Upload
diraensyadewa
View
28
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
tugas
Citation preview
TUGAS BUDAYA ORGANISASI
Oleh
IDA PURWATIMIA1401010214
SEKOLAH TINGGI ILMU
ADMINISTRASIMANDALA INDONESIA
JAKARTA 2014
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berubahnya tatanan dunia di bidang perdagangan
membawa dampak yang luar biasa ke seluruh dunia. Tidak ada
sebuah negarapun yang mampu menahan dan membatasi diri
dari pengaruh tersebut. Sebuah Negara menjadi borderless
terhadap Negara lainnya di segala bidang termasuk dalam hal
kedaulatan yang secara perlahan sudah jauh berkurang. Sebuah
Negara “harus” mengikuti aturan-aturan global di bidang tarif,
pajak, mengurangi hambatan masuknya barang antar Negara
dan lain-lain.
Pada sisi lainnya, di Indonesia mengalami perubahan politik
ketatanegaraan yang sangat signifikan dimana demokrasi
menjadi hal yang utama dengan penerapan transparansi,
akuntabel dan kemandirian di segala bidang. Perubahan yang
besar di kedua bidang tersebut sangat diharapkan oleh
masyarakat untuk menjadi awal mengubah tatanan birokrasi
yang ada di pemerintahan.
2
Adalah hampir tidak mungkin melakukan perubahan dan
pembaharuan prosedur dan aliran kerja menjadi lebih lancar,
melakukan pembaharuan pelayanan kepada masyarakat agar
lebih responsif, dan melakukan perubahan struktur birokrasi
agar mampu bersaing bila birokrasi pemerintahan yang ada
tertutup. Perubahan tersebut dilakukan dengan memahami dan
mengimplementasikan budaya kerja secara lebih baik yang
sebenarnya m
erupakan tatanan kerja sehari-hari yang sudah kita kenal selama
ini. Budaya kerja yang sebenarnya sudah dilakukan tersebut
harus dilakukan dengan cara yang lebih optimal sesuai dengan
nilai-nilai yang ada dengan berpatokan pada pengertian-
pengertian :
i. bahwa budaya kerja adalah sebagai
system aturan,
ii. bahwa budaya kerja sebagai cara dan
rasa kerja yang lebih baik dan bermanfaat,dan
iii. bahwa budaya kerja sebagai
kesanggupan untuk mencari dayasuai dengan keadaan-
keadaan yang berbeda.
Sehingga budaya kerja aparatur pemerintah dapat diartikan
sebagai : sikap dan perilaku individu dan kelompok aparatur
3
Negara yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini
kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam
melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
Pelaksanaan budaya kerja dengan cara-cara yang
seharusnya tersebut diarahkan kepada terciptanya aparatur
Negara yang professional, bermoral dan bertanggung jawab
dengan persepsi yang tepat terhadap pekerjaan sehingga yang
dilakukan selalu dengan keyakinan untuk berbuat yang terbaik,
dengan cara yang seharusnya dan menghasilkan pekerjaan
yang terbaik pula. Dengan demikian makna dan arti
pelaksanaan budaya kerja bagi aparatur adalah sebagai aparatur
Negara akan bermanfaat, baik bagi dirinya, organisasi, dan
dalam menjalankan tugas, dengan penuh kesungguhan yang
memiliki kemungkinan untuk melakukan aktualisasi, berperan
dan berprestasi, yang akan berdampak pada peningkatan kerja
kelompok atau organisasi.
Pelaksanaan budaya kerja aparatur Negara dengan nilai-
nilai yang seharusnya merupakan langkah awal yang sebaiknya
dipilih dalam upaya melakukan Reformasi birokrasi secara
keseluruhan, sehingga dapat menjadi birokrasi yang efisien dan
efektif dengan aparatur yang bersih, transparan, dan
professional dalam menjalankan tugasnya. Hukum menjadi
4
dasar dari tatanan birokrasi yang ada dan dilaksanakan secara
konsisten sehingga pelaksanaan Negara menjadi baik dan
bersih (good and clean government) dan masyarakat sebagai
pihak yang harus dilayani memperoleh imbas yang baik pula.
Langkah strategis yang harus dilakukan adalah melakukan
upaya peningkatan kinerja aparatur negara dengan menerapkan
nilai budaya kerja. Pelaksanaan penerapan pengembangan
budaya kerja dilakukan dengan internalisasi kepada aparatur
apakah dengan metode percontohan pada instansi tertentu atau
dengan mengadakan internalisasi bertahap dari pimpinan terus
ke bawah, dari Pusat ke Daerah.
5
BAB IIKONSEP DASAR BUDAYA KERJA ORGANISASI
1. Pengertian
a. Budaya : Berasal dari bahasa Sansekerta , budhayah;
bentuk jamak budhi yang berarti budi (akal). Dengan demikian
budaya dapat diartikan : “ hal-hal yang bersangkutan dengan
akal” atau segala sesuatu yang berkaitan dengan akal pikiran,
nilai-nilai dan sikap mental. Budidaya berarti memberdayakan
budi atau kita kenal dengan istilah culture yang pada awalnya
memiliki arti mengolah atau mengerjakan sesuatu (mengolah
tanah pertanian), kemudian berkembang sebagai cara manusia
mengaktualisasikan nilai (value), karsa (creativity) dan hasil
karyanya (performance). (Kementerian PAN, 2002,13)
b. Kebudayaan : Sedangkan kebudayaan merupakan kata
majemuk dari “budi daya” sama dengan daya dari budi yang
berupa cipta, rasa dan karsa (Koentjaraninggrat, Ilmu Budaya
Dasar, 1980)
Kebudayaan (The American Haritage Dictionary, 1992)
didefenisikan sebagai :
-“Suatu keseluruhan system gagasan, tindak dan hasil karya
manusia dalam rangka kehidupan masyarakat, yang dijadikan
milik diri manusia dengan cara belajar”.
