Upload
endang-wahyuningsih
View
278
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/10/2019 Tugas Pancasila Orde Lama
1/23
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di
Indonesia. Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam
jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan bergantian sistem ekonomi
liberal dan sistem ekonomi komando. Di saat menggunakan sistem ekonomi
liberal, Indonesia menggunakan sistempemerintahan parlementer. Presiaden
Soekarno di gulingkan waktu Indonesiamenggunakan sistem ekonomi
komando.
Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu
terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan.
Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik
Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan
perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.
Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan
menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik
Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer.
Era 1950-1959 adalah era di mana presiden Soekarnomemerintah
menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik
Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6
Juli1959.
B.
Rumusan Masalah
1. Menjelaskan tentang Pemerintahan Orde Lama?
2. Menjelaskan tentang Politik Pada Masa Orde Lama?
3. Menjelaskan tentang Kondisi Ekonomi Masa Orde Lama?
4. Menjelaskan tentang Masa Konfrontasi Masa Orde Lama?
5. Menjelaskan tentang Penerapan Demokrasi Pada Masa Orde Lama?
6. Menjelaskan tentang Berakhirnya Orde Lama?
8/10/2019 Tugas Pancasila Orde Lama
2/23
2
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pemerintahan Orde Lama
Secara umum proses perjalanan bangsa dapat dibagi dalam dua
bagian yaitu, periode Orde Lama dan periode Orde Baru. Namun saat ini kita
akan sedikit mengulas masa pemerintahan pada orde lama.
Orde Lama adalah istilah yang diciptakan oleh Orde Baru. Bung
Karno sangat keberatan masa kepemimpinannya dinamai Orde Lama. BK
lebih suka dengan nama Orde Revolusi. Tapi BK tak berkutik karena menjadi
tahanan rumah (oleh pemerintahan militer Orde Baru) di Wisma Yaso
(sekarang jadi Museum TNI Satria Mandala Jl. Gatot Subroto Jakarta).
Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka
waktu tersebut, Indonesia menggunakan bergantian sistem ekonomi liberal
dan sistem ekonomi komando. Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal,
Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Presiden Soekarno
di gulingkan saat Indonesia menggunakan sistem ekonomi komando.
Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia
masuk dalam suatu babak kehidupan baru sebagai bangsa yang merdeka dan
berdaulat penuh. Dalam perjalanan sejarahnya bangsa Indonesia mengalami
berbagai perubahan asas, paham, ideologi dan doktrin dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan melalui berbagai hambatan dan
ancaman yang membahayakan perjuangan bangsa Indonesia dalam
mempertahankan serta mengisi kemerdekaan. Wujud berbagai hambatan
adalah disintegrasi dan instabilisasi nasional sejak periode Orde Lama yang
berpuncak pada pemberontakan PKI 30 September 1945 sampai lahirlah
Supersemar sebagai titik balik lahirnya tonggak pemerintahan era Orde Lama
yang merupakan koreksi total terhadap budaya dan sistem politik Orde Lama
dimana masih terlihat kentalnya mekanisme, fungsi dan struktur politik yang
tradisional berlandaskan ideoligi sosialisme komunisme.
8/10/2019 Tugas Pancasila Orde Lama
3/23
3
Era 1950 - 1959 ialah era dimana presiden Soekarno memerintah
menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik
Indonesia 1950, dimana periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 sampai
5 Juli 1959. Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat
itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan.
Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik
Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan
perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.
Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut
sistem kabinet parlementer.
Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi
politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini.
1. 1950-1951 - Kabinet Natsir
Program kerja kabinet Natsir :
a.
Mempersiapkan dan menyelengarakan pemilihan umum untuk
memilih Dewan Konstituante
b. Menyempurnakan susunan pemerintahan dan membentuk kelengkapan
negara
c.
Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman
d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
e. Menyempurnakan organisasi angkatan perang
f. Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat
Akan tetapi, belum sampai program tersebut terlaksana, kabinet ini
sudah jatuh pada 21 Maret 1951 dalam usia 6,5 bulan. Jatuhnya kabinet ini
karena kebijakan Natsir dalam rangka pembentukan DPRD dinilai oleh
golongan oposisi terlalu banyak menguntungkan Masyumi.
8/10/2019 Tugas Pancasila Orde Lama
4/23
4
2. 1951-1952 - Kabinet Sukiman-Suwirjo
Program kerja kabinet Sukiman :
a.
Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk
menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan
organisasi alat-alat kekuasaan negara
b. Membuat dan melakukan rencana kemakmuran nasional dalam jangka
pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan
mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan
c. Menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk Dewan
Konstituante dan menyelengarakan pemilu itu dalam waktu singkat
serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah
d.
