TUGAS BHP 8 AKREDITASI RUMAH SAKITDisusun untuk memenuhi tugas
pengganti BHP8
Disusun Oleh: Refa Setiadi NIK
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG FAKULTAS KEDOKTERAN 2012
BAB I KASUS71% RS di Jatim Tak TerakreditasiSURABAYA-
Bertambahnya jumlah rumah sakit (RS) di Jatim ternyata masih saja
tak diimbangi dengan peningkatan layanan kesehatan memadai.
Indikasi ini setidaknya masih rendahnya jumlah RS yang mengantongi
akreditasi dari Kementerian Kesehatan. Dari 309 RS di Jatim hanya
sekitar 29% atau sekitar 90 RS yang sudah terakreditasi. Sisanya
71% atau sebanyak 219 tidak terakreditasi. Kepala Dinas Kesehatan
Jatim, Drs Mudjib Affan MARS mengatakan, akreditasi RS menjadi
sesuatu hal yang penting lantaran menjadi jaminan bagi masyarakat
mendapatkan kualitas layanan kesehatan. Setiap rumah sakit harus
terakreditasi, karena akreditasi merupakan salah satu standart
kualitas dan pelayanan rumah sakit, kata Affan, Kamis (11/8).
Lantaran itu, Dinkes Jatim menargetkan tahun 2012 nanti seluruh RS
harus sudah mendapatkan akreditasi paling tidak secara nasional di
Jatim yang berlaku untuk rumah sakit tipe A, B, C dan D. Ia
menyebutkan, dari 309 RS di Jatim rinciannya 206 RS swasta, 58 RS
pemerintah, 12 RS BUMN atau BUMD dan 25 RS milik TNI dan polri.
Jumlah tersebut telah memenuhi jumlah penduduk di Jatim, paparnya.
Sebab dari 309 RS tersebut setidaknya ada lebih dari 4.000 tempat
tidur.Untuk jumlah rumah sakit memang sudah mencukupi. Namun,
persebarannya belum merata, katanya. Ia mengungkapkan, RS tersebut
sebagian ada di kota besar. Seperti Surabaya, Malang , Kediri ,
Jombang dan kota besar lainnya. Di kota tersebut semua tipe rumah
sakit ada di kota besar. Sedangkan di daerah kebanyakan rumah sakit
bertipe C dan D dengan jumlah yang cukup sedikit. Karena itu, ia
mengimbau agar lembaga swasta yang ingin mendirikan rumah sakit di
kota besar dan kota lain dibatasi. Dengan memberlakukan syarat yang
lebih tinggi. Sebab, dengan penyebaran rumah sakit yang tidak
merata tersebut maka, akreditasi bisa menjadi jaminan mutu
pelayanan bagi masyarakat. Jadi, kalau bisa dengan adanya
akreditasi rumah sakit maka pelayanan di RS daerah dan kota besar
sama, ungkapnya. Dihubungi terpisah, Dr Slamet Riyadi Yuwono, DTMH,
MARS, Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) Jatim
membenarkan, kalau
tidak semua rumah sakit di Jatim terakreditasi. Jumlahnya memang
relatif masih kecil, paparnya. Jumlah yang cukup kecil tersebut,
lantaran dulunya akreditasi dilakukan sebagai imbauan saja. Namun,
setelah muncul Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
maka akreditasi menjadi kewajiban bagi semua rumah sakit. Tapi,
lanjut dia, hal ini tidak hanya terjadi di Jatim saja. Sebab data
Kementerian Kesehatan tahun 2010 mengungkapkan dari 1.523 rumah
sakit di Indonesia dan baru 653 RS yang terakreditasi. Sedangkan
saat ini jumlah rumah sakit sudah 1.668 unit. Sebanyak 50 persen
dari rumah sakit yang belum terakreditasi adalah rumah sakit
pemerintah, dan 50 persen lainnya rumah sakit swasta, terangnya.
Akreditasi rumah sakit, kata dia, diperlukan sebagai batas
penilaian pelayanan yang diberikan rumah sakit. Rumah sakit yang
terakreditasi berarti sudah memenuhi standar pelayanan yang
ditentukan pemerintah. Akreditasi rumah sakit dibagi tiga, yaitu
untuk lima pelayanan, 12 pelayanan dan 16 pelayanan. Saat ini
mayoritas RS yang mendapatkan akreditasi, baru sampai tahap lima
pelayanan Rumah sakit yang terakreditasi akan memberikan keuntungan
pada masyarakat berupa kepastian hukum serta standart pelayanan
medis. Seperti jaminan pelayanan dan standart operation procedure
(SOP). Di Jatim langkah langkah yang rumah sakit akreditasi yang
belum,terangnya. Ia mengatakan, terdapat beberapa kendala yang
menyebabkan rumah sakit tidak mendapatkan akreditasi, di antaranya
mutu pelayanan yang memang tidak memenuhi syarat atau kurang tenaga
kerja. Selain akreditasi lokal, pemerintah juga mendorong agar
seluruh rumah sakit memiliki akreditasi internasional. Hingga saat
ini, hanya empat rumah sakit di Indonesia yang memiliki mutu dunia,
antara lain, RS Siloam, RS Sentosa dan RS Eka, katanya.sumber:
Surabaya Post, Jumat 12 Agustus 2011
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Definisi Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan oleh pemerintah
kepada RS yang telah memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah;
melalui assessment & proses external peer review oleh
organisasi penilai yan kes (di Indonesia oleh KARS) yang menilai
keakuratan tingkat kinerja
