Upload
deni-cakra
View
5.064
Download
241
Embed Size (px)
Citation preview
TUGAS MAKALAH
HUBUNGAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN POLITIK
YANG MENITIK BERATKAN SEJAUH MANA PENGARUH POLITIK TERHADAP
ADMINISTRASI NEGARA DALAM KONTEKS RILLNYA
BIDANG STUDI PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI NEGARA
DENI WARDIAN
010233505
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS TERBUKA
1
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah
membibing hamba-Nya menyelesaikan makalah ini dengan penuh kemudahan. Karena
tanpa perkenan dan ridho-Nya tidak mungkin makalah ini dapat diselesaikan.
Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas materi kuliah pengantar
ilmu administrasi negara, yang bertujuan untuk menambah wawasan dan pembelajaran
bagi penulis tentang hubungan administrasi negara dengan politik yang kami sajikan
berdasarkan pengamatan dan kajian dari berbagai sumber.
Makalah ini penulis susun dengan segala keterbatasan, baik itu dalam
penyusunan kata, kalimat dan bahasa maupun dalam penyajiannya masih jauh dari
kesempurnaan sebagaimana layaknya. Namun dengan penuh kesabaran dan terutama
pertolongan dari Tuhan akhirnya makalah ini dapat kami selesaikan.
Makalah ini memuat tentang “Pengaruh politik terhadap administrasi negara
dalam konteks riilnya” sebagai salah satu upaya untuk pengkayaan materi hubungan
administrasi negara dengan politik.
Semoga makalah ini dapat memberikan kontribusi bagi penulis supaya lebih
memahami materi pengantar administrasi negara. Walaupun makalah ini memiliki
kelebihan dan kekurangan. Penulis mohon untuk saran dan kritiknya. Terima kasih.
Bandung, Maret 2012
Penulis
DENI WARDIAN
010233505
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.......................................................................................... 2
DAFTAR ISI....................................................................................................... 3
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 4
A. Latar belakang ................................................................................... 4
B. Tujuan ................................................................................................ 4
BAB II PEMBAHASAN ...................................................................................... 4
A. Pengertian Administrasi Negara.......................................................... 4
B. Pengertian Politik ............................................................................... 7
C. Hubungan administrasi negara dengan politik................................... 9
D. Pengaruh politik terhadap adminitrasi negara.................................... 9
BAB III PENUTUP.............................................................................................. 14
A. Kesimpulan.................................................................................... ..... 14
B. Saran.................................................................................................. 15
DAFTAR PUSTAKA........................................................................................... 15
3
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latarbelakang.
Latar belakang disusunnya makalah ini adalah untuk memenuhi tugas yang telah
diberikan oleh Tuton. Makalah ini membahas tentang hubungan administrasi negara
dengan politik dengan menitik beratkan sejauh mana pengaruh politik terhadap
administrasi negara dalam konteks rillnya. Makalah ini disusun berdasarkan pengamatan
dan kajian dari berbagai sumber dari dua pendapat yang berbeda bahwa batas pemisah
antara administrasi negara dan politik masih kabur. Disini penulis berusaha
menguraikan materi yang dibutuhkan sebagai pengkayaan terhadap penguasaan materi
pengantar administrasi negara.
B. Tujuan.
Tujuan disusunnya makalah untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan
Tuton dengan harapan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang
penguasaan materi pengantar administrasi negara. Selain itu penulis berusaha
menggambarkan kondisi saat ini tentang pengaruh politik terhadap administrasi negara
berdasarkan pengetahuan dan wawasan yang dimiliki penulis, dengan harapan agar
makalah ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis, akan tetapi bermanfaat juga bagi orang
lain yang membutuhkan untuk referensi ataupun bahan bacaan semata.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Administrasi negara.
Merumuskan apa yang dimaksud dengan administrasi negara atau administrasi
publik tidaklah sederhana. Setiap pakar/ahli membuat definisi yang berbeda-beda.
