UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009TENTANG NARKOTIKATENTANG NARKOTIKA

Oleh: Dirjen Binfar dan AlkesOleh: Dirjen Binfar dan Alkes

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian & Alat KesehatanDirektorat Jenderal Bina Kefarmasian & Alat KesehatanDesember 2009Desember 2009

TUJUANTUJUANUndang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

a) menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b) mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

c) memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

d) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

D) Obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama

e) Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai kagu dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tidak pidana tersebut.

TUJUANTUJUAN (Lanjutan)(Lanjutan)

Dasar Hukum

1. UUD RI Tahun 1945 Psl. 5 ayat (1) & Psl. 20

2. UU Nomor 8 Tahun 1976 tentang Tentang: Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya (LN 1976/36; TLN NO. 3085)

3. UU Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988 (LN 1997/17; TLN No. 3673)

RUANG LINGKUPPasal 5

Pengaturan Narkotika dalam Undang Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan:

a. Narkotika

b. Prekursor Narkotika.

DEFINISI NARKOTIKADEFINISI NARKOTIKANarkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang No. 35 Tahun 2009)

PENGGOLONGAN NARKOTIKAPENGGOLONGAN NARKOTIKA

• Golongan IGolongan I– hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan

ilmu pengetahuan & tidak digunakan dalam terapi, mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

– Misal:Tanaman Papaver Somniferum L,Opium mentah dsb

• Golongan IIGolongan II– berkhasiat pengobatan.digunakan sebagai pilihan terakhir &

dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan

– Misal : Fentanil, Petidina, dsb

• Golongan IIIGolongan III– berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan

dalam terapi dan / atau tujuan pengembangan ilmu dalam terapi dan / atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, potensi ringan mengakibatkan pengetahuan, potensi ringan mengakibatkan ketergantunganketergantungan

– Misal Misal a.a.Kodein dan garam-garam,Kodein dan garam-garam,b.b.Campuran Opium + bahan bukan narkotikaCampuran Opium + bahan bukan narkotikac.c.Campuran sediaan Campuran sediaan

difenoksin/difenoksilat+bahan bukan narkotikadifenoksin/difenoksilat+bahan bukan narkotika

PENGGOLONGAN NARKOTIKA PENGGOLONGAN NARKOTIKA (lanjutan)(lanjutan)

Catatan:

1.Pada Gol. I UU tentang Narkotika No.35 Tahun 2009 ada beberapa penambahan bahan dari golongan I dan beberapa golongan II Psikotropika dari UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika karena sering terjadi penyalahgunaan (seperti: Brolamfetamin, Amfetamin, metamfetamin dsb)

2. Buprenorphin yg sebelumnya masuk pada Psikotropika Gol. II pada UU tentang Psikotropika No. 5 Tahun 1997 dipindahkan ke Golongan III pada Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009.

PENGGOLONGAN NARKOTIKA PENGGOLONGAN NARKOTIKA (lanjutan)(lanjutan)

Rencana Kebutuhan Tahunan Pasal 9

• Menteri menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

• Untuk keperluan ketersediaan Narkotika, disusun Rencana kebutuhan tahunan Narkotika.

PRODUKSI NARKOTIKA (Pasal 11-12)PRODUKSI NARKOTIKA (Pasal 11-12)

• Menkes memberi izin khusus sesuai Menkes memberi izin khusus sesuai Peraturan Perundang-undanganPeraturan Perundang-undangan

• Narkotika Gol I dilarang diproduksi / Narkotika Gol I dilarang diproduksi / digunakan dalam proses produksi, kecuali digunakan dalam proses produksi, kecuali jumlah terbatas untuk kepentingan ilmu jumlah terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuanpengetahuan

• Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika Tata cara Tata cara diatur oleh Menkesdiatur oleh Menkes

Penyimpanan dan Pelaporan Pasal 14

(1)Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus.

(2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya

• Menkes memberikan izin importasi Menkes memberikan izin importasi narkotika kepada 1 (satu) Perusahaan narkotika kepada 1 (satu) Perusahaan Milik Negara yaitu Milik Negara yaitu PT. Kimia Farma PT. Kimia Farma (Persero) Tbk.)(Persero) Tbk.) berdasarkan Kepmenkes berdasarkan Kepmenkes No.199/Menkes/SK/III/1996 tentang No.199/Menkes/SK/III/1996 tentang Penunjukan Pedagang Besar Farmasi Penunjukan Pedagang Besar Farmasi PT (Persero) Kimia Farma Depot Sentral PT (Persero) Kimia Farma Depot Sentral sebagai Importir Tunggal Narkotika di sebagai Importir Tunggal Narkotika di IndonesiaIndonesia..

