Upload
tifano-prasali-arian
View
8
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
addaaauuu
Citation preview
1. Van Vollen Hoven
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan
masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya dan masing-masing masyarakat hukum itu
menentukan wilayah lingkungan rakyatnya dan menentukan badan-badan serta fungsinya
masing-masing yang berkuasa dalam masyarakat hukum itu
Logemann
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi Negara.menurut Prof.Logemann
adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta
menyelenggarakan sesuatu masyarakat
Kusumadi pudjosewojo
Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara(kesatuan atau federal),dan
bentuk pemerintahan(kerajaan/republik) yang menunjukkan masyarakat hukum baik atasan
maupun bawahan beserta tingkatannya(hierarchie)yang selanjutnya menegaskan wilayah dan
lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu.
2. K. C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketaatanegaraaan suatu negara yang berupa
kumpulan peraturan yang membentuk mengatur /memerintah dalam pemerintahan suatu negara.
Macam-macam klasifikasi menurut K.C Wheare
1. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis (written constitution and no written constitution)
2. Kosntitusi fleksibel dan kosntitusi rijid (flexible constitution and rigid constitution)
3. Kosntitusi derajat-tinggi dan konstitusi tidak derajat-tinggi (supreme cosntitution dan not
supreme constitution)
4. Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan (federal constitution and unitary constitution)
5. Konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer
(presidental executive and parliamentary exacutive constitution).
3. Konstitusi adalah instrumen wajib yang harus dimiliki oleh suatu Negara, tanpa Konstitusi Negara
tidak akan berjalan dengan baik, karena arah dari perjalanan suatu Negara ditentukan oleh Konstitusi itu
sendiri.
4. Audi et alteram partem atau audiatur et altera pars.
Bahwa para pihak harus didengar. Contohnya, apabila persidangan sudah dimulai, maka hakim harus
mendengar dari kedua belah pihak yang bersengketa, bukan hanya dari satu pihak saja.
Bis de eadem re ne sit action atau Ne bis in idem
Mengenai perkara yang sama dan sejenis tidak boleh disidangkan untuk yang kedua kalinya. Contohnya,
periksa Pasal 76 KUH Pidana.
Clausula rebus sic stantibus.
Suatu syarat dalam hukum Internasional bahwa suatu perjanjian antar Negara masih tetap berlaku,
apabila situasi dan kondisinya tetap sama.
Cogitationsis poenam nemo patitur
Tiada seorang pun dapat dihukum oleh sebab apa yang dipikirkannya.
Concubitus facit nuptias
Perkawinan dapat terjadi karena hubungan kelamin
Die normatieven kraft des faktischen
Perbuatan yang dilakukan berulang kali memiliki kekuatan normative. Contoh pada Pasal 28 UU No.4
tahun 2004.
De gustibus non est disputandum
Mengenai selera tidak dapat disengketakan.
Errare humanum est, turpe in errore perseverrare
Membuat kekeliruan itu manusiawi, namun tidaklah baik untuk memprtahankan terus kekeliruan
tersebut.
Fiat justitia ruat coelum atau fiat justicia pereat mundus.
Sekalipun esok langit akan runtuh atau dunia akan musnah, keadilan harus tetap ditegakkan.
Geen straf zonder schuld
Tiada hukuman tanpa kesalahan.
5. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting
dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri
dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi
tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang
presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam
presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer
presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.
Sistem presidensial (presidensiil), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem
pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan
kekuasan legislatif.
Untuk disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan ini harus memiliki tiga unsur yaitu[1]:
Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan
Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan
dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau konstitusi.
6. Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:
Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat
antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu
partai atau koalisi partai.
Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi
berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
Pembuatan keputusan memakan waktu yang cepat.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer:
Kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen
sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai
dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah
anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar
diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.
Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka
menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri
atau jabatan eksekutif lainnya.
Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial:
Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Filipina adalah enam tahun dan Presiden Indonesia adalah lima tahun.
Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial:
Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas
Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama.
7.
Tugas dan Wewenang MPR
Berikut tugas dan wewenang dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Mengubah serta menetapkan UUD.
Melantik Presiden serta Wakil Presiden berdasarkan hasil Pemilu dalam sidang paripurna MPR.
Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR.
Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.
Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.
Memilih Presiden serta Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden serta wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden serta wakil presidennya meraih suaraterbanyak pertama serta kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat- lambatnya dalam waktu 30 hari.
Menetapkan peraturan tata tertib serta kode etik MPR.
Tugas dan Wewenang DPR
Berikut tugas dan wewenang dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
Membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
Menerima dan membahas usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dan mengikutsertakan dalam pembahasannya dalam awal pembicaraan tingkat I.
Mengundang DPD untuk melakukan pembahasan RUU yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada awal pembicaraan tingkat I.
Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama dalam awal pembicaraan tingkat
Membicarakan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap
pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
Tugas dan Wewenang DPD
Berikut tugas dan wewenang dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang DPD untuk membahas RUU tersebut..
Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama
Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah,
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN.
Tugas dan Wewenang Presiden
Berikut tugas dan wewenang dari Presiden.
Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat (AD),Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).
Mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.
Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (dalam kegentingan yang memaksa).
Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan
persetujuan DPR. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR Menyatakan keadaan bahaya. Mengangkat duta dan konsultan. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan
pertimbangan DPR. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipilih oleh DPR dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) dan disetujui DPR. Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.
Tugas dan Wewenang MA
Berikut tugas dan wewenang dari Mahkamah Agung.
Mengadili pada tingkat kasasi. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam hal permohonan grasi dan
rehabilitasi. Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi.
Tugas dan Wewenang MK
Berikut tugas dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi.
Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewewenangan lembaga Negara yang kewewenangannya diberikan oleh UUD1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
Menguji undang-undang terhadap UUD 19451. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
UUD 1945. Memutus pembubaran partai politik. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
Tugas dan Wewenang KY
Berikut tugas dan wewenang dari Komisi Yudisial.
Mengawasi perilaku hakim. Mengusulkan nama calon hakim agung.
Tugas dan Wewenang BPK
Berikut tugas dan wewenang dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.
Tugas dan Wewenang BI
Berikut tugas dan wewenang dari Bank Indonesia.
Melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Mengatur dan mengawasi bank-bank.
8. Check and balances system adalah sistem dimana orang-orang dalam pemerintahan dapat mencegah
pekerjaan pihak yang lain dalam pemerintahan jika mereka meyakini adanya pelanggaran terhadap hak.
Hamdan Zoelva memberikan pengertian bahwa sistem check and balances yaitu sistem yang saling
mengimbangi antara lembaga-lembaga kekuasaan negara. Sistem ini memberikan pembatasan
kekuasaan setiap lembaga negara sesuai undang-undang dasar, tidak ada yang tertinggi dan tidak ada
yang rendah, semuanya sama diatur berdasarkan fungsi-fungsi masing-masing.[1] Sistem checks and
balances dibutuhkan untuk mewujudkan tatanan penyelenggaraan negara yang memberi kewenangan
antar cabang kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif) untuk saling mengontrol dan
menyeimbangankan pelaksanaan kekuasaannya masing-masing. Dengan demikian dapat dihindari
penyalahgunaan kekuasaan oleh cabang-cabang kekuasaan negara.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) misalkan, DPR melaksanakan sistem Checks and Balances berdasarkan
fungsi kontrol yang ia miliki sebagaimana diatur pada pasal 20A UUD 1945. Selain DPR, Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) juga diberikan tugas untuk melakukan pengawasan sebagaimana amanat pasal
22D UUD 1945. DPR dan DPD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang sama-sama memiliki tugas
mengawasi jalannya pemerintahan karena DPR dan DPD adalah merupakan perwakilan rakyat dan
daerah yang diberikan wewenang oleh konstitusi. Selain DPR dan DPD.
9. Hak asasi Manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM
berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat
(Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada
pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1.
Macam-Macam Hak Asasi Manusia
a) Hak asasi pribadi / personal Right
• Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat
• Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
• Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
• Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini
masing-masing
b) Hak asasi politik / Political Right
• Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
• Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
• Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya
• Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi
c) Hak azasi hukum / Legal Equality Right
• Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
• Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns
• Hak mendapat layanan dan perlindungan hokum
d) Hak azasi Ekonomi / Property Rigths
• Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
• Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
• Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll
• Hak kebebasan untuk memiliki susuatu
• Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak
e) Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights
• Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
• Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata
hukum.
f) Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right
• Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
• Hak mendapatkan pengajaran
• Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.
10. Karena tuntutan untuk mewujudkan kehidupan demokrasi, penegakkan supremasi hukum,
pembatasan kekuasaan negara serta jaminan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia sebagai
antitesa dari berbagai kebijakan pemerintahan Orde Baru yang mengabaikan aspek-aspek tersebut.
11. Pada masa prakemerdekaan
Pemikiran modern tentang HAM di Indonesia baru muncul pada abad ke-19. Orang Indonesia pertama
yang secara jelas mengungkapkan pemikiran mengenai HAM adalah Raden Ajeng Kartini. Pemikiran itu
diungkapkan dalam surat-surat yang ditulisnya 40 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan.
Pada masa kemerdekaan
Pada masa orde lama
Gagasan mengenai perlunya HAM selanjutnya berkembang dalam sidang BPUPKI. Tokoh yang gigih
membela agar HAM diatur secara luas dalam UUD 1945 dalam sidang itu adalah Mohammad Hatta dan
Mohammad Sukiman. Tetapi, upaya mereka kurang berhasil. Hanya sedikit nilai-nilai HAM yang diatur
dalam UUD 1945. Sementara itu, secara menyeluruh HAM diatur dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950.
Pada masa orde baru
Pelanggaran HAM pada masa orde baru mencapai puncaknya. Ini terjadi terutama karena HAM
dianggap sebagai paham liberal (Barat) yang bertentangan dengan budaya timur dan Pancasila. Karena
itu, HAM hanya diakui secara sangat minimal. Komisi Hak Asasi Manusia dibentuk pada tahun 1993.