Perbedaan versi disebabkan karena setiap pakar cenderung memandang administrasi
negara dari satu sisi atau dimensi pokoknya, padahal administrasi negara tidak cukup
dipahami hanya dari satu dimensi saja. Karena itu, problem dalam pendefinisian
administrasi negara adalah tidak ada satu definisi yang dapat menggambarkan secara
ringkas dan jelas apa yang dimaksud dengan administrasi negara. Berikut ini definisi
administrasi negara menurut beberapa pakar/ahli :
4
1. Gerald Caiden (1982) : Adminisrasi negara melingkupi segala kegiatan
yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan publik atau kebutuhan
publik. Ruang lingkup administrasi adalah bagaimana orang mengorganisir diri
mereka sebagai publik secara kolektif dan dengan tugas dan kewajiban masing-
masing memecahkan masalah publik untuk mencapai tujuan bersama.
2. Nigro dan Nigro (1984) : Administrasi negara secara lebih khusus dapat
dijelaskan sebagai apa yg dilakukan oleh pemerintah, terutama lembaga
eksekutif (dengan sarana birokrasi), di dalam memecahkan masalah
kemasyarakata/publik.
3. Harmon dan Mayer : Pelaku utama dalam penyelenggaraan administrasi
publik adalah administrator publik, birokrat atau pegawai negeri. Mereka ini yang
dibebani tugas pemerintahan dan pelayanan publik sehari-hari . Namun karena
proses administrasi publik sesungguhnya juga melibatkan banyak pihak di luar
birokrasi pemerintah (seperti pekerja sosial, LSM,ormas,dan lain-lain), maka
sektor non negara yang tindakannya mengatasnamakan kepentingan publik dan
berdampak kepada masyarakat luas, juga menjadi pusat perhatian administrasi
publik.
4. Chandler dan Plano (dalam Yeremias Keban,2004) : Proses dimana
sumber daya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk
memformulasikan, mengimplemetasikan, dan mengelola (manage) keputusan-
keputusan dalam kebijakan publik.
5. M/E Dimock dan G.O Dimock mengatakan bahwa : Administrasi Negara
merupakan suatu bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan
yang lebih luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana
lembaga – lembaga mulai dari suatu keluarga hingga perserikatan bangsa –
bangsa disusun, digerakkan dan dikemudikan.
6. Bachsan Mustafa, SH : administrasi Negara adalah sebagai gabungan
jabatan – jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang diserahi
kepada badan – badan pembuat undang – undang dan badan – badan
kehakuman.
7. Wilson 1987, administrasi sebagai ilmu. Pemikiran tentang supremasi
kepemimpinan pejabat politik atas birokrasi itu timbul dari perbedaan fungsi
antara politik dan administrasi, dan adanya asumsi tentang superioritas fungsi –
fungsi politik administrasi. Slogan klasik pernah juga ditawarkan manakala fungsi
politik berakhir maka fungsi administrasi itu mulai, when politic end,
administration begin – Wilson 1941.
5
8. John M. Pfiffer dan Robert V, Administrasi Negara adalah suatu proses
yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan – kebijaksanaan
pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik – teknik yang tidak terhingga
jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.
9. Menurut Prof. Dr. Prajudi Atmosudirdjo mengatakan bahwa :
Administrasi Negara adalah fungsi bantuan penyelenggaraan dari pemerintah
artinya pemerintah (pejabat) tidak dapat menunaikan tugas – tugas kewajibannya
tanpa Administrasi Negara.