- “Keseluruhan gagasan & karya manusia yang harus
dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan hasil budi dan
karyanya itu “.
c. Budaya Kerja :
- Kerja : suatu aktivitas yang dilakukan seseorang yang
diharapkan dapat memberikan suatu manfaat nilai tertentu yang
lebih baik, lebih memuaskan kehidupannya daripada keadaan
sebelumnya.
Dengan demikian Budaya Kerja : merupakan falsafah yang
didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi
sifat, kebiasaan dan kekuatan pendorong yang membudaya
dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi
yang kemudian tercermin dalam perilaku, kepercayaan, cita-
cita, pendapat dan tindakan yang terwujud sebagai suatu
“kerja” atau “bekerja”
Budaya Kerja sebagai suatu falsafah yang didasari pandangan
hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi :
- Sifat
- Kebiasaan dan kekuatan pendorong
7
- Membudaya dalam kehidupan suatu kelompok /
organisasi yang tercermin dari : sikap dan perilaku,
kepercayaan dan cita-cita.
Terdapat beberapa pengertian tentang budaya kerja
yaitu :
1. Ada pola nilai, sikap, tingkah laku, hasil karsa dan
karya, termasuk segala instrumen, sistem kerja,
terknologi dan bahasa yang digunakannya;
2. Budaya berkaitan erat dengan persepsi terhadap nilai-
nilai dan lingkungannya yang melahirkan makna dan
pandangan hidup, yang akan mempengaruhi sikap dan
tingkah laku dalam bekerja;
3. Budaya merupakan hasil dari pengalaman hidup,
kebiasaan-kebiasaan serta proses seleksi (menerima atau
menolak) norma yang ada dalam dalam cara
berinteraksi sosial atau menempatkan dirinya ditengah-
tengah lingkungan kerja tertentu;
4. Dalam proses budaya terdapat saling mempengaruhi
dan saling ketergantungan (interdependensi) baik sosial
maupun non-sosial.
8
Pada konteks organisasi; Pada suatu organisasi yang
mempunyai sarana untuk mencapai suatu tujuan, budaya pada
umumnya diwujudkan dalam bentuk kinerja kerja. Bentuk
aktualisasinya dalam nilai-nilai, sehingga dalam suatu kesatuan
menjadi suatu nilai budaya kerja. Pengertian budaya kerja
organisasi adalah cara kerja sehari-hari yang bermutu dan
selalu mendasari nilai-nilai yang penuh makna, sehingga
menjadi motivasi, memberi inspirasi untuk senantiasa bekerja
lebih baik, dan memuaskan bagi masyarakat yang dilayani
(Kementerian PAN, 2008, hal 18).
Pada konteks pemerintahan,atau aparaturnya budaya
kerja diartikan sebagai cara pandang atau cara seseorang
memberikan makna terhadap “kerja”, maka dapat dipahami
sebagai cara pandang serta suasana hati yang menumbuhkan
keyakinan yang kuat atas dasar nilai-nilai yang diyakininya,
serta memiliki semangat yang tinggi dan bersungguh-sungguh
untuk mewujudkan prestasi terbaik. (Kementerian PAN, 2008,
19)
Peran Budaya Kerja (Seminar Korpri DIY, 1992)
1. Salah satu komponen kualitas manusia yang terkait
dengan identitas bangsa dan menjadi tolok ukur dasar
dalam pembangunan
9
2. Penentu integritas bangsa dan penyumbang utama
dalam kesinambungan kehidupan bangsa.
3. Berkaitan erat dengan nilai-nilai dan falsafah bangsa,
pendorong prestasi kerja yang optimal.
Selanjutnya Budhi Paramitha (1980), melihat Perwujudan
warna Budaya Kerja sehari-hari adalah : “Produktifitas berupa
perilaku yang tercermin antara lain dalam bentuk : kerja keras,
ulet, disiplin, produktif, tanggung jawab,motivasi, manfaat,
kreatif, dinamik, konsekwen, konsisten, responsif, mandiri,
makin baik, yang dapat dibagi atas:
1. Sikap terhadap pekerjaan :
- senang bekerja, ibarat berkreasi
- cari kepuasan dengan kesibukan sendiri
- terpaksa bekerja demi kelangsungan hidup
2. Perilaku Waktu Bekerja :
- Rajin
- Dedikasi
- Bertanggung jawab
- Berhati-hati
- Teliti
- Cermat
- Kemauan keras
10
- Mempelajari tugas dan kewajibannya
- Suka membantu sesama, atau sebaliknya
d. Budaya Kerja Organisasi Pemerintah
Apabila dihubungkan dengan organisasi pemerintah maka
diperdapat pengertian budaya kerja organisasi pemerintah
( Emil P Bolongita, 1990) sebagai berikut :
1. Adalah manajemen yang meliputi pengembangan,
perencanaan, produksi dan pelayanan suatu produk
berkualitas dalam arti optimal, ekonomi dan
memuaskan
2. Budaya kerja adalah salah satu komponen kualitas
manusia yang sangat melekat dengan identitas bangsa
dan menjadi tolok ukur dasar dalam pembangunan
3. Budaya Kerja dapat ikut menentukan integritas bangsa
dan menjadi penyumbang utama dalam menjamin
kesinambungan kehidupan bangsa
4. Budaya kerja sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai
yang dimilkinya, terutama falsafah bangsa yang mampu
mendorong prestasi kerja setinggi-tingginya.
