TUGAS TEORI PERENCANAAN LINGKUNGAN

REVIEW PRAKTEK PERENCANAAN PEMBANGUNAN

JALUR KERETA API DOUBLE TRACK DI PULAU JAWA

Oleh :

Ahmad Rajib Syuhuri (21080111400060)

Dosen Pengampu : Dr. Hartuti Purnaweni, MPA

PROGRAM STUDI ILMU LINGKUNGAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2012

A. Gambaran Umum.

Saat ini beban jalan di sepanjang jalur Pantai Utara Jawa (pantura) sudah sangat

tinggi. Baik beban secara fisik maupun secara finansial untuk operasional. Belum lagi

pengeluaran untuk perbaikan atau untuk pelebaran jalan. Selain itu juga kebutuhan akan

BBM yang turut meningkat akibat peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Kepadatan di

sepanjang jalan tersebut juga sudah tidak dapat dikendalikan, hal ini mengakibatkan resiko

keamanan dalam berkendaraan turut meningkat. Salah satu cara untuk mengatasi

permasalahan tersebut adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk transportasi

massal yang memiliki daya tampung besar, dalam hal ini trasportasi yang dimaksud adalah

kereta api. Atas dasar permasalahan tersebut maka pemerintah memiliki inisiatif untuk

mengembangkan transportasi kereta api melalui rencana pembangunan jalur KA double track

di sepanjang Pulau Jawa.

Jalur ganda KA lintas pantura ini sesungguhnya sudah ada sejak dulu, hanya saja

kondisinya sudah tidak layak karena telah lama digunakan. Pernyataan tersebut dipaparkan

langsung oleh Direktur Jenderal Perkereta-apian, Tundjung Inderawan. Rencana Pemerintah

adalah melakukan revitalisasi terhadap jalur jalur KA yang suda ada tersebut. Apabila

program ini berhasil, maka diharapkan beban jalan yang selama ini kian meningkat menjadi

berkurang. Selain itu, polusi udara yang dihasilkan dari sektor transportasi juga turut

berkurang, serta konsumsi BBM menjadi lebih ringan.

Menurut Menteri Perhubungan EE Mangindaan, model proyek seperti ini dapat

menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) masyarakat pada pembangunan. Karena

mereka sendiri merasakan manfaatnya berupa peningkatan taraf hidup. Mangindaan

mencontohkan, proyek pembangunan double track kereta api Cirebon-Surabaya mampu

meningkatkan kualitas lingkungan sekitarnya. “Masyarakat dilibatkan dalam proyek padat

karya yang mengedepankan mobilisasi masyarakat sekitar untuk bekerja. Mereka tidak hanya

bekerja menjadi tenaga proyek, tetapi juga diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari

karyawan kontraktor.”

B. Proses

BPN, sesuai arahan Presiden di dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2012, diminta

membentuk struktur baru yaitu Deputi Pengadaan Tanah, yang bertugas mengurus

pembebasan lahan untuk pembangunan. Dalam perpres itu disebutkan, setiap instansi yang

memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diharuskan untuk menyusun

dokumen perencanaan pengadaan tanah. Dokumen tersebut antara lain memuat tujuan

rencana pembangunan, kesesuaian dengan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW),

gambaran umum status tanah, dan perkiraan nilai tanah.

Dokumen tersebut lalu diserahkan kepada gubernur di wilayah tanah tersebut

berlokasi. Gubernur kemudian membentuk tim persiapan yang beranggotakan Bupati/Wali

Kota, SKPD Provinsi terkait, instansi yang memerlukan tanah dan instansi-instansi terkait

lainnya. Tim ini bertugas melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, melakukan

pendataan awal lokasi, dan melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan.