10. Menurut Utrecht dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Negara”
mengatakan bahwa : Administrasi Negara adalah gabungan jabatan (compleks
van kambten) “Apparaat” (alat) Administrasi yang dibawah pimpinan Pemerintah
(Presiden yang dibantu oleh Menteri) melakukan sebagian dari pekerjaan
Pemerintah (tugas pemerintah, overheidstak) fungsi administrasi yang tidak
ditugaskan kepada badan – badan pengadilan, badan legeslatif (pusat) dan
badan pemerintah (overheidsorganen) dari persekutuan – persekutuan hukum
(rechtsgemeenschappen) yang lebih rendah dari Negara (sebagai persekutuan
hukum tertinggi) yaitu badan – badan pemerintah (bestuurorganeen) dari
persekutuan hukum Daerah Swantatra I dan II dan Daerah istimewa, yang
masing – masing diberi kekuasaan untuk berdasarkan suatu delegasi dari
Pemerintah Pusat (Medebewind) memerintah sendiri daerahnya.
11. Menurut Dwight Waldo menyatakan bahwa administrasi Negara
mengandung dua pengertian yaitu :
a. Administrasi Negara yaitu organisasi dan manajemen dari manusia
dan benda guna mencapai tujuan – tujuan pemerintah.
b. Administrasi Negara yaitu suatu seni dari ilmu tentang manajemen
yang dipergunakan untuk mengatur urusan – urusan Negara.
Kalau definisi – definisi diatas dikaji secara seksama, dapat dikemukakan
beberapa pokok pikiran bahwa :
1. Administrasi Negara adalah merupakan proses kegiatan yang bersifat
penyelenggaraan.
2. Administrasi Negara disusun untuk mengatur kerja sama antar bangsa.
3. Administrasi Negara diselenggarakan oleh aparatur pemerintah dari suatu
Negara.
4. Administrasi Negara diselenggarakan untuk kepentingan umum.
6
B. Pengertian Politik.
Politik sangat erat kaitannya dengan masalah kekuasaan, pengambilan
keputusan, kebijakan publik dan alokasi atau distribusi. Pemikiran mengenai politik di
dunia barat banyak dipengaruhi oleh Filsuf Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles
yang beranggapan bahwa politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat yang
terbaik. Usaha untuk mencapai masyarakat yang terbaik ini menyangkut bermacam
macam kegiatan yang diantaranya terdiri dari proses penentuan tujuan dari sistem serta
cara-cara melaksanakan tujuan itu. Berikut ini definisi politik menurut beberapa
pakar/ahli :
1. Johan Kaspar Bluntschli dalam buku The Teory of the State: “Ilmu Politik
adalah ilmu yang memerhatikan masalah kenegaraan, dengan memperjuangkan
pengertian dan pemahaman tentang negara dan keadaannya, sifat-sifat dasarnya,
dalam berbagai bentuk atau manifestasi pembangunannya.”
2. Roger F. Soltau dalam bukunya Introduction to Politics: “Ilmu Politik
mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan
melaksanakan tujuan itu; hubungan antara negara dengan warganegaranya serta
dengan negara-negara lain.”
3. J. Barents dalam bukunya Ilmu Politika: “Ilmu politik adalah ilmu yang
mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan
masyarakat, ilmu politik mempelajari negara-negara itu dalam melaksanakan
tugas-tugasnya.”
4. Joyce Mitchel dalam bukunya Political Analysis and Public Policy: “Politik
adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk
seluruh masyarakat.” (Politics is collective decision making or the making of public
policies for an entire society).
5. Harold D. Laswell dan A. Kaplan dalam buku Power Society: “Ilmu Politik
mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan”, dan dalam buku Who
gets What, When and How, Laswell menegaskan bahwa “Politik adalah masalah
siapa, mendapat apa, kapan dan bagaimana.”
6. W.A. Robson dalam buku The University Teaching of Social Sciences:
“Ilmu Politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, … yaitu sifat hakiki,
dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil. Fokus perhatian seorang
sarjana ilmu politik … tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau
mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan atau pengaruh atas
orang lain, atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu.”
7
7. Karl W. Duetch dalam buku Politics and Government: How People Decide
Their Fate: “Politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum.”
