TUGAS PRODUKSI BERSIH

PERATUTAN TENTANG CLEANER PRODUCTION

Dosen Pebimbing :

Mukhtar Ghozali, Ir., MSc

Oleh

Nama : Nisa Mardiyah

Nim : 131424018

Kelas : 3A – TKPB

PROGRAM STUDI DIPLOMA IV TEKNIK KIMIA PRODUKSI BERSIH

JURUSAN TEKNIK KIMIA

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2015

UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada tanggal 3 Oktober 2009, Presiden SBY telah mengesahkan UU Nomor 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti UU

Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut

terdiri dari 17 bab dan 127 pasal.

Yang dimaksud perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam undang-

undang tersebut meliputi:

1. Aspek Perencanaan yang dilakukan melalui inventarisasi lingkungan hidup,

penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan RPPLH (Rencana Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup). 

2. Aspek Pemanfaatan Sumber daya Alama yang dilakukan berdasarkan RPPLH. Tetapi

dalam undang-undang ini telah diatur bahwa jika suatu daerah belum menyusun

RPPLH maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung

dan daya tampung lingkungan hidup.

3. Aspek pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup

yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

4. Dimasukkan pengaturan beberapa instrumen pengendalian baru, antara lain: KLHS,

tata ruang, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL, perizinan,

instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis

lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan

hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau

perkembangan ilmu pengetahuan.

5. Pemeliharaan lingkungan hidup yang dilakukan melalui upaya konservasi sumber

daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan/atau pelestarian fungsi atmosfer.

6. Aspek pengawasan dan penegakan hukum, meliputi :

Pengaturan sanksi yang tegas (pidana dan perdata) bagi pelanggaran terhadap

baku mutu, pelanggar AMDAL (termasuk pejabat yang menebitkan izin tanpa

AMDAL atau UKL-UPL), pelanggaran dan penyebaran produk rekayasa

genetikan tanpa hak, pengelola limbah B3 tanpa izin, melakukan

dumping tanpa izin, memasukkan limbah ke NKRI tanpa izin, melakukan

pembakaran hutan,

Pengaturan tentang pajabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan penyidik

pengawai negeri sipil (PPNS), dan menjadikannya sebagai jabatan fungsional.

Ada pasal-pasal yang mengatur sanksi pidana dan perdata yang mengancam 

setiap pelanggaran peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup, baik kepada perseorangan, korporasi, maupun pejabat. 

Sebagai contoh, pelanggaran terhadap baku mutu dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 

denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling 

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pengetahuan Lingkungan “ISO 14000”

1. Evolusi Manajemen Lingkungan

Perkembangan standar manajemen lingkungan seiring dengan perumusan Standar

Internasional ISO seri 14000 untuk bidang manajemen lingkungan sejak 1993, maka

Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif mengikuti perkembangan ISO seri 14000 telah

melakukan antisipasi terhadap diberlakukannya standar tersebut. Dalam mengantisipasi

diberlakukannya standar ISO seri 14000, Indonesia sudah aktif memberikan tanggapan

terhadap draf standar ISO sebelum ditetapkan menjadi Standar Internasional.

Hal ini dilakukan dengan pembentukan Kelompok Kerja Nasional ISO 14000 oleh

Bapedal pada tahun 1995 untuk membahas draf standar ISO tersebut sejak tahun 1995.

Anggota Kelompok Kerja tersebut berasal dari berbagai kalangan, baik Pemerintah, Swasta,

Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun pakar pengelolaan lingkungan. Kementerian

lingkungan hidup (Bapedal pada waktu itu) dan Badan Standardisasi Nasional (BSN)

bekerjasama dengan Kelompok kerja nasional ISO 14000 dan berbagai stakeholders sejak

tahun 1995 mengkaji, menyebarkan informasi, dan melakukan serangkaian kegiatan

penelitian dan pengembangan penerapan Sistem Manajemen Lingkungan.

Berdasarkan hasil pembahasan dengan “stakeholders” di Indonesia, Kementerian

Lingkungan Hidup menyadari potensi penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi

peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan, peningkatan peran aktif pihak swasta dan

promosi penerapan perangkat pengelolaan lingkungan secara proaktif dan sukarela di

Indonesia.

2. Perkembangan Standar Manajemen Lingkungan

Tahun 1996-1998, serangkaian seminar, lokakarya, penelitian dan proyek percontohan

Sistem Manajemen Lingkungan telah diprakarsai oleh Kementerian Lingkungan Hidup,

bekerjasama dengan BSN dan berbagai pihak. Dengan perannya sebagai fasilitator dalam

pengembangan ISO 14000 di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup menyediakan media

bagi semua pihak yang berkepentingan untuk aktif dalam program pengembangan standar

ISO 14000, yaitu melalui Kelompok Kerja Nasional ISO 14000 (Pokjanas ISO 14000).

