LAPORAN AKHIR

PENELITIAN HIBAH BERSAING

EFEKTIFITAS PERUMUSAN NASKAH AKADEMIK PERDA LEM KAMBING SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR INDIKASI

KRIMINALISASI ANAK JALANAN DI KOTA MEDAN

TAHUN 1

TIM PENGUSUL

Dr. Tengku Erwinsyahbana, SH, M.Hum (0006076814)

Dr. Surya Perdana, SH., M.Hum (0011066204)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

NOPEMBER, 2015

Kode/Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan ………….….….……………………………. i

Daftar Isi …………………………….…………………….………. ii

Daftar Gambar ……………………….……………………………. iii

Daftar Tabel ………………………………………………………. iii

Ringkasan ……………………….…………………………………. 1

Bab 1 Pendahuluan …………………………………………………. 2

Bab 2 Tinjauan Pustaka ………….……………………………..….. 6

Bab 3 Tujuan dan Manfaat Penelitian…………….……….............. 14

Bab 4 Metode penelitian …………………………………............... 15

Bab 5 Hasil dan Pembahasan ....................................................... 19

Bab 6 Rencana tahapan berikutnya ............................................... 38

Daftar Pustaka ……………………………………………………….. 40

Lampiran ……………………………………………………………. 41

Daftar Gambar

Gambar 3.1. Diagram fishbone penelitian ………………………. 16

Daftar Tabel

Tabel 1.2. Roadmap Penelitian ………………………………………. 12

Ringkasan

Fenomena anak jalanan menghisap lem kambing, sudah sangat meresahkan masyarakat. Kenyataan ini kita jumpai di kota-kota besar, tak terkecuali di Kota Medan yang berpenduduk 2.983.868 jiwa. Namun Pemerintah daerah belum mem[unyai perhatian serus dalam menangani masalah ini. Padahal kita tahu bahwa bahaya yang ditimbulkan dengan penghisapan lem kambing sama dengan dampak narkoba, seperti kejang-kejang, halusinasi, muntah-muntah dan dalam jangka panjang bisa mengakibatkan kematian. Dengan mengingat dampak yang ditimbulkan disinyalir mampu meningkatkan angka kriminalitas anak jalanan. Argumennya, dalam keadaan sakau tindakan sekeji apapun, dipandang seperti kelumrahan. Dengan mengingat dampak yang ditimbulkan, tindakan preventif sedini mungkin perlu dilakukan,, salah satunya dengan membuat larangan dan sanksi bagi si pelakunya lewat perumusan suatu peraturan pemerintah daerah. Langkah yang akan peneliti lakukan dengan melakukan penjajakan kemungkinan dirumuskannya peraturan Perda tentang larangan dan sanksi bagi pelaku penghisapan lem kambing. Pada tahun pertama penelitian ini, peneliti akan melakukan penjelajahan, observasi, wawancara dengan responden untuk mendapatkan data awal, kemudian melakukan studi kelayakan ke Propinsi Riau yang telah lebih dahulu mempunyai Peratu ran daerah (PERDA)tentang larangan-larangan hukum bagi anak jalanan. Untuk mendapatkan data ini metode yang digunakan eksploratori. Tahun ke kedua merumuskan naskah akademik PERDA lem kambing melalui motode normatifdeskriptif, serta tahun ketiga, peneliti akan mengsosialisasikan dan desiminasi PERDA lem kambing ke masyarakat Kota Medan. Adapun target khusus yang diharapkan terealisasi dalam kajian ini, memberikan alternatif pemikiran tentang rumusan naskah akedemik yang diperlukan dalam melahirkan substansi PERDA yang belum pernah ada di Kota Medan, yaitu PERDA l. lem kambing. Pada jangka panjang diharapkan Pemerintah segera melegalisasi suatu kebijakan baru yang diharapkan mampu mengatasi masalah kerawanan sosial pada anak jalanan yang diindikasi pemicu tingginya angka kriminalisasi di Kota Medan. Kata kunci : Anak jalanan, Lem kambing, Naskah akademik

BAB I.

PENDAHULUAN

Fenomena penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif

lainya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai

NARKOBA (Narkotika dan Bahan/ Obat berbahanya) merupakan masalah

yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara

komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidispliner dan

multisektor, serta secara aktif yang dilaksanakan secara

berkesinambungan, konsisten, terarah dan terpadu serta memerlukan

keterlibatan semua pihak baik Pemerintah, praktisi, akademisi, dan

masyarakat luas lainnya. Namun masalah narkoba sudah sering jadi

pembicaraan dan peraturan yang mengatur pelarangan

penggunaannyapun sudah tegas. Tetapi persoalan yang urgen, yang

marak akhir-akhir ini, serta belum tersentuh penanganannya oleh

Pemerintah adalah penggunaan zat adiktif, yaitu lem kambing (Aica

Aibon). Padahal resiko yang ditimbulkan dengan menghisap lem ini,

sangat membahayakan serta berdampak kepada penggunanya. Dampak

jangka panjang, rusaknya kesehatan dan bisa juga kematian sudah pasti,

namun selama proses penggunaannya si pelaku akan mengalami

masalah psikis dalam kepribadiannya. Pelaku akan berada dalam alam

yang tidak sadar, menyepelekan aturan, hilangnya rasa takut, ingin tampil

sebagai jagoan, dan lebih parah melakukan tindakan kriminal tanpa

adanya rasa bersalah (Erwinsyah, 2010 : 13). Tentu kenyataan ini tidak

bisa dibiarkan. Larangan pembelian dan penggunaan Aica Aibon atau lem

kambing harus segera dipertegas dengan mengeluarkan suatu peraturan

Pemerintah Daerah, karena selama ini lem kambing merupakan NAPZA

yang sangat mudah didapat karena keberadaannya legal (sebagai lem).

Hal ini yang menyebabkan penyalahgunaan pemakaian lem ini sangat

cepat perkembangannya terutama di dunia anak jalanan. Keberadaan

anak-anak yang sedang teler akibat lem ini dapat kita jumpai di bawah

jembatan, pojokan-pojokan perempatan lampu merah di Kota Medan.

Berdasarkan laporan Direktorat IV Narkoba dan KT BARESKRI POLRI

pada tahun 2007 diketahui kasus narkotika, psikotropika, dan bahan

berbahaya sebanyak 22.630 kasus yaitu proporsi kasus narkotika 50,28%,

proporsi kasus psikotropika 43,43% dan proporsi kasus bahan berbahaya

6,29%. Sumatera Utara merupakan peringkat ketiga kasus terbanyak

setelah Jawa Timur dan Metro Jaya (BNN, 2008). Berdasarkan data BNN

jumlah pengguna NAPZA di Provinsi Sumatera Utara tahun 2010

sebanyak 2.065 kasus dan tahun 2011 sebanyak 2.068 kasus (BNN,

2011).

Dari data tersebut di atas, mayoritas pengguna zat adiktif

cenderung tidak tahu akibat negatif dari lem ini, merasa senang setelah

menggunakannya. Padahal dalam lem kambing terkandung zat-zat

kimiawi yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik ditelan melalui

mulut, dihirup melalui hidung . Zat-zat kimia itu dapat mengubah pikiran

suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Pemakaian terus

menerus akan mengakibatkan ketergantungan fisik dan atau psikologis.

Berbeda dengan jenis narkoba yang lain, lem sangat mudah didapatkan

dengan harga yang cukup murah. Bahkan karena fungsi sebenarnya

sangat bermanfaat, banyak yang tidak menyangka ada risiko di balik

uap lem yang baunya cukup menyengat. Ketika terhirup, uap pelarut

(solven) ini hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk mencapai

kadar toksik atau beracun. Sistem organ yang diserang adalah otak dan

saraf, khususnya yang berhubungan dengan jantung dan pernapasan.

Dikutip dari Kidshealth. (Taufik, 2002: 15), efek jangka pendek yang

dirasakan saat menghirup uap solven meliputi gejala-gejala sebagai

berikut: 1). Denyut jantung meningkat, 2). Mual-muntah, 3)

Halusinasi , 4) Mati rasa atau hilang kesadaran, 5) Susah bicara atau

cadel, 6) Kehilangan koordinasi gerak tubuh, dan 7) Depresi dan

halusinasi merupakan dampak serius dari uap solven. Dampak ini bisa

membunuh seseorang jika orang itu kemudian tergerak untuk melakukan

bunuh diri dalam kondisi kejiwaan yang sedang kacau.

Di kalangan anak jalanan, aktivitas ngelem sering dilakukan

dengan kepala ditutup tas plastik agar uap tidak menyebar ke mana-

mana. Ketika tubuh sudah terpengaruh uap pelarut, si anak jalanan tidak

bisa melepas sendiri plastik penutup tersebut dan akan mati lemas jika

tidak ada temannya yang menolong.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara tahun

2008 mengedentifikasi jumlahnya mencapai 2.867 anak, jumlah terbesar

ada di lima kota yakni Medan (663 anak) Dairi (530 anak), Tapanuli

Tengah (225 anak), Nias Selatan (224 anak) dan Tanah karo (157 anak)

(Pemko Medan, 2012). Pelanggaran hukum yang sering terjadi pada anak

jalanan yaitu: mencopet, mencuri, nodong, malak (memakai dan menjual

narkoba), merampok, membunuh dan memperkosa (Erina, 2003).

Menanggapi fenomena yang sangat memprihatinkan tersebut, tentu

perlu diantisipasi sesegera mungkin. Upaya yang tampak dan sangat

mungkin dilakukan cepat adalah lewat kebijakan dari Pemerintah Daerah

Kota Medan. Tindakan preventif dapat dilakukan Pemda Daerah melalui

suatu kebijakan peraturan Pemda, yang sebelum ini belum ada

pengaturannya. Namun untuk mengeluarkan kebijakan peraturan PEMDA

tersebut, pemerintah daerah bisa mendapat masukan dari kalangan

akademisi, berupa sumbangan naskah akademik. Naskah akademik

berisikan materi berupa norma hukum, aturan, dan sanksi yang bisa

dilekatkan kepada pelaku penghisap lem kambing. Naskah inilah yang

sangat diperlukan Biro Hukum Pemerintah Daerah untuk menggodok

peraturan PEMDA menjadi kenyataan hukum yang bisa dimanfaatkan

untuk mengatur masyarakat umumnya dan anak jalanan khususnya.

Selama ini jaminan partisipasi masyarakat dalam bentuk peraturan

daerah belum menjadi kebutuhan dan kewajiban bagi pemerintah daerah..

