22
1 PARTISIPASI POLITIK PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2012 (Studi Kasus Pedagang Akau Potong Lembu) NASKAH PUBLIKASI Oleh : SAGITO PERDANA PUTRA NIM : 080565201042 PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI TANJUNGPINANG 2015

PARTISIPASI POLITIK PEDAGANG KAKI LIMA DALAM …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · terhadap partisipasi politik masyarakat ... Partisipasi politik

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PARTISIPASI POLITIK PEDAGANG KAKI LIMA DALAM …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · terhadap partisipasi politik masyarakat ... Partisipasi politik

1

PARTISIPASI POLITIK PEDAGANG KAKI LIMA

DALAM PEMILIHAN WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2012

(Studi Kasus Pedagang Akau Potong Lembu)

NASKAH PUBLIKASI

Oleh :

SAGITO PERDANA PUTRA

NIM : 080565201042

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI

TANJUNGPINANG

2015

Page 2: PARTISIPASI POLITIK PEDAGANG KAKI LIMA DALAM …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · terhadap partisipasi politik masyarakat ... Partisipasi politik

2

PARTISIPASI POLITIK PEDAGANG KAKI LIMA

DALAM PEMILIHAN WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2012

(Studi Kasus Pedagang Akau Potong Lembu)

SAGITO PERDANA PUTRA

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH

A B S T R A K

Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang, untuk

ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan cara memilih pemimpin

secara langsung ataupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Partisipasi Politik senantiasa mengacu pada semua bentuk kegiatan yang

dilakukan dengan cara terorganisir maupun tidak, yang ditujukan untuk

mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik dinilai secara berbeda-

beda di dalam masyarakat yang berbeda-beda. pengaruh dari status sosial ekonomi

terhadap partisipasi politik masyarakat dipengaruhi itu lebih kepada kualitas

partisipasi masyarakat dalam keikutsertaannya berpolitik, dengan kata lain dapat

dikatakan status sosial ekonomi akan mengkotakkan masyarakat kedalam niat atau

motivasi apa yang menimbulkan masyarakat untuk berpolitik.

Tujuan penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui partisipasi politik

pedagang kaki lima dalam pemilihan Walikota Tanjungpinang Tahun 2012.

Operasionalisasi konsep pada penelitian ini mengacu kepada pendapat Dedi

Irawan (dalam Efriza: 2012: 178). Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis

penelitian Deskriptif Kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis

data deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Partisipasi Politik

Pedagang Kaki Lima Dalam Pemilihan Walikota Tanjungpinang Tahun 2012

Studi kasus Pedagang Kakilima di Akau Potong Lembu sudah berjalan dengan

baik, hal ini dilihat dari para pedagang pada umumnya datang ke TPS dan

sebagian pedagang ada yang menjadi panitia dalam pemungutan suara. Pedagang

akau potong lembu ada yang mengikuti kegiatan politik yang diadakan kecuali

pada malam hari dimana para pedagang memulai akftifitas dagang

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pedagang Kaki Lima

Page 3: PARTISIPASI POLITIK PEDAGANG KAKI LIMA DALAM …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · terhadap partisipasi politik masyarakat ... Partisipasi politik

3

A B S T R A C T

Political participation is the activity of a person or group of people, to

participate actively in political life, namely by choosing leaders directly or

indirectly, influence government policy. Political Participation always refers to

all forms of activities carried out by means of an organized or not, are intended to

influence government policy. Political participation assessed differently in

different societies. the influence of socioeconomic status on the political

participation of society influenced more on the quality of people's participation in

political participation, in other words it can be said to be squaring the socio-

economic status of society into what intentions or motivations that cause people to

engage in politics.

The purpose of this study in order to ascertain the political participation

of street vendors in the election of Mayor Tanjungpinang 2012.

Operationalization of the concept in this study refers to the opinion of Dedi

Irawan (in Efriza: 2012: 178). In this study, the authors use a type of qualitative

descriptive study. Informants in this study amounted to 7 people. Data analysis

techniques used in this research is descriptive qualitative data analysis

techniques.

From the results it can be concluded that the Political Participation Street

Vendor In The 2012 Election Tanjungpinang Mayor street merchants case study

in akau Cut Ox has been going well, it is seen from the merchants in general come

to the polling station and there are some traders who became committee in voting.

Traders akau cut ox there who follow political events held except at night when

traders start trading akftifitas

Keywords: Political Participation, Street Vendors

Page 4: PARTISIPASI POLITIK PEDAGANG KAKI LIMA DALAM …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · terhadap partisipasi politik masyarakat ... Partisipasi politik

4

PARTISIPASI POLITIK PEDAGANG KAKI LIMA

DALAM PEMILIHAN WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2012

(Studi Kasus Pedagang Akau Potong Lembu)

A. Latar Belakang

Partisipasi pada dasarnya merupakan kegiatan warga negara dalam rangka ikut

serta menentukan berbagai macam kepentingan hidupnya dalam ruang lingkup

dan konteks masyarakat atau negara itu sendiri. Dalam sistem negara demokratis,

partisipasi politik merupakan elemen yang penting. Hal ini didasari oleh

keyakinan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui

kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan kolektif.

Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik didorong oleh

keyakinan bahwa melalui kegiatan itu kepentingan mereka akan tersalur atau

sekurangnya diperhatikan dan sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan yang

berwenang yang diwujudkan dalam sebuah keputusan. Partisipasi politik

merupakan aspek yang sangat penting dan merupakan ciri khas adanya

modernisasi politik. Masing-masing masyarakat memiliki tingkat partisipasi

politik yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu (a) apatis,

artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik, (b)

spektator, artinya orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam

pemilihan umum, (c) gladiator, yakni mereka yang secara aktif terlibat dalam

proses politik, seperti aktivis partai, pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat,

dan (d) pengritik, yaitu partisipasi dalam bentuk non-konvensional. Ini adalah

kontras dengan pertama. (Milbrarth dan Goel:1997)

Page 5: PARTISIPASI POLITIK PEDAGANG KAKI LIMA DALAM …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · terhadap partisipasi politik masyarakat ... Partisipasi politik

5

Tingkat partisipasi seseorang itu tentunya memang berbeda-beda dari

masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya hal ini terjadi karena

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: faktor sosial ekonomi, komunikasi

politik, tingkat kesadaran politik,tingkat pengetahuan masyarakat terhadap proses

pengambilan keputusan, kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik,

lingkungan, dan nilai budaya. Namun dalam penelitian yang akan dilakukan,

penulis hanya akan membahas partisipasi politik dari segi faktor tingkat status

sosial ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan karena tingkat partisipasi politik

masyarakat memiliki hubungan yang erat terhadap tingkat status sosial

ekonominya, semakin tinggi tingkat status sosial seseorang maka akan

memungkinkan tingkat partisipasi politik yang tinggi pula.

Masyarakat modern memiliki tingkat-tingkat partisipasi politik yang lebih

tinggi dibandingkan dengan masyarakat tradisional, hal ini disebabkan karena

adanya perbedaan-perbedaan dalam struktur status sosial dari masyarakat tersebut.

Adanya pembangunan sosio-ekonomi suatu masyarakat akan mengakibatkan

kenaikan yang cukup linear dalam tingkat status masyarakat itu dan suatu

perubahan yang curvilinear dalam pemerataan statusnya. (Hunington dan Nelson:

1990: 108)

Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang,

untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan cara memilih

pemimpin secara langsung ataupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan

pemerintah. Partisipasi Politik senantiasa mengacu pada semua bentuk kegiatan

yang dilakukan dengan cara terorganisir maupun tidak, yang ditujukan untuk

Page 6: PARTISIPASI POLITIK PEDAGANG KAKI LIMA DALAM …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · terhadap partisipasi politik masyarakat ... Partisipasi politik

6

mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik dinilai secara berbeda-

beda di dalam masyarakat yang berbeda-beda. pengaruh dari status sosial ekonomi

terhadap partisipasi politik masyarakat dipengaruhi itu lebih kepada kualitas

partisipasi masyarakat dalam keikutsertaannya berpolitik, dengan kata lain dapat

dikatakan status sosial ekonomi akan mengkotakkan masyarakat kedalam niat atau

motivasi apa yang menimbulkan masyarakat untuk berpolitik

Dengan keadaan ekonomi yang begitu susah, didukung lagi dengan

keadaan politik dan pemerintahan yang dianggap sebagian orang kapitalis ini,

maka masyarakat miskin beranggapan apakah mereka masih punya harapan untuk

meminta perlindungan dan penghidupan yang lebih layak kepada pemerintah

(policy makers) dengan ikut aktif berpartisipasi untuk mengisi ruang publik yang

terbuka.orang-orang miskin biasanya tidak begitu antusias dalam berpartisipasi

politik. Hal ini disebabkan karena karena ketidaktahuan mereka rakyat miskin

tidak memiliki sumber-sumber daya untuk berpartisipasi secara aktif dan efektif,

informasi yang kurang memadai, tidak memiliki kontak-kontak yang tepat dan

seringkali juga waktu. bagi kebanyakan orang miskin dalam kondisi-kondisi yang

paling lazim, partisipasi politik, baik dulu maupun sekarang secara objektif

merupakan suatu cara yang sulit dan mungkin tidak efektif untuk menanggulangi

masalah-masalah mereka. hanya sebagian kecil saja dari orang-orang yang

berpenghasilan dan berpendidikan rendah yang mempunyai minat dalam politik

dan menganggap politik relevan dengan urusan mereka dan mereka juga merasa

bisa ikut mempengaruhi pemerintah. (Hunington, 1990).

Page 7: PARTISIPASI POLITIK PEDAGANG KAKI LIMA DALAM …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · terhadap partisipasi politik masyarakat ... Partisipasi politik

7

Adapun susunan masyarakat pada umumnya dibagi dalam tiga

kelompok yaitu: tingkat tinggi, tingkat sedang, dan tingkat rendah. Adanya

pembagian susunan kelompok tersebut dinilai dari status sosial masyarakat

tersebut. Adapun status sosial itu pada umumnya dinilai dari tingkat pendidikan,

besarnya jumlah pendapatan dan jenis pekerjaan seseorang dalam ruang lingkup

masyarakat tersebut. Faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi

dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Dalam studinya ia juga

mengemukakan bahwa status sosial ekonomi yang rendah menyebabkan

seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik, dan orang yang bersangkutan

pun akan menjadi apatis. Hal ini tidak terjadi dengan orang yang memiliki

kemapanan ekonomi. (Maran: 2007: 156)

Karakteristik masyarakat kota Tanjungpinang berbeda-beda hal ini

disebabkan masyarakatnya yang heterogen berbagai macam suku dan budaya ada

dikota ini, sebagai ibu kota provinsi yang tergolong baru , banyak masyarakat dari

berbagai daerah berbondong-bondong datang ke kota ini dengan tujuan untuk

meningkatkan taraf kehidupan ekonomi mereka masing-masing. Ada sebagian

mereka yang mencoba peruntungan dibidang pemerintahan (menjadi PNS), dan

sebagian dari mereka berdagang baik yang menyewa toko maupun memamfaatkan

fasiltas umum seperti trotoar dan taman kota dengan istilah pedagang kaki lima.

Berikut jumlah pedagang kaki lima yang ada di wilayah Kota Tanjungpinang,

yang terdata oleh BUMD Kota Tanjungpinang yaitu PT Tanjungpinang Makmur

Bersama. Adapun data yang diperoleh sebagai berikut:

Page 8: PARTISIPASI POLITIK PEDAGANG KAKI LIMA DALAM …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · terhadap partisipasi politik masyarakat ... Partisipasi politik

8

Tabel 1.1

Jumlah Pedagang Kaki Lima

NO Lokasi Jenis makanan Jumlah

1 Akau Potong Lembu Makanan 64

Minuman 36

2 Melayu Square Makanan 20

Minuman 2

3 Ocean Corner Makanan 3

Minuman 2

4 Lapak Melayu Square Souvenir 1

Permainan 3

Baju 1

Jam tangan 1

Tas 1

Sendal 1

Parfum 1

Aksesoris 1

Jumlah 137

Sumber : BUMD PT Tanjungpinang Makmur Bersama, 2014

Fenomena pedagang kaki lima yang ada di kota tanjungpinang ini hampir

sama dengan apa yang terjadi dikota-kota lain, salah satunya yakni selalu

berurusan dengan pemerintahan , mereka yang berjualan di kaki lima sering kali

mendapat perlakuan yang kurang baik dari pemerintahan yakni penggusuran

dengan alasan mengganggu ketetraman dan keindahan kota. Dalam melaksanakan

aktivitasnya ini pada dasarnya PKL Kota Tanjungpinang memiliki unsur

kreativitas yang terlihat pada pemilihan lokasi, penentuan waktu dagang serta

penyediaan kualitas dan variasi barang dagangan yang dijajakan. Selain itu,

mereka juga kreatif dalam menciptakan jaringan usaha, menarik pembeli,

mendekati pelanggan, dan memuaskan pelanggan dengan harga yang murah serta

kualitas barang yang tidak begitu mengecewakan. Dengan demikian pada

dasarnya PKL berjasa terutama bagi masyarakat perkotaan menengah ke bawah,

antara lain dalam mendistribusikan barang dan jasa dengan harga terjangkau.

Page 9: PARTISIPASI POLITIK PEDAGANG KAKI LIMA DALAM …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · terhadap partisipasi politik masyarakat ... Partisipasi politik

9

Selain unsur kreativitas tersebut, dimensi kerakyatan juga tercermin dalam

aktivitas PKL ini.

Permasalahan-permasalahan yang menimpa PKL dan masyarakat golongan

menegah kebawah ini menimbulkan rasa ketidak percayaan masyarakat terhadap

pemerintahan, kesenjangan antara simiskin dan sikaya sering kali terjadi dan

pandangan miris terhadap pemerintahan, sering kali terdengar hal ini

mempengaruhi sekali terhadap partisipasi politik masyarakat yang terjadi dikota

tanjungpinang ini.

Dari data yang diperoleh melalui KPU golput tertinggi ada di daerah

Tanjung Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk

melakukan sebuah penelitian dengan judul “ Partisipasi Politik Pedagang Kaki

Lima Dalam Pemilihan Walikota Tanjungpinang Tahun 2012 Studi kasus

Pedagang Kakilima di Akau Potong Lembu”. Yang mana dalam penulisan ini

penulis menitik beratkan pada Partisipasi politik pedagang kakilima dalam

pemilihan Walikota.

B. Landasan Teoritis

Kekuasaan yang telah di dapat oleh partai politik akan mampu bertahan

lama apabila mendapat dukungan dari masyarakat. untuk dapat meraih dukungan

serta simpati masyarakat maka partai politik harus dapat melaksanakan fungsi-

fungsinya. Selain fungsi utamanya mencari dan mempertahankan kekuasaan partai

politik juga memiliki fungsi lainnya salah satu diantaranya adalah fungsi

partisipasi politik. Fungsi partisipasi politik merupakan fungsi yang penting

Page 10: PARTISIPASI POLITIK PEDAGANG KAKI LIMA DALAM …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · terhadap partisipasi politik masyarakat ... Partisipasi politik

10

dilaksanakan karena hal tersebut merupakan wadah bagi masyarakat untuk dapat

berperan aktif di dalam proses-proses politik.

Partisipasi politik merupakan salah satu fungsi penting yang harus

dilaksanakan oleh partai politik karena melalu fungsi partisipasi politik

masyarakat dapat berperan aktif di dalam proses-proses politik. Menurut Ramlan

Surbakti dalam bukunya yang berjudul “Memahami Ilmu Politik” menyebutkan

bahwa “Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam

mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam

ikut menentukan pemimpin pemerintahan” (Surbakti, 2006:118). Berdasarkan

pendapat tersebut dapat kita pahami partisipasi politik adalah suatu keterlibatan

atau peran serta masyarakat selaku warga negara dalam proses-proses politik.

Menurut Budiardjo (2004:65) menyebutkan bahwa: “Partisipasi politik di

sini kita artikan sebagai macam kegiatan seperti membuat keputusan yang

mengikat, mempengaruhi keputusan, mempengaruhi cara pembuatan keputusan,

menentukan orang yang membuat keputusan, mengumpilkan informasi untuk

pembuatan keputusan, mentaati keputusan serta menghambat keputusan yang

mengikat masyarakatsecara keseluruhan”.

Berdasarkan definisi di atas dapat kita pahami bahwa partisipasi politik

mencakup segala macam aktifitas politik. Aktifitas politik tersebut mulai dari

mempengaruhi sebuah keputusan atau kebijakan, memilih atau menentukan orang

yang membuat kebijakan sampai pada menghamba atau menentang kebijakan.

Partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat bermacam-macam

sesuai dengan besar kecilnya keterlibatan seseorang dalam proses politik.

Page 11: PARTISIPASI POLITIK PEDAGANG KAKI LIMA DALAM …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · terhadap partisipasi politik masyarakat ... Partisipasi politik

11

Keterlibatan masyarakat di dalam proses politik dibagi ke dalam bentuk-bentuk

partisipasi politik yang di kemukakan oleh Rush dan Althoff (2003;122) sebagai

berikut:

1. Menduduki jabatan politik atau administratif

2. Mencari jabatan politik atau administratif

3. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik

4. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik

5. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (quasi political)

6. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (quasi political)

7. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya

8. Partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam politik

9. Voting (pemberian suara).

Pada puncak hierarki terdapat orang-orang yang menduduki berbagai

macam jabatan dalam system politik, baik pemegang berbagai jabatan politik

maupun anggota-anggota birokrasi pada berbagai tingkatan. Mereka itu dibedakan

dari pertisipasi-partisipasi politik lainnya, bahwa pada berbagai taraf mereka

berkepentingan dengan pelaksanaan kekuasaan politik yang formal. Pemegang

jabatan politik atau administratif merupakan tempat penyimpan (gudang)

kekuasaan yang formal. Setiap pertimbangan dari para pemegang jabatan juga

harus mengandung pertimbangan dari orang-orang yang berhasrat dan mencari

jabatan kantor yang bersangkutan.

Bentuk partisipasi politik di bawah para pemegang atau pencari jabatan di

dalam system politik, terdapat mereka yang menjadi anggota dari berbagai tipe

Page 12: PARTISIPASI POLITIK PEDAGANG KAKI LIMA DALAM …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · terhadap partisipasi politik masyarakat ... Partisipasi politik

12

organisasi politik atau semu-politik. Hal ini mencakup semua tipe partai politik

dan kelompok kepentungan. Dari sudut pandang sistem politik, partai politik dan

kelompok kepentingan dapat dinyatakan sebagai agen-agen mobilisasi politik,

yaitu suatu organisasi, melalui mana anggota masyarakat dapat berpartisipasi

dalam kegiatan politik yang meliputi usaha mempertahankan gagasan posisi,

situasi, orang atau kelompok-kelompok tertentu, melalui sistem politik yang

bersangkutan.

Partisipasi dalam partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan

dapat mengambil bentuk yang aktif atau yang pasif, tersusun mulai dari

menduduki jabatan dalam organisasi sedemikian rupa, sampai kepada

memberikan dukungan keuangan dengan jalan membayar sumbangan atau iuran

keanggotaan. Tidak ada perbedaan yang tajam di antara keanggotaan yang aktif,

dan orang boleh bergerak dari yang satu kepada yang lain sesuai dengan keadaan.

Tingkat partisipasi politik berikutnya di bawah keanggotaan suatu

organisasi politik dan semu politik yang aktif sampai dengan keanggotaan pasif,

terdapat partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya. Karena

berbagai macam alasan, individu mungkin tidak termasuk dalam suatu organisasi

politik atau semu politik, tetapi mereka dapat dibujuk untuk berpartisipasi dalam

suatu bentuk rapat umum atau demonstrasi. Bentuk partisipasi ini dapat bersifat

spontan, akan tetapi jauh lebih besar kemungkinannya partisipasi tersebut telah

diorganisir oleh partai-partai politik atau kelompok kepentingan sebagai bagian

dari kegiatan politik mereka. Kegiatan-kegiatan ini sifatnya adalah sementara, dan

Page 13: PARTISIPASI POLITIK PEDAGANG KAKI LIMA DALAM …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · terhadap partisipasi politik masyarakat ... Partisipasi politik

13

bahkan tidak memiliki sifat kesinambungan dari keterlibatan minimal pada

keanggotaan organisasi politik atau organisasi semu politik.

Bentuk partisipasi politik yang sebentar-sebentar adalah bentuk diskusi

informal oleh individu-individu dalam keluarga mereka masing-masing, di

tempat-tempat bekerja atau di antara sahabat-sahabat. Jelas bahwa peristiwa

diskusi semacam itu bervariasi baik di antara individu maupun dalam relasinya

dengan peristiwwa diskusi tadi. Mungkin terdapat lebih banyak diskusi selama

masa kampanye pemilihan umum, atau pada waktu-waktu krisis politik,

sedangkan diskusi dapat dirintangi atau didukung oleh sikap kekeluargaan, teman

sekerja atau sahabat.

Diskusi politik informal merupakan bentuk dari partisipasi politk yang

berada pada tingkatan kedelapan pada hirarki partisipasi politik, akan tetapi ada

beberapa orang yang mungkin tidak mau berdiskusi politik dengan siapapun;

namun demikian dia memiliki sedikit minat dalam soal-soal politik, dan

mempertahankan minat tersebut lewat media massa. Mereka akan mampu

mendapatkan informasi untuk diri sendiri tentang apa yang sedang terjadi, dan

memberikan pendapat tentang jalannya peristiwa; akan tetapi mereka cenderung

untuk membatasi partisipasi mereka terhadap hal tadi; dan mungkin juga

membatasi terhadap pemberian suara. Kegiatan pemberian suara dapat dianggap

sebagai bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil, karena hal itu menuntut

suatu keterlibatan minimal, yang akan berhenti jika pemberian suara telah

terlaksana.

Page 14: PARTISIPASI POLITIK PEDAGANG KAKI LIMA DALAM …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · terhadap partisipasi politik masyarakat ... Partisipasi politik

14

Bentuk partisipasi politik juga dapat dibedakan ke dalam dua bentuk

seperti yang dikemukakan oleh Budiardjo (2004: 77) yaitu:

a. Partisipasi politik yang melembaga (routine political participation),

dan

b. Partisipasi politik yang tidak melembaga (non routine political

participation).

Perbedaan yang nyata dari kedua bentuk partisipasi politik di atas adalah,

partisipasi routine (melembaga) adalah partisipasi politikyang dianjurkan dan

secara formal di perbolehkan oleh penguasa, sedangkan tidak melembaga (non

routine) kegiatan yang tidak dianjurkan atau dilarang oleh penguasa. contoh :

- Partisipasi politik yang melembaga adalah ikut dalam pemilihan umum,

kegiatan seminar, diskusi serta kegiatan-kegiatan yang secara formal

diperbolehkan oleh penguasa.

- Partisipasi yang tidak melembaga adalah aksii misalnya demontrasi,

mogok, protes dan lain-lain.

Pada kebanyakan negara baru kegiatan partisipasi politik yang tidak melembaga

ini biasanya dilarang karena dianggap menggangu stabilitas nasional, yang

berakibat mengganggu kelancara pembangunan ekonomi negara tersebut. Di

negara barat sebaliknya kegiatan yang tidak melembaga dalam batas tertentu

dibolehkan, misalnya demonstrasi yang tertib, proses yang terarah dan lain-lain.

Partisipasi politik bias juga dibedakan menurut penerimaan dari

masyarakatnya. Nelson dalam buku “No Easy Choice” yang dikutip oleh Miriam

Page 15: PARTISIPASI POLITIK PEDAGANG KAKI LIMA DALAM …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · terhadap partisipasi politik masyarakat ... Partisipasi politik

15

Budiardjo dkk. membedakan antara partisipasi yang bersifat otonom dan

partisipasi yang dimobilisasi. Perbedaan antara keduanya terletak pada apakah

partisipasi tersebut bersifat sukarela atau inisiatif masyarakat, atau partisipasi

tersebut diarahkan oleh pemerintah. Apabila partisipasi tersebut dari inisiatif

masyarakat dan bersifat sukarela bisa disebut partisipasi otonom, sedangkan

apabila diarahkan dari atas terkadang ada unsur tekanan, partisipasi ini dinamakan

partisipasi yang dimobilisasi.

Dalam rangka penyaluran partisipasi politik tersebut di atas, partai politik

sebagai suatu organisasi maupun sebagai suatu lembaga kemasyarakatan

berfungsi sebagai sarana atau media untuk penyaluran partisipasi politik

masyarakat tersebut. Penyalur aspirasi di sini diartikan dalam arti menjadi wadah

penampungan yang keikut sertaan masyarakat dalam masalah politik. Pengertian

yang lebih luas keikut sertaan masyarakat dalam penentuan kebijakan bernegara

melalui pembuatan keputusan politik.

Hubungan antara partai politik dengan partisipasi politik masyarakat

terletak pada kemampuan mereka untuk menjadi tempat atau wadah penampungan

aspirasi masyarakat. Penampungan ini dilakukan melalui wakil mereka yang

dipilih melalui pemilihan umum yang dilakukan secara bebas dan rahasia dalam

jangka waktu tertentu.

Michael Rush dan Philip althoff (dalam Rafael Raga Maran, 2007 : 147),

partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik. Namun kiranya

perlu juga dicatat bahwa partisipasi politik pun berpengaruh terhadap sosialisasi

politik. Tanpa partisipasi politik, sosialisasi politik tidak dapat berjalan. Partisipasi

Page 16: PARTISIPASI POLITIK PEDAGANG KAKI LIMA DALAM …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · terhadap partisipasi politik masyarakat ... Partisipasi politik

16

juga dapat dijelaskan sebagai usaha terorganisir oleh para warga Negara untuk

memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya

kebijaksanaan umum.

Partisipasi adalah penyetaraan mental dan emosi dalam situasi kelompok

yang mendorong mereka untuk mengembangkan daya pikir dan perasaan mereka

bagi tercapainya tujuan-tujuan, bersama tanggung jawab terhadap tujuan tersebut.

(Moelyarto Tjokrowinoto 1974:37 dikutip dalam slideshare.net/kangkumis/teori-

partisipasi).

Miriam Budiharjo (dalam Efriza, 2012:156), Partisipasi politik adalah

kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam

kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin Negara dan secara

langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public

policy). Kegiatan ini mencakup kegiatan memberi suara dalam pemilu,

menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying

dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau

salah satu gerakan social dengan direct action-nya,dan sebagainya.

Partisipasi dan pelaksanaan suatu kegiatan tidak terlepas dari tujuan-tujuan

yang ingin dicapai. Tujuan yang akan dicapai harus ada dukungan serta

keikutsertaan dari setiap anggotanya baik secara mental maupun secara

emosional. Salah satu bentuk partisipasi adalah partisipasi yang terkait dengan

politik salah satunya terkait hak-hak dan berperan langsung atau ikut terlibat

dalam kegiatan politik. Seperti dalam pemilihan umum atau keikutsertaan dalam

keanggotaan partai politik untuk menyalurkan aspirasi politik.

Page 17: PARTISIPASI POLITIK PEDAGANG KAKI LIMA DALAM …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · terhadap partisipasi politik masyarakat ... Partisipasi politik

17

Samuel Hutington (dalam A.Rahman H.I, 2007:285), Partisipasi politik

adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif

dalam kehidupan politik seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya

mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Bolgherini yang dikutip oleh Seta Basri dalam Blognya (2009:2), partisipasi

politik " ... a series of activities related to political life, aimed at influencing

public decisions in a more or less direct way—legal, conventional, pacific, or

contentious.” Bagi Bolgherini, partisipasi politik adalah segala aktivitas yang

berkaitan dengan kehidupan politik, yang ditujukan untuk memengaruhi

pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara

legal, konvensional, damai, ataupun memaksa.

Dari beberapa pernyatan dan definisi tentang partisipasi politik yang

disampaikan diatas terlihat jelas semua kegiatan yang berkaitan dengan partisipasi

terhadap kegiatan politik yang dilaksanakan terkait dengan mencapai suatu tujuan

untuk memberikan hasil dan keputusan politik dan dapat menentukan serta

mengambil langkah kebijakan selanjutnya.

Adapun dimensi partisipasi yang dapat mempengaruhi partisipasi politik

masyarakat dalam pemilihan umum seperti yang dikemukakan oleh James

Rosenau yang dikutif dalam bukunya Jalaluddin Rakhmat yang berjudul

Komunikasi Politik Khalayak dan Efek antara lain:

(1) Gaya partisipasi

(2) Motif partisipasi

(3) Konsekuensi partisipasi seorang dalam politik ( Rakhmat: 2000:127)

Page 18: PARTISIPASI POLITIK PEDAGANG KAKI LIMA DALAM …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · terhadap partisipasi politik masyarakat ... Partisipasi politik

18

C. Hasil Penelitian

1. Masih terdapat pedagang yang tidak terlalu antusias dalam memberikan

suaranya hal ini dikarenakan para pedagang kedepannya juga nanti tidak

akan memiliki efek yang dan akan selamanya menjadi pedagang. Hal ini

menunjukkan bahwa masih terdapat pedagang yang tidak antusias dengan

adanya pemilihan kepala daerah dimana pandangan masyarakat dalam

penelitian ini bahwa kedepannya tidak akan memberikan dampak apa-apa

terhadap mereka secara individual.

2. Masing-masing pedagang memiliki calon Walikota dan Wakil Walikota

yang berbeda. Perbedaan dukungan dari pedagang dapat kita pahami

bahwa tidak semua pedagang mendungkung calon yang sama, masing-

masing mereka memiliki pendapat dan dukungan masing-masing. Hal ini

menunjukkan bahwa pedagang kaki lima pada umumnya memiliki

dukungan terhadap pilihannya masing-masing.

3. Diskusi politik yang dilakukan tidak pernah diikuti oleh para pedagang

kaki lima pada akau potong lembu Tanjungpinang dimana selain mereka

disibukkan dengan kegiatan dagang, para pedagang tersebut juga jarang

sekali mengetahui tentang adanya kegiatan diskusi politik tersebut. Hal ini

menunjukkan para pedagang tidak terlalu antusias untuk mengikuti

kegiatan kegiatan yang mengganggu jam kerja para pedagang.

4. Pedagang akau potong lembu ada yang mengikuti kegiatan politik yang

diadakan kecuali pada malam hari dimana para pedagang memulai

akftifitas dagang. Bentuk partisipasi politik pedagang kaki lima dalam

Page 19: PARTISIPASI POLITIK PEDAGANG KAKI LIMA DALAM …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · terhadap partisipasi politik masyarakat ... Partisipasi politik

19

pemilihan Kepala Daerah Kota Tanjungpinang terdapat mereka yang

menjadi anggota dari berbagai tipe organisasi politik atau partai politik

pengusung calon kepala daerah.

5. Komunikasi politik sudah dilakukan oleh calon Walikota Tanjungpinang

dengan berbagai cara. Hal ini menunjukkan komunikasi politik kepada

masyarakat sudah berjalan dengan baik dimana para pedagang juga sudah

ada yang mengikuti kegiatan politik yang diadakan serta ada dari

pedagang sudah mengikuti untuk menjadi tim sukses dari pasangan calon.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian pada Bab sebelumnya maka dapat diambil

kesimpulan bahwa Partisipasi Politik Pedagang Kaki Lima Dalam

Pemilihan Walikota Tanjungpinang Tahun 2012 Studi kasus Pedagang

Kakilima di Akau Potong Lembu belum berjalan dengan baik. Masih

terdapat pedagang yang tidak terlalu antusias dalam memberikan suaranya

hal ini dikarenakan para pedagang kedepannya juga nanti tidak akan

memiliki efek yang dan akan selamanya menjadi pedagang. Diskusi politik

yang dilakukan tidak pernah diikuti oleh para pedagang kaki lima pada

akau potong lembu Tanjungpinang dimana selain mereka disibukkan

dengan kegiatan dagang, para pedagang tersebut juga jarang sekali

mengetahui tentang adanya kegiatan diskusi politik tersebut

Page 20: PARTISIPASI POLITIK PEDAGANG KAKI LIMA DALAM …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · terhadap partisipasi politik masyarakat ... Partisipasi politik

20

2. Saran

1. Diharapkan kepada seluruh pedagang akau potong lembu untuk

kedepannya baik itu pemilihan kepala daerah maupun calon legislatif

dapat berpartisipasi dengan memberikan suaranya kepada calon kepala

daerah yang akan memimpin daerah.

2. Diharapkan kepada para pedagang untuk dapat mengikuti diskusi politik

yang dilaksanakan agar dapat membekali masyarakat dalam menentukan

pilihannya.

Page 21: PARTISIPASI POLITIK PEDAGANG KAKI LIMA DALAM …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · terhadap partisipasi politik masyarakat ... Partisipasi politik

21

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2006.Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.

Jakarta, Rineka

Efriza.2012.Political ExsploreSebuahKajianIlmuPolitik.Bandung, Alfabeta

Duverger, Maurice. 2003. Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan,

Jakarta: Bina Aksara.

Eko, Sutoro. 2001. Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Politik Pemberdayaan.

Riau: Seminar Internasional Ke Dua.

H.I, A.Rahman. 2007. Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta, Graha Ilmu

Raga Maran, Rafael. 2007. Pengantar SosiologiPolitik. Jakarta, RinekaCipta.

Rasyid, Rias. 2000. Pokok-Pokok Pemerintahan. PT Raja Grafindo Persada :

Jakarta

Rush, Michael dan Phillip Althof. 2002. Pengantar SosiologiPolitik. Jakarta, Raja

GrafindoPersada

Surbakti, Ramlan. 2007. Memahami Ilmu Politik. Grasindo.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 2.

Jakarta, Rineka Cipta.

Hutington, Samuel dan Joan Nelson.1990. PartisipasiPolitik di Negara

Berkembang, Jakarta, RinekaCipta.

Tasrif, Muhamad. 2005. Analisis Kebijakan Menggunakan Model

SistemDynamics (Jilid). Bandung, Institut Teknologi Bandung

Tjandra, Riawan dkk. 2005. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam

Pelayanan Publik. Yogyakarta : Pembaruan

Moleong, Lexy J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung, Remaja

Rosdakarya

Umar, Husein. 2002. Metode Riset Komunikasi organisasi. Jakarta. Gramedia

Pustaka Utama.

Page 22: PARTISIPASI POLITIK PEDAGANG KAKI LIMA DALAM …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · terhadap partisipasi politik masyarakat ... Partisipasi politik

22

Sarwono, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif,

Yogyakarta. Graha Ilmu

Patilima, Hamid. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung, Alfabeta