IMPORTASI NARKOTIKAIMPORTASI NARKOTIKA

IMPORTASI NARKOTIKA (Pasal 16)IMPORTASI NARKOTIKA (Pasal 16)

1. Importir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika.

2. Surat Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil audit Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau penggunaan Narkotika.

3. Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam jumlah yang sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Izin Khusus (Pasal Izin Khusus (Pasal 18)18)

1)1) Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang pedagang besar farmasi milik negara yang telah besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan ketentuan peraturan perundang -undangan untuk melaksanakan ekspor Narkotika.untuk melaksanakan ekspor Narkotika.

2)2) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin izin kepada perusahaan lain dari perusahaan kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai (1) yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor Narkotika.undangan untuk melaksanakan ekspor Narkotika.

Surat Persetujuan Ekspor (Pasal Surat Persetujuan Ekspor (Pasal 19)19)

(1) (1) Eksportir Narkotika harus memiliki Surat Eksportir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Persetujuan Ekspor dari Menteri untuk setiap Ekspor dari Menteri untuk setiap kali melakukan ekspor Narkotika.kali melakukan ekspor Narkotika.

(2) Untuk memperoleh Surat Persetujuan (2) Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika sebagaimana dimaksud Ekspor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melampirkan pada ayat (1), pemohon harus melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor.surat persetujuan dari negara pengimpor.

Pasal 20Pasal 20

Pelaksanaan ekspor Narkotika dilakukan Pelaksanaan ekspor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan atas dasar persetujuan pemerintah negara pemerintah negara pengimpor dan persetujuan tersebut pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.undangan di negara pengimpor.

Pasal 21Pasal 21

Impor dan ekspor Narkotika dan Prekursor Impor dan ekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika hanya dilakukan melalui kawasan Narkotika hanya dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri.perdagangan luar negeri.

Pengangkutan Pengangkutan (Pasal (Pasal 24)24)

(1)(1)Setiap pengangkutan impor Narkotika wajib Setiap pengangkutan impor Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen atau surat dilengkapi dengan dokumen atau surat persetujuan ekspor Narkotika yang sah persetujuan ekspor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan perundang -undangan di negara pengekspor di negara pengekspor dan Surat Persetujuan dan Surat Persetujuan Impor Narkotika yang Impor Narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri.dikeluarkan oleh Menteri.

(2) Setiap pengangkutan ekspor Narkotika wajib (2) Setiap pengangkutan ekspor Narkotika wajib dilengkapi dengan Surat Persetujuan Ekspor dilengkapi dengan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang Narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri dan dikeluarkan oleh Menteri dan dokumen atau surat dokumen atau surat persetujuan impor persetujuan impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.pengimpor.

Transito Transito Pasal 29Pasal 29

(1)(1)Transito Narkotika harus dilengkapi Transito Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen atau Surat Persetujuan dengan dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang sah dari Ekspor Narkotika yang sah dari pemerintah negara pengekspor dan pemerintah negara pengekspor dan dokumen atau Surat dokumen atau Surat Persetujuan Impor Persetujuan Impor Narkotika yang Narkotika yang sah dari pemerintah sah dari pemerintah negara pengimpor sesuai dengan negara pengimpor sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan peraturan perundang-perundang-undangan undangan yang berlaku di negara yang berlaku di negara pengekspor pengekspor dan dan pengimpor.pengimpor.

(2) ………….(2) ………….

(2) (2) Dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor Dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari pemerintah negara Narkotika dari pemerintah negara pengekspor dan pengekspor dan dokumen atau Surat dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya kurangnya memuat keterangan tentang:memuat keterangan tentang:

a. nama dan alamat pengekspor dan a. nama dan alamat pengekspor dan pengimpor Narkotika;pengimpor Narkotika;b. jenis, bentuk, dan jumlah Narkotika; danb. jenis, bentuk, dan jumlah Narkotika; danc. negara tujuan ekspor Narkotika.c. negara tujuan ekspor Narkotika.

Transito Transito LanjutanLanjutan

Pasal 30Pasal 30

Setiap terjadi perubahan negara tujuan ekspor Setiap terjadi perubahan negara tujuan ekspor Narkotika pada Transito Narkotika hanya dapat Narkotika pada Transito Narkotika hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari:dilakukan setelah adanya persetujuan dari:

a. a. pemerintah negara pengekspor Narkotika;pemerintah negara pengekspor Narkotika;

b. b. pemerintah negara pengimpor Narkotika; pemerintah negara pengimpor Narkotika; dandan

c. c. pemerintah negara tujuan perubahan ekspor pemerintah negara tujuan perubahan ekspor Narkotika.Narkotika.