5. “…… sebaiknya pemerintah mampu
mengakomodasikan pengalamannya dengan
11
pengalaman bisnis, dan memperlakukan masyarakat
sebagai pelanggan. Dalam hal muncul konsep Total
Quality Governance dengan prinsip-prinsip :
- Pertemukan tuntutan masyarakat dan ketentuan
Per-Undang-Undangan.
- Orientasi pasar
- Aktualisasi misi lebih penting daripada
mengatur
- Fokus pada keluaran / hasil bukan
masukan/input
- Lebih baik cegah ketimbang mengobati /
memperbaiki
- Utamakan partisipatif / gotong royong
- Kegiatan, koordinasi dan kemitraan
2. Prinsip-prinsip Budaya Kerja
Budaya kerja pada prinsipnya dilaksanakan dalam
rangkaian membangun dan membudayakan Sumber Daya
Manusia (SDM) Aparatur secara optimal. Prinsip merupakan
pernyataan fundamental atau kebenaran yang menjadi pedoman
kea rah pemikiran dan tindakan, yang meliputi :
12
(1) praktis, sehingga prinsip dapat digunakan terlepas dari
waktu atau saat diterapkan;
(2) relevan dengan sebuah ketentuan yang bersifat dasar
dan luas;
(3) konsisten – dalam situasi yang serupa akan timbul hasil
yang serupa juga;
(4) penerapan prinsip akan menghasilkan suatu yang lebih
baik;
(5) membangun dan membudayakan nilai kebenaran
bekerja secara optimal
Prinsip-prinsip budaya kerja sebenarnya merupakan hal-hal
yang dasar yang dilakukan dalam suatu pelaksanaan kerja.
Kerja sebenarnya merupakan suatu proses penciptaan nilai pada
suatu unit sumber daya. Terdapat beberapa nilai yang bisa
menjadi prinsip budaya kerja, yaitu :
1. Etos kerja, merupakan watak atau semangat
fundamental suatu budaya, berbagai ungkapan yang
menunjukkan kepercayaan, kebiasaan, atau perilaku
suatu kelompok masyarakat. Etos merupakan komponen
budaya yang merupakan kekuatan pendorong atau
penggerak, sehingga manusia siap kerja keras. Etos
kerja dapat diukur dengan tinggi rendah, kuat (keras)
13
atau lemah, tidak dengan baik buruknya atau benar
salahnya;
2. Workaholism ; sebagai bagian dari budaya kerja, hal
tersebut karena menunjukkan salah satu pola dan
kualitas perilaku manusia dalam bekerja, baik secara
pribadi, pekerjaan dinas, kelompok, bebas atau
kompetitif. Workaholism bisa berdampak positif dan
sebaliknya, baik kepada pelaku atau hasil dari kerjaan
yang dilakukan;
3. Etika kerja, merupakan peristiwa rohani yang
berkaitan dengan kalbu atau nurani manusia-manusia,
ketika dihadapkan pada pilihan, memilih dengan bebas,
membuat keputusan batin dan bertanggung jawab atas
pilihannya;
4. Anggapan dasar tentang kerja, merupakan
kesimpulan dalam bentuk pendirian Kerja dapat
diartikan sebagai hukuman, upeti, beban, kewajiban,
sumber penghasilan, kesenangan, status, prestise atau
gengsi, harga diri, aktualisasi diri, panggilan jiwa,
pengabdian, hak atau sebaliknya, hidup atau sebaliknya
dan ibadah serta suci.
(Kementerian PAN, 2008, 19)
14
Manfaat Budaya Kerja Organisasi Pemerintah
Budaya kerja dapat bermanfaat sebagai upaya untuk
mengakselerasi atau memperbaiki suatu keadaan yang sudah
berjalan dengan status dalam suatu organisasi atau
pemerintahan. Beberapa hal yang dapat dilakukan berdasarkan
budaya kerja untuk mengetahui manfaatnya adalah dengan
melihat :
1. arah, merupakan sikap lahir dari pelaku yang dapat
dilakukan penilaian sehingga bisa dilakukan perbaikan
dan atau peningkatan kinerja;
2. ukuran, berhubungan dengan kuat, sedang, lemahnya
suatu budaya kerja pada suatu organisasi yang
berkaitan erat dengan kinerja yang timbul dari
pelakunya. Ukuran juga berkaitan dengan, bagaimana
hukum mengatur mengenai budaya kerja tersebut,
apakah ajaran-ajaran dalam berbagai keyakinan dapat
menerima, sesuai atau tidak dengan pola yang ada
dalam masyarakat atau organisasi atau dalam
pemerintahn, dan apakah skenario mengatur hal
tersebut;
3. ruang, dapat untuk menilai seberapa jauh budaya kerja
menjadi semacam “kepercayaan” bagi pelakunya, atau
15
hanya sebagai suatu cipta, suatu kemauan dan suatu
perasaan, yang berkaitan dengan kinerja pelakunya;
4. proses, lebih berkaitan dengan penilaian atas penataan
dari pelaku terhadap budaya kerjanya, atau
penganutannya, peniruannya dan penurutannya.