Pada sisi lain, kesempatan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap

kinerja pemerintah juga tidak terwujud, hal ini dikarenakan tidak adanya

prosedur dan mekanisme yang terlembaga yang memungkinkan

masyarakat melakukan keluhan dan mengontrol kinerja pembangunan,

namun bukan berarti adanya larangan bagi masyarakat, dalam hal ini

kalangan perguruan tinggi untuk menyumbangkan pemikirannya bagi

kepentingan pengembangan hukum di suatu daerah.

Berangkat dari ide merumuskan suatu naskah akademik peraturan

PEMDA, maka penelitian ini mencoba membuat beberapa pertanyaan,

yang berfungsi sebagai kisi-kisi untuk menentukan pola riset yang akan

dilakukan.Pertanyaan itu meliputi, 1) Bagaimanakah eksistensi indikasi

kriminalisasi yang terjadi pada anak jalanan Kota Medan sebagai dampak

dari lem kambing, 2) Upaya hukum apakah selama ini, yang telah

dilakukan Pemerintah Daerah Kota Medan dalam meminimalisir indikasi

kriminalisasi anak jalanan yang menghisap lem kambing, 3)

Bagaimanakah idealnya rumusan naskah akademik perda lem kambing

yang sesuai untuk Kota Medan, dalam menangani indikasi kriminalisasi

yang dilakukan anak , jalanan dan 4) Bagaimanakah keefektifan naskah

akademik perda lem kambing dalam merumuskan suatu kebijakan

PEMDA bagi penanganan anak jalanan. Akhirnya penelitian ini akan

menghasilkan tujuan akhir lahirnya suatu peraturan PEMDA yang

permanen bagi penanganan masalah kerawanan sosial anak jalanan,

yang jika diabaikan akan berdampak hukum. Dan melalui naskah lem

kambing yang dijadikan tujuan khusus dalam riset ini, dapat dilegitimasi

kebijakan baru yang diharapkan mampu mengatasi masalah krusial anak

jalanan yang di indikasi pemicu tingginya angka kriminalisasi di Kota

Medan.

BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini merujuk beberapa kepustakaan, jurnal dan kajian

pendahuluan yang bertujuan untuk memberikan defenisi operasional bagi

pemahaman variabel yang ada. Topik utama dalam riset ini adalah naskah

akademik lem kambing. Mengkaji teori yang ada, lem kambing

dikategorikan ke dalam kelompok zat adiktif yang belum ada peraturan

larangan pembelian dan penggunaannya

A. Zat Adiktif

Zat adiktif adalah zat yang sangat berbahaya jika salah

pemakaiannya bisa merusak tubuh, bila keracunan bisa menimbulkan

halusinasi atau mungkin yang fatal kematian. Contoh : Terpentine, lem

karet,aica aibon, thinner, spray aerosol, aceton, dll. Zat adiktif termasuk ke

ke dalam golongan NAPZA (Narkotika, Psikotropika,dan Zat Adiktif

lainnya ). Selama ini yang sering dianggap berbahaya adalah

penyalahgunaan Narkotika, sehingga Pemerintah sangat khusus

mengurus masalah ini, maka jauh-jauh hari Undang-undangnya pun

sudah ditetapkan. Padahal baik narkotika, psikotropika dan zat adiktif

yang masuk dalam golongan NAPZA mempunyai dampak yang sama dan

sangat mengkhawatirkan jika dibiarkan. Mempengaruhi. Bahayanya

antara lain :

1. Terhadap diri sendiri.- mampu merubah kepribadiannya-menimbulkan

sifat masa bodoh suka berhubungan seks - tidak segan-segan menyiksa

diri - menjadi seorang pemalas - semangat belajar menurun

2. Terhadap keluarga - suka mencuri barang yang ada di rumahnya

sendiri - mencemarkan nama baik keluarga - melawan kepada orang tua

3. Terhadap masyarakat - melanggar norma-norma yang berlaku di

masyarakat - melakukan tindak criminal - mengganggu ketertiban umum

( BNN, 2013)

B. Lem Kambing

Ngelem adalah istilah untuk menghirup aroma dari bahan lem

biasanya lem kambing untuk menempel ban sepeda atau untuk

merekatkan bahan kayu. Kandungan dari lem kambing ini terdiri dari

bahan karet sintetik, resin dan pelarut yang disebut dengan toluene. Di

samping dampak yang sama dengan NAPZA di atas, lem kambing (zat

adiktif) mempunyai indikasi khusus, yaitu uap solven. Uap solven bisa

terakumulasi di jaringan tubuh, dalam jangka panjang jika terhirup terus

menerus bisa memberikan efek jangka panjang. Di antaranya adalah

sebagai berikut: 1. Kerusakan otak (bervariasi, mulai dari cepat pikun,

parkinson dan kesulitan mempelajari sesuatu), 2. Otot melemah , 3.

Depresi , . Sakit kepala dan mimisan, 5. Kerusakan saraf yang

memicu hilangnya kemampuan mencium bau dan mendengar suarai(

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut, 2012 : 1)

Meski hanya dihirup sekali, efeknya juga bisa fatal jika telah

melewati ambang batas yang bisa ditoleransi oleh tubuh. Uap lem dan

thinner bisa membunuh dalam seketika dengan mekanisme sebagai

berikut. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, toluene dalam industri farmasi

sering digunakan untuk pembuatan pemanis buatan sacharin dan anastesi

lokal. Senyawa toluene ini dapat merusak saluran pernapasan,

menyebabkan kanker dan juga merusak susunan saraf pusat. Bahkan

dapat menyebabkan kematian. Sangat disayangkan, sekalipun

mempunyai efek yang sangat berat, namun belum ada peraturan khusus

yang memberikan ancaman pidana pada penghisap aroma lem kambing.

Yang diatur di Indonesia adalah terkait dengan narkotika dan psikotropika.

Oleh karena itu, berdasarkan UU Narkotika, tidak ada sanksi

khusus bagi orang yang menggunakan lem kambing yang mengandung

toluene untuk dihisap aromanya.

Dalam beberapa berita juga dapat kita lihat bahwa oknum-oknum

yang mengisap lem kambing, yang pada umumnya dilakukan oleh pelajar

dan anak jalanan, tidak dikenai sanksi pidana. Seperti pada artikel yang

berjudul Hirup lem kambing, 5 remaja perempuan diamankan, yang kami

akses dari laman Sindonews.com (Jhonny Simatupang, 2013), petugas

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Medan menjaring lima

remaja perempuan, dari kamar salah satu hotel, yang sedang menghirup

lem Kambing. Pihak Satpol PP hanya akan memanggil keluarga kelima

remaja tersebut untuk menjamin dan membuat pernyataan untuk tidak

melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari.

C. Naskah Akademik Peraturan Daerah

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-

Undang (RUU) tentang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan

Daerah adalah sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan

Undang-Undang (RUU), yang memberikan arah, dan menetapkan ruang

lingkup bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang ( RUU). Sedang

kegunaannya adalah selain sebagai bahan masukan bagi pembuat

Rancangan Undang-Undang juga dapat berguna bagi pihak-pihak yang

berkepentingan.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan

bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Materi muatan

Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan

menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah

terdiri atas:

Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut.

Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan

persetujuan bersama Gubernur.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota

tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD

Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap

Peraturan Daerah Provinsi.

Menurut UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan

perundang-undangan peraturan daerah adalah peraturan yang

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan

persetujuan bersama kepala daerah.

Peraturan daerah untuk tiap daerah tidak sama, karena disesuaikan

dengan kondisi daerah masing-masing.

Untuk melaksanakan peraturan daerah kepala daerah menetapkan

keputusan kepala daerah.

Pembuatan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan

kepentingan umum, peraturan daerah lain dan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi. Dasar hukum pembentukan

peraturan daerah adalah: a). Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18 B

+UUD 1945, b). UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, c). UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan, d) Keputusan Mendagri No. 21

Tahun 2003; No. 22 Tahun 2003; No. 23 Tahun 2003; No. 24

Tahun 2003, e). Tata Tertib DPRD Provinsi atau DPRD

Kabupaten/Kota.

a. Proses Penyusunan Peraturan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah membuat

sejumlah peraturan daerah.

Pertaturan daerah tersebut biasa disingkat dengan istilah perda.

Perda tersebut bisa mengatur masalah administrasi, lingkungan

hidup, ketertiban, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Perda tersebut

pada dasarnya dibuat untuk kepentingan masyarakat.

Proses penyusunan peraturan daerah melalui beberapa tahap.

Penyusunan peraturan daerah dimulai dengan perumusan masalah

yang akan diatur dalam perda tersebut. Masalah yang dimaksud

adalah masalah-masalah sosial atau publik. Pada umumnya

masalah sosial dapat dibedakan menjadi

2 jenis, yaitu sebagai berikut.a) Masalah sosial yang terjadi karena

adanya perilaku dalam masyarakat yang bermasalah. Misalnya:

a) Maraknya perjudian atau beredarnya minuman keras dalam

masyarakat sehingga membuat kehidupan masyarakat

terganggu.

b) Masalah sosial yang disebabkan karena aturan hukum yang

tidak lagi proporsional dengan keadaan masyarakat.

Misalnya, perda tentang retribusi pemeriksaan kesehatan

yang sangat memberatkan masyarakat kecil sehingga

peraturan daerah tersebut harus diganti.

Pembuatan suatu peraturan, baik peraturan pusat maupun

peraturan daerah, pada dasarnya hampir sama mulai dari asas-

asasnya, materi muatannya dan sebagainya. Tata cara

penyusunan peraturan daerah, antara lain:

b. Pengajuan peraturan daerah

Proses pengajuan peraturan daerah dapat dibedakan menjadi dua,

yaitu:

1) Pengajuan peraturan daerah dari kepala daerah

Proses pengajuan peraturan daerah dari kepala daerah, adalah

sebagai berikut:

a) Konsep rancangan perda disusun oleh dinas/biro/unit kerja

yang berkaitan dengan perda yang akan dibuat.

b) Konsep yang telah disusun oleh dinas/biro/unit kerja tersebut

diajukan kepada biro hukum untuk diperiksa secara teknis

seperti kesesuaian dengan peraturan perundangan lain dan

kesesuaian format perda.

c) Biro hukum mengundang dinas/biro/unit kerja yang

mengajukan rancangan perda dan unit kerja lain untuk

menyempurnakan konsep itu.

d) Biro hukum menyusun penyempurnaan rancangan perda

untuk diserahkan kepada kepala daerah guna diadakan

pemeriksaan (dibantu oleh sekretaris daerah).

e) Konsep rancangan perda yang telah disetujui kepala daerah

berubah menjadi rancangan perda.

f) Rancangan perda disampaikan oleh kepala daerah kepada

ketua DPRD disertai nota pengantar untuk memperoleh

persetujuan dewan.