Lebih jauh Sigit menambahkan, gubernur juga harus membentuk tim kajian keberatan

sebelum mengeluarkan penetapan lokasi pembangunan. Hal ini dilakukan jika masih terdapat

pihak yang tidak sepakat atau keberatan atas lokasi rencana pembangunan. Pengaturan ganti

kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman kembali,

kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak baik berdiri sendiri

maupun gabungan. Meski demikian, penggantian kerugian diutamakan diberikan dalam

bentuk uang.

Jika ada penolakan dari pihak yang berhak, padahal hasil musyawarah telah

dilaksanakan dan tidak ada keberatan sebelumnya, maka ganti kerugian dititipkan di

pengadilan negeri setempat. Begitu pula jika pihak yang berhak tidak diketahui

keberadaannya, obyek pengadaan tanah menjadi obyek perkara di pengadilan, masih dalam

sengketa kepemilikan, diletakkan sita, atau menjadi jaminan bank, maka ganti kerugian

dititipkan di pengadilan negeri.

Selain pengaturan pokok di atas, Perpres Nomor 71 Tahun 2012 ini juga mengatur

durasi waktu setiap tahapan dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk

kepentingan umum secara tegas dan konkrit. Dalam Perpres itu ditegaskan, durasi waktu

keseluruhan penyelenggaraan pembebasan tanah untuk kepentingan umum paling lama 583

hari.

Untuk beberapa daerah proses tersebut sedang dalam tahapan pelaksanaan

pembebasan lahan untuk proyek jalur kereta api double track. Dan beberapa daerah yang lain

sudah memiliki jalur double track , namun kondisi jalur tersebut sudah tidak berfungsi karena

sudah tidak digunakan selama beberapa tahun. Daerah tersebut hanya tinggal melakukan

revitalisasi terhadap jalur yang sudah ada.

Di dalam tahapan pembebasan lahan warga ini secara garis besar tidak mengalami

kendala, masyarakat yang lahannya dibebaskan bersikap koperatif. Akan tetapi masih ada

masalah, ketika rencana pembangunan jalur kereta api double track ini melewati fasilitas

keagamaan, situs budaya, atau teknis pelaksanaan proyek yang kurang sesuai yang

dikhawatirkan akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Seperti yang terjadi di Brebes,

yakni warga protes terhadap pembangunan underpass jalur rel ganda di ruas jalan Tanjung -

Kersana - Bajarharjo. Sebab, pembangunan underpass itu akan menjadi pemicu banjir. Warga

menuntut pembangunannya tidak sampai menimbulkan banjir. Yakni, ketinggian underpass

harus ditambah.

C. Dampak

Secara umum, perencanaan yang dilakukan menggunakan model perencanaan Top –

Down, dimana instruksi secara jelas diturunkan dari pemegang kekuasaan dan diterapkan

secara tegas di masyarakat. Berdasarkan teori perencanaan Barclay Hudson model

perencanaan ini memiliki karakteristik yang sama dengan tipe inkremental komprehensif,

dimana perencanaan ini menitik beratkan sektor ekonomi, dan proyek ini menjadi salah satu

program pemerintah (tersentralisasi), serta dalam pelaksanaannya terstandarisasi dan tidak

fleksibel. Hal ini terlihat dari pembebasan lahan yang dilaksanakan, dimana warga harus

mengosongkan tempat yang dilewati oleh jalur double track nantinya. Meski warga

mendapat biaya ganti rugi, akan tetapi biaya tersebut hanya mampu mengganti kerugian fisik

saja.

Dampak nyata yang dapat dirasakan dari model perencanaan yang demikian adalah

adanya kesan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara

menggunakan otoritasnya untuk tujuan sepihak (ekonomi). Sedangkan untuk sektor sosial

dan lingkungan menjadi ter-marginal-kan. Memang sudah menjadi sebuah kemudahan di

Indonesia untuk melakukan model perencanaan yang demikian, dimana untuk mewujudkan

tujuan perencanaan adalah melalui kekuasaan politik. Dan pandangan pemerintah selalu tidak

pernah lepas dari sektor ekonomi dan pembangunan sebagai hal yang utama di dalam

penyelenggaraan negara.

