Click here to load reader

Peraturan Perundang-Undangan Tugas Fungsi Bidan 2013

  • View
    828

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Etika Kebidanan

Text of Peraturan Perundang-Undangan Tugas Fungsi Bidan 2013

  • Peraturan Pemerintah RI No.32 thn. 1996Tentang Tenaga KesehatanPsl 2 :Tenaga kesehatan terdiri dari : a. Tenaga medis. b. Tenaga keperawatan. c. Tenaga kefarmasian. d. Tenaga kes masyarakat. e. Tenaga gizi. f. Tenaga keterapian fisik. g. Tenaga keteknisan medik.

  • Tenaga medis meliputi dokter & dokter gigi.Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan.Tenaga kefarmasian meliputi : apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker.Tenaga kesehatan masyarakat meliputi : epidemiolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian.(cont)

  • (cont)Tenaga gizi meliputi : nutrisionis dan dietisien.Tenaga ketrampilan fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis, & terapi wicara.Tenaga keteknisan medis meliputi : radiografer, radioterapis, teknisi gigi dll.

  • UU No. 36 tahun 2009 tentang KesehatanPasal 5Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

  • Pasal 8Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

  • Pasal 23(1) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan layanan kesehatan(2) Kewenangan untuk menyelenggarakan layanan kesehatan dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki(3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki ijin dari pemerintah(4) Selama memberikan pelayanan kesehatan, dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi

  • Pasal 27Tenaga kesehatan berhak mendapat imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki.Pasal 29Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.

  • Pasal 32Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan / atau meminta uang muka

  • Pasal 56Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruhnya tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.Hak menerima atau menolak tidak berlaku pada:Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke masyarakat yang lebih luas.Seseorang yang tidak sadarkan diriGangguan mental berat

  • Pasal 57Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal:Perintah undang-undangPerintah pengadilanIjin yang bersangkutanKepentingan masyarakatKepentingan orang tersebut

  • Pasal 58Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Tuntutan ganti rugi tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tenaga penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan dalam keadaan darurat.

  • Pasal 71Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan;b. Pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; danc. Kesehatan sistem reproduksi

  • Pasal 74Setiap pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif, termasuk reproduksi dengan bantuan dilakukan secara aman dan sehat dengan memperhatikan aspek-aspek yang khas, khususnya reproduksi perempuan.Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • Pasal 126Upaya kesehatan ibu harus ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu.Upaya kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.Pemerintah menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas, alat dan obat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu secara aman, bermutu, dan terjangkau.Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan ibu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

  • Pasal 127Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:a. hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;b. dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; danc. pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.(2) Ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

  • Pasal 128Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum.

  • Rahasia Kedokteran :Segala sesuatu yang oleh pasien secara sadar atau tidak disadari disampaikan kepada dokter dan segala sesuatu yang oleh dokter diketahui sewaktu merawat pasienRahasia kedokteran adalah data dan informasi tentang kesehatan seseorang yang diperoleh tenaga kesehatan pada waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya

  • Dasar Timbulnya Hak Atas Rahasia KedokteranHubungan dokter-pasien dalam transaksi terapeutik dalam suasana konfidentialPenyakit dianggap aib bagi penderita sehingga tidak perlu dipublikasikan kecuali dalam hal-hal tertentuMenumbuhkan hak pasien tentang hak atas rahasia kedokteran

  • RUANG LINGKUP RAHASIA KEDOKTERAN1.Rahasia kedokteran mencakup data dan informasi mengenai :a. Identitas pasien.b. Kesehatan pasien : Hasil anamnesis,pemeriksaan fisik,pemeriksaan penunjang,penegakan diagnosis, pengobatan dan/atau tindakan kedokteranc. Hal lain yang berkenaan dengan pasien.

  • 2. Data dan informasi yang dimaksud dapat bersumber dari pasien,keluarga pasien,pengantar pasien,surat keterangan konsultasi atau rujukan.

  • Sampai Kapan Rahasia Kedokteran Bisa DibukaSampai dokter tersebut meninggal duniaSampai pasien menghendakiuntuk kepentingan pasien untuk kepentingan hukumuntuk kepentingan pribadiSampai keadaan-keadaan tertentudaya paksa ( KUHP ps. 48)Kepentingan hukumKepentingan per-UU-an (KUHP ps. 50)Perintah atasan ( KUHP ps. 51)

  • Dasar Hukum dan Etik Simpan Rahasia KedokteranPs. 48 dan Ps 79 UU PK no. 29 tahun 2004KUHP ps. 112, 322KUH Perdata ps. 1365 1367PerMenKes no.36 thn 2012 Tentang rahasia kedokteranSumpah DokterKode Etik Kedokteran Indonesia

  • Sanksi Terhadap Pembukaan Rahasia KedokteranSanksi hukumPidana: KUHP ps. 112, 322 Ps 79 UU PKPerdata: KUH Perdata 1365 1367

    Sanksi Moral : Guilty FeelingSanksi Sosial : dijauhi oleh masyarakatSanksi Administratif : Teguran lisan,teguran tertulis, pencabutan STR,pencabutan ijin praktek.