Menyiapkan undang-undang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja
sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh
e. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif
f. Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya
Kabinet Sukiman tidak mampu bertahan lama dan jatuh pada bulan
Februari 1952. Penyebab jatuhnya kabinet ini adalah karena diserang oleh
kelompok sendiri akibat kebijakan politik luar negeri yang dinilai terlalu
condong ke Barat atau pro-Amerika Serikat. Pada saat itu, kabinet
Sukiman telah menendatangani persetujuan bantuan ekonomi, teknologi,
dan persenjataan dengan Amerika Serikat. Dan persetujuan ini ditafsirkan
sebagai masuknya Indonesia ke Blok Barat sehingga bertentangan dengan
program kabinet tentang politik luar negeri bebas aktif.
3. 1952-1953 - Kabinet Wilopo
Program kerja kabint Wilopo :
a. Mempersiapkan pemilihan umum
b. Berusaha mengembalikan Irian Barat ke dalam pangkuan RI
c. Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan
d. Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran
e. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif
8/10/2019 Tugas Pancasila Orde Lama
5/23
5
Kabinet Wilopo banyak mengalami kesulitan dalam mengatasi
timbulnya gerakan-gerakan kedaerahan dan benih-benih perpecahan yang
akan menggangu stabilitas polotik Indonesia. Ketika kabinet Wilopo
berusaha menyelesaikan sengketa tanah perusahaan asing di Sumatera
Utara, kebijakan itu ditentang oleh wakil-wakil partai oposisi di DPR
sehingga menyebabkan kabinetnya jatuh pada 2 Juni 1953 dalam usia 14
bulan.
4.
1953-1955 - Kabinet Ali Sastroamidjojo I
Program kerja Kabinet Ali-Wongsonegoro :
a. Menumpas pemberontakan DI/TII di berbagai daerah
b.
Melaksanakan pemilihan umum
c.
Memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada RI
d. Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika
Pada masa kabinet Ali-Wongsonegoro, gangguan keamanan makin
meningkat, antara lain munculnya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat,
Daud Beureuh Aceh, dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Meskipun
dihinggapi berbagai kesulitan, kabinet Ali-Wongsonegoro berhasil
menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Oleh karena itu, kabinet Ali-
Wongsonegoro ikut terangkat namanya. Kabinet Ali-Wongsonegoro
akhirnya jatuh pada bulan Juli 1955 dalam usia 2 tahun (usia terpanjang).
Penyebab jatuhnya kabinet Ali-Wongsonegoro adalah perselisihan
pendapat anatara TNI-AD dan pemerintah tentang tata cara pengangkatan
Kepala Staf TNI-AD
5. 1955-1956 - Kabinet Burhanuddin Harahap
Program kerja Kabinet Burhanuddin :
a. Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini
kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat
b. Akan dilaksanakan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan
masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi
c. Perjuangan mengembalikan Irian Barat
8/10/2019 Tugas Pancasila Orde Lama
6/23
6
Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, dilaksanakan pemilihan
umum pertama di Indonesia. Kabinet ini menyerahkan mandatnya setelah
DPR hasil pemilihan umum terbentuk pada bulan Maret 1956.
6. 1956-1957 - Kabinet Ali Sastroamidjojo II
Program kerja Kabinet Ali II :
a. Menyelesaikan pembatasan hasil KMB
b. Menyelesaikan masalah Irian Barat
c.
Pembentukan provinsi Irian Barat
d. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif
Kabinet Ali II ini pun tidak berumur lebih dari satu tahun dan akhirnya
digantikan oleh kabinet Juanda.
7.
1957-1959 - Kabinet Djuanda
Program kerja Kabinet Karya disebut Pancakarya yang meliputi :
a. Membentuk Dewan Nasional
b. Normalisasi keadaan RI
c.
Melanjutkan pembatalan KMB
d. Memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI
e. Mempercepat pembangunan
Pada masa orde lama, ada 2 macam demokrasi yang sempat
diberlakukan, yaitu :
1. Demokrasi Liberal (1950 1959)
Dalam proses pengakuan kedaulatan dan pembentukan kelengkapan
negara, ditetapkan pula sistem demokrasi yang dipakai yaitun sistem
demokrasi liberal. Dalam sistem demokrasi ini presiden hanya bertindak
sebagai kepala negara. Presiden hanya berhak mengatur formatur
pembentukan kabinet. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah ada
pada kabinet. Presiden tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Adapun
kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri.
Dalam sistem demokrasi ini, partai-partai besar seperti
Masyumi,Pni,dan PKI mempunyai partisipasi yang besar dalam
pemerintahan. Dibentuklah kabinet-kabinet yang bertanggung jawab
8/10/2019 Tugas Pancasila Orde Lama
7/23
7
kepada parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat ) yang merupakan kekuatan-
kekuatan partai besar berdasarkan UUDS 1950.