3. Fungsi budaya kerja organisasi pemerintah
Pengelolaan administrasi pemerintah yang mencakup
pengembangan, perencanaan, produksi dan pelayanan suatu
produk yang berkualitas dalam arti, ekonomis dan bermanfaat
(Keputusan MENPAN nomor 04/1991 tentang Pemasyarakatan
Budaya Kerja). Budaya Kerja sebagai sikap dan perilaku
individu dalam kelompok aparatur Negara yang didasari atas
nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat
serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan
sehari-hari yang merupakan pola nilai, sikap, tingkah laku,
hasil karya, termasuk segala instrument, system kerja, teknologi
dan bahasa yang digunakannnya.
Fungsi budaya kerja organisasi pemerintah oleh aparatur
Negara tercermin dari cara kerja sehari-hari yang bermutu dan
selalu mendasari nilai-nilai yang penuh makna, sehingga
menjadi motivasi, memberi inspirasi untuk senantiasa bekerja
16
lebih baik dan memuaskan bagi masyarakat yang dilayani
(Kementerian PAN, 2002). Fungsi-fungsi tersebut adalah
sebagai culture in action, way of thinking, way of life yang
perwujudannya antara lain :
- Sebagai identitas dan citra suatu masyarakat;
- Sebagai pengikat suatu masyarakat
- Sebagai sumber kehidupan masyarakat
- Sebagai kemampuan untuk nilai/pembanding
- Sebagai kemampuan untuk membentuk nilai
tambah;
- Sebagai pola perilaku
- Sebagai warisan
- Sebagai proses yang mempersatukan
- Sebagai program mental sebuah masyarakat
- Dalam perkembangannya fungsi budaya menjadi
tolok ukur pelaksanaan nilai-nilai suatu
kelompok --- organisasi pemerintah;
- Sebagai citra, kekuatan penggerak dan dan
pengubah, nilai tambah, pola perilaku, dan
mencapai tujuan bersama dan program mental
menjadi dominant.
17
4. Unsur yang mempengaruhi budaya kerja organisasi
Terdapat banyak unsur-unsur yang mempengaruhi budaya
kerja. Dalam organisasi pemerintah dan aparatur negara
dikemukakan lima unsur yang berpengaruh pada organisasi
pada umumnya dan juga berpengaruh langsung dalam
organisasi Negara yang pelaku-pelakunya disebut aparatur
negara yaitu :
a. Kepemimpinan; Kepemimpinan memegang peran yang
penting dalam suatu organisasi. Pemimpin yang dapat
memberikan suritauladan yang baik akan dicontoh oleh
aparaturnya diharapkan organisasi tersebut akan
menjadi baik pula. Demikian pula sebaliknya, bila
pemimpin tidak bisa memberi contoh yang baik, maka
jalannya organisasi juga akan menjadi tidak baik;
b. Hukum; merupakan dasar dari suatu organisasi untuk
melakukan eksistensinya, tidak peduli apakah organisasi
tersebut merupakan organisasi Negara atau organisasi
masyarakat yang hanya memilki jumlah anggota yang
kecil. Dengan hukum maka bentuk organisasi tersebut
menjadi jelas, dan kemudian tatanan dan jalannya
organisasi juga memiliki dasar yang jelas.
18
c. Teknologi; merupakan unsure luar yang dipergunakan
secara langsung oleh organisasi dalam beraktivitas.
Dengan teknologi maka kerja organisasi akan menjadi
semakin baik, dan pada akhirnya budaya organisasi juga
akan berubah karena teknologi yang digunakan
menghendaki hal yang demikian.
d. Reward and punishment; merupakan hal yang
berpengaruh secara langsung pada aparatnya. Dengan
reward yang memadai maka aparat akan tenang dalam
bekerja, bahkan dengan reward yang jelas maka
budaya-budaya baru dapat dibentuk. Demikian pula
dengan punishment . Unsur ini merupakan penjaga bagi
organisasi secara umum danaparatur secara khusus
untuk bekerja berdasarkan aturan yang ada. Bila aturan
tersebut dilanggar maka punishment segera menanti.
Dengan pengaturan punishment yang jelas, maka
budaya kerja dapat dirubah.
e. Politik merupakan unsur yang seharusnya tidak
berpengaruh pada aparatur Negara, tetapi ketika
demokrasi mulai menjadi dasar dan dijalankan dengan
konsekuen, maka sebagian dari organisasi harus bisa
“diserahkan” kepada tokoh politik. Tokoh ini mungkin
19
saja membawa perubahan pada budaya kerja bagi
aparatur, tetapi bisa saja tidak terjadi perubahan apa-
apa.
( Kementerian PAN, 2008, 23 – 24)
20
BAB IIIBUDAYA KERJA ORGANISASI PEMERINTAH
1. Ruang lingkup Nilai-nilai Budaya dalam Organisasi
a. Lingkup Kepemimpinan
Kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting bagi
berjalannya suatu organisasi apapun bentuk organisasi
tersebut. Apabila pemimpin dapat menjalankan tugasnya
dengan baik, maka organisasi yang dipimpinnya akan
terselenggara dengan baik pula.
Pengertian kepemimpinan adalah kemampuan sesorang
untuk mempengaruhi orang lain, dalam hal ini
bawahannnya, sedemikian rupa sehingga orang lain itu mau
melakukan kehendak pemimpin meskipun secara pribadi
hal tersebut mungkin tidak disenanginya. (Sondang
Siagian : 2002, 63) Dari definisi tersebut terdapat tiga hal
penting, yaitu :
(1) dari seseorang yang menduduki jabatan pimpinan
dituntut kemampuan tertentu yang tidak dimiliki oleh
sumber daya manusia lainnya dalam organisasi;
(2) kepengikutannya sebagai elemen penting dalam
menjalankan kepemimpinan; dan
(3) kemampuan mengubah “egosentrisme” para bawahan
menjadi “organisasi-sentrisme”
b. Hukum
Hukum dalam suatu organisasi dapat dilihat pada dua
hal, yaitu hukum sebagai tatanan atau sikap tindak
dalam organisasi atau lebih berkaitan dengan hukum
administrasi negara (karena aparatur negara), dan
hukum sebagai hukuman. Hukum sebagai tatanan pada
sebuah organisasi negara, berhubungan tingkatan /
hirarki perundang-undangan (Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2004) maka konstitusi merupakan hukum
yang tertinggi yang harus dipatuhi oleh semua warga
negara baru diikuti oleh peraturan per-undangan di
bawahnya. Pada organisasi pemerintahan, maka hukum
yang mengatur organisasi pemerintahan tersebut
didasarkan pada hokum administrasi negaranya.
