2
1. Tugas Presiden : Memberi grasi dan rehabilitasi atas pertimbangan MA Menetapkan peraturan pemerintah Memberikan amnesti dan abolisi atas pertimbangan DPR Memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan laut, darat, dan udara Mengangkat dan memberhentikan menteri Mengangkat duta dan konsul atas pertimbangan DPR Mengangkat dan memberhentikan KY dengan persetujuan DPR Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda penghargaan lainya Menyatakan keadaan bahaya 2. Tugas MA Kewenangan pengadilan pada tingkat kasasi Mengajukan 3 orang anggota hakim konsitusi Memberkian pertimbangan grasi dan rehabilitasi kepada presiden 3. Tugas MK Memutuskan pembubaran partai Memutuskan perselisihan hasil pemilu Mengadili pada tingkat [pertama untuk menguji UU terhadap UUD 4. Tugas KY Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik

Tugas Presiden

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Makalah

Citation preview

Page 1: Tugas Presiden

1. Tugas Presiden :

Memberi grasi dan rehabilitasi atas pertimbangan MA Menetapkan peraturan pemerintah Memberikan amnesti dan abolisi atas pertimbangan DPR Memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan laut, darat, dan

udara Mengangkat dan memberhentikan menteri Mengangkat duta dan konsul atas pertimbangan DPR Mengangkat dan memberhentikan KY dengan persetujuan DPR Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda penghargaan lainya Menyatakan keadaan bahaya

2. Tugas MA Kewenangan pengadilan pada tingkat kasasi Mengajukan 3 orang anggota hakim konsitusi Memberkian pertimbangan grasi dan rehabilitasi kepada presiden

3. Tugas MK Memutuskan pembubaran partai Memutuskan perselisihan hasil pemilu Mengadili pada tingkat [pertama untuk menguji UU terhadap UUD

4. Tugas KY Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di

Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,

serta perilaku hakim Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim

(KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau

Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)