Setiap kabinet yang berkuasa harus mendapat dudkungan mayoritas
dalam parlemen (DPR pusat). Bila mayoritas dalam parlemen tidak
mendukung kabinet, maka kabinet harus mengemblikan mandat kepada
presiden. Setelah itu, dibentuklah kabinet baru untuk mengendalikan
pemerintahan selanjutnya. Dengan demikian satu ciri penting dalam
penerapan sistem Demokrasi Liberal di negara kita adalah silih
bergantinya kabinet yang menjalankan pemerintahan.
Kabinet yang pertama kali terbentuk pada tanggal 6 september 1950
adalah kabinet Natsir. Sebagai formatur ditunjuk Mohammad Natsir
sebagai ketua Masyumi yang menjadi partai politik terbesar saat itu.
Program kerja Kabinet Natsir pada masa pemerintahannya secara garis
besar sebagai berikut ;
a. Menyelenggarakan pemilu untuk konstituante dalam waktu singkat.
b. Memajukan perekonomian, keeshatan dan kecerdasan rakyat.
c. Menyempurnakan organisasi pemerintahan dan militer.
d. Memperjuangkan soal Irian Barat tahun 1950.
e. Memulihkan keamanan dan ketertiban.
Dalam menjalankan kebijakannya, kabinet ini banyak memenuhi
hambatan terutama dari tubuh parlemen sendiri. Bentuk negara yang
belum sempurna dengan beberapa daerah masih berada ditangan
pemerintahan Belanda memperuncing masalah yang ada dalam kabinet
tersebut. Perbedaan politik antara presiden dan kabinet tersebut
menyebabkan kedekatan antara presiden dengan golongan oposisi (PNI).
Hal itu menentang sistem politik yang telah berlaku sebelumnya, bahwa
presiden seharusnya memiliki sikap politik yang sealiran dengan
parlemen. Secara berturut-turut setelah kejatuhan kabinet Natsir, selama
berlakunya sistem Demokrasi Liberal, presiden membentuk kabinet-
kabinet baru hingga tahun 1959.
8/10/2019 Tugas Pancasila Orde Lama
8/23
8
Pada masa Demokrasi Liberal ini juga berhasil menyelenggarakan
pemilu I yang dilakukan pada 29 september 1955 dengan agenda
pemilihan 272 anggota DPR yang di lantik pada 20 Maret 1956. Pemilu
pertama tersebut juga telah berhasil badan konstituante (sidang pembuat
UUD). Selanjutnya badan konstituante memiliki tugas untuk merumuskan
UUD baru. Dalam badan konstituante sendiri, terdiri berbagai macam
partai, dengan dominasi partai-partai besar seperti NU,PKI,Masyumi dan
PNI. Dari nama lembaga tersebut dapatlah diketahui bahwa lembaga
tersebut bertugas untuk menyusun konstitusi. Konstituante melaksanakan
tugasnya ditengah konflik berkepanjangan yang muncul diantara pejabat
militer, pergolakan daerah melawan pusat dan kondisi ekonomi tak
menentu.
2. Demokrasi Terpimpin (1959 1965)
a. Sistem politik Demokrasi Terpimpinat
Kekacauan terus menerus dalam kesatuan negara Republik
Indonesia yang disebabkan oleh begitu banyaknya pertentangan terjadi
dalam sistem kenegaraan ketika diberlakukannya sistem demokrasi
liberal. Pergantian dan berbagai respon dari dari daerah dalam kurun
waktu tersebut memaksa untuk dilakukannya revisi terhadap sistem
pemerintahan. Ir.Soekarno selaku presiden memperkenalkan konsep
kepemimpinan baru yang dinamakan demokrasi terpimpin. Tonggak
bersejarah di berlakukannya sistem demokrasi terpimpin adalah
dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Peristiwa tersebut mengubah tatanan kenegaraan yang telah
terbentuk sebelumya. Satu hal pokok yang membedakan antara sistem
Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin adalah kekuasaan
Presiden. Dalam Demokrasi Liberal, parlemen memiliki kewenangan
yang terbesar terhadap pemerintahan dan pengambilan keputusan
negara. Sebaliknya, dalam sistem Demokrasi Terpimpin presiden
memiliki kekuasaan hampir seluruh bidang pemerintahan.
