Uji Tuntas HAM sebagai alat

advokasi pelanggaran HAM oleh

korporasi

Iman Prihandono, Ph.D

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

email: iprihandono@fh.unair.ac.id

Apakah kebijakan HAM tersedia untuk umum?

Standar HAM internasional apa yang dijadikanacuan? Apakah perusahaan telah memenuhikriteria minimum acuannya?

Apakah kebijakan HAM menyebutkan bahwa hakasasi yang diterapkan perusahaan terhadap pekerja, partner bisnis dan pihak-pihak lain juga terkaitdengan operasi, produk dan layanannya?

Apakah standar HAM yang ada telah disetujui olehjajaran senior perusahaan (CEO/Direktur)?

Apakah perusahaan telah mengkomunikasikanstandar HAM ini?

Apakah perusahaan memiliki klausula HAM dalamkontrak yang dibuat dengan partner bisnisnya?

Matriks skala prioritas

Sebagai organisasi masyarakat sipil, potensidampak HAM apa yang dapat anda analisa? Apakahperusahaan mengakui adanya potensi dampaktersebut?

Departemen apa dalam perusahaan yang bertanggung jawab atas uji tuntas HAM ini?

Apakah perusahaan telah mengembangkan prosespenilaian atas dampak HAM?

Jika iya, bagaimana perusahaan meresponpermintaan tentang potensi dampak HAM danstrategi pencegahannya? Apakah perusahaanmemiliki itikad baik untuk mengkomunikasikanpotensi resiko HAM?

Apakah penilaian yang dilakukan sudah mencakupidentifikasi penmegang hak dan pemangkukepentingan yang mungkin terkena dampak operasisuatu perusahaan?

Apakah perusahaan telah berkonsultasi denganpara pihak yang berpotensi terkena dampak HAM?

Apakah perusahaan sudah mengkomunikasikandampak yang mungkin terjadi secara terusmenerus?

Apakah pihak-pihak yang berpotensi terkenadampak HAM serta pemangku kepentingan telahdilibatkan dalam proses penyusunan penilaiandampak HAM dan tindakan pencegahannya?

Bagaimana perusahaan yang menindaklanjutitemuan dari analisis dampak HAM?

Apakah para pemegang hak yang berpotensiterkena dampak HAM dan para pemangkukepentingan sepakat bahwa prosedur uji tuntastelah memperhitungkan saran dan masukan yang diberikan?

Apakah perusahaan sudah melacak efektifitasrencana kerja yang disusun untuk mengatasidampak negatif?

Apakah perusahaan telah melacak dampak yang timbul pada kelompok tertentu (perempuan, anak-anak, masyarakat adat)?

Apakah evaluasi yang dilakukan sudahmempertimbangkan pemegang hak yang terkena dampak?

Apakah perusahaan telah merevisi rencanakerja berdasarkan hasil evaluasi?

Apakah perusahaan telah berpartisipasi dalamsetiap proses pemulihan?

Apakah perusahaan menjalankan perannya untukmenyediakan bentuk pemulihan secara langsungbagi para pemegang hak yang terkena dampak?

Apakah bentuk pemulihan yang disediakanperusahaan (permintaan maaf, kompensasi, penghentian kegiatan atau pemutusan hubungankerja)?

Apakah pemulihan yang dilakukan perusahaantelah sesuai dengan kehendak para pemegang hakyang terkena dampak?

Apakah perusahaan telah menjalankan mekanismepenanganan keluhan bagi pihak-pihak yang terkenadampak negatif dari aktivitas bisnis perusahaan?

Apakah mekanisme penanganan keluhan telahdijalankan secara efektif oleh perusahaan?

Apakah perusahaan mendapatkan kritikanterkait efektifitas penanganan dari pihak-pihakdan/atau para stakeholder yang terkenadampak?

Bagaimana penilaian para pihak/ stakeholderyang terkena dampak terhadap prosespemulihan keadaan yang dilakukanperusahaan?

Apakah proses pemulihan keadaanmenghasilkan perubahan kebijakan HAM diperusahaan secara keseluruhan?

Respon perusahaan

Apakah perusahaan memiliki itikad baik untukmelakukan komunikasi terkait penyelesaiandampak negatif HAM?

Apakah perusahaan menanggapi permintaanpara pemegang hak & perwakilan sah suatukelompok tentang penjelasan komperehensiftentang cara penyelesaian masalah HAM?

Apakah perusahaan melaporkan bagaimanaupaya penyelesaian dampak HAM berat?