Pasal 31Pasal 31

Pengemasan kembali Narkotika pada Transito Pengemasan kembali Narkotika pada Transito Narkotika hanya dapat dilakukan terhadap Narkotika hanya dapat dilakukan terhadap kemasan asli Narkotika yang kemasan asli Narkotika yang mengalami mengalami kerusakan dan harus dilakukan di bawah kerusakan dan harus dilakukan di bawah tanggungjawab pengawasan pejabat Bea dan tanggungjawab pengawasan pejabat Bea dan Cukai dan petugas Badan Pengawas Obat dan Cukai dan petugas Badan Pengawas Obat dan MakananMakanan..

Peredaran Narkotika meliputi Peredaran Narkotika meliputi

setiap kegiatan atau serangkaian setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.pengetahuan dan teknologi.

PeredaranPeredaran Pasal Pasal 35:35:

Pasal 36 ayat (1)Pasal 36 ayat (1)

Narkotika dalam bentuk obat jadi Narkotika dalam bentuk obat jadi

hanya dapat diedarkan setelah hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari mendapatkan izin edar dari

MenteriMenteri..

Pasal 36 ayat (3)Pasal 36 ayat (3)

Untuk mendapatkan izin edar dari Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat Menteri, Narkotika dalam bentuk obat

jadi sebagaimana dimaksud pada jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (1)

harus melalui pendaftaran pada Badan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.Pengawas Obat dan Makanan.

• Pasal 38Pasal 38

Setiap kegiatan peredaran Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.dengan dokumen yang sah.

PenyaluranPenyaluran Pasal 39 Pasal 39

(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Industri Farmasi, pedagang besar pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.Undang ini.

(2) Industri Farmasi, pedagang besar (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana farmasi, dan sarana penyimpanan penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sediaan farmasi pemerintah sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari MenteriNarkotika dari Menteri..

• Pasal 40 (Pasal 40 (1) 1)

Industri Farmasi tertentu hanya dapat Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan menyalurkan Narkotika kepada:Narkotika kepada:

a. a. pedagang besar farmasi tertentu;pedagang besar farmasi tertentu;

b. b. apotek;apotek;

c. c. sarana penyimpanan sediaan sarana penyimpanan sediaan farmasi farmasi pemerintah pemerintah tertentu; dantertentu; dan

d. d. rumah sakit.rumah sakit.

Pasal 40 ayat (2) Pasal 40 ayat (2)

Pedagang besar farmasi tertentu hanya Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:dapat menyalurkan Narkotika kepada:

a. a. pedagang besar farmasi tertentu pedagang besar farmasi tertentu lainnya;lainnya;

b. b. apotek;apotek;

c. c. sarana penyimpanan sediaan sarana penyimpanan sediaan farmasi farmasi pemerintah pemerintah tertentu;tertentu;

d. d. rumah sakit; danrumah sakit; dan

e. e. lembaga ilmu pengetahuan.lembaga ilmu pengetahuan.

Pasal 40 ayat (3)Pasal 40 ayat (3)

Sarana penyimpanan sediaan farmasi Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu pemerintah tertentu hanya dapat hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:menyalurkan Narkotika kepada:

a. a. rumah sakit pemerintah;rumah sakit pemerintah;

b. b. pusat kesehatan masyarakat; pusat kesehatan masyarakat; dandan

c.c. balai pengobatan pemerintah balai pengobatan pemerintah tertentu.tertentu.

Pasal 41Pasal 41

Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I

hanya dapat disalurkan oleh hanya dapat disalurkan oleh pedagang pedagang besar farmasi tertentu besar farmasi tertentu

kepada lembaga ilmu pengetahuan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan tertentu untuk kepentingan

pengembangan ilmu pengetahuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.dan teknologi.

IMPORTASI NARKOTIKAIMPORTASI NARKOTIKA

Importir Produsen Narkotika (IP-Importir Produsen Narkotika (IP-Narkotika) :Narkotika) : Perusahaan Milik Perusahaan Milik Negara yang menggunakan Negara yang menggunakan narkotika sebagai bahan baku narkotika sebagai bahan baku proses produksi yang mendapat proses produksi yang mendapat penunjukan untuk mengimpor penunjukan untuk mengimpor sendiri narkotikasendiri narkotika

PREKURSOR NARKOTIKA

adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam

pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-

Undang ini

Tujuan Pengaturan Tujuan Pengaturan Pasal 48Pasal 48

Pengaturan prekursor dalam Undang-Undang ini bertujuan:a. melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Prekursor Narkotika;b. mencegah dan memberantas peredaran

gelap Prekursor Narkotika; danc. mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan Prekursor Narkotika.

