ilmu Politik

mengajukan dua kriteria penjelas dari partisipasi politik sebagai berikut:

37

1) Dilihat dari ruang lingkup atau proposisi dari suatu kategori warga negara

yang melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan partisipasi politik.

2) Intensitasnya, atau ukuran, lamanya, dan arti penting dari kegiatan khusus

bagi sistem politik. Hubungan antara dua kriteria ini, cenderung diwujudkan

dalam hubungan “berbanding terbalik”. Lingkup partisipasi politik yang besar

biasanya terjadi dalam intensitas yang kecil atau rendah, misalnya partisipasi

dalam pemilihan umum. sebaliknya jika ruang lingkup partisipasi politik

rendah atu kecil, maka intensitasnya semakin tinggi. Contoh, kegiatan

kelompok kepentingan.

(Hutington dan Nelson dalam Faturahman dan Sobari, 2004:193)

Piramida partisipasi politik yang diuraikan dari David F. Roth dan Frank

L. Wilson dapat dibagi sebagai berikut : (Roth dan Wilson dalam Soemarsono.

2002:4.8) Aktivitas, Partisipan, dan Pengamat.

1) Aktivitas

Pada dasarnya partisipasi politik di tingkatan kategori aktivis. Para pejabat

umum, pimpinan kelompok kepentingan merupakan pelaku-pelaku politik

yang memiliki intensitas tinggi dalam berpartisipasi politik. Mereka memiliki

akses yang cukup kuat untuk melakukan contacting dengan pejabat-pejabat

pemerintah, sehingga upaya-upaya untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan

pemerintah menjadi sangat efektif.

Terutama bagi pejabat umum, secara politis mereka memiliki peluang yang

cukup kuat dalam mempengaruhi kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah,

bahkan secara individual bisa mempengaruhi secara langsung. Namun warga

38

negara yang terlibat dalam praktik-praktik partisipasi politik ditingkatkan aktivis,

jumlahnya terbatas, hanya diperuntukkan bagi sejumlah kecil orang (terutama elit

politik), yang memiliki kesempatan untuk terlibat dalam prose politik dengan

mekanisme dan kekuatan pengaruh yang diperlihatkan.

Meskipun demikian, kegiatan partisipasi politik ditingkat aktivis, bukan

saja ditempuh dengan cara-cara yang formal-prosedural atau mengikuti aturan

yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan terdapat juga warga negara yang berupaya

mempengaruhi proses politik, dengan cara-cara non foramal, tidak mengikuti jalur

yang ditetapkan secara hukum, bahkan sampai pada tindakan kekerasan.

2) Partisipan

Partisipasi politik sebagai partisipan di tingkatan kategori partisipan

seperti: adanya petugas kampaye, aktif dalam parpol/kelompok kepentingan, aktif

dalam proyek-proyek sosial. Di tingkatan partisipan ditemukan semakin tingkat

tinggi tingkat partisipasi politik seseorang maka semakin tinggi tingkat

intensitasnya, dan semakin kecil luas cakupannya. Sebaliknya semakin menuju

kebawah, maka semakin besar lingkup partisipasi politik, dan semakin kecil

intensitasnya.

3) Pengamat

Partisipasi politik di tingkatan kategori pengamat, Seperti: menghadiri

rapat umum, memberikan suara dalam pemilu, menjadi anggota kelompok

kepentingan, mendiskusikan masalah politik, perhatian pada perkembangan

politik, dan usaha meyakinkan orang lain, merupakan contoh-contoh kegiatan

yang banyak dilakukan oleh warga negara, artinya proposisi atau lingkup jumlah

39

orang yang terlibat di dalamnya tinggi. Namun tidak demikian dengan intensitas

partisipasi politiknya, terutama kalau dikaitkan dengan arti pentingnya bagi sistem

politik, praktik-praktik tersebut tingkat signifikasinya rendah, atau tingkat

efektifitasnya dalam mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah,

membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup banyak.

2.4. Hubungan Melek Poltik dengan Partisipasi Politik

Menurut Kantaprawira (2004:54) bahwa melek politik menjadi perwujudan

dan pendidikan politik untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar

dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya.

Menurut Crick & Porter dalam Affandi (1996:27) pengatahuan politik

dapat membawa rakyat pada tingkat partisipasi politik tertentu, dimana dalam

politik rakyat tidak hanya dituntut mengembangkan pengetahuan, juga harus

mengembangkan aspek sikap dan keterampilan, dan perpaduan ketiga aspek

tersebut yang dimaksud dengan melek politik atau political literacy.

Partisipasi yang dikutip dari buku “Pengantar Ilmu Pemerintahan”

mengatakan bahwa:

“Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu

dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya

mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian

tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban

bersama” (Syafiie, 2001:142).

Berdasarkan definisi di atas, partisipasi merupakan keterlibatan individu

dalam situasi dan kondisi organisasinya. Keterlibatan tersebut dapat mendorong

40

individu untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh

organisasinya yaitu partai politik.

Sedangkan pengertian partisipasi politik didefinisikan sebagai berikut:

“Kegiatan warganegara preman (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi

pengambilan keputusan oleh pemerintah” (Huntington dan Joan Nelson, 1994:6).

Maksud dari definisi di atas, kegiatan yang dilakukan oleh warganegara yang

tidak terikat, tujuannya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh

pemerintah.

Selanjutnya definisi partisipasi politik yang ada dalam buku berjudul

“Pengantar Sosiologi Politik” sebagai berikut: “Partisipasi politik adalah

keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem

politik” (Rush dan Althoff, 1997: 124). Berdasarkan definisi di atas, partisipasi

politik merupakan keterlibatan individu dalam suatu oerganisasi partai politik.

Keterlibatan tersebut dibagi dalam macam-macam tingkatan.

Partisipasi politik dalam buku “Partisipasi dan Partai Politik” didefinisikan

sebagai berikut:

“Partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau sekelompok orang untuk

ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih

pimpinan Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi

kebijakan pemerintah (public policy)” (Budiardjo, 1981:1).

Berdasarkan pengertian di atas, kegiatan tersebut mencakup tindakan

seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum,

menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan

(contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

41

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

3.1.1. Pendekatan Penelitian

Sebelum kegiatan penelitian dilaksanakan terlebih dahulu

dipersiapkan segala sesuatunya dengan baik, teliti dan teratur sesuai dengan

prosedur penelitian. Prosedur dan persiapan yang peneliti lakukan meliputi

hal-hal seperti ; menentukan metode, teknik pengumpulan data, persiapan

penelitian serta teknik pengolahan dan analisis data.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kuantitatif disebut juga

dengan paradigma tradisional, positivis, eksperimental, atau empirisis.

Paradigma kuantitatif atau penelitian kuantitatif menekankan pada

pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian

dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik, dan

penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk

menguji hipotesis. (Nur, dan Bambang, 2012).

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

deskriptif analitis dengan teknik survey. Metode deskriptif- analitis dalam

penelitian dioperasionalisasikan dengan menggunakan statistik inferensial

yaitu untuk menganalisis data sampel dan hasilnya digeneralisasikan

(diinferensikan) untuk populasi dimana sampel diambil. (Sugiyono, 2001:

14).

42

Metode deskriptif analitis dalam penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan teknik survey, karena mengambil sampel dari suatu populasi

dengan menggunakan angket sebagai alat pengukur data pokok. Penelitian

survey biasanya tidak membatasi dengan satu atau beberapa variabel. Para

peneliti umumnya dapat menggunakan variabel serta populasi yang luas

sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai (Sukardi 2003 : 15).

Mc Millan & Schumacher (2001:304) menyatakan bahwa “dalam

penelitian survey, peneliti menyeleksi suatu sampel dari responden dan

menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan informasi terhadap variabel

yang menjadi perhatian peneliti. Data yang dikumpulkan kemudian

digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik dari populasi tertentu”.

Kerlinger (2002: 267) juga menyatakan bahwa “para peneliti survey

mengambil sampel dari banyak responden yang menjawab sejumlah

pertanyaan. Mereka mengukur banyak variabel, mengetes banyak hipotesis,

dan membuat kesimpulan dari pertanyaan- pertanyaan mengenai perilaku,

pengalaman, atau karakteristik dari suatu fenomena”.

Dengan demikian penelitian ini memiliki karakteristik sebagaimana

diungkapkan Singleton & Straits (dalam Komalasari 2008 : 115) yaitu : 1)

sejumlah besar responden dipilih melalui prosedur sampling probabilitas

untuk mewakili populasi; 2) kuesioner sistematik digunakan untuk bertanya

mengenai sesuatu mengenai responden, dan mencatat jawaban-jawaban

mereka; dan 3) jawaban-jawaban tersebut dikode secara numerik dan

dianalisis dengan bantuan teknik statistik.

43

3.1.2. Variabel Penelitian

Jika variabel dependen (partisipasi politik / Y) dijelaskan atau

dipengaruhi oleh variabel independen (melek politik/political literacy/X),

sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel X menyebabkan variabel Y.

Maka dalam penelitian ini tipe hubungan antar variabel yang diteliti,

berupa hubungan sebab-akibat (Nur&Bambang. 2012)

Gambar 2.1. : hubungan antar variabel penelitian

3.1.3. Operasional Variabel

Untuk memperjelas konsep dari variabel yang diteliti, sehingga tidak

mengundang tafsir yang berbeda, maka dirumuskan definisi operasional

atas variabel penelitian berikut ini:

• Melek Politik (X) berkaitan dengan kecerdasan dan kemampuan

rakyat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik dalam

berpolitik. Menurut Crick & Porter dalam Affandi (1996:27) kemampuan

melek politk perpaduan dari dimensi-dimensi yang dapat menpengaruhi

kemampuan melek politik/political literacy seperti: Kemampuan,

Keterampilan, dan Sikap.

Melek Politik/Political Literacy

(X)

Partisipasi politik

(Y)

44

Tabel 3.1.

Indikator Variabel kemampuan melek

politik/political literacy (X)

Variabel Dimensi Indikator

Pengetahuan 1. Pengetahuan dan pemahaman

akan hak-hak politik warga

negara

2. Pengetahuan tentang lembaga-

lembaga dalam sistem politik

Indonesia

3. Pengetahuan dan pemahaman

tentang penyelenggaraan proses

demokrasi

Keterampilan 4. Membuat keputusan

5. Berkomunikasi dan

bekerjasama dengan orang lain

dalam kehidupan sehari-hari

6. Memonitoring jalannya sistem

politik

Melek Politik

(X)

Sikap 7. Partisipasi politik warga negara

dalam kehidupan sehari-hari

8. Penghormatan terhadap hak dan

kewajiban warganegara

9. Pelaksanaan hak dan kewajiban

Adapun dimensi partisipasi politik yang dapat mempengaruhi partisipasi

politik rakyat dalam pemilihan umum seperti yang dikemukakan oleh James

Rosenau yang dikutif dalam bukunya Jalaluddin Rakhmat (2000),yang berjudul

Komunikasi Politik Khalayak dan Efek antara lain: Gaya partisipasi, Motif

partisipasi, Konsekuensi partisipasi seorang dalam politk.

45

Tabel 3.2.

Indikator Variabel Partisipasi politik (Y)

Variabel Dimensi Indikator

Partisipasi

Politik (Y)

Gaya

partisipasi

1. Langsung/perwakilan

2. Individual/kolektis

3. Sistematik/acak

4. Terbuka/tersembunyi

Motif

partisipasi

5. Sengaja/tak sengaja

6. Rasional/emosional

7. Kebutuhan psikologis/sosial

Konsekuensi

partisipasi

seseorang

dalam politik

8. Fungsional/disfungsional

9. Sinambung/terputus

10. Mendukung/menuntut

3.1.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data utama menggunakan teknik kuesioner

dengan instrumen angket (sumber data primer) didukung dengan observasi

dan studi dokumentasi (sumber data sekunder). Kuesioner merupakan

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada respon untuk

dijawabnya (Sugiyono, 2009:199). Begitu juga Sudjana, (1986:7)

mengungkapkan bahwa angket atau Quesionaire adalah cara pengumpulan

data dengan menggunakan daftar isian atau daftar pertanyaan yang telah

46

disiapkan dan disusun sedemikian rupa sehingga calon respon hanya

tinggal mengisi atau menandainya dengan mudah dan cepat.

Nasir (2003:328) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data

merupakan alat-alat ukur yang diperlukan dalam melaksanakan suatu

penelitian. Data yang akan dikumpulkan dapat berupa angka-angka,

keterangan tertulis, informasi lisan dan beragam fakta yang berpengaruh

dengan fokus penelitian yang diteliti.

Untuk variabel kemampuan melek politik (variabel X) dan

variabel partisipasi politik (variabel Y) diukur dengan menggunakan skala

Sikap Likert yakni Skala yang digunakan untuk melihat seberapa besar

tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang diajukan mulai

dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Setiap tanggapan atau respon

dari pernyataandiberikan skor dengan 5 skala yaitu mulai 1 untuk jawaban

sangat tidak setuju sampai 5 untuk jawaban sangat setuju. Dan skala Likert

merupakan skala yg dapat digunakan untuk mengukur sikap dan perilaku

(Bambang S. Soedibjo, 2005:55).

3.1.5. Analisis Data

Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan data

berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan

variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti,

melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

47

Analisis data penelitian ini menggunakan statistik inferensial, (sering

juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas), adalah teknik

statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya

diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok digunakan bila

sampel diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sampel

dari populasi itu dilakukan secara random. Statistik inferensial digunakan

untuk menguji hipotesis dengan menggunakan teknik analisis korelasi dan

regresi. (Sugiyono, 2001: 14).

Teknik analisis inferensial bertujuan untuk menganalisis data sampel

dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Dalam penelitian ini koefisien

korelasi yang akan digunakan dihitung berdasarkan rumus Rank Spearman

(Spearman Rank Order Correlation), teknik korelasi tersebut digunakan

untuk mengetahui seberapa besar hubungan diantara variabel X dan

variabel Y. Rumus Spearmen Rank Order Correlation sebagai berikut

(Bambang S. Soedibjo, 2005:154) :

Dimana:

di = selisih rangking kedua variabel

N = ukuran sampel

−−=∑

NN

dr

i

s 3

261

48

Untuk melihat derajat keeratan antara variabel independen dan

variabel dependen digunakan kriteria Champion (Bambang S.

Soedibjo,2005:141).

Tabel 3.3.

Kreteria Derajat Keeratan Koefisien Korelasi

Koefisien Korelasi Tingkat Keeratan

+/- 0,00 – 0,25 Tidak ada hubungan atau hubungan yang sangat lemah

+/- 0,26 – 0,50 Hubungan cukup lemah

+/- 0,51 – 0,75 Hubungan cukup kuat

+/- 0,76 – 1,00 Hubungan sangat kuat

Sumber: (Bambang S. Soedibjo,2005:141)

Analisi regresi sederhana, menurut J Supranto (2004:50) “ untuk

memperkirakan atau meramalkan Y, meramalkan berarti memperkirakan

terjadinya suatu kejadian di waktu yang akan datang. Analisis regresi digunakan

apabila kita ingin mengetahui bagaimana variabel dependen dapat diprediksikan

melalui variabel independen atau predictor secara individual, dampak dari

penggunaan analisis regresi ini dapat digunakan untuk memutuskan apakan naik

dan menurunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui menaikkan atau

menurunkan keadaan variabel independen, atau untuk meningkatkan keadaan

variabel dependen dapat dilakukan dengan meningkatkan variabel independen

atau sebaliknya.

Rumus yang digunakan adalah rumus Pearson yang dikenal dengan rumus

persamaan regresi yaitu sebagai berikut :

Y = a + bX

49

dengan Y adalah variabel dependent, dalam hal ini adalah Kinerja

Perusahaan, dan X adalah variabel independent, dalam hal ini adalah Budaya

Organisasi. Sedangkan a dan b adalah nilai konstanta yang dicari.