  • Yang Wajib Menyimpan Rahasia KedokteranTenaga Kesehatan sesuai PP 32 / 1996Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatanTenaga yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan.Tenaga lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien.Badan hukum/korporasi dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan.Mahasiswa Kedokteran,Keperawatan, Kebidanan, Kedokteran Gigi,Farmasi,Gizi.Pelajar perawat.

  • KEWAJIBAN MENYIMPAN RAHASIA KEDOKTERAN BERLAKU SELAMANYA WALAUPUN PASIEN TELAH MENINGGAL DUNIA

  • PEMBUKAAN RAHASIA KEDOKTERAN DASAR HUKUM :1. Pasal 48 UU PK no. 29 tahun 20042. Pasal 5 PerMenKes no.36 thn 2012 Kepentingan kesehatan pasienPermintaan aparat penegak hukumPermintaan pasien sendiriMenjalankan Undang-undang

  • Permohonan untuk pembukaan rahasia kedokteran untuk memenuhi permintaan aparatur penegak hukum harus dilakukan secara tertulis.Dalam hal pembukaan rahasia kedokteran dilakukan atas dasar perintah pengadilan maka rekam medis seluruhnya dapat diberikan.

  • Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan umum dilakukan tanpa membuka identitas pasien.

    Kepentingan umum yg dimaksud :Audit medis.Ancaman KLB /Wabah penyakit menular.Penelitian kesehatan untuk kepentingan negara.Pendidikan.Ancaman keselamatan orang lain secara individu/masyarakat.

  • HAK WAIVERHak dari pasien untuk tidak diberikan informasi berkaitan dengan keadaan penyakitnya

  • Macam-macam Rahasia :1. Rahasia profesi / Pekerjaan2. Rahasia jabatan3. Rahasia Keilmuan

  • Hak Tolak Membuka Rahasia Kedokteran (Ver schoningsrecht) (KUHAP ps. 170)Mereka yang diwajibkan menyimpan rahasia pekerjaan / jabatan dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi

    Hak tolak tergantung pertimbangan hakim

  • Informed Consent / Persetujuan Tindakan KedokteranPermenkes 290/Menkes/Per/III/2008Pasal 45 UU No.29 Th. 2004 tentang praktek kedokteranPasal 56 UU 36/2009 tentang kesehatanPasal 32 UU RS No. 44 Th. 2009Pemberian ijin/persetujuan dari pasien yang diberikan secara bebas, sadar, rasional setelah pasien menerima informasi yang lengkap dan dimengerti dari tenaga kesehatan yang bersangkutan.

  • Macam-macam Informed ConsentExpressed Consent : lisan tertulisImplied Consent : - dalam keadaan normal - dalam keadaan emergency (presumed consent)

  • REKAM MEDISDasar Hukum:Permenkes 269/Menkes/Per/III/2008Pasal 46 UUPK 29/2004Pasal 53 UU RS No. 44 Th. 2009

    Macam-macam Rekam Medis :Rawat JalanRawat Inap

    RM Rawat Jalan :Ax pasienPemeriksaan fisikPemeriksaan penunjangDx/Dx bandingTerapiTanda tangan dokter

  • RM Rawat Inap :Sama dengan RM Rawat JalanInformed consentLembar konsultasiLembar paramedisLembar pemeriksaan penunjangDx/dx bandingTerapiEvaluasiResumeTanda tangan dokter yang merawat

  • KUH PerdataPasal 1365Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang bersalah tersebut mengganti kerugiannya.

    Pasal 1366Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya tapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya

    Pasal 1367 Seorang tidak saja bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya

  • Pasal 112 KUHPBarangsiapa dengan sengaja mengumumkan, atau mengabarkan atau menyampaikan surat, kabar dan keterangan tentang sesuatu hal kepada negara asing, sedang diketahuinya, bahwa surat, kabar atau keterangan itu harus dirahasiakan karena kepentingan negara, maka ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

  • Pasal 322 KUHPBarangsiapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia, yang menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, ia diwajibkan menyimpannya, dihukum penjara lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 9000,-Perbuatan itu hanya dituntut atas pengaduan orang tersebut

  • PERMENKES NO. HK.02.02/MENKES/149/2010TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDANPasal 2 1. Bidan dapat menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan 2. Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktek mandiri dan/atau praktik mandiri. 3. Bidan yang menjalankan praktik mandiri berpendidikan minimal Diploma III (D III) kebidanan.

  • Pasal 3 1. Setiap bidan yang menjalankan praktek wajib memiliki SIPB 2. Kewajiban memiliki SIPB dikecualikan bagi bidan yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri atau Bidan yang menjalankan tugas pemerintah sebagai Bidan Desa.

  • Pasal 4 1. SIPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. 2. SIPB berlaku selama STR masih berlaku.