8. David Easton dalam buku The Political System: “Ilmu politik adalah studi
mengenai terbentuknya kebijakan umum.” Menurutnya “Kehidupan politik
mencakup bermacam-macam kegiatan yang memengaruhi kebijakan dari pihak
yang berwenang yang diterima oleh suatu masyarakat dan yang memengaruhi
cara untuk melaksanakan kebijakan itu. Kita berpartisipasi dalam kehidupan politik
jika aktivitas kita ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan
kebijakan untuk suatu masyarakat.”
9. Ossip K. Flechtheim dalam buku Fundamentals of Political Science: “Ilmu
politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara
sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari
gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi, yang dapat memengaruhi negara.”
10. Deliar Noer dalam buku Pengantar ke Pemikiran Politik: “Ilmu Politik
memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau
masyarakat. Kehidupan seperti ini tidak terbatas pada bidang hukum semata-
mata, dan tidak pula pada negara yang tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia
relatif baru. Di luar bidang hukum serta sebelum negara ada, masalah kekuasaan
itu pun telah pula ada. Hanya dalam zaman modern ini memanglah kekuasaan itu
berhubungan erat dengan negara.”
11. Kosasih Djahiri dalam buku Ilmu Politik dan Kenegaraan: “Ilmu politik
yang melihat kekuasaan sebagai inti dari politik melahirkan sejumlah teori
mengenai cara memperoleh dan melaksanakan kekuasaan. Sebenarnya setiap
individu tidak dapat lepas dari kekuasaan, sebab memengaruhi seseorang atau
sekelompok orang dapat menampilkan laku seperti yang diinginkan oleh seorang
atau pihak yang memengaruhi.”
12. Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa “Sifat terpenting dari bidang
politik adalah penggunaan kekuasaan oleh suatu golongan anggota masyarakat
terhadap golongan lain. Dalam ilmu politik selalu ada kekuasaan atau kekuatan.”
13. Idrus Affandi mendefinisikan: “Ilmu politik ialah ilmu yang mempelajari
kumpulan manusia yang hidup teratur dan memiliki tujuan yang sama dalam
ikatan negara.”
8
C. Hubungan administrasi negara dengan politik.
Apabila ditelaah lebih mendalam kedua definisi tersebut di atas, jelas sekali
antara administrasi negara dengan poltik memiliki keterkaaitan yang sangat erat yang
tidak dapat dipisahkan dari keduanya. Hal ini sesuai dengan salah satu pendapat bahwa
administrasi negara/publik adalah anak dari ilmu politik. Pendapat tersebut memandang
administrasi publik sebagai pelaksana bagi politik. Keduanya terangkai dalam jalinan
inter-koneksi. Satu kebijakan publik yang dirumuskan oleh politik, tidak akan sempurna,
kalau tidak memperoleh masukan dari administrasi. Bahkan, dapat dikatakan bahwa
hanya dengan masukan dari administrasi, politik dapat merumuskan kebijakan. Sebagai
contoh keputusan politik untuk menetapkan kenaikan gaji pegawai negeri, kebijakan
tersebut diambil setelah pemerintah atau penyelenggara administrasi menyajikan
berbagai pertimbangan dan data sebagai dasar pembuatan kebijakan.
D. Pengaruh Politik terhadap administrasi negara.
Politik dan administrasi negara sangatlah erat berkaitan, ini dibuktikan dengan
politik merupakan pangkal tolak administrasi negara dan administrasi negara adalah
merupakan kelanjutan dari proses politik. Menurut Woodrow Wilson (1974),
administrasi adalah kelanjutan dari sebuah kebijakan artinya administrasi berjalan ketika
sebuah kebijakan yang dihasilkan dari proses politik itu terjaga kestabilannya.
Mempelajari negara dan pemerintahannya berarti mempelajari kekuatan dan kekuasaan
dan hal tersebut merupakan salah satu dari tujuan atau orientasi dari kontestasi politik
yakni kekuasaan.