Sedangkan pada organisasi privat sampai pada
organisasi kemasyarakat, maka hukum yang menjadi
tatanan kegiatannya adalah Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah tangganya.
22
Hukum sebagai tatanan dari sikap tindak meliputi
hukum sebagai hukuman, reward and punishment, lebih
khusus lagi bagi aparatur negara adalah penerapan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Disiplin Pegawai Negeri
c. Teknologi
Teknologi sejak ditemukan dan dikembangkan
merupakan sarana yang ditujukan untuk mempermudah
kehidupan manusia, baik secara pribadi ataupun
berkelompok. Macam dan jenis teknologi berkembang
sesuai dengan kebutuhan manusia sehingga pada
akhirnya teknologi tersebut mendukung kegiatan
manusia secara optimal.
Teknologi transportasi mempermudah manusia untuk
melakukan kegiatan yang berhubungan jarak, teknologi
kesehatan untuk manusia menjadi lebih sehat, teknologi
produksi untuk membuat manusia menjadi lebih dapat
menikmati kehidupannya. Teknologi informasi, walau
bukan yang terakhir berkembang, merupakan salah satu
teknologi yang dapat mengubah dunia secara drastis,
dari yang berjauhan menjadi sangat dekat bahkan
23
menjadi borderless suatu negara terhadap negara
lainnya. Teknologi informasi ini merupakan sarana
yang paling baik untuk pengembangan suatu organisasi,
bahkan pada tahap pelaksanaannya dapat mengubah
kebiasaan-kebiasaan yang selama ini menjadi tahapan
wajar menjadi begitu tertinggal.
Pemanfaatan teknologi selain untuk organisasi
pengguna juga berguna bagi pihak lain yang
berhubungan dengan organisasi tersebut, artinya bila
dilaksanakan pada pemerintahan, maka pelayanan
kepada masyarakat akan menjadi lebih baik, karena
datanya sudah dapat tersedia dengan cepat misalnya.
Selain cepat, data yang yang dihimpun dalam suatu
sistem informasi juga menjadi lebih akurat dan tidak
memerlukan waktu yang lama untuk melakukan
verifikasi bila diperlukan.
d. Reward and Punishment
Ketika dikembangkan, bentuk reward and punishment
sebenarnya lebih banyak diterapkan dalam bentuk
kegiatan manajemen dan ekonomi, misalnya seorang
pelaksana kerja bila dapat menyelesaikan pekerjaan
tepat pada waktunya atau bahkan lebih cepat akan
24
mendapat reward (penghargaan), dalam bentuk uang
sedangkan bila melewati batas waktu yang ditetapkan
akan mendapatkan punishment (hukuman) berupa
denda. Hal ini dilakukan untuk menimbulkan efisiensi
dan mengefektifkan sumber daya yang ada dari
kelangkaan.
Konsep ini kemudian berkembang di banyak kegiatan di
luar manajemen dan ekonomi dan terutama
dipergunakan untuk memacu adanya
perubahandilakukan oleh pelaksana suatu pekerjaan.
Bentuknya tidak hanya berujung pada uang atau dana
tapi dapat terjadi pada kemungkinan-kemungkinan lain,
seperti kesempatan berkembang, tantangan, dan
persaingan yang bertujuan untuk mencapai kondisi yang
lebih baik. Penerapannya juga pada organisasi
pemerintah dengan pengembangannya dalam upaya-
upaya melakukan efektifitas dan efisiensi pada awalnya
menjadi hal-hal yang lebih luas
2. Asesmen terhadap praktek-praktek Nilai Budaya
Kerja Aparatur Pemerintah ( 17 pasang nilai budaya
kerja organisasi pemerintah – MenPAN)
25
Abstraksi
a. Kepemimpinan dan Keteladanan
- dapat mengubah suatu nilai budaya kerja dari sisi
kewenangan, hak dan kewajiban yang dimiliki
- kesadaran diri sebagai pemimpin yang ditunjukkan
melalui kemampuannya untuk mempengaruhi dan
menjadikan dirinya sebagai teladan;
- mampu memotivasi bawahan, berdasarkan nilai-nilai
moral seperti : integritas, komitmen, konsisten;
- mempunyai sifat/watak pemimpin, hasta brata
(matahari, bulan, bintang, angina, air, samodra, bumi,
api) enabling leader
- pemimpin adalah sosok “hikmat kebijakan” bukan
sosok “pejabatnya”. Pemimpin adalah keutuhan
produk kedelapan butir karakter unggul di atas;
- pemimpin tidak hanya perlu memiliki IQ, dan EQ
tinggi, tetapi harus memiliki kecerdasan spiritual,
menempatkan diri dalam posisi “tahta untuk
rakyat”, manunggaling kawulo lan Gusti
- Sikap perillaku yang dinyatakan secara sadar;
sebagai acuan bagi bawahan dalam hal yang
berkaitan dengan pekerjaan maupun nilai-nilai;
26
-
b. Wewenang dan Tanggungjawab
- Wewenang merupakan hak dan kekuasaan untuk
melakukan sesuatu
- Tanggungjawab adalah kesediaan menanggung
sesuatu
c. Keadilan dan Keterbukaan
- Suatu sikap yang tidak memihak dan tegas dalam
pendirian sejauh hal tersebut menjadi
kewenangannya;
- Sejauh ada informasi yang layak diinformasikan
dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan wajib diinformasikan kepada
berbagai pihak yang memerlukan;
d. Semangat dan motivasi
- Sebagai daya atau energi yang mendorong perilaku
sampai pada tingkatan yang tertinggi
e. Keberanian dan Kearifan
- Berani menanggung resiko dalam pembuatan
