Uji Akses Informasi Publik Badan Publik Provinsi Jawa Barat

Uji Akses Informasi Publik untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013

1

6/7/2011

Pius Widiyatmoko | INISIATIF

PI-BDG UJI AKSES INFORMASI PUBLIK UNTUK MEMANTAU

DAN MENGEVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

PROVINSI JAWA BARAT 2008-2013


2

A. Awal Mula dan Titik Tolak

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berlaku efektif 2 tahun berikutnya, yaitu 30 April 2010. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyambut cukup positif Undang-Undang tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 489/Kep.487-Diskominfo/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 18 Maret 2010.

PPID merupakan salah satu infrastruktur yang disyaratkan Undang-Undang ini untuk melayani proses pemenuhan informasi publik, selain keberadaan Atasan PPID untuk melayani keberatan layanan dan Komisi Informasi yang akan menangani sengketa informasi publik jika ada perbedaan pandangan antara pemohon dan termohon. Juga Pengadilan Tata Usaha Negara/Pengadilan Negeri serta Mahkamah Agung untuk menangani sengketa informasi lanjutan.

Penunjukan PPID Pemprov. Jawa Barat pada tahun 2010 sendiri merupakan langkah maju, mengingat PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memasang tenggat waktu bagi setiap Badan Publik untuk menunjuk PPID-nya yaitu pada tanggal 23 Agustus 20111

B. Tujuan

.

SK ini secara umum menetapkan jabatan sekretaris sebagai PPID dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Atasan PPID. Pada SK itu juga tersurat perintah bagi PPID untuk melakukan pemilahan dan pengujian terhadap informasi publik di lingkungan OPD masing-masing.

Penetapan dua infrastruktur keterbukaan di Jawa Barat tentu saja menerbitkan harapan bagi Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum untuk mengetahui proses-proses pengambilan kebijakan publik Pemprov. Jawa Barat yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan keseharian mereka. Atau lebih jauh lagi, sekaligus membuka peluang berpartisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan publik.

Tahun 2010, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berniat merevisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008-2013-nya karena ada perkembangan-perkembangan baru yang penting diakomodasi. Sementara itu, salah satu resolusi Perkumpulan INISIATIF pada Kongres tahun 2009 adalah menetapkan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu arena barunya untuk berkiprah. Kajian terhadap RPJMD Jawa Barat menjadi penting karena akan memberi gambaran kebijakan-kebijakan apa saja yang akan diambil selama 5 tahun. Terlebih tahun 2010 yang merupakan tahun ketiga RPJMD, memberi kesempatan Perkumpulan INISIATIF mempelajari apa yang telah dilakukan Pemprov. Jawa Barat 2 tahun ke belakang dan merencanakan kiprah aktifnya 2 tahun yang tersisa.

Pengeluaran SK Gubernur Jawa Barat di atas menunjukkan adanya itikad baik dari pemimpin mengenai pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka. Namun demikian bukan berarti itu serta-

1 Lihat Bab VI Ketentuan Penutup PP No.61 Tahun 2010.


3

merta aparatur birokrasi di bawah kekuasaan Gubernur akan menindaklanjutinya. Di sisi lain, aparatur itulah yang nantinya akan berhubungan langsung dengan pemohon informasi publik.

Oleh karena itu, penting menguji akses informasi publik di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menakar sejauh apa keterbukaan yang telah terjadi dan sekaligus sebagai bahan untuk mengkaji RPJMD Jawa Barat 2008-2013.

C. Ancang-ancang

Untuk mengakses informasi publik sebagai bahan kajian RPJMD 2008-2013, INISIATIF memilih 37 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat dari 47 yang ditetapkan SK Gubernur Jawa Barat No.489/Kep.487-Diskominfo/2010. Ketigapuluh tujuh OPD Provinsi itu terdiri dari unsur staf (Sekretariat Daerah), unsur pelayanan terhadap DPRD (Sekretariat DPRD), unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah (Inspektorat), unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah (Bappeda), unsur pelaksana otonomi daerah (Dinas) dan sebagian unsur pendukung tugas kepala daerah (Badan).

Adapun informasi publik yang diminta sebagai bahan kajian RPJMD 2008-2013 adalah dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran. Informasi-informasi publik ini merupakan kunci untuk memberi gambaran kebijakan apa saja yang akan diambil (perencanaan) dan seberapa besar komitmen mewujudkannya (alokasi anggaran). Daftar informasi publik yang diminta dan susunannya adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Daftar Informasi Publik yang Diminta No. Dokumen Tahun Bentuk Informasi Badan Publik Jumlah 1. Rencana Strategis (Renstra

SKPD) 2008-2013 Hardcopy dan/atau

softcopy BKD (disesuaikan dgn tujuan surat)

1

2. Rencana Kerja (Renja SKPD) 2008, 2009, 2010, 2011

Hardcopy dan/atau softcopy

BKD (disesuaikan dgn tujuan surat)

4

3. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

2008, 2009, 2010, 2011



4

4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

2008, 2009, 2010



3

5. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)

2008, 2009, 2010



3

Informasi-informasi publik yang berjumlah 15 dokumen per OPD di atas, termasuk ke dalam jenis informasi yang wajib tersedia setiap saat2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 13 menyebut kedua jenis dokumen ini sebagai informasi publik3

2 UU Keterbukaan Informasi Publik mengenal 2 jenis informasi publik, yaitu informasi yang wajib diumumkan dan disediakan serta informasi yang dikecualikan. Jenis pertama sendiri, masih terbagi atas :

.

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.


4

3 Pasal 13 ayat 1 : Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri dari :

• Huruf d, poin (3) : Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.

• Huruf i : Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik.

1a Pemohon mengajukan permohonan ke PPID dengan menyertakan identitas, informasi publik yang diminta serta tujuan permohonan yang jelas.

1b Badan Publik menerima dan harus memberikan tanda terima berikut nomor registrasi permohonan.

2 Pemohon (a) menunggu, sementara Badan Publik (b) memproses permohonan informasi publik.

3a Pemohon menerima jawaban tertulis : 1. Status pemenuhan atau 2. Perpanjangan waktu pemenuhan.

3b Badan Publik menjawab tertulis paling lambat 10 hari kerja sejak tgl. registrasi, yang min. berisi :

1. Informasi yang dimohonkan dalam penguasaannya apa tidak. 2. Jika tidak, Badan Publik memberitahu Badan Publik mana yang

menguasainya. 3. Informasi yang dimohonkan termasuk terbuka atau

dikecualikan. Jika proses belum selesai, Badan Publik memperpanjang waktu pemenuhan dan harus memberitahu tertulis kepada Pemohon.

3c Badan Publik yang menguasai informasi, menerima pemberitahuan dari Badan Publik yang menjadi alamat pertama Pemohon.

4 Pemohon (a) menunggu, sementara Badan Publik (b) memproses permohonan informasi publik di perpanjangan waktu.

5a Pemohon menerima jawaban tertulis.

5b Badan Publik menjawab tertulis paling lambat 7 hari kerja, yang min. berisi :

1. Informasi yang dimohonkan dalam penguasaannya apa tidak. 2. Jika tidak, Badan Publik memberitahu Badan Publik mana yang

menguasainya. 3. Informasi yang dimohonkan termasuk terbuka atau

dikecualikan. 5c Badan Publik yang menguasai informasi, menerima pemberitahuan

dari Badan Publik yang menjadi alamat pertama Pemohon. 6 Jika Pemohon puas, proses berhenti.

7 Jika Pemohon (a) tidak puas, membuat keberatan tertulis ke Atasan PPID (b) paling lambat 30 hari kerja sejak diketahui alasan tidak puas.

8 Pemohon (a) menerima tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID (b) paling lambat 30 hari kerja sejak registrasi keberatan.

9 Jika Pemohon puas, proses berhenti.

10 Jika Pemohon (a) tidak puas, membuat permohonan sengketa ke Komisi Informasi (b) paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis Atasan PPID.

11 Komisi Informasi mulai mengusahakan melakukan mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan sengketa informasi.

12 Proses mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi paling lama berlangsung 100 hari kerja. Sidang ajudikasi non litigasi digelar setelah mediasi gagal.

13 Komisi Informasi memutus sengketa informasi.

14, 15

Jika salah satu pihak bersengketa tidak puas, maka mengajukan pernyataan tertulis tidak menerima putusan sidang ajudikasi non litigasi Komisi Informasi paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya putusan itu.

16 Pihak yang tidak puas mengajukan gugatan ke PTUN (Badan Publik Negara) atau PN (selain Badan Publik Negara).

17 PTUN/PN menyidangkan sengketa informasi. Tidak ada kerangka waktu.

18 PTUN/PN memutus sengketa informasi.

18, 19

Pihak yang tidak puas mengajukan banding ke MA paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya putusan itu.

21 MA menyidangkan sengketa informasi. Tidak ada kerangka waktu.

22 MA memutus sengketa informasi.

15a

15b 15c

14a

14b 14

16a

16b ….

17a 17b 17c

18a 18b 18c

16c

IIC

20a

19a 20b

19b

20c

21a 21b 21c

22a 22b 22c

14

….

IID

7a 7b

8a 8b

9

30

30

10a 10b

12a 12b 12c

13a 13b 13c

11

14

100

14

IIA

IIB

1a 1b

3b

2a 2b

3a 3c

6

5b

4a 4b

5a 5c

10

7

I


5

Gambar dan Tabel di atas merupakan tahapan secara keseluruhan yang disediakan UU No.14 Tahun 2008 untuk mendapatkan informasi publik. Ada 2 tahapan umum, yaitu permohonan informasi publik dan sengketa informasi publik. Sengketa terjadi jika pemohon informasi publik tidak puas atas pelayanan yang diberikan badan publik.

Sengketa informasi publik terinci lagi manjadi tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Pengajuan keberatan ke Atasan PPID (IIA). 2. Pengajuan sengketa ke Komisi Informasi (IIB). 3. Pengajuan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke PTUN/PN (IIC). 4. Pengajuan banding atas putusan PTUN/PN ke Mahkamah Agung (IID).

Pada dua tahap pertama sengketa, para pihak mendapat kepastian kerangka waktu penyelesaian. Namun dua tahap terakhir, ketika masuk ke ranah yudikatif, tidak ada kerangka waktu yang jelas yang diamanatkan Undang-Undang.

D. Pelaksanaan Uji Akses Informasi Publik

INISIATIF memulai uji akses dengan menyebarkan surat permohonan informasi publik bernomor 546/P.Inisiatif-eks/XI/2010 ke 37 badan publik di lingkungan eksekutif Provinsi Jawa Barat melalui jasa pos, serentak pada tanggal 23 November 2010. Surat tersebut tertuju langsung ke pimpinan OPD karena INISIATIF baru mendapatkan SK Gubernur Jawa Barat No. 489/Kep.487-Diskominfo/2010 sesudah tanggal pelayangan surat. INISIATIF menggunakan hak untuk tahu sebagai badan hukum.

Semula mengirim surat via pos (memakai perangko) diandaikan pasti akan sampai ke tempat tujuan dengan mudah. Apalagi tujuannya masih di kota yang sama (Bandung). Namun ternyata setelah mengecek keberadaan surat itu ke beberapa badan publik (antara lain Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral), ternyata mereka mengaku belum menerima surat tersebut. INISIATIF sulit membedakan apakah petugas pos yang teledor atau penerima surat badan publik yang malas mendaftar surat masuk. INISIATIF tidak memegang bukti tertulis tanda terima dari badan publik yang bersangkutan.

Akhirnya, INISIATIF mengirimkan kembali surat secara langsung (diantar ke kantor tujuan) dengan isi dan tujuan yang sama tertanggal 20 Desember 2010 (no. 555/P.Inisiatif-eks/XII/2010) pada tanggal 20-23 Desember 2010 tanpa Sekretariat KPID dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil & Menengah. Kedua OPD itu sudah memberikan tanggapan tertulis terhadap surat no. 546. Pelayangan surat kedua berfungsi menjamin ke-35 badan publik yang lain mendapatkan kiriman surat permohonan informasi publik INISIATIF.

Kerangka Waktu

Mulai surat kedua inilah, INISIATIF akan memakai kerangka waktu sesuai UU No. 14 Tahun 2008 sebagaimana terlihat pada gambar dan tabel di atas. Jika dihitung, maka pada tanggal 4-7 Januari 2011,


6

badan publik harus sudah memberikan tanggapan dan maksimal pada tanggal antara 13, 14, 17 atau 18 Januari 2011 di perpanjangan waktu. Tanggal 15 dan 16 Januari 2011 adalah hari Sabtu dan Minggu, sehingga tidak termasuk dalam hari kerja yang menjadi satuan waktu Undang-Undang ini.

Kasus Sekretariat KPID dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil & Menengah memiliki tenggat berbeda karena keduanya mengacu tanggal 23 November 2010. Untuk batas waktu menanggapi dan untuk perpanjangannya masing-masing, yaitu 8 Desember 2010 dan 17 Desember 2010.

