UNDANG-UNDANG

NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG NARKOTIKAPROGRAM STUDI FARMASI UNIVERSITAS GUNADARMA

UUD 1945

Pasal 5 Ayat (1) Dan Pasal 20

UU Nomor 8 Tahun 1976 Tentang

Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika

1961 Beserta Protokol Tahun 1972 Yang

Mengubahnya (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor

36, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3085)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang

Pengesahan United Nations Convention

Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and

Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang

Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika

dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3673);

PANCASILA

DASAR

HUKUM

1. Keadilan

2. Pengayoman

3. Kemanusiaan

4. Ketertiban

5. Perlindungan

6. Keamanan

7. nilai-nilai ilmiah

8. kepastian hukum

ASAS

TUJUAN

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi

2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa

indonesia dari penyalahgunaan narkotika

3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan

prekursor narkotika

4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan

sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika

RUANG

LINGKUP

Meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang

berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika

Narkotika

Zat atau obat yang berasal dari tanaman

atau bukan tanaman, baik sintetis

maupun semisintetis, yang dapat

menyebabkan penurunan atau perubahan

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan

dapat menimbulkan ketergantungan

Dilarang Digunakan Untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan

Penggolongan Narkotika

Hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan & tidak digunakan dalam

terapi, mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Contoh:

• Tanaman Papaver Somniferum

• Opium (mentah dan masak)

• Tanaman koka (Genus Erythroxylon)

• Tanaman Cannabis/ganja

• Heroina

• LSD

• TIOFENTANIL

• Meskalina

• AMFETAMINA

Golongan I

Dalam jumlah terbatas digunakan untuk

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta

reagensia laboratorium setelah mendapatkan

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Permenkes No. 7 TAHUN 2018

“Perubahan penggolongan Narkotika”

(147)

(65)

Golongan II

Berkhasiat pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir & dapat digunakan dalam terapi dan/atau

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan

Contoh:

• Fentanil

• Petidina 86 91

• Metadona

• Morfina

Berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan / atau tujuan pengembangan ilmu

pengetahuan, potensi ringan mengakibatkan ketergantungan

Contoh:

• Kodein

• Etilmorfina

• Buprenorfina

• Campuran sediaan difenoksin/difenoksilat+bahan bukan narkotika 14 15

Golongan III

Kebutuhan dalam negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri, dan/atau sumber lain

Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan

menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui

ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau

gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika

Industri farmasi tertentu diberikan izin khusus untuk

memproduksi Narkotika setelah diaudit oleh Badan

Pengawas Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan

melakukan pengawasan terhadap bahan

baku, proses produksi, dan hasil akhir dari

produksi Narkotika sesuai dengan rencana

kebutuhan tahunan Narkotika

Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam

jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan

pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh

pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan,

dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan

teknologi setelah mendapatkan izin Menteri

• Industri Farmasi

• Pedagang Besar Farmasi

• Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah

• Apotek,

• Rumah Sakit

• Pusat Kesehatan Masyarakat

• Balai Pengobatan

• Dokter

• Lembaga Ilmu Pengetahuan

Narkotika

Disimpan

secara khusus

Membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai

pemasukan dan/atau pengeluaran narkotika yang berada dalam penguasaannya

Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah

memiliki izin sebagai importir/eksportir sesuai dengan ketentuan dan dalam keadaan tertentu,

dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin

sebagai importir/ekportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk

melaksanakan impor/ekspor Narkotika

Setiap pengangkutan impor/ekspor Narkotika wajib

dilengkapi dengan dokumen atau surat persetujuan

impor/ekspor Narkotika yang sah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangundangan

Transito Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang sah

dari pemerintah negara pengekspor dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah dari

pemerintah negara pengimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

negara pengekspor dan pengimpor.