keputusan dengan cepat dan tepat waktu (peran EQ
sangat besar dibandingkan IQ)
27
- Landasan membentuk nilai-nilai yang bersumber
dariotak sebelah kanan yang penuh nilai baik dan
buruk (EQ), sehingga dapat memilih nilai-nilai
yang cocok dalam manajemen untuk memecahkan
masalah yang dihadapi;
f. Integritas dan profesionalitas;
- Sikap dan tindak yang konsekwen, konsisten dan
tidak diragukan dalam melaksanakan tugas yang
menjadi tanggungjawabnya, dan yang bersangkutan
menyatu dalam organisasi dan tidak melakukan
tindakan negative bagi dirinya dan organisasi;
- Kemampuan/keahlian serta keterampilan tertentu
yang dilandasi disiplin ilmu tertentu dalam
menunjang pekerjaan yang menjadi tugas dan
tanggungjawabnya;
g. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Merupakan hasil studi dan penelitian obyek tertentu
baikmurni maupun terapan diolah dengan metode
tertentu dan bermanfaat bagi kehidupan manusia
secara individu, bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara;
- Menjadi dominant dalam proses manajemen;
28
- Cara dan metode kerja untuk menghasilkan sesuatu
produk dan jasa;
h. Dedikasi dan loyalitas;
- Merupakan sikap rela berkorban dan jiwa pengabdian
terhadap instansi, bangsa, negara dan tata serta setia
dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
i. Keteguhan dan Ketegaran
- Kuat dalam berpegang pada aturan, nilai moral,
prinsip-prinsip manajemen
- Berupa sifat, watak, dan tindakan yang jelas dan
tidak ragu-ragu
j. Keikhlasan dan Kejujuran
- Rela sepenuh hati, dating dari lubuk hati, tidak
mengharapkan imbalan atau balas jasa atas
perbuatan, khususnya yang berdampak positif pada
orang lain, dan semata-mata karena menjalankan
tugas / amanah;
- Merupakan komponen rohani yang
memantulkan berbagai sikap yang berpihak kepada
kebenaran dan sikap moral yang terpuji;
- Merupakan sikap/keberanian untuk mengatasi
dirinya sendiri, berani menolak dan bertindak
29
melawan segala kebathilan yang bertentangan
dengan suara hati atau kalbunya;
k. Rasionalitas dan Kecerdasan emosi
- Berpikir cerdas, obyektif, logis, sistematik,
banyak terkait dengan proses ilmiah untuk mengasah
kemampuan intelektual;
- Memandang sesuatu dari perasaan aspek
perasaan (emosi), mata hati (EQ);
l. Kebersamaan dan dinamika kelompok;
- Suatu sikap dan perilaku sekelompok individu
yang secara bersama-sama pada suatu ruang / waktu
yang sama menunjukkan tingkah laku secara
spontan;
- Suasana hati yang merasakan dirinya bagian dari
suatu kelompok kerja tertentu, sehingga tumbuh
perasaan bersama dalam kelompok yang kuat
yang melahirkan kelompok kerja dan sinerji
dalam melaksanakan tugas bersama;
- Merupakan sikap dan perilaku sikap kelompok
yang teratur yang anggotanya mempunyai
kepentingan dan tujuan yang sama;
30
- Merupakan cara kerja kelompok yang bersifat
dinamis, kreatif, dan sinerji dalam melayani dan
atau mencapai sasaran kerja secara menyeluruh;
m. Ketepatan / keharmonisan dan kecepatan;
- Mengena sasaran dalam mencapai tujuan,
ketelitian dan bebas kesalahan;
- Menggunakan waktu yang lebih pendek;
n. Disiplin dan keteraturan kerja;
- Sebagai sikap yang selalu taat kepada aturan,
norma, dan prinsip-prinsiptertentu;
- Merupakan kemampuan untuk pengendalian diri
dengan tenang dan tetap taat walaupun dalam
situasi yang sangat menekan sekalipun;
- Merupakan sikap dan perilaku yang konsisten
mengikuti ketentuan dan prosedur kerja tertentu;
- Merupakan sikap kerja yang berdasarkan pada
system kerja serta norma-norma yang berlaku
yang bersifat sistemik, dinamis, dan berorientasi
pada hasil;
31
o. Ketekunan dan Kesabaran
- Teliti, rajin mendalami suatu pekerjaan / tugas
yang secara konsisten dan berkelanjutan sesuai
dengan komitmen yang disepakati;
- Merupakan sikap yang tidak emosional, tidak
tergesa-gesa, asalkan tujuan tercapai tanpa
mengorbankan orang lain;
- Merupakan sikap mental seseorang yang bersifat
tangguh, tekun dan bersungguh-sungguh,
amanah untuk mencapai sasaran kerja dan
prestasi kerja terbaiknya, tidak asal jadi;
p. Komitmen dan Konsisten;
- Merupakan sikap yang menunjukkan keteguhan
hati, tekad yang mantap dan janji untuk
melakukan atau mewujudkan sesuatu yang
diyakini;
- Ketepatan, kesesuaian, ketaatan dan kemantapan
dalam bertindak sesuai dengan visi, misi, tujuan,
janji, amanah, kebijakan atau aturan yang
ditetapkan;
32
- Memegang teguh sepenuh hati dan berjanji
melaksanakan tugas yang harus diemban secara
taat azas, yang telah ditetapkan;
q. Kreativitas dan Kepekaan
- Berarti ide-ide baru secara spontan muncul dari
seseorang karena suatu hal yang dianggap
penting atau mendesak dalam kehidupan dan
pekerjaannya;
- Respon seseorang dalam menghadapi sesuatu
peristiwa yang mungkin menguntungkan,
merugikan atau membahayakan.