  • Pasal 5 1. Untuk memperoleh SIPB, bidan harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melampirkan: a. Fotocopi STR yang masih berlaku dan dilegalisir b. Surat keterangan sehat fisik dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; c. Surat pernyataan memiliki tempat praktik d. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga ) lembar; dan e. Rekomendasi dari Organisasi Profesi 2. Surat permohonan memperoleh SIPB 3. SIPB hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat praktik.

  • Pasal 6 1. Bidan dalam menjalankan praktik mandiri harus memenuhi persyaratan meliputi tempat praktik dan peralatan untuk tindakan asuhan kebidanan

  • Pasal 7 SIPB dinyatakan tidak berlaku karena: 1. Tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPB 2. Masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang 3. Dicabut atas perintanh pengadilan 4. Dicabut atas rekomendasi Organisasi Profesi 5. Yang bersangkutan meninggal dunia

  • Pasal 8 Bidan dalam menjalankan praktik berwenang untuk memberikan pelayanan meliputi: a. Pelayanan kebidanan b. Pelayanan reproduksi perempuan; dan c. Pelayanan kesehatan masyarakat

  • Pasal 9 1. Pelayanan kebidanan ditujukan kepada ibu dan bayi 2. Pelayanan kebidanan kepada ibu diberikan pada masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas dan masa menyusui. 3. Pelayanan kebidanan pada bayi diberikan pada bayi baru lahir normal sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari

  • Pasal 10 1. Pelayanan kebidanan kepada ibu meliputi: a. Penyuluhan dan konseling b. Pemeriksaan fisik c. Pelayanan antenatal pada kehamilan normal d. Pertolongan persalinan normal e. Pelayanan ibu nifas normal 2. Pelayanan kebidanan kepada bayi meliputi: a. Pemeriksaan bayi baru lahir b. Perawatan tali pusat c. Perawatan bayi d. Resusitasi pada bayi baru lahir e. Pemberian imunisasi bayi dalam rangka menjalankan tugas pemerintah; dan f. Pemberian penyuluhan

  • Pasal 11 Bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan berwenang untuk: a. Memberikan imunisasi dalam rangka menjalankan tugas pemerintah b. Bimbingan senam hamil c. Episiotomi d. Penjahitan luka episiotomi e. Kompresi bimanual dalam rangka kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan; f. Pencegahan anemi g. Inisiasi menyusui dini dan promosi air susu ibu eksklusif h. Resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia i. Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk; j. Pemberian minum dengan sonde/pipet k. Pemberian obat bebas, uterotonika untuk postpartum dan manajemen aktif kala III; l. Pemberian surat keterangan kelahiran m. Pemberian surat keterangan hamil untuk keperluan cuti melahirkan

  • Pasal 12 Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan, berwenang untuk; a. Memberikan alat kontrasepsi oral, suntikan dan alat kontrasepsi dalam rahim dalam rangka menjalankan tugas pemerintah, dan kondom; b. Memasang alat kontrasepsi dalam rahim di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dengan supervisi dokter; c. Memberikan penyuluhan/konseling pemilihan kontrasepsi d. Melakukan pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah; dan e. Memberikan konseling dan tindakan pencegahan kepada perempuan pada masa pranikah dan prahamil.

  • Pasal 13 Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan, berwenang untuk: a. Melakukan pembinaan peran serta masyarakat dibidang kesehatan ibu dan bayi; b. Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas; dan c. Melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan Infeksi Menular Seksual (IMS), penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta penyakit lainnya.

  • Pasal 14 1. Dalam keadaan darurat untuk penyelamatan nyawa seseorang/pasien dan tidak ada dokter di tempat kejadian, bidan dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan. 2. Bagi bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter, dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan. 3. Daerah yang tidak memiliki dokter adalah kecamatan atau kelurahan/desa yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 4. Dalam hal daerah telah terdapat dokter, kewenangan bidan tidak berlaku

  • Pasal 18 1. Dalam menjalankan praktik, bidan berkewajiban untuk: a. Menghormati hak pasien b. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dengan tepat waktu. c. Menyimpan rahasia kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan; e. Meminta persetujuan tindakan kebidanan yang akan dilakukan; f. Melakukan pencatatan asuhan kebidanan secara sistematis; g. Mematuhi standar; dan h. Melakukan pelaporan penyelenggaraan praktik kebidanan termasuk pelaporan kelahiran dan kematian. 2. Bidan dalam menjalankan praktiksenantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.

  • Pasal 19 Dalam melaksanakan praktik, bidan mempunyai hak: a. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik sepanjang sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan; b. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien dan/ atau keluarganya; c. Melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan, standar profesi dan standar pelayanan; dan d. Menerima imbalan jasa profesi.

  • Pasal 21 1. Dalam rangka melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20,Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan tindakan administratif kepada bidan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktik dalam peraturan ini. 2. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. Teguran lisan b. Teguran tertulis c. Pencabutan SIPB untuk sementara paling lama 1 (satu) tahun; atau d. Pencabutan SIPB selamanya.

    ****