Dokumen tersebut memuat keterangan:

1. Nama serta alamat pengekspor dan pengimpor narkotika

2. Jenis, bentuk, dan jumlah narkotika

3. Negara tujuan ekspor narkotika

Setiap terjadi perubahan negara tujuan ekspor Narkotika pada Transito Narkotika

hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari:

1. Pemerintah negara pengekspor narkotika

2. Pemerintah negara pengimpor narkotika

3. Pemerintah negara tujuan perubahan ekspor narkotika

Pemerintah yang dalam

hal ini adalah BPOM

melakukan pemeriksaan

atas kelengkapan

dokumen impor, ekspor,

dan/atau Transito

Narkotika

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan

Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk

kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat

diedarkan setelah mendapatkan izin edar

Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah

Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun

sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri

Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan

sediaan farmasi pemerintah yang memiliki izin khusus penyaluran Narkotika sesuai dengan ketentuan UU

1. Pedagang Besar Farmasi Tertentu

2. Apotek

3. Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah Tertentu

4. Rumah Sakit

1. Pedagang Besar Farmasi Tertentu Lainnya

2. Apotek

3. Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah Tertentu

4. Rumah Sakit

5. Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Industri Farmasi

Pedagang Besar Farmasi

Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan

oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada

lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi

1. Rumah Sakit Pemerintah

2. Pusat Kesehatan Masyarakat

3. Balai Pengobatan Pemerintah Tertentu

Sarana penyimpanan sediaan farmasi

pemerintah tertentu

Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

1. Apotek

2. Rumah Sakit

3. Pusat Kesehatan Masyarakat

4. Balai Pengobatan

5. Dokter

Apotek 1. Rumah Sakit

2. Pusat Kesehatan Masyarakat

3. Apotek Lainnya

4. Balai Pengobatan

5. Dokter

6. Pasien

Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan

balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika

kepada pasien berdasarkan resep dokter

Dokter 1. Menjalankan praktik dokter dengan memberikan narkotika melalui

suntikan

2. Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan

narkotika melalui suntikan

3. Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek

Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang

diserahkan oleh dokter hanya dapat diperoleh di apotek

Industri farmasi wajib mencantumkan label

pada kemasan narkotika, baik dalam bentuk

obat jadi maupun bahan baku narkotika

Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada

media cetak ilmiah Kedokteran atau media

cetak ilmiah farmasi

Pengaturan prekursor bertujuan:

1. Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan prekursor narkotika

2. Mencegah dan memberantas peredaran gelap prekursor narkotika

3. Mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan prekursor narkotika

Pemerintah menyusun rencana kebutuhan tahunan Prekursor Narkotika berdasarkan jumlah

persediaan, perkiraan kebutuhan, dan penggunaan Prekursor Narkotika secara nasional untuk

kepentingan industri farmasi, industri nonfarmasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi

PREKURSOR

Pengadaan prekursor narkotika dilakukan melalui produksi dan impor hanya dapat digunakan untuk

tujuan industri farmasi, industri nonfarmasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi

Zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang

dapat digunakan dalam pembuatan narkotika

TABEL I

1. Acetic Anhydride.

2. N-Acetylanthranilic Acid.

3. Ephedrine.

4. Ergometrine.

5. Ergotamine.

6. Isosafrole.

7. Lysergic Acid.

8. 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone.

9. Norephedrine.

10. 1-Phenyl-2-Propanone.

11. Piperonal.

12. Potassium Permanganat.

13. Pseudoephedrine.

14. Safrole.

TABEL II

1.Acetone.

2.Anthranilic Acid.

3. Ethyl Ether.

4. Hydrochloric Acid.

5. Methyl Ethyl Ketone.

6. Phenylacetic Acid.

7. Piperidine.

8. Sulphuric Acid.

9.Toluene

GOLONGAN DAN JENIS PREKURSOR

PENGOBATAN DAN REHABILITASI

Pasien harus mempunyai bukti yang sah

bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan,

dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh

secara sah sesuai dengan ketentuan UU

Pecandu narkotika dan korban

penyalahgunaan narkotika wajib

menjalani rehabilitasi medis dan

rehabilitasi sosial

Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat

memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan

tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasien dapat memiliki, menyimpan,

dan/atau membawa Narkotika

untuk dirinya sendiri

Pembinaan meliputi upaya:

1. Memenuhi ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi

2. Mencegah penyalahgunaan narkotika

3. Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan narkotika, termasuk dengan

memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai

lanjutan atas

4. Mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi di bidang narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan

5. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika, baik yang

diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat

Pengawasan meliputi:

1. Narkotika dan prekursor narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

2. Alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan

prekursor narkotika

3. Evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk sebelum diedarkan

4. Produksi

5. Impor dan ekspor

6. Peredaran

7. Pelabelan

8. Informasi

9. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

3. Berkoordinasi dengan kepala kepolisian negara republik indonesia dalam pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik

yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat

TUGAS BNN

Badan Narkotika Nasional (BNN)

Lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan

di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan

prekursor narkotika

6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan

dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

7. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah

dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

8. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika

9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

10.Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang

UNDANG-UNDANG NOMOR 5

TAHUN 1997 TENTANG

PSIKOTROPIKA

Tujuan

1. Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan

2. Kesehatan dan ilmu pengetahuan

3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika

4. Memberantas peredaran gelap psikotropika

Hanya dapat digunakan untuk

kepentingan pelayanan Kesehatan

dan/atau ilmu pengetahuan

PSIKOTROPIKA

Zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan

narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui

pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang

menyebabkan perubahan khas pada aktivitas

mental dan prilaku

PENGGOLONGAN PSIKOTROPIKA

GOLONGAN I

GOLONGAN II

Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai

potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam

terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai

potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan

dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta

mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan

GOLONGAN III

Psikotropika yang Berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan

dalam Terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta

mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma Ketergantungan

GOLONGAN IV

Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan,

mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas,

dan/atau mengubah bentuk psikotropikaPsikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat

yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku

Psikotropika golongan I dilarang diproduksi

dan/atau digunakan dalam proses produksi

Psikotropika, yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat, harus

memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku

standar lainnya

Pedagang besar farmasi adalah perusahaan

berbadan hukum yang memiliki izin dari

untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan

farmasi, termasuk psikotropika dan alat

kesehatan

Perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian

kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan,

termasuk penawaran untuk menjual psikotropika, dan

kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan

psikotropika dengan memperoleh imbalan

Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian

kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika,

baikdalam rangka perdagangan, bukan perdagangan

maupun pemindahtanganan

Psikotropika yang berupa obat hanya

dapat diedarkan setelah terdaftar pada

departemen yang bertanggung jawab di

bidang kesehatanSetiap pengangkutan dalam rangka

peredaran psikotropika, wajib dilengkapi

dengan dokumen pengangkutan psikotropika

Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran hanya

dapat dilakukan oleh :

1. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah,

rumah sakit, dan Lembaga penelitian dan/atau lembaga Pendidikan

2. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan

farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga Pendidikan

3. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai

pengobatan Pemerintah

Psikotropika golongan I hanya dapat disalurkan oleh

pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada

lembaga penelitian dan/atau Lembaga pendidikan guna

kepentingan ilmu pengetahuan

Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit,

balai pengobatan, puskesmas hanya dapat

dilakukan kepada pengguna/ pasien

berdasarkan resep dokter

PENYERAHAN PSIKOTROPIKA

Apotek 1. Apotek lain

2. Rumah Sakit

3. Puskesmas

4. Balai Pengobatan

5. Dokter

6. Pasien

Penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika, baik antar-penyerah maupun kepada pengguna

dalam rangka pelayanan kesehatan dan hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, balai pengobatan,

puskesmas dan dokter

1. Menjalankan praktik terapi dan diberikan melalui suntikan

2. Menolong orang sakit dalam keadaan darurat

3. Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek

Dokter

Hanya Dapat

Diperoleh Dari Apotek

1. Ekspor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah

memiliki izin sebagai eksportir

2. Impor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memiliki

izin sebagai importir, serta lembaga penelitian atau lembaga pendidikan

3. Lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan dilarang untuk mengedarkan psikotropika yang diimpornya

Eksportir/Importir psikotropika harus memiliki surat persetujuan ekspor/impor

psikotropika untuk setiap kali melakukan kegiatan ekspor/impor psikotropika

Surat persetujuan impor psikotropika golongan I hanya

dapat diberikan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

Setiap transito psikotropika harus dilengkapi surat persetujuan surat

psikotropika yang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari

dan\atau dikeluarkan oleh pemerintah negara pengekspor psikotropika

Surat persetujuan ekspor psikotropika memuat keterangan tentang :

