• Home

  • Documents

  • sipuu.setkab.go.id 0032013.pdf · 4. Menetapkan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Keputusan Presiden...
11

sipuu.setkab.go.id 0032013.pdf · 4. Menetapkan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,

  • Upload
    trananh

  • View
    227

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: sipuu.setkab.go.id 0032013.pdf · 4. Menetapkan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,
Page 2: sipuu.setkab.go.id 0032013.pdf · 4. Menetapkan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,
Page 3: sipuu.setkab.go.id 0032013.pdf · 4. Menetapkan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,
Page 4: sipuu.setkab.go.id 0032013.pdf · 4. Menetapkan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,
Page 5: sipuu.setkab.go.id 0032013.pdf · 4. Menetapkan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,
Page 6: sipuu.setkab.go.id 0032013.pdf · 4. Menetapkan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,
Page 7: sipuu.setkab.go.id 0032013.pdf · 4. Menetapkan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,
Page 8: sipuu.setkab.go.id 0032013.pdf · 4. Menetapkan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,
Page 9: sipuu.setkab.go.id 0032013.pdf · 4. Menetapkan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,
Page 10: sipuu.setkab.go.id 0032013.pdf · 4. Menetapkan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,
Page 11: sipuu.setkab.go.id 0032013.pdf · 4. Menetapkan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,

sipuu.setkab.go.id Presiden Nomor... · melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan melaporkan kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali

sipuu.setkab.go.id Presiden Nomor... · melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan melaporkan kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali

Documents
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/16922/PERPRES0222010.pdfUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/16922/PERPRES0222010.pdfUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Documents
Edital Nº 0032013 nead SEB.MED

Edital Nº 0032013 nead SEB.MED

Documents
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA TATA ...sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/175325/Perpres Nomor 78 Tahun 2017.pdf · dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA TATA ...sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/175325/Perpres Nomor 78 Tahun 2017.pdf · dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap

Documents
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DENGAN …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/174489/Perpres No 44 Tahun 2015.pdf · pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DENGAN …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/174489/Perpres No 44 Tahun 2015.pdf · pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum

Documents
sipuu.setkab.go.id 0132002.pdf · DALAM JABATAN STRUKTURAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ... Masa keanggotaan Baperjakat adalah paling lama 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali

sipuu.setkab.go.id 0132002.pdf · DALAM JABATAN STRUKTURAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ... Masa keanggotaan Baperjakat adalah paling lama 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali

Documents
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Pokok-pokok Agraria ...sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/6509/pp0371999.pdfdipelihara oleh PPAT yang terdiri dari daftar akta, akta asli, warkah pendukung akta,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Pokok-pokok Agraria ...sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/6509/pp0371999.pdfdipelihara oleh PPAT yang terdiri dari daftar akta, akta asli, warkah pendukung akta,

Documents
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - sipuu.setkab.go.id · tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. 4. Pesawat Terbang adalah pesawat udara

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - sipuu.setkab.go.id · tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. 4. Pesawat Terbang adalah pesawat udara

Documents
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, pelaksanaan pembangunan ...sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/3052/PP0331977.pdf · dibagi dalam 10 (sepuluh) kelas, dengan iuran terendah 2,4%(dua empat persepuluh

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, pelaksanaan pembangunan ...sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/3052/PP0331977.pdf · dibagi dalam 10 (sepuluh) kelas, dengan iuran terendah 2,4%(dua empat persepuluh

Documents
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - sipuu.setkab.go.id · zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen di mana Romania ... proyek yang sama atau ada kaitannya) ... kegiatan-kegiatan serupa

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - sipuu.setkab.go.id · zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen di mana Romania ... proyek yang sama atau ada kaitannya) ... kegiatan-kegiatan serupa

Documents
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DENGAN …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/174497/Perpres Nomor 48 Tahun 2015.pdf · pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DENGAN …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/174497/Perpres Nomor 48 Tahun 2015.pdf · pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok

Documents
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/16999/PENJELASAN PERPES NOMOR 54 T… · PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ... pengadaan langsung, dan kontes/sayembara

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/16999/PENJELASAN PERPES NOMOR 54 T… · PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ... pengadaan langsung, dan kontes/sayembara

Documents
sipuu.setkab.go.id 24 Tahun... · presiden republik indonesia peraturan presiden republik indonesia nomor 24 tahun 2017 tentang pengesahan protokol perubahan persetujuan antara pemerintah

sipuu.setkab.go.id 24 Tahun... · presiden republik indonesia peraturan presiden republik indonesia nomor 24 tahun 2017 tentang pengesahan protokol perubahan persetujuan antara pemerintah