TABEL ITABEL I• ACETIC ANHYDRIDE ACETIC ANHYDRIDE • N-ACETYLANTHRANANILIC ACIDN-ACETYLANTHRANANILIC ACID• EFEDRIN & GARAMNYAEFEDRIN & GARAMNYA• ERGOMETRIN ( INN ) & GARAMNYAERGOMETRIN ( INN ) & GARAMNYA• ERGOTAMIN ( INN ) & GARAMNYAERGOTAMIN ( INN ) & GARAMNYA• ISOSAFROLISOSAFROL• ASAM LISERGAT & GARAMNYAASAM LISERGAT & GARAMNYA• 3,4 METILEN DOKSIFENIL 2 PROPANON3,4 METILEN DOKSIFENIL 2 PROPANON• 1- FENIL-2PROPANON1- FENIL-2PROPANON• NOREFEDRINNOREFEDRIN• PIPERONALPIPERONAL• POTASSIUM PERMANGANATPOTASSIUM PERMANGANAT• PSEUDOEPHEDRINE (INN) & GARAMNYAPSEUDOEPHEDRINE (INN) & GARAMNYA• SAFROLESAFROLE

JENIS JENIS PREKURSORJENIS JENIS PREKURSOR

Jenis-jenis Prekursor(Lanjutan)Jenis-jenis Prekursor(Lanjutan)

TABEL IITABEL II• ASETONASETON• ASAM N -ASETIL ANTRANILAT & GARAMNYAASAM N -ASETIL ANTRANILAT & GARAMNYA• DIETILETERDIETILETER• HYDROCHLORIC ACIDHYDROCHLORIC ACID• METIL ETIL KETONMETIL ETIL KETON• PHENYLACETIC ACIDPHENYLACETIC ACID• PIPERIDINE PIPERIDINE • ASAM SULFAT: OLEUMASAM SULFAT: OLEUM• TOLUENTOLUEN

Catatan : dalam UU Narkotika No.35 Tahun 2009 terdapat lampiran Prekursor Narkotika.

IMPORTASI PREKURSORIMPORTASI PREKURSOR

• Importir Produsen Prekursor Farmasi (IP-PrekursorImportir Produsen Prekursor Farmasi (IP-Prekursor Farmasi) :Farmasi) : Perusahaan pemilik industri farmasi Perusahaan pemilik industri farmasi yang menggunakan prekursor sebagai bahan yang menggunakan prekursor sebagai bahan baku / bahan penolong proses produksi yang baku / bahan penolong proses produksi yang mendapat penunjukan untuk mengimpor mendapat penunjukan untuk mengimpor sendiri prekursorsendiri prekursor

• Importir Terdaftar Prekursor Farmasi (IT-Prekursor Importir Terdaftar Prekursor Farmasi (IT-Prekursor Farmasi) :Farmasi) : Pedagang Besar Bahan Baku Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi yang mendapat penunjukan untuk Farmasi yang mendapat penunjukan untuk mengimpor prekursor guna didistribusikan mengimpor prekursor guna didistribusikan kepada industri farmasi sebagai pengguna kepada industri farmasi sebagai pengguna akhir prekursor.akhir prekursor.

Rencana Kebutuhan TahunanRencana Kebutuhan Tahunan(Pasal 50 ayat (1))(Pasal 50 ayat (1))

Pemerintah menyusun rencana kebutuhan Pemerintah menyusun rencana kebutuhan tahunan tahunan Prekursor Narkotika untuk Prekursor Narkotika untuk

kepentingan kepentingan

industri farmasi, industri nonfarmasi, dan industri farmasi, industri nonfarmasi, dan

ilmu pengetahuan dan teknologi.ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 52Pasal 52

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara produksi, Ketentuan mengenai syarat dan tata cara produksi, impor, impor, ekspor, peredaran, pencatatan dan pelaporan, ekspor, peredaran, pencatatan dan pelaporan,

serta pengawasan serta pengawasan Prekursor Narkotika Prekursor Narkotika

diatur dengan Peraturan Pemerintahdiatur dengan Peraturan Pemerintah

Catatan: Peraturan Pemerintah tentang Prekursor sedang dalam tahap finalisasi di Sekneg

TERIMA KASIH