1. Nama dan alamat pengekspor dan pengimpor psikotropika

2. Jenis, bentuk dan jumlah psikotropika

3. Negara tujuan ekspor psikotropika

Pemerintah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan

dokumen ekspor, impor dan/atau transito psikotropika

Pabrik obat wajib mencantumkan label pada kemasan psikotropika

Label psikotropika adalah setiap keterangan

mengenai psikotropika yang dapat berbentuk

tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk

lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan

dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan

bagian dari wadah dan/atau kemasannya

Setiap tulisan berupa keterangan yang dicantumkan pada

label psikotropika harus lengkap dan tidak menyesatkan

Pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana

penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, apotek,

rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter,

lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan, wajib

membuat dan menyimpan catatan mengenai kegiatan

masing-masing yang berhubungan dengan psikotropika

Pengawasan

Dan

Pemeriksaan

Pelaporan Pencatatan Berkala

Pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan,

dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam

rangka pengobatan dan/atau perawatan dan harus

mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan,

dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah

Pengguna psikotropika yang menderita

sindrom ketergantungan berkewajiban untuk

ikut serta dalam pengobatan dan/atau

perawatan yang dilakukan pada fasilitas

rehabilitasi

Pemilikan psikotropika dalam jumlah tertentu oleh wisatawan asing atau warga

negara aing yang memasuki wilayah negara Indonesia dapat dilakukan sepanjang

digunakan hanya untuk pengobatan dan/atau kepentingan pribadi dan yang

bersangkutan harus mempunyai bukti bahwa psikotropika berupa obat dimaksud

diperoleh secara sah

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diarahkan untuk :

1. Terpenuhinya kebutuhan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu

pengetahuan;

2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika

3. Melindungi masyarakat dari segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan

dan/atau bahaya atas terjadinya penyalahgunaan psikotropika

4. Memberantas peredaran gelap psikotropika

5. Mencegah pelibatan anak yang belum cukup berumur 18 (delapan belas) tahun dalam kegiatan

penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap psikotropika

6. Mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan teknologi di bidang

psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan

Dalam rangka pengawasan, Pemerintah berwenang :

1. Melaksanakan pemeriksaan setempat dan/atau pengambilan contoh pada sarana produksi, penyaluran,

pengangkutan,

2. Penyimpanan, sarana pelayanan kesehatan dan fasilitas rehabilitasi

3. Memeriksa surat dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kegiatan di bidang psikotropika

4. Melakukan pengamanan terhadap psikotropika yang tidak memenuhi standar dan persyaratan

5. Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan

Pemusnahan psikotropika dilaksanakan dalam hal :

1. Berhubungan dengan tindak pidana

2. Diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan/atau tidak dapat

digunakan dalam proses produksi Psikotropika

3. Kadaluarsa

4. Tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan/atau untuk kepentingan

ilmu pengetahuan

Masyarakat mempunyai kesempatan yang

seluas-luasnya untuk berperan serta

membantu pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap

Narkotika/ Psikotropika dan Prekursor

Tindakan administratif terhadap pelanggaran pada undang-undang, dapat berupa :

1. Teguran lisan

2. Teguran tertulis

3. Penghentian sementara kegiatan

4. Denda administratif

5. Pencabutan izin praktek

PERMENKES NO. 3 TAHUN 2015 TENTANG

PEREDARAN, PENYIMPANAN, PEMUSNAHAN,

DAN PEL APORAN

NARKOTIKA , PSIKOTROPIKA , DAN

PREKURSOR FARMASI

Penyaluran

Narkotika,

Psikotropika, Dan

Prekursor Farmasi

Surat Pesanan

(SP)

Laporan pemakaian

dan lembar

permintaan obat

(LPLPO)Khusus Puskesmas

Narkotika

Psikotropika

Prekursor

1 SP 1 Jenis

1 SP

1 atau 1 Jenis

Pengiriman Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang dilakukan oleh Industri