4. Budaya Organisasi di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri
Budaya organisasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu
sistem yang terdiri dari aturan-aturan atau nilai-nilai yang telah
disepakati, ditaati, dan dijunjung tinggi bersama oleh pimpinan dengan
para bawahan dalam suatu organisasi sehingga muncullah suatu
karakteristik dan nilai-nilai yang membuat organisasi tersebut berbeda
dengan organisasi-organisasi lainnya. Budaya organisasi sangat besar
pengaruhnya terhadap hasil kerja dan produktivitas sebuah organisasi.
Sebagai sebuah organisasi tentu Kementerian Dalam Negeri
33
(KEMENDAGRI) memiliki budaya organisasi tersendiri yang
membuatnya berbeda dengan organisasi lainnya. Budaya organisasi ini
bisa saja tumbuh memang karena kebiasaan ataupun karena adanya
budaya-budaya baru yang disebabkan oleh pergantian tampuk
kepemimpinan, dalam arti luas misalnya pergantian Pimpinan dan dalam
arti sempit bisa saja pergantian kepala Biro/Pusat dapat membawa
budaya organisasi baru walaupun lingkupnya sangat kecil.
Dalam tulisan ini saya akan memberikan pendapat tentang
beberapa budaya organisasi yang sudah lama di terapkan ataupun baru
saja di terapkan. Pertama, Budaya pemakaian seragam di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI). Seperti yang telah kita
ketahui bersama para pegawai kemendagri di wajibkan memakai seragam
khusus pada saat bekerja dan menjalankan tugas dan fungsinya
sebagai aparatur negara, pemakaian ini ditetapkan melalui
Peraturan Menteri Dalam Negeri, misalnya pada hari senin
diwajibkan untuk menggunakan pakaian Linmas (berbahan
dasar warna hijau), pada hari selasa dan rabu menggunakan pakaian
keki (berbahan dasar coklat), sedangkan untuk hari kamis dan jumat
menggunkan pakaian Batik bebas rapi. Pemakaian seragam ini
bertujuan untuk memupuk rasa kebersamaan dan menghindari
adanya konflik antar kelas sosial diantara pegawai, bisa
dibayangkan apabila pegawai di lingkungan kemendagri diberikan
34
kebebasan untuk berpakaian saat bekerja, bisa saja terjadi perbedaan kelas
sosial antara pegawai yang memiliki kemampuan finansial sangat tinggi
dengan pegawai yang mempunyai kemampuan finansial biasa-biasa saja.
Pemakaian seragam ini juga dapat meningkatkan etos kerja dan kualitas
pelayanan.
Kedua, penerapan jam kerja yang dimulai dari 08.00-
16.00 untuk hari senin sampai kamis, sedangkan untuk hari
minggu jam kerja dimulai dari 08.00-16.30. Penerapan jam kerja
ini yang cukup kaku kedepannya dapat mendatangkan dilema tersendiri
bagi kemendagri sebagai sebuah instansi pemerintah dan sebagai sebuah
organisasi yang bergerak menuju organisasi modern. Sebagai sebuah
organisasi / instansi pemerintah tentu kemendagri harus taat pada
fungsi formal dan sifat kakunya, tetapi sebagai organisasi yang
bergerak ke arah organisasi modern tentu pembatasan jam kerja ini
bertentangan dengan salah satu sifat organisasi modern yaitu :
“waktu kerja tidak memiliki batasan waktu”. Misalnya seorang
pegawai telah menyelesaikan pekerjaannya hari itu pada pukul 15.00,
dengan sistem yang masih berlaku sekarang ini tentu saja pegawai tersebut
harus menunggu 1 jam lagi untuk pulang dan tentu saja si pegawai tadi
tidak bisa melakukan pekerjaan yang bukan merupakan
pekerjaannya karena rentang kendali yang sempit dan rantai
35
komando yang tinggi di kemendagri. Tentu hal ini menjadi
tidak efektif bagi pegawai dan organisasi itu sendiri.
Ketiga, budaya birokrasi. Sebagaimana telah kita ketahui
bahwa budaya birokrasi telah melekat di dalam setiap organisasi
pemerintah tak terkecuali kemendagri. Hal ini dikarenakan Kemendagri
adalah organisasi yang dimiliki dan dinaungi oleh Negara atau Pemerintah.
Seperti yang diketahui bahwa segala organisasi yang dimiliki oleh
pemerintah bersifat birokrasi. Kemendagri merupakan organisasi
yang terstruktur secara baik dan hierarkis serta memiliki aturan-
aturan atau prosedur yang ketat dan tegas sehingga kemendagri
cenderung bersifat kurang fleksibel. Kementerian Dalam Negeri
mempunyai rantai komando yang tinggi dan juga rentang kendali yang
sempit, sehingga setiap bawahan jelas bertanggung jawab pada atasannya
masing-masing. Adanya rantai komando yang tinggi semakin
mendukung berkembangnya budaya birokrasi di lingkungan
kemendagri.
