Upload
rizal-tabooti
View
244
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
undang undang kedokteran
Citation preview
TUGAS UUD
KASUS MALPRAKTIK KEDOKTERAN
Oleh:
Fadini Rizki Inawati
Justhesya Fitriani F. P
Muhammad Syahrizal
Stefany
PEMBIMBING:
Dr. WAWAN S., Sp. BS
RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA Dr. ESNAWAN ANTARIKSA
FAKULTAS KEDOKTERAN USAKTI DAN UKRIDA
JAKARTA, JANUARI 2015
BAB I
PENDAHULUAN
Kata malpraktek bukan lagi hal asing terdengar di seluruh lapisan masyarakat baik
dalam medis maupun kalangan biasa. Banyak berita-berita di Koran, TV dan media lainnya
membahas tentang bagaiman malpraktik terjadi pada banyak pelayanan oleh dokter. Tetapi
dibalik itu semua malpraktek bukanlah sesuatu yang sederhana dan berpusat pada kegagalan
terapi pada seorang pasien ataupun efek samping yang dianggap merugikan pasien. Pandangan
tentang malpraktek sendiri perlu dimaknai dan diketahui dengan baik agar pelaksanaan hukum
kedokteran dapat berjalan dengan baik. Pada Makalah ini akan dihadirkan satu contoh kasus
tentang tuntutan malpraktek seorang pasien terhadap dokter yang mengobatinya dan
pembahasan kasus dari sisi hukum kedokteran dan praktik pelayanan kedokteran dan tanggapan
penulis dari kasus ini
BAB II
KRONOLOGI KASUS
Mariani Sihombing korban malpraktek dr. Hotma Partogi Pasaribu, seorang dokter yang
bertugas di Rumah Sakit Santa Elisabeth Medan tidak hadir dalam audiensi bersama Komisi IX
hari ini Selasa (15/1/2013). Namun demikian, pihak keluarga hanya menyampaikan surat terkait
dengan kasus yang menimpanya.
Dalam surat tersebut, 16 point yang terdiri dari kronologi kejadian, keluhan dan harapan
kepada Komisi IX DPR RI. Mariana Sihombing dalam surat tersebut menjelaskan, setelah
dirugikan oleh pihak RS. Santa Elisabeth akibat terjadi robekan sebesar ibu jari pasca operasi.
Kemudian Ia mengadukan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
(MKDKI). Namun pihak keluarga merasa ada yang janggal dalam keputusan MKDKI.
Nama : Mariani Sihombing
Usia : 53 tahun
Alamat : Jalan Marimbun I no.62, kel. Kristen, kec, Siantar Selatan, Pematang
Siantar - Sumatera Utara
Pekerjaan : PNS (guru) di SMPN 5 Pematang Siantar
Adapun kronologi kejadiannya sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 14 Mei 2009, Ibu
Saya berobat pada salah satu dokter yang berpraktik di kota Pematang Siantar, kota yang sama
dengan domisili korban. Korban menyampaikan keluhannya, yaitu jika Ibu Saya haid darahnya
bergumpal, bahwa terhadap korban dilakukan pemeriksaan USG dan hasilnya ditemukan
adanya mioma uteri (pembesaran otot rahim), yang harus dibuang melalui tindakan operasi.
Bahwa Ibu Saya menyetujui saran dari dokter tersebut, namun saat pemeriksaan darah,
Hb (Hemoglobin) korban terlalu rendah, oleh karenanya tidak dimungkinkannya dilakukan
tindakan operasi. Untuk itu Hb harus dinaikkan melalui transfusi darah.
Kemudian Ibu Saya dirujuk ke dr. Hotma Partogi Pasaribu, SpOG yang berpraktik di RS.
Santa Elisabeth yang beralamat di jl. Haji Misbah no.7 Medan, dengan jaminan bahwa alatnya
lebih lengkap dan beliau adalah dokter yang bagus dan baik.
Pada tanggal 19 Mei 2009, Ibu Saya mendatangi praktik dr. Hotma Partogi Pasaribu,
SpOG, setelah dilakukan pemeriksaan maka dikatakan Ibu Saya perlu dilakukan Biopsi
(pengambilan sebagian jaringan untuk diperiksa) dan dianjurkan untuk dirawat inap di RS.