D. Anak Jalanan

Anak jalanan atau sering disingkat anjal adalah sebuah istilah

umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan

ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan

keluarganya. (Sulistiawati, 2004 : 17). Tapi hingga kini belum ada

pengertian anak jalanan yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak.

Di tengah ketiadaan pengertian untuk anak jalanan, dapat ditemui

adanya pengelompokan anak jalanan berdasar hubungan mereka dengan

keluarga. Pada mulanya ada dua kategori anak jalanan, yaitu anak-anak

yang turun ke jalanan dan anak-anak yang ada di jalanan. Namun pada

perkembangannya ada penambahan kategori, yaitu anak-anak dari

keluarga yang ada di jalanan.

Pengertian untuk kategori pertama adalah anak-anak yang

mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki hubungan

dengan keluarga. Ada dua kelompok anak jalanan dalam kategori ini, yaitu

anak-anak yang tinggal bersama orangtuanya dan senantiasa pulang ke

rumah setiap hari, dan anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan

tinggal di jalanan namun masih mempertahankan hubungan dengan

keluarga dengan cara pulang baik berkala ataupun dengan jadwal yang

tidak rutin. Kategori kedua adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh

atau sebagian besar waktunya di jalanan dan tidak memiliki hubungan

atau ia memutuskan hubungan dengan orangtua atau keluarganya.

Kategori ketiga adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya

di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup atau tinggalnya juga di

jalanan. Kategori keempat adalah anak berusia 5-17 tahun yang rentan

bekerja di jalanan, anak yang bekerja dijalanan, dan/atau yang bekerja

dan hidup dijalanan yang menghabiskan sebagaian besar waktunya untuk

melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Seorang anak yang mempunyai

cita-cita yang tidak tercapai, karena ada sebuah faktor perekonomian

keluarga, sehingga mereka mencari uang tambahan jajan dengan cara

mengamen di jalan dan lain-lain.

Penelitian tentang anak jalanan dengan segala karakteristiknya,

sudah pernah peneliti lakukan pada tahun 2012. Pada penelitian tersebut,

masalah yang dikaji tentang identifikasi masalah anak jalanan Kota Medan

dan penanganannya. Masalah dan hasil yang didapat digambarkan dalam

roap map berikut :

Tahun 2012 Tahun 2014

- Karakteristik anak jalanan kota

Medan

- Jenis-jenis kriminalisasi yang

dilakukan anak jalanan

- Kajian normative tentang UU

anak jalanan

Eksistensi indikasi kriminalisasi

yang terjadi pada anak jalanan

Kota Medan sebagai dampak

dari lem kambing,

Upaya hukum yang telah

dilakukan Pemerintah Daerah

Kota Medan selama ini, dalam

meminimalisir indikasi

kriminalisasi anak jalanan yang

menghisap lem kambing,

Rumusan yang ideal terhadap

naskah akademik perda lem

kambing yang sesuai untuk Kota

Medan, dalam menangani

indikasi kriminalisasi yang

dilakukan anak , jalanan dan

Keefektifan naskah akademik

perda lem kambing dalam

merumuskan suatu kebijakan

PEMDA bagi penanganan anak

jalanan

BAB III.

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan

1. Mengetahui eksistensi indikasi kriminalisasi yang terjadi pada anak

jalanan Kota Medan sebagai dampak dari lem kambing,

2. Mengeksplorasi upaya hukum apakah selama ini, yang telah

dilakukan Pemerintah Daerah Kota Medan dalam meminimalisir

indikasi kriminalisasi anak jalanan yang menghisap lem kambing,

3. Merumuskan idealnya rumusan naskah akademik perda lem

kambing yang sesuai untuk Kota Medan, dalam menangani indikasi

kriminalisasi yang dilakukan anak , jalanan dan

4. Menganalisis keefektifan naskah akademik perda lem kambing

dalam merumuskan suatu kebijakan PEMDA bagi penanganan

anak jalanan.

B. Manfaat

1. Mendapatkan konsep pemikiran eksistensi indikasi kriminalisasi

yang terjadi pada anak jalanan Kota Medan sebagai dampak dari

lem kambing,

2. Menemukan alternatif upaya hukum apakah selama ini, yang telah

dilakukan Pemerintah Daerah Kota Medan dalam meminimalisir

indikasi kriminalisasi anak jalanan yang menghisap lem kambing,

3. Sebagai sumbangan pemikiran kepada Pemda Kota Medan

mengenai idealnya rumusan naskah akademik perda lem kambing

yang sesuai untuk Kota Medan, dalam menangani indikasi

kriminalisasi yang dilakukan anak , jalanan dan

4. Sebagai masukan kepada Pemda Kota Medan agar mengetahui

keefektifan naskah akademik perda lem kambing dalam

merumuskan suatu kebijakan PEMDA bagi penanganan anak

jalanan.

BAB IV.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yang berbeda, setiap tahun

penelitian, berdasarkan masalah dan tujuan penelitian yang akan di capai.

Pada tahun 1, metode yang digunakan eksploratori (penjelajahan)..

Metode ini bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh

keterangan, informasi, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui

atau data awal ( Muhammad,2004 : 49). Pada tahap selanjutnya (Tahun

II) metode hukum deskriptif dipilih untuk memaparkan hasil kajian

ekploratori dari peristiwa hukum yang terjadi pada anak jalanan, kemudian

dirumuskan suatu rancangan naskah akademik dari gejala hukum yang

dijumpai pada anak jalanan. Tahun III, peneliti akan melakukan sosialisasi

dan desiminasi naskah akademik kepada Biro Hukum Walikota Medan.

Penelitian ini merupakan tindak lanjut dari kajian sebelumnya, yang sudah

peneliti lakukan. Hal ini dapat digambarkan dalam fishbone berikut :

Indikasi

Kriminalisasi

anak jalanan

Karekteristik anak jalanan

Jenis kriminalisasi anak

jalanan Kajian normatif UU anak

jalanan

Eksistensi indikasi kriminalisasi

pada anak jalanan

Keefektifan naskah akademik

perda lem kambing

Upaya hukum meminailisir

kriminalisasi anak jalanan

Rumusan yang ideal

terhadap naskah akademik

Gambar 1. Diagram Fishbone

Identifikasi masalah Sosialisasi dan

Diseminasi

Survey ke

Pemda Riau

Observasi dan

wawancara

Uji Materi

Melakukan

perbaikan

Analisis content

Studi literature dan

Observasi

Tahun 1

1. Melakukan identifikasi masalah, yaitu mencari akar masalah anak jalanan dan

aspek hukum yang mengaturnya.

2. Menyusun option pertanyaan sebagai penuntun untuk memperoleh data

primer berupa keterangan dan informasi tentang anak jalanan dan perda lem

kambing. Pertanyaan yang diajukan :

a. Berapa jumlah anak jalanan di Kota Medan?

b. Apa mata pencaharian mereka?

c. Bagaimana pengetahuan anak jalanan tentang dampak kesehatan yang

ditimbulkan sebagai dampak penghisapan lem kambing?

d. Apa pernah dilakukan penjajakan kemungkinan perumusan naskah

akademik lem kambing di Kota Medan?

3. Observasi kepada kelompok anak jalanan yang berda di titik-titik lokasi yang

rawan.

4. Wawancara dengan pejabat Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, anak

jalanan, praktisi masalah sosial dan hukum

5. Studi arsip, dilakukan dengan mengambil data sensus di Biro Statistik, dan

mendatangi Biro Hukum Walikota Medan untuk melacak apakah rancangan

naskah ini pernah ada.

6. Survey dilakukan ke PEMDA Riau yang telah lebih dahulu mengeluarkan

kebijakan tentang larangan penggunaan lem kambing. Dengan karakteristik

budaya dan heterogenitas mata pencaharian, tingkat pendidikan, gaya hidup,

budaya Kota Medan yang lebih kompleks dibandingkan Propinsi Riau, maka

naskah akademik sebagai rujukan untuk melahirkan PERDA tentu akan

mengalami suatu perbedaan yang spesifik.

Tahun II

Kajian deskriptif, pada tahun kedua ini melalui beberapa langkah :

1. Melakukan pengelompokkan masalah berdasarkan identifikasi dan hasil

survey pada tahun 1.

2. Melakukan proses penyusunan peraturan daerah melalui beberapa tahap. a)

Penyusunan naskah akademik peraturan daerah dimulai dengan perumusan

masalah yang akan diatur dalam perda tersebut. . b). Merumuskan materi

untuk naskah akademik berupa masalah sosial yang disebabkan karena

aturan hukum yang belum ada untuk mengatur prilaku masyarakat yang

menyimpang dalam hal ini kriminalisasi anak jalanan.

3. Memulai pembuatan suatu peraturan berupa naskah akademik, mulai dari

asas-asasnya, materi muatannya, norma yang mengikatnya, sanksi yang

ditetapkan dan sebagainya.

4. Melakukan analisis content naskah akademik yang telah dirumuskan, dengan

meminta bantuan pakar hukum pidana dan praktisi ilmu sosial.

Tahun III

1. Melakukan uji materi naskah akademik PERDA lem kambing.

2. Menawarkan naskah akademik Perda lem kambing kepada Biro Hukum

Walikota Medan.

3. Melakukan perbaikan–perbaikan naskah akademik, jika dianggap PEMDA

belum memenuhi standar.

4. Melakukan sosialisasi dan desiminasi naskah akademik kepada masyarakat

Kota Medan melalui kerjasama dengan Biro Hukum Walikota Medan

A. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh kecamatan yang ada di Kota

Medan, yang berjumlah 21 kecamatan.

2.Sampel

Sampel yang digunakan adalah purposif sampling, yaitu menarik sampel

berdasarkan tujuan dan karakteristik penelitian (Sugiyono, 2009: 104). Oleh karena

penelitian ini mengkaji anak jalanan, maka sampel hanya diarahkan ke lokasi

keberadaan anak jalanan di kecamatan yang ada di Kota Medan meliputi kecamatan

Medan Maimun, Medan Amplas, Medan Petisah, Medan Barat dan Medan Timur.

BAB V.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akar Masalah Munculnya Anak Jalanan di Kota Medan

Berdasarkan observasi yang telah kami lakukan, bahwa jumlah anak jalanan

di Kota Medan ada 448 orang sampai tahun 2014, dan jumlah pengemis 105 orang.

Dari banyaknya jumlah tersebut, peneliti mendapatkan informasi mengenai faktor-

faktor yang melatar belakangi timbulnya anak jalanan di Kota Medan, di antaranya

sebagai berikut : pertama adanya faktor ekonomi. Pada dasarnya anak jalanan

timbul karena adanya keterpaksaan dalam memenuhi kebutuhan hidup, yang

biasanya dilatar belakangi oleh minimnya pendapatan orang tua yang menyebabkan

keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hal inilah yang kemudian

dijadikan sebuah alasan untuk terjun ke jalanan guna mendapatkan sebuah

penghasilan. Hal lain yang menjadi sebuah alasan adalah bahwa dengan turun ke

jalanan, mereka bisa mendapatkan kebebasan beraktualisasi dengan lingkungan

luar, menghibur diri, dan berinteraksi dengan anak-anak yang memiliki latar

belakang yang sama. Dari kedua alasan tersebut, timbullah sebuah motivasi

(keinginan) terhadap anak jalanan untuk memiliki uang sendiri. Dengan begitu

mereka dapat meminimalisir beban kebutuhan sehari-hari yang seharusnya dipenuhi

oleh orang tua mereka. Faktor ketiga adalah faktor lingkungan. Lingkungan sekitar

menjadi hal pemicu yang dapat mempengaruhi pemikiran-pemikiran seorang anak

pada umumnya. Dalam hal ini, anak-anak jalanan biasanya terjun bekerja dijalanan

karena adanya pengaruh dari teman sebaya, sehingga mereka merasa memiliki

teman yang mempunyai latar belakang yang sama. Dan faktor keempat timbulnya

anak jalanan adalah karena pendidikan yang sangat minim. Kebanyakan dari

mereka menganggap bahwa pendidikan tinggi memang penting tetapi tidak terlalu

perlu dilaksanakan. Sebagian besar, anak jalanan memiliki cita-cita yang sama

dengan orang tuanya, menurut mereka tidaklah rumit apabila mereka melanjutkan

pekerjaan orang tuanya, misalnya mengamen, pemulung, dan lain sebagainya.

Sedikit sekali anak jalanan yang memiliki harapan tinggi, sehingga sangat sulit untuk

memberi kesadaran pada mereka arti pentingnya pendidikan, karena merekapun

menutup diri tentang hal tersebut. Faktor kelima adalah adanya kekerasan yang

dilakukan anggota keluarga kepada anak, akibatnya anak tidak merasa mendapat

perlindungan dan menjadi terlantar turun ke jalanan.

Menurut Shalahuddin (2000), yang dimaksudkan anak jalanan adalah individu

yang berumur di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh

waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan guna mendapatkan uang

atau guna mempertahankan hidupnya. Dapat disimpulkan bahwa anak jalanan

adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun, sebagian atau seluruh waktunya

dihabiskan dengan melakukan hal-hal dijalanan, misalnya mengamen, meminta-

minta, mencari barang bekas, dan lain sebagainya. Jadi, dalam kasus ini terdapat

batasan umur untuk menentukan apakah anak tersebut masuk dalam kelompok

anak jalanan atau tidak. Jalanan yang dimaksudkan tidak hanya menunjuk pada

“jalanan” saja, melainkan juga tempat-tempat lain seperti pasar, pusat pertokoan,

taman kota, alun-alun, terminal, dan stasiun.

Dari uraian teori diatas disebutkan pula bahwa hal pendorong adanya anak

jalanan adalah kekerasan yang dilakukan anggota keluarga kepada anak. Hal inilah

yang menyebabkan anak tidak betah tinggal (hidup) dengan orang tuanya sendiri.

Kekerasan itu muncul mungkin juga disebabkan oleh faktor ekonomi. Hal itu

menjadikannya sebuah alasan yang sangat mendasar timbulnya masalah-masalah

sosial, dalam kasus ini adalah anak jalanan.

Anak jalanan mengelompokkan anak jalanan menjadi tiga kelompok, yaitu

anak jalanan perantauan (mandiri), anak bekerja di jalanan dan anak jalanan asli.

Shalahuddin dalam penelitiannya mengkategorikan anak jalanan menjadi beberapa

macam diantaranya adalah anak jalanan yang melakukan kegiatan di jalan tapi

masih pulang ke rumah baik rutin maupun tidak rutin, anak jalanan yang seluruh

waktunya berada di jalanan dan cenderung tidak memiliki hubungan dengan orang

tua maupun keluarga lagi, serta anak jalanan yang dilahirkan dari keluarga yang

tinggal di jalanan Shalahuddin, ( Jurnal Perempuan, 2007).

Dalam teori tersebut menjelaskan adanya pengelompokan anak jalanan dan

adanya pengkategorian macam-macam anak jalanan. Dari observasi kami, dua

sumber yang telah kami wawancara masuk dalam kelompok „‟anak bekerja di

jalanan‟‟ dan masuk dalam kategori „‟anak jalanan yang melakukan kegiatan di jalan

tapi masih pulang ke rumah baik rutin maupun tidak rutin„‟. Hal ini didasari karena

adanya orang tua yang masih bekerja dan memiliki pendapatan yang minim. Dari

alasan inilah, maka dua sumber kami berniat untuk bekerja dijalanan guna

membantu perekonomian keluarga secara mandiri dan masih bisa pulang ke rumah

serta berkumpul dengan keluarga mereka masing-masing.

Lebih lanjut kehidupan anak jalanan di Kota Medan sebagian besar dilatar

belakangi oleh adanya faktor ekonomi yang sangat terbatas dan masuk dalam

kategori „‟kemiskinan‟‟ (wawancara dengan kasi Rehabilitasi masalah sosial kota

Medan, 27 Mei 2015). Ada bermacam-macam kegiatan yang dilakukan dijalanan, di

antaranya adalah mengamen, pedagang asongan, mencari barang bekas, dan

bahkan mengemis tidak bekerja. Di Medan ini, sistemnya adalah bergantian. Ada

yang bekerja pada pagi, siang, dan malam hari. Jadi, pada dasarnya sistem

mengamen di Medan ini terstruktur (terorganisir), sehingga dapat meminimalisir

terjadinya kekerasan di antara para anak jalanan tersebut. Ketegasan ini

dikemukakan oleh Bapak Zailun SH, MAP : tidak pernah terjadi kriminalisasi anak

jalanan di Kota Medan, sekalipun kehadirannya sudah sangat meresahkan

masyarakat. Ada yang lebih uniknya dari pernyataan Bapak Zailun : “ bahwa

sebagian anak jalanan yang ada di Kota Medan mempunyai profesi sebagai

pengemis, pengamen, jualan, semir sepatu, dan membersihkan angkot (wawancara

tanggal 25 Mei 2015).

B. Jenis Lem Kambing yang sering Digunakan Anak Jalanan Kota Medan dan

Dampak yang ditimbulkan

Lem Aica aibon merupakan NAPZA yang sangat mudah didapat karena

keberadaannya legal (sebagai lem). Hal ini yang menyebabkan penyalahgunaan

pemakaian lem ini sangat cepat perkembangannya terutama di dunia anak jalanan.

Jika kita sering melihat anak-anak jalanan yang sedang memasukkan salah satu

tangannya ke dalam baju, serta mendekatkannya ke hidung, berarti anak tersebut

sedang menghirup lem Aica aibon.

Keberadaan anak-anak yang sedang teler akibat lem ini dapat kita jumpai di

bawah jembatan, pojokan-pojokan perempatan lampu merah.di Simpang Mayestic,

Pajak Aksara, Simpang Marelan dan lain-lain. Di Kota Medan Anak-anak yang

cenderung tidak tahu akibat negatif dari lem ini, merasa senang setelah

menggunakannya. Sesaat setelah pemakaian mereka akan merasa “fly”, happy,

bebas dari masalah mereka. Menurut pengakuan anak-anak jalanan tersebut yang

dikutip dari pernyataan pegawai Dinas Sosial : “apapun yang ada dalam banyangan

kita, yang sulit didapatkan di alam nyata, dengan menghirup aroma lem kambing

kenyataan itu seoalah-olah ada”(28 Mei 2015)

NAPZA yang memiliki pemahaman tentang narkotika, psikotropika dan zat

adiktif lainnya adalah zat-zat kimiawi yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia,

baik ditelan melalui mulut, dihirup melalui hidung maupun disuntikkan melalui urat

darah. Zat-zat kimia itu dapat mengubah pikiran suasana hati atau perasaan, dan

perilaku seseorang. Pemakaian terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan

fisik dan atau psikologis. Resiko yang pasti terjadi adalah kerusakan pada sistem

syaraf dan organ-organ penting lainnya seperti jantung, paru-paru, dan hati. Hal

inilah yang berkonsekuensi timbulnya ketenangan sesaat bagi pemakainnya. Beban

hidup seakan terlupakan, dengan munculnya mimpi-mimpi indah dalam khayalan

mereka.

Istilah teler biasa disematkan bagi mereka yang lagi mabuk. Tapi anak

jalanan menyebutnya ngelem, karena sarana teler mereka adalah lem aica aibon.

Untuk kawannya yang keranjingan mabuk, akan disapa dengan mabal, beler, atau

giteng, yang berarti minuman keras. Kalau telernya karena ganja, disebut dengan

cimeng atau nggelek. Anak jalanan meniti nasib berdasarkan dua nilai yaitu

kebebasan dan pengakuan. Tapi kebanyakan masyarakat dan pemerintah

melihatnya dari sisi yang terlalu naif. Bahwa kehadiran “bunga-bunga trotoar” itu

merusak keindahan kota dan menebarkan kejahatan di lampu-lampu merah.

Rasanya, hanya sedikit saja yang mau mengerti bahwa mereka juga rindu diakui

eksistensinya.

Karena keberadaan mereka yang cenderung diremehkan, mereka harus

berusaha untuk mencari kekuasaan sendiri, serta merebut kebebasan mereka yang

telah dibatasi kemiskinan mereka. Untuk menjaga keeksistensian mereka di dunia

jalanan, mereka harus mengikuti peraturan yang beredar dijalanan, dimana yang

kuat yang berkuasa, jika ingin aman lebih baik mengikuti aturan penguasa jalanan.

Karena kehidupan yang miskin ini menyebabkan anak-anak jalanan memilih

lem Aica aibon sebagai penghilang ke-stres-an mereka. Bagi anak-anak yang ingin

menolak memakai pun cenderung akan ikut-ikutan karena tertekan oleh yang diatas

mereka, atau karena tidak mau terlihat “lemah” di mata teman-teman sesama anak

jalanan. Inhalansia adalah zat yang dihirup. Salah satu contohnya lem Aica aibon

yang banyak dipakai anak dan remaja karena harganya murah dan memabukkan.

Zat yang ada dalam lem Aica aibon adalah zat kimia yang bisa merusak sel-sel otak

dan membuat kita menjadi tidak normal, sakit bahkan bisa meninggal. Salah satu zat

yang terdapat di dalam lem Aica aibon adalah Lysergic Acid Diethyilamide (LSD).

Lysergic acid diethylamide (LSD) merupakan zat semisintetik psychedelik dari

family ergoline. LSD sensitif terhadap udara, sinar ultraviolet, dan klorine,terutama

dalam bentuk solutio, dimana zat ini akan bertahan selama 1 tahun jika dijauhkan

dari cahaya dan dijaga agar suhunya tetap berada dibawah temperatur. Alam bentuk

aslinya warna, bau, sangat khas. LSD dapat didistribusi ke dalam tubuh secara

intramuskular atau injeksi intravena. Dosis yang dapat menyebabkan efek psikoaktif

pada manusia yaitu 20-30 mg (mikrogram). LSD dapat digunakan sebagai agen

therapeutik yang menjanjikan.

Lysergic acid diethylamide (LSD) adalah halusinigen yang paling terkenal. Ini

adalah narkoba sintetis yang di sarikan dari jamur kering (dikenal sebagai ergot)

yang tumbuh pada rumput gandum. LSD mempengaruhi sejumlah besar reseptor

pasangan protein-G, termasuk semua reseptor dopamin, semua subtipe

adrenoreseptor sama seperti lainnya. Ikatan LSD pada sebagian besar subtipe

reseptor serotonin kecuali 5-HT3 dan 5-HT4. bagaimanapun juga, hampir semua

reseptor mempengaruhi pada afinitas rendah menjadi aktif pada otak dengan

konsentrasi 10-20 nm.

LSD adalah cairan tawar, yang tidak berwarna dan tidak berbau yang sering

di serap ke dalam zat apa saja yang cocok seperti kertas pengisap dan gula blok,

atau dapat dipadukan dalam tablet, kapsul atau kadang-kadang gula-gula. Bentuk

LSD yang paling popular adalah kertas pengisap yang terbagi menjadi persegi dan

dipakai dengan cara ditelan.

Halusinogen lain termasuk meskalin (tanaman alami yang berasal dari kaktus

peyote), pala, jamur-jamur tertentu (yang mengandung zat psilosin dan psilosibin),

dimetiltriptamin (DPT), fensiklidin (PCP) dan ketamin hidroklorid. Tidak serupa

dengan narkoba lain, pengguna LSD mendapat sedikit gagasan apa yang mereka

pakai dan efeknya dapat berubah-ubah dari orang ke orang, dari peristiwa ke

peristiwa dan dari dosis ke dosis. Efeknya dapat mulai dalam satu jam setelah

memakai dosis bertambah antara 2-8 jam dan berangsur hilang secara perlahan-

lahan setelah kurang lebih 12 jam.

Untuk penggunaan LSD efeknya dapat menjadi nikmat yang luar biasa,

sangat tenang dan mendorong perasaan nyaman. Sering kali ada perubahan pada

persepsi, pada penglihatan, suara, penciuman, perasaan dan tempat. Efek negatif

LSD dapat termasuk hilangnya kendali emosi, disorientasi, depresi, kepeningan,

perasaan panik yang akut dan perasaan tak terkalahkan, yang dapat mengakibatkan

pengguna menempatkan diri dalam bahaya fisik.

Pengguna jangka panjang dapat mengakibatkan sorot balik pada efek

halusinogenik, yang dapat terjadi berhari-hari, berminggu-minggu atau bahkan

berbulan-bulan setelah memakai LSD. Tidak ada bukti atau adanya ketergantungan

fisik dan tidak ada gejala putus zat yang telah diamati bahkan setelah dipakai secara

berkesinambungan. Namun, ketergantungan kejiwaan dapat terjadi.. Efek LSD

normalnya 6-12 jam setelah menggunakan, tergantung pada dosis, toleransi, berat

badan dan umur. Keberadaan LSD tidak lebih lama keberadaannya daripad obat-

obat dengan level signifikan di dalam darah.

Lem Aica aibon merupakan NAPZA yang sangat mudah didapat karena

keberadaannya legal sebagai lem untuk kebutuhan masyarakat.. Keberadaan anak-

anak yang sedang teler akibat lem ini dapat kita jumpai di bawah jembatan, pojokan-

pojokan perempatan lampu merah. Anak-anak yang cenderung tidak tahu akibat

negatif dari lem ini, merasa senang setelah menggunakannya. Sesaat setelah

pemakaian mereka akan merasa “fly”, happy, bebas dari masalah mereka. NAPZA

adalah zat-zat kimiawi yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik ditelan

melalui mulut, dihirup melalui hidung maupun disuntikkan melalui urat darah. Zat-zat

kimia itu dapat mengubah pikiran suasana hati atau perasaan, dan perilaku

seseorang. Pemakaian terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan fisik dan

atau psikologis. Resiko yang pasti terjadi adalah kerusakan pada sistem syaraf dan

organ-organ penting lainnya seperti jantung, paru-paru, dan hati. Istilah teler biasa

disematkan bagi mereka yang lagi mabuk. Tapi anak jalanan menyebutnya ngelem,

karena sarana teler mereka adalah lem aica aibon. Untuk kawannya yang

keranjingan mabuk, akan disapa dengan mabal, beler, atau giteng, yang berarti

minuman keras. Kalau telernya karena ganja, disebut dengan cimeng atau nggelek.

Anak jalanan meniti nasib berdasarkan dua nilai yaitu kebebasan dan

pengakuan. Tapi kebanyakan masyarakat dan pemerintah melihatnya dari sisi yang

terlalu naif. Bahwa kehadiran “bunga-bunga trotoar” itu merusak keindahan kota dan

menebarkan kejahatan di lampu-lampu merah. Rasanya, hanya sedikit saja yang

mau mengerti bahwa mereka juga rindu diakui eksistensinya. Karena keberadaan

mereka yang cenderung diremehkan, mereka harus berusaha untuk mencari

kekuasaan sendiri, serta merebut kebebasan mereka yang telah dibatasi kemiskinan

mereka. Untuk menjaga keeksistensian mereka di dunia jalanan, mereka harus

mengeikuti peraturan yang beredar dijalanan, dimana yang kuat yang berkuasa, jika

ingin aman lebih baik mengikuti aturan penguasa jalanan. Karena kehidupan yang

miskin ini menyebabkan anak-anak jalanan memilih lem Aica aibon sebagai

penghilang ke-stres-an mereka. Bagi anak-anak yang ingin menolak memakai pun

cenderung akan ikut-ikutan karena tertekan oleh yang diatas mereka, atau karena

tidak mau terlihat “lemah” di mata teman-teman sesama anak jalanan.

Lysergic acid diethylamide (LSD) merupakan zat semisintetik psychedelik

darifamily ergoline. LSD sensitif terhadap udara, sinar ultraviolet, dan

klorine,terutama dalam bentuk solutio, dimana zat ini akan bertahan selama 1 tahan

jika dijauhkan dari cahaya dan dijaga agar suhunya tetap berada dibawah

temperature. Alam bentuk aslinya warna, bau, sangat khas. LSD dapat didistribusi

ke dalam tubuh secara intramuskular atau injeksi intravena. Dosis yang dapat

menyebabkan efek psikoaktif pada manusia yaitu 20-30 mg (mikrogram). LSD dapat

digunakan sebagai agen therapeutik yang menjanjikan. Lysergic acid diethylamide

(LSD) adalah halusinigen yang paling terkenal. Ini adalah narkoba sintetis yang di

sarikan dari jamur kering (dikenal sebagai ergot) yang tumbuh pada rumput gandum.

LSD mempengaruhi sejumlah besar reseptor pasangan protein-G, termasuk semua

reseptor dopamin, semua subtipe adrenoreseptor sama seperti lainnya. Ikatan LSD

pada sebagian besar subtipe reseptor serotonin kecuali 5-HT3 dan 5-HT4.

bagaimanapun juga, hampir semua reseptor mempengaruhi pada afinitas rendah

menjadi aktif pada otak dengan konsentrasi 10-20 nm.

LSD adalah cairan tawar, yang tidak berwarna dan tidak berbau yang sering

di serap ke dalam zat apa saja yang cocok seperti kertas pengisap dan gula blok,

atau dapat dipadukan dalam tablet, kapsul atau kadang-kadang gula-gula. Bentuk

LSD yang paling popular adalah kertas pengisap yang terbagi menjadi persegi dan

dipakai dengan cara ditelan. Halusinogen lain termasuk meskalin (tanaman alami

yang berasal dari kaktus peyote), pala, jamur-jamur tertentu (yang mengandung zat

psilosin dan psilosibin), dimetiltriptamin (DPT), fensiklidin (PCP) dan ketamin

hidroklorid. Tak serupa dengan narkoba lain, pengguna LSD mendapat sedikit

gagasan apa yang mereka pakai dan efeknya dapat berubah-ubah dari orang ke

orang, dari peristiwa ke peristiwa dan dari dosis ke dosis. Efeknya dapat mulai

dalam satu jam setelah memakai dosis bertambah antara 2-8 jam dan berangsur

hilang secara perlahan-lahan setelah kurang lebih 12 jam.

Untuk penggunaan LSD efeknya dapat menjadi nikmat yang luar biasa,

sangat tenang dan mendorong perasaan nyaman. Sering kali ada perubahan pada

persepsi, pada penglihatan, suara, penciuman, perasaan dan tempat. Efek negatif

LSD dapat termasuk hilangnya kendali emosi, disorientasi, depresi, kepeningan,

perasaan panik yang akut dan perasaan tak terkalahkan, yang dapat mengakibatkan

pengguna menempatkan diri dalam bahaya fisik. Pengguna jangka panjang dapat

mengakibatkan sorot balik pada efek halusinogenik, yang dapat terjadi berhari-hari,

berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan setelah memakai LSD. Tidak ada

bukti atau adanya ketergantungan fisik dan tidak ada gejala putus zat yang telah

diamati bahkan setelah dipakai secara berkesinambungan. Namun, ketergantungan

kejiwaan dapat terjadi. Efek LSD normalnya 6-12 jam setelah menggunakan,

tergantung pada dosis, toleransi, berat badan dan umur. Keberadaan LSD tidak

lebih lama keberadaannya daripad obat-obat dengan level signifikan di dalam darah.

