UMAH AKYAT Indonesia - Bangladeshperumnas.co.id/www/uploads/2015/01/RUMAHKITA-201308.pdfdan Halal Bihalal yang diadakan di kawasan Halim selepas libur lebaran lalu. Selain itu juga

2 RUMAH KITA AGUSTUS 2013

DARI REDAKSI

Pembina : Direksi Perum Perumnas

Pemimpin Umum : Maman

Wakil Pemimpin Umum : Maryana

Pemimpin Redaksi : Agus Wibowo

Wakil Pemimpin Redaksi : Zidan Litansyah

Redaksi : Asrial Aras, Tatag Hastungkoro

Fotografer : Happy Mauludy

Desainer Grafis : Fesa Risana

Iklan & Sirkulasi : Arum Angesti, Tatag Hastungkoro

Alamat Redaksi : Kantor Pusat Perum Perumnas,

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 11, Jakarta 13340

Telp : (021) 8194807, 8193802

Email : [email protected]

Web : www.perumnas.co.id

Rumah Kita

Find us on:

facebook.com/PerumPerumnas @infoperumnas

Follow us on:

Salam Jumpa,

Kami Redaksi Rumah Kita berharap seluruh pembaca setia majalah internal Perumnas ini dalam keadaan sehat selalu. Di edisi kali ini kami coba terus melakukan perbaikan yang merupakan bagian dari konsep Perumnas Baru yang terus disuarakan menuju Perumnas

40 tahun di 2014 mendatang. Edisi kali ini Rumah Kita menampilkan wawancara khusus dengan Direktur Utama Perumnas, Himawan Arief terkait perkembangan Perumnas terkini dan juga rencana ke depan terkait konsep Perumnas Baru.

Selain itu di juga ada tulisan terkait kegiatan acara ulang tahun Perumnas dan Halal Bihalal yang diadakan di kawasan Halim selepas libur lebaran lalu. Selain itu juga ada tulisan terkait permasalahan rumah subsidi dan juga berita properti lainnya terkini. Tulisan tersebut seperti, efek tingginya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang sedikit banyak akan berpengaruh pada laju bisnis properti. Kemudian juga ada tulisan mengenai investasi di kondotel terkait dengan proyek anak usaha Perumnas, PT Propernas Griya Utama yang mengembangkan superblok Sentraland di Semarang, Jawa Tengah. Selamat membaca.

Semangat BaruMenuju Perumnas Baru

2 RUMAH KITA AGUSTUS 2013 RUMAH KITA AGUSTUS 2013 3

RUMAH RAKYAT

Indonesia - Bangladesh Curhat Pembangunan Perumahan

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) bersama dengan perwakilan delegasi

Kementerian Perumahan dan Pekerjaan Umum Bangladesh saling bertukar pengalaman terkait program pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Adanya kesamaan permasalahan yang sama antara dua negara tersebut seperti kebutuhan rumah yang cukup tinggi menunjukkan bahwa program perumahan memerlukan dukungan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak.

Demikian benang merah pertemuan antara perwakilan Kemenpera dengan delegasi Kementerian Perumahan dan Pekerjaan Umum Bangladesh yang diwakili oleh Badan Pengembangan Modal Rajdhani Unnayan Kartripakkha Bangladesh yang dipimpin oleh Ketua Badan Pengembangan Modal Bangladesh Mohammad Nurul Huda. Sementara dari Kemenpera diwakili oleh Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Hardi Simamora, Asdep Evaluasi

Pembiayaan Deputi Bidang Pembiayaan Lana Winayanti dan Asdep Perencanaan Perumahan Swadaya Deputi Bidang Perumahan Swadaya Poltak Sibuea.

Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Hardi Simamora mengungkapkan, pihaknya sangat menyambut baik kunjungan dari delegasi Bangladesh ke Indonesia. Melalui kunjungan tersebut setidaknya ke dua negara bisa saling berbagi dan bertukar pengalaman mengenai program-program perumahan untuk masyarakatnya masing-masing. “Kami sangat menyambut baik kunjungan delegasi Bangladesh yang ingin bertukar pengalaman tentang program perumahan khususnya di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perumahan merupakan salah satu hal penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah di tiap-tiap negara,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengembangan Modal Kementerian Perumahan dan Pekerjaan Umum Bangladesh Bangladesh, Mohammad

Nurul Huda menyatakan sangat senang mendapatkan berbagai informasi program perumahan rakyat di Indonesia. Ke dua negara sebenarnya memiliki masalah yang sama dalam bidang perumahan dan pembangunan infrastruktur. “Indonesia merupakan salah satu negara yang terus mengembangkan sistem perencanaan perumahan dan kota yang cukup baik. Pemerintah Bangladesh juga tengah berupaya mengembangkan berbagai program perumahan karena kebutuhan masyarakat akan rumah yang layak juga cukup tinggi,” imbuhnya.

Selain mempelajari program perumahan yang dilaksanakan oleh Kemenpera, delegasi Bangladesh juga sempat mengunjungi rumah contoh yang dibangun di halaman Kantor Kemenpera. Selain ke Kemenpera, delegasi Bangladesh juga akan mengunjungi Perumnas dan melihat secara langsung pembangunan Rusun yang dilaksanakan oleh Perumnas di Kemayoran.

Perumahan juga menjadi isu dunia yang selalu diperbincangkan. Rumah layak harapan semua pihak.

KEMENPERA


Menpera : Jika tidak ditangani dengan sungguh-sungguh dalam beberapa waktu kedepan akan mengarah pada krisis perumahan di Indonesia.

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz menyatakan Indonesia perlu mengantisipasi

adanya krisis perumahan apabila kebutuhan rumah masyarakatnya tidak tertangani dengan baik. Untuk itu, dirinya meminta seluruh para pemangku kepentingan di bidang perumahan, untuk meningkatkan kerja keras dalam mewujudkan pembangunan perumahan yang layak huni dan terjangkau, mewujudkan kawasan permukiman yang berimbang, serta mewujudkan kota bebas rumah tidak layak huni.

“Tingginya permintaan akan rumah yang terus meningkat pada tahun-tahun mendatang apabila tidak kita tangani dengan sungguh-sungguh akan mengarah pada krisis perumahan di Indonesia. Seluruh pihak perlu mengantisipasi timbulnya krisis perumahan di Indonesia,” ujar Menpera Djan Faridz dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera Sri Hartoyo saat menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Perumahan Nasional di kantor Menpera akhir Agustus lalu.

Tahun 2013 merupakan tahun ke enam Hari Perumahan Nasional (Hapernas) yang diperingati setiap tanggal 25 Agustus. Salah satu tujuan peringatan Hapernas adalah untuk meningkatkan kesadaran bersama bahwa perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia sekaligus hak setiap orang dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memenuhinya. Hadir pada upacara tersebut seluruh pejabat Eselon I, II, III, IV serta para pegawai di lingkungan Kemenpera serta mitra kerja Kemenpera baik dari kalangan pengembang, perbankan serta masyarakat. Adapun tema yang diangkat dalam Peringatan Hapernas tahun ini adalah “Dengan Semangat Hapernas, Kita Tingkatkan Peran

Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Mensejahterakan Masyarakat”. Menpera Djan Faridz mengungkapkan, dampak krisis perumahan akan menimbulkan efek berantai terhadap Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (human development index) dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk itu, kerjasama dan peran serta aktif dari para pemangku kepentingan di bidang perumahan untuk meningkatkan kerja keras dalam mewujudkan pembangunan perumahan yang layak huni dan terjangkau serta mewujudkan kawasan permukiman yang berimbang dan kota bebas rumah tidak layak huni sangatlah dibutuhkan. “Kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman baik pemerintah pusat, pemda, pengembang, perbankan dan masyarakat umum sangat dibutuhkan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh tanah air,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Menpera menerangkan, masalah perumahan juga menjadi salah satu fokus kegiatan dari PBB. Pelapor Khusus PBB, Requel Rolnik saat bertemu dirinya di Kantor Kemenpera tanggal 30 Mei 2013 lalu bahkan menyatakan bahwa Hak atas rumah yang layak huni adalah pintu masuk bagi seseorang untuk mendapatkan hak asasi lainnya seperti kesehatan, pekerjaan, pendidikan dan kebebasan bereskpresi. Oleh karena itu, negara harus melindungi masyarakat yang tidak memiliki rumah serta melindungi mereka yang tidak dapat bersaing mendapatkan tempat tinggal yang layak itu.

RUMAH KITA AGUSTUS 2013 5

KEMENPERA

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40 yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. “Kita semua harus menyadari bahwa rakyat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, menunggu implementasi dan operasionalisasi dari seluruh perangkat perundang-undangan baik dalam bentuk program maupun kegiatan yang riil untuk mewujudkan keinginan rakyat akan rumah murah dan terjangkau. Untuk itulah, pada momentum Hapernas tahun ini, saya mengajak seluruh pihak yang berkepentingan dalam pembangunan sektor perumahan untuk mencari terobosoan dan pemikiran yang progresif guna mempercepat pemenuhan masyarakat akan rumah yang layak,” katanya.

Ke depan, imbuhnya, Menpera berharap paradigma kebijakan perumahan berbasis hak dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state) haruslah menjadi point terpenting dalam penyusunan RPJMN tahun 2015-2020. Visi dan ide besar dari

negara kesejahteraan, sesungguhnya telah dicita-citakan dengan jelas dan artikulatif oleh para pendiri bangsa dalam konstitusi UUD 1945.

Peringatan Hapernas juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta didukung oleh Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan Hari Perumahan Nasional ke enam di tahun 2013 ini. Dirinya juga terus mendorong agar Hapernas tahun 2013 dapat dilandasi dan dipayungi dengan Keputusan Presiden RI. “Insya Allah rancangan Keputusan Presiden tersebut akan dapat terselesaikan pada tahun ini juga. Dan saya juga ingin mengajak seluruh pemerintah daerah dan komponen pembangunan yang ada di daerah, secara bersama-sama, untuk merekonstruksi dan melakukan reorientasi kebijakan/program dan kegiatan pembangunan untuk memberikan penguatan pada pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Mari kita bangun paradigma kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, berbasis hak,” katanya.

Indonesia Perlu Antisipasi Krisis Perumahan

INTERVIEW

Rebounding untuk Tetap EksisRencana besar telah disiapkan dalam menyambut tahun depan terkait usia Perumnas yang akan genap 40 tahun. Sebuah perjalanan waktu yang tak pendek, banyak orang bilang usia 40 adalah simbol kedewasaan, kesuksesan. Nah, dengan mengambil momentum 40 tahun Perumnas. Direksi perumnas mengagas sebuah perubahan dengan tagline Perumnas Baru. Berbagai persiapan dan perencaan telah dijalankan saat ini untuk merubah wajah Perumnas ke depan. Diantaranya seperti sinergi dengan berbagai pihak, memperbaiki sistim kerja dan tentunya rebounding untuk mewujudkan misi perusahaan sebagai penyedia hunian yang layak bagi masyarakat Indonesia. Berikut petikan wawancara dengan Himawan Arief, Direktur Utama Perumnas.

Apa bedanya Perumnas baru dengan saat ini ?

Kami sudah melakukan berbagai transformasi dalam rangka menyambut ulang tahun Perumnas yang ke 40, di tahun depan. Contohnya semakin banyak diversifikasi perusahaan dan akan membuat gerak Perumnas lebih baik dengan adanya anak-anak perusahaan. Kami akan terus membangun rumah susun atau apartemen lebih banyak yang dikhususkan kepada masyarakat menengah-bawah. Kemudian anak perusahaan didorong untuk membangun produk properti komersial. Contohnya di Semarang, Jawa Tengah kita baru saja launching proyek Sentraland.Selain itu kami juga akan terus melakukan sinergi dengan BUMN dan memperbaiki sistim kerja di dalam perusahaan. Dan yang terakhir adalah melakukan rebounding, mengganti logo, ganti penampilan.

Saat ini untuk komersial dan hunian vertikal akan lebih banyak dikembangkan ?

Sebenarnya untuk komersial porsi kami sedikit. Kami bergerak sesuai misi di rumah landed dan rusun. Namun saat ini kita juga mendorong properti komersil juga untuk lebih besar. Meskipun begitu, pada dasarnya Perumnas tetap pada properti menengah-bawah, anak perusahaan khusus untuk garap menengah-atas.Sekarang masih sedikit tapi akan terus kita dorong agar properti komersial bisa 25 persen. Untuk saat ini perkembangannya belum 5 persen, kebanyakn landed house bangunan vertikalnya baru di Semarang, Jawa Tengah. Ke depan akan kita kembangkan proyek sejenis di beberapa kota lagi.

Apa tujuan perumnas bermain di koemrsial ?

Semua ingin terus maju dan berkembang. Nah, kalau kami hanya bermain di kelas rumah bawah saja Perumnas tidak akan berkembang. Selain itu kami juga dituntut oleh pemegang saham agar terus tumbuh. Kami harus bisa menyeimbangkan agar terus tumbuh. Di sisi lain kami juga tetap fokus dengan program utama. Tapi kami juga harus sustain sebagai perusahaan yang menguntungkan dan berkemabang.

INTERVIEW


Interview Ada langkah khusus yang dilakukan saat ini karena sudah memasuki kelas komersial ?

Tentunya ada, karena konsumen kelas atas dan menangah-bawah itu pasti beda. Maka untuk membangun komersial untuk kelas menengah-atas kita buat anak usaha dan ditangani oleh staf yang memang memiliki kemampuan mengelola kelas ini. Kami sadar secara marketing beda, produk beda, promosi juga beda dan ini tidak bisa dicampur adukan perusahaannya.Melihat kebutuhan rumah bagi masyarakat masih tinggi.

Langkah apa yang akan dilakukan sebagai perusahaan negara agar pembangunan bisa lebih massif lagi ?

Saat ini kebutuhan rumah masih sangat tinggi, khususnya di perkotaan tapi persediaan lahan masih sulit. Ini merupakan masalah utama yang mendasar. Sementara tanah Perumnas di pusat kota juga semakin sedikit dan kian menipis. Untuk itu kami berharap sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, terutama pemilik lahan terutama BUMN atau Pemda untuk bekerjasama dengan kami untuk mengoptimalkan aset yang ada.

Sebetulnya Pemda dan BUMN sulit menyediakan lahan, apa yang akan dilakukan ?

Sesualit apapun harus diterobos. Kami mengalami kesulitan Pemda juga mengalami kesulitan. Tentu itu harus diupayakan terus-menerus. Harus ada lanngkah yang pasti dan sabar dan berkali-kali dalam menyelesaikannya.

Masalah atau kendala lainnya ?

Lahan adalah kendala utama. Kendala lainnya adalah masalah daya beli masyarakat. Kemampuan masyarakat kita terkait daya beli itu rendah kalau tak diberikan support seperti subsidi maka akan sulit. Oleh sebab itu kordinasi dan saling support antara instansi sangat diperlukan.

Perumnas ini badan negara, apakah selama ini ada kemudahan yang diberikan untuk jalannya program ?

Tidak terlalu, tak ada bedanya dengan developer swasta. Paling tidak hubungan kita dengan Pemda saja yang lebih dekat. Tapi insentif apapun tidak ada. Kami sebagai nasional housing development inginnya dapat diperankan secara maksimal dan di support. Seperti kementerian tekhnis lain, memberi support badan usaha yang bergerak di bawahnya, seperti perhubungan. Ini yang kita harapkan bisa berjalan. Mungkin melihat prioritas yang ada, kita belum.

Interview


NASIONAL

Pemerintah berencana menaikkan harga rumah nasional pada tahun 2014. Kementerian Perumahan Rakyat

(Kemenpera) menyatakan belum ada kepastian kenaikan harga rumah subsidi masih dikalkulasi. Rencana kenaikan ini mengemuka imbas dari kenaikan harga bakar minyak (BBM) pada awal Juli lalu dan inflasi yang diprediksi tinggi hingga akhir tahun 2013.

Sementara Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia, Setyo Maharso mengaku telah mengusulkan kenaikan harga rumah tapak sederhana yang awalnya berkisar di harga Rp 88-95 juta/unit menjadi Rp 110-120 juta. Namun, kenaikan ini belum resmi diteken Menteri Keuangan mengenai pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). “Itu tipe 36. Tapi belum disetujui Depkeu, kita lihat nanti Menkeu mengeluarkan fatwa pembebasan PPN yang disetujui berapa,” kata Setyo.

Usulan tersebut menyusul semakin tingginya harga bahan baku bangunan serta upah buruh dari tahun ke tahun yang berdampak pada kenaikan harga rumah. Untuk itu, lanjut Setyo, kenaikan tersebut perlu diimbangi dengan pembaruan di sektor regulasi, termasuk aturan insentif pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN). “Selama ini kebijakan pemerintah memang sering bertolak belakang dengan tujuan menyediakan rumah untuk masyarakat yang dilakukan pengembang swasta. Sebetulnya yang kami khawatirkan saat ini bukan soal aturan loan to value (LTV), karena itu sudah lama kami terapkan. Yang kami takutkan itu kalau terjadi kenaikan tingkat suku bunga,” katanya.

Setyo memaparkan, kenaikan tersebut dipicu naiknya harga tanah dan bahan bangunan karena naiknya harga BBM bersubsidi belakangan ini. Namun menurutnya, masyarakat tak perlu khawatir akan kenaikan ini. “Tapi jangan khawatir kita nanti bikin terobosan. Terobosan uang mukanya bisa diangsur, lewat bank. Tenornya misalnya 20 tahun, 3 tahun pertama itu ngangsur uang muka,” katanya.

Rumah Subsidi Dihantui Kenaikan Harga dan Pajak

8 RUMAH KITA AGUSTUS 2013 RUMAH KITA AGUSTUS 2013 9

NASIONAL

Pajak Properti

Rencana pemerintah menggenjot pajak sektor properti pada 2014 dinilai memberatkan bisnis ini. Apalagi, selama ini, sektor properti sudah cukup besar menyumbang negara lewat pajak yang cukup tinggi. Pandangan tersebut disampaikan oleh konsultan properti Jones Lang LaSalle (JLL) Anton Sitorus, pengamat Properti Ali Tranghanda, serta Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Setyo Maharso.

Associate Director Research JLL Anton Sitorus mengatakan, rencana pemerintah menggenjot pendapatan lewat pajak pada sektor properti memberatkan bisnis ini. Di samping itu juga akan mengganggu pasar properi di Indonesia yang kini sedang tumbuh. “Saya cenderung kurang setuju, kalau sektor properti dikenai pajak tambahan lagi. Karena saat ini pajak sektor properti sudah banyak sekali instrumennya dan juga cukup tinggi. Mulai pajak penghasilan, pajak tambahan dan lainnya yang mencapai 35%,”kata Anton.

Bila hal tersebut akan diterapkan pemerintah, tentu berdampak terhadap bisnis properti di Indonesia. Bisa saja para investor akan mencari tempat baru yang lebih menanjikan, dibandingkan berbisnis properti di Indonesia. Tidak hanya properti sektor kelas menengah atas yang kena dampaknya, tetapi juga properti kelas bawah yang selama ini masih disubsidi. “Paling terasa adalah rumah MBR, ditambah lagi daya beli masyarakat yang terus menurun. Oleh karenanya, Anton lebih setuju dengan usulan Bank Indonesia (BI) untuk menerapkan aturan LTV bagi rumah kedua dan ketiga, guna menjaga stabilitas harga properti,” jelas Anton.

Sementara itu Setyo Maharso mengatakan, selama ini pengembang properti sudah berkontribusi besar

terhadap negara melalui pajak. Bahkan, di sektor properti pajaknya bertingkat dan banyak segmennya. Kalaupun nanti tahun depan mau dinaikkan, dari sisi mana akan dinaikkan.”Selama ini aturan UU-nya jelas. Kalau dinaikkan pajaknya dari sisi mana dan aturannya seperti apa.Oleh karenanya, kejelasan pemerintah dinilai penting bila ada rencana menaikkan pajak pada sektor properti tahun depan. Saya melihat statemennya masih belum jelas soal rencana kenaikkan pajak properti ini,” katanya.

Selain itu pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat mengenai kenaikan pajak ini. Dengan demikian, pengembang maupun konsumen tidak merasa terbebani. Sebab selama ini pajak sektor properti sudah cukup tinggi.

Direktur Indonesian Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan, rencana pemerintah meningkatkan pendapatan pajak di sektor properti dinilai memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan properti yang saat ini tumbuh melambat. Pemerintah seharusnya menyasar sektor properti sejak dua tahun lalu. “Sekarang sedikit terlambat karena pertumbuhan juga sedang melambat. Kalau dua tahun lalu itu tepat karena sedang bertumbuh drastis,” kata dia.

Menurut Ali, konsumen dan pengembang properti saat ini sedang kesulitan karena aturan yang ketat dari perbankan akibat rencana Bank Indonesia menerapkan loan to value sebesar 70% per September tahun ini. Aturan tersebut akan menerapkan biaya 40% bagi pembeli yang memanfaatkan dana bank. “Ini saja sudah memberatkan karena biaya bayar di muka untuk pembeli rumah diterapkan 40%,” jelas Ali.

Kenaikan perlu diimbangi pembaruan di sektor regulasi.

REGULASI


Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang sedang dibahas di DPR terancam

ditunda. Sebab, belum ada kata sepakat dari pihak pemerintah mengenai RUU tersebut. Padahal UU Tapera ini akan memberikan manfaat besar dalam perkembangan perumahan subsidi untuk rakyat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selain itu UU Tapera memiliki fungsi sosial, dimana masyarakat yang belum memiliki rumah bisa mendapatkan rumah. Sedangkan yang sudah memiliki, bisa membantu yang belum memiliki rumah. Sehingga konsep gotong-royong yang merupakan cermin Indonesia yang diwariskan pendahulunya bisa terkendala dan akan memperlambat perkembangan pembangunan rumah murah.

Menurut Ketua Pantia Khusus (Pansus) RUU Tapera DPR Joseph Umar Hadi UU ini di DPR sudah selesai dan bola

ada tangan pemerintah. DPR siap mempercepat, pemerintahnya belum siap. “RUU Tapera memang hak dan usul inisiatif DPR atas desakan kebutuhan rumah yang cukup tinggi dan sebagai liding sektor adalah Kementerian Perumahan rakyat bersama pemerintah lainnya. Namun, bila tidak ada komitmen serius dari pemerintah, RUU ini bisa tertunda pengesahannya,” jelas Joseph.

Dimana prinsip UU Tapera ini adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan rumah yang layak. Apalagi kondisi saat ini backlog perumahan masih sangat tinggi mencapai 15 juta unit rumah. Bila tidak ada solusi, tentu masyarakat kecil sulit mendapatkan rumah. Apalagi situasi sekarang ini, dan ekonomi belum stabil membuat rakyat semakin jauh dari kepemilikian rumah. Satu sisi perumahan bagi rakyat ini merupakan kewajiban dari pemerintah atau negara.

Anggota Pansus RUU Tapera Abdul Hakim menyatakan hal senada. Menurut

dia, RUU ini tinggal menunggu hasil pembahasan dari pemerintah yang belum memutuskan, termasuk masalah kelembagaan yang akan dibuat. “Sebenarnya UU Tapera ini partisipasi bersama,” katanya. Dia menambahkan, UU Tapera ini memiliki fungsi sosial, di mana masyarakat yang belum memiliki rumah bisa mendapatkan rumah. Sedangkan yang sudah memiliki, bisa membantu yang belum memiliki rumah.

Walhasil konsep ini ada share dari masyarakat dengan menabung di Tapera ini dan nanti bisa mendapatkan rumah. DPR sepakat bahwa besaran iuran wajib untuk pekerja sebesar 2,5 persen dari gaji. Menurut dia, lembaga pembiayaan perumahan dalam UU ini dibentuk secara independen dan bertanggung jawab kepada presiden. “Soal nama dan bentuknya sekarang masih menunggu keputusan dari pemerintah. Dalam hal ini adalah kemenpera, Menkeu, Menko, dan Menkumham,” jelasnya.

Prinsip UU Tapera adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan rumah yang layak.

Pengesahan UU Tapera Mundur


NASIONAL


Menurut perusahaan konsultan properti internasional Jones Lang LaSalle menyatakan,

bahwa Kota Jakarta menunjukkan pertumbuhan terkuat dalam peningkatan harga rumah mewah dari berbagai kota yang disurvei di Asia. “Jakarta terus melewati semua pasar yang termonitor di Asia,” jelas Head of Research Jones Lang LaSalle Indonesia.

Berdasarkan laporan kuartal II 2013, harga rumah mewah di Jakarta menunjukkan peningkatan nilai sebesar 34,2 persen (tahun ke tahun), sedangkan yang terkuat kedua adalah Beijing dengan 18,7 persen. Sementara bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, harga di Jakarta juga meningkat lebih tinggi dibandingkan kota lainnya yaitu sebesar sembilan persen (kwartal ke kwartal). Sedangkan tempat kedua perbandingan harga rumah mewah antar kuartal juga tetap ditempati Beijing dengan peningkatan 6,7 persen.

Artinya pasar di Jakarta terus berkembang seiring dengan semakin banyaknya proyek baru yang diluncurkan yang mendapat respons yang baik.Kenaikan itu dinilai juga

karena terbatasnya pasokan dan ditambah dengan semakin meningginya permintaan dari kota yang dalam keadaan padat bisa berpopulasi hingga lebih dari 20 juta orang tersebut. Jones Lang LaSalle menyatakan, bahwa Jakarta akan terus melanjutkan pertumbuhan harganya dibandingkan dengan pasar lainnya di Asia di sisa tahun 2013.

Berbagai kalangan mengkhawatirkan siklus properti di Tanah Air akan melambat sebagai dampak melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dan tingginya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Sektor properti terkena dampak perekonomian yang melemah. Kondisi ini yang seharusnya diwaspadai oleh para pelaku bisnis properti. Nah, jika kondisi ini tidak bisa teratasi dengan baik oleh pemerintah, maka pasar properti diperkirakan akan lebih terpukul dan relatif akan terjadi perlambatan yang lebih dalam lagi.

Diyakini pelaku pasar properti segmen menengah-atas mulai berpikir untuk menghitung ulang bisnis propertinya khususnya untuk proyek-proyek yang menggunakan material luar negeri, karena merosotnya nilai rupiah. Kehati-hatian pelaku pasar turut dipertaruhkan

agar jangan sampai terjadi proyek macet dan berimbas pada kredit macet perbankan

Nah, paska naiknya BBM dan gejolak akan ada penurunan daya beli untuk kelas menengah-atas ini. Penundaan ini ini didasari pembelian properti yang berpatokan pada nilai dollar. Begitu pun investor yang mau masuk ke Indonesia juga akan melakukan penundaan hingga kondisi rupiah stabil. Seperti untuk melakukan finishing pada sebuah bangunan properti, tentunya developer akan sangat hati-hati karena banyak menggunakan material impor. Kondisi inilah yang akan membuat pengembang restrukturisasi biaya jika ingin menyelesaikan pembangunan proyeknya. Tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap nilai jual ke depan.

Sementara untuk properti kelas bawah tidak akan terpengaruh oleh kurs dollar dan gejolak ekonomi yang terjadi saat ini. Dimana untuk rumah kelas ini kebanyakan materialnya menggunakan konten lokal meskipun akan ada kenaikan harga namun tak sebesar properti kelas atas yang sebagian besar bangunan rumah menggunakan material impor.

Restrukturisasi harga, terkait material impor yang secara langsung harganya juga naik karena dollar.

Imbas Dollar, Daya Beli Menurun

GALERI FOTO


PERAYAAN HUT 39 PERUMNAS & HALAL BI HALAL IDUL FITRI 1434H

GALERI FOTO


TIPS INVESTASI


Apa sih sebenarnya kondotel? Dari namanya, kondotel berasal dari kata condotel (Condominium Hotel) yaitu condominium atau bangunan tinggi alias apartemen yang dioperasikan sebagai hotel dan memiliki fasilitas hotel. Bedanya, unit-

unit atau kamarnya dimiliki oleh investor perorangan, tetapi biasanya dioperasikan pihak ketiga yaitu operator hotel. Kelebihannya dari hotel adalah tata ruangnya yang relatif lebih nyaman. Satu unit condotel biasanya dilengkapi dengan ruang tamu, ruang makan dan dapur sehingga ideal untuk tinggal lebih lama dan harga sewanya bisa lebih tinggi dari hotel. Berikut keuntungan dari investasi kondotel

Memperoleh Hasil OperationalPenggunaan condotel yang dioperasikan seperti hotel akan menghasilkan pendapatan operational. Pendapatan ini kemudian dibagikan kepada para investor. Besarnya pendapatan yang diberikan berkisar 8%-12% per tahun dari harga beli. Jika dibandingkan, angka ini lebih besar dibandingkan dengan bunga deposito.

Menginap Gratis Sebagai investor, anda bisa mendapatkan menginap gratis di condotel selama 21 hari tanpa perlu membayar sehingga anda dapat merasakan juga fasilitas hotel dan kenyamanan yang disediakan condotel.

Harga Unit yang Semakin MeningkatSalah satu yang menarik dari investasi properti adalah harganya yang akan terus meningkat mengikuti kenaikan tingkat inflasi. Begitu juga dengan membeli kondotel, harga unit yang Anda beli dapat terus meningkat sehingga akan menghasilkan keuntungan tersendiri. Peningkatan harga dapat mencapai 20%-30% per tahun.

Apa Yang Harus Dipastikan Sebelum Membeli Condotel?Setelah melihat keuntungan-keuntungan dari berinvestasi kondotel, mungkin membuat anda tertarik untuk membeli unit kondotel. Tetapi, agar investasi anda menguntungkan, perhatikan hal-hal berikut ini sebelum memutuskan untuk membeli kondotel: LOKASI, Dalam investasi properti, lokasi tempat berdirinya properti merupakan sesuatu yang sangat penting. Jika lokasinya strategis, memiliki fasilitas pendukung yang baik, maka akan membuat harga properti semakin cepat untuk naik. KONSEP, Konsep bangunan dan lingkungan yang dibangun oleh kondotel juga dapat mempengaruhi ketertarikan orang untuk menginap disamping juga fasilitas-fasilitas yang disediakan di dalamnya. Seperti Kondotel Sentraland Semarang dikonsep sebagai superblock yang terdiri dari hunian, pusat belanja, perkantoran dan kondotel. PENGEMBANG, Developer yang membangun kondotel sebaiknya pengembang yang telah terpercaya dan dikenal. PT Propernas Griya Utama adalah anak usaha Perumnas (BUMN) yang sudah berpengalaman sebagai salah satu developer terbaik, terbukti dengan banyaknya proyek yang sudah diselesaikannya secara tepat waktu.

Keuntungan Investasi di Kondotel

CORPORATE


Setiap peradaban selalu diukur oleh waktu sebagai pencatat sejarah pemikiran manusia, penanda waktu sinar matahari

sudah dimiliki oleh bangsa Mesir kuno sejak 5000 tahun yang lalu sebagai bukti kemajuan peradaban bangsa Paraoh tersebut.

Dalam bukunya “History of Philosophy “ Alfred Weber bercerita mengenai peradaban sebagai sebuah sistem yang hakiki dari arah berpikir konstruktif manusia. Peradaban dan waktu akan selalu berada dalam satu kesatuan.

Perumnas Baru adalah cara pandang mengenai peradaban dan waktu, sebuah sitem yang digunakan untuk menuju

tujuan bersama dan terukur oleh waktu, Perumnas baru adalah jiwa kita, sebuah tonggak yang harus kita perjuangkan, sebuah misi yang harus menjadi darah dan daging seluruh insan Perumnas. Mulai tahun ini pondasi Perumnas harus kita bangun dengan kerjasama yang kuat untuk memperkokoh pilar pembangunan kita.

Hari ini kita punya pekerjaan rumah yang sama, kita semua berlari dalam kesatuan ruang dan waktu yang sama, kita harus terus tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan yang terpercaya dan mampu mewujudkan misi pemerintah sebagai bagian dari solusi memecahkan persoalan perumahan di Indonesia.

Guna merespon kecepatan waktu kinerja kita maka akan di pasang cauntdown clock baik di kantor pusat maupun Regional yang bertujuan sebagai pengingat sekaligus tatangan kedepan untuk berkompetisi dengan waktu yang terus berjalan hingga peresmian Perumnas Baru 18 Juli 2014.

Ini bukan pekerjaan yang mudah namun juga bukan pekerjaan yang sulit, dengan semangat persatuan kita dan dengan ridho Allah swt, saya yakin dan percaya kita semua siap dan mampu membangun Perumnas menjadi Pemain Property yang disegani dan memiliki reputasi terdepan di Indonesia.

Oleh : Sekretaris Perusahaan Maman

Peradaban, waktu dan Perumnas Baru

Documents

UMAH AKYAT Indonesia - Bangladeshperumnas.co.id/www/uploads/2015/01/RUMAHKITA-201308.pdfdan Halal Bihalal yang diadakan di kawasan Halim selepas libur lebaran lalu. Selain itu juga