Farmasi, PBF, atau Instalasi Farmasi Pemerintah harus dilengkapi dengan:

1. Surat pesanan

2. Faktur dan/atau surat pengantar barang, paling sedikit memuat:

a. Nama narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi

b. Bentuk sediaan

c. Kekuatan

d. Kemasan

e. Jumlah

f. Tanggal kadaluarsa

g. Nomor batch

Penyerahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

Farmasi hanya dapat dilakukan dalam bentuk obat jadi

APOTEKER

TTK

Prekursor Farmasi

yang termasuk

golongan obat

bebas terbatas di

Toko Obat

Kecuali

PENYIMPANAN

Gudang LemariRuangan

Tempat penyimpanan Narkotika dilarang digunakan

untuk menyimpan barang selain Narkotika

Tempat penyimpanan Psikotropika dilarang digunakan

untuk menyimpan barang selain Psikotropika

Tempat penyimpanan Prekursor Farmasi dalam bentuk bahan

baku dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain

Prekursor Farmasi dalam bentuk bahan baku

KHUSUS

1. Dinding dibuat dari tembok dan hanya mempunyai pintu yang dilengkapi

dengan pintu jeruji besi dengan 2 (dua) buah kunci yang berbeda

2. Langit-langit dapat terbuat dari tembok beton atau jeruji besi

3. Jika terdapat jendela atau ventilasi harus dilengkapi dengan jeruji besi

4. Gudang tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin apoteker

penanggung jawab

5. Kunci gudang dikuasai oleh apoteker penanggung jawab dan pegawai lain

yang dikuasakan

Gudang KhususGudang KhususBahan Baku

Gudang Khusus

Obat Jadi

INDUSTRI FARMASI dan PBF

1. Dinding dan langit-langit terbuat dari bahan yang kuat

2. Jika terdapat jendela atau ventilasi harus dilengkapi dengan jeruji besi

3. Mempunyai satu pintu dengan 2 (dua) buah kunci yang berbeda

4. Kunci ruang khusus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab/apoteker

yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan

5. Tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin apoteker penanggung

jawab/apoteker yang ditunjuk

Ruangan Khusus

INSTALASI FARMASI PEMERINTAH

1. Terbuat dari bahan yang kuat

2. Tidak mudah dipindahkan dan mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda

3. Harus diletakkan dalam ruang khusus di sudut gudang, untuk instalasi farmasi pemerintah

4. Diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum, untuk apotek, instalasi

farmasi rumah sakit, puskesmas, instalasi farmasi klinik, dan lembaga ilmu pengetahuan

5. Kunci lemari khusus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab/apoteker yang ditunjuk dan

pegawai lain yang dikuasakan

Lemari Khusus

APOTEK, INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT, PUSKESMAS, INSTALASI FARMASI KLINIK,

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN DAN INSTALASI FARMASI PEMERINTAH

Dokter praktik perorangan yang menggunakan

Narkotika atau Psikotropika untuk tujuan

pengobatan harus menyimpan Narkotika atau

Psikotropika di tempat yang aman dan memiliki

kunci yang berada di bawah penguasaan dokter

PEMUSNAHAN

1. Industri Farmasi

2. PBF

3. Instalasi Farmasi Pemerintah

4. Apotek

5. Instalasi Farmasi Rumah Sakit

6. Instalasi Farmasi Klinik

7. Lembaga Ilmu Pengetahuan

8. Dokter

9. Toko Obat

Untuk narkotik/psikotropik/

precursor di Puskesmas harus

dikembalikan ke Instalasi

Farmasi Pemerintah Daerah

setempat

Instansi pemerintah yang Berwenang

1. Diproduksi tanpa memenuhi

standar dan persyaratan yang

berlaku dan/atau tidak dapat diolah

kembali

2. Telah kadaluarsa

3. Tidak memenuhi syarat untuk

digunakan pada pelayanan

kesehatan dan/atau untuk

pengembangan ilmu pengetahuan,

termasuk sisa penggunaan

5. Berhubungan dengan tindak pidana

4. Dibatalkan izin edarnya

1. TIDAK MENCEMARI LINGKUNGAN

2. TIDAK MEMBAHAYAKAN KESEHATAN

MASYARAKAT

A. Penanggung jawab fasilitas produksi/fasilitas distribusi/fasilitas pelayanan kefarmasian/pimpinan

lembaga/dokter praktik perorangan menyampaikan surat pemberitahuan dan permohonan saksi

kepada:

1. Kementerian kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan, bagi instalasi farmasi

pemerintah pusat

2. Dinas kesehatan provinsi dan/atau balai besar/balai pengawas obat dan makanan setempat, bagi

importir, industri farmasi, PBF, lembaga ilmu pengetahuan, atau instalasi farmasi pemerintah

provinsi

3. Dinas kesehatan kabupaten/kota dan/atau balai besar/balai pengawas obat dan makanan

setempat, bagi apotek, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, instalasi farmasi

pemerintah kabupaten/kota, dokter, atau toko obat

Tahapan Pemusnahan

B. Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dinas Kesehatan Provinsi, Balai

Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan setempat, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

menetapkan petugas di lingkungannya menjadi saksi pemusnahan sesuai dengan surat permohonan

sebagai saksi

C. Pemusnahan disaksikan oleh petugas yang telah ditetapkan

D. Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi dalam bentuk bahan baku, produk antara, dan produk

ruahan harus dilakukan sampling untuk kepentingan pengujian oleh petugas yang berwenang sebelum

dilakukan pemusnahan

E. Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi harus dilakukan pemastian

kebenaran secara organoleptis oleh saksi sebelum dilakukan pemusnahan

Apabila Pemusnahan dilakukan oleh pihak ketiga, wajib disaksikan oleh pemilik Narkotika,

Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dan saksi-saksi sesuai ketentuan

PENCATATAN

1. Nama, bentuk sediaan, dan kekuatan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi

2. Jumlah persediaan

3. Tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan

4. Jumlah yang diterima

5. Tanggal, nomor dokumen, dan tujuan penyaluran/penyerahan

6. Jumlah yang disalurkan/diserahkan

7. Nomad batch dan kadaluarsa setiap penerimaan atau penyaluran/penyerahan

8. Paraf atau identitas petugas yang ditunjuk

DISIMPAN 3 TAHUN

PELAPORAN

Setiap Bulan

Dapat menggunakan sistem

pelaporan secara elektronik

Paling lambat setiap tanggal

10 bulan berikutnya

Industri

Farmasi

Laporan

Produksi Dan Penyaluran

Direktur Jenderal

dengan tembusan Kepala Badan

PBFLaporan

Pemasukan Dan PenyaluranDinas Kesehatan Provinsi dengan

tembusan Kepala Badan/Kepala Balai

Instalasi

Farmasi

Pemerintah

Pusat

Laporan

Pemasukan Dan Penyaluran

Direktur Jenderal

dengan tembusan Kepala Badan

Instalasi

Farmasi

Pemerintah

Daerah

Laporan

Pemasukan Dan Penyaluran

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

atau Kabupaten/Kota setempat

dengan tembusan kepada Kepala

Balai setempat

1. Nama, bentuk sediaan, dan kekuatan narkotika, psikotropika,

dan/atau prekursor farmasi

2. Jumlah persediaan awal dan akhir bulan

3. Tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan

4. Jumlah yang diterima

5. Tanggal, nomor dokumen, dan tujuan penyaluran;

6. Jumlah yang disalurkan

7. Nomor batch dan kadaluarsa setiap penerimaan atau penyaluran

dan persediaan awal dan akhir

Isi Pelaporan

Laporan

Pemasukan Dan

Penyerahan/Penggunaan

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dengan tembusan

Kepala Balai setempat

1. Apotek

2. Instalasi Farmasi Rumah Sakit

3. Instalasi Farmasi Klinik

4. Lembaga Ilmu Pengetahuan,

5. Dokter praktik perorangan

1. Nama, bentuk sediaan, dan kekuatan narkotika, psikotropika,

dan/atau prekursor farmasi

2. Jumlah persediaan awal dan akhir bulan

3. Jumlah yang diterima

4. Jumlah yang diserahkan