dihubungkan dng standar & cara implementasi peningkatan
sistem Pelayanan Kesehatan secara berkesinambungan (IsQua,
Accreditation Federation 2001) Akreditasi Rumah Sakit adalah suatu
pengakuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Rumah Sakit karena
telah memenuhi standar yang ditentukan (DEPARTEMEN KESEHATAN)
Tujuan Meningkatkan pelayanan pasien meningkatkan kepercayaan
masyarakat perbaikan management pelayanan kesehatan meningkatkan
rekrutment staf Meningkatkan pembayaran pelayanan Mendapatkan
kepercayaan dari pihak yang berkepentingan (pemerintah) Manfaat
Akreditasi Peningkatan Pelayanan (diukur dengan clinical indicator)
Peningkatan Administrasi dan Perencanaan Peningkatan Kordinasi
Asuhan Pasien
-
Peningkatan Kordinasi Pelayanan Peningkatan Komunikasi antar
staff Peningkatan sistem dan prosedur Lingkungan yang lebih aman
minimalisasi resiko Penggunaan Sumber Daya Lebih Efisien Kerjasama
Organisasi Lebih baik Penurunan Keluhan Pasien dan Staff
Peningkatan Kesadaran Staff akan Tanggung Jawabnya Peningkatan
Moril dan Motivasi Re-energized Organization Kepuasan Stake
Holder
Dasar Hukum Akreditasi Undang-undang 23 tahun 1992 tentang
kesehatan, pasal 59 menegaskan bahwa peningkatan mutu sarana
kesehatan perlu diperhatikan KODERSI tahun 2000 tentang Kewajiban
Umum Rumah sakit, pasal 3 berbunyi Rumah sakit harus mengutamakan
pelayanan yang baik dan bermutu secara berkesinambungan serta tidak
mendahulukan urusan biaya. Dalam Undang-undang RI Nomor 44 tahun
2009 tentang Rumah Sakit Bagian III Akreditasi pasal 40 ayat 1)
berbunyi "Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah sakit wajib
dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali
Dalam Undang-undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Bagian VII Perizinan pasal 25 ayat (4) berbunyi " Izin operasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 5
(tahun) dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi
persyaratan.
-
Permenkes no. 159b/88 tentang RS, pasal 26 mengatur tentang
akreditasi RS
-
SK Menkes 436/93 menyatakan berlakunya standar yan RS &
standar yanmed
-
SK Dirjen Yanmed No. YM.02.03.3.5.2626 tentang Komisi Akreditasi
RS dan Sarana Kesehatan Lainnya.
Kebijakan akreditasi RS SK Menkes 228/Menkes/SK/III/2002 tentang
pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal RS yang wajib
dilaksanakan daerah. Semua RS minimal harus terakreditasi untuk 5
pelayanan (Adminsitrasi & manajemen, Pelayanan Medik, Pelayanan
Gawat Darurat, Keperawatan & Rekam Medik) Dinas Kesehatan
Propinsi agar melakukan monitoring & evaluasi paska survei
akreditasi. Faktor-faktor yang mendorong dilakukannya akreditasi
kasus-kasus medical error di RS Tuntutan hukum terhadap mutu
pelayanan RS yang semakin meningkat Fisik bangunan (IGD, ICU, IBS,
Perinatologi) RS masih banyak yang belum memenuhi standar.
Peralatan medis yang masih kurang Masih banyak RS yang kekurangan
dokter (spesialis). Persyaratan perpanjangan perijinan RS
Tahapan Akreditasi Tahap I 1. Administrasi dan management 2.
Pelayanan medis 3. Pelayanan gawat darurat
4. Pelayanan keperawatan 5. Rekam medis Tahap II 1. Pelayanan
Farmasi 2. Pelayanan K3 3. Pelayanan Radiologi 4. Pelayanan
Laboratorium 5. Pelayanan Kamar Operasi 6. Pengendalian infeksi 7.
Pelayanan Perinatal Risiko tinggi
-
Tahap III 1. Pelayanan Anestesi dan Reanimasi 2. Pelayanan
Rehabilitasi Medik 3. Pelayanan Gizi 4. Pelayanan Intensif 5.
Pelayanan Sterilisasi sentral 6. Pemeliharaan Sarana 7. Pelayanan
Lain, seperti AsKes, JPKM, Bank Daerah 8. Perpustakaan
Surveyour Administrasi Administrasi dan management, Rekam Medis,
Yan Farmasi, K3 Medis Yan Medis, Gawat Darurat, Yan Radiologi, Yan
Laboratorium, Yan Kamar Operasi Keperawatan Yan Keperawatan,
Pengendalian Infeksi Nosokomial, Yan perinatal risiko tinggi
Langkah Strategis Sukses Akreditasi R.S Langkah 1 : Persiapan
Organisasi Langkah 2 : Persiapan Bahan/Materi Langkah 3 : Study
Banding Langkah 4 : Penyusunan SOP Langkah 5 : Perbaikan
input-proses-hasil (output) Langkah 6 : Self Assesment Kegiatan 7 :
Pra survay Langkah 8 : Persiapan hari H Survey Langkah 9 : Kegiatan
3-4 hari Survey
Standar dalam Akreditasi RS Standar 1 : falsafah dan tujuan
Standar 2 : administrasi dan manajemen Standar 3 : staf dan
pimpinan Standar 4 : fasilitas dan peralatan Standar 5 : kebijakan
dan prosedur Standar 6 : pengembangan staf dan program pendidikan
STandar 7 : Evaluasi Dan Peningkatan Mutu
Keputusan Status Akreditasi 1. Tidak diakreditasi/ Tidak lulus -
nilai total < 65% 2. Akreditasi Bersyarat - nilai total > 65%
, < 75% - tidak ada nilai = 75% - tidak ada nilai