Santa Elisabeth Medan. Kemudian, pada tanggal 20 Mei 2009, Ibu Saya jadi menjalani rawat
inap di RS. Santa Elisabeth Medan, dimana dr. Hotma Partogi Pasaribu, SpOG mengatakan agar
dilakukan tindakan kuret (dikerok dinding rahim) tanpa menjelaskan apa maksud dan tujuan
dari tindakan tersebut.
Bahwa pada tanggal 27 Mei 2009, pada pukul 08.00 wib sampai dengan 12.30 wib, dr.
Hotma Partogi Pasaribu, SpOG melakukan operasi pada Ibu Saya. Pasca operasi, setelah sadar
Ibu Saya tidak dapat mengeluarkan urine di kateter, hal ini berlangsung hingga pagi esok
harinya. Kemudian pagi itu juga dilakukan USG terhadap korban oleh dr. Hotma Partogi
Pasaribu, SpOG dan hasilnya ada penyumbatan lalu kemudian dilakukan kembali operasi untuk
kedua kalinya selama tiga jam. Sampai hari kedua pasca operasi, urine keluar dari kateter, tetapi
pada hari ketiga dan seterusnya, ada urine keluar melalui vagina (seperti beser), pernah
dilakukan peneropongan dari vagina dan dijelaskan bahwa ada bocor yang halus sekali pada
kandung kemih korban. Dan kemudian dr. Hotma Partogi Pasaribu, SpOG memberikan obat dan
menyatakan akan sembuh. Setelah tiga minggu kateter dibuka, ternyata urine keluar melalui
vagina tanpa sadar dan tidak bisa ditahan.
Bahwa setelah Ibu Saya dirawat selama dua puluh lima hari di RS. Santa Elisabeth
Medan, korban merasa penyakitnya tidak kunjung sembuh, malah makin parah. Akhirnya
korban memutuskan untuk pindah ke RS Columbia Asia Medan, setelah dilakukan pemeriksaan
dan hasil pemeriksaan menyebutkan ada kanker dan perlu dirawat untuk kemoterapi dan radiasi.
Namun karena sering beser, kemo tidak jadi dilaksanakan, lalu kemudian Ibu Saya dipindahkan
ke Rumah Sakit PGI Cikini Jakarta pada tanggal 1 juni 2009
Bahwa sesampainya di RS PGI Cikini, Ibu Saya ditangani oleh dr. Eben Ezer Siahaan,
SpU. Dan selama dua minggu dilakukan pemeriksaan ulang terhadap Ibu Saya karena tidak
adanya Rekaman Medik Ibu Saya selama dirawat di RS. Santa Elisabeth Medan.
Bahwa kemudian oleh dr. Eben Ezer, SpU membentuk tim untuk melakukan tindakan
operasi terhadap Ibu Saya. Setelah dua jam operasi dilakukan, pihak keluarga Ibu Saya diminta
masuk keruangan operasi untuk memperlihatkan hasil operasi yang pernah dilakukan di RS.
Santa Elisabeth Medan, oleh dr. Hotma Partogi Pasaribu, SpOG yaitu robekan (sayatan) sebesar
ibu jari dan tidak mungkin untuk diperbaiki lagi, serta masih adanya kelenjar yang tertinggal
dan masih belum bersih. Hal ini sangat berbeda dengan penjelasan sebelumnya oleh dr. Hotma
Partogi Pasaribu, SpOG yang menyatakan bahwa kebocorannya sangat halus dan akan sembuh
setelah diobati. Saat itu juga dr. Eben Ezer Siahaan, SpU dan dr. Chamim, SpOK (Onk)
menjelaskan bahwa kebocoran tersebut dapat diperbaiki tetapi hanya bertahan satu minggu,
sementara Ibu Saya membutuhkan dilakukannya tindakan radiasi agar kankernya tidak
menyebar kemana-mana. Solusi akhir adalah dilakukannya tindakan penutupan kandung kemih
dan dipasangnya kateter langsung dari ginjal secara permanen.
Di Medan ada 5 orang ahli tersebut. Bahwa pada cedera yang dialami pasien bukan
karena proses penyebaran tumornya, tetapi murni masalah teknis yang dilakukan oleh dr. Hotma
Partogi Pasaribu, SpOG. Bahwa dalam kemungkinan terjadinya kecelakaan dalam operasi,
seharusnya seorang spesialis Obstetri Ginekologi (dr. Hotma Partogi Pasaribu, SpOG yang tidak
berkompeten melakukan operasi melibatkan seorang ahli bedah Urologi. Bahwa dr. Hotma
Partogi Pasaribu, SpOG telah melakukan kesalahan membuat diagnosis mioma uteri sementara
hasil PA-nya tidak menemukan mioma berarti diagnosis pre operasi tidak tepat.