Budaya kerja yang ada pada perorangan, kelompok,
organisasi dan penyelenggara negara sebenarnya merupakan
kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan baik secara rutin karena
adanya aturan ataupun dilakukan karena merupakan cara
termudah untuk pelakunya untuk melakukan pekerjaannya.
36
Budaya tersebut dapat berupa peniruan / keteladanan,
penyerapan dari berbagai hal, ataupun peraturan yang ada
dalam bentuk hukum atau skenario pembelajaran, sehingga
pelaksananya melakukan hal-hal tersebut sebagai suatu yang
memang harus dilakukan. Kegiatan yang terus menerus tersebut
kemudian menjadi budaya kerja tersendiri bagi pelakunya.
37
BAB VPENUTUP
A. Simpulan
1. Budaya Kerja berkualitas
Dalam budaya kerja berkualitas tercermin karakteristik berikut :
a. Perilaku pegawai pada semua level konsisten
dengan moto organisasi
b. Memberdayakan pegawai sejak dini dalam
berbagai aktivitas;
c. Pegawai dan manajemen pada semua level
memiliki komitmen kualitas
d. Sumber daya yang diperlukan tersedia cukup
dan dalam kondisi siap mendukung perbaikan
kualitas
e. Hubungan antar pegawai dan antar unit
merupakan hubungan pemasok dan pelanggan
f. Kemampuan pegawai pada semua level
dikembangkan sesuai spesifik kualitas di bidang
masing-masing
g. Bekerja secara profesional; pekerja memiliki
keahlian, atau menunjukkan kualitas kerja yang
memenuhi standar profesi tertentu. Ukuran
profesi itu dilihat dari proses penyelesaian dan
tanggung jawabnya terhadap tingkat kualitas
hasil
h. Kerja unggul, berprestasi dan efisien
Mengatasi hambatan budaya kerja organisasi pemerintah juga
dapat dilakukan melalui pelatihan Budaya Kerja Organisasi
(Ronald E Walseley & Laurence R Campbell).
Dengan hasil yang ingin dicapai :
1. Menyukai kebebasan, tukar pendapat, terbuka bagi ide /
fakta baru untuk mendapatkan kebenaran secara objektif
2. Pemecahan masalah secara mandiri dengan metode
ilmiah, berpikir kritis, kreatif, menghargai kebahagiaan
3. Usaha beradaptasi dengan kebiasaan social (nilai
spiritual, standar etika) agar dapat menyerasikan
kepribadian, moral dan karakternya
4. Persiapkan diri dengan keahlian khusus dalam
menangani tugasnya
5. Memahami dan menghargai serta
menjagalingkungannya : alam, ekonomi, sosial, politik
dan budaya
6. Partisipatif dan loyal
39
DAFTAR PUSTAKA
Alam, Nur dan Harmon Harun, 2003. Himpunan Undang-Undang Kepegawaian 2002-2003, Reformasi Administrasi Publik, Jakarta : Rajawali Press.
A. R. Mustopadidjaja, 1989, Peranan Etos Kerja, STIA - LANRI
Atmosudirdjo, Prajudi. 1982. Administrasi dan Manajemen Umum, Jakarta : Ghalia Indonesia
Badan Diklat Departemen Dalam Negeri, 2007 : Himpunan Materi Diklat Pengembangan Kepemimpinan Melalui Motivasi Berprestasi.
Bennis, Warren & Michel Mische, 1995, The 21 Century Organization, Reinventing Thought Reenginering, Published by Pfeifer & Company
Coovey, Stephen R. 2007 ; The 8th Habits, Melampaui Efektifitas , Gramedia Jakarta
Darsono, 2006. Budaya Organisasi Jakarta ; Diadit Media
De Porter & Mike Hernarcki, 1999 ; Quantum Learning, Membiasakan Belajar
40
Nyaman dan Menyenangkan, Terjemahan : Alawiyah Abdurachman Kaifa, Jakarta
Drucker, Peter , 1994; Practice Management, Harper & Row New-York
Hame, Gary & CK Prahalad, 1995 Competing the Future, penerbit Binarupa Aksara , Jakarta
Indra Ismawan, Learning Organization; Membangun Paradigma Baru Organisasi Pembelajar, PT Cakrawala, Jakarta
Kementerian PAN, 2002, Modul Penerapan Budaya Kerja Aparatur Negara
Kementerian PAN, 2002, Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara
Kementerian PAN, 2008, Modul Penerapan Budaya Kerja Aparatur Negara Diklat Fasilitator Tata Kepemerintahan Yang Baik
Lembaga Administrasi Negara , 2006, Modul Diklat Pra Jabatan Nasution, M.N. 2005, Manajemen Mutu Terpadu. Jakarta : Ghalia Indonesia
41
Ndraha, Taliziduhu, 2005, Teori Budaya Organisasi. Jakarta : Rineka Cipta
Ndraha, Taliziduhu, 2005, Kybernologi beberapa konstruksi utama. Tangerang : Sirao Credentia Center
Senge, Peter F. 2002 ; Fields Book , The 5th Discipline , Learning Organization (Buku Pegangan Disiplin Kelima), Interaksara,Jakarta
Siagian, Sondang P. 2002, Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, Jakarta : Rineka Cipta
Toha, Mifthah. 2003. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
42