Apabila model perencanaan yang demikian terus dilakukan, maka ke depannya

masalah ketimpangan sosial akan semakin rumit. Karena yang dapat menikmati hasil

pembangunan (ekonomi) adalah mereka yang memiliki kekuatan politik saja. Dan

masyarakat lemah hanya mampu berjuang untuk tetap hidup di dalam wilayah negara saja.

Tanpa mampu menikmati kelayakan hidup yang sebagaimana mestinya.

Ketika masalah sosial tidak mampu diatasi, imbasnya adalah masalah lingkungan.

Mereka masyarakat kalangan bawah terus berjuang hidup dengan melakukan apa saja yang

mampu mereka lakukan. Penebangan liar, perburuan satwa langka, penambangan tanpa ijin,

dan usaha apapun akan mereka lakukan selama usaha tersebut menghasilkan uang untuk

mereka bertahan hidup. Mereka tidak lagi memikirkan dampak lingkungan karena

keterpurukan mereka di dalam masalah sosial.

Bukan hal yang buruk ketika perencanaan menerapkan model Top – Down yang

demikian. Akan tetapi pemerintah juga perlu memperhatikan kesetaraan antar sektor ekonomi

– sosial – lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari tindak pemerintah ketika penegakan

peraturan. Ketika terjadi pelanggaran peraturan dimana pelanggaran tersebut merugikan

negara secara ekonomi, maka tindakan tegas segera dilakukan. Akan tetapi ketika terjadi

pelanggaran terjadi pada sektor yang lain yaitu sosial atau lingkungan, maka penegakan

peraturan terkesan lemah. Penegakan peraturan bahkan terlihat sangat tegas apabila

pelanggaran yang terjadi mengancam kekuasaan politik saat itu.

Terkait dengan perencanaan jalur kereta api double track ini, dampak yang telihat

cukup baik. Karena dalam pelaksanaan proyek tersebut melibatkan peran serta masyarakat

yang terkena dampak proyek. Dimana masyarakat tersebut selain mendapat ganti rugi juga

mendapat pekerjaan di dalam proyek tersebut.

Adapun dampak lingkungan yang saat ini belum dapat dirasakan, dikarenakan

pekerjaan yang masih dalam proses. Akan tetapi dampak lingkungan yang diharapkan

nantinya adalah perbaikan kualitas lingkungan di sekitar jalur kereta api, karena pemukiman

kumuh yang biasanya terdapat di sekitar jalur kereta api akan dibebaskan. Dampak lainnya

adalah berkurangnya beban jalan sehingga memperpanjang umur infrastruktur jalan, dan

mengurangi kemacetan serta polusi udara di jalan raya. Dampak lingkungan yang timbul

selama pelaksanaan proyek biasanya berupa kebisingan dan polusi udara, akan tetapi karena

proyek ini dilaksanakan jauh dari pemukiman maka dampak tidak terlalu signifikan.

D. Alternatif

Untuk saat ini, perencanaan dengan model Top- Down di Indonesia masih sangat

sesuai. Karena pola pikir masyarakat Indonesia secara umum masih terkesan konservatif.

Artinya masih memiliki rasa cemas secara berlebih ketika terjadi perubahan secara

mendadak. Apabila tidak ada inisiatif dari pemerintah untuk “memaksa” pergerakan

pembangunan, maka tidak terjadi pergerakan apapun dari masyarakat. Terkadang ketika

pemerintah sudah “memaksa” pergerakan tersebut masyarakat pun tidak sepenuhnya

mendukung keputusan tersebut.

Untuk pertimbangan alternatif model perencanaan dapat digunakan model Bottom –

Up, yaitu model perencanaan yang inisiatif berasal dari masyarkat setempat. Dari masyarakat

yang memiliki permasalahan, masyarakat memiliki metode, dan masyarakat pula yang

memiliki solusi terbaik. Peran pemerintah disinia adalah sebagai fasilitator bahkan hanya

sebagai pendamping, menyediakan bantuan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat atau

hanya mendampingi untuk kebutuhan konsultasi.

Model ini sesuai untuk masyarakat yang telah mandiri, dan memiliki kecakapan untuk

masing – masing bidang. Untuk mewujudkan model tersebut, hal mendasar yang perlu

diwujudkan adalah peningkatan standar pendidikan masyarakat Indonesia. Karena apabila

model ini diterapkan di masyarakat kurang pendidikan, kemungkinan keberlanjutan dari

perencanaan adalah minim. Dan yang terjadi selanjutnya adalah ketidakteraturan dalam

pelaksanaan perencanaan.

Alternatif lain adalah model perencanaan partisipasif, dimana di dalam model

perencanaan ini masyarakat dilibatkan dari awal perencanaan hingga pelaksanaan. Dan model

perencanaan seperti ini yang sedang dituju oleh pemerintah di dalam perencanaan jalur kereta

api double track. Akan tetapi karena keterbatasan waktu dari target pelaksanaan, partisipasi

masyarakat pada saat perencanaan masih belum bisa dilakukan. Masyarakat hanya dapat

berpartisipasi di dalam pelaksanaan perencanaannya saja.

Kelebihan dari model perencanaan partisipasif adalah adanya komunikasi dua arah

dari seluruh stake holder, pemerintah, dan masyarakat. Baik masyarakat yang terkena dampak

maupun dari LSM dan pengamat. Dengan adanya partisipasi tersebut, maka seluruh

hambatan dan permasalahan yang akan terjadi dapat ter-cover lebih mendalam. Sehingga

berbagai alternatif solusi untuk hambatan yang akan ditemui sudah dipersiapkan pada saat

perencanaan.

E. Penutup

Setiap pembangunan dimaksudkan untuk pemberian manfaat yang besar bagi

masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan perencanaan yang baik,

sehingga hal hal yang tidak diinginkan bisa diantisipasi sebelum terjadi. Karena di dalam

perencanaan yang baik telah memuat mengenai permasalahan dan kendala yang akan terjadi

serta tindakan antisipasinya. Selain itu model perncanaan yan baik tentu saja harus

menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan lingkungan. Baik itu menggunakan model

perencanaan Top – Down, Bottom – Up, maupun partisipasif tergantung dari reaksi

masyarakat di daerah perencanaan dan persepsi dari masyarakat mengenai perencanaan

tersebut.

Daftar Pustaka

Forum Masyarakat Sipil. Pengantar Perencanaan Pembangunan.

http://p3b.bappenas.go.id/handbook/docs/25.%20%20Pelatihan%20RPJMDesa

%20FORMASI.pdf. Akses 27 Desember 2012.

Kusumah , Euis Eliany. Trans Media Edisi 09/2012. Kementerian Perhubungan Republik

Indonesia : Jakarta.

Wibowo, Arif. Perencanaan Partisipasif.

http://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2010/05/03/perencanaan-partisipatif/. Akses 27 Desember

2012.

Widianto , Willy. Pembebasan Lahan Jalur Kereta Harus Diperhatikan Pemerintah.

http://m.tribunnews.com/2012/10/17/pembebasan-lahan-jalur-kereta-harus-diperhatikan-

pemerintah. Akses 27 Desember 2012.

Widianto, Willy. DPR-Pemerintah Setujui Pembiayaan Rel Ganda Cirebon-Kroya.

http://www.tribunnews.com/2012/10/17/dpr-pemerintah-setujui-pembiayaan-

rel-ganda-cirebon-kroya. Akses 27 Desember 2012.

Yani, Gede. Warga Segel Proyek Rel Ganda. http://gedeyani.blogspot.com/2012/07/warga-

segel-proyek-rel-ganda.html. Akses 27 Desember 2012.