• Home

  • Documents

  • demakkab.go.id · Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nor-nor 41...
20

demakkab.go.id · Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nor-nor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) , ... Ijin Undang-undang Gangguan

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: demakkab.go.id · Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nor-nor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) , ... Ijin Undang-undang Gangguan
Page 2: demakkab.go.id · Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nor-nor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) , ... Ijin Undang-undang Gangguan
Page 3: demakkab.go.id · Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nor-nor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) , ... Ijin Undang-undang Gangguan
Page 4: demakkab.go.id · Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nor-nor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) , ... Ijin Undang-undang Gangguan
Page 5: demakkab.go.id · Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nor-nor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) , ... Ijin Undang-undang Gangguan
Page 6: demakkab.go.id · Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nor-nor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) , ... Ijin Undang-undang Gangguan
Page 7: demakkab.go.id · Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nor-nor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) , ... Ijin Undang-undang Gangguan
Page 8: demakkab.go.id · Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nor-nor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) , ... Ijin Undang-undang Gangguan
Page 9: demakkab.go.id · Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nor-nor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) , ... Ijin Undang-undang Gangguan
Page 10: demakkab.go.id · Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nor-nor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) , ... Ijin Undang-undang Gangguan
Page 11: demakkab.go.id · Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nor-nor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) , ... Ijin Undang-undang Gangguan
Page 12: demakkab.go.id · Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nor-nor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) , ... Ijin Undang-undang Gangguan
Page 13: demakkab.go.id · Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nor-nor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) , ... Ijin Undang-undang Gangguan
Page 14: demakkab.go.id · Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nor-nor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) , ... Ijin Undang-undang Gangguan
Page 15: demakkab.go.id · Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nor-nor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) , ... Ijin Undang-undang Gangguan
Page 16: demakkab.go.id · Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nor-nor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) , ... Ijin Undang-undang Gangguan
Page 17: demakkab.go.id · Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nor-nor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) , ... Ijin Undang-undang Gangguan
Page 18: demakkab.go.id · Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nor-nor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) , ... Ijin Undang-undang Gangguan
Page 19: demakkab.go.id · Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nor-nor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) , ... Ijin Undang-undang Gangguan
Page 20: demakkab.go.id · Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nor-nor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) , ... Ijin Undang-undang Gangguan

no 10 thn 2005.pdfhasil hutan merupakan pelayanan yang diberikan ... Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nor-nor 25); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

no 10 thn 2005.pdfhasil hutan merupakan pelayanan yang diberikan ... Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nor-nor 25); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Documents
ppid.kemenag.go.id fileUndang-Undang Nor-nor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

ppid.kemenag.go.id fileUndang-Undang Nor-nor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Documents
Dana...Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nor-nor 23, Tambahan Lembaran

Dana...Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nor-nor 23, Tambahan Lembaran

Documents
JDIH KPU RI PROV...2. 3. 4. 5. 6. 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor-nor 1622); Undang

JDIH KPU RI PROV...2. 3. 4. 5. 6. 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor-nor 1622); Undang

Documents
jdih.sulutprov.go.idjdih.sulutprov.go.id/file/peraturan/PERGUB 43_2019.pdf · 4. 5. 6. 7. 8. 9. Undang-Undang Nor-nor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daera_h (Lembaran Negara

jdih.sulutprov.go.idjdih.sulutprov.go.id/file/peraturan/PERGUB 43_2019.pdf · 4. 5. 6. 7. 8. 9. Undang-Undang Nor-nor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daera_h (Lembaran Negara

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PENYELESAIAN … file6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PENYELESAIAN … file6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN … · Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN … · Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Documents
info.its.ac.id - 836 ttg Organisasi... · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nor-nor 158 Tambahan Lembaran

info.its.ac.id - 836 ttg Organisasi... · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nor-nor 158 Tambahan Lembaran

Documents
P2TP2A... · Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nor-nor 95, Tambahan Lembaran Negara

P2TP2A... · Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nor-nor 95, Tambahan Lembaran Negara

Documents
ult.unesa.ac.id...Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2008 Nor-nor 61 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)

ult.unesa.ac.id...Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2008 Nor-nor 61 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)

Documents
dinkes.kolakakab.go.iddinkes.kolakakab.go.id/wp-content/uploads/2018/06/... · (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 3. Undang-Undang Nor-nor

dinkes.kolakakab.go.iddinkes.kolakakab.go.id/wp-content/uploads/2018/06/... · (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 3. Undang-Undang Nor-nor

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN ...Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN ...Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Documents
 · Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Banjarbaru ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822 Undang-Undang

 · Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Banjarbaru ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822 Undang-Undang

Documents
LEMBARAN DAERAH Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 …€¦ · Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran ... Undang - Undang Nomor 12

LEMBARAN DAERAH Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 …€¦ · Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran ... Undang - Undang Nomor 12

Documents
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang ......Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang ......Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Documents
kesepahaman... · Undang-Undang Nor-nor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; Undang-Undang Nomor 31 Tahun ... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ... Waktu pelaksanaan,

kesepahaman... · Undang-Undang Nor-nor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; Undang-Undang Nomor 31 Tahun ... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ... Waktu pelaksanaan,

Documents
berkas.dpr.go.id · 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor-nor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik

berkas.dpr.go.id · 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor-nor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik

Documents
2015 Nor-nor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

2015 Nor-nor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 ...Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 ...Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara

Documents
Rokan Hulu Regency...3. 4. 5. 6. 8. 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nor-nor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Rokan Hulu Regency...3. 4. 5. 6. 8. 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nor-nor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Documents
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); Undang-Undang

Documents
mscdoctor.feb.ugm.ac.idmscdoctor.feb.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/Surat-Keputusan... · Undang-Undang Nor-nor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

mscdoctor.feb.ugm.ac.idmscdoctor.feb.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/Surat-Keputusan... · Undang-Undang Nor-nor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik

Documents
Badan Litbang Pertanian · 2011. 5. 19. · Undang-Undang Nor-nor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor ... Membentuk

Badan Litbang Pertanian · 2011. 5. 19. · Undang-Undang Nor-nor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor ... Membentuk

Documents
LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II … file2 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 3685) ; 5. Undang-undang

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II … file2 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 3685) ; 5. Undang-undang

Documents
e-ppid.pelindo.co.id · Undang-Undang Nor-nor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan

e-ppid.pelindo.co.id · Undang-Undang Nor-nor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 ...Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 ...Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Documents
no 9 thn 2005.pdfUndang-undang Nor-nor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,

no 9 thn 2005.pdfUndang-undang Nor-nor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,

Documents
SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN...sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 2. Undang-Undang

SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN...sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 2. Undang-Undang

Documents
filePeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang—Undang Nor-nor 18 Tahun

filePeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang—Undang Nor-nor 18 Tahun

Documents
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG … · Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG … · Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran

Documents