Bahwa sampai saat ini Ibu Saya tidak pernah diberikan Rekam Medik oleh pihak Rumah
Sakit Santa Elisabeth Medan yang menolak memberikan dan menyatakan bahwa berdasarkan
peraturan pemerintah, Rekam Medik adalah rahasia Rumah Sakit. Hal ini sangat bertentangan
dengan yang keluarga ketahui bahwa isi Rekam Medik adalah hak pasien.
BAB III
ANALISIS MASALAH
UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek kedokteran
Undang undang no 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran dibuat untuk mengatur
praktik kedokteran agar dapat memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan
meningkatkan mutu pelayanan medis dan memberi kepastian hukum kepada seluruh lapisan
masyarakat. Pada bagian awal, mengatur tentang persyaratan dokter untuk berpraktik, selain
mengatur persyaratan praktik undang-undang tersebut juga mengatur tentang organisasi konsil
kedokteran serta pendidikan, pelatihan dan registrasi tenaga dokter.
Bagian berikutnya undang-undang tersebut mengatur penyelenggaraan praktik
kedokteran yang antara lain mengatur syarat memperoleh SIP, batas maksimal tiga tempat
praktik dan memasang papan praktik atau mencatumkan nama di daftar dokter bila di rumah
sakit. Pada bagian ini undang-undang juga mengatur tentang hak dan kewajiban dokter dan
pasien. Salah satu hak penting dokter adalah memperoleh perlindungan hukum sepanjang
melaksanakan tugas sesuai standar yang berlaku.
Bagian berikutnya UU mengatur disiplin profesi, dan pada akhirnya undang undang
tersebut mengancam pidana bagi mereka yang berpraktik tanpa STR atau SIP, mereka yang
bukan dokter tetapi bertindak seolah olah dokter, dokter yang berpraktik tanpa membuat rekam
medis dan tidak memenuhi kewajiban. Pidana lebih berat diancamkan pada mereka yang
memperkejakan dokter yang tidak punya SIP.
Pada layanan kedokteran dikenal error dan adverse event. Ilmu kedokteran adalah ilmu
empiris sehingga ketidakpastian adalah salah satu ciri khasnya. Ilmu kedokteran masih
menyisakan kemungkinan adanya bias dan ketidaktahuan meskipun perkembangannya sangat
cepat sehingga sukar diikuti oleh SOP yang baku dan kaku. Kedokteran tidak menjanjikan hasil
layanannya melainkan hanya menjanjikan upayanya. Layanan kedokteran dikenal sebagai suatu
sistem komplek dengan sifat hubungan antar komponen yang ketat khususnya di instalasi gawat
darurat, ruang operasi, intensive care unit maupun high care unit. Setiap tindakan medis
mengandung risiko, sehingga harus dilakukan tindakan pencegahan ataupun reduksi risiko.
Namun demikian sebagian besar tetap dilakukan oleh karena risiko acceptable. Risiko yang
dapat diterima adalah sebagai berikut :
1. Risiko yang derajat probabilitas dan keparahannya cukup kecil, dapat diantisipasi dan
diperhitungkan dan dikendalikan misalnya efek samping obat, perdarahan dan infeksi
pada pembedahan
2. Risiko yang derajat probabilitas dan keparahannya besar pada keadaan tertentu yaitu
apabila tindakan medis yang berisiko tersebut harus dilakukan karena merupakan satu
satunya cara yang harus ditempuh terutama pada UGD.
Kedua jenis risiko tersebut bukan jadi tanggung jawab dokter sepenuhnya apabila telah
diinfokan kepada pasien dan telah disetujui (volenti non fit injuria). Pada saat ini diperlukan
informed concern. Suatu risiko atau peristiwa buruk yang tidak dapat diduga dan
diperhitungkan sebelumnya (unforeseeable,unpredictable) yang terjadi saat dilakukan tindakan
medis sesuai SOP tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada dokter atau pemberi layanan
medis. Setiap cedera yang lebih disebabkan karena manajemen kedokteran daripada akibat
penyakitnya disebut adverse event. Sebagian dari adverse event ternyata disebabkan oleh eror
sehingga dianggap sebagai preventable error. Error sendiri dapat diartikan sebagai kegagalan
melaksanakan tindakan dalam mencapai tujuan tertentu.
