• Home

  • Documents

  • sumsel.bpk.go.id · Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan...
8

sumsel.bpk.go.id · Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: sumsel.bpk.go.id · Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Page 2: sumsel.bpk.go.id · Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Page 3: sumsel.bpk.go.id · Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Page 4: sumsel.bpk.go.id · Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Page 5: sumsel.bpk.go.id · Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Page 6: sumsel.bpk.go.id · Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Page 7: sumsel.bpk.go.id · Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Page 8: sumsel.bpk.go.id · Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN …hukum.unsrat.ac.id/perda/perdajateng2004_10.pdf · 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN …hukum.unsrat.ac.id/perda/perdajateng2004_10.pdf · 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran

Documents
LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI - pekanbaru.bpk.go.id · 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI - pekanbaru.bpk.go.id · 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

Documents
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA€¦ · Undang –undang Nomor 17 Tahuin 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA€¦ · Undang –undang Nomor 17 Tahuin 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan

Documents
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA...2012, No.252 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA...2012, No.252 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 … · Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 … · Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

Documents
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2012 NOMOR 2 · 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonnesia Tahun 1997 Nomor

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2012 NOMOR 2 · 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonnesia Tahun 1997 Nomor

Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL · Web viewUndang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL · Web viewUndang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Documents
LEMBARAN DAERAH K A B U P A T E N B A N D U N G · Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

LEMBARAN DAERAH K A B U P A T E N B A N D U N G · Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG Menimbang ... · Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG Menimbang ... · Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara

Documents
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGGKATI … file7. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, iumbahan

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGGKATI … file7. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, iumbahan

Documents
Perda no 4 tahun 1998 - JDIH Kab. Purbalingga · 6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1997 Nomor

Perda no 4 tahun 1998 - JDIH Kab. Purbalingga · 6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1997 Nomor

Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA … · Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA … · Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

Documents
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN · Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN · Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran

Documents
demakkab.go.id · Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nor-nor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) , ... Ijin Undang-undang Gangguan

demakkab.go.id · Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nor-nor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) , ... Ijin Undang-undang Gangguan

Documents
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … RUUAPBN2010.pdfPenerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … RUUAPBN2010.pdfPenerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

Documents
BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN …jdih2.malangkab.go.id/uploads/PERDA_No_3_tahun_2015_tentang_Sistem...4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran

BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN …jdih2.malangkab.go.id/uploads/PERDA_No_3_tahun_2015_tentang_Sistem...4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran

Documents
BPK Perwakilan Provinsi SUMATERA SELATAN · Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor

BPK Perwakilan Provinsi SUMATERA SELATAN · Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor

Documents
dprd-salatigakota.go.id · 4 6 s Undang-Undang Nomot- 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44

dprd-salatigakota.go.id · 4 6 s Undang-Undang Nomot- 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44

Documents
palembang.bpk.go.id · Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 117; 3. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang

palembang.bpk.go.id · Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 117; 3. Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang

Documents
medan.bpk.go.id · dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun

medan.bpk.go.id · dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun

Documents
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 14 … fileKabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 14 … fileKabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran

Documents
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara …. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40,

Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara …. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40,

Documents
LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II … file2 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 3685) ; 5. Undang-undang

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II … file2 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 3685) ; 5. Undang-undang

Documents
TANAH~N · Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 terttang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 , Tambahan ... Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 20'00

TANAH~N · Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 terttang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 , Tambahan ... Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 20'00

Documents
SALINAN PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 14 … file2 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

SALINAN PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 14 … file2 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Documents
BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH...1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan

BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH...1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan

Documents
BUPATI TEMANGGUNG, - Biro Hukum · Web viewUndang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran

BUPATI TEMANGGUNG, - Biro Hukum · Web viewUndang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Documents
QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG … · Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG … · Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Documents
PEMERINTAH KOTA SURABAYA...Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

PEMERINTAH KOTA SURABAYA...Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

Documents
LEMBARAN DAERAH Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 …€¦ · Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran ... Undang - Undang Nomor 12

LEMBARAN DAERAH Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 …€¦ · Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran ... Undang - Undang Nomor 12

Documents