Tugas Rangkuman Catatan KelasSI - 4242 Evaluasi dan Pemeliharaan
Perkerasan
1. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan
pengukuran kemajuan atas objektif program dan memantau perubahan,
yang fokus pada proses dan keluaran. Evaluasi adalah penggunaan
metode penelitian sosial untuk secara sistematis menginvestigasi
efektifitas program atau menilai kontribusi program terhadap
perubahan (Goal/objektif) dan menilai kebutuhan perbaikan,
kelanjutan atau perluasan program (rekomendasi).
Perbedaan antara Monitoring dan Evaluasi
Kaitan antara Monitoring dan Evaluasi adalah evaluasi memerlukan
hasil dari proses monitoring dan digunakan untuk kontribusi program
ke depannya.
2. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2006,
jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala
bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah,
di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air,
serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori,
dan jalan kabel.
Lalu jaringan jalan merupakan rangkaian ruas-ruas jalan yang
dihubungkan dengan simpul-simpul. Simpul-simpul merepresentasikan
pertemuan antar ruas-ruas jalan yang ada. Jaringan jalan mempunyai
peranan penting dalam pengembangan wilayah dan melayani aktifitas
kawasan. Wilayah yang dimaksud adalah kawasan, provinsi, kabupaten,
kota dan desa.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa adalah
kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai
sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa),
sedangkan menurut beberapa sumber pengertian desa adalah sebagai
berikut: secara administratif desa diartikan sebagai suatu kesatuan
hukum dan di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang
berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri (Sutardjo Kartohadikusumo,
1953) Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan
kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu
badan hukum dan adalah pula Badan Pemerintahan, yang merupakan
bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya (I Nyoman
Beratha) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP nomor 72 tahun
2005)Pada umumnya status desa setingkat dengan kelurahan. Pada
dasarnya, desa dan Kelurahan memiliki ciri dan juga fungsi yang
hampir sama. Namun bukan berarti keduanya adalah sama, diantara
desa dan Kelurahan tetap memilih perbedaan. Desa merupakan sebagian
wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan
Berikut adalah perbedaan dari kelurahan dan desa
Kemudian terdapat Kabupaten dan Kota diatas tingkatan Kelurahan
dan Desa. Kota dipimpin oleh seorang Walikota dan Kabupaten
dipimpin oleh seorang Bupati. Kabupaten memiliki rata-rata wilayah
yang lebih luas daripada kota dan kepadatan penduduk di kabupaten
biasanya lebih rendah daripada di kota. Lalu diatas kabupaten dan
kota ada provinsi yang merupakan tingkat tertinggi dari badan
pemerintah regional daerah di Indonesia. Setiap provinsi memiliki
pemerintah lokal sendiri, dipimpin oleh seorang gubernur, dan
memiliki tubuh legislatif sendiri.
Kemudian jalan dikenali berdasarkan kelasnya dan
komponen-komponen yang membentuk jalan. Jalan dapat dikategorikan
menurut peruntukannya, statusnya, fungsinya, sistem dan beban
muatan sumbu yang akan dijelaskan sebagai berikut Berdasarkan
peruntukan Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu
lintas umum, termasuk disini adalah Jalan Bebas Hambatan dan Jalan
Tol Jalan Khusus adalah jalan yang tidak diperuntukan untuk lalu
lintas umum. Termasuk dalam kelompok ini adalah jalan kehutanan,
jalan pertambangan, jalan inspeksi pengairan, minyak & gas,
jalan yang dimaksud untuk pertahanan & keamanan dan jalan
komplek Berdasarkan Sistem Jaringan Jalan Primer adalah system
jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk
pengembangan semua wilayah, yang menghubungkan simpul jasa
distribusi yang berwujud kota Jaringan Jalan Sekunder adalah system
jaringan jalan dengan peran pelayanan jasa distribusi untuk
masyarakat di dalam kawasan perkotaan, yang menghubungkan antar dan
dalam pusat-pusat kegiatan di dalam kawasan perkotaan Berdasarkan
Fungsi Jalan Arteri, adalah jalan yang melayani angkutan utama
dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi,
jumlah jalan masuk dibatasi Jalan Kolektor adalah jalan yang
melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan
jarak dekat, kecepatan rata-rata sedang dan jalan masuk dibatasi
Jalan Lokal, yaitu jalan yang melayani angkutan local dengan ciri
perjalanan jarak dekat, kecepatan rendah dan jumlah jalan masuk,
tidak dibatasi Berdasarkan status Jalan Nasional adalah jalan umum
yang menghubungkan antar ibukota Propinsi, negara atau jalan yang
bersifat strategis nasional. Sebagai penanggung jawab, pengaturan,
pembinaan dan pengawasan jalan ini adalah Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah bertanggung jawab yang berkaitan dengan
pembangunan Jalan Propinsi, adalah jalan umum yang menghubungkan
Ibukota Propinsi dengan Ibukota Kabupaten/Kota, atau antar kota,
atau antar Kota atau antar Ibukota Kabupaten, atau antar Ibukota
Kabupaten dengan Kota atau jalan yang bersifat strategis regional.
Penanggung jawab penyelenggaraan adalah Pemerintah Propinsi Jalan
Kabupaten, adalah jalan umum yang menghubungkan Ibukota Kabupaten
dengan Kecamatan, antar Ibukota Kecamatan, Ibukota Kabupaten dengan
Pusat Kegiatan Lokal atau antar Pusat Kegiatan Lokal dan jalan
Strategis Lokal di daerah Kabupaten, serta janringan jalan sekunder
di daerah Kabupaten. Penanggung jawab adalah Pemerintah Kabupaten
Jalan Kota, adalah jalan umum dalam sistem sekunder yang
menghubungkan antar pusat kegiatan lokal dalam kota, menghubungkan
pusat kegiatan local dengan persil, menghubungkan antar persil,
menghubungkan antar pusat pemikiman. Tanggung jawab dalam
penyelenggaraan ada pada Pemerintah Kota Jalan tol adalah jalan
umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan
nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol Jalan non status
Jalan lain-lain Berdasarkan beban muatan sumbu Jalan Kelas I, yaitu
jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan
dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang
tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang
diizinkan lebih besar dari 10 ton Jalan Kelas II, yaitu jalan
arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan
ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak
melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan
10 ton Jalan Kelas III A, yaitu jalan arteri atau kolektor yang
dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran
lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi
18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton
Jalan Kelas III B, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui
kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak
melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000
milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton Jalan
Kelas III C, yaitu jalan lokal dan jalan lingkungan yang dapat
dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar
tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000
milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton
3. MonitoringHal yang diperlukan untuk monitoring adalah Kode
dan identitas jalan (Kodifikasi jalan) Inventaris jalan (struktur
perkerasan, geometri jalan, drainase) Kondisi jalan (Kondisi Ideal
jalan, Kondisi Aktual Jalant9) Pengoperasian jalan (lalu lintas)
Fasilitas penunjang jalan (lingkungan, tiang listrik, penerangan)
Standar dan peraturan Dokumen teknis