Ketika terhirup, uap pelarut (solven) ini hanya membutuhkan waktu yang

singkat untuk mencapai kadar toksik atau beracun. Sistem organ yang diserang

adalah otak dan saraf, khususnya yang berhubungan dengan jantung dan

pernapasan. Dikutip dari Kidshealth.org, Jumat (14/1/2011), efek jangka pendek

yang dirasakan saat menghirup uap solven meliputi gejala-gejala sebagai berikut:

1. Denyut jantung meningkat

2. Mual-muntah

3. Halusinasi

4. Mati rasa atau hilang kesadaran

5. Susah bicara atau cadel

6. Kehilangan koordinasi gerak tubuh.

Karena uap solven tersebut bisa terakumulasi di jaringan tubuh, dalam jangka

panjang jika terhirup terus menerus bisa memberikan efek jangka panjang. Di

antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kerusakan otak (bervariasi, mulai dari cepat pikun, parkinson dan kesulitan

mempelajari sesuatu)

2. Otot melemah

3. Depresi

4. Sakit kepala dan mimisan

5. Kerusakan saraf yang memicu hilangnya kemampuan mencium bau dan

mendengar suara.

Meski hanya dihirup sekali, efeknya juga bisa fatal jika telah melewati ambang

batas yang bisa ditoleransi oleh tubuh. Uap lem dan thinner bisa membunuh dalam

seketika dengan mekanisme sebagai berikut.

1. Sudden Sniffing Death

Kematian mendadak saat menghirup uap pelarut umumnya disebabkan oleh

sabotase fungsi jantung. Gejala awalnya adalah denyut nadi meningkat dan tidak

teratur, lalu tak lama kemudian berhenti untuk selamanya.

2. Asphyxia

Uap solven juga bisa mengikat oksigen di sistem pernapasan dan memicu

asphyxia atau kekurangan suplai oksigen ke jaringan otak.

3. Sesak napas

Di kalangan anak jalanan, aktivitas ngelem sering dilakukan dengan kepala

ditutup tas plastik agar uap tidak menyebar ke mana-mana. Ketika tubuh sudah

terpengaruh uap pelarut, si anak jalanan tidak bisa melepas sendiri plastik penutup

tersebut dan akan mati lemas jika tidak ada temannya yang menolong.

4. Bunuh diri

Depresi dan halusinasi merupakan dampak serius dari uap solven. Dampak

ini bisa membunuh seseorang jika orang itu kemudian tergerak untuk melakukan

bunuh diri dalam kondisi kejiwaan yang sedang kacau.

. Mencegah terjadinya penyalahgunaan lem aibon dengan meningkatkan

kapasitas lintas bidang yang terkait, yakni meningkatkan kualitas individu aparat

keamanan (polisi) serta menumbuhkan kesadaran dan keperdulian serta peran aktif

seluruh komponen masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),

Lembaga Keagamaan, organisasi kemasyarakatan. Di Kota Medanupaya

pengentasan, pengendalian dan penertiban sudah sering dilaksanakan, Namun

komunitas anak jalanan terus bertambah. Hal ini jugalah yang menjadi

keingintahuan peneliti :Apakah ada kerjasama Dinas Sosial Kota Medan dengan

Kepolisian dan Instansi terkait lainnya mengenai penanganan anak jalanan.

Jawaban yang diterima dari Dinas Sosial ada 4 instansi yang terlibat di Kota Medan

bagi penenganan anak jalanan, di samping Dinas Sosial yaitu : Kepolisian, Satpol

PP, Dan Pom, Dinas Pendidikan. Dalam upaya pencegahan terjadinya

penyalahgunaan lem aibon, zat psikotropika lainnya serta menekan penyakit

masyarakat Instansi ini, mendorong dan menggugah kesadaran, keperulian dan

peran serta aktif seluruh komponen masyarakat karena mencegah lebih baik dari

pada mengobati. Pola pencegahan di Kota Medan khususnya menyangkut upaya

pre-mtif, preventif dan represif. Upaya pre-emtif yang telah dilakukan Polrestabes

Medan adalah dengan bekerja sama dengan pihak Badan Narkotika Nasional Kota

Medan untuk memberikan sebatas edukasi atau memberikan pencerahan dengan

mengadakan penyuluhan tentang bahaya narkoba dan zat adiktif di beberapa

sekolah yang ada di kota Medan dan juga pengawasan serta pemahaman tentang

bagaimana cara memproteksi anak dengan agama dan pendidikan, sejalan dengan

visi misinya yakni menciptakan generasi muda yang baik melalui pemberdayaan

sumber daya manusia. Upaya preventif yang dilakukan oleh Pihak Polrestabes

Medan dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah dengan melakukan

pengawasan di daerah-daerah yang dianggap rawan terhadap para pengguna lem

aibon sebagai pengganti narkotika sehingga perlu dilakukan patroli rutin, kemudian

melakukan razia di tempat atau di jalan-jalan yang dianggap rawan terkait dengan

masalah tersebut sehingga mampu meminimalisir atau bahkan dihentikan terkait

dengan masalah penyalahgunaan lem aibon. Salah satu kelemahan utama pada

pemerintah Kota Medan, dalam hal anak jalanan, bahwa aparat hanya bisa

melakukan , koordinasi, pengendalian, pengawasan, penertiban bahkan

penangkapan. Dan bagi mereka yang sudah diamankan akan diberikan penyuluhan

dan pelatihan-pelatihan keterampilan, setelah itu mereka dilepas kembali ke

masyarakat tanpa adanya pendampingan. Situasi ini berlangsung terus, anak

jalanan tumbuh subur karena komunitas mereka juga tidak diketahui banyaknya.

C. Upaya hukum apakah selama ini, yang telah dilakukan Pemerintah Daerah

Kota Medan dalam meminimalisir indikasi kriminalisasi anak jalanan yang

menghisap lem kambing,

Anak-anak jalanan Kota Medan yang berusia 12 tahun ke atas, dan mayoritas

berasal dari luar daerah, harus dapat penanganan yang terpadu, terkendali dan

tmenag ada dan diperuntukkan bagi penanganan anak jalanan, seharusnya lebih

diarahkan kepada pembentukan program positif bagi masa depan mereka.

Pemerintah Kota, harus lebih serius memikirkan penyelesaian kasus ini.

Kerjasama dengan sekolah-sekolah non profit perlu dipikirkan, begitu juga dengan

panti-panti swasta yang memang didirikan dari niat mulia masyarakat. Produk

hukum bagi peminimalisir indikasi kriminalisasi anak jalanan juga harus dimulai,

kalau kita tidak ingin suatu saat eksistensi anak jalanan ini mengancam ketenangan

kita semua, baik bagi pengguna kendaraan, masyarakat di jalan-jalan, serta anak-

anak kita yang memang sehari-hari menggunakan fasilitas jalan raya. Memang tidak

dapat kita. kecilkan upaya yang memang sudah ditempuh Pemda Kota Medan, yaitu

dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang

larangan gelandangan dan Pengemisan serta Praktek Susila di Kota Medan.

Rumusan peraturannya dirumuskan di bawah ini :

Ditetapkan di Medan,

Pada tanggal : 23 Desember 2003

Walikota Medan

Dto,

Drs. H. Abdillah, Ak., MBA

D.Tahapan proses Penyusunan Naskah Akademik (NA)

Tahap awal

1. Persiapan penyusunan Naskah Akademik

2. Pembahasan diskusi publik draft awal Naskah Akademik

3. Penyusunan draft awal Naskah Akademik

4. Evaluasi draft Naskah Akademik

5. Penyempurnaan Naskah Akademik kepada Pemda dan DPD sebagai masukan dalam proses pembentukan Perda

Tahap kelanjutan

1. Penyusunan draft Naskah Akademik sesuai dengan pola dan sistematika

standar yang biasa dipakai dalam penyusunan Naskah Akademik

2. Kebutuhan akan waktu penyusunan dan menuangkan data serta informasi ke

dalam bentuk Naskah Akademik

3. Memasukan alternatirf kaedah-kaedah dan norma dalam narasi yang disusun;

4. Pemilihan kaedah/norma yang tepat yang menjadikan Naskah Akademik

suatu produk hukum dengan hasil penelitian dan kajian hukum;

Tahap pembahasan konsep penyusunan

1. Menyelenggarakan diskusi publik (public hearing) adalah menarik informasi

dan pendapat masyarakat dan pihak-pihak terkait,

2. Menghimpun masukan dari berbagai pihak dalam rangka memperkaya dan

menyempurnakan Naskah Akademik diskusi publik ini dapat berbentuk

diskusi terfokus, lokakarya, seminar, jaring aspirasi publik, pertemuan

konsultasi atau juga mempublikasikan di media masa.

Evaluasi terhadap draft Naskah Akademik perlu dilakukan setelah

memperoleh masukan atau tanggapan dari masyarakat, pada proses ini tim

penyusun Naskah Akademik menginventarisir masukan-masukan yang diperoleh

dari diskusi publik dan sedapat mungkin mengakomodir masukan-masukan yang

bermanfaat ke dalam Naskah Akademik.

Format Naskah Akademik

dibagi dalam :

1. Bagian yang memuat hasil kajian materi RUU yang akan diusulkan

2. Bagian yang memuat Naskah Awal RUU yang akan diusulkan

BAB I Pendahuluan

A. Latar belakang yang memuat pemikiran tentang konstatering fakta dan alasan

pentingnya materi hukum tersebut harus segera diatur

B. Dasar pemikiran perlunya RUU memuat pemikiran tentang dasar perlunya

RUU dibentuk, antara lain meliputi dasar filosofis, sosiologis, yuridis,

psikopoliti dan ekonomi

C. Maksud dan tujuan yang menjelaskan tentang apa yang hendak dicapai

melalui pembentukan RUU tersebut (misalnya memberikan jaminan kepastian

hukum).

D. Metode Pendekatan

E. Analisis Hukum Positif yang terkait materi hukum RUU

D. BENTUK NASKAH AKADEMIK

Bentuk Naskah Akademik berdasarkan Lampiran I Undang undang Republik

Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 :

1) JUDUL

2) KATA PENGANTAR

3) DAFTAR ISI

4) BAB I PENDAHULUAN

5) BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

6) BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG

UNDANGAN TERKAIT

7) BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

8) BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN UNDANG UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI

ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

9) BAB VI PENUTUP

10) DAFTAR PUSTAKA

11) LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Landasan Filosofis

Menggambarkan bahwa Peraturan Perundang undangan yang dibentuk

mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi

suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila

dan Pembukaan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Sosiologis

Menggambarkan bahwa Peraturan Perundang undangan yang di bentuk

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Menggambarkan

fakta empiris perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Landasan Yuridis

Menggambarkan bahwa Peraturan Perundang undangan yang di bentuk

untuk mengatasi permasalahan. Sebenarnya landasan dalam undang-undang itu

ada 4, selain 3 landasan diatas yakni landasan politis. Landasan politis tidak

dimasukan ke dalam naskah akademik karena landasan politis lebih cenderung

kepada arah kebijakan.