8/10/2019 Tugas Pancasila Orde Lama
9/23
9
Dengan diberlakukannya Dekrit Presiden 1959 terjadi
pergantian kabinet dari Kabinet Karya (pimpinan Ir.Djuanda) yang
dibubarkan pada 10 juli 1959 dan digantikan dengan pembentukan
Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Ir.Soekarno sebagai perdana menteri
dan Ir.Djuanda sebagai menteri pertama. Kabinet ini yang memiliki
program khusus yang berhubungan dengan masalah keamanan,sandang
pangan, dan pembebasan Irian Barat. Pergantian institusi pemerintahan
anatara lain di MPR (pembentukan MPRS), pemebntukan DPR-GR
dan pembentukan DPA.
Perkembangan dalam sistem pemerintahan selanjutnya adalah
pernetapan GBHN pertama. Pidato Presiden pada acara upacara
bendera tanggal 17 agustus 1959 berjuduPenemuan Kembali Revolusi
Kitadinamakan Manifestasi Politik Republik
Indonesia(Manipol),yang berintikan USDEK (UUD 1945,Sosialisme
Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Kepribadian Indonesia). Institusi
negara selanjutnya adalah mengitegrasikan sejumlah badan eksekutif
seperti MPRS, DPRS, DPA, Depernas, dan Front Nasional dengan
tugas sebgai menteri dan ikut serta dalam sidang-sidang kabinet
tertentu yang selanjutnya ikut merumuskan kebijaksanaan
pemerintahan dalam lembaga masing-masing.
Dalam Demokrasi Terpimpin presiden mendapat dukungan dari
tiga kekuatan besar yaitu Nasionalis, Agama dan Komunis. Ketiganya
menjadi kekuatan presiden dalam mempertahankan kekuasaannya.
Kekuasaan mutlak presiden pada masa itu telah menjadikan jabatan
tersebut sebagai pusat legitimasi yang penting bagi lainnya. Presiden
sebagai penentu kebijakan utama terhadap masalah-masalah dalam
negeri maupun luar negeri .
b. Gerakan 30 September 1965
Salah satu momen sejarah yang mungkin paling membekas
dalam perjalanan sejarah Indonesia adalah Peristiwa Gerakan 30
8/10/2019 Tugas Pancasila Orde Lama
10/23
10
September 1965. Peristiwa tersebut sampai saat ini masih
menimbulkan kontrofersi dalam pengungkapan fakta yang sebenarnya.
Berbagai versi tentang gerakan 30 S tersebut telah dikemukakan
diantaranya;
Peristiwa G 30 S versi Pemerintah Orde Baru yakni peristiwa 30 S
merupan suatu tindakan makar yang dilakukan oleh PKI terhadap
pemerintah Indonesia yang sah. Tindakan kudeta tersebut dilakukan
untuk merebut kekuasaan dari Ir.Soekarno selaku Penguasa Tertinggi
Angkatan Bersenjata dan Presiden seumur hidupberdasarkan konsep
Demokrasi Terpimpin. Cara penggulingan tahun 1965 tersebut adalah
dengan menyatukan sejumlah organisasi onderbouw yang masih
tersisa pascaperistiwa 1948.
c. Dampak G 30 S dan Proses Peralihan Kekuasaan Politik
Adapun dampak dari peristiwa G 30 S adalah :
a)
Demostrasi menentang PKI
Penyelesaian aspek politik terhadap para pelaku G 30 S
1965/PKI akan di putuskan dalam sidang Kabinet Dwikora tanggal
6 Oktober 1965 dan belum terlihat adanyaa tanda-tanda akan
dilaksanakan. Berbagai aksi digelar untuk menuntut pemeritah agar
segera menyelesaikan masalah tersebut dengan seadil-adilnya.
Aksi dipelopori oleh kesatuan aksi pemuda-pemuda dan pelajar-
pelajar Indonesia seperti KAPPI,KAMI dan KAPI. Mucul pula kasi
yang dilakukan oleh KABI,KAWI yang membulatkan tekad dalam
Front Pancasila.
b) Mayjen Soeharto menjadi Pangad
Sementara itu untuk mengisi kekosongan pimpinan AD,
pada tanggal 14 oktober 1965 Panglima Kostrad/Pangkopkamtib
Mayjen Soeharto diangkat menjadi Menteri/Panglima AD.
Bersamakan itu diadakan tindakan-tindakan pembersihan terhadap
unsur-unsur PKI dan ormasnya
8/10/2019 Tugas Pancasila Orde Lama
11/23
11
c) Kedaan ekonomi yang buruk
Sementara itu kedaan ekonomi semakin memburuk. Pada
saat itu politik sebagai panglima, akibatnya masalah lain
terabaikan. Akibatnya di daerah muncul berbagai gejolak sosial
yang pada puncaknya menimbulakan pemberontakan.
d) Tri Tuntutan Rakyat
Pada tanggal 12 januari 1966 berbagai kesatuan aksi yang
tergabung dalam Front Pancasila tersebut berkumpul di halaman
gedung DPR-GR untuk mengajukan Tritura yang isinya :
i. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya.
ii.
Pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI.
iii.
Penurunan harga barang-barang.
Aksi Tritura berlangsung selama 60 hari sampai
dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966.
e) Kabinet seratus menteri
Pada tanggal 21 februari 1966 presiden Soekarno
mengumumkan perubahan kabinet 9(reshuffle). Kabinet baru ini
diberi nama kabinet Dwikora yang disempurnakan. Adapun proses
peraliahan kekuasaan politik dari orde lama ke orde baru adalah
sebagai berikut ;
1) Tanggal 16 Oktober 1966 Mayjen Soeharto telah dilantik
menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat dan dinaikkan
pangkatnya menjadi Letnan Jenderal. Pada awalnya untuk
menghormati presiden AD tetap mendukungnya. Namun
presiden enggan mengutuk G 30 S AD mulai mengurangi
dukungannya dan lebih muali tertarik bekerja sam dengan
KAMI dan KAPPI.
2) Keberanian KAMI dan KAPPI terutam karena merasa
mendapat perlindungan dari AD. Kesempatan ini digunakan
oleh Mayjen Soeharto uintuk menawarkan jasa baik demi
pulihnya kemacetan roda pemerintahan dapat diakhiri. Untuk
8/10/2019 Tugas Pancasila Orde Lama
12/23
12
itu ia mengutus tiga Jenderal yaitu M.Yusuf, Amir macmud
dan Basuki Rahmat oleh Soeharto untuk menemui presiden
guna menyampaikan tawaran itu pada tanggal 11 Maret 1966.
Sebagai hasilnya lahirlah surat perintah 11 Maret 1966 .
3) Pada tanggal 7 februari 1967, jenderal Soeharto menerima surat
rahasia dari Presiden melalui perantara Hardi S.H. Pada surat
tersebut di lampiri sebuah konsep surat penugasan mengenai
pimpinan pemerintahan sehari-hari kepada pemegang
Supersemar.
4) Pada 8 Februari 1967 oleh Jenderal Soeharto konsep tersebut
dibicarakan bersama empat panglima angkatan bersenjata.
5)
Disaat belum tercapainya kesepakatan antara pemimpin ABRI,
masalah pelengkap Nawaksara dan semakin bertambah
gawatnya konflik, pada tanggal 9 Februari 1967 DPR-GR
mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar
sidang Istimewa dilaksanakan.
6) Tanggal 10 Februari 1967 Jend. Soeharto menghadap kepad
presiden Soekarno untuk membicarakan masalah negara.
7)
Pada tanggal 11 Februari 1967 Jend.Soharto mengajukan
konsep yang bisa digunakan untuk mempermudah penyelesaian
konflik. Konsep ini berisi tentang pernyataan presiden
berhalangan atau presiden menyerahkan kekuasaan pemerintah
kepada pemegang Supersemar sesuai dengan ketetapan MPRS
No.XV/MPRS/1966, presiden kemudian meminta waktu untuk
mempelajarinya.
8) Pada tanggal 12 Februari 1967, Jend.Soeharto kemudian
bertemu kembali dengan presiden, presiden tidak dapat
menerima konsep tersebut karena tidak menyetujui pernyataan
yang isinya berhalangan.
8/10/2019 Tugas Pancasila Orde Lama
13/23
13
9) Pada tanggal 13 Februari 1967, para panglima berkummpul
kembali untuk membicarakan konsep yang telah telah disusun
sebelum diajukan kepada presiden
10)Pada tanggal 20 Februari 1967 ditandatangani konsep ini oleh
presiden setelah diadakan sedikit perubahan yakni pada pasal 3
di tambah dengan kata-kata menjaga dan menegakkan revolusi.
11)Pada tanggal 23 Februari 1967, pukul 19.30 bertempat di Istana
Negara presiden /Mendataris MPRS/ Panglima tertinggi ABRI
dengan resmi telah menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada
pengemban Supersemar yaitu Jend.Soeharto.
12)
Pada bulan Maret 1967, MPRS mengadakan sidang istimewa
dalam rangka mengukuhkan pengunduran diri Presiden
Soekarno sekaligus mengangkat Jenderal Soeharto sebagai
pejabat presiden RI.
B. Politik Pada Masa Orde Baru
Politik dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari
jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya.
Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan
Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September
1966 mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud untuk melanjutkan
kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan
PBB", dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966,
tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.
Pada tahap awal, Soeharto menarik garis yang sangat tegas. Orde Lama
atau Orde Baru. Pengucilan politik - di Eropa Timur sering disebut lustrasi -
dilakukan terhadap orang-orang yang terkait dengan Partai Komunis
Indonesia. Sanksi kriminal dilakukan dengan menggelar Mahkamah Militer
Luar Biasa untuk mengadili pihak yang dikonstruksikan Soeharto sebagai
pemberontak. Pengadilan digelar dan sebagian dari mereka yang terlibat
"dibuang" ke Pulau Buru.