Documents
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG …sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/16538/kp0021998.pdf · Lambock V. Nahattands PDF Create! 4 Trial . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG …sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/16538/kp0021998.pdf · Lambock V. Nahattands PDF Create! 4 Trial . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4

Documents
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/174487/Keppres Nomor 10 Tahun 2015... · Struktur organisasi di rumah sakit ... unit pelaksana teknis, serta jabatan

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/174487/Keppres Nomor 10 Tahun 2015... · Struktur organisasi di rumah sakit ... unit pelaksana teknis, serta jabatan

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/6264/PP0351994.pdf · presiden republik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor 35 tahun

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/6264/PP0351994.pdf · presiden republik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor 35 tahun

Documents
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA PRESIDEN …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/4063/UU0031975.pdf · a. menganut, mengembangkan dan menyebarkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA PRESIDEN …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/4063/UU0031975.pdf · a. menganut, mengembangkan dan menyebarkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme

Documents
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - sipuu.setkab.go.id filea. jasa kalibrasi; b. jasa sertifikasi; c. jasa analisis pemantauan radiasi perorangan; d. jasa iradiasi; e. jasa pengelolaan limbah

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - sipuu.setkab.go.id filea. jasa kalibrasi; b. jasa sertifikasi; c. jasa analisis pemantauan radiasi perorangan; d. jasa iradiasi; e. jasa pengelolaan limbah

Documents
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - sipuu.setkab.go.id · Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945; MEMUTUSKAN: ... dan konvensi Wina, keputusan konferensi dari

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - sipuu.setkab.go.id · Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945; MEMUTUSKAN: ... dan konvensi Wina, keputusan konferensi dari

Documents
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - sipuu.setkab.go.id · kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 sejak Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959, maka ketentuan-ketentuan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - sipuu.setkab.go.id · kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 sejak Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959, maka ketentuan-ketentuan

Documents
bahwa huruf dan huruf UNIT - sipuu.setkab.go.id Nomor 54 Tahun 2017.pdf · menimbang : mengingat menetapkan : presiden repu blik indonesia peraturan presiden republik indonesia nomor

bahwa huruf dan huruf UNIT - sipuu.setkab.go.id Nomor 54 Tahun 2017.pdf · menimbang : mengingat menetapkan : presiden repu blik indonesia peraturan presiden republik indonesia nomor

Documents
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA JALAN DENGAN RAHMAT …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/4137/UU0131980.pdfTol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk pemakaian Jalan Tol; j. Pembinaan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA JALAN DENGAN RAHMAT …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/4137/UU0131980.pdfTol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk pemakaian Jalan Tol; j. Pembinaan

Documents
Edit Al Cpn 0032013 Tele Medicina

Edit Al Cpn 0032013 Tele Medicina

Documents
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - sipuu.setkab.go.id · (1) Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari unsur-unsur Pemerintah dan kekuatan sosial politik, sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - sipuu.setkab.go.id · (1) Panitia Pemilihan Indonesia terdiri dari unsur-unsur Pemerintah dan kekuatan sosial politik, sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh)

Documents
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - sipuu.setkab.go.id filebarang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh ... -2 - 2. Resi Gudang Dalam Bentuk Warkat adalah surat ... PENERBITAN RESI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - sipuu.setkab.go.id filebarang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh ... -2 - 2. Resi Gudang Dalam Bentuk Warkat adalah surat ... PENERBITAN RESI

Documents
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 …sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/4543/Keppres0131993.pdfdan Pemerintah Republik Polandia yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia,

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 …sipuu.setkab.go.id/puu/buka_puu/4543/Keppres0131993.pdfdan Pemerintah Republik Polandia yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia,

Documents
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - sipuu.setkab.go.id · dan pencegahan pengelakan pajak yang berhubungan dengan pajak atas penghasilan, dan ... Persetujuan ini harus diterapkan terhadap

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - sipuu.setkab.go.id · dan pencegahan pengelakan pajak yang berhubungan dengan pajak atas penghasilan, dan ... Persetujuan ini harus diterapkan terhadap

Documents
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/174095/Perpres0462014.pdf · SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN, PENGGANTIAN, DAN PEMBERHENTIAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/174095/Perpres0462014.pdf · SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN, PENGGANTIAN, DAN PEMBERHENTIAN

Documents
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/174488/Perpres No 43 Tahun 2015.pdf · (2) Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dipimpin oleh Deputi. Pasal

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/174488/Perpres No 43 Tahun 2015.pdf · (2) Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dipimpin oleh Deputi. Pasal

Documents
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/174443/Perpres Nomor 35 Tahun 2015.pdf · negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan ... perumusan kebijakan

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/174443/Perpres Nomor 35 Tahun 2015.pdf · negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan ... perumusan kebijakan

Documents