Suatu hasil yang tidak diharapkan di bidang medik sebenarnya dapat disebabkan oleh
beberapa kemungkinan yaitu :
1. Hasil dari suatu perjalanan penyakitnya sendiri dan tidak berhubugan dengan tindakan
medis yang dilakukan dokter
2. Hasil dari suatu risiko yang ternyata dihindari yaitu risiko yang unforeseeable dan
unpredictable ataupun resiko yang sudah diketahui tetapi acceptable
3. Hasil dari suatu kelalaian medik
4. Hasil kesengajaan.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Ada berbagai jenis malpraktek, salah satunya adalah malpraktek pidana. Malpraktek
dalam segi pidana ada tiga bentuk, yaitu:
1. Malpraktek pidana karena kesengajaan (intensional)
Misalnya pada kasus – kasus melakukan aborsi tanpa indikasi medis, euthanasia,
membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan pertolongan pada kasus gawat padahal
diketahui bahwa tidak ada orang lain yang bisa menolong, serta memberikan surat keterangan
dokter yang tidak benar.
2. Malpraktek pidana karena kecerobohan (recklessness)
Misalnya melakukan tindakan yang tidak lege artis atau tidak sesuai dengan standar
profesi serta melakukan tindakan tanpa disertai persetujuan tindakan medis.
3. Malpraktek pidana karena kealpaan (negligence)
Misalnya terjadi cacat atau kematian pada pasien sebagai akibat tindakan dokter yang
kurang hati-hati atau alpa dengan tertinggalnya alat operasi yang didalam rongga tubuh pasien.
Pasal 360 KUHP
(1) Barang siapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mendapat
luka, menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan luka berat,
diancam dengan pidana paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu
tahun.
(2) Barang siapa karena kesalahannya atau (kelalaiannya) menyebabkan orang lain luka
sehingga timbul luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan
menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan
pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam
bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
Pasal 361 KUHP
Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu
jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat
dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan, dan hakim
dapat memerintahkan supaya putusannya di umumkan.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Transaksi terapeutik merupakan bentuk perjanjian sebagaimana diatur dalam
pasal 1313 KUH Perdata. Adanya perjanjian antara dokter dan pasien
menimbulkan perikatan diantara kedua belah pihak. Pasien yang datang ke
dokter agar dokter melakukan tindakan medik yang bertujuan menyembuhkan
sakit yang ia derita disebut perikatan inspanning verbintenis, sehingga dokter
berkewajiban untuk berusaha secara maksimal dalam melakukan tindakan medik
untuk kesembuhan pasiennya.
Apabila dokter lalai dalam melakukan kewajibannya, maka dokter dapat dikatakan
melakukan wanprestasi. Tindakan wanprestasi dokter menimbulkan kerugian bagi pasien baik
secara materiil maupun immateriil, sehingga dokter dapat dituntut untuk membayar biaya, rugi,
dan bunga kepada pasien yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam pasal
1243 KUHPerdata.
Pasien dapat menuntut ganti rugi pada dokter baik berupa
biaya yang termasuk juga biaya pengobatannya, rugi dan bunga dengan
mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan mengajukan bukti-bukti
otentik adanya kesalahan yang dilakukan oleh dokter terhadap dirinya dan alat-alat
bukti ini sebagaimana diatur dalam pasal 1866 KUHPerdata berupa bukti
tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan
sumpah.
Pasal 1365 KUH Perdata
Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang mewajibkan
orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut.
Pasal 1366 KUH Perdata
Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan
perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.
Pasal 1367 KUH Perdata
Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya
sendiri,tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi
tanggungannya.
Pasal 1371 KUH Perdata
Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang
hati-hati memberikan hak kepada si korban untuk selain penggantian biaya-biaya penyembuhan,
menurut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau catat tersebut. Juga penggantian
kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut
keadaan.
UU Rumah Sakit
Pasal 1:
1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan
kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan,
dan gawat.
2. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna
penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
3. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Pasal 2:
Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan,
etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan,
perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.
Pasal 3:
Pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan:
a. mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
b. memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit
dan sumber daya manusia di rumah sakit;
c. meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit; dan
d. memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit,
dan Rumah Sakit.
Pasal 4:
Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
Pasal 7:
(1) Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya
manusia, kefarmasian, dan peralatan.
Pasal 13:
(3) Tenaga kesehatan tertentu yang bekerja di Rumah Sakit wajib memiliki izin sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah
Sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan Rumah Sakit, standar
prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan
mengutamakan keselamatan pasien.
Pasal 15:
(1) Persyaratan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus menjamin
ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bermutu, bermanfaat, aman dan
terjangkau.
(2) Pelayanan sediaan farmasi di Rumah Sakit harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian.
Pasal 17:
Rumah Sakit yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8,
Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 tidak diberikan
izin mendirikan, dicabut atau tidak diperpanjang izin operasional Rumah Sakit.
Pasal 18:
Rumah Sakit dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan pengelolaannya.
Pasal 19:
(1) Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan dalam Rumah
Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus.
(2) Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan
kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
(3) Rumah Sakit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan utama
pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur,
organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.
Pasal 27:
Izin Rumah Sakit dapat dicabut jika:
a. habis masa berlakunya;
b. tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar;
c. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum.
UU Hak Konsumen
Pasal 1:
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum
untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup
lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun
tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
4. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi
masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
Pasal 3:
Perlindungan konsumen bertujuan:
a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses
negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-
haknya sebagai konsumen;
d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan
keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen
sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi
barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
Pasal 4:
Hak konsumen adalah:
a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau
jasa;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa;
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.
Pasal 5:
Kewajiban konsumen adalah:
a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan
barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
BAB IV
PEMBAHASAN
Hubungan dokter-pasien bukanlah hal yang baru dalam pelayanan kesehatan. Sudah
sejak zaman Hippokrates (460 – 375 SM.), masalah ini selalu dibahas dan dikaji. Walaupun
demikian, masalah yang satu ini tidak pernah menjadi “basi” atau “kadaluwarsa” karena
hubungan dokter-pasien selalu memperoleh nuansa baru sejalan dengan perkembangan dinamis
pengetahuan, penalaran dan kesadaran manusia.
Hubungan dokter-pasien sebagai salah satu bentuk khusus hubungan antar manusia,
mempunyai landasan konsep moral yaitu selalu berbuat baik dan tidak merugikan pihak pasien.
Konsep-konsep moral akan berubah ketika kehidupan sosial berubah. Konsep-konsep moral
tersebut tertanam dan menjadi bagian konstituti dari bentuk-bentuk kehidupan sosial.
Walaupun prinsip berbuat baik dan tidak merugikan selalu ditekankan dalam hubungan
dokter-pasien, akan tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan adanya berbagai kritik
masyarakat terhadap praktik profesi medis yang mengacu pada adanya suatu ketidakpuasan. Di
kalangan dunia barat, Ivan Illich mengkritik habis-habisan praktik profesi medis. Di Indonesia,
Suhasism mengumpulkan berbagai pelanggaran Kode Etik Kedokteran Indonesia, yang
dilakukan oleh dokter-dokter ketika menjalankan praktik profesinya.
Dalam hubungan dokter-pasien, bila terjadi hal-hal yang dianggap merugikan, pihak
dokter selalu dituding sebagai bertindak sewenang-wenang dan tidak menghormati otonomi
pasien, tanpa meneliti terlebih dahulu duduk persoalan yang sebenarnya. meningkatnya
kesadaran akan hak otonomi atas dirinya, membuat pasien lalu menuntut ikut berpartisipasi
dalam menentukan pengobatan bagi dirinya Dokter lalu dituntut untuk memberikan informasi
tentang keadaan pasien yang sebenarnya dan dalam membuat suatu keputusan medis, pihak
dokter diharuskan meminta persetujuan dari pasien secara tertulis dengan menandatangani
persetujuan tindakan medis.
Berdasarkan hasil diskusi kelompok, berikut adalah pelanggaran yang dilakukan oleh dr. Hotma
Partogi Pasaribu Sp. OG dalam memberikan dan melakukan pelayanan medis :
A. Tinjauan Pelanggaran berdasarkan UU Kedokteran No. 29 tahun 2004 tentang Prak-
tik Kedokteran
Pasal 35 ayat 1 : Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi
mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan
kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas:
a. mewawancarai pasien;
b. memeriksa fisik dan mental pasien;
c. menentukan pemeriksaan penunjang;
d. menegakkan diagnosis;
e. menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien;13
f. melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi;
g. menulis resep obat dan alat kesehatan;
h. menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi;
i. menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan; dan
j. meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah
terpencil yang tidak ada apotek.
Pasal 39:
Praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter atau
dokter gigi dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan
penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.
Pasal 45 ayat 2, 3 : persetujuan tindakan medis
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien
mendapat penjelasan secara lengkap.
(3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya
mencakup :
a. diagnosis dan tata cara tindakan medis;
b. tujuan tindakan medis yang dilakukan;
c. alternatif tindakan lain dan risikonya;
d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
Pasal 47:
1. Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 merupakan milik
dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanana kesehatan, sedangkan isi rekam medis
merupakan milik pasien.
2. Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kera-
hasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan saranan pelayanan kesehatan.
3. Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 51:
o Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewa-
jiban:
a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prose-
dur operasional serta kebutuhan medis pasien
Pasal 52:
o Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:
c. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis
Pasal 79:
o Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling
banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi
yang:
c. Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal
51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.
B. Tinjauan pelanggaran berdasarkan UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Pasal 13:
(1) Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus bekerja sesuai dengan
standar profesi, standar pelayanan Rumah Sakit, standar prosedur operasional yang
berlaku, etika profesi menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan
pasien.
Pasal 46:
o Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditim-
bulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.
C. Tinjauan pelanggaran berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-
Per)
Pasal 1365 KUH Perdata
o “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada setiap orang
lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggan-
tikan kerugian tersebut.”
Pasal 1366 KUH Perdata
o “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan per-
buatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau ke-
sombronoannya.”
D. Tinjauan pelanggaran berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 360 KUHP
(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat
luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana ku-
rungan paling lama satu tahun,
Pasal 304 KUHP
o Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam
keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perse-
tujuan dia memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu dian-
cam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Pasal 306 KUHP
(1) Jika salah satu perbuatan berdasarkan Pasal 304 dan Pasal 305 mengakibatkan
luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh
tahun enam bulan.
E. Tinjauan Pelanggaran berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Kon-
sumen
Pasal 62
o Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau
kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.
BAB V
KESIMPULAN
Setiap tenaga medis harus memiliki kemampuan dan pengetahuan medis yang optimal
sesuai dengan standar kompetensi yang ada. Seorang tenaga medis wajib mengetahui apa yang
harus dilakukan, mengetahui mengapa hal tersebut dilakukan, dan risiko yang akan dihadapi
atas hal tersebut. Tenaga medis juga harus menjelaskan tentang kondisi pasien serta tindakan
yang akan dilakukan oleh tenaga medis kepada pasien dan keluarganya, termasuk komplikasi
yang mungkin terjadi apabila tindakan tersebut dilakukan atau pun tidak dilakukan baik kepada
pasien maupun keluarga pasien. Setelah pasien dan keluarganya mendapatkan penjelasan dan
mengerti serta diberikan kesempatan untuk bertanya, pasien ataupun keluarganya diminta untuk
menandatangani surat persetujuan tindakan medis terkait dengan hal yang telah dijelaskan
tersebut.
Sumpah profesi dokter harus senantiasa dilakukan dalam melakukan praktik kedokteran,
apabila seorang dokter melanggar janji tersebut berarti menodai kesucian profesi. Profesi harus
dijalani tanpa pamrih, dimana kepentingan pasien harus diutamakan, bahkan harus didahulukan
dari kepentingan pribadi atau keluarga.
DAFTAR PUSTAKA
1. Anonim, 2004, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran, Jakarta.
2. Anonim, 1999, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta.
3. Satyo, A.C., 2004, Peraturan Perundang-undangan dan Profesi Dokter, UPT Penerbitan
USU, Medan.
4. Chazawi A. Malpraktik Kedokteran. 1st ed. Malang: Bayumedia ; 2007.
5. Sidabalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Pertanggung-jawaban
Menurut Hukum Perdata. Jakarta: Raja Grafindo Perada, 2006.
6. Wiradharma D. Etika Profesi Medis. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2008.
7. Wiradharma D. Tindakan Medis Aspek Etis dan Yuridis. Jakarta : Penerbit Universitas
Trisakti, 2002.
8. Undang Undang Republik Indonesia No 29 tahun 2004. PPDGI. Available at :
http://www.pdgi.or.id/assets/files/2009/UU%20Praktik%20Kedokteran%20-%20No
%2029%20Tahun%202004.pdf. Accessed 29 January 2015.