Walaupun mendapat layangan surat kedua, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah serta Dinas Kelautan dan Perikanan akan menggunakan kerangka waktu kedua OPD di atas karena keempatnya mengacu surat INISIATIF no. 546 untuk menanggapi. Surat tanggapan keempat badan publik ini sampai ke INISIATIF setelah tanggal 20 Desember 2010. Khusus Dinas Komunikasi dan Informatika, meskipun pada surat tanggapannya mencantumkan tanggal sebelum 20 Desember, tetapi pada kenyataannya INISIATIF menerima surat itu setelah 20 Desember.

Jadi akan ada enam badan publik yang dihitung kerangka waktunya dengan mengacu surat INISIATIF tanggal 23 November 2010.

Berdasarkan gambar dan tabel di atas, maka pada kasus tidak ditanggapinya permohonan informasi publik, pemohon memiliki waktu selama 47 hari kerja untuk mengajukan keberatan, terhitung sejak surat permohonan tercatat di surat masuk badan publik yang bersangkutan.

Nomor Pendaftaran Surat Masuk

Mengirimkan surat melalui pos maupun secara langsung, memunculkan soal berkaitan dengan nomor pendaftaran surat masuk. Pemberian nomor pendaftaran serta merta, belum menjadi prosedur lazim di sejumlah badan publik eksekutif Provinsi Jawa Barat. Padahal itu adalah hak pemohon informasi publik4

4 Lihat pasal 22 ayat 4 UU No. 14/2008 : Badan Publik wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.

. Nomor pendaftaran berguna untuk melacak keberadaan surat sekaligus memantau sampai sejauh mana tingkat penanganannya di badan publik yang menjadi tujuan.

Petugas penerima surat Dinas Perkebunan dan Pertanian Tanaman Pangan, misalnya menolak dengan alasan menunggu semua surat selama sehari dan baru merekapnya dalam buku besar (artinya baru dinomori setelah terkumpul semua). Situasi tersebut sangat rentan terjadi kejadian kehilangan surat masuk. Karena pemohon tidak mengantongi nomor pendaftaran, petugas akan mudah mengelak tanggung jawab dengan mengatakan tidak pernah menerima surat itu. Sedangkan petugas di Dinas Kesehatan tidak memberikan alasan yang jelas. Baginya cukup memberikan tanda terima tanpa nomor pendaftaran.


7

Begitupun dengan surat tanggapan Sekretariat KPID dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil & Menengah yang juga tidak memberikan nomor pendaftaran surat masuk. Padahal UU KIP mewajibkan itu5

Surat-Menyurat INISIATIF dengan Badan Publik

.

Dari 35 badan publik yang menerima surat INISIATIF secara langsung, sebanyak 18 OPD memberikan nomor pendaftaran surat masuk pada saat penyerahan surat permohonan informasi publik.

Secara keseluruhan pelayangan surat di atas mendapat tanggapan 14 dari 37 badan publik yang menjadi obyek uji akses. Ada yang lisan dan tertulis. Yang tertulis ada yang memanfaatkan media surat atau faksimili maupun kedua-duanya.

Dari 14 badan publik tersebut, INISIATIF sudah menjawab kembali Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui surat bernomor 551/P.Inisiatif-eks/XII/2010 tertanggal 6 Desember 2010. Isinya adalah kedudukan INISIATIF sebagai badan hukum sudah memenuhi syarat UU KIP. Surat INISIATIF ini melampirkan halaman depan Akta Pendirian Perkumpulan INISIATIF sebagai badan hukum.

Isi surat itu demikian, karena dinas ini mensyaratkan pelampiran Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kesbangpolinmas Jawa Barat sebelum INISIATIF boleh mengakses informasi publik. Hingga kini, surat tersebut belum mendapat tanggapan kembali.

Selain Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, SKT Kesbangpolinmas Jawa Barat juga diminta oleh Inspektorat dan Satpol PP.

INISIATIF juga menanggapi Badan Publik yang mengajukan syarat berupa ToR studi RPJMD Jawa Barat 2008-2013 dan profil INISIATIF, melalui surat no.562 ke BKPPMD, surat no. 563 ke Badan Ketahanan Pangan Daerah, surat no. 564 ke Dinas Perhubungan, surat no. 565 ke Dinas Komunikasi dan Informatika pada tanggal 27 Januari 2011 dan surat no. 566 ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 31 Januari 2011. Pada surat ini, INISIATIF meminta kejelasan soal kategori informasi yang dimohonkan, apakah sebagai informasi yang dikecualikan ataukah terbuka. Kategori tersebut tidak ada dalam surat tanggapan mereka.

Khusus untuk Dinas Perikanan dan Kelautan, INISIATIF tidak mengirimkan surat karena mereka sudah menyertakan formulir permohonan informasi publik pada surat tanggapannya. INISIATIF hanya mengembalikan formulir yang sudah diisi berikut ToR dan profil pada tanggal 26 Januari 2011.

Sambutan staf BKPPMD terhadap surat no.562 menarik dicatat. Mereka heran terhadap kedatangan INISIATIF lagi. Surat BKPPMD No.488/3176/Sekrt seharusnya ditafsirkan INISIATIF dengan mendatangi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memenuhi informasi publik yang dimohonkan. Mereka mengaku sudah mengirimkan semua infomasi publik ke Diskominfo.

5 Lihat pasal 22 ayat 6 : dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.


8

Akhirnya, INISIATIF memutuskan pula menanggapi badan publik (Sekretariat Daerah) yang mengalihkan permohonan ke badan publik lain, yaitu ke Bappeda dan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah. Munculnya Bappeda kuat dugaan berkaitan dengan informasi publik berupa renstra dan renja. INISIATIF kemudian hanya mengirimkan surat ke Biro Administrasi Pembangunan melalui surat no. 579 pada tanggal 28 Februari 2011, karena kedua dokumen perencanaan itu adalah produk OPD yang bersangkutan dan pasti mempunyai versi asli atau salinannya, yang mereka pakai sebagai pedoman berkegiatan.

Ihwal Tanggal

Jika mencermati tanggapan tertulis badan publik, maka terlihat bahwa terdapat fakta berkait perbedaan antara tanggal surat dengan tanggal penerimaan yang membawa konsekuensi terhadap perhitungan waktu pemenuhan informasi publik. Perbedaan itu berpola, tanggal penerimaan selalu terjadi sesudah tanggal surat. Adapun badan publik yang berperilaku seperti ini adalah :

Tabel 2 Perbedaan Tanggal

No. Badan Publik Tanggal Surat Tanggal Penerimaan 1 Dinas Komunikasi dan Informatika 6 Desember 2010 Setelah 20 Desember 2010 2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 13 Desember 2010 23 Desember 2010 3 Badan Koordinasi Promosi dan

Penanaman Modal Daerah 23 Desember 2010 5 Januari 2011

4 Badan Ketahanan Pangan Daerah 30 Desember 2010 3 Januari 2011

Fakta ini bisa berarti bahwa staf badan publik masih leluasa menunda-nunda pelaksanaan tugas dari atasan untuk menanggapi surat pemohon informasi publik.

Janji dan Realisasi Pemenuhan Informasi Publik

Pada tahap realisasi pemenuhan informasi publik, kasus Dinas Perindustrian dan Perdagangan memunculkan isu informasi yang tidak akurat. Pada faksimili, mereka menyebutkan akan memenuhi dokumen RKA, DPA dan DPPA dalam bentuk hardcopy. Tanpa ada keterangan lain apapun. Akan tetapi waktu mengambil dokumen pada tanggal 28 Januari 2011, ternyata ketiga jenis dokumen anggaran itu hanya berupa rekapitulasi saja. Format rekapitulasi yang diberikan mirip dengan format dokumen APBD/penjabaran APBD.

Menurut sdri. Indri K., staf pemroses informasi publik Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemenuhan itu sudah sesuai arahan pimpinannya. Adapun dokumen renstra dan renja sudah sesuai dengan kesepakatan, kecuali renja 2011 yang masih berupa draf saja.

Dinas Perikanan & Kelautan memenuhi sebagian informasi publik dengan mengantarkan langsung ke INISIATIF, Rabu 2 Februari 2011. Sebagian yang lain belum jelas. Dinas ini belum mengeluarkan surat yang secara eksplisit menyatakan mana informasi yang terbuka dan mana yang dikecualikan.


9

Dinas Perhubungan mungkin menjadi OPD Jawa Barat paling ‘terbuka’, karena memenuhi hampir semua permintaan INISIATIF dan menanggung semua biaya penggandaan dokumen tersebut pada hari Senin, 7 Februari 2011. Bahkan langsung mengirimkan sofcopy renstra melalui e-mail hari itu juga.

Dinas ini menyatakan informasi publik yang sudah dipenuhi sebagai informasi terbuka, tetapi sayangnya mendiamkan secara tertulis status informasi publik yang belum dipenuhi.

Begitu akan beranjak mengangkut dokumen yang diminta, Sdr. Supriatna Tuhry, staf pemroses dan humas, memberikan selembar surat pernyataan yang isinya INISIATIF tidak akan menggunakan dokumen yang diminta untuk keperluan lain-lain, kecuali untuk studi RPJMD saja.

Supriatna akan mengambil surat pernyataan itu ke INISIATIF sekaligus berkenalan dengan staf INISIATIF. Secara lisan, ia menjanjikan membawa pula dokumen-dokumen yang belum dipenuhi.

BKPPMD memberikan layanan hampir sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan. Memberikan sebagian dokumen, tetapi tidak menjelaskan status dokumen yang belum diberikan. Pemberian terjadi pada hari Rabu, 16 Februari 2011. Isu terkait informasi yang tidak akurat muncul kembali, karena BKPPMD memberikan dokumen DPA dan DPPA berupa rekapitulasi, masing-masing 1 lembar.

Lain halnya dengan Dinas Komunikasi dan Informatika yang terang-terangan menyatakan DPA dan DPPA tidak bisa dipenuhi. Tetapi dinas ini tidak menggunakan istilah informasi yang dikecualikan untuk menutup akses terhadap DPA dan DPPA.

Di surat bernomor 565/200/Diskominfo, tertanggal 16 Februari 2011, yang diserahkan 21 Februari 2011, pada poin 3 tertulis :

Berkaitan dengan tugas PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 489/Kep.487-Diskominfo/2010, dictum keempat, untuk beberapa informasi telah dilakukan tetapi khusus tentang informasi yang Saudara butuhkan (DPA dan Perubahannya) hal ini tidak dapat dilakukan oleh PPID Dinas Kominfo saja, tetapi harus melibatkan PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk Biro Keuangan dan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat.

Memproklamasikan suatu informasi publik sebagai dikecualikan memang tidak mudah dan membawa kewajiban bagi badan publik yang bersangkutan untuk melakukan uji konsekuensi yang isinya harus membuktikan bahwa menutup informasi publik tersebut akan bermanfaat bagi kepentingan publik. Dan pemohon informasi publikpun berhak mengakses uji konsekuensi itu6

6 UU No.14 Tahun 2008, ps 19 menyatakan :

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksudkan Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oelh setiap Orang.

Sedangkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2008, pasal 16 menyatakan :

.

(1) PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan.


10

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 15 Maret 2011 mengirimkan surat bernomor 480/876-Perenc yang menyatakan akan memenuhi sebagian informasi publik yang dimohonkan INISIATIF, yaitu Renstra 2008-2013 dan Renja 2008, 2009 dan 2010. Surat ini tidak berbicara apa-apa soal Renja 2011, RKA 2008, 2009, 2010, 2011, DPA 2008, 2009, 2010 serta DPPA 2008, 2009, 2010.

Hingga hari ini, Badan Ketahanan Pangan Daerah belum memberikan jawaban/tanggapan apa-apa sejak pelayangan surat INISIATIF dengan nomor 563. Juga belum ada jawaban dari Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.

Pengajuan Keberatan Layanan Informasi Publik

INISIATIF kemudian menempuh mekanisme keberatan terhadap beberapa badan publik dengan melayangkan surat ke kepala OPD yang bersangkutan dengan menyebut kedudukannya sebagai Atasan PPID. Pemilihan hanya beberapa badan publik ini, karena mereka dianggap cukup penting bagi agenda perluasan wilayah kerja INISIATIF di Jawa Barat.

Tabel 3 Surat Keberatan INISIATIF

No. Surat Tujuan Pengiriman 574/P.Inisiatif - eks/II/2011 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Provinsi Senin, 28 Februari 2011

575/P.Inisiatif - eks/II/2011 Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan Pemerintah Desa Senin, 28 Februari 2011

576/P.Inisiatif - eks/II/2011 Dinas Kesehatan Selasa, 1 Maret 2011 577/P.Inisiatif - eks/II/2011 Dinas Pendidikan Selasa, 1 Maret 2011

578/P.Inisiatif - eks/II/2011 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Selasa, 1 Maret 2011

580/P.Inisiatif - eks/II/2011 Sekretariat DPRD Senin, 28 Februari 2011

581/P.Inisiatif - eks/III/2011 Dinas Komunikasi dan Informatika Selasa, 8 Maret 2011

Pelayangan surat keberatan di atas mendapat 1 jawaban lisan dan 4 tertulis. Tanggal 7 Maret 2011, Sdr. Arden (humas Dinas Pendidikan) menelepon kantor INISIATIF untuk mengabarkan surat keberatan INISIATIF sedang dipelajari.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa memberikan Renstra 2008-2013 dan Renja 2010. Pada suratnya bernomor 225/0246-Peren/2011, tertanggal 11 Maret 2011, badan publik ini mengatakan hal yang sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika berkaitan DPA dan DPPA. Tetapi tidak ada penjelasan apa-apa soal Renja 2008, 2009, 2011 dan RKA 2008, 2009, 2010, 2011.

(2) PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 huruf j Undang-Undang

Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan.

(3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik.

(4) Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.


11

Surat Sekretariat DPRD nomor 225/736-SETWAN.HP/2011, tertanggal 23 Maret 2011, mempersilahkan INISIATIF menggandakan informasi publik yang diminta. Tidak disebut apa yang boleh digandakan. Apakah semuanya ? Jelas tidak. Di surat itu, kata-kata yang sama dengan Diskominfo dan BPMPD muncul kembali untuk DPA dan DPPA.

Surat Diskominfo no. 581/679/diskominfo tertanggal 18 April 2011 dan surat Dinas Kesehatan no.8716/480/Pegum tertanggal 31 Maret 2011 menyampaikan hal yang senada, akses terhadap DPA dan perubahannya menanti kebijakan Sekretariat Daerah. Kedua surat ini tidak menjelaskan dokumen-dokumen lain yang juga diminta INISIATIF.

Secara lengkap pelaksanaan uji akses informasi publik terhadap badan publik di Pemerintah Provinsi Jawa Barat terlihat pada tabel 4 di bawah :

Tabel 4 Proses Lengkap Uji Akses Informasi Publik

Tgl. Tanggapan KembaliBadan Publik

Nov-10 Des-10 Feb-11 Feb-11 Jan-11 Feb-11 Apr-11

23 Kirim Tak Kirim 20 21 22 23 Langsng Baru Kmd 30 6 8 9 13 17 23 27 28 30 3 4 5 6 7 10 13 14 17 18 20 6 26 27 31 28 16 9 28 28 2 7 16 22 28 1 8 7 11 23 31 18 17 30

1 Dinas Koperas i , UsahaMikro, Keci l dan Menengah

546 v

Surat No.910/3134/KEPEG.Um. : Meminta SuratKeterangan Terdaftar dariKesbangpol inmas

Surat No.551/P.Inis iati f-eks/XII/2010 :Menegaskan kedudukan INISIATIF sbg badan hukum sesuai UUKIP. MelampirkanAkta pendirianPerkumpulan

Tak ditempuh

2 Dinas Komunikas i danInformatika

546 v 555 617 -

Surat No.488/1805/Diskominfo : Mengis iFormul i r, Membayar sa l inanjika diperlukan,memberikan ToRstudi , dan profi lINISIATIF

Surat No.565/P.Inis iati f-eks/I/2011 :memenuhi permintaan

Surat No.565/200/Diskominfo : Menyatakanpemenuhan DPA, DPPAharus mel ibatkan PPIDOPD la innya

Datang untukmenerima hardcopy Renstra 2008-2013 & Renja2010

Ditempuh

Surat No.581/P.Inis iati f-eks/III/2011

berganti ke sistemkomputer. Tidakada lg no. tandaterima

Surat No.581/679/Diskominfo : DPAdan DPPAmenunggu penetapan Sekda

3 Sekretariat KPID 546 v

Surat No.050/165/Set-KPID/2010 :Memberikan Renstra dans isanya menyusul

Menerima ki riman softcopy Renstra 2008-2013

Tak ditempuh

4 Dinas Perindustrian &Perdagangan

546 v 555 3002 -

Surat dan FaksNo.481.1/10317/Prog. : Berjanjimemberikan semua data yang dimohonkan

Datang untukmenerima softcopyRenstra 2008-2013,Renja 2008, 2009,2010, 2011 (draft)dan hardcopy 'RKA'2008, 2009, 2010,2011, 'DPA' 2008,2009, 2010, 'DPPA'2008, 2009, 2010

Tak ditempuh

5Badan Koordinas i Promos idan Penanaman ModalDaerah

546 v 555 -

Surat dan FaksNo.488/3176/Sekrt. : Mengis iFormul i r, Membayar sa l inan jikadiperlukan, memberikan ToRstudi , dan profi lINISIATIF


Datang untukmenerima pinjaman hardcopy Renstra2008-2013 untukdigandakan sendiri

Tak ditempuh

6 Dinas Perikanan danKelautan

546 v 555 4250 -

Surat No.061/7066/Peren :Mengis i Formul i r,Membayar sa l inanjika diperlukan,memberikan ToRstudi , dan profi lINISIATIF (menyertakan formul i r)

INISIATIF mengembal ikan formul i r permohonan informas i publ ikdan memenuhi permintaan

Menerima kirimanhardcopy Renstra2006-2010, Renja2008, 2009, 2010

Tak ditempuh

7 Satuan Pol i s i Pamong Pra ja 546 v 555 102199 -

Surat No.487/551/Gakda :Meminta SuratKeterangan Terdaftardari Kesbangpol inmas dan Mengis iFormul i r, Membayarsa l inan jikadiperlukan,

b ik T R

Tak ditempuh

8 Dinas Tenaga Kerja danTransmigras i

546 v 555 5607 -

Surat No.480/4816-Peren : Mengis iFormul i r, Membayar sa l inan jikadiperlukan, memberikan ToRstudi , dan profi lINISIATIF


Tak ditempuh

9 Dinas Perhubungan 546 v 555 - 1113352

Surat No.555/3370/sekre :Mengis i Formul i r,Membayar sa l inanjika diperlukan,memberikan ToRstudi , dan profi lINISIATIF


Datang untukmenerima hardcopy Renstra2008-2013, Renja2009, 2011, RKA2008, 2009, 2010,2011, DPA 2008,2009, 2010.Menerima kirimansoftcopy Renstra2008-2013 via e-mai l

Tak ditempuh

10 Badan Perencanaan danPembangunan Daerah

546 v 555 5184 -

Lisan : Dispos is isudah di tanganPak Diding, tapidata di Ibu Yuke.Pak Diding Justrumemberi data ygtdk diminta (LKPJ2009, RKPD 2008,2010,2011, RPJMD2008-2013 dalam CDsaat dikunjungiminggu ke-4 Des

Datang menerima DATAYG TDK DIMINTA :softcopy LKPJ2009, RKPD 2008,2010,2011, RPJMD 2008-2013 dalam CD

Ditempuh

Surat No.578/P.Inis iati f-eks/II/2011

639

11 Badan Ketahanan PanganDaerah

546 v 555 1539 -

Faks No.978.5/3285/SKR : Mengis i Formul i r, Membayar sa l inan jika diperlukan,memberikan ToRstudi , dan profi lINISIATIF


Tak ditempuh

12 Sekretariat Daerah 546 v 555 - 2529

Surat No.487/02/Humasprotum : Dimintamembuat surat keBappeda dan BiroAdminis tras i Pembangunan –Sekda tanpa rinciandata mana diBappeda dan manadi Adminis tras iPembangunan

Surat No.579/P.Inis iati f-eks/II/2011 ke BiroAdminis tras i Pembangunan

Tak ditempuh

13 Inspektorat 546 v 555 - 835

Surat No.481.1/32/Inspt :Meminta SuratKeterangan Terdaftar dariKesbangpol inmas dan Mengis iFormul i r, Membayar sa l inanjika diperlukan,memberikan ToRstudi , dan profi lINISIATIF

Tak ditempuh

14Badan PemberdayaanMasyarakat dan PemerintahDesa

546 v 555 - 1914

Lisan : Dispos is isudah di tanganPak Yudi , tapidata tidak ditangannya (kunjungan 20 Jan2011)

Ditempuh


No. 0318

Surat No.225/0246-Peren/2011 :memberikan sebagian informas i

Datang menerimahardcopy Renstra2008-2013, Renja2011

15 Sekretariat DPRD 546 v 555 2463 - Ditempuh


302

Surat No.225/736-SETWAN.HP/2011 : memberikansebagian informas i

Datang menerimahardcopy Renstra2008-2013 danmenerima DATAYG TDK DIMINTA :hardcopy RenstraSekwan 2005-2010, Renstra Prov. Jawa Barat 2004-2008,Pergub No.30/2009ttg Tupoks iSetwan, RenjaDPRD 2008, 2010,2011

16 Dinas Pendidikan 546 v 555 4865 - Ditempuh


780

Sdr. Arden(humas) memberi kabarsedang mempelajari surat

17 Dinas Kesehatan 546 v 555 - 4399 Ditempuh

Surat No.576/P.Inis iati f-eks/II/2011 1023

Surat No.8716/480/Pegum : tidak pnyakew. Atas DPAdan DPPA

18 Dinas Pendapatan Daerah 546 v 555 - 2196 Tak ditempuh

19 Dinas Sos ia l 546 v 555 2572 - Tak ditempuh

20 Dinas Pariwisata danKebudayaan

546 v 555 2890 - Tak ditempuh

21 Dinas Bina Marga 546 v 555 No.004311 - Tak ditempuh

22Dinas Pengelolaan SumberDaya Air

546 v 555 - 798 Tak ditempuh

23 Dinas Permukiman &Perumahan


24Dinas Energi dan SumberDaya Minera l


25 Dinas Pertanian TanamanPangan

546 v 555 - 521.1/43/10 Tak ditempuh

26 Dinas Peternakan 546 v 555 - 5315 Tak ditempuh

27 Dinas Kehutanan 546 v 555 - 5706 Tak ditempuh

28 Dinas Perkebunan 546 v 555 - 2742 Tak ditempuh

29 Dinas Olah Raga & Pemuda 546 v 555 2248 - Tak ditempuh

30 Badan Kepegawaian Daerah 546 v 555 690 - Tak ditempuh

31 Badan Pendidikan danPelatihan Daerah


32Badan PengelolaanLingkungan Hidup Daerah


33Badan Kesatuan Bangsa,Pol i tik dan Perl indunganMasy. Daerah

546 v 555 - 1194/200 Tak ditempuh

34Badan Perpustakaan danKears ipan Daerah


35Badan PemberdayaanPerempuan dan KeluargaBerencana


36Badan Pelayanan PerizinanTerpadu


37 Badan PenanggulanganBencana Daerah

546 v 555 919 - DitempuhSurat No.574/P.Inis iati f-eks/II/2011

580/Kepeg/2011

38Badan Koordinas iPemerintahan &Pembangunan Wi l . I

39Badan Koordinas iPemerintahan &Pembangunan Wi l . I I

40Badan Koordinas iPemerintahan &Pembangunan Wi l . I I I

41Badan Koordinas iPemerintahan &Pembangunan Wi l . IV

42Kantor Perwaki lanPemerintah Jawa Barat

43 Sekretariat Badan Narkotika

44 RS Jiwa Provins i

45 RSUD Al Ihsan

46 RS Paru Provins i

47 Korpri Provins i

Keterangan :

Kategori Tanggapan Pertama Badan Publ ik Tertul i s Pos i ti f Seluruhnya

Tertul i s Pos i ti f SebagianTertul i s Pos i ti f BersyaratTertul i s Dia l ihkanTertul i s Negati fLi san

Langsung Baru KmdMaret 2011 Maret 2011Jan-11 Jan-11 Des-10 Feb-11 Maret 2011

No. Badan Publik

Mekanisme Permohonan Mekanisme Keberatan

Tgl. Pengiriman & No. Surat Masuk Tgl. Tanggapan Badan Publik Tgl. Tanggapan balik INISIATIF Tgl. Realisasi PemenuhanStatus

Tgl. Pengiriman (diantar) No. Tanda Terima Tgl. Tanggapan Badan Publik Tgl. Realisasi Pemenuhan

Nov. 2010 (pos biasa) Des. 2010 (diantar langsng) Des-10


13

Salah satu faktor untuk mengukur kadar keterbukaan suatu badan publik adalah melihat kecepatan menanggapi dan merealisasikan pemenuhan informasi publik. Dengan mengekstrak data pada tabel di atas, maka akan muncul 17 badan publik yang menanggapi lisan maupun tertulis, di mekanisme permohonan maupun di mekanisme keberatan sebagaimana terlihat di bawah.

Tabel 5 Daftar Badan Publik yang Menanggapi

No. Badan Publik Mekanisme

Permohonan Mekanisme Keberatan

Jenis Respon Status Jenis Respon 1 Dinas Perindustrian & Perdagangan Positif Seluruh Tak ditempuh

2 Sekretariat KPID Positif Sebagian Tak ditempuh 3 Dinas Komunikasi dan Informatika Positif Bersyarat Ditempuh Negatif

4 Dinas Perhubungan Positif Bersyarat Tak ditempuh 5 Dinas Perikanan dan Kelautan Positif Bersyarat Tak ditempuh

6 Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah

Positif Bersyarat Tak ditempuh

7 Badan Ketahanan Pangan Daerah Positif Bersyarat Tak ditempuh 8 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Positif Bersyarat Tak ditempuh 9 Sekretariat Daerah Dialihkan Tak ditempuh

10 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Negatif Tak ditempuh

11 Inspektorat Negatif Tak ditempuh 12 Satuan Polisi Pamong Praja Negatif Tak ditempuh

13 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

Respon (lisan) Ditempuh Positif

14 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Respon (lisan) Ditempuh Tak merespon

15 Sekretariat DPRD Tak merespon Ditempuh Positif 16 Dinas Kesehatan Tak merespon Ditempuh Negatif 17 Dinas Pendidikan Tak merespon Ditempuh Respon (lisan)

Sedangkan rincian kecepatan ke-17 badan publik tersaji sebagai berikut :


14

Grafik 1 Kecepatan Badan Publik Menanggapi dan Merealisasikan Permohonan Informasi Publik

Pada grafik di atas, hanya 8 badan publik yang merealisasikan pemenuhan informasi publik. Itupun tidak ada yang memenuhi semua permintaan informasi publik sebanyak 15 dokumen. Sekretariat KPID sebenarnya juga melakukan perealisasian, namun karena realisasi berlangsung bersamaan pengiriman surat tanggapan ke INISIATIF, maka kenyataan tersebut tidak tertangkap pada grafik.

Grafik juga menunjukkan bahwa hanya 7 OPD yang memenuhi standar kecepatan di bawah 10 hari kerja, 3 OPD yang berkecepatan menanggapi di masa perpanjangan (< 17 hari kerja) dan sisanya tidak memenuhi kerangka waktu sesuai UU No. 14 Tahun 2008. Tiga OPD yang menanggapi di masa perpanjangan sebenarnya tidak layak diperhitungkan menjalankan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik karena tidak menyertakan alasan perpanjangan.

Penghitungan waktu untuk badan publik yang mendapat surat keberatan INISIATIF tetap mengacu pada tanggal surat permohonan informasi publik (23 November atau 20 Desember 2010).

E. Hasil

Secara keseluruhan uji akses informasi publik ini menghasilkan jumlah total dokumen sebanyak 51 dokumen, termasuk dokumen yang tidak diminta sebanyak 12 dokumen. Dokumen-dokumen itu berasal dari mekanisme permohonan sebanyak 42 dokumen (6 tidak diminta) dan 9 dokumen (6 tidak diminta) dari mekanisme keberatan.

Semua dokumen tidak memerlukan biaya sedikitpun untuk mendapatkannya, kecuali Renstra Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah, Renstra dan Renja 2010 Dinas Komunikasi dan Informatika. Dua badan publik ini meminta INISIATIF menggandakan sendiri 3 dokumen yang diberikan.

Selengkapnya ada pada tabel 6 di bawah :

5 9 11 13 21 222 4 4 4 5 7 12

21

6351

735133

36 27

28

38

4

01020304050607080

Waktu Merealisasikan

Waktu Menanggapi

Tabel 6 Dokumen-Dokumen Hasil Uji Akses Informasi Publik

Janji Pemenuhan Realisasi Pemenuhan Juml. Janji Pemenuhan Realisasi Pemenuhan

Juml.

Renstra 2008-2013 (softcopy dan/atau hardcopy )

1 Renstra 2008-2013 Sesuai 1 1gratis

Renja 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy dan/atau hardcopy )

4 Renja 2008, 2009, 2010, 2011

Belum dipenuhi 0 0

RKA 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy dan/atau hardcopy )

4 RKA 2008, 2009, 2010, 2011 Belum dipenuhi 0 0

DPA 2008, 2009, 2010 (softcopy dan/atau hardcopy )

3 DPA 2008, 2009, 2010 Belum dipenuhi 0 0

DPPA 2008, 2009, 2010 (softcopy dan/atau hardcopy )

3 DPPA 2008, 2009, 2010 Belum dipenuhi 0 0


1 Renstra 2008-2013 (softcopy )

Sesuai 1 1 gratis


4 Renja 2008, 2009, 2010, 2011 (softcopy )

Sesuai, kecuali Renja 2011 yang masih berupa draft

4 4 gratis


4 RKA 2008, 2009, 2010, 2011 (hardcopy )

Diganti dengan daftar program-kegiatan yang telah diedit, menurut format APBD/Penjabaran APBD

4

4

gratis


3 DPA 2008, 2009, 2010 (hardcopy )


3

3

gratis


3 DPPA 2008, 2009, 2010 (hardcopy )


3

3

gratis


1 Renstra 2008-2013 Belum dipenuhi 0 0


4 Renja 2008, 2009, 2010, 2011

Renja 2011 belum dipenuhi 3 3 gratis




3 DPA 2008, 2009, 2010 Belum dipenuhi 0 0


3 DPPA 2008, 2009, 2010 Belum dipenuhi 0 0

TIDAK DIMINTA 0 Renstra 2006-2010 1 1 gratisRenstra 2008-2013 (softcopy dan/atau hardcopy )

1 Renstra 2008-2013 Sesuai (ditambah sofcopy -nya) 1 1 gratis


4 Renja 2008, 2009, 2010, 2011

Renja 2008, 2010 belum dipenuhi 2 2 gratis


4 RKA 2008, 2009, 2010, 2011 Sesuai 4 4 gratis


3 DPA 2008, 2009, 2010 Sesuai 3 3 gratis


3 DPPA 2008, 2009, 2010 Belum dipenuhi 0 0 gratis


1 Renstra 2008-2013 Sesuai 11

menggandakan sendiri


4 Renja 2008, 2009, 2010, 2011

Belum dipenuhi 0 0




3 DPA 2008, 2009, 2010 Diganti rekapitulasi realisasi keuangan 2008 dan 2009

2 2 gratis


3 DPPA 2008, 2009, 2010 Diganti rekapitulasi realisasi keuangan 2008 dan 2009

2 2 gratis




4 Renja 2008, 2009, 2010, 2011

Belum dipenuhi 0 0


4 RKA 2008, 2009, 2010, 2011 Belum dipenuhi0 0


3 DPA 2008, 2009, 2010 Belum dipenuhi0 0


3 DPPA 2008, 2009, 2010 Belum dipenuhi0 0




4 Renja 2008, 2009, 2010, 2011

Belum dipenuhi 0 0


4 RKA 2008, 2009, 2010, 2011 Belum dipenuhi0

0


3 DPA 2008, 2009, 2010 Belum dipenuhi0

0


3 DPPA 2008, 2009, 2010 Belum dipenuhi0

0


1 Renstra 2008-2013 sesuai 1

0 1



4 Renja 2008, 2009, 2010, 2011

Renja 2008, 2009, 2011 belum dipenuhi 1

0 1



4 RKA 2008, 2009, 2010, 2011 00 0


3Tidak dikecualikan juga tidakterbuka untuk diakses

0menunggu penetapanSekda

0 0DPPA 2008, 2009, 2010 (softcopy dan/atau hardcopy )

3Tidak dikecualikan juga tidakterbuka untuk diakses

0menunggu penetapanSekda

0 0Renstra 2008-2013 (softcopy dan/atau hardcopy )

1 0 0 0


4 0 0 0


4 0 0 0


3 0 0 0


3 0 0 0

TIDAK DIMINTA 0softcopy LKPJ 2009, RKPD 2008, 2010,2011, RPJMD 2008-2013

5 0 5gratis


10

Renstra 2008-2013 hardcopy

sesuai 1 1gratis


40

Renja 2010 hardcopy Diganti Renja 2011 hardcopy

1 1gratis


40 0 0


3

0

Tidak dikecualikan jugatidak terbuka untukdiakses 0 0


3

0



10

Renstra 2008-2013 sesuai 1 1 gratis


40

Renja 2008, 2009, 2010, 2011 belum dipenuhi 0 0


40

RKA 2008, 2009, 2010, 2011 belum dipenuhi 0 0


3

0



3

0


TIDAK DIMINTA 0

0

Renstra Sekwan 2005-2010, Renstra Prov. Jawa Barat 2004-2008, Pergub No.30/2009 ttg Tupoksi Setwan, Renja DPRD 2008, 2010, 2011

6 6

gratis

165 42 9 51

Biaya

Tidak Ditempuh

Tidak Ditempuh1 Sekretariat KPID

Badan PublikNo. Informasi Publik yang Diminta

3 Dinas Perikanan &Kelautan

Juml. Akhir

Juml. Awal

Mekanisme Keberatan

Tidak Ditempuh2

Tidak Ditempuh

Tidak Ditempuh

4 Dinas Perhubungan

Jumlah

Tidak Ditempuh7 Dinas Tenaga Kerja &Transmigrasi

5 BKPPMD

6 Badan KetahananPangan Daerah

Tidak Ditempuh

Mekanisme Permohonan

11 Sekretariat DPRD

10Badan Pemberdayaan Masyarakat danPemerintah Desa

Bappeda9

8 Dinas Komunikasi &Informatika

Dinas Perindustrian &Perdagangan


16

Dilihat dari jenisnya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang paling mudah diakses. Terlihat dari 11 badan publik yang memberikan janji pemenuhan, hampir seluruhnya atau 88 persen merealisasikan pemenuhan tersebut. Sementara dokumen Rencana Kerja direalisasikan pemenuhannya oleh 5 badan publik dengan nilai persentase 34%.

Sedangkan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) direalisasikan oleh 2 Badan Publik, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) oleh 3 Badan Publik dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) oleh 2 Badan Publik (lihat tabel 7) yang masing-masing nilai persentase realisasi sebesar 25%, 33% dan 21% pada grafik 2.

Grafik 2 Persentase Realisasi Pemenuhan Tiap Jenis Informasi Publik

Grafik di atas mengindikasikan bahwa hanya Renstra, yaitu dokumen rencana pembangunan jangka menengah (5 tahun) yang memuat informasi kebijakan dan program-program umum, relatif mudah diakses. Selebihnya masih sulit diakses.

Sementara itu, dari sisi realisasi pemenuhan informasi publik, hanya satu badan publik yang memberikan seluruh dokumen yang diminta, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tapi dokumen anggaran (RKA, DPA, DPPA) yang mereka berikan tidak sesuai dengan format yang seharusnya.

Satu-satunya badan publik yang memberikan dokumen yang cukup lengkap dan dengan format yang seharusnya adalah Dinas Perhubungan yang memberikan sebanyak 10 dokumen dari 15 dokumen yang diminta.

88%

34%25%

33%21%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%


17

Tabel 7 Realisasi Pemenuhan Informasi Publik per Badan Publik

No. Badan Publik Jumlah % Pemenuhan Informasi Publik yang Diberikan

1 Sekretariat KPID 1 7% Dok. Perencanaan : • Renstra 2008-2013

2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

15 100% Dok. Perencanaan : • Renstra 2008-2013 • Renja 2008-2011

Dok. Penganggaran (format tidak baku): • RKA 2008-2011 • DPA 2008-2010 • DPPA 2008-2010

3 Dinas Perikanan dan Kelautan

3 20% Dok.Perencanaan : • Renja 2008-2010.

4 Dinas Perhubungan 10 67% Dok. Perencanaan : • Renstra 2008-2013 • Renja 2009 & 2011

Dok. Penganggaran : • RKA 2008-2011 • DPA 2008-2010.

5 BKPPMD 5 33% Dok. Perencanaan : • Renstra 2008-2013

Dok. Penganggaran (format tidak baku): • Rekapitulasi realisasi keuangan DPA

2008, 2009 • Rekapitulasi realisasi keuangan DPPA

2008, 2009 6 Dinas Komunikasi dan

Informatika 2 13% Dok. Perencanaan :

• Renstra 2008-2013 • Renja 2010

7 BPMPD 2 13% Dok. Perencanaan : • Renstra 2008-2013 • Renja 2011

8 Sekretariat DPRD 1 7% Dok. Perencanaan : • Renstra 2008-2013

F. Menarik Simpulan

Mengacu keseluruhan proses uji akses informasi publik di badan publik eksekutif Provinsi Jawa Barat, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Hak pemohon informasi publik mendapatkan nomor pendaftaran belum dipahami sepenuhnya oleh staf penerimaan surat Badan Publik di jajaran pemerintah Jawa Barat.

2. Staf badan publik masih mempunyai kesempatan menunda-nunda menyampaikan surat tanggapan kepada pemohon informasi public (Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah serta Badan Ketahanan Pangan Daerah).


18

3. Staf badan publik belum menyadari kewajiban memberikan tanggapan/jawaban serba tertulis terhadap setiap permohonan informasi publik (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Bappeda dan Dinas Pendidikan).

4. Surat Keterangan Terdaftar masih menjadi senjata untuk menghambat akses informasi publik (Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Inspektorat dan Satpol PP).

5. Janji tertulis yang bernada positif meluluskan permohonan informasi publik belum menjamin pemenuhan seluruh informasi yang dimohonkan.

6. Informasi publik yang diberikan badan publik belum tentu akurat. Ketidakakuratan tersebut terjadi, baik karena mengubah format informasi publik yang diminta (Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah) maupun memberikan informasi publik yang tidak diminta (Dinas Perikanan dan Kelautan, Bappeda, Sekretariat DPRD).

7. Secara umum badan publik yang memberikan tanggapan, enggan menyatakan status informasi publik yang diminta tergolong sebagai terbuka atau dikecualikan.

8. Dinas Perhubungan menyebut semua dokumen yang diberikan sebagai informasi publik yang terbuka. Namun penyertaan surat pernyataan tidak akan menggunakan dokumen untuk keperluan lain, seolah meralat pernyataan terbuka itu.

9. Sebanyak 20 badan publik mendiamkan permohonan informasi publik INISIATIF. 10. Dokumen perencanaan masih merupakan dokumen yang paling mudah diakses, terutama

rencana strategis.


19

Documents

Uji Akses Informasi Publik Badan Publik Provinsi Jawa Barat