8/10/2019 Tugas Pancasila Orde Lama
14/23
14
Sanksi nonkriminal diberlakukan dengan pengucilan politik melalui
pembuatan aturan administratif. Instrumen penelitian khusus diterapkan untuk
menyeleksi kekuatan lama ikut dalam gerbong Orde Baru. KTP ditandai ET
(eks tapol).
C.
Kondisi Ekonomi Masa Orde Lama
Keadaan ekonomi keuangan pada masa orde lama amat buruk, antara lain
disebabkan oleh :
3. Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu
mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu
pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI,
yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda,
dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946,
Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan
sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang
dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga
mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia)
sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya
jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
4.
Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk
menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
5. Kas negara kosong.
6. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan
ekonomi, antara lain :
a. Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir.
Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
b. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan
kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade
Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
8/10/2019 Tugas Pancasila Orde Lama
15/23
15
c. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh
kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi
yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah
sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
d. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari
1947 Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948,
mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
e.
Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan
beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan,
diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat :
sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).
Indonesia di masa Orde Lama (Soekarno, 1945 1966) lebih banyak
konflik politiknya daripada agenda ekonominya yaitu konflik kepentingan
antara kaum borjuis, militer, PKI, parpol keagamaan dan kelompok
kelompok nasionalis lainnya. Kondisi ekonomi saat itu sangat parah dengan
ditandai tingginya inflasi yaitu mencapai 732% antara tahun 1964 1965 dan
masih mencapai 697% antara tahun 1965 1966.
Indonesia sejak tahun 1967, dibawah pemerintahan militer (Soeharto, 1965
- 1998), menjadi pelaksana teori pertumbuhan Rostow dalam melakukan
pembangunan ekonominya. Dalam teori ini, ada lima tahap pertumbuhan
ekonomi yaitu, tahap pertama Masyarakat Tradisional (The Traditional
Society), tahap kedua Pra Kondisi untuk Tinggal Landas (The Preconditions
for Take-off), tahap ketiga Tinggal Landas (The Take-off), tahap keempat
Menuju Kedewasaan (The Drive to Maturity) dan tahap kelima Konsumsi
Massa Tinggi (The Age of High Mass-Consumption). Pembangunan di
Indonesia dilaksanakan secara berkala untuk waktu lima tahunan yang dikenal
dengan PELITA (Pembangunan Lima Tahunan). PELITA I (1 April 1969 31
Maret 1974) memprioritaskan sektor pertanian dan industri, PELITA II (1
April 1974 31 Maret 1979) memprioritaskan pembangunan ekonomi dengan
dititikberatkan pada sektor pertanian dan peningkatan industri yang mengolah
bahan mentah menjadi bahan baku. PELITA III (1 April 1979 31 Maret
8/10/2019 Tugas Pancasila Orde Lama
16/23
16
1984) memprioritaskan pembangunan ekonomi dengan titik berat pada sektor
pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan sektor industri
yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi dalam rangka
menyeimbangkan struktur ekonomi Indonesia. PELITA IV (1 April 1984 31
Maret 1989) memperioritaskan pembangunan ekonomi dengan titikberat pada
sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dengan
meningkatkan sektor industri yang menghasilkan mesin mesin industri berat
dan ringan, pembangunan bidang politik, sosbud, pertahanan dan keamanan
seimbang dengan pembangunan ekonomi. PELITA V (1 April 1989 31
Maret 1999) memprioritaskan pembangunan ekonomi dengan titik berat pada
sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan
produksi pertanian serta industri yang menghasilkan barang ekspor, menyerap
tenaga kerja, pegolahan hasil pertanian dan menghasilkan mesin mesin
industri, meningkatkan pembangunan bidang politik, sosial budaya dan
pertahanan keamanan. Namun pada tanggal 21 Mei 1998, Indonesia
mengalami Krisis Moneter yang membuat Soeharto lengser (runtuhnya rezim
Orde Baru). Indonesia belum sempattinggal landas malah
kemudianmeninggalkan landasannyahingga lupa pijakan ekonominya rapuh
dan mudah hancur.
D. Masa Konfrontasi Masa Orde Lama
Namun keadaan ini hanya berlangsung sampai pada tahun 1958,
karena mulai saat itu terlihat kelesuan dan kemunduran perdagangan di Bursa.
Hal ini diakibatkan politik konfrontasi yang dilancarkan pemerintah RI
terhadap Belanda sehingga mengganggu hubungan ekonomi kedua negara dan
mengakibatkan banyak warga negara Belanda meninggalkan Indonesia.
Perkembangan tersebut makin parah sejalan dengan memburuknya
hubungan Republik Indonesia dengan Belanda mengenai sengketa Irian Jaya
dan memuncaknya aksi pengambil-alihan semua perusahaan Belanda di
Indonesia, sesuai dengan Undang-undang Nasionalisasi No. 86 Tahun 1958.
8/10/2019 Tugas Pancasila Orde Lama
17/23
17
Kemudian disusul dengan instruksi dari Badan Nasionalisasi
Perusahaan Belanda (BANAS) pada tahun 1960, yaitu larangan bagi Bursa
Efek Indonesia untuk memperdagangkan semua Efek dari perusahaan Belanda
yang beroperasi di Indonesia, termasuk semua Efek yang bernominasi mata
uang Belanda, makin memperparah perdagangan Efek di Indonesia.
Tingkat inflasi pada waktu itu yang cukup tinggi ketika itu, makin
menggoncang dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pasar uang
dan pasar modal, juga terhadap mata uang rupiah yang mencapai puncaknya
pada tahun 1966.
Penurunan ini mengakibatkan nilai nominal saham dan obligasi
menjadi rendah, sehingga tidak menarik lagi bagi investor. Hal ini merupakan
pasang surut Pasar Modal Indonesia pada zaman Orde Lama.
E.
Penerapan Demokrasi Pada Masa Orde Lama
Pada masa Orde lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma
yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik
ideologi. Pada saat itu kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh
kekacauan dan kondisi sosial-budaya berada dalam suasana transisional dari
masyarakat terjajah (inlander) menjadi masyarakat merdeka. Masa orde lama
adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem
kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda
pada masa orde lama. Terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang
berbeda, yaitu periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan periode 1959-
1966. Orde baru berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945
secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap orde lama yang telah
menyimpang dari Pancasila. Situasi internasional kala itu masih diliputi
konflik perang dingin. Situasi politik dan keamanan dalam negeri kacau dan
ekonomi hampir bangkrut. Indonesia dihadapkan pada pilihan yang sulit,
memberikan sandang dan pangan kepada rakyat atau mengedepankan
kepentingan strategi dan politik di arena internasional seperti yang dilakukan
oleh Soekarno.
8/10/2019 Tugas Pancasila Orde Lama
18/23
18
Seperti juga Orde Baru yang muncul dari koreksi terhadap Orde Lama,
kini Orde Reformasi, jika boleh dikatakan demikian, merupakan orde yang
juga berupaya mengoreksi penyelewengan yang dilakukan oleh Orde Baru.
Hak-hak rakyat mulai dikembangkan dalam tataran elit maupun dalam tataran
rakyat bawah. Rakyat bebas untuk berserikat dan berkumpul dengan
mendirikan partai politik, LSM, dan lain-lain. Penegakan hukum sudah mulai
lebih baik daripada masa Orba. Namun, sangat disayangkan para elit politik
yang mengendalikan pemerintahan dan kebijakan kurang konsisten dalam
penegakan hukum. Dalam bidang sosial budaya, disatu sisi kebebasan
berbicara, bersikap, dan bertindak amat memacu kreativitas masyarakat.
Namun, di sisi lain justru menimbulkan semangat primordialisme. Benturan
antar suku, antar umat beragama, antar kelompok, dan antar daerah terjadi
dimana-mana. Kriminalitas meningkat dan pengerahan masa menjadi cara
untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berpotensi tindakan kekerasan.
F. Berakhirnya Orde Lama
Setelah turunnya presiden soekarno dari tumpuk kepresidenan maka
berakhirlah ordelama.kepemimpinan disahkan kepada jendral soeharto mulai
memegangkendali.pemerintahan dan menanamkan era kepemimpinanya
sebagai orde baru konsefrasi penyelenggaraan sistem pemerintahan dan
kehidupan demokrasi menitipberatkan pada aspek kestabilan politik dalam
rangka menunjang pembangunan nasional.untuk mencapai titik-titik tersebut
dilakukanlah upaya pembenahan sistemkeanekaragaman dan format
politik yang pada prinsipnya mempunyai sejumlah sisi yang menonjol.yaitu;
1.
adanya konsep difungsi ABRI
2. pengutamaan golonga karya
3. manifikasi kekuasaan di tangan eksekutif
4. diteruskannya sistem pengangkatan dalam lembaga-lembaga
pendidikanpejabat
5. kejaksaan depolitisan khususnya masyarakat pedesaan melalui konsep
masca mengembang (flating mass)
8/10/2019 Tugas Pancasila Orde Lama
19/23
19
6. karal kehidupan pers
Konsep diafungsiABRI pada masa itu secara inplisit sebelumnya
sudah ditempatkan oleh kepala staf angkatan darat. Mayjen A.H.Nasution
tahun 1958 yaitu dengan konsep jalan tengah prinsipnya menegaskan
bahwaperantentara tidak terbatas pada tugas profesional militer belaka
melainkan jugamempunyai tugas-tugas di bidang sosial politik dengan konsep
seperti inilahdimungkinkan dan bhakan menjadi semacam kewajiban
jikalau militer berpartisipasi di bidang politik penerapan,konjungsi ini
menurut pennafsiran militer dan penguasa orde barumemperoleh landasan
yuridi konstitusional di dalam pasal 2 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan
majelis permusyawaratan rakyat.
8/10/2019 Tugas Pancasila Orde Lama
20/23
20
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Orde Lama adalah istilah yang diciptakan oleh Orde Baru. Bung Karno
sangat keberatan masa kepemimpinannya dinamai Orde Lama. BK lebih suka
dengan nama Orde Revolusi. Tapi BK tak berkutik karena menjadi tahanan
rumah (oleh pemerintahan militer Orde Baru) di Wisma Yaso (sekarang jadi
Museum TNI Satria Mandala Jl. Gatot Subroto Jakarta).
Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka
waktu tersebut, Indonesia menggunakan bergantian sistem ekonomi liberal
dan sistem ekonomi komando. Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal,
Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Presiden Soekarno
di gulingkan saat Indonesia menggunakan sistem ekonomi komando.
Orde Lama telah dikenal prestasinya dalam memberi identitas,
kebanggaan nasional dan mempersatukan bangsa Indonesia. Namun demikian,
Orde Lama pula yang memberikan peluang bagi kemungkinan kaburnya
identitas tersebut (Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945). Beberapa
peristiwa pada Orde Lama yang mengaburkan identitas nasional kita adalah;
Pemberontakan PKI pada tahun 1948, Demokrasi Terpimpin, Pelaksanaan
UUD Sementara 1950, Nasakom dan Pemberontakan PKI 1965.
Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi
politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini.
1. 1950-1951 - Kabinet Natsir
2.
1951-1952 - Kabinet Sukiman-Suwirjo
3. 1952-1953 - Kabinet Wilopo
4. 1953-1955 - Kabinet Ali Sastroamidjojo I
5. 1955-1956 - Kabinet Burhanuddin Harahap
6. 1956-1957 - Kabinet Ali Sastroamidjojo II
7. 1957-1959 - Kabinet Djuanda
8/10/2019 Tugas Pancasila Orde Lama
21/23
21
Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di
Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada
pemimpinnya saja.
B.
Saran
Sejarah perjuangan bangsa Indonesia jangan dilupakan karena itu
merupakan sejarah historis yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia.
8/10/2019 Tugas Pancasila Orde Lama
22/23
22
DAFTAR PUSTAKA
Neles Tebay. Human Rights in Papua: An overview. 21 September 2007
Suhadi, Machdi, Sutarjo Adisusilo, dan A. Kardiyat Wiharyanto. 2006.
Ilmu Pengetahuan Sosial SEJARAH untuk SMP dan MTs Kelas IX. Penerbit:
Esis.
United States Department of State. 95/03/06 Foreign Relations, 1961-63,
Vol XXIII, Southeast Asia. 20 September 2007
Andrew Kilvert. Golden Promises: Indonesian migrants find themselves
pawns in a war for control of West Papua. Diakses pada 20 September 2007.
Artikel Kompas bertajuk "Sukarno, Malaysia, dan PKI" tanggal Sabtu, 29
September 2007.
M. Serbo, Hukum, Pemaksaan dan Ketaatan serta Interprestasi Hukum di
Indonesia: Jurnal Tata Negara, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI,
2003), hal. 109
Miriam Budiardjo, Pengantar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2000)
Budiman, Arief. 1991. Negara dan Pembangunan, Studi tentang Indonesia
dan Korea Selatan. Indonesia: Yayasan Padi dan Kapas.
http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090126174820AAFGt
08
http://yunaniabiyoso.blogspot.com/2008/04/perbedaan-determinasi-
kebijakan.html
http://labtani.wordpress.com/2008/11/07/sejarah-perekonomian-indonesia/
http://www.mudrajad.com/upload/Reformasi%20di%20Persimpangan%20
Jalan.pdf
Pohan, Aulia. 2008. Potret Kebijakan Moneter Indonesia.Jakarta:Rajawali
pers.
http://dhanymantong.blogspot.com/2011/11/masa-orde-lama.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1950%E2%80%931959)
8/10/2019 Tugas Pancasila Orde Lama
23/23
23