Mengidentifikasi Item dalam Analisis SWOT pada

Dinas kebudayaan dan Pariwisata

kota Surakarta

Alamat : Jl. Brigjen Slamet Riyadi No.275 Surakarta

Telepon : ( 0271 ) 711435

Fax : ( 0271 ) 716501

Homepage : pariwisatasolo.Surakarta.go.id

E-mail : budpar_solo@yahoo.com

"Solo, The Spirit of Java (Jiwanya Jawa)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota surakarta

Mengidentifikasi Item dalam Analisis SWOT pada

Dinas kebudayaan dan Pariwisata

kota Surakarta

Oleh :

Pandu Ali Fikri

11.212.038

Manajemen Kepariwisataan 6

Akademi Pariwisata Makassar

Sejarah Dinas Pariwisata kota Surakarta

Kota Surakarta merupakan daerah bekas kerajaan yang terdiri atas kerajaan

Kasunanan dan Mangkunegaran, sehingga banyak peninggalan sejarah dan objek-objek

wisata lain. Untuk melestarikan peninggalan sejarah dan objek-objek wisata lain, Pemda

dalam Rencanan Induk Kota (RUK) Masterplan 20 tahun Kodya Dati II Surakarta

ditetapkan Perda No.5 Tahun 1975 dan disahkan dengan keputusan Mendagri No

412/1997, Kota Surakarta diarahkan sebagai kota Budaya dan Pariwisata.

Dinas pariwisata kota Surakarta berdiri pada tahun 1974 berdasarkan Syrat

Keputusan Walikota Surakarta Nomor 108/ kep.1/3/1974 dengan nama Lembaga

Perkembangan Pariwisata kota Surakarta (LPPS), yang berstatus semi pemerintah.

Pendirian lembaga ini dimaksudkan untuk pengolahan dan peningkatan

kepariwisataan kota Surakarta, mengingat kota Surakarta merupakan salah satu kota

yang memiliki banyak peninggalan sejarah, nilai budaya, dan obyek wisat. Lembaga

ini bertanggung jawab kepada walikota Surakarta dengan fungsinya yaitu, memberi

saran atatu membantu walikotamadya dalam hal tersebut di bawah ini :

1. Membina, mengambangkan, dan mEngarahkan potensi kepariwisataan di kota

Surakarta

2. Mengkoordinasi badan-badan swasta dalam hak kepariwisataan

3. Mengadakan hubungan kerjasama sebaik-baiknya dengan pemerintah daan swasta

yang bersifat nasional maupun internasional.

Mengingat pentingnya lembaga ini, maka untuk menyempurnakan keberadaan

lembaga ini dikeluarkan Surat Keputusan Walikotamadya Surakarta Nomor 439/Kep

I/Kp.76 pada tanggal 31 Maret 1976 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas

Pariwisata Seni dan Budaya kota Surakarta. Dengan keluarnya surat keputusan ini

maka, secara resmi LPPS berubah namanya menjadi Dinas Pariwisata kota Surakarta,

dan statusnya adalah organisasi pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan kepariwisataann di daerah, pemerintah pusat

mengeluarkan peratu an pemerintah nomor 24 tahun1979 tentang pnyerahan sebagai

urusan pemerintah dalam bidang kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II. Dengan

dikeluarkannya paraturan pemerintah ini, maka secara otomatis pemerintah kota

Surakarta mempunyai wewenang yang lebih luas mengenai masalah kepariwisataan.

Dengan munculnya peraturan pemerintah tersebut, secara otomatis menjadi perubahan

dalam penyusunan organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata kota Surakarta. Untuk

menanggapi hal tersebut, maka walikota Surakarta mengeluarkan Surat keputusan

Nomor 061.7/129/1980 pada tanggal 30 September 1980 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Surakarta.

Keberadaan Dinas Pariwisata Surakarta semakin kuat posisinya setelah

Gubernur kepala daerah Tingkat I Jawa Tengah mengeluarkan Surat Keputusan

Nomor 556/13309 pada tanggal 9 Juli tahun 1982 tentang Pembentukan dinas

pariwisata untuk daerah kabupaten/kotamadya di Jawa Tengah. Peraturan Pemerintah

Dati I Jawa Tengah mengenai kepariwisataan daerah Tingkat II Surakarta.

Implementasi Peraturan pemerintah Dati I Jawa Tengah mengenai

kepariwisataan Daerah Tingkat II Surakarta, secara resmi penyerahan dilaksanakan

pada tanggal 17 September 1986 di muka siding pleno C/10 DPRD kota madya

Daerah tingkat II Surakarta.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Dinas kota Surakarta berusaha

mengusahakan tugas dan fungsinya di bidang kepariwisataan. Kemudian berdasarkan

peraturan daerah kota Surakarta nomor 6 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan

Tata kerja Perangkat daerah kota Surakarta, dan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya

kota Surakarta.

Kemudian dengan ditetapkannya Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2008

tanggal 23 September 2008 dan di Undangkan tanggal 26 September 2008, tentang :

struktur organisasi dan tata kerja maka Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota

Surakarta berubah nama menjadi Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kota Sukarakarta,

dengan susunan Struktur Organisasi yang berubah juga sebagaimana terlampir.