Kelompok kerja tersebut sampai saat ini masih aktif dalam melaksanakan diskusi-

diskusi membahas penerapan standar ISO 14000. Sekretariat Pokjanas ISO 14000 tersebut

difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Asisten Deputi Urusan Standarisasi dan

Teknologi. Untuk menfasilitasi penerapan standar ISO 14000 di Indonesia dan

mempermudah penerapan dilapangan serta untuk menyamakan persepsi mengenai

pelaksanaannya, maka Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BSN telah

melakukan adopsi terhadap beberapa Standar Internasional ISO 14000 menjadi Standar

Nasional Indonesia (SNI). Standar yang telah diadopsi tersebut diantaranya:

1.        Sistem Manajemen Lingkungan-Spesifikasi dengan Panduan Penggunaan (SNI 19-14001-

1997)

2.        Sistem Manajemen Lingkungan-Pedoman Umum Prinsip Sistem dan Teknik Pendukung

(SNI19-14004-1997)

3.        Pedoman Audit Lingkungan-Prinsip Umum (SNI 19-1410-1997)

4.        Pedoman Untuk Pengauditan Lingkungan – Prosedur Audit – Pengauditan Sistem

Manajemen Lingkungan (SNI 19-14011-1997)

5.        Pedoman Audit untuk Lingkungan – Kriteria Kualifikasi untuk Auditor Lingkungan (SNI 19-

14012-1997)

3. Gambaran Umum ISO 14000

ISO atau International Organization For Standartization yang berkedudukan di Jenewa Swiss

adalah badan federasi internasional dari badan-badan standarisasi yang ada di 90 negara. Persetujuan

internasional yang telah disepakati bersama merupakan hasil utama dari badan internasional

ini. ISO (International Standarisation Organisation) adalah organisasi non-pemerintah dan

bukan merupakan bagian dari PBB atau WTO (World Trade Organization) walaupun

Standar-standar yang dihasilkan merupakan rujukan bagi kedua organisasi tersebut. Anggota

ISO, terdiri dari 110 negara, tidak terdiri dari delegasi pemerintah tetapi tersusun dari institusi

standarisasi nasional sebanyak satu wakil organisasi untuk setiap negara.

ISO 14000 adalah standar sistem pengelolaan lingkungan yang dapat diterapkan pada

bisnis apa pun, terlepas dari ukuran, lokasi atau pendapatan. Tujuan dari standar adalah untuk

mengurangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh bisnis dan untuk mengurangi polusi

dan limbah yang dihasilkan oleh bisnis. Versi terbaru ISO 14000 dirilis pada tahun 2004 oleh

Organisasi Internasional untuk Standarisasi (ISO) yang memiliki komite perwakilan dari

seluruh dunia. ISO-14000 memiliki beberapa seri, yaitu :

1.        ISO 14001 : Sistem Manajemen Lingkungan

2.        ISO 14010 – 14015 : Audit Lingkungan

3.        ISO 14020 – 14024 : Label Lingkungan

4.        ISO 14031 : Evaluasi Kinerja Lingkungan

5.        ISO 14040 – 14044 : Assessment/Analisa Berkelanjutan

6.        ISO 14060 : Aspek Lingkungan dari Produk

Tujuan utama dari serangkaian norma-norma ISO 14000 adalah untuk

mempromosikan pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan efisien dalam organisasi dan

untuk menyediakan tools yang berguna dan bermanfaat – misalnya penggunaan biaya yang

efektif, system-based, fleksibel dan sehingga mencerminkan organisasi yang baik. ISO 14000

menawarkan guidance untuk memperkenalkan dan mengadopsi sistem manajemen

lingkungan berdasar pada praktek-praktek terbaik, hampir sama di ISO 9000 pada sistem

manajemen mutu yang sekarang diterapkan secara luas. ISO 14000 ada untuk membantu

organisasi meminimalkan bagaimana operasi mereka berdampak negatif pada lingkungan.

Struktur ini mirip dengan ISO 9000 manajemen mutu dan keduanya dapat diimplementasikan

berdampingan. Agar suatu organisasi dapat dianugerahi sertifikat ISO 14001 mereka harus

diaudit secara eksternal oleh badan audit yang telah terakreditasi. Badan sertifikasi harus

diakreditasi oleh ANSI-ASQ, Badan Akreditasi Nasional di Amerika Serikat, atau Badan

Akreditasi Nasional di Irlandia.