Namun, komisi tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik karena kondisi politik. Berbagai pelanggaran
HAM terus terjadi, bahkan disinyalir terjadi pula berbagai pelanggaran HAM berat. Hal itu akhirnya
mendorong munculnya gerakan reformasi untuk mengakhiri kekuasaan orde baru.
Pada masa reformasi
Masalah penegakan hak asasi manusia di Indonesia telah menjadi tekad dan komitmen yang kuat dari
segenap komponen bangsa terutama pada era reformasi sekarang ini. Kemajuan itu ditandai dengan
membaiknya iklim kebebasan dan lahirnya berbagai dokumen HAM yang lebih baik. Dokumen itu
meliputi UUD 1945 hasil amendemen, Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.
39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia.
Pada tahun 2005, pemerintah meratifikasi dua instrumen yang sangat penting dalam penegakan HAM,
yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) menjadi Undang-
Undang No. 11 tahun 2005, dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menjadi
Undang-Undang No. 12 tahun 2005.
12. Kasus Pelecehan Siswa JIS
Penyelesaian Kasus
Pihak kepolisian dan KPAI mengusut kasus tersebut dan pada awalnya berhasil menangkap dua orang
tersangka petugas kebersihan. Namun kasus di JIS tersebut semakin berkembang disusul informasi
tentang jaringan pedofilia yang juga dikejar oleh FBI yang ada di JIS.
13. Asas Kewrganegaraan menurut UU No. 12 tahun 2006 adalah berikut ini.
a. Asas Ius Soli
Adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Bagi
negara indonesia penentuan yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam undang-undang tersebut.
b. Asas Ius Sanguinis
Adalah penenuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau pertalian darah. Artinya penentuan
kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya, bukan berdasarkan negara
tempat tinggalnya.
c. Asas Kewarganegaraan Tunggal
Adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
d. Asas Kewaganegaraan Ganda Terbatas
Adalah asas menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam undang-undang ini. Undang-undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda
(bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride).
14. 1. Naturalisasi Biasa
Mengajukan permohonan kepada Menteri hukum dan HAM melalui kantor pengadilan negeri setempat
dimana ia tinggal atau di Kedubes RI apabila di luar negeri permohonan ini ditulis dalam bahasa
Indonesia. Bila lulus maka ia harus mengucapkan sumpah setia di hadapan pengadilan negeri.
Syarat-syaratnya naturalisasi biasa adalah :
1) Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
2) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Negara Republik
Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak
berturut-turut;
3) Sehat jasmani dan rohani;
4) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
1 (satu) tahun atau lebih;
6) Jika dengan memperoleh Kewarga negaraan Republik Indonesia, tidak menjadi
berkewarganegaraan ganda;
7) Mempunyai pekerjaan dan / atau berpenghasilan tetap; dan
8) Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
2. Naturalisasi istimewa
Naturalisasi istimewa di negara RI dapat diberikan kepada warga negara asing yang status
kewarganegaraannya dalam kondisi sebagai berikut
a) Anak WNI yang lahir diluar perkawaninan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin
diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing.
b) Anak WNI yang belum berusia 5 tahun meskipun telah secara sah sebagai anak oleh WNA
berdasarkan penetapan pengadilan, tetap sebagai WNI
c) Perkawinan WNI dengan WNA, baik sah maupun tidak sah dan diakui orang tuanya yang WNI atau
perkawinan yang melahirkan anak di wilayah RI meskipun status kewarganegaraan orang tuanya tidak
jelas berakibat anak berkewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun atau sudah kawin.
d) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada
pejabat dengan melampirkan dokumen sebagimana ditentukan di dalam perundangan-undangan.
e) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampikan dalam waktu paling lambat 3 tahun
setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin
f) Warga asing yang telah berjasa kepada Negara RI dengan pernyataan sendiri (permohonan) untuk
menjadi warga negara RI atau dapat diminta oleh Negara RI. Kemudian, mereka mengucapkan sumpah
atau janji setia (tidak perlu memenuhi semua syarat sebagaimanan dala naturalisasi biasa) cara ini
diberikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
15. (i) Renunciation yaitu tindakan sukarela untuk meninggalkan salah satu dari dua atau lebih
status kewarganegaraannya yang dimiliki dari dua Negara atau lebih.
(ii) Termination yaitu penghentian status kewarganegaraan sebagai tindakan hukum karena yang
bersangkutan telah memilki kewarganegaraan lain.
(iii) Deprivation yaitu pencabutan atau penghentian secara paksa atau pemecatan status
kewarganegaraan berdasarkan perintah pejabat berwenang karena terbukti adanya kesalahan atau
pelanggaran dalam memperoleh status kewarganegaraan.
Dhagdfhagfgsdhfjahjkajkagjkahk.jgah.sfg.fhlkahgklahlkhagkjsdhfaj.ghgk.jahfghalkghasldkghk.ahdg.kahlg.
ah.glkhasd.ka.ndvladsnvfsandvls.andvnasljgd