Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Upaya Meningkatkan Kualitas LaporanKeuangan Dalam Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah
RAPAT KOORDINASI REVIEW LAPORAN KEUANGAN TA 2018PROVINSI JAWA TENGAH
Solo, 15 Januari 2019
Agenda
Sekilas tentang BPK RI
Akuntabilitas Keuangan Daerah
Kondisi Tata Kelola di Jateng
Tentang WTP
Strategi “Road to WTP” atau “Maintain WTP”
2
1
2
3
4
5
Sekilas tentang BPK RI
3
1
Sumber Mandat BPK RI
UU No. 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara
UU No. 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara
UU No. 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan atas Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan
Negara
UU No. 15 Tahun 2006 tentangBadan Pemeriksa Keuangan
UUD 1945 Amandemen III
4
Kewenangan BPK RI
MELAKUKAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
MELAKUKAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HP BPK
MENILAI & MENETAPKAN KERUGIAN NEGARA ATAS BENDAHARA DAN PENGELOLA BUMN/BUMD/BADAN LAIN
MEMANTAU PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
MEMBERIKAN PERTIMBANGAN ATAS PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
MEMBERIKAN KETERANGAN AHLI TTG KERUGIAN NEGARA
MEMBERIKAN PENDAPAT TTG PENGELOLAAN KEU NEGARA5
AnggotaBPK RI
KETUAMoermahadi Soerja Djanegara
WAKIL KETUABahrullah Akbar
ANGGOTA IAgung Firman Sampurna
ANGGOTA IIAgus Joko Pramono
ANGGOTA V
Isma Yatun
ANGGOTA IIIAchsanul Qosasi
ANGGOTA VIIEddy Mulyadi Soepardi
ANGGOTA VIHarry Azhar Azis
ANGGOTA IV
Rizal Djalil
PORTOFOLIO
Pemeriksaan entitas yang
membidangi politik, hukum,
pertahanan, dan keamanan
PORTOFOLIO Pemeriksaan entitas yang
membidangi perekonomian
dan perencanaan
pembangunan nasional
PORTOFOLIO
Pemeriksaan atas
entitas Kemendagri,
Kemenag, BNPP,
BPKS, BPWS dan BP
Batam, serta 16 Prov di
wilayah Jawa dan
Sumatra
PORTOFOLIO Pemeriksaan entitas
lembaga negara dan
entitas yang membidangi
kesejahteraan rakyat,
kesekretariatan negara,
aparatur negara, dan riset
dan teknologi
PORTOFOLIO Pemeriksaan entitas yang
mengelola Kekayaan
Negara yang Dipisahkan
(Badan Usaha Milik Negara)
PORTOFOLIO Pemeriksaan atas entitas
Kemenkes, Kemendiknas,
Kemenegpdt, BPOM serta
18 Prov di wilayah Bali,
Nusa Tenggara,
Kalimantan, Sulawesi,
Maluku, dan Papua
PORTOFOLIO
Pemeriksaan entitas
yang membidangi
lingkungan hidup,
pengelolaan sumber
daya alam, dan
infrastruktur 6
Badan
AKN II AKN III AKN IV AKN V
PerwakilanWilayah
Barat
AKN VI
PerwakilanWilayah Timur
AKN VII AUI
InspektoratUtama
SekretariatJenderal
DitamaRevbang
DitamaBinbangkum
Staf Ahli
AKN I
Struktur Organisasi Pelaksana BPK RI
7
Jenis Pemeriksaan BPK RI
Uraian Pemeriksaan Keuangan Pemeriksaan KinerjaPemeriksaan Dengan
Tujuan Tertentu
Obyek Pemeriksaan Laporan Keuangan Kebijakan, Program,Kegiatan, Tusi
Asersi (Hal yang Diperiksa)
Kriteria Pemeriksaan SAP Berbagai Sumber Berbagai Sumber
Sasaran Pemeriksaan Kewajaran PenyajianLK sesuai dengan SAP
Aspek Ekonomi, Efisiensi dan Efektivitas
Kesesuaian Asersidengan Kriteria
Output Pemeriksaan Opini, SPI, Kepatuhan Temuan, Kesimpulan, Rekomendasi
Kesimpulan
Contoh LKPP, LKKL, LKPD, LK BI, LK BUMN, LK BLU
Pelayanan Publik, Pengelolaan Program, Pelaksanaan Tupoksi
Investigatif, SPI, Hal-hallain di bidangkeuangan
8
Akuntabilitas Keuangan Daerah
9
2
Mekanisme AkuntabilitasKeuangan Daerah
DPRD
BPK Pemda
LK Unaudited
LHP LK Audited
10
Komponen LaporanKeuangan Pemerintah
LAPORAN KEUANGAN
LRA
NERACA
LAK
CaLKLO
LSAL
LPELaporan Realisasi Anggaran(LRA);NeracaLaporan Arus Kas (LAK);Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK)Laporan Operasional (LO);Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih (LPSAL);Laporan Perubahan Ekuitas
(LPE);
Asersi LK
Semua transaksipendapatan dan belanja, serta asset dan kewajibandinilai sesuai standarpenilaian dalam SAP
Semua transaksipendapatan dan belanja
memang benar terjadi
Semua transaksipendapatan dan belanja, serta asset dan kewajibansudah termasuk dalam LK
Semua asset memangmerupakan hak dansemua utang memangmerrupakan kewajibanyang sah
Semua asset memang benar ada
Semua pos dalam LaporanKeuangan sudah diberikan
penjelasan secaramemadai dalam CaLK
12
ASERSI LK
LKPD Unaudited harus lengkap dan memenuhi syarat artikulasikeseimbangan akun intra dan antar LK
CaLK harus cukup informatif, valid, relevan danmemberikan penjelasan tentang pos-pos laporan keuangan
LKPD unaudited direviu dan dilengkapi dengan“Pernyataan Telah Direviu” oleh Inspektorat
LKPD ditandatangani dan dilengkapi “Pernyataan TanggungJawab” dari Kepala Daerah
LKPD Unaudited disampaikan kepada BPK paling lambat 31 Maret20XX+1
Hal PentingDalam
PenyusunanLKPD
13
Auditor bertanggungjawab melakukanprosedur audit berdasarkanSPKN
PembagianTanggung
Jawab
Entitasbertanggungjawab untuk
mengelola KN dan menyusun
LK sesuai SAP
14
Kondisi Tata Kelola di Jateng
15
3
Opini LKPD 5 tahun terakhir
2012 2013 20142015
20162017
11 6 6
21
31 32 -5 6
-
- -
25 25 24 15
5 4
- - - - - -- - - - - -
WTP WTP DPP WDP TW TMP
36 Pemda se-Provinsi Jateng
16
HUBUNGAN OPINI DENGAN TINDAKLANJUT SELESAI
95
,48
%
95
,14
%
94
,33
%
92
,88
%
92
,65
%
92
,18
%
91
,82
%
89
,57
%
89
,27
%
89
,25
%
87
,69
%
87
,41
%
86
,94
%
86
,64
%
86
,58
%
85
,17
%
81
,39
%
81
,10
% 93
,50
%
91
,11
%
89
,58
%
89
,04
%
86
,79
%
83
,58
%
83
,51
%
83
,15
%
81
,82
%
81
,18
%
81
,12
%
74
,93
%
72
,25
%
69
,76
%
68
,33
% 79
,83
%
74
,85
%
56
,18
%
OPINI – TL SELESAI89,1981,98%
70,29%WTP ≥ 3 WTP 1-2
kali
WDP
(OPINI LKPD TA 2015-2017 dan DATA TLHP SEM I TAHUN 2018)
17
Tentang WTP
18
4
WTP
WDP
TW
TMPAdanya pembatasan lingkup yang luar biasa sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai sebagai dasar menyatakan pendapat (opini)
Setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, pemeriksa menyimpulkan penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat, adalah material dan pervasive
Adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) dan adanya pembatasan lingkup (ketidakcukupan bukti)
LK disajikan secara wajar dlm semua hal ygmaterial, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional, arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai dengan SAP
19
Pertimbangan Opini LKPD
Kesesuaian denganStandar Akuntansi
KecukupanPengungkapan
KepatuhanterhadapPeraturan
Perundangan
Efektivitas SistemPengendalian
Internal
20
Strategi “Road to WTP” atau“Maintain WTP”
21
5
StrategiMeningkatkan/Mempertahankan
Kualitas LKPD
1. Menindaklanjuti seluruhrekomendasi hasilpemeriksaan BPK
2. Memperkuat SPI dalamrangka
mencegah, mendeteksi danmemperbaiki kesalahan
serta menindak fraud
3. Meningkatkan kapasitasSDM pengelola keuangan, TI
dan inspektorat
4. MengoptimalkanPelaksanaan Reviu LKPD
5. Pro aktifmengkonsultasikan
permasalahan melalui APIP (Inspektorat dan BPKP)
6. Melaksanakan koreksiaudited LK tahun
sebelumnya by system
7. Menyiapkan data pendukung untuk
menjelaskan permasalahansedini mungkin
22
1. Menindaklanjuti Seluruh RekomendasiHasil Pemeriksaan BPK
97
,18
%
94
,36
%
93
,75
%
93
,13
%
92
,96
%
92
,89
%
92
,35
%
92
,07
%
92
,05
%
91
,64
%
89
,66
%
88
,37
%
87
,83
%
87
,47
%
86
,23
%
85
,41
%
78
,58
%
77
,22
%
77
,20
%
76
,07
%
75
,92
%
91
,08
%
83
,73
%
83
,67
%
83
,24
%
80
,89
%
77
,04
%
76
,89
%
75
,72
%
75
,30
%
71
,45
%
69
,75
%
64
,97
%
61
,24
%
58
,09
%
52
,66
%
% TLRHP TA 2017
OpiniWTP
Rerata87,73%
OpiniWDP
Rerata77,2%
Ada hubungan positif antara rata-rata tingkat tindak lanjut rekomendasi hasilpemeriksaan BPK dengan opini yang diperoleh suatu entitas.
23
Perkembangan Tindak Lanjuts.d. Semester I Tahun 2018
UraianJumlah Temuan
Jumlah Rekomendasi
Sesuai Ditindaklan
juti
Proses dan Belum
Ditindaklanjuti
Tidak Dapat Ditindaklanj
uti
Provinsi JawaTengah 11.036 25.060 21.084 3.966 10
Persentase 84,13% 15,82% 0,03%
Nilai Rekomendasi : Rp 13.639.183.814,80 Nilai Yang Sudah Ditindaklanjuti : Rp 10.327.559.814,80 (75,72 %)Nilai Yang Belum Sesuai Rekomendasi : Rp 3.311.624.000,00 (24,28 %)
24
SPIP
INHERENT RISK(RISIKO BAWAAN)
AUDIT
CONTROL RISK(RISIKO PENGENDALIAN)
DETECTION RISK(RISIKO DETEKSI)
Ketaatan padaperaturan
KeandalanInformasiKeuangan
KinerjaOperasionalOrganisasi
Pengamananterhadap Aktiva
PengendalianKecurangan
EfektivitasPenerapan
SPIP
ProsedurPengujian
Audit
ManfaatSPIP BagiAuditor
ManfaatSPIP BagiAuditee
2. Memperkuat SPIP
25
3. Meningkatkan Kapasitas SDM PengelolaKeuangan, Petugas Akuntansi, Pengelola TI dan
Auditor Inspektorat
PengelolaanAnggarandan Aset
• Pejabat PengelolaKeuangan
PencatatanAkuntansi dan
PelaporanKeuangan
• Petugas Akuntansidan TI
Reviu LKPD Unaudited
• Auditor Inspektorat
Audit BPK
26
4. Mengoptimalkan Pelaksanaan Reviu LKPD(sesuai Permendagri No.4 Tahun 2018)
Memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD disusunberdasarkan SPI yang memadaidan disajikan sesuai SAP
Tujuan Reviu
Reviu LKPD
Paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan LPKD
Memahami SAP, SAPD, proses bisnis, dasar audit, teknik komunikasi dan analisis basis data
Pereviu jujur, tidak mengkompromikan kualitas, seimbang atas situasi yang relevan, tidak dipengaruhi kepentingan tertentu
Reviu oleh Inspektorat
Waktu
Kompetensi
Objektivitas
Reviu LKPD
Persiapan
Pelaksanaan
Pelaporan
TahapanReviu
1.
2.
3.
Reviu LKPD
Pemahaman entitas akuntansi dan entitas pelaporan
Penilaian SPI
Penyusunan Program Kerja Reviu
PersiapanReviu
1.
2.
3.
Reviu LKPD
Penelusuran Angka
Permintaan Keterangan
Prosedur Analitis
PelaksanaanReviu
1.
2.
3.
Reviu LKPD
Ditandatangani Inspektur
Memuat Catatan Hasil Reviu (Kesimpulan)
Dasar bagi APIP memuat Pernyataan Telah Direviu (PTD)
PTD merupakan dokumen pendukung untuk penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab oleh Kepala Daerah
LaporanHasil Reviu
5. Pro Aktif KonsultasiPermasalahan ke APIP
BPKP
Itjen Kemendagri
Inspektorat Provinsi
Inspektorat Kab/Kota
Reviu
Kegiatan Pengawasan
Lainnya
Pemantauan
Evaluasi
Audit
Sosialisasi mengenai pengawasan Diklat pengawasan, Pembimbingan dan konsultansi Pengelolaan hasil pengawasan Pemaparan hasil pengawasan.
PengawasanFungsional
PP No. 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Internal Pemerintah
33
6. Melaksanakan Koreksi Audited LK Sebelumnya By System
Transaksi JurnalBuku Besar
NeracaPercobaan
LaporanKeuangan
KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD
LAPORAN KEUANGAN SKPKD
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
34
KOREKSI AUDITOR DALAM RANGKA MEMPEROLEH LK
AUDITED (SECARA MANUAL)
KOREKSI BY
SYSTEM OLEH
AUDITEE
7. Menyiapkan Data Pendukung UntukMenjelaskan Permasalahan Sedini
Mungkin
31 Des1 Jan
31 Des31 Mei31 Mar
PetausahaanKeuangan
PelaporanKeuangan
PemeriksaanInterim LK
PemeriksaanTerinci
Batas WaktuLK Unaudiited
Batas WaktuLHP LK (2 bulanSetelah LK Unaudited)
LK Unaudited
LHP LK (Opini, SPI, Kepatuhan)
Pejabat terkait memiliki kesempatanuntuk mengklarifikasi saat tim audit
sedang melakukan pemeriksaaninterim dan pemeriksaan terinci.
Jangan tunda sampai denganpembahasan action plan karena waktubagi auditor mengevaluasinya terbatas
35
36