Ketika meninjau pengaruh politik terhadap administrasi negara, suatu hal yang
perlu untuk diperhatikan adalah sistem politik. Sistem politik adalah sistem pola
hubungan kekuasaan dalam pemerintahan dan hubungan kekuasaan pemerintah
dengan konstituennya (yakni rakyat). Sistem politik mencakup hubungan pengemban
kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Bagaimana pola hubungan pemerintah
dengan wakil-wakil rakyat diparlemen, bagaimana rakyat diorganisir untuk dapat
mengefektifkan kekuasaan (kepartaian).
Administrasi negara yang memberikan sebuah pelayanan yang prima kepada
publik itu dicapai ketika terjadinya kestabilan politik disuatu negara. Administrasi negara
yang dijalankan oleh para birokrat, sangatlah dipengaruhi ketika terjadinya gesekan-
gesekan kepentingan politis yang melingkupi pemerintahan yang secara tidak langsung
berimplikasi dengan stagnannya agenda formulasi kebijakan yang telah direncanakan.
Agenda kebijakan merupakan rumusan dari berbagai janji politik pasangan calon
presiden dan wakil presiden ketika kampanye sekaligus merupakan agregasi dari
9
kepentingan elit partai pendukung mereka ketika kampanye dulu. ketika pemerintah
tidak mampu meredam berbagai pertentangan sekaligus tarik-menarik kepentingan
dalam agenda kebijakan yang telah disusunnya dan mengelaborasi berbagai perbedaan
tersebut menjadi suatu hal yang sinergis, maka akibatnya adalah terjadinya stagnasi
agenda kebijakan.
Sebuah misi guna menciptakan sebuah proses menuju sebuah good governance
yang mengikutsertakan peran partisipasi politik masyarakat secara aktif hanya tinggal
mimpi yang meninggalkan luka yang cukup dilematis.
Sejarah pengaruh sistem politik terhadap administrasi Negara
Sistem politik pemerintah era orde lama pra dekrit presiden, sangatlah tergantung
kepada dukungan parlemen karena sistem parlementer yang diusung pemerintah ketika
itu yang secara aklamasi menciptakan kekuatan parlemen yang sangat luas. Di
indonesia ketika itu seperti sekarang ini mengusung sistem multi partai sehingga tidak
ada satu partai-pun yang menjadi partai dominan atau mayoritas yang mampu
membentuk pemerintahan tanpa kerja sama atau koalisi dengan partai-partai lain.
Akibatnya pemerintah dalam pembentukan kabinet guna merealisasikan program kerja
pemerintah, selalu dilandasi dengan kerja sama atau koalisi dari beberapa partai yang
diikuti oleh pembagian “kue” yakni jatah kursi menteri-menteri yang akan memimpin
departemen.
Ketika partai telah memperoleh pembagian jatah kursi menteri, maka kemudian
yang terjadi adalah departemen-departemen tersebut seolah menjadi milik partai dan
jabatan-jabatan strategis dilingkungan departemen tersebut pastilah diisi oleh orang-
orang partai asal si menteri. Dalam keadaan yang demikian ekstrim, pengisian tersebut
kadang-kadang mengabaikan norma kepegawaian yang telah ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan yang ada. Akibat lanjutnya adalah staff kementrian
tersebut kurang mampu, penempatan pegawai tidak tepat sehingga administrasi negara
tidak berjalan dengan efektif.
Oleh karena kedudukan menteri sangatlah erat dengan konstelasi politik antar
partai pengusung kekuasaan dan juga bargaining politik antar elit partai, maka seorang
menteri bisa saja berhenti ketika partainya tidak mampu menempatkan dirinya sesuai
sebagaimana seharusnya dilingkaran kekuasaan. Untuk itulah, partai politk era orde
lama begitu menjadi “impotent” ketika melihat tampuk kekuasaan itu mengelilingi diri
seorang Soekarno. Untuk itu elit partai ketika itu apabila ingin “langgeng” kekuasaannya,
harus tetap selalu berada dilingkaran seputaran kekuasaan Soekarno walaupun itu
menanggalkan prinsip-prinsip kepartai-an itu sendiri.
10
Pada aspek kelembagaan terjadi perkembangan yang paradoks. Oleh karena
administrasi negara ada dibawah pimpinan pejabat-pejabat partai politik yang
berorientasi kepada partai politik tertentu, maka sering terjadi pembentukan suatu
badan/lembaga tertentu baru atau unit-unit baru dalam suatu kementrian, Walaupun
secara terselubung dilatar belakangi kepentingan untuk menempatkan orang-orang
partai pada jabatan-jabatan dalam badan/lembaga yang baru terbentuk. Lambat laun
terciptanya struktur organisasi administrasi yang tidak efisien akibat adanya suatu
organisasi yang tidak jelas tugas dan fungsinya dan juga tumpang tindih arah kerja
ketika beberapa organisasi mempunyai tugas dan fungsi yang sama, birokrasi berlebih-
lebihan yang menghambat proses kerja dan abuse of power.
Ketika Era orde baru, mulailah diambil langkah-langkah guna membenahi sistem
administrasi di negara ini yakni salah satunya dengan jalan mengurangi pengaruh
pertai-partai politik (asas tunggal maupun fusi parpol) dan juga dalam jajaran kabinet
dibentuk porsi khusus guna membenahi aparatur negara (dalam hal ini birokratnya)
yaitu menteri negara pemberdayaan aparatur negara yang dilantik tanggal 10 juni 1968.
selain itu, diambil langkah-langkah positif pula yakni fungsionalisasi, restrukturisasi dan
penempatan yang proporsional. Birokratisasi yang sesuai dengan perkembangan
keadaan (kaidah max weber akan potensi hierarkis birokrasi tersebut untuk
mengefisienkan kerja organisasi) sehingga ada kejelasan organisasi maupun pola
kerjanya.
Disamping itu adanya perbaikan kompensasi pegawai mendapat perhatian
khusus dari pemerintah dengan memberi kenaikan gaji beberapa kali lipat. Guna
meningkatkan pelayanan publik, para aparatur negara yang memberikan pelayanan
tersebut juga haruslah makmur atau sejahtera hidupnya. Analisa pemerintah dengan
dinaikkannya tingkat kesejahteraan pegawai pemerintah, maka akan memperkecil
adanya kesempatan untuk melakukan tindak korupsi atau penyalahgunaan wewenang
akibat keterpurukkan taraf hidup ekonomi para aparat pemerintah. Pemerintah
merencanakan dengan sebuah kesinergisan dan keharmonisan antar pelaku maupun
objek kebijakan maka suatu pelayanan publik yang prima itu akan terealisasikan.
Namun ironisnya yang terjadi kemudian, terjadinya egaliterisme pemerintahan.
Pemerintah orde baru yang pada awalnya begitu eksoistik, lama kelamaan
memperlihatkan kerapuhan organisasinya. Sentralisasi yang berlebihan mengakibatkan
terpusatnya segala kebijakan tanpa mempertimbangkan aspek budaya lokal dalam
pemutusan kebijakannya. Pemerintah orde baru ketika itu melakukan “pukul rata” dalam
memutuskan undang-undang peraturan tanpa mengindahkan apakah daerah tersebut
sesuai dengan arah kebijakan tersebut karena perlu diperhatikan, indonesia adalah
11
sebuah bangsa dan negara yang majemuk, daerah yang satu dengan yang lainnya itu
sangat berbeda baik dari segi kultur budaya maupun kemampuan ekonominya. Korupsi
yang terjadi akhirnya dilingkaran seputar kekuasaan, yang diakibatkan akumulasi kapital
yang berlebihan pada sebagian konglomerat yang awalnya diharapkan menjadi faktor
potensial penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Perlu diperhatikan,awalnya Soeharto
melihat dengan menumpukkan kapital di salah satu konglomerat maka efek
Feedbacknya akan terciptanya “rembesan ke bawah” -kalau merujuk Woodrow Wilson-
para konglomerat tersebut akhirnya akan membuka faktor produksi yakni perusahaan
yang pada akhirnya akan menyerap tenaga kerja dilingkungan perusahaan tersebut.
Selain itu, budaya militer pun mempengaruhi disfungsi birokrasi Politik militer yang tanpa
tanding (oposisi) mengakibatkan pemerintah kehilangan kontrol, pemerintah merasa
segala tindak lakunya tidak akan ada penghalangnya. Ini berakibat dengan
dekonsistensi organisasi, banyaknya para pejabat yang korup yang pada akhirnya
budaya korupsi pun tercipta dikarenakan tidak adanya pengetatan hukum ketika itu.
Arah dari pemerintah ketka itu ialah pembangunan ekonomi, sedangkan ironisnya
hukum yang seharusnya menjadi partner dari pelaksanaan kebijakan tersebut
diabaikan. Rentetan kerapuhan birorasi indonesia yang seharusnya berorientasi kepada
pelayanan publik, dikarenakan budaya matrealismenya berubah 1800 menjadi oriented
profit sehingga birokrasi menjadi dipersulit apabila bagi kaum subaltern yang tak
bermateri. Lambat laun hal inilah yang akhirnya menyebabkan tingkat birokrasi kita
semakin tidak tentu arahnya.
Birokrasi di Indonesia adalah sebuah system birokrasi 3 generasi perubahan
yakni warisan birokrasi zaman kolonial penjajahan (birokrasi warisan belanda), system
birokrasi warisan orde lama, dan terakhir system birokrasi warisan orde baru. Ketiga
system birokrasi tersebut kemudian saling bertransformasi menjadi budaya birokrasi
seperti yang kita rasakan sekarang ini.
Budaya birokrasi yang paling kentara pengaruhnya yakni budaya birokrasi era
orde baru yang mengusung paradigma “birokrasi untuk dilayani”. Paradigma birokrasi
yang seharusnya melayani kepentingan publik ketika orde baru malah sebaliknya, publik
secara sukarela selalu saja harus menanggung kewajiban tanpa dibarengi akan haknya
sebagai warga negara. “Warga negara yang baik haruslah taat menaati segala
peraturan pemerintah”, itulah jargon yang selalu di dengung-dengungkan pemerintah
era orde baru. Masyarakat secara masif diharuskan membayar segala jenis pajak,
retribusi dan lainnya tanpa dibarengi peningkatan kualitas pelayanan yang prima bagi
mereka.
12
Budaya birokrasi yang ingin dilayani secara tidak sadar malah membuat para
aparatur birokratnya membudayakan birokrasi yang omnipotent, yaitu budaya birokrasi
yang mandul.
Pengaruh politik terhadap administarsi negara dewasa ini
Dalam era desentralisasi maupun otonomi daerah seperti sekarang ini, tentulah sangat
lebih kompleks lagi apabila menelaah pengaruh politik terhadap administrasi kebijakan
di daerah yang antar daerah berbeda dalam variabel-variabel pengaruh yang
ditimbulkannya. Namun secara garis besar dapat ditarik benang merah dari pengaruh-
pengaruh aspek politis tersebut terhadap administrasi kebijakannya.
Seorang Jorge Lowell pernah berujar dalam bukunya “Reformation birokrasi in
globalitation era” (2001) bahwa kesalahan terbesar bagi sakitnya birokrasi adalah
kepada disfungsi systemnya. Ia berujar bahwa systemlah yang akan meregulasi para
aparatur birokrasi menjadi lebih efektif. Ia kembali berujar bahwa system mempunyai
variabel-variabel terluas bagi kepentingan sebuah keefektifan organisasi. Dalam ruang
lingkup system ia menambahkan, adanya banyak ekses-ekses yang sangat urgens
guna memulihkan suatu birokrasi yang sakit adalah dengan reformasi atau ruitalisasi
terhadap systemnya.
Ketