TUGAS MATA KULIAHDASAR-DASAR PENDAFTARAN TANAH
OLEH:
KELOMPOK VI KELAS B1Awal AlengkiNIM.13222758
2Made Rosdiana PutraNIM.13222776
3Wendy Ayu MelatiNIM.13222787
4Zico Evert WanendaNIM.13222790
5Zulkarnain AnsarNIM.13222791
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIASEKOLAH TINGGI PERTANAHAN
NASIONALYOGYAKARTA20151. Penyelenggaraan kadaster oleh Kadaster
Dients pelaksanaannya dilakukan oleh siapa?Jawab: Penyelenggaraan
Kadaster dalam hal ini Kadaster Dienst diserahkan pada KADASTRALE
DIENST dari Departemen Kehakiman berdasarkan Besluit van Gouverneur
van Nederlandsh van 10 Mei 1879 No. 4.2. Kadaster afdeling pada
pemerintahan gouverneur general, sistimnya adalah sama dengan
penyelenggaraan pendaftaran tanah secara lengkap menurut PP 10
tahun 1961 atau penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematis
menurut PP 24 Tahun 1997. Jelaskan pernyataan tersebut!Jawab: Pada
dasarnya, Kadaster afdeling pada pemerintahan gouverneur general,
sistimnya sama dengan penyelenggaraan pendaftaran tanah secara
lengkap menurut PP 10 tahun 1961 atau penyelenggaraan pendaftaran
tanah sistematis menurut PP 24 Tahun 1997, utamanya dalam hal
pelaksanaan pengukuran dan pemetaan. Di dalam Kadaster Afdeling
pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dilakukan di daerah-daerah yang
ditunjuk Gouverneur General (GG). Itu tandanya prinsip
pelaksanaanya sama dengan prinsip pelaksanaan pada penyelenggaraan
pendaftaran tanah sistematis menurut PP 24 Tahun 1997 maupun PP 10
Tahun 1961.Persamaan yang lainnya terkait dengan objek bidang
tanahnya, bahwasanya di dalam kadaster afdeling , bidang-bidang
tanah yang harus diukur adalah:a. Bidang tanah yang dipunyai oleh
orang badan hokum dengan suatu hak (bidang hak tanah).b. Bagian dan
bidang-bidang hak tanah, jika bagian-bagian itu terpisahkan dari
batas alam atau mempunyai keadaan tanaman yang berbeda.c.
Bagian-bagian dari jalan-jalan dan perairan yang mempunyai nama
tersendiri.Berdasarkan penjelasan di atas, objek bidang tanah yang
diukur menurut Kadaster Afdelling sama dengan apa yang dimaksud
dalam PP 10 Tahun 1961 maupun PP 24 Tahun 1997.3. Penyelenggaraan
Kadaster pada periode Kadaster Dienst disebut juga kadaster hak
atau Rechts Cadastrale. Jelaskan pernyataan di atas!Jawab:
Penyelenggaraan Kadaster pada periode Kadaster Dienst disebut juga
kadaster hak atau Rechts Cadaster, karena pada awalnya
penyelenggaraan pendaftaran tanah (kadaster) yang dilaksanakan oleh
Kadaster Dienst atau Jawatan Pendaftaran Tanah di bawah Departemen
Kehakiman, pada tahun 1947, menerima tugas pendaftaran hak (yang
diatur pada Ordonansi Balik Nama 1834 No. 27) dari Pejabat Balik
Nama. Dengan demikian pada tahun 1947 tersebut tugas
penyelenggaraan kadaster maupun pendaftaran hak dilaksanakan oleh
jawatan pendaftaran tanah. Selanjutnya berdasarkan keputusan
Presiden No. 190 Tahun 1957 tanggal 12 September 1957, Jawatan
Pendaftaran Tanah di bawah Departemen Kehakiman menjadi Jawatan
Pendaftaran Tanah di bawah Departemen Agraria.Berdasarkan
penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan kadaster
baru (dalam hal ini Kadaster Dienst) tersebut adalah juga sebagai
Kadaster Hak atau Rechts Cadaster yaitu kadaster yang memberikan
jaminan kepastian hokum hak atas tanah untuk hak-hak barat yang
terdaftar pada Overschrijvings (daftar pejabat balik nama).