4. ISO 14000 di Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan standar ISO 14000 dalam

pengelolaan lingkungan di dunia industri. Seperti yang disebutkan di atas bahwa negara

Indonesia telah menerapkan standar ISO dari tahun 1993. Hal ini terus dikembangkan oleh

Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Kelompok

Kerja Nasional ISO 14000. Berbagai program seminar dan penelitian mengenai ISO 14000

terus dikembangkan di Indonesia. Pada tahun 1996-1998, serangkaian seminar, lokakarya,

penelitian dan proyek percontohan Sistem Manajemen Lingkungan telah diprakarsai oleh

Kementerian Lingkungan Hidup, bekerjasama dengan BSN dan berbagai pihak. Rangkaian

kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menjadi investasi awal bagi penerapan ISO 14001 di

Indonesia dalam menumbuhkan sisi “demand” maupun “supply” menuju mekanisme pasar

yang wajar.

Perusahaan perlu memiliki sistem pengelolaan lingkungan yang efisien and efektif.

Hal ini dikarenakan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan,

semakin ketatnya peraturan-peraturan lingkungan dan tekanan dari pasar kepada perusahaan-

perusahaan mengenai komitmen terhadap lingkungan. Di dalam menguji keandalan sistem

para pemasoknya, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan kajian atau audit lingkungan

untuk menilai kinerja lingkungannya (atau yang biasa disebut audit pihak kedua). Tetapi

untuk menyakinkan bahwa sistem perusahaan-perusahaan telah memenuhi dan secara terus

menerus dapat memenuhi persyaratan-persyaratan internasional ini maka banyak perusahaan

perlu melibatkan pihak independent sebagai penilai sistem mereka. Dari perspektif ini maka

muncullah badan-badan sertifikasi yang menjembatani antara kebutuhan calon konsumen

dengan para pemasok dalam masalah kinerja lingkungan.

Berdasarkan diskusi dengan berbagai pihak berkepentingan di Indonesia, kementrian

lingkungan hidup menyadari potensi penerapan standar ISO 14000 bagi peningkatan kualitas

pengelolaan lingkungan hidup Indonesia serta peningkatan peran serta dunia usaha untuk

secara pro-aktif mengelola lingkungan. Oleh karena itu, kementrian lingkungan hidup

mendorong dan memfasilitasi penerapan standar ISO 14000 di Indonesia. Berbagai seminar,

lokakarya, pelatihan tentang ISO 14000 telah dilaksanakan sejak tahun 1995, yang

dimaksudkan menjadi motor penggerak penerapan standar ISO 14000 di Indonesia. Seiring

dengan pertumbuhan populasi para praktisi dalam bidang tersebut serta dengan pendekatan

pemberdayaan pihak swasta yang kompeten, maka kementrian lingkungan hidup

mengharapkan agar peran motor penggerak penerapan standar ISO 14000 tersebut

dilanjutkan oleh pihak swasta. Hal ini konsisten dengan latar belakang pengembangan standar

ISO 14000 yang dimotori oleh dunia usaha dan didukung oleh para praktisi berpengalaman.

Terkait dengan komitmen memfasilitasi penerapan standar ISO 14000 tersebut,

kementrian lingkungan hidup pada saat ini mempunyai unit kerja Asisten Deputi Urusan

Standarisasi dan Teknologi. Fokus perhatian yang diberikan adalah efektifitas penerapan

sistem manajemen lingkungan, baik yang dengan sertifikasi ISO 14001 maupun yang tidak.

5. Manfaat ISO 14000

ISO 14000 menawarkan guidance untuk memperkenalkan dan mengadopsi sistem

manajemen lingkungan berdasarkan pada praktek – praktek terbaik, hampir sama di ISO

9000 pada sistem manajemen mutu yang sekarang diterapkan secara luas. ISO 14000 ada

untuk membantu organisasi meminimalkan bagaimana operasi mereka berdampak negatif

pada lingkungan. Sistem ini dapat diterapkan berdampingan dengan ISO 9000. Manfaat dari

ISO 14000 adalah :

  Pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan efisien dalam organisasi

a. Untuk menyediakan tools yang berguna dan bermanfaat dan fleksibel sehingga

mencerminkan organisasi yang baik.

b. Dapat mengidanfikasi, memperkirakan dan mengatasi resiko lingkungan yang

mungkin timbul.

c. Dapat menekan biaya produksi dapat mengurangi kecelakan kerja, dapat memelihara

hubungan baik dengan masyarakat, pemerintah dan pihak – pihak yang peduli

terhadap lingkungan.

d. Memberi jaminan kepada konsumen mengenai komitmen pihak manajemen puncak

terhadap lingkungan.

e. Dapat meningkat citra perusahaan,meningkatkan kepercayaan konsumen dan

memperbesar pangsa pasar.

f. Menunjukan ketaatan perusahaan terhadap perundang – undangan yang berkaitan

dengan lingkungan.

g. Mempermudah memperoleh izin dan akses kredit bank.

h. Dapat meningkatakan motivasi para pekerja.