Dengan Tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

urusan pemerintah daerah bidang pariwisata, seni, sejarah, kebudayaan dan purbakala.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, dinas Kebudayaan dan

Pariwisata mempunyai fungsi :

a. Penyelengaraan kesekretariat dinas

b. Penyusunan rencana program, pengendalian evaluasi dan budaya

c. Peyelengaraan dan pemninaan usaha akomodasi wisata, rekreasi dan hiburan umum

d. Pembinaan dan pengembangan kesenian, bahasa dan budaya

e. Pelestarian nilai-nilai sejarah dan kepurbakalaan

f. Pengendalian dan pengembangan asset wisata, seni dan kebudayaan

g. Pemasaran wisata

h. Penyelengaraan sosialisasi

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan

fungsinya pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai denan tugas dan

fungsnya

j. Pembinaan jabatan fungsional

k. Pengelolaan Unit pelaksana Daerah (UPTD)

l. Pembinaan waktu wisata

Kepala Dinas memimpin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

sebagaimana dimaksud dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas, membawahkan

a. Sekretariat

b. Bidang Sarana Wisata

c. Bidang Seni, Budaya, Sejarah dan Purbakala

d. Bidang Pelestarian, Promosi, dan Kerja sama

e. Unit pelaksana teknis dinas

f. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang sekretaris

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

3. Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas..

4. UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh aeorang kepala UPTD

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

5. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh

seorangtenaga Fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

VISI DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA KOTA SURAKARTA

Mewujudkan citra kota Surakarta sebagai Kota Budaya yang di dukung oleh

pelayanan jasa pariwisata, perdagangan, industry, yang bertumpu pada hasil kerajinan

rakyat, dalam tata perkotaan yang kondusif, merangsang kehidupan kreatif, produktif

dan mandiri

MISI DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA KOTA SURAKARTA

1. Meningkatkan kontribusi sector pariwisata terhadap peninglatan pendapatan asli

daerah maupun pendapatan masyarakat go;ongan ekonomi menengah kebawah yang

bergerak dalam bidang pariwisata tanpa mengabaikan peran golongan lain.

2. Menempatkan kota Surakarta sebagai daerah tujuan wisata nusantara dan daerah

persinggahan wisatawan mancanagera dengan orientasi pada pengembangan kearah

pariwisata budaya dan menempatkan jenis pariwisata yang lain sebagai pendamping

berdasarkan permintaan pasar dan potensi yang tersedia.

3. Meningkatkan obyek wisata yang ada menjadi kawasan wisata yang terpadu, terarah

dan berkesinambungan dengan memperhatikan ragam obyek yang ada.

Struktur organisasi

SWOT

Strength

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis berjalan baik

2. Pembinaan dan pelaksanaan bidang seni dan budaya dan film meliputi pelaksanaan

kebijakan dan penetapan kebijakan mengenai pemberian ijin pengiriman dan

penerimaan delegasi asing di bidang kesenian dan perfilman yang me’ibatlan banyak

pihak secara baik.

3. Penerbitan rekomendasi oleh pihal dinas secara baik dan menyeluruh.

4. Pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri untuk menjalin

kerjasama penetapan kriteria dan prosedur penyelengaraan festival, pameran dan

lomba, pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan

Negara bekerjasama baik denfank para budayawan.

Weakness

1. Ikut campur pihak budayawan yang dominan membuat beberapa kebijakan menjadi

agak kacau.

2. Pemilihan event yang terkadang membuat para pihak dinas dan budayawan menjadi

bingung event mana yang terlebih dahulu dilaksanakan.

3. Promosi yang kurang sehingga pariwisata Surakarta sedikit lebih lambat dibandingkn

kota lainnya.

4. Keterbatasan sarana promosi dalam hal pembagian brosur dan buku panduan

perjalanan.

Opportunity

1. Citra kota surakarta sebagai kota berbudaya khususnya di provinsi Jawa Tengah.

2. Kontribusi pariwisata yang cukup baik guna menaikan nama dari Dinas Pariwisata

yang memiliki manajemen baik.

3. Kota yang dijadikan sebagai daerah tujuan wisata untuk para wisatawan yang ingin

menikmati suasana tenang kota Jawa berbasis seni budaya.

4. Memiliki peluang sebagai pusat pelestarian dan pengembangan budaya Jawa.

Threat

1. Dominasi budayawan dalam pengambilan keputusan yang terkadang merugikan pihak

Dinas sendiri.

2. Event yang berulang tanpa ada inovasi, dapat membuat para wisatawan menjadi

bosan.

3. Perencanaan dan penetapan event sesuai jadwal yang terbengkalai dapat membuat

beberapa event yang seharusnya ada menjadi batal untuk dilaksanakan.

4. Kerjasama yang kurang baik oleh beberapa rekan kerjasama dalam hal penanganan

event dapat menjadikan event terbengkalai.

Untuk tahap perencanaan dan implementasinya yakni melihatbdari sejarah kota ini

Solo telah memahat sejarah kejayaan sebuah kota kerajaan yang dibangun pada masa Keraton

Kasunanan, pertengahan abad ke-18. Dalam perkembangannya kemudian, pemerintah

kolonial Belanda  menata Solo dalam konsep mirip kota di Eropa. Jalan protokol dibangun

dan berperan sentral sebagai nadi lalulintas hasil bumi dan kepentingan politik kolonial untuk

mengawasi keraton. Jalan protokol yang membelah Solo, persis di tengah kota yang

membujur dari barat ke timur itu masih dipertahankan, yaitu Jalan Slamet Riyadi. Dahulu

jalan itu bernama Whilhelmina Straat dan berubah lagi menjadi Purwosari Weg. Pergantian

nama menjadi Slamet Riyadi, dilakukan setelah kemerdekaan untuk menghormati komandan

serangan umum empat hari yang memporakporandakan militer Belanda yang menduduki

Solo pada Agustus 1949. Bersinergi dengan jalan tersebut, Pemerintah Kolonial juga

membangun kantor pos, telepon, jalan kereta api, dan taman rekreasi pada pertengahan abad

ke-19. Pada tahun 1931, Solo sudah memililki jalan aspal sepanjang 530 km untuk

menghubungkan dengan kota-kota di sekitarnya seperti Yogya, Semarang dan Madiun.

Makanya tak heran, Solo menjelma menjadi kota moderen di masanya. 

Berbagai acara berkaliber nasional dan internasional pernah dihelat di Solo. Sebut

saja, diantaranya Kongres Bahasa Indonesia I (1938), Kongres Wartawan Indonesia I (1946)

dan Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 1948. Bercermin dari perjalanan sejarah, sepak

terjang Solo menjadi tuan rumah penyelenggaraan berbagai acara, membuat Jokowi yakin

benar, Solo bakal berkembang menjadi kota MICE yang diperhitungkan. Bukan hanya di

Indonesia, sekaligus juga dunia. 

 Mengail Turis dengan Event MICE 

MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition/Event) kini sudah menjadi

makanan di Solo. MICE kerap diperbincangkan dan menjadi policy. Event yang merupakan

amunisi industri MICE ini harus diciptakan dan dikejar, tidak bisa hanya menunggu event

luar masuk ke Solo. 

Masing-masing komponen memang tengah giat membuat perjamuan yang berkualitas.

Tata ruang kota dipercantik, kuliner tradisional disemarakkan, pasar tradisional ditingkatkan

layanannya, Pedagang Kaki Lima (PKL) didisiplinkan, SDM pariwisata dipersiapkan,

kawasan heritage dan kampung-kampung batik dipelihara. Begitu juga fasilitas dan sarana

prasarana yang mendukung MICE terus diperbaiki. 

Keseriusan dari Pemkot jualah yang kemudian dilirik oleh sejumlah investor. Salah

satunya investor hotel yang bergairah ekspansi ke kota ini.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2010 hanya ada 79 hotel dengan

jumlah kamar 1.916 unit di Solo, tetapi pada 2012 melonjak hingga dua kali lipat menjadi

142 hotel melati dan berbintang serta pondok-pondok wisata dengan jumlah kamar mencapai

4.533 unit. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Solo, Toto Amanto

mengatakan, dari 2011 hingga 2013 berjalan, ada 42 pengajuan pembangunan hotel, 22

pengajuan di antaranya segera memasuki masa pembangunan karena telah mengantongi izin

mendirikan bangunan. 

Bergairahnya industri hotel memang menjadi indikator keberhasilan Solo mencitrakan

dirinya sebagai kota MICE. Jumlah wisatawan yang menginap di hotel di Solo, angkanya

juga berbanding lurus dengan pertambahan jumlah hotel. 

Selain mengail event dan acara MICE dari luar daerah. Dinas kebudayaan dan

pariwisata Solo juga telah memiliki agenda event  tetap. Tiap tahun kurang lebih ada 40 event

digelar. Untuk tahun 2014, Disbudpar kota Solo telah menetapkan sebanyak 45 event seni

dan budaya, 18 event diantaranya merupakan event utama seperti Rock in Solo, Konser

Gamelan Akbar, Vastenburg Carnival, Indonesia Mask Dance Festival, dan Keraton Art

Festival. Tidak ketinggalan Solo Batik Carnival pun menjadi event yang selalu ditunggu

wisatawan. Festival Jenang yang untuk kali ketiga dihelat juga mulai memiliki penggemarnya

tersendiri. 

Kalangan seniman yang notabene nadi kehidupan seni dan budaya di Solo dirangkul

erat untuk membangun hubungan yang sinergis. Meski tak dimungkiri, untuk menuju

kesempurnaan, Disbudpar Kota Solo juga kerap mendapatkan masukan yang membangun

terutama kualitas event dan kedisiplinan waktu, karena menyangkut promosi. Keterlibatan

komunitas terkait dan pelaku usaha dalam berbagai policy di bidang MICE dan pariwisata

sangat diperlukan sebagai bentuk rasa sense of belonging yang tinggi terhadap kemajuan

Solo.