Rumus yang digunakan adalah rumus Pearson yang dikenal dengan rumus

persamaan regresi yaitu sebagai berikut :

Keterangan :

X = Varibel Independen = Melek Politik

Y = Varibel dependen = Partisipasi Politik

3.1.6. Pengukuran Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat

kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Uji validitas ini dilakukan unuk

menguji ketepatan suatu item dalam pengukuran instrumennya. Suatu

pertanyaan dikatakan valid dan dapat mengukur variabel penelitian yang

dimaksud jika nilai koefisien validitasnya lebih dari atau sama dengan

0,300 (Kaplan & Saccuzo, 1993).

Untuk pengujian validitas instrumen, dalam hal ini penulis

menggunakan pengujian validitas konstruk (construct validity). Setelah

data ditabulasikan, maka pengujian validitas konstruk dilakukan dengan

∑ ∑∑ ∑ ∑ ∑

−

−=

22

2

)(.

))(())((

XXn

XYXXYa

∑ ∑∑ ∑ ∑

−

−=

22 )(

))((

XXN

YXXYNb

50

analisis item, dimana skor butir dikorelasikan dengan skor total. Kemudian

rumus yang digunakan untuk mengkorelasikan tiap butir instrumen yaitu

dengan menggunakan rumus korelasi Product Moment. (Suharsimi,

2002:170):

Keterangan :

r = koefisien validitas item yang dicari

n = banyaknya responden

xi = skor yang diperoleh subjek dari seluruh item

yi = skor total dari seluruh item

∑x2 = jumlah kuadrat skor variable x

∑y2 = jumlah kuadrat skor variable y

Kriteria validasi adalah jika koefisien korelasi bernilai > 0,3, maka

butir dinyatakan valid (Bambang S. Soedibjo,2005:76).

3.1.7. Pengukuran Reliabilitas

Pertanyaan mendasar untuk mengukur reliabilitas data adalah

bagaimana konsisten data yang dikumpulkan. Pengujian reliabilitas

konsisten internal (internal consistency) dengan menggunakan koefisien

alpha Cronbach (Guilford, 1954 dalam Bambang S. Soedibjo,2005:70).

Alasan penggunaan teknik ini, karena koefisien α-cronbach merupakan

indeks yang cukup sempurna dalam mengukur reabilitas konsistensi antar

butir (Sekaran dalam Bambang S. Soedibyo, 2005:70).

Adapun rumus Croncbach’s alpha adalah sebagai berikut:

( )( )

( ){ } ( ){ }2222 YYNXXN

YXXYNrxy

∑−∑∑−∑

∑∑−∑=

51

Keterangan:

k = jumlah butir

Vi = varians dari butir ke-i

Vt = varians total skor butir

Sedangkan untuk menghitung varian masing-masing butir (v) menggunakan

rumus sebagai berikut:

Menurut Sekaran (Bambang S. Soedibjo,2005:71) kriteria penilaian terhadap

koefisien α - Cronbach adalah sebagai berikut:

α < 0,6 : Kurang reliable

0,6<α <0,8 : Cukup reliable

α >0,8 : Sangat reliable

Dalam penelitian ini analisis perhitungannya menggunakan program

statistik SPSS versi 20 for Windows.

3.1.8. Uji Hipotesis

Untuk penelitian ini, tingkat kesalahan yang dapat ditolerir atau

tingkat signifikansi (α) ditetapkan sebesar 5% (0,05) pada tes dua sisi.

Kriteria pengujian:

1. Jika thitung ≥ ttabel, atau nilai signifikansi (Sig.) < α (0,05) H0 ditolak,

dan Ha diterima. Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel-

∑−

−=

t

i

v

v

k

k1

1α

( )1

20

1

2

1

2

2

−

−

=

∑ ∑= =

nn

xxn

si

n

i

ii

52

variabel yang diteliti.

2. Jika thitung < ttabel, atau nilai signifikansi (Sig.) < α (0,05) H0 diterima,

dan Ha ditolak. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel-

variabel yang diteliti.

3.1.9. Populasi dan Sampel

3.1.9.1. Populasi

Menurut Umi Narimawati (2008) “ populasi adalah seluruh unit analisis

yang akan diamati ”. Sedangkan menurut Sugiyono (2013:80), ” populasi adalah

wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah anggota keluarga yang

menjadi pemilih pada pemilu DPRD Kabupaten Sukabumi 2014. Adapun alasan

populasi tersebut dipilih karena memiliki karakteristik yang terkait dengan tujuan

penelitian, yaitu:

Berdasarkan data hasil pengamatan dan studi dokumentasi di KPUD

Kabupaten Sukabumi diperoleh data bahwa pada pemilihan umum DPDRD

Kabupaten Sukabumi tahun 2014 terdapat 6 daerah pemilihan (Dapil).

3.1.9.2. Sampel

Menurut sugiyono (2013:80), “ Sampel adalah bagian atau jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut ”. Apabila populasi besar dan

53

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi misal karena

keterlambatan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel dari

populasi itu. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul

representatif (mewakili).

Probability sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel yang

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih

untuk menjadi anggota sampel. Teknik ini antara lain, acak bertingkat atau

Multistage random sampling, Sampling klaster atau Clustered Sampling dan

lainnya. karena klasternya adalah wilayah Kabupaten Sukabumi maka Sampling

ini disebut Sampling Area (Bambang S. Soedibdjo, 2005:110), dan teknik ini

menekankan pada heterogenitas karakkteristik elemen-elemen pada masing-

masing unit sampel, tetapi karakteristik elemen-elemen antara kelompok unit

sampel satu dengan unit sampel yang lain relatif homogen (Nur&Bambang,

2012:127).

Tahapan-tahapan dalam penarikan sampel adalah sebagai berikut:

Tahap 1 Pemilihan wilayah Kecamatan, Primary Sampling Unit dari survey

ini adalah Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Sukabumi. Langkah pertama

dalam menarik sampel ini adalah memilih Kecamatan secara stratifikasi

berdasarkan wilayah Dapil DPRD Kabupaten Sukabumi.

1) Wilayah Dapil-1 terdiri dari 9 Kecamatan, yakni Kec. Gegerbitung,

Kec. Sukaraja, Kec. Kebonpedes, Kec. Cireunghas, Kec. Sukalarang,

Kec. Sukabumi, Kec. Kadudampit, Kec. Cisaat, Kec. Gunungguruh.

54

2) Wilayah Dapil-2 terdiri dari 10 Kecamatan, yakni Kec. Tegalbuled,

Kec. Sagaranten, Kec. Cidolog, Kec. Cidadap, Kec. Curugkembar, Kec.

Pabuaran, Kec. Jampang Tengah, Kec. Lengkong, Kec. Purabaya, Kec.

Nyalindung.

3) Wilayah Dapil-3 terdiri dari 8 Kecamatan, yakni Kec. Ciemas, Kec.

Ciracap, Kec. Waluran, Kec. Jampang Kulon, Kec. Cimanggu, Kec.

Kalibunder, Kec. Surade, Kec. Cibitung.

4) Wilayah Dapil-4 terdiri dari 6 Kecamatan, yakni Kec. Cisolok, Kec.

Cikakak, Kec. Palabuhanratu, Kec. Simpenan, Kec. Warungkiara, Kec.

Bantargadung.

5) Wilayah Dapil-5 terdiri dari 6 Kecamatan, yakni Kec. Caringin, Kec.

Nagrak, Kec. Cibadak, Kec. Cicantayan, Kec. Cikembar, Kec.

Cikidang.

6) Wilayah Dapil-6 terdiri dari 8 Kecamatan, yakni Kec. Cicurug, Kec.

Cidahu, Kec. Parakansalak, Kec. Kalapnunggal, Kec. Parungkuda, Kec.

Bojonggenteng, Kec. Kabandungan, Kec. Ciambar.

Dari masing-masing Daerah pemilihan DPRD Kabupaten Sukabumi

diambil 1 (satu) Kecamatan berdasarkan cluster (tingkatan) per wilayah Dapil

sehingga jumlah seluruh Kecamatan yang menjadi sampel penelitian adalah 6

(enam) Kecamatan: 1) Kec. Cireunghas, 2) Kec. Cidadap, 3) Kec. Cimanggu, 4)

Kec. Bantargadung, 5) Kec. Cicantayan, 6) Kec. Kabandungan.

Tahap 2 Pemilihan data jumlah seluruh pengguna hak pilih, setelah

ditentukan 6 (enam) Kecamatan sebagai PSU, langkah selanjutnya adalah

55

menentukan data jumlah seluruh pengguna hak pilih (Secondary Sampling Unit).

Di tiap Kecamatan memiliki data jumlah pemilih dan data jumlah seluruh

pengguna hak pilih. Dari enam Kecamatan itu akan diambil masing-masing data

jumlah seluruh pengguna hak pilih saja, sehingga akan dihasilkan 6 (enam) data

jumlah seluruh pengguna hak pilih. Setiap pengguna hak pilih akan mendapat

kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel, oleh karenanya pemilihan

responden menggunakan acak (random).

Tabel 3.4.

PSU (Secondary Sampling Unit)

No Rincian Perolehan

Suara Jumlah Pemilih

Jumlah Seluruh

Pengguna Hak

Pilih

1 Kec. Cireunghas 23.289 17.118

2 Kec. Cidadap 15.319 11.154

3 Kec. Cimanggu 16.792 11.069

4 Kec. Bantargadung 26.832 17.073

5 Kec. Cicantayan 40.069 29.223

6 Kec. Kabandungan 26.465 18.856

Sumber: KPUD Kab. Sukabumi 2014.

Tahap 3 Pemilihan Responden, langkah selanjutnya adalah pemilihan

responden (Tertier Sampling Unit). Dari masing-masing data jumlah seluruh

pengguna hak pilih per Kecamatan, akan diambil satu Kecamatan dengan data

jumlah seluruh pengguna hak pilihnya untuk dijadikan responden secara acak

(random). Teknik pengambilan sampel ini menggunakan rumus Yamane menurut

Bambang S. Soedibjo, 2005:115)

Keterangan :

56

n = besaran sampel

N = besaran populasi

d = Tingkat Presisi (batas ketelitian) yang diinginkan

Dari jumlah populasi tersebut dengan tingkat kelonggaran ketidaktelitian

sebesar 0,1 (10%), maka dengan menggunakan rumus diatas diperolah sampel

sebesar:

Secara lengkap dijabarkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 3.5.

Teknik Pengambilan sampel

No Rincian Perolehan

Suara Populasi Sampel

1 Kec. Cireunghas 17.118 16

2 Kec. Cidadap 11.154 11

3 Kec. Cimanggu 11.069 11

4 Kec. Bantargadung 17.073 16

5 Kec. Cicantayan 29.223 28

6 Kec. Kabandungan 18.856 18

Jumlah 104.493 100

3.1.10. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Sukabumi yang mencakup enam kecamatan

yaitu: 1) Kec. Cireunghas, 2) Kec. Cidadap, 3) Kec. Cimanggu, 4) Kec.

Bantargadung, 5) Kec. Cicantayan, 6) Kec. Kabandungan. Adapun jadwal

penelitian yang direncanakan adalah:

57

Tabel 3.6

Jadwal Penelitian

Bulan/2015 No. Kegiatan

April Mei Juni Juli

1 Pra Peneltian

2 Analisis Data dan

Pembahasan

3 Penyusunan Penelitian

Sumber : diolah sendiri

58

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Instrumen

4.1.1 Uji Reliabilitas

Menguji realibilitas variabel ( X ) melek politik, dapat dianalisis melalui

program komputer statistik SPSS ver. 20 for windows, maka diperoleh nilai alpha

cronbach sebagai berikut :

Tabel 4.1

Uji Reliabilitas X

Scale: MELEK POLITIK (X)

Case Processing Summary

N %

Valid 100 100,0

Excludeda 0 ,0 Cases

Total 100 100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

N of Items

,682 9

59

Nilai alpha sebesar 0. 682, nilai ini diantara 0,6<α <0,8 yang artinya variabel

cukup reliabel yang juga artinya bahwa jawaban responden cukup konsisten.

Menguji realibilitas variabel ( Y ) partisipasi politik, dapat di analisis

melalui program komputer SPSS ver. 20 for windows, maka diperoleh nilai alpha

cronbach sebagai berikut :

Tabel 4.2

Uji Reliabilitas Y

Scale: PARTISIPASI POLITIK (Y)

Case Processing Summary

N %

Valid 100 100,0

Excludeda 0 ,0 Cases

Total 100 100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

N of Items

,715 10

Nilai alpha sebesar 0. 715, nilai ini diantara 0,6<α <0,8 yang artinya variabel

cukup reliabel yang juga artinya bahwa jawaban responden cukup konsisten.

4.1.2 Uji Validitas

Suatu instrument pengukuran dikatakan valid jika instrument tersebut

mengukur apa yang seharusnya diukur. Berdasarkan hal tersebut maka perlu

60

dilakukan uji validitas kepada variabel penelitian dengan menggunakan uji

korelasi dengan rumus korelasi pearson ( korelasi product moment ).

1. Uji validitas variabel ( X ) melek politik , Berdasarkan hasil perhitungan

analisis pearson correlation maka uji validitas instrumentnya dapat dilihat dalam

tabel di bawah ini :

Tabel 4.3

Uji Validitas Variabel X

Butir Pertanyaan r hitung r kritis Keterangan

1 0. 474 0.3 Valid

2 0. 753 0.3 Valid

3 0. 478 0.3 Valid

4 0. 663 0.3 Valid

5 0. 344 0.3 Valid

6 0. 510 0.3 Valid

7 0. 645 0.3 Valid

8 0. 329 0.3 Valid

9 0. 553 0.3 Valid

α = 0.05 dengan n = 100

Kriteria validasi adalah jika koefisien korelasi bernilai > 0.3, maka butir

dinyatakan valid (Bambang S. Soedibjo, 2005:76). Berdasarkan hasil uji validitas

tersebut maka semua butir pernyataan hasilnya valid yang artinya semua

pernyataan dapat mengukur apa yang hendak di ukur yaitu mengukur melek

politik .

2. Uji validitas variabel ( Y ) partisipasi politik, Berdasarkan hasil perhitungan

analisis pearson correlation maka uji validitas instrumentnya dapat dilihat dalam

tabel di bawah ini :

61

Tabel 4.4

Uji Validitas Variabel Y

Butir Pertanyaan r hitung r kritis keterangan

1 0. 672 0.3 Valid

2 0. 691 0.3 Valid

3 0. 564 0.3 Valid

4 0. 470 0.3 Valid

5 0. 614 0.3 Valid

6 0. 658 0.3 Valid

7 0. 520 0.3 Valid

8 0. 462 0.3 Valid

9 0. 342 0.3 Valid

10 0. 297 0.3 Missing

α = 0.05 dengan n = 100

Kriteria validasi adalah jika koefisien korelasi bernilai > 0.3, maka butir

dinyatakan valid (Bambang S. Soedibjo, 2005:76). Berdasarkan hasil uji validitas

tersebut maka 9 (sembilan) butir pernyataan hasilnya valid, dan 1 (satu) butir

pernyataan dinyatakan tidak valid (missing) artinya dari 10 (sepuluh) pernyataan

hanya 9 (sembilan) pernyataan dapat mengukur apa yang hendak diukur yaitu

mengukur partisipasi politik.

4.2 Analisis Kemampuan Melek politik

Dari hasil penelitian terhadap responden, diperoleh penilaian kemampuan

melek politik dengan melihat nilai frekuensi jawaban responden terhadap 9

(sembilan) indikator dari melek politik yang datanya dapat dilihat dalam tabel

hasil analisis jawaban responden (terlampir). Berikut ini hasil analisis jawaban

dari responden:

62

1. Saya sudah memahami hak-hak politik warga negara berdasarkan UU no. 10

tahun 2008 tentang pemilu legislative (49% responden menyatakan setuju).

2. Saya mengetahui bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Sukabumi bekerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya (59%

responden menyatakan tidak tahu, netral, ragu-ragu).

3. Saya mengetahui bahwa memberikan suara dalam pemilu legislatif adalah

wajib karena bagian dari proses demokrasi (57% responden menyatakan

setuju).

4. Saya sudah memutuskan untuk memilih siapa calon yang akan dipilih sebelum

berangkat ke tempat pemilihan (49% responden menyatakan setuju).

5. Saya memiliki toleransi terhadap perbedaan dalam mendukung calon wakil

rakyat (60% responden menyatakan setuju)

6. Saya mengikuti perkembangan berita politik di media massa dalam

memonitoring jalannya proses pemilu legislatif (50% responden menyatakan

tidak tahu, netral, ragu-ragu)

7. Saya merasa bertanggung jawab untuk mensosialisasikan pentingnya “Anti

Golput” dalam kehidupan sehari-hari (51% responden menyatakan setuju)

8. Saya pernah mendapatkan sosialisasi politik dari KPUD Sukabumi untuk

kesuksesan pemilu legislatif (61% responden menyatakan setuju)

9. Saya sudah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan

memberikan suara pada pemilu legislatif 2014 (53% responden menyatakan

setuju).

63

Berdasarkan hasil analisis dari melek politik maka dapat disimpulkan

penilaian responden menyatakan setuju terhadap 7 (tujuh) indikator dan

menyatakan tidak tahu, netral, ragu-ragu terhadap 2 (dua) indikator.

4.3 Penilaian terhadap Partisipasi politik

Dari hasil penelitian maka diperoleh penilaian responden terhadap

partisipasi politik dengan melihat nilai frekuensi jawaban responden terhadap 10

(sepuluh) indikator dari partisipasi politik politik yang datanya dapat dilihat dalam

tabel hasil analisis jawaban responden (terlampir). Berikut ini hasil analisis

jawaban dari responden::

1. Saya ikut memilih langsung pada Pemilu DPRD 2014 Kab. Sukabumi (47%

responden menyatakan setuju).

2. Saya ikut aktif di partai politik untuk memberikan tekanan kolektif kepada

pembuat kebijakan daerah Kab. Sukabumi (60% responden menyatakan tidak

tahu, netral, ragu-ragu).

3. Saya ikut berpartisipasi memilih calon DPRD Kab. Sukabumi berdasarkan

perhitungan, pikiran, perasaan yang berkesinambungan dan tidak acak (45%

responden menyatakan tidak tahu, netral, ragu-ragu).

4. Saya selalu mengikuti kampanye seorang calon DPRD secara terang-terangan,

terbuka dan tanpa ragu (53% responden menyatakan setuju)

5. Saya sengaja memilih seorang calon wakil rakyat di DPRD karena sudah

kenal baik (48% responden menyatakan tidak tahu, netral, ragu-ragu)

64

6. Saya memilih calon dalam pemilu DPRD karena memberikan keuntungan

materi dan non materi (60% responden menyatakan tidak tahu, netral, ragu-

ragu)

7. Saya memilih calon dalam pemilu DPRD karena saya butuh wakil rakyat

yang amanah dalam kepemerintahan (47% responden menyatakan tidak tahu,

netral, ragu-ragu)

8. Sebagai warga negara yang baik maka saya wajib untuk ikut memilih dalam

pemilu DPRD Kabupaten Sukabumi (61% responden menyatakan setuju)

9. Saya harus memperhatikan perkembangan berita politik secara

berkesinambungan melalui media massa (55% responden menyatakan tidak

tahu, netral, ragu-ragu).

10. Saya akan menuntut para wakil rakyat jika ada kebijakan yang tidak memihak

rakyat (44% responden menyatakan tidak tahu, netral, ragu-ragu).

Berdasarkan hasil analisis dari partisipasi politik, maka dapat disimpulkan

penilaian responden menyatakan setuju terhadap 3 (tiga) indikator dan

menyatakan tidak tahu, netral, ragu-ragu terhadap 7 (tujuh) indikator.

4.4 Pengaruh Melek Politik terhadap Partisipasi politik

Nilai hubungan penilaian kemampuan melek politik terhadap partisipasi

politik dapat dilihat dari nilai korelasi. Berdasarkan hasil analisis statistik

komputer program SPSS ver. 20 for windows maka diperoleh nilai korelasi yang

tercantum dalam tabel di bawah ini :

65

Tabel 4.26

Analisis Korelasi

Correlations

MELEKPOLITIK PARTISIPASIPOLITIK

Correlation

Coefficient 1,000 ,976

**

Sig. (2-tailed) . ,000 MELEKPOLITIK

N 100 100

Correlation

Coefficient ,976

** 1,000

Sig. (2-tailed) ,000 .

Spearman's

rho

PARTISIPASIPOLITIK

N 100 100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Besarnya nilai korelasi r = 0.976, artinya nilai hubungan berada di daerah

antara 0.76 – 1.00, yaitu memiliki hubungan sangat kuat antara melek politik

dengan partisipasi politik. Dengan Sig. sama dengan 0.00 < 0,05 dapat

disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Nilai

hubungan ini memiliki hubungan positif yang artinya melek politik meningkat

maka partisipasi politik akan meningkat.

4.5 Uji Regresi Linier Sederhana

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana, maka dapat dilihat dalam tabel

di bawah ini :

Tabel 4.27

66

Uji Regresi Linier Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 ,294a ,086 ,077 ,35037

a. Predictors: (Constant), MELEKPOLITIK

Coefficientsa

Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

Model

B Std. Error Beta

t Sig.

(Constant) 2,190 ,381 5,746 ,000 1

MELEKPOLITIK ,326 ,107 ,294 3,043 ,003

a. Dependent Variable: PARTISIPASIPOLITIK

Dari tabel di atas, hasil uji regresi linier tersebut adalah :

1. Melalui tabel Model Summary diperoleh nilai R Square atau koefisien

determinasi (KD) yang menunjukkan seberapa bagus model regresi yang

dibentuk oleh interaksi variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai KD

yang diperoleh adalah 0,086 atau 8,6 % yang dapat ditafsirkan bahwa

variabel bebas X memiliki pengaruh kontribusi sebesar 8,6% terhadap

variabel Y dan 91,4% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar

variabel X.

2. Tabel kedua atau Coefficientsa digunakan untuk menentukan taraf

signifikansi atau linieritas dari regresi. Kriterianya dapat ditentukan

berdasarkan uji nilai Signifikansi (Sig.). Dengan ketentuan, jika Nilai Sig. <

0,05, maka model regresi adalah linier, dan berlaku sebaliknya. Berdasarkan

tabel Coefficientsa, diperoleh nilai Sig. = 0,003 yang berarti < kriteria

signifikan (0,05), dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan

67

data penelitian adalah signifikan artinya, model regresi linier memenuhi

kriteria linieritas.

3. Tabel Coefficientsa menginformasikan model persamaan regresi yang

diperoleh dengan koefisien konstanta dan koefisien variabel yang ada di

kolom Unstandardized Coefficients B. Berdasarkan tabel ini diperoleh

model persamaan regresi :

Y = a + bX

Y = 2,190 + 0.326X

Angka-angka ini dapat diartikan sebagai berikut:

� Konstanta sebesar a = 2,190, artinya jika melek politik konstan atau X =

0, maka partisipasi politik (Y) nilainya positif yaitu sebesar 2,190.

� Koefisien regresi sebesar b = 0.326, artinya bahwa setiap melek politik

akan mendorong partisipasi politik sebesar 0.326. Koefisien bernilai

positif, artinya jika penilaian kemampuan melek politik semakin tinggi

maka akan meningkatkan partisipasi politik (dan sebaliknya). Berdasarkan

nilai koefisien regresi tersebut dapat diketahui bahwa jika melek politik

meningkat sebesar 10% maka partisipasi politik akan meningkat sebesar

3,26 %.

68

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis penilaian kemampuan melek politik, maka dapat

disimpulkan bahwa penilaian responden menyatakan setuju terhadap 7

indikator, tidak tahu, netral, ragu-ragu terhadap 2 indikator dari variabel

melek politik/political literacy.

2. Dari hasil analisis partisipasi politik, maka dapat disimpulkan penilaian

responden menyatakan tidak tahu, netral, rargu-ragu terhadap 7

indikator dan menyatakan setuju terhdap 3 indikator dari partisipasi

politik.

3. Besarnya hubungan penilaian kemampuan melek politik dengan

partisipasi politik ditunjukkan dengan hasil analisis uji rho spearman’s

bahwa nilai korelasi (hubungan) antara penilaian kemampuan melek

politik (variable X) dengan partisipasi politik (variable Y) sebesar r =

0.976, nilai hubungan ini berada diantara nilai 0,76 – 1,00, yang artinya

memiliki hubungan sangat kuat, sifat hubungannya positif yang artinya

jika penilaian kemampuan melek politik semakin baik maka partisipasi

politik akan semakin meningkat.

69

Setelah diketahui bahwa kedua variabel berhubungan sangat kuat, maka

dapat diketahui seberapa besar kontribusi yang diberikan variabel

penilaian melek politik kepada partisipasi politik. Pada rumus koefisien

determinasi. Disana terdapat angka 8,6% artinya bahwa penilaian melek

politik memberikan kontribusi sebesar 8,6% terhadap partisipasi politik.

Artinya sisanya sebesar 91,4% menunjukkan bahwa Partisipasi politik

juga dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terangkum dalam analisis

ini.

Konstanta sebesar a = 2,190, artinya jika penilaian melek politik

konstan atau X = 0, maka partisipasi politik (Y) nilainya positif yaitu

sebesar 2,190.

Koefisien regresi sebesar b = 0.326, artinya bahwa setiap peningkatan

penilaian melek politik akan mendorong partisipasi politik sebesar

0.326. Koefisien bernilai positif, artinya jika penilaian melek politik

semakin tinggi maka akan meningkatkan partisipasi politik (dan

sebaliknya). Berdasarkan nilai koefisien regresi tersebut dapat diketahui

bahwa jika penilaian melek politik meningkat sebesar 10% maka

partisipasi politik akan meningkat sebesar 3,26 %.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan maka dapat

diberikan saran:

70

1. Berdasarkan 9 indikator penilaian melek politik yang ada pada umumnya

sudah baik, diharapkan sebagai upaya meningkatkan penilaian kemampuan

melek politik, diantaranya lebih meningkatkan lagi pendidikan politik

secara formal maupun non formal dan bukan indoktrinasi politik, akan

tetapi pendidikan politik yang menjadi upaya edukatif yang intensional,

disengaja dan sistematis untuk membentuk individu yang sadar politik dan

mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moral

dalam mencapai tujuan-tujuan politik.

2. Berdasarkan 10 indikator penilaian partisipasi politik yang ada pada

umumnya sudah baik, namun banyak faktor yang dapat meningkatkan

partisipasi politik yang perlu mendapat perhatian lebih oleh pihak terkait

seperti: kesukarelaan warga dalam politik (political voluntarism), perilaku

memilih (voting behaviour), politik uang (money politics/vote buying),

dan kehadiran atau ketidakhadiran pemilih di TPS (voter turn-out).

3. Dikarenakan penilaian melek politik memiliki hubungan yang sangat kuat

dengan partisipasi politik, maka disarankan agar pihak-pihak terkait yang

memiliki tugas dan wewenang dalam mensukseskan pemilu lebih

memfokuskan perhatian kepada pendidikan politik rakyat sebagai alat

untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat yang dapat diteruskan dari

satu generasi ke generasi berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Anwar Arifin. (2006). Pencitraan dalam Politik: Strategi Pemenangan Pemilu dalam

Perspektif Komunikasi Politik. Jakarta: Pustaka Indonesia.

Asshidiqqie, Jimly. 2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi,

Jakarta. Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Bambang Sunggono. (1992). Partai Politik dalam Kerangka Pembangunan Politik di

Indonesia. Surabaya: PT Bina Ilmu

Bambang S. Soedibjo. 2008. Metode Penelitian. Edisi II. STIE PASIM

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka

Utama.

-----------------------. 2002. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka

Utama.

Budiardjo, Miriam. 1981. Partisipasi dan Partai Politik (Sebuah Bunga Rampai).

Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Burhan Bungin. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. 2 Aktualisasi Metodelogis Kearah

Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafinda Persada

Putra Fadilah. 2003. Partai politik kebijakan publik, Yogyakarta: pustaka pelajar.

Kantaprawira, Rusadi. (1997). Sistem Politik Indonesia. Bandung: Sinar Baru

Algensindo.

-----------------------------(2004). Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar.

Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Rakhmat, Jalaluddin. 2000. Komunikasi Politik. Bandung. Rosda.

Ramli, MM. 2009. Komunikasi Politik. Bandung: Rosda

Syafiie. Inu Kencana. 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama.

Suharsimi Arikunto. (2006). Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik. Jakarta:

Rineka Cipta.

Soemarno. 2002. Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar. Bandung: Mandar

Maju.

JURNAL:

Ejournal Administrasi Negara, Vol.5, No.3, 2014

Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol.1, No.1, 2011

WEBSITE:

www.kpu.go.id

www.merdeka .com

www.Repository.UPI.edu

https://makmureffendi.wordpress.com

Peraturan Perundang-undangan dan Sumber Lain:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang No. 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, DPRD tahun

2014

Peraturan KPU No.21 tahun 2013 tentang Program dan jadwal penyelenggaraan

pemilu anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014.

Peraturan KPU No.23 tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam

Penyelenggaraan Pemilu

Affandi, Idrus. (1996) Kepeloporan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam

Pendidikan Politik. Disertasi Pasca Sarjana IKIP Bandung. Tidak diterbitkan.

Yudha Pratama. 2012. Pengaruh Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai

Pendidikan Politik Terhadap Pembentukan Politcal Literacy Siswa: Studi

Deskriptif Pada Siswa SMA di Kota Bandung.

Eka Wahyuningsih. 2003. Kontruksi Politik Pada Sekolah Menengah Atas di Kota

Pangkalpinang. Universitas Pendidikan Indonesia.

STUDI DESKRIPTIF TENTANG MELEK POLITIK

(POLITICAL LITERACY) DALAM PEMILIHAN UMUM

ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014

DI KABUPATEN SUKABUMI

LAPORAN HASIL PENELITIAN

Disusun untuk melaksanakan program pada DIPA 2015 yang teknis

pelaksanaannya berpedoman kepada surat KPU Nomor 155/KPU/IV/2015

tertanggal 6 April 2015 perihal pedoman riset tentang partisipasi dalam Pemilu

Oleh Tim Peneliti :

Dede Haryadi, S.Pd

Tetty Sufianty Zafar, MM.

Dadang Iskandar

Ferry Gustaman, SH.

Meri Sariningsih, S.Pd.I

Iqbal Arraniri, MM.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Alamat : Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat no.822 Sukabumi

1

EXECUTIVE SUMMARY

STUDI DESKRIPTIF TENTANG MELEK POLITIK

(POLITICAL LITERACY) DALAM PEMILIHAN UMUM

ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014

DI KABUPATEN SUKABUMI

LAPORAN HASIL PENELITIAN

Disusun untuk melaksanakan program pada DIPA 2015 yang teknis

pelaksanaannya berpedoman kepada surat KPU Nomor 155/KPU/IV/2015

tertanggal 6 April 2015 perihal pedoman riset tentang partisipasi dalam Pemilu

Oleh Tim Peneliti :

Dede Haryadi, S.Pd

Tetty Sufianty Zafar, MM.

Dadang Iskandar

Ferry Gustaman, SH.

Meri Sariningsih, S.Pd.I

Iqbal Arraniri, MM.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Alamat : Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat no.822 Sukabumi

2

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metoda deskriptif analitik

yaitu menggambarkan fenomena yang terjadi pada saat penelitian, kemudian

dianalisis dengan menghubungkan antara fenomena satu dengan yang lainnya.

Penentuan sampel menggunakan kluster sampling sebanyak 100 responden.

Analisis data menggunakan analisis korelasi dan frekuensi program SPSS For

Windows Versi 20.0. Diperoleh hasil penelitian yaitu hubungan melek politik

dengan partisipasi politik masyarakat kabupaten sukabumi pada pemilu legislatif

2014 sangat kuat, hal ini ditunjukkan oleh nilai korelasi (r) sebesar 0.976, nilai rho

ini berada diantara 0.76 – 1.00 dan bernilai positif. Artinya, memiliki hubungan

yang sangat kuat, yang berarti apabila kemampuan melek politik ditingkatkan

maka partisipasi politik juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Tingkat

pengaruh Variabel berdasarkan Rumus Koefisien Determinasi (KD) atau R square

sebesar 8,6% artinya partisipasi politik dipengaruhi oleh melek politik sebesar

8,6%.

Kata Kunci : Melek Politik/Political Literacy dan Partisipasi Politik

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Sesuai dengan UU No.8 tahun 2012 pada pasal 246 Ayat (1&2)

menjelaskan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi rakyat. Dengan

demikian partisipasi politik rakyat adalah keterlibatan rakyat dalam kegiatan

politik dalam rangka mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah salah

satunya dengan ikut memberikan aspirasinya pada saat Pemilu.

Menurut Gabriel (2005:12) dalam ejournal Administrasi Negara (2014:Vol

5. No.3) Secara konvensional partisipasi politik rakyat mencakup tindakan seperti:

memberikan suara dalam pemilihan umum, ‘voting’; menghadiri rapat umum,

‘campaign’; menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan;

mengadakan pendekatan atau hubungan, ‘contacting’ dengan pejabat pemerintah,

atau anggota parlemen dan sebagainya.

3

Menurut Milbrath dan Goel Partisipasi politik digolongkan kedalam sebuah

susunan piramida yang terbagi menjadi tiga bagian seperti yang terlihat dalam

gambar berikut:

Piramida Partisipasi Politik

Spectator adalah Masyarakat yang ikut menggunakan hak pilihnya,

partisipasi politiknya ditunjukkan dengan memilih pada saat Pemilu. Indonesia

telah menyelenggarakan sebelas kali pemilihan umum (Pemilu) yaitu Tahun 1955,

1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014 untuk pemilihan

calon legislatif (Pileg) dan pemilihan calon presiden dan wakil presiden (Pilpres).

Secara kuantitatif tingkat partisipasi politik ditampilkan melalui tabel berikut:

Sumber: Miriam Budiarjdo, 2008

4

Tingkat Partisipasi Politik Pemilih dan Golput

Dalam Pemilu di Indonesia

Keterangan Pemilu Tingkat Partisipasi

Politik (%) Golput (%)

a. Pemilu

Rezim Orde

Lama tahun

1955.

b. Pemilu Orde

Baru tahun

1971 –

1997.

c. Pemilu Orde

Reformasi

tahun 1999 -

Sekarang

1955

1971

1977

1982

1987

1992

1997

1999

Pileg 2004

Pilpres I

Pilpres II

2009

2014

91,4

96,6

96,5

96,5

96,4

95,1

93,6

92,6

84,1

78,2

76,6

71

75,2

8,6

3,4

3,5

3,5

3,6

4,9

6,4

7,3

15,9

21,8

23,4

29

24,8

Sumber : Diolah sendiri berdasarkan data dari KPU dan Merdeka.Com

Dilihat dari aspek partisipasi politik dalam sejarah pemilihan umum

(pemilu) di Indonesia. Angka partisipasi yang memprihatinkan terjadi pada

pemilu legislatif tahun 2004, yakni sebesar 84,1% dan jumlah golput (golongan

putih atau mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya) meningkat hingga

15,9%.

Menurut peneliti CSIS Philips J. Vermonte, berdasarkan surveinya telah

menetapkan bahwa pada pemilu legislatif tahun 2014, tingkat partisipasi politik

pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebesar 75,2%, sementara pemilih yang

enggan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum legislatif 2014

mencapai 24,8% (www.Merdeka.com). Dengan demikian terjadi penurunan

tingkat partisipasi politik pemilih pada pemilu legislatif tahun 2004-2014 sebesar

8,9% dan peningkatan golput pada pemilu legislatif tahun 2004-2014 sebesar

8,9%.

5

Istilah golput pertama kali muncul menjelang pemilu 1971 yang sengaja

dimunculkan oleh Arief Budiman sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan

politik (Fadilah Putra 2003:104). Sejatinya Golput (non-voter) atau golongan

putih alias golongan tanpa pilihan adalah fenomena yang alamiah. Fenomena ini

ada di setiap pemilu di manapun itu, tidak terkecuali di Kabupaten Sukabumi pada

pemilu legislatif 2014 (tabel 1.2) mencapai 28,75%. Walaupun jumlah golput

tersebut masih dapat dianggap sehat karena mustahil untuk meningkatkan

partisipasi politik rakyat dalam pemilu mencapai 100%, hanya saja tindakan

prefentif terhadap kemungkinan golput yang dapat meningkat harus tetap

mendapat perhatian khusus dari semua pihak.

Tingkat partisipasi dan golput pada pemilu legislatif

Berdasarkan daerah pemilihan (Dapil) DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2014

Daerah

Pemilihan

Jumlah

Pemilih

Jumlah seluruh

pengguna hak

pilih

Jumlah seluruh

bukan pengguna

hak pilih (Golput)

Golput

(%)

a. Dapil 1 358.092 262.671 95.421 26,65

b. Dapil 2 284.696 199.849 84.847 29,80

c. Dapil 3 241.199 162.267 78.932 32,72

d. Dapil 4 259.247 178.629 80.618 31,10

e. Dapil 5 310.319 221.577 88.742 28,60

f. Dapil 6 316.001 235.807 80.194 25,38

JUMLAH 1.769.554 1.260.800 508.754 28,75

Sumber: diolah sendiri berdasarkan data KPUD. Kab. Sukabumi

Sistem demokrasi dan politik di Indonesia secara konstitusional diatur

dalam UUD 1945 yang diatur lebih lanjut dalam UU tentang pemilu, misalnya

pemilu legislatif diatur dalam UU no. 10 tahun 2008. Suksesnya pemilu

6

berdasarkan UU tersebut sangat tergantung kepada melek politik (political

literacy) pemilihnya.

Menurut Kantaprawira (2004:54) bahwa melek politik menjadi perwujudan

dan pendidikan politik untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar

dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya.

Menurut Crick & Porter dalam Affandi (1996:27) pengatahuan politik dapat

membawa rakyat pada tingkat partisipasi politik tertentu, dimana dalam politik

rakyat tidak hanya dituntut mengembangkan pengetahuan, juga harus

mengembangkan aspek sikap dan keterampilan, dan perpaduan ketiga aspek

tersebut yang dimaksud dengan melek politik atau political literacy.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kemampuan melek politik pemilih dalam pemilu DPRD Kab.

Sukabumi?

2. Bagaiamana partisipasi politik pemilih dalam pemilu DPRD Kab. Sukabumi?

3. Bagaimana pengaruh kemampuan melek politik pemilih terhadap partisipasi

politik pemilih dalam pemilu DPRD Kab. Sukabumi?

B. Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui kemampuan melek politik pemilih dalam pemilu DPRD

Kab. Sukabumi

2) Untuk mengetahui partisipasi politik pemilih dalam pemilu DPRD Kab.

Sukabumi.

7

3) Untuk mengetahui pengaruh melek politik terhadap partisipasi politik dalam

pemilu DPRD Kabupaten Sukabumi.

II. TINJAUAN TEORI

A. Manajemen Pemilu

Menurut Undang-undang No. 8 tahun 2012 pasal 1, bahwa pemilihan umum

selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun macam-macam pemilihan umum antara lain :

1) Pemilihan Presiden (Pilpres)

2) Pemilu Legislatif (Pileg)

3) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Lebih lanjut, Joko J. Prihatmoko,( 2005: 207-208) menjabarkan mengenai

pengertian asas-asas pemilu, yaitu:

a. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara

langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

b. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan

ketentuan perundangan berhak mengikuti pilkada. Pemilihan yang bersifat umum

mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua

8

warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis

kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.

c. Bebas

Setiap warga negara berhak memilih secara bebas menentukan pilihan tanpa

tekanan dan paksaan dari siapapun.

d. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihannya tidak akan

diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap penyelenggara pilkada harus bersikap dan

bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Adil

Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap pemilih dan calon/peserta pilkada

mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Manajemen pemilihan umum memerlukan suatu institusi atau

badan/lembaga yang bertanggung jawab atas aktivitas pemilu. Lembaga yang

mempunyai berbagai ukuran dan bentuk yang meliputi : Komisi Pemilihan

Umum, Departemen Pemilihan Umum, Unit Pemilihan atau Jawatan Pemilihan

Umum. Istilah Electoral Management Body (EMB) atau Lembaga Penyelenggara

Pemilihan Umum (LPP) telah menjadi sebuah nama yang mengacu kepada badan

atau lembaga yang bertanggung jawab untuk pemilu. Kelembagaan

Penyelenggara Pemilihan Umum adalah suatu badan atau organisasi yang

mempunyai satu-satunya tujuan dan menurut hukum bertanggung jawab untuk

9

memanage beberapa atau semua unsur-unsur yang penting untuk mengadakan

pemilu dan mewujudkan instrument demokrasi secara langsung. Ada 3 (tiga)

Model dari manajemen pemilu antara lain :

1. The Independent Model of Electoral Management

The Independent Model manajemen pemilu artinya pemilu diatur dan

dikelola oleh EMB yang secara kelembagaan independen dan otonom dari cabang

eksekutif dari pemerintah , dan yang memiliki dan mengelola anggaran sendiri .

Berdasarkan Model Independen, EMB tidak bertanggung jawab kepada

kementerian atau departemen pemerintah. Tetapi bertanggung jawab kepada

badan legislatif , yudikatif , atau kepala negara . Badan pelaksana pemilu di

bawah Model Independen dapat menikmati berbagai tingkat otonomi keuangan

dan akuntabilitas, serta berbagai tingkat akuntabilitas kinerja. beberapa negara

demokrasi baru dan muncul telah memilih Model Independen manajemen pemilu

diantaranya termasuk Armenia , Australia , Bosnia dan Herzegovina , Burkina

Faso , Kanada , Costa Rika, Estonia , Georgia , India , Indonesia , Malaysia ,

Liberia , Mauritius , Nigeria, Polandia , Afrika Selatan , Thailand dan Uruguay.

2. The Governmental Model of Electoral

Management The Governmental Model ini terdapat dalam Negara-negara

yang pemilunya diorganisir dan diatur oleh badan eksekutif melalui suatu

kementrian dan/atau melalui otoritas lokal. Lembaga penyelenggara pemilu

dibawah Governmental Model ada pada tingkatan nasional yang dipimpin oleh

seorang menteri atau pegawai sipil dan dapat dipertanggungjawabkan kepada

10

menteri. Dengan sangat sedikit pengecualian tidak mempunyai anggota. Anggaran

di jatuhkan pada pemerintah dan/atau dibawah otoritas lokal.

3. The Mixed Model of Electoral Management

Di model ini, terdapat dua komponen dari lembaga penyelenggara pemilu

itu dan memiliki struktur rangkap yaitu : sebuah kebijakan, monitoring atau

pengawasan yang tidak terikat pada badan eksekutif dari pemerintah (seperti LPP

Independent Model) dan sebuah implementasi LPP yang terletak di dalam sebuah

departemen dan/atau pemerintah lokal (seperti LPP Govermental Model). Di

dalam Mixed Model, pemilihan diorganisir oleh komponen LPP di bidang

Govermental Model, dengan level tertentu dari kesalahan yang disajikan oleh

komponen LPP Independent Model.

B. Melek Politik

Suatu bentuk literasi politik telah digambarkan beberapa saat yang lalu di

negara Inggris sebagai pencapaian dari ilmu pengetahuan, kemampuan dan nilai

untuk mensupor efektivitas dan menginformasikan keputusan di dalam partisipasi

demokrasi di samping melibatkan masyarakat dan sosial dan tanggung jawab

moral literasi politik terlihat sebagai salah satu dari tiga garis penegas yang

mendukung efektivitas pendidikan untuk kewarganegaraan. Laporan di atas

dikutip secara umum dari The Crick Report dinamakan dari salah satu tulisan Sir

Bernard Crick. Pada sekitar dua puluh tahun yang lalu bahwa Crick dan yang

lainnya pada masa itu mempopulerkan penggunaan literasi politik sebagai suatu

11

alat ukur dari suatu hasil gagasan utama pendidikan di Inggris di tulis pada tahun

1978 Crick dan asistennya Porter berdebat bahwa:

Seseorang yang mempunyai suatu ilmu pengetahuan yang cukup tentang

suatu isu dari politik pada masa itu, dilengkapi sehingga dapat memberikan

beberapa pengaruh, apakah disekolah, pabrik, relawan atau partai, dan dapat

memahami dan menghormati, sementara tidak berbagi, nilai dengan yang lain,

dapat disebut sebagai literasi politik.

Bagi mereka seseorang yang melakukan literasi politik akan memiliki

kemapuan untuk mengenali dimensi politik ‘dalam berbagai situasi’. Dalam kajian

ini pendidikan telah dibebankan suatu tugas untuk mengembangkan ilmu

pengetahuan rakyat, kemampuan dan sikap. Tantangannya adalah untuk dapat

mendidik secara kolektif dari ketiga benang dimana salah satu kondisinya dan

melengkapi dua yang lainnya. Kesuksesan dari pendekatan ini tidak hanya dinilai

dari seberapa baik partisipasi rakyat ketika dilengkapi dengan kemampuan untuk

menerima tanggung jawab ketika menganalisis suatu teori dalam situasi yang di

alaminya tetapi juga sebagai tes akhir dalam menciptakan kecenderungan dalam

bertindak, lebih jauh lagi, suatu pencapaian dari literacy politik tidak dilihat

sebagai pengalaman yang tidak aktif, akan tetapi sebagai proses pembelajaran

yang aktif dimana mendukung rakyat untuk menerapkan pemahaman mereka dan

mengunakannya sebagai partisipasi yang aktif. Dengan kata lain rakyat dalam

pengalamannya di uji berdasarkan apa yang telah mereka capai dalam

menerapkan literasi politik melalui rancangan nyata. Bagi Crick dan Porter

kompetisi ini untuk mengakui, kemampuan dan sifat yang dapat diketahui melalui

12

pemahaman konsep yang diambil dari pengalaman hidup dan bahasa dari rakyat

itu sendiri. Mereka menyarankan:

Seorang literasi poltik tidak hanya akan mempunyai kemampuan yang

tinggi untuk memamahami akan konteks dan situasi yang diberikan, akan tetepi

dapat bekerja secara efesien dalam situsi dan kontek yang ada

C. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan faktor terpenting dalam suatu pengambilan

keputusan, karena tanpa partisipasi politik keputusan yang dibuat oleh pemerintah

tidak akan berjalan dengan baik. Sebelum menguraikan pengertian partisipasi

politik, maka penulis menguraikan terlebih dahulu definisi partisipasi, bahwa:

“Partisipasi merupakan salah salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi

yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu

tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu. Karena keputusan

politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan

mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat

berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik” (Surbakti, 1992:140).

Bertolak dari pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa partisipasi itu sikap

individu atau kelompok atau organisasi warga masyarakat yang terlibat atau ikut

serta dalam pencapaian tujuan dan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Partisipasi yang dikutip dari buku “Pengantar Ilmu Pemerintahan”

mengatakan bahwa:

“Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu

dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya

mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian

tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban

bersama” (Syafiie, 2001:142).

13

Berdasarkan definisi di atas, partisipasi merupakan keterlibatan individu

dalam situasi dan kondisi organisasinya. Keterlibatan tersebut dapat mendorong

individu untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh

organisasinya yaitu partai politik.

Partisipasi politik dalam buku “Partisipasi dan Partai Politik” didefinisikan

sebagai berikut:

“Partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau sekelompok orang untuk

ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih

pimpinan Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi

kebijakan pemerintah (public policy)” (Budiardjo, 1981:1).

Berdasarkan pengertian di atas, kegiatan tersebut mencakup tindakan seperti

memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi

anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan

(contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Dimensi Partisipasi Politik

Adapun dimensi partisipasi yang dapat mempengaruhi partisipasi politik

masyarakat dalam pemilihan umum seperti yang dikemukakan oleh James

Rosenau yang dikutif dalam bukunya Jalaluddin Rakhmat yang berjudul

Komunikasi Politik Khalayak dan Efek antara lain:

(1) Gaya partisipasi

(2) Motif partisipasi

(3) Konsekuensi partisipasi seorang dalam politik ( Rakhmat: 2000:127)

14

D. Hubungan Melek Politik dengan Partisipasi Politik

Menurut Kantaprawira (2004:54) bahwa melek politik menjadi perwujudan

dan pendidikan politik untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar

dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya.

Menurut Crick & Porter dalam Affandi (1996:27) pengatahuan politik dapat

membawa rakyat pada tingkat partisipasi politik tertentu, dimana dalam politik

rakyat tidak hanya dituntut mengembangkan pengetahuan, juga harus

mengembangkan aspek sikap dan keterampilan, dan perpaduan ketiga aspek

tersebut yang dimaksud dengan melek politik atau political literacy.

Partisipasi yang dikutip dari buku “Pengantar Ilmu Pemerintahan”

mengatakan bahwa:

“Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu

dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya

mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian

tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban

bersama” (Syafiie, 2001:142).

Berdasarkan definisi di atas, partisipasi merupakan keterlibatan individu

dalam situasi dan kondisi organisasinya. Keterlibatan tersebut dapat mendorong

individu untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh

organisasinya yaitu partai politik.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

deskriptif analitis dengan teknik survey. Metode deskriptif- analitis dalam

penelitian dioperasionalisasikan dengan menggunakan statistik inferensial yaitu

15

untuk menganalisis data sampel dan hasilnya digeneralisasikan (diinferensikan)

untuk populasi dimana sampel diambil. (Sugiyono, 2001: 14).

A. Operasional Variabel

Untuk memperjelas konsep dari variabel yang diteliti, sehingga tidak

mengundang tafsir yang berbeda, maka dirumuskan definisi operasional atas

variabel penelitian berikut ini:

Indikator Variabel kemampuan melek

politik/political literacy (X)

Variabel Dimensi Indikator

Melek Politik

(X)

Pengetahuan 1. Pengetahuan dan pemahaman

akan hak-hak politik warga

negara

2. Pengetahuan tentang lembaga-

lembaga dalam sistem politik

Indonesia

3. Pengetahuan dan pemahaman

tentang penyelenggaraan proses

demokrasi

Keterampilan 4. Membuat keputusan

5. Berkomunikasi dan

bekerjasama dengan orang lain

dalam kehidupan sehari-hari

6. Memonitoring jalannya sistem

politik

Sikap 7. Partisipasi politik warga negara

dalam kehidupan sehari-hari

8. Penghormatan terhadap hak dan

kewajiban warganegara

9. Pelaksanaan hak dan kewajiban

16

Adapun dimensi partisipasi politik yang dapat mempengaruhi partisipasi

politik rakyat dalam pemilihan umum seperti yang dikemukakan oleh James

Rosenau yang dikutif dalam bukunya Jalaluddin Rakhmat (2000),yang berjudul

Komunikasi Politik Khalayak dan Efek antara lain: Gaya partisipasi, Motif

partisipasi, Konsekuensi partisipasi seorang dalam politk.

Indikator Variabel Partisipasi politik (Y)

Variabel Dimensi Indikator

Partisipasi

Politik (Y)

Gaya

partisipasi

1. Langsung/perwakilan

2. Individual/kolektis

3. Sistematik/acak

4. Terbuka/tersembunyi

Motif

partisipasi

5. Sengaja/tak sengaja

6. Rasional/emosional

7. Kebutuhan psikologis/sosial

Konsekuensi

partisipasi

seseorang dalam politik

8. Fungsional/disfungsional

9. Sinambung/terputus

10. Mendukung/menuntut

B. Teknik Pengumpulan Data

Untuk variabel kemampuan melek politik (variabel X) dan variabel

partisipasi politik (variabel Y) diukur dengan menggunakan skala Sikap Likert

yakni Skala yang digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat persetujuan

17

responden terhadap pernyataan yang diajukan mulai dari sangat tidak setuju

hingga sangat setuju. Setiap tanggapan atau respon dari pernyataandiberikan skor

dengan 5 skala yaitu mulai 1 untuk jawaban sangat tidak setuju sampai 5 untuk

jawaban sangat setuju. Dan skala Likert merupakan skala yg dapat digunakan

untuk mengukur sikap dan perilaku (Bambang S. Soedibjo, 2005:55).

C. Analisis Data

Teknik analisis inferensial bertujuan untuk menganalisis data sampel dan

hasilnya diberlakukan untuk populasi. Dalam penelitian ini koefisien korelasi

yang akan digunakan dihitung berdasarkan rumus Rank Spearman (Spearman

Rank Order Correlation), teknik korelasi tersebut digunakan untuk mengetahui

seberapa besar hubungan diantara variabel X dan variabel Y. Rumus Spearmen

Rank Order Correlation sebagai berikut (Bambang S. Soedibjo, 2005:154) :

D. Pengukuran Validitas

Untuk pengujian validitas instrumen, dalam hal ini penulis menggunakan

pengujian validitas konstruk (construct validity). Setelah data ditabulasikan, maka

pengujian validitas konstruk dilakukan dengan analisis item, dimana skor butir

dikorelasikan dengan skor total. Kemudian rumus yang digunakan untuk

mengkorelasikan tiap butir instrumen yaitu dengan menggunakan rumus korelasi

Product Moment. (Suharsimi, 2002:170):

Kriteria validasi adalah jika koefisien korelasi bernilai > 0,3, maka butir

dinyatakan valid (Bambang S. Soedibjo,2005:76).

18

E. Pengukuran Reliabilitas

Pertanyaan mendasar untuk mengukur reliabilitas data adalah bagaimana

konsisten data yang dikumpulkan. Pengujian reliabilitas konsisten internal

(internal consistency) dengan menggunakan koefisien alpha Cronbach (Guilford,

1954 dalam Bambang S. Soedibjo,2005:70). Alasan penggunaan teknik ini,

karena koefisien -cronbach merupakan indeks yang cukup sempurna dalam

mengukur reabilitas konsistensi antar butir (Sekaran dalam Bambang S. Soedibyo,

2005:70).

F. Uji Hipotesis

Untuk penelitian ini, tingkat kesalahan yang dapat ditolerir atau tingkat

signifikansi (α) ditetapkan sebesar 5% (0,05) pada tes dua sisi.

Kriteria pengujian:

1. Jika thitung ≥ ttabel, atau nilai signifikansi (Sig.) < α (0,05) H0 ditolak,

dan Ha diterima. Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel-

variabel yang diteliti.

2. Jika thitung < ttabel, atau nilai signifikansi (Sig.) < α (0,05) H0 diterima,

dan Ha ditolak. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel-

variabel yang diteliti.

19

G. Populasi

Menurut Umi Narimawati (2008) “ populasi adalah seluruh unit analisis

yang akan diamati ”. Sedangkan menurut Sugiyono (2013:80), ” populasi adalah

wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah anggota keluarga yang

menjadi pemilih pada pemilu DPRD Kabupaten Sukabumi 2014. Adapun alasan

populasi tersebut dipilih karena memiliki karakteristik yang terkait dengan tujuan

penelitian, yaitu:

Berdasarkan data hasil pengamatan dan studi dokumentasi di KPUD

Kabupaten Sukabumi diperoleh data bahwa pada pemilihan umum DPDRD

Kabupaten Sukabumi tahun 2014 terdapat 6 daerah pemilihan (Dapil).

H. Sampel

Tahapan-tahapan dalam penarikan sampel adalah sebagai berikut:

Tahap 1 Pemilihan wilayah Kecamatan, Primary Sampling Unit dari survey

ini adalah Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Sukabumi. Langkah pertama

dalam menarik sampel ini adalah memilih Kecamatan secara stratifikasi

berdasarkan wilayah Dapil DPRD Kabupaten Sukabumi.

1) Wilayah Dapil-1 terdiri dari 9 Kecamatan, yakni Kec. Gegerbitung,

Kec. Sukaraja, Kec. Kebonpedes, Kec. Cireunghas, Kec. Sukalarang,

Kec. Sukabumi, Kec. Kadudampit, Kec. Cisaat, Kec. Gunungguruh.

20

2) Wilayah Dapil-2 terdiri dari 10 Kecamatan, yakni Kec. Tegalbuled,

Kec. Sagaranten, Kec. Cidolog, Kec. Cidadap, Kec. Curugkembar, Kec.

Pabuaran, Kec. Jampang Tengah, Kec. Lengkong, Kec. Purabaya, Kec.

Nyalindung.

3) Wilayah Dapil-3 terdiri dari 8 Kecamatan, yakni Kec. Ciemas, Kec.

Ciracap, Kec. Waluran, Kec. Jampang Kulon, Kec. Cimanggu, Kec.

Kalibunder, Kec. Surade, Kec. Cibitung.

4) Wilayah Dapil-4 terdiri dari 6 Kecamatan, yakni Kec. Cisolok, Kec.

Cikakak, Kec. Palabuhanratu, Kec. Simpenan, Kec. Warungkiara, Kec.

Bantargadung.

5) Wilayah Dapil-5 terdiri dari 6 Kecamatan, yakni Kec. Caringin, Kec.

Nagrak, Kec. Cibadak, Kec. Cicantayan, Kec. Cikembar, Kec.

Cikidang.

6) Wilayah Dapil-6 terdiri dari 8 Kecamatan, yakni Kec. Cicurug, Kec.

Cidahu, Kec. Parakansalak, Kec. Kalapnunggal, Kec. Parungkuda, Kec.

Bojonggenteng, Kec. Kabandungan, Kec. Ciambar.

Dari masing-masing Daerah pemilihan DPRD Kabupaten Sukabumi

diambil 1 (satu) Kecamatan berdasarkan cluster (tingkatan) per wilayah Dapil

sehingga jumlah seluruh Kecamatan yang menjadi sampel penelitian adalah 6

(enam) Kecamatan: 1) Kec. Cireunghas, 2) Kec. Cidadap, 3) Kec. Cimanggu, 4)

Kec. Bantargadung, 5) Kec. Cicantayan, 6) Kec. Kabandungan.

Tahap 2 Pemilihan data jumlah seluruh pengguna hak pilih, setelah

ditentukan 6 (enam) Kecamatan sebagai PSU, langkah selanjutnya adalah

21

menentukan data jumlah seluruh pengguna hak pilih (Secondary Sampling Unit).

Di tiap Kecamatan memiliki data jumlah pemilih dan data jumlah seluruh

pengguna hak pilih. Dari enam Kecamatan itu akan diambil masing-masing data

jumlah seluruh pengguna hak pilih saja, sehingga akan dihasilkan 6 (enam) data

jumlah seluruh pengguna hak pilih. Setiap pengguna hak pilih akan mendapat

kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel, oleh karenanya pemilihan

responden menggunakan acak (random).

PSU (Secondary Sampling Unit)

No Rincian Perolehan

Suara Jumlah Pemilih

Jumlah Seluruh Pengguna Hak

Pilih

1 Kec. Cireunghas 23.289 17.118

2 Kec. Cidadap 15.319 11.154

3 Kec. Cimanggu 16.792 11.069

4 Kec. Bantargadung 26.832 17.073

5 Kec. Cicantayan 40.069 29.223

6 Kec. Kabandungan 26.465 18.856 Sumber: KPUD Kab. Sukabumi 2014.

Tahap 3 Pemilihan Responden, langkah selanjutnya adalah pemilihan

responden (Tertier Sampling Unit). Dari masing-masing data jumlah seluruh

pengguna hak pilih per Kecamatan, akan diambil satu Kecamatan dengan data

jumlah seluruh pengguna hak pilihnya untuk dijadikan responden secara acak

(random). Teknik pengambilan sampel ini menggunakan rumus Yamane menurut

Bambang S. Soedibjo, 2005:115)

Keterangan :

n = besaran sampel

22

N = besaran populasi

d = Tingkat Presisi (batas ketelitian) yang diinginkan

Dari jumlah populasi tersebut dengan tingkat kelonggaran ketidaktelitian

sebesar 0,1 (10%), maka dengan menggunakan rumus diatas diperolah sampel

sebesar:

Secara lengkap dijabarkan melalui tabel berikut ini:

Teknik Pengambilan sampel

No Rincian Perolehan

Suara Populasi Sampel

1 Kec. Cireunghas 17.118 16

2 Kec. Cidadap 11.154 11

3 Kec. Cimanggu 11.069 11

4 Kec. Bantargadung 17.073 16

5 Kec. Cicantayan 29.223 28

6 Kec. Kabandungan 18.856 18

Jumlah 104.493 100

IV. HIPOTESIS ASUMSI

Menurut Kantaprawira (2004:54) bahwa melek politik menjadi

perwujudan dan pendidikan politik untuk meningkatkan pengetahuan

politik rakyat dan agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem

politiknya.

Menurut Crick & Porter dalam Affandi (1996:27) pengatahuan politik

dapat membawa rakyat pada tingkat partisipasi politik tertentu, dimana

dalam politik rakyat tidak hanya dituntut mengembangkan pengetahuan,

23

juga harus mengembangkan aspek sikap dan keterampilan, dan perpaduan

ketiga aspek tersebut yang dimaksud dengan melek politik atau political

literacy

Berdasarkan identifikasi masalah, tujuan penelitian dan kerangka

pemikiran di atas yang dilandasi atas dasar landasan teoritis, maka

dirumuskan hipotesis bahwa: “Terdapat Pengaruh kemampuan melek

politik (political literacy) terhadap partisipasi politik“.

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Uji Reliabilitas

Scale: MELEK POLITIK (X)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

,682 9

Nilai alpha sebesar 0. 682, nilai ini diantara 0,6<α <0,8 yang artinya

variabel cukup reliabel yang juga artinya bahwa jawaban responden cukup

konsisten.

Scale: PARTISIPASI POLITIK (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

,715 10

Nilai alpha sebesar 0. 715, nilai ini diantara 0,6<α <0,8 yang artinya variabel

cukup reliabel yang juga artinya bahwa jawaban responden cukup konsisten.

24

B. Uji Validitas

Uji Validitas Variabel X

Butir Pertanyaan r hitung r kritis Keterangan

1 0. 474 0.3 Valid

2 0. 753 0.3 Valid

3 0. 478 0.3 Valid

4 0. 663 0.3 Valid

5 0. 344 0.3 Valid

6 0. 510 0.3 Valid

7 0. 645 0.3 Valid

8 0. 329 0.3 Valid

9 0. 553 0.3 Valid

α = 0.05 dengan n = 100

Kriteria validasi adalah jika koefisien korelasi bernilai > 0.3, maka butir

dinyatakan valid (Bambang S. Soedibjo, 2005:76). Berdasarkan hasil uji validitas

tersebut maka semua butir pernyataan hasilnya valid yang artinya semua

pernyataan dapat mengukur apa yang hendak di ukur yaitu mengukur melek

politik .

Uji Validitas Variabel Y

Butir Pertanyaan r hitung r kritis keterangan

1 0. 672 0.3 Valid

2 0. 691 0.3 Valid

3 0. 564 0.3 Valid

4 0. 470 0.3 Valid

5 0. 614 0.3 Valid

6 0. 658 0.3 Valid

7 0. 520 0.3 Valid

8 0. 462 0.3 Valid

9 0. 342 0.3 Valid

10 0. 297 0.3 Missing

α = 0.05 dengan n = 100

25

Kriteria validasi adalah jika koefisien korelasi bernilai > 0.3, maka butir

dinyatakan valid (Bambang S. Soedibjo, 2005:76). Berdasarkan hasil uji validitas

tersebut maka 9 (sembilan) butir pernyataan hasilnya valid, dan 1 (satu) butir

pernyataan dinyatakan tidak valid (missing) artinya dari 10 (sepuluh) pernyataan

hanya 9 (sembilan) pernyataan dapat mengukur apa yang hendak diukur yaitu

mengukur partisipasi politik.

C. Analisis Kemampuan Melek politik

Berikut ini hasil analisis jawaban dari responden:

1. Saya sudah memahami hak-hak politik warga negara berdasarkan UU no. 10

tahun 2008 tentang pemilu legislative (49% responden menyatakan setuju).

2. Saya mengetahui bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Sukabumi bekerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya (59%

responden menyatakan tidak tahu, netral, ragu-ragu).

3. Saya mengetahui bahwa memberikan suara dalam pemilu legislatif adalah

wajib karena bagian dari proses demokrasi (57% responden menyatakan

setuju).

4. Saya sudah memutuskan untuk memilih siapa calon yang akan dipilih sebelum

berangkat ke tempat pemilihan (49% responden menyatakan setuju).

5. Saya memiliki toleransi terhadap perbedaan dalam mendukung calon wakil

rakyat (60% responden menyatakan setuju)

6. Saya mengikuti perkembangan berita politik di media massa dalam

memonitoring jalannya proses pemilu legislatif (50% responden menyatakan

tidak tahu, netral, ragu-ragu)

26

7. Saya merasa bertanggung jawab untuk mensosialisasikan pentingnya “Anti

Golput” dalam kehidupan sehari-hari (51% responden menyatakan setuju)

8. Saya pernah mendapatkan sosialisasi politik dari KPUD Sukabumi untuk

kesuksesan pemilu legislatif (61% responden menyatakan setuju)

9. Saya sudah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan

memberikan suara pada pemilu legislatif 2014 (53% responden menyatakan

setuju).

Berdasarkan hasil analisis dari melek politik maka dapat disimpulkan

penilaian responden menyatakan setuju terhadap 7 (tujuh) indikator dan

menyatakan tidak tahu, netral, ragu-ragu terhadap 2 (dua) indikator.

D. Penilaian terhadap Partisipasi politik

Berikut ini hasil analisis jawaban dari responden::

1. Saya ikut memilih langsung pada Pemilu DPRD 2014 Kab. Sukabumi (47%

responden menyatakan setuju).

2. Saya ikut aktif di partai politik untuk memberikan tekanan kolektif kepada

pembuat kebijakan daerah Kab. Sukabumi (60% responden menyatakan tidak

tahu, netral, ragu-ragu).

3. Saya ikut berpartisipasi memilih calon DPRD Kab. Sukabumi berdasarkan

perhitungan, pikiran, perasaan yang berkesinambungan dan tidak acak (45%

responden menyatakan tidak tahu, netral, ragu-ragu).

4. Saya selalu mengikuti kampanye seorang calon DPRD secara terang-terangan,

terbuka dan tanpa ragu (53% responden menyatakan setuju)

27

5. Saya sengaja memilih seorang calon wakil rakyat di DPRD karena sudah

kenal baik (48% responden menyatakan tidak tahu, netral, ragu-ragu)

6. Saya memilih calon dalam pemilu DPRD karena memberikan keuntungan

materi dan non materi (60% responden menyatakan tidak tahu, netral, ragu-

ragu)

7. Saya memilih calon dalam pemilu DPRD karena saya butuh wakil rakyat

yang amanah dalam kepemerintahan (47% responden menyatakan tidak tahu,

netral, ragu-ragu)

8. Sebagai warga negara yang baik maka saya wajib untuk ikut memilih dalam

pemilu DPRD Kabupaten Sukabumi (61% responden menyatakan setuju)

9. Saya harus memperhatikan perkembangan berita politik secara

berkesinambungan melalui media massa (55% responden menyatakan tidak

tahu, netral, ragu-ragu).

10. Saya akan menuntut para wakil rakyat jika ada kebijakan yang tidak memihak

rakyat (44% responden menyatakan tidak tahu, netral, ragu-ragu).

Berdasarkan hasil analisis dari partisipasi politik, maka dapat disimpulkan

penilaian responden menyatakan setuju terhadap 3 (tiga) indikator dan

menyatakan tidak tahu, netral, ragu-ragu terhadap 7 (tujuh) indikator.

28

E. Pengaruh Melek Politik terhadap Partisipasi politik

Analisis Korelasi

Correlations

MELEKPOLI

TIK

PARTISIPASIPOLI

TIK

Spearma

n's rho

MELEKPOLITIK

Correlati

on

Coefficie

nt

1,000 ,976**

Sig. (2-

tailed) . ,000

N 100 100

PARTISIPASIPOLI

TIK

Correlati

on

Coefficie

nt

,976** 1,000

Sig. (2-

tailed) ,000 .

N 100 100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Besarnya nilai korelasi r = 0.976, artinya nilai hubungan berada di daerah

antara 0.76 – 1.00, yaitu memiliki hubungan sangat kuat antara melek politik

dengan partisipasi politik. Dengan Sig. sama dengan 0.00 < 0,05 dapat

disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Nilai

hubungan ini memiliki hubungan positif yang artinya melek politik meningkat

maka partisipasi politik akan meningkat.

F. Uji Regresi Linier Sederhana

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana, maka dapat dilihat dalam tabel

di bawah ini :

29

Uji Regresi Linier

Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the

Estimate

1 ,294a ,086 ,077 ,35037

a. Predictors: (Constant), MELEKPOLITIK

Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 2,190 ,381 5,746 ,000

MELEKPOLITIK ,326 ,107 ,294 3,043 ,003

a. Dependent Variable: PARTISIPASIPOLITIK

Dari tabel di atas, hasil uji regresi linier tersebut adalah :

1. Melalui tabel Model Summary diperoleh nilai R Square atau koefisien

determinasi (KD) yang menunjukkan seberapa bagus model regresi yang

dibentuk oleh interaksi variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai KD

yang diperoleh adalah 0,086 atau 8,6 % yang dapat ditafsirkan bahwa

variabel bebas X memiliki pengaruh kontribusi sebesar 8,6% terhadap

variabel Y dan 91,4% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar

variabel X.

30

2. Tabel kedua atau Coefficientsa digunakan untuk menentukan taraf

signifikansi atau linieritas dari regresi. Kriterianya dapat ditentukan

berdasarkan uji nilai Signifikansi (Sig.). Dengan ketentuan, jika Nilai Sig. <

0,05, maka model regresi adalah linier, dan berlaku sebaliknya. Berdasarkan

tabel Coefficientsa, diperoleh nilai Sig. = 0,003 yang berarti < kriteria

signifikan (0,05), dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan

data penelitian adalah signifikan artinya, model regresi linier memenuhi

kriteria linieritas.

3. Tabel Coefficientsa menginformasikan model persamaan regresi yang

diperoleh dengan koefisien konstanta dan koefisien variabel yang ada di

kolom Unstandardized Coefficients B. Berdasarkan tabel ini diperoleh

model persamaan regresi :

Y = a + bX

Y = 2,190 + 0.326X

Angka-angka ini dapat diartikan sebagai berikut:

Konstanta sebesar a = 2,190, artinya jika melek politik konstan atau X =

0, maka partisipasi politik (Y) nilainya positif yaitu sebesar 2,190.

Koefisien regresi sebesar b = 0.326, artinya bahwa setiap melek politik

akan mendorong partisipasi politik sebesar 0.326. Koefisien bernilai

positif, artinya jika penilaian kemampuan melek politik semakin tinggi

maka akan meningkatkan partisipasi politik (dan sebaliknya). Berdasarkan

31

nilai koefisien regresi tersebut dapat diketahui bahwa jika melek politik

meningkat sebesar 10% maka partisipasi politik akan meningkat sebesar

3,26 %.

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Dari hasil analisis penilaian kemampuan melek politik, maka dapat

disimpulkan bahwa penilaian responden menyatakan setuju terhadap 7

indikator, tidak tahu, netral, ragu-ragu terhadap 2 indikator dari variabel

melek politik/political literacy.

2. Dari hasil analisis partisipasi politik, maka dapat disimpulkan penilaian

responden menyatakan tidak tahu, netral, rargu-ragu terhadap 7

indikator dan menyatakan setuju terhdap 3 indikator dari partisipasi

politik.

3. Besarnya hubungan penilaian kemampuan melek politik dengan

partisipasi politik ditunjukkan dengan hasil analisis uji rho spearman’s

bahwa nilai korelasi (hubungan) antara penilaian kemampuan melek

politik (variable X) dengan partisipasi politik (variable Y) sebesar r =

0.976, nilai hubungan ini berada diantara nilai 0,76 – 1,00, yang artinya

memiliki hubungan sangat kuat, sifat hubungannya positif yang artinya

jika penilaian kemampuan melek politik semakin baik maka partisipasi

politik akan semakin meningkat.

32

Setelah diketahui bahwa kedua variabel berhubungan sangat kuat, maka

dapat diketahui seberapa besar kontribusi yang diberikan variabel

penilaian melek politik kepada partisipasi politik. Pada rumus koefisien

determinasi. Disana terdapat angka 8,6% artinya bahwa penilaian melek

politik memberikan kontribusi sebesar 8,6% terhadap partisipasi politik.

Artinya sisanya sebesar 91,4% menunjukkan bahwa Partisipasi politik

juga dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terangkum dalam analisis

ini.

Konstanta sebesar a = 2,190, artinya jika penilaian melek politik

konstan atau X = 0, maka partisipasi politik (Y) nilainya positif yaitu

sebesar 2,190.

Koefisien regresi sebesar b = 0.326, artinya bahwa setiap peningkatan

penilaian melek politik akan mendorong partisipasi politik sebesar

0.326. Koefisien bernilai positif, artinya jika penilaian melek politik

semakin tinggi maka akan meningkatkan partisipasi politik (dan

sebaliknya). Berdasarkan nilai koefisien regresi tersebut dapat diketahui

bahwa jika penilaian melek politik meningkat sebesar 10% maka

partisipasi politik akan meningkat sebesar 3,26 %.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan maka dapat

diberikan saran:

33

1. Berdasarkan 9 indikator penilaian melek politik yang ada pada umumnya

sudah baik, diharapkan sebagai upaya meningkatkan penilaian kemampuan

melek politik, diantaranya lebih meningkatkan lagi pendidikan politik

secara formal maupun non formal dan bukan indoktrinasi politik, akan

tetapi pendidikan politik yang menjadi upaya edukatif yang intensional,

disengaja dan sistematis untuk membentuk individu yang sadar politik dan

mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moral

dalam mencapai tujuan-tujuan politik.

2. Berdasarkan 10 indikator penilaian partisipasi politik yang ada pada

umumnya sudah baik, namun banyak faktor yang dapat meningkatkan

partisipasi politik yang perlu mendapat perhatian lebih oleh pihak terkait

seperti: kesukarelaan warga dalam politik (political voluntarism), perilaku

memilih (voting behaviour), politik uang (money politics/vote buying),

dan kehadiran atau ketidakhadiran pemilih di TPS (voter turn-out).

3. Dikarenakan penilaian melek politik memiliki hubungan yang sangat kuat

dengan partisipasi politik, maka disarankan agar pihak-pihak terkait yang

memiliki tugas dan wewenang dalam mensukseskan pemilu lebih

memfokuskan perhatian kepada pendidikan politik rakyat sebagai alat

untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat yang dapat diteruskan dari

satu generasi ke generasi berikutnya.

34

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Anwar Arifin. (2006). Pencitraan dalam Politik: Strategi Pemenangan Pemilu dalam

Perspektif Komunikasi Politik. Jakarta: Pustaka Indonesia.

Asshidiqqie, Jimly. 2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi,

Jakarta. Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Bambang Sunggono. (1992). Partai Politik dalam Kerangka Pembangunan Politik di

Indonesia. Surabaya: PT Bina Ilmu

Bambang S. Soedibjo. 2008. Metode Penelitian. Edisi II. STIE PASIM

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka

Utama.

-----------------------. 2002. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka

Utama.

Budiardjo, Miriam. 1981. Partisipasi dan Partai Politik (Sebuah Bunga Rampai).

Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Burhan Bungin. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. 2 Aktualisasi Metodelogis Kearah

Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafinda Persada

Putra Fadilah. 2003. Partai politik kebijakan publik, Yogyakarta: pustaka pelajar.

Kantaprawira, Rusadi. (1997). Sistem Politik Indonesia. Bandung: Sinar Baru

Algensindo.

-----------------------------(2004). Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar.

Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Rakhmat, Jalaluddin. 2000. Komunikasi Politik. Bandung. Rosda.

Ramli, MM. 2009. Komunikasi Politik. Bandung: Rosda

35

Syafiie. Inu Kencana. 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama.

Suharsimi Arikunto. (2006). Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik. Jakarta:

Rineka Cipta.

Soemarno. 2002. Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar. Bandung: Mandar

Maju.

JURNAL:

Ejournal Administrasi Negara, Vol.5, No.3, 2014

Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol.1, No.1, 2011

WEBSITE:

www.kpu.go.id

www.kpud sukabumi.go.id

www.merdeka .com

www.Repository.UPI.edu

https://makmureffendi.wordpress.com

Peraturan Perundang-undangan dan Sumber Lain:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang No. 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, DPRD tahun

2014

Peraturan KPU No.21 tahun 2013 tentang Program dan jadwal penyelenggaraan

pemilu anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014.

Peraturan KPU No.23 tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam

Penyelenggaraan Pemilu

36

Affandi, Idrus. (1996) Kepeloporan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam

Pendidikan Politik. Disertasi Pasca Sarjana IKIP Bandung. Tidak diterbitkan.

Yudha Pratama. 2012. Pengaruh Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai

Pendidikan Politik Terhadap Pembentukan Politcal Literacy Siswa: Studi

Deskriptif Pada Siswa SMA di Kota Bandung.

Eka Wahyuningsih. 2003. Kontruksi Politik Pada Sekolah Menengah Atas di Kota

Pangkalpinang. Universitas Pendidikan Indonesia.

KUESIONER PENELITIAN

Bapak/Ibu Responden yang terhormat,

Sehubungan dengan penelitian tentang : Upaya Meningkatkan Partisipasi

Politik Pemilih Melalui Kemampuan Melek Politik Pemilih Dalam Pemilihan

Umum DPRD Kabupaten Sukabumi. Maka sebagai kelengkapan data dalam

penelitian ini, mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi daftar

pernyataan berikut:

Petunjuk Umum Pengisian

1. Mohon dibaca pernyataan secara teliti dan berikan jawaban yang sebenarnya

dengan memilih salah satu alternatif jawaban yang paling sesuai atau paling

tepat menurut Bapak/Ibu/Saudara. Bagi peneliti tidak ada jawaban yang

paling baik selain jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara.

2. Beri tanda ( X ) pada jawaban yang dipilih

3. Jawaban yang Bapak / Ibu / Saudara (i) berikan dijamin kerahasiaannya.

Atas partisipasinya saya ucapkan banyak terima kasih.

Hormat Peneliti,

...........................

Bagian 1. Deskripsi Responden

Petunjuk : Silahkan memberikan tanda silang (X) pada kotak-kotak yang tersedia

dibawah ini!

Umur : < 30 31-35 36-40

41-45 46-50 > 50

Jenis Kelamin : Pria Wanita

Pendidikan : SD SMP SMA

Diploma Sarjana Pasca Sarjana

Berikut di sajikan pernyataan-pernyataan tentang Upaya Meningkatkan

Partisipasi Politik Pemilih Melalui Kemampuan Melek Politik Pemilih Dalam

Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Sukabumi. Silahkan menyatakan ”persepsi”

bapak/ibu/saudara(i) dengan memilih berdasarkan 5 skor berikut (Bambang S.

Soedibjo 79;2008):

1 = Tidak Setuju ( TS )

2 = Kurang Setuju ( KS )

3 = Tidak Tahu, Netral, Ragu-ragu ( RR )

4 = Setuju ( S ), dan

5 = Sangat Setuju ( SS )

Bagian 2.

DAFTAR PERNYATAAN

PENILAIAN KEMAMPUAN MELEK POLITIK (X)

1. Saya sudah memahami hak-hak politik warga negara berdasarkan UU no. 10

tahun 2008 tentang pemilu legislatif.

TS KS RR S SS

2. Saya mengetahui bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Sukabumi bekerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

TS KS RR S SS

3. Saya mengetahui bahwa memberikan suara dalam pemilu legislatif adalah

wajib karena bagian dari proses demokrasi.

TS KS RR S SS

4. Saya sudah memutuskan untuk memilih siapa calon yang akan dipilih sebelum

berangkat ke tempat pemilihan.

TS KS RR S SS

5. Saya memiliki toleransi terhadap perbedaan dalam mendukung calon wakil

rakyat.

TS KS RR S SS

6. Saya mengikuti perkembangan berita politik di media massa dalam

memonitoring jalannya proses pemilu legislatif.

TS KS RR S SS

7. Saya merasa bertanggung jawab untuk mensosialisasikan pentingnya “Anti

Golput” dalam kehidupan sehari-hari.

TS KS RR S SS

8. Saya pernah mendapatkan sosialisasi politik dari KPUD Sukabumi untuk

kesuksesan pemilu legislatif.

TS KS RR S SS

9. Saya sudah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan

memberikan suara pada pemilu legislatif 2014.

TS KS RR S SS

PENILAIAN PARTISIPASI POLITIK (Y)

1. Saya ikut memilih langsung pada Pemilu DPRD 2014 Kab. Sukabumi.

TS KS RR S SS

2. Saya ikut aktif di partai politik untuk memberikan tekanan kolektif kepada

pembuat kebijakan daerah Kab. Sukabumi.

TS KS RR S SS

3. Saya ikut berpartisipasi memilih calon DPRD Kab. Sukabumi berdasarkan

perhitungan, pikiran, perasaan yang berkesinambungan dan tidak acak.

TS KS RR S SS

4. Saya selalu mengikuti kampanye seorang calon DPRD secara terang-terangan,

terbuka dan tanpa ragu.

TS KS RR S SS

5. Saya sengaja memilih seorang calon wakil rakyat di DPRD karena sudah

kenal baik

TS KS RR S SS

6. Saya memilih calon dalam pemilu DPRD karena memberikan keuntungan

materi dan non materi.

TS KS RR S SS

7. Saya memilih calon dalam pemilu DPRD karena saya butuh wakil rakyat

yang amanah dalam kepemerintahan

TS KS RR S SS

8. Sebagai warga negara yang baik maka saya wajib untuk ikut memilih dalam

pemilu DPRD Kabupaten Sukabumi.

TS KS RR S SS

9. Saya harus memperhatikan perkembangan berita politik secara

berkesinambungan melalui media massa.

TS KS RR S SS

10. Saya akan menuntut para wakil rakyat jika ada kebijakan yang tidak memihak

rakyat

TS KS RR S SS

NO.RESPONDEN

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9MELEKPOLITIK

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10PARTISIPASI

POLITIK1 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3,56 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3,302 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3,33 4 4 3 4 3 3 4 4 3 2 3,403 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3,22 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 2,704 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3,22 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3,305 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3,33 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 3,806 4 4 3 3 4 3 2 3 4 3,33 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3,607 3 4 4 3 2 4 4 3 4 3,44 3 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4,108 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3,22 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3,009 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3,89 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3,70

10 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3,11 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3,4011 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3,67 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 2,9012 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3,56 4 3 4 4 3 2 3 4 4 5 3,6013 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3,67 3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3,1014 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3,44 4 3 4 3 4 4 3 2 3 4 3,4015 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3,44 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2,6016 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3,33 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3,4017 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3,44 4 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3,4018 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3,67 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3,5019 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4,11 5 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4,0020 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3,22 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 2,8021 3 4 5 4 4 3 4 4 3 3,78 4 4 5 4 4 3 2 2 4 4 3,6022 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2,89 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3,4023 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3,67 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3,0024 4 4 3 4 4 3 4 4 5 3,89 4 4 5 4 4 3 3 4 5 4 4,0025 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3,56 3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3,1026 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3,44 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3,5027 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3,44 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2,5028 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3,56 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3,5029 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3,44 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 3,4030 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3,67 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3,6031 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4,11 2 3 4 4 5 4 3 2 3 4 3,4032 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3,22 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3,4033 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4,11 4 3 2 3 3 4 4 5 4 4 3,6034 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2,89 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3,4035 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3,67 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 2,80

MELEK POLITIK - PARTISIPASI POLITIK

36 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3,56 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 3,8037 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3,56 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4 3,4038 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3,44 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3,6039 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3,44 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2,6040 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3,44 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3,2041 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3,44 4 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3,4042 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3,78 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3,6043 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4,11 3 4 3 4 4 3 3 4 4 5 3,7044 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3,22 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 2,9045 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4,33 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3,4046 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3,11 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3,4047 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3,67 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2,8048 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3,67 3 4 5 4 3 4 5 4 3 2 3,7049 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3,67 3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3,1050 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3,89 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 3,4051 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3,33 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2,6052 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3,56 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3,4053 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3,44 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3,6054 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3,67 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3,6055 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4,11 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3,4056 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3,22 4 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4,0057 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4,11 4 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3,4058 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3,11 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3,3059 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3,56 3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3,1060 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3,67 4 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3,4061 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3,44 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2,6062 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3,44 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3,4063 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3,44 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3,3064 4 4 3 4 4 3 2 3 4 3,44 4 3 4 3 2 3 3 4 4 4 3,4065 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4,11 5 4 3 3 4 4 5 4 4 3 3,9066 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3,22 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3,0067 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4,33 4 4 3 4 4 3 4 4 3 2 3,5068 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3,11 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3,4069 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3,33 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2,7070 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3,56 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 3,9071 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3,44 3 2 3 4 3 2 3 4 5 4 3,3072 2 3 4 4 3 4 4 3 4 3,44 4 4 3 4 5 4 3 2 3 4 3,6073 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3,33 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2,4074 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3,44 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3,40

75 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3,44 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3,7076 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3,67 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3,6077 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4,11 5 4 3 3 4 3 4 4 3 2 3,5078 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3,22 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3,1079 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4,11 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3,2080 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2,89 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3,4081 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3,67 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3,0082 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3,67 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3,7083 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3,56 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4 3,4084 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3,44 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3,5085 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3,44 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2,6086 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3,56 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3,5087 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3,44 4 3 4 4 3 3 2 3 3 4 3,3088 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3,67 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3,6089 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4,11 3 4 5 4 3 4 3 4 4 5 3,9090 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3,22 3 3 3 4 3 3 4 3 4 5 3,5091 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4,56 4 4 3 4 4 5 4 4 3 3 3,8092 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2,89 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3,4093 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3,67 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 2,9094 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3,67 3 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3,3095 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3,44 4 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3,4096 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3,67 3 4 4 3 4 5 4 4 3 3 3,7097 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3,33 2 2 3 3 2 2 3 3 3 4 2,7098 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3,44 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3,3099 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3,44 3 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3,30

100 3 3 2 3 3 4 4 3 2 3,00 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3,30

1 | P a g e

ReliabilityNotes

Output Created 10-JUL-2015 09:19:33

Comments

Input

Data

D:\OUTPUT MELEK

POLITIK-PARTISIPASI

POLITIK\OUTPUT DATA

1.sav

Active Dataset DataSet0

Filter <none>

Weight <none>

Split File <none>

N of Rows in Working Data

File100

Matrix Input

Missing Value Handling

Definition of MissingUser-defined missing values

are treated as missing.

Cases Used

Statistics are based on all

cases with valid data for all

variables in the procedure.

Syntax

RELIABILITY

/VARIABLES=X1 X2 X3 X4

X5 X6 X7 X8 X9

/SCALE('MELEK POLITIK

(X)') ALL

/MODEL=ALPHA.

ResourcesProcessor Time 00:00:00,02

Elapsed Time 00:00:00,02

[DataSet0] D:\OUTPUT MELEK POLITIK-PARTISIPASI POLITIK\OUTPUT DATA 1.sav

Scale: MELEK POLITIK (X)Case Processing Summary

N %

Cases

Valid 100 100,0

Excludeda 0 ,0

Total 100 100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

2 | P a g e

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

N of Items

,682 9

RELIABILITY/VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10/SCALE('PARTISIPASI POLITIK (Y)') ALL/MODEL=ALPHA.

ReliabilityNotes

Output Created 10-JUL-2015 09:20:12

Comments

Input

Data

D:\OUTPUT MELEK

POLITIK-PARTISIPASI

POLITIK\OUTPUT DATA

1.sav

Active Dataset DataSet0

Filter <none>

Weight <none>

Split File <none>

N of Rows in Working Data

File100

Matrix Input

Missing Value Handling

Definition of MissingUser-defined missing values

are treated as missing.

Cases Used

Statistics are based on all

cases with valid data for all

variables in the procedure.

Syntax

RELIABILITY

/VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4

Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10

/SCALE('PARTISIPASI

POLITIK (Y)') ALL

/MODEL=ALPHA.

ResourcesProcessor Time 00:00:00,02

Elapsed Time 00:00:00,02

[DataSet0] D:\OUTPUT MELEK POLITIK-PARTISIPASI POLITIK\OUTPUT DATA 1.sav

3 | P a g e

Scale: PARTISIPASI POLITIK (Y)Case Processing Summary

N %

Cases

Valid 100 100,0

Excludeda 0 ,0

Total 100 100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

N of Items

,715 10

CORRELATIONS/VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 MELEKPOLITIK/PRINT=TWOTAIL NOSIG/MISSING=PAIRWISE.

CorrelationsNotes

Output Created 10-JUL-2015 09:21:40

Comments

Input

Data

D:\OUTPUT MELEK

POLITIK-PARTISIPASI

POLITIK\OUTPUT DATA

1.sav

Active Dataset DataSet0

Filter <none>

Weight <none>

Split File <none>

N of Rows in Working Data

File100

Missing Value Handling

Definition of MissingUser-defined missing values

are treated as missing.

Cases Used

Statistics for each pair of

variables are based on all

the cases with valid data for

that pair.

4 | P a g e

Syntax

CORRELATIONS

/VARIABLES=X1 X2 X3 X4

X5 X6 X7 X8 X9

MELEKPOLITIK

/PRINT=TWOTAIL NOSIG

/MISSING=PAIRWISE.

ResourcesProcessor Time 00:00:00,05

Elapsed Time 00:00:00,05

[DataSet0] D:\OUTPUT MELEK POLITIK-PARTISIPASI POLITIK\OUTPUT DATA 1.sav

Correlations

X1 X2 X3 X4 X5

X1

Pearson Correlation 1 ,284** ,225* ,333** -,126

Sig. (2-tailed) ,004 ,024 ,001 ,212

N 100 100 100 100 100

X2

Pearson Correlation ,284** 1 ,266** ,461** ,330**

Sig. (2-tailed) ,004 ,007 ,000 ,001

N 100 100 100 100 100

X3

Pearson Correlation ,225* ,266** 1 ,194 ,082

Sig. (2-tailed) ,024 ,007 ,053 ,415

N 100 100 100 100 100

X4

Pearson Correlation ,333** ,461** ,194 1 -,089

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,053 ,380

N 100 100 100 100 100

X5

Pearson Correlation -,126 ,330** ,082 -,089 1

Sig. (2-tailed) ,212 ,001 ,415 ,380

N 100 100 100 100 100

X6

Pearson Correlation -,037 ,256* ,037 ,232* ,089

Sig. (2-tailed) ,712 ,010 ,712 ,020 ,380

N 100 100 100 100 100

X7

Pearson Correlation ,273** ,397** ,247* ,640** -,114

Sig. (2-tailed) ,006 ,000 ,013 ,000 ,258

N 100 100 100 100 100

X8

Pearson Correlation -,018 ,210* ,303** -,120 ,640**

Sig. (2-tailed) ,860 ,036 ,002 ,234 ,000

N 100 100 100 100 100

X9

Pearson Correlation ,140 ,408** -,061 ,386** ,087

Sig. (2-tailed) ,164 ,000 ,546 ,000 ,390

N 100 100 100 100 100

MELEKPOLITIK

Pearson Correlation ,474** ,753** ,478** ,663** ,344**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 100 100 100 100 100

5 | P a g e

Correlations

X6 X7 X8 X9 MELEKPOLITIK

X1

Pearson Correlation -,037 ,273** -,018* ,140** ,474

Sig. (2-tailed) ,712 ,006 ,860 ,164 ,000

N 100 100 100 100 100

X2

Pearson Correlation ,256** ,397 ,210** ,408** ,753**

Sig. (2-tailed) ,010 ,000 ,036 ,000 ,000

N 100 100 100 100 100

X3

Pearson Correlation ,037* ,247** ,303 -,061 ,478

Sig. (2-tailed) ,712 ,013 ,002 ,546 ,000

N 100 100 100 100 100

X4

Pearson Correlation ,232** ,640** -,120 ,386 ,663

Sig. (2-tailed) ,020 ,000 ,234 ,000 ,000

N 100 100 100 100 100

X5

Pearson Correlation ,089 -,114** ,640 ,087 ,344

Sig. (2-tailed) ,380 ,258 ,000 ,390 ,000

N 100 100 100 100 100

X6

Pearson Correlation 1 ,357* -,084 ,518* ,510

Sig. (2-tailed) ,000 ,408 ,000 ,000

N 100 100 100 100 100

X7

Pearson Correlation ,357** 1** -,058* ,176** ,645

Sig. (2-tailed) ,000 ,568 ,081 ,000

N 100 100 100 100 100

X8

Pearson Correlation -,084 -,058* 1** -,021 ,329**

Sig. (2-tailed) ,408 ,568 ,835 ,001

N 100 100 100 100 100

X9

Pearson Correlation ,518 ,176** -,021 1** ,553

Sig. (2-tailed) ,000 ,081 ,835 ,000

N 100 100 100 100 100

MELEKPOLITIK

Pearson Correlation ,510** ,645** ,329** ,553** 1**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,000

N 100 100 100 100 100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

CORRELATIONS/VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 PARTISIPASIPOLITIK/PRINT=TWOTAIL NOSIG/MISSING=PAIRWISE.

6 | P a g e

CorrelationsNotes

Output Created 10-JUL-2015 09:22:18

Comments

Input

Data

D:\OUTPUT MELEK

POLITIK-PARTISIPASI

POLITIK\OUTPUT DATA

1.sav

Active Dataset DataSet0

Filter <none>

Weight <none>

Split File <none>

N of Rows in Working Data

File100

Missing Value Handling

Definition of MissingUser-defined missing values

are treated as missing.

Cases Used

Statistics for each pair of

variables are based on all

the cases with valid data for

that pair.

Syntax

CORRELATIONS

/VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4

Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10

PARTISIPASIPOLITIK

/PRINT=TWOTAIL NOSIG

/MISSING=PAIRWISE.

ResourcesProcessor Time 00:00:00,08

Elapsed Time 00:00:00,08

[DataSet0] D:\OUTPUT MELEK POLITIK-PARTISIPASI POLITIK\OUTPUT DATA 1.sav

Correlations

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5

Y1

Pearson Correlation 1 ,495** ,206* ,116 ,554**

Sig. (2-tailed) ,000 ,040 ,252 ,000

N 100 100 100 100 100

Y2

Pearson Correlation ,495** 1 ,317** ,103 ,394**

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,310 ,000

N 100 100 100 100 100

Y3

Pearson Correlation ,206* ,317** 1 ,408** ,164

Sig. (2-tailed) ,040 ,001 ,000 ,104

N 100 100 100 100 100

Y4 Pearson Correlation ,116 ,103 ,408** 1 ,290**

7 | P a g e

Sig. (2-tailed) ,252 ,310 ,000 ,003

N 100 100 100 100 100

Y5

Pearson Correlation ,554** ,394** ,164 ,290** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,104 ,003

N 100 100 100 100 100

Y6

Pearson Correlation ,374** ,631** ,284** ,118 ,445**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,004 ,242 ,000

N 100 100 100 100 100

Y7

Pearson Correlation ,311** ,306** ,232* ,096 ,139

Sig. (2-tailed) ,002 ,002 ,020 ,343 ,169

N 100 100 100 100 100

Y8

Pearson Correlation ,284** ,197* ,125 ,286** ,099

Sig. (2-tailed) ,004 ,049 ,215 ,004 ,329

N 100 100 100 100 100

Y9

Pearson Correlation ,103 ,237* ,020 ,024 ,056

Sig. (2-tailed) ,306 ,018 ,846 ,813 ,579

N 100 100 100 100 100

Y10

Pearson Correlation ,052 ,006 ,141 ,087 ,048

Sig. (2-tailed) ,610 ,952 ,162 ,390 ,635

N 100 100 100 100 100

PARTISIPASIPOLITIK

Pearson Correlation ,672** ,691** ,564** ,470** ,614**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 100 100 100 100 100

Correlations

Y6 Y7 Y8 Y9 Y10

Y1

Pearson Correlation ,374 ,311** ,284* ,103 ,052**

Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,004 ,306 ,610

N 100 100 100 100 100

Y2

Pearson Correlation ,631** ,306 ,197** ,237 ,006**

Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,049 ,018 ,952

N 100 100 100 100 100

Y3

Pearson Correlation ,284* ,232** ,125 ,020** ,141

Sig. (2-tailed) ,004 ,020 ,215 ,846 ,162

N 100 100 100 100 100

Y4

Pearson Correlation ,118 ,096 ,286** ,024 ,087**

Sig. (2-tailed) ,242 ,343 ,004 ,813 ,390

N 100 100 100 100 100

Y5

Pearson Correlation ,445** ,139** ,099 ,056** ,048

Sig. (2-tailed) ,000 ,169 ,329 ,579 ,635

N 100 100 100 100 100

Y6Pearson Correlation 1** ,440** ,119** ,119 -,041**

Sig. (2-tailed) ,000 ,239 ,239 ,688

8 | P a g e

N 100 100 100 100 100

Y7

Pearson Correlation ,440** 1** ,335* -,022 -,060

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,825 ,551

N 100 100 100 100 100

Y8

Pearson Correlation ,119** ,335* 1 ,091** ,011

Sig. (2-tailed) ,239 ,001 ,370 ,914

N 100 100 100 100 100

Y9

Pearson Correlation ,119 -,022* ,091 1 ,278

Sig. (2-tailed) ,239 ,825 ,370 ,005

N 100 100 100 100 100

Y10

Pearson Correlation -,041 -,060 ,011 ,278 1

Sig. (2-tailed) ,688 ,551 ,914 ,005

N 100 100 100 100 100

PARTISIPASIPOLITIK

Pearson Correlation ,658** ,520** ,462** ,342** ,297**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,003

N 100 100 100 100 100

Correlations

PARTISIPASIPOLITIK

Y1

Pearson Correlation ,672

Sig. (2-tailed) ,000

N 100

Y2

Pearson Correlation ,691**

Sig. (2-tailed) ,000

N 100

Y3

Pearson Correlation ,564*

Sig. (2-tailed) ,000

N 100

Y4

Pearson Correlation ,470

Sig. (2-tailed) ,000

N 100

Y5

Pearson Correlation ,614**

Sig. (2-tailed) ,000

N 100

Y6

Pearson Correlation ,658**

Sig. (2-tailed) ,000

N 100

Y7

Pearson Correlation ,520**

Sig. (2-tailed) ,000

N 100

Y8

Pearson Correlation ,462**

Sig. (2-tailed) ,000

N 100

9 | P a g e

Y9

Pearson Correlation ,342

Sig. (2-tailed) ,000

N 100

Y10

Pearson Correlation ,297

Sig. (2-tailed) ,003

N 100

PARTISIPASIPOLITIK

Pearson Correlation 1**

Sig. (2-tailed)

N 100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

FREQUENCIES VARIABLES=X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9/STATISTICS=MEAN MEDIAN/PIECHART FREQ/ORDER=ANALYSIS.

FrequenciesNotes

Output Created 10-JUL-2015 09:23:54

Comments

Input

Data

D:\OUTPUT MELEK

POLITIK-PARTISIPASI

POLITIK\OUTPUT DATA

1.sav

Active Dataset DataSet0

Filter <none>

Weight <none>

Split File <none>

N of Rows in Working Data

File100

Missing Value Handling

Definition of MissingUser-defined missing values

are treated as missing.

Cases UsedStatistics are based on all

cases with valid data.

Syntax

FREQUENCIES

VARIABLES=X1 X2 X3 X4

X5 X6 X7 X8 X9

/STATISTICS=MEAN

MEDIAN

/PIECHART FREQ

/ORDER=ANALYSIS.

10 | P a g e

ResourcesProcessor Time 00:00:05,60

Elapsed Time 00:00:05,54

[DataSet0] D:\OUTPUT MELEK POLITIK-PARTISIPASI POLITIK\OUTPUT DATA 1.sav

Statistics

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

NValid 100 100 100 100 100 100 100

Missing 0 0 0 0 0 0 0

Mean 3,4200 3,2100 3,6700 3,6500 3,5700 3,4700 3,6700

Median 4,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 3,0000 4,0000

Statistics

X8 X9

NValid 100 100

Missing 0 0

Mean 3,6100 3,6000

Median 4,0000 4,0000

Frequency TableX1

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid

2,00 11 11,0 11,0 11,0

3,00 38 38,0 38,0 49,0

4,00 49 49,0 49,0 98,0

5,00 2 2,0 2,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

X2

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid

2,00 10 10,0 10,0 10,0

3,00 59 59,0 59,0 69,0

4,00 31 31,0 31,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

11 | P a g e

X3

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid

2,00 2 2,0 2,0 2,0

3,00 35 35,0 35,0 37,0

4,00 57 57,0 57,0 94,0

5,00 6 6,0 6,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

X4

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid

3,00 43 43,0 43,0 43,0

4,00 49 49,0 49,0 92,0

5,00 8 8,0 8,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

X5

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid

2,00 3 3,0 3,0 3,0

3,00 37 37,0 37,0 40,0

4,00 60 60,0 60,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

X6

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid

2,00 4 4,0 4,0 4,0

3,00 50 50,0 50,0 54,0

4,00 41 41,0 41,0 95,0

5,00 5 5,0 5,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

X7

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid

2,00 2 2,0 2,0 2,0

3,00 38 38,0 38,0 40,0

4,00 51 51,0 51,0 91,0

5,00 9 9,0 9,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

12 | P a g e

X8

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid

3,00 39 39,0 39,0 39,0

4,00 61 61,0 61,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

X9

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid

2,00 1 1,0 1,0 1,0

3,00 42 42,0 42,0 43,0

4,00 53 53,0 53,0 96,0

5,00 4 4,0 4,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

Pie Chart

13 | P a g e

14 | P a g e

15 | P a g e

16 | P a g e

17 | P a g e

FREQUENCIES VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10/STATISTICS=MEAN MEDIAN/PIECHART FREQ/ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

Notes

Output Created 10-JUL-2015 09:25:24

Comments

Input

Data

D:\OUTPUT MELEK

POLITIK-PARTISIPASI

POLITIK\OUTPUT DATA

1.sav

Active Dataset DataSet0

Filter <none>

Weight <none>

Split File <none>

N of Rows in Working Data

File100

Missing Value Handling

Definition of MissingUser-defined missing values

are treated as missing.

Cases UsedStatistics are based on all

cases with valid data.

Syntax

FREQUENCIES

VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4

Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10

/STATISTICS=MEAN

MEDIAN

/PIECHART FREQ

/ORDER=ANALYSIS.

ResourcesProcessor Time 00:00:06,41

Elapsed Time 00:00:06,37

[DataSet0] D:\OUTPUT MELEK POLITIK-PARTISIPASI POLITIK\OUTPUT DATA 1.sav

Statistics

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7

NValid 100 100 100 100 100 100 100

Missing 0 0 0 0 0 0 0

Mean 3,4000 3,0400 3,3500 3,4900 3,2200 3,0000 3,5100

Median 3,5000 3,0000 3,0000 4,0000 3,0000 3,0000 3,0000

18 | P a g e

Statistics

Y8 Y9 Y10

NValid 100 100 100

Missing 0 0 0

Mean 3,5700 3,4300 3,4300

Median 4,0000 3,0000 3,0000

Frequency TableY1

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid

2,00 13 13,0 13,0 13,0

3,00 37 37,0 37,0 50,0

4,00 47 47,0 47,0 97,0

5,00 3 3,0 3,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

Y2

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid

2,00 18 18,0 18,0 18,0

3,00 60 60,0 60,0 78,0

4,00 22 22,0 22,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

Y3

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid

2,00 13 13,0 13,0 13,0

3,00 45 45,0 45,0 58,0

4,00 36 36,0 36,0 94,0

5,00 6 6,0 6,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

Y4

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid

2,00 6 6,0 6,0 6,0

3,00 40 40,0 40,0 46,0

4,00 53 53,0 53,0 99,0

5,00 1 1,0 1,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

19 | P a g e

Y5

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid

2,00 16 16,0 16,0 16,0

3,00 48 48,0 48,0 64,0

4,00 34 34,0 34,0 98,0

5,00 2 2,0 2,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

Y6

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid

2,00 21 21,0 21,0 21,0

3,00 60 60,0 60,0 81,0

4,00 17 17,0 17,0 98,0

5,00 2 2,0 2,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

Y7

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid

2,00 4 4,0 4,0 4,0

3,00 47 47,0 47,0 51,0

4,00 43 43,0 43,0 94,0

5,00 6 6,0 6,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

Y8

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid

2,00 6 6,0 6,0 6,0

3,00 32 32,0 32,0 38,0

4,00 61 61,0 61,0 99,0

5,00 1 1,0 1,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

20 | P a g e

Y9

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid

2,00 3 3,0 3,0 3,0

3,00 55 55,0 55,0 58,0

4,00 38 38,0 38,0 96,0

5,00 4 4,0 4,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

Y10

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid

2,00 9 9,0 9,0 9,0

3,00 44 44,0 44,0 53,0

4,00 42 42,0 42,0 95,0

5,00 5 5,0 5,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

Pie Chart

21 | P a g e

22 | P a g e

23 | P a g e

24 | P a g e

25 | P a g e

DATASET ACTIVATE DataSet1.NONPAR CORR

/VARIABLES=MELEKPOLITIK PARTISIPASIPOLITIK/PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG/MISSING=PAIRWISE.

Nonparametric Correlations

Notes

Output Created 10-JUL-2015 09:27:21

Comments

Input

Active Dataset DataSet1

Filter <none>

Weight <none>

Split File <none>

N of Rows in Working Data

File100

Missing Value Handling

Definition of MissingUser-defined missing values

are treated as missing.

Cases Used

Statistics for each pair of

variables are based on all

the cases with valid data for

that pair.

26 | P a g e

Syntax

NONPAR CORR

/VARIABLES=MELEKPOLIT

IK PARTISIPASIPOLITIK

/PRINT=SPEARMAN

TWOTAIL NOSIG

/MISSING=PAIRWISE.

Resources

Processor Time 00:00:00,02

Elapsed Time 00:00:00,02

Number of Cases Allowed 174762 casesa

a. Based on availability of workspace memory

[DataSet1]

Correlations

MELEKPOLITIK PARTISIPASIP

OLITIK

Spearman's rho

MELEKPOLITIK

Correlation Coefficient 1,000 ,976**

Sig. (2-tailed) . ,000

N 100 100

PARTISIPASIPOLITIK

Correlation Coefficient ,976** 1,000

Sig. (2-tailed) ,000 .

N 100 100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

DATASET ACTIVATE DataSet0.REGRESSION

/MISSING LISTWISE/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)/NOORIGIN/DEPENDENT PARTISIPASIPOLITIK/METHOD=ENTER MELEKPOLITIK.

RegressionNotes

Output Created 10-JUL-2015 09:29:05

Comments

Input Data

D:\OUTPUT MELEK

POLITIK-PARTISIPASI

POLITIK\OUTPUT DATA

1.sav

27 | P a g e

Active Dataset DataSet0

Filter <none>

Weight <none>

Split File <none>

N of Rows in Working Data

File100

Missing Value Handling

Definition of MissingUser-defined missing values

are treated as missing.

Cases Used

Statistics are based on

cases with no missing values

for any variable used.

Syntax

REGRESSION

/MISSING LISTWISE

/STATISTICS COEFF

OUTS R ANOVA

/CRITERIA=PIN(.05)

POUT(.10)

/NOORIGIN

/DEPENDENT

PARTISIPASIPOLITIK

/METHOD=ENTER

MELEKPOLITIK.

Resources

Processor Time 00:00:00,08

Elapsed Time 00:00:00,09

Memory Required 1740 bytes

Additional Memory Required

for Residual Plots0 bytes

[DataSet0] D:\OUTPUT MELEK POLITIK-PARTISIPASI POLITIK\OUTPUT DATA 1.sav

Variables Entered/Removeda

Model Variables

Entered

Variables

Removed

Method

1MELEKPOLITIKb . Enter

a. Dependent Variable: PARTISIPASIPOLITIK

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 ,294a ,086 ,077 ,35037

a. Predictors: (Constant), MELEKPOLITIK

28 | P a g e

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1

Regression 1,136 1 1,136 9,257 ,003b

Residual 12,030 98 ,123

Total 13,166 99

a. Dependent Variable: PARTISIPASIPOLITIK

b. Predictors: (Constant), MELEKPOLITIK

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1(Constant) 2,190 ,381 5,746 ,000

MELEKPOLITIK ,326 ,107 ,294 3,043 ,003

a. Dependent Variable: PARTISIPASIPOLITIK

SAVE OUTFILE='D:\OUTPUT MELEK POLITIK-PARTISIPASI POLITIK\OUTPUT DATA1.sav'

/COMPRESSED.