Unduhan Tertinggi

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 Permen Mendagri Nomor 54 Tahun 2009 Undang - Undang No. 12 Tahun 2011 Undang - Undang No 17 Tahun 2003 Peraturan Menteri Keuangan No. 64 Tahun 2011 Undang-Udang No. 10 Tahun 1997 Undang - Undang No. 3 Tahun 2002 Peraturan Sekjen tentang Kode Etik Pegawai Undang - Undang No. 23 Tahun 2004

Kenakalan Remaja. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Rajawali Pers.Makarao, Taufik, dkk: 2003. Tindak Pidana Narkotika. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia.M. Sihombing, Justin. 2005. Kekerasan Terhadap Masyarakat Marjinal.Penerbit Narasi. Yogyakarta.Naning, Ramdlon. 1982. Problema Gelandangan Dalam Tinjauan Tokoh Pendidikan dan Psikologi. Penerbit Armico. Bandung. Sasangka Hari, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju, 2003Siregar, Bismar dkk. 1986. Hukum dan Hak-Hak Anak. Jakarta : Yayasan LBH Indonesia dan CV Rajawali.Sojono, AR, Bony Daniel; 2011. Komentar dan Pembahasan UU no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jakarta.Penerbit Sinar Grafika Suyanto, Bagong. 2010. Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana S. Willis,Sofyan. 1981. Problema Remaja & Permasalahannya. Bandung. Penerbit Angkasa Bandung

BAB VI.

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

1. Membuat proposal tahun ke dua

2. Melakukan pengiriman artikel internasional “ Political & Legal Anthropology

Review (Polar) Spinger Germany” untuk di submitted

3. Melakukan kajian deskriptif untuk memaparkan hasil kajian ekploratori dari

peristiwa hukum yang terjadi pada anak jalanan

4. Melakukan sosialisasi dan desiminasi naskah akademik kepada Biro Hukum

Walikota Medan.

BAB VII.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Akar masalah anak jalanan kota Medan, yaitu : a) Ekonomi, b) Minimnya

pendapatan orang tua, c) lingkungan, d) pendidikan, dan e) kekerasan dalam

rumah tangga.

2. Jenis lem kambing yang sering digunakan anak jalanan kota Medan, yaitu ; a)

Lem Aica aibon, dan b) Lysergic acid diethylamide (LSD)

3. Upaya hukum yang telah dilakukan Pemerintah Kota Medan, dengan

menerbitkan peraturan daerah Kota medan nomor 6 tahun 2013

DAFTAR PUSTAKA

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut , 2012. Bahaya Menghirup Lem. https://bnnkgarut.wordpress.com/2012/06/17/bahaya-menghirup-lem/comment-page-1/. Posted on 17 Juni 2012.

Badan Narkotika Nasional. 2013. Undang-undang Narkotika dan Psikotropika. Fokusmedia : Jakarta

Erina Kartika. 2003. Aspek Hukum Anak Jalanan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terhadap Peningkatan Angka Kriminalitas (Studi Kasus Terminal Terpadu Amplas Kecamatan Medan Amplas). Skripsi : Fakultas Hukum USU Medan.

Jhony Simatupang. 2013. Hirup lem kambing, 5 remaja perempuan diamankan. http://daerah.sindonews.com/read/2013/02/25/24/721556/hirup-lem-kambing-5-remaja-perempuan-diamankan di akses 20 Maret 2013

Muhammad Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Pemko Medan. 2012. Kota Medan Tidak terlepas dari Kompleksitas Masalah Anak http://pemkomedan.go.id/new/berita-kota-medan-tidak-terlepas-dari-kompleksitas-masala.html di akses 10 Maret 2013

Sugiyono. 2009. Pengertian Teknik sampling, Alfabeta, Bandung, 2009.

Sulistiawati. 2004. Model Pembinaan Anak Jalanan di Kota Bandung, UPI :

Bandung. Taufik K, Lubis, 2002. Metode Pembinaan Akhlak bagi Penderita Narkoba. OPF :

Kopertis Wilayah X Padang. Tengku Erwinsyahbuana, 2012. Traffiking dan Penanggulangannya di Kota Medan,

UMSU : Medan.

Lampiran

Daftar Riwayat Hidup

Ketua Peneliti

A. Identitas Diri Peneliti

1. Nama lengkap (dengan gelar) Dr. Tengku Erwinsyahbana, SH, M.Hum

2. Jabatan Fungsional Lektor

3. Jabatan Struktural -

4. NIP/NIK/Identitas lainnya 196807061994031004

5. NIDN 0006076814

6. Tempat dan Tanggal Lahir Tapanuli Selatan, 6 Juli 1968

7. Alamat rumah Asrama Kodam I/BB, Jl. Prasaja No. K-281,

Medan

8. Nomor Telepon/Faks/HP 081397622420

9. Alamat Kantor Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan

10. Nomor Telepon/Faks/HP -

11. Alamat email erwin6768@gmail.com

12. Lulusan yang Telah Dihasilkan

13. Mata Kuliah Yang Diampu 1. Pengantar Ilmu Hukum

2. Pengantar Hukum Indonesia

3. Filsafat Hukum

4. Teori Hukum

B. Riwayat Pendidikan

S1 S2 S3

Nama Perguruan

Tinggi

Univ. Andalas Univ. Sumatera Utara Univ. Padjadjaran

Bidang Ilmu Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum

Tahun Masuk-Lulus 1987-1993 2000-2006 2007-2012

Judul

skripsi/thesis/Disertasi

Tinjauan

Mengenai

Pembebasan

Hak Atas

Tanah Untuk

Pelebaran

Jalan di

Kotamadya

Binjai

Pembatalan

Perkawinan

Berdasarkan Undang-

undang Nomor 1

Tahun 1974

Dikaitkan Dengan

Ketentuan

Perkawinan

Berdasarkan Fiqih

Islam

Perspektif Hukum

Perkawinan Antar

Agama Yang

Berkeadilan

Dikaitkan Dengan

Politik Hukum

Perkawinan

Indonesia Dalam

Rangka

Pembangunan

Hukum Keluarga

Nasional

Nama

Pembimbing/Promotor

1. Bulkaini,

SH

2. Nurmi, SH

1. Prof. H. Sanwani

Nasution, SH

2. Prof. Dr. H.

Hasballah Thaib,

MA

1. Prof. Dr.

Dzuhaendah

Hasan, SH

2. Prof. Dr. R.

Otje Salman,

SH

3. Dr. Lastuti Abubakar, SH,

MH

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No Tahun Judul Penelitian Pendanaan

Sumber Jml (juta Rp)

1. 2012 Traffiking dan

Penanggulangannya di Kota

Medan

Mandiri -

2. 2014 Pengembangan Model

Penyuluhan Hukum AIDDA bagi

Kelompok Masyarakat Buta

Aksara (Studi Normatif Empiris

pada Narapidana di Lapas Klas II

B Lubuk Pakam)

Tahun II

Dikti 65

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No Tahun Judul Pengabdian Pendanaan

Sumber Jml (juta Rp)

1. -

2. -

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No Judul Artikel Ilmiah Vol/Nomor

/Tahun Nama Jurnal

1. Analisis Yuridis Putusan Lepas dari Segala

Tuntutan Hukum atas Tindak Pidana Perusakan

Ekosistem Mangrove di Kabupaten Langkat

(Putusan P.N. Stabat Nomor:

374/Pid.B/2006/PN.Stb

Edisi 80, Mei

2010, Tahun XXI.

Jurnal Hukum

Yustisia

2. Privatisasi Badan Usaha Milik Negara

Melalui Kegiatan Bisnis di Pasar Modal

Vol. III, No. 2,

April-September

2010

Jurnal Supremasi

Hukum

3. Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila

Vol. 2, No. 2, Tahun 2012

Jurnal Ilmu

Hukum

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah

Dalam 5 Tahun Terakhir

No Nama Pertemuan

Ilmiah / seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan tempat

1. -

-

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No Judul Buku Tahun Jumlah

Halaman Penerbit

1. -

2. -

H. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 – 10 Tahun Terakhir

No Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID

1. -

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5

Tahun Terakhir

No Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID

-

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah,

asosiasi atau institusi lainnya)

No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Tahun

Penghargaan

-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-

sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan

dalam pengajuan Hibah Bersaing.

Medan, 28 April 2014

Pengusul

Dr. Tengku Erwinsyahbana, SH, M.Hum

Anggota Peneliti I

A. Identitas Diri Peneliti

1. Nama lengkap (dengan gelar) Dr. Surya Perdana, SH, M.Hum

2. Jabatan Fungsional Lektor Kepala

3. Jabatan Struktural Ketua Program Studi Magister

Konotariatan

4. NIP/NIK/Identitas lainnya 196206111989031004/E. 645461

5. NIDN 0011066204

6. Tempat dan Tanggal Lahir Medan, 11 Juni 1962

7. Alamat rumah Kompleks TASBI II Blok V No.49

Medan Kode pos 20133

8. Nomor Telepon/Faks/HP 061-8215560/081362151397

9. Alamat Kantor Jln.Gedung Arca No.53 Medan

10. Nomor Telepon/Faks/HP 0617366762 kode pos.20217

11. Alamat email suryaginting62@ymail.com

12. Lulusan yang Telah Dihasilkan S1 (100 mahasiswa)

S2 (60 mahasiswa)

13. Mata Kuliah Yang Diampu 1. Ilmu Peraturan Perundang-

Undangan (S1)

2. Hukum Kemaritiman (S1)

3. Hukum Ketenagakerjaan (S1)

4. Metodologi Penelitian Hukum

(S2)

5. Politik Hukum (S2)

6. Hukum Ketenagakerjaan (S2)

7. Metodologi Penelitian Hukum

(S2)

B. Riwayat Pendidikan

S1 S2 S3

Nama Perguruan Tinggi Fakultas Hukum

Univ.Islam

Indonesia

Yogyakarta

Sekolah

Pascasarjana

USU Prog.Studi

Ilmu Hukum

Sekolah

Pascasarjana USU

Prog.Studi Ilmu

Hukum

Bidang Ilmu Hukum Hukum Hukum

Tahun Masuk-Lulus 1981/82-1986/87 1998-2001 2002-2008

Judul skripsi/thesis/Disertasi Tinjauan Yuridis

Pembebanan

Hak Tanggungan

Hypothik Kapal

Laut Beserta

Pelaksanaan

Eksekusinya

Pelaksanaan

Jaminan Sosial

Tenaga Kerja

(Jamsostek) Pada

Perusahaan

Swasta di Medan

Mediasi

Merupakan salah

Satu Cara

Penyelesaian

Perselisihan

Pemutusan

Hubungan Kerja

Di Sumatera Utara

Nama

Pembimbing/Promotor

Djauhari

Santoso, SH

- 1.Prof.Dr.Mashudi,

SH.

M.H.(Promotor)

2.Prof.Dr.M.Solly

Lubis, SH (Co-

Promotor)

3.Prof.Dahlan SH,

M.H.(Co-

Promotor)

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No Tahun Judul Penelitian

Pendanaan

Sumber Jml (juta Rp)

1. 2007 Pelaksanaan Jaminan Sosial

Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)

pada Perusahaan Swasta di Kota

Medan (Tenaga Peneliti)

Mandiri -

2. 2008 Mediasi Merupakan Salah Satu

Penyelesaian Sengketa Pemutusan

Hubungan Kerja pada Perusahaan

di Provinsi Sumatera Utara .

Mandiri -

3. 2014 Penataan Stabilitas Emosional

Hakim Wanita Bagi Percepatan

Penyelesaian Perkara Di

Pengadilan Agama Medan (Studi

Tentang Pengaruh Dan Alternatif

Program Penataan)

Desentralisasi 65

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat

Pendanaan

Sumber Jml (juta Rp)

1. 2006 “Sosialisasi Trafiking di Pantai

Cermin”

UMSU

2. 2006 “Mediasi Ketenaga Kerjaan

“Pembekalan Pengetahuan Para

Calon Tenaga Kerja di Medan”

UMSU

3. 2008 “Sosialisasi RUU Pornografi dan

Pornoaksi melalui pendekatan

agama di Medan”.

UMSU

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No Judul Artikel Ilmiah Vol/Nomor

/Tahun Nama Jurnal

1. Kependudukan, Migrasi dan

Fenomena Ketenagakerjaan di

Indonesia

Volume 7, No.3,

Oktober 2006,

ISSN 1411-5417

(Terakreditasi)

MADANI, Jurnal

Ilmu-Ilmu Sosial,

2. Sewindu Reformasi dan Penegakan

Supermasi Hukum,

Volume 7, No.2,

Juni 2006, ISSN

1411-5417

(Terakreditasi)

MADANI, Jurnal Ilmu-

Ilmu Sosial

3. Sosialisasi Rancangan Undang-

Undangan Anti Pornografi dan

Pornoaksi Ditinjau dari aspek

Sosiologis.

Vol. XVI Nomor 1,

Januari-Juni 2007

(ISSN-0853-0645)

Media Hukum

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah

Dalam 5 Tahun Terakhir

No Nama Pertemuan Judul Artikel Ilmiah Waktu dan tempat

Ilmiah / seminar

1. Diskusi Publik Peserta : “Telekomunikasi

Untuk Indonesia Sejahtera

: Jaminan Kepastian

hukum Investasi Untuk

Pembangunan Industri

Telekomunikasi “ di

Medan.

2008, Medan

2 Seminar Peserta : “Seminar Kasus

Aliran Dana Bank

Indonesia” di Medan.

2008, Medan

3 Workshop Antar Bangsa Pembentang Kertas

Kerja : “Workshop Antar

Bangsa” diselenggarakan

UMSU dan Pusat Kajian

Pengurusan Pembangunan

Islam (ISDEV) Pusat

Pengajian Sains

Kemasyarakatan Universiti

Sains Malaysia (USM), di

Medan.

2008, Medan

4 Seminar Pemateri : “ Seminar

Kesiapan KPU sebagai

Penyelenggara dan POLRI

sebagai Tim Pengaman

dalam Pemilu 2009 “ di

Medan.

2009, Medan

5 Penyuluhan Hukum Narasumber :

“Pendadaran Kemahiran

Hukum-IV

(BBH/Penyuluhan Hukum)

T.A. 2008/2009” di

Medan.

2009, Medan

6 Temu Wicara Peserta : “Temu Wicara

Mahkamah Konstitusi

Dengan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Kabupaten/Kota”

di Medan

2010, Medan

7 Lokakarya Peserta : Lokakarya

Pendidikan Pascasarjana

:”Keunikan Keunggulan

Bersaing dan Energy

Refocusing Menuju

2010, Surakarta

Invensi Universtas Riset Kelas Dunia” di Surakarta.

8 Diskusi Publik

Narasumber : “Peran

Pilgubsu 2013 Dalam

Mewujudkan Demokrasi

Yang Bersih di Sumatera

Utara” di Medan.

2013, Medan

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No Judul Buku Tahun Jumlah

Halaman Penerbit

1. Pelaksanaan Jaminan Sosial

Tenaga Kerja pada

Perusahaan Swasta, ISBN

978-979-19777-2-2 , Ratu

Jaya, Medan.

2009 254 Ratu Jaya,

Medan.

2. Perkembangan Alternative

Dispute Resolution (ADR) di

Indonesia dan Beberapa

Negara di Dunia, ISBN 978-

979-19777-3-0, Ratu Jaya,

Medan.

2009 174 Ratu Jaya,

Medan.

3. Mediasi Salah Satu Cara

Dalam Menyelesaikan

Perselisihan Pemutusan

Hubungan Kerja, ISBN 978-

979-29777-1-5, Ratu Jaya,

Medan.

2009 304 Ratu Jaya,

Medan.

H. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 – 10 Tahun Terakhir

No Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID

1.

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5

Tahun Terakhir

No Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah,

asosiasi atau institusi lainnya)

No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi

Penghargaan Tahun

1 Piagam Penghargaan Dosen Berprestasi-

I tingkat Kopertis Wilayah-I Sumatera

Utara-Nanggroe Aceh Darussalam

Kopertis Wilayah I

Sumatera Utara-

Nanggroe Aceh

Darussalam

2008

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-

sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan

dalam pengajuan Hibah Bersaing.

Medan, 28 April 2014

Pengusul

Dr. Surya Perdana SH, M.Hum

Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara kepada Kepala Seksi Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan Nama : .................................................................... Tanggal wawancara : ..................................................................... Waktu : ..................................................................... Tempat : ..................................................................... Pertanyaan :

1. Berapa banyak anak jalanan yang ditangani oleh Dinas Sosial pada tahun 2015 ini? Jawab

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

2. Apa mata pencarian mereka Jawab

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................... ............

...........................................................................................................................

3. Apa yang harus dilakukan untuk membantu mereka Jawab

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

4. Latar belakang timbulnya anak jalanan Jawab

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

5. Faktor-faktor apa yang menyebabkan fenomena munculnya anak jalanan di Kota Medan Jawab

..........................................................................................................................

.......................................................................................... .................................

...........................................................................................................................

................................................................................................ ...........................

6. Upaya hukum apa yang sudah dilakukan Jawab

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

7. Apakah ada data kriminalisasi anak jalanan Jawab

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

8. Apakah ada kerjasama Dinas Sosial Kota Medan dengan kepolisian dan instansi terkait lainnya Jawab

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

9. Program penanganan apa sajakah yang sudah di lakukan oleh dinas dalam mengatasi masalah anak jalanan di Kota Medan? Jawab

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

10. Sejauh ini, dari beberapa program penanganan yang sudah dilakukan, program mana yang paling efektif untuk mengatasi masalah anak jalanan di Kota Medan? Jawab

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

11. Bagaimanakah mekanisme atau tahapan penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan? Jawab

..........................................................................................................................

............................................................................................. ..............................

...........................................................................................................................

................................................................................................... ........................

12. Darimanakah dinas memperoleh dana untuk pelaksanakan program penanganan anak jalanan? Jawab

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

13. Dalam kehidupan anak jalanan, bila ditelusuri lebih jauh ternyata mereka memiliki bos (orang yang menyuruh mereka). Tindakan apa yang dilakukan dinas menyikapi hal ini? Jawab

..........................................................................................................................

......................................................................................................... ..................

...........................................................................................................................

............................................................................................................... ............

14. Kendala apa sajakah yang dihadapi oleh dinas dalam melaksanakan program penanganan anak jalanan Kota Medan? Jawab

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

15. Program rehabilitasi yang digunakan oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam menangani anak jalanan? Jawab

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

16. Sejauh ini dari beberapa program rehabilitasi yang sudah dilakukan, program mana yang paling efektif? Jawab

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

17. Bagaimanakah mekanisme pengentasan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Medan Jawab

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

18. Dari usia berapa sajakah anak jalanan yang mendapatkan pembinaan? Jawab

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

19. Anak jalanan yang ada di Dinas Sosial Kota Medan berasal dari mana saja? Jawab

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

20. Apakah anak jalanan yang ada di Dinas Sosial Kota Medan masih bersekolah? Jawab

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

21. Fasilitas apa sajakah yang diberikan oleh pihak RSM kepada anak-anak jalanan yang dibina? Jawab

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

......................................................................................................... ..................

...........................................................................................................................

22. Darimana Dinas Sosial Kota Medan mendapatkan dana dalam menunjang segala kegiatan? Jawab

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara kepada Kepala Biro Hukum Walikota Medan Nama : .................................................................... Tanggal wawancara : ..................................................................... Waktu : ..................................................................... Tempat : ..................................................................... Pertanyaan :

1. Apa Biro hukum Kota Medan ikut menangani masalah anak jalanan di Kota Medan Jawab

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

2. Keberadaan anak jalanan yang semakin meresahkan di Kota Medan, apakah tidak ada penanganannya Jawab

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

.......................................................................................... .................................

3. Apakah ada perhatian khusus dalam penanganan anak jalanan Jawab

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

4. Upaya Hukum apa yang sudah dilakukan bagi penanggulangan anak jalanan Jawab

........................................................................................... ...............................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

5. Setujukah Bapak/Ibu kalau dikeluarkan Perda bagi penanganan anak jalanan Jawab

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

6. Aspek-aspek apa saja yang perlu diatur dalam Perda anak jalanan Jawab

..........................................................................................................................

.................................................................................................... .......................

...........................................................................................................................

.......................................................................................................... .................

7. Apakah ada data kriminalisasi anak jalanan di Biro Hukum Kota Medan Jawab

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

8. Jika kami merancang Naskah Akademik tentang anak jalanan, dukungan apa yang Bapak/Ibu berikan Jawab

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

9. Apakah sudah ada peraturan tentang pengaturan anak jalanan di Kota Medan Jawab

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

10. Apakah ada data-data anak jalanan yang terarsip di Biro Hukum Kota Medan Jawab

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

11. Masalah-masalah anak jalanan apa saja yang sudah tercatat Jawab

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

12. Faktor penyebab meningkatnya fenomena anak jalanan di Kota Medan

Jawab

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

................................................................................................ ...........................

...........................................................................................................................

13. Dasar hukum penanganan anak jalanan di Kota Medan Jawab

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

14. Apakah ada kerjasama dengan instansi terkait dalam menangani anak jalanan. Jawab

..........................................................................................................................

.............................................................................................................. .............

...........................................................................................................................

.................................................................................................................... .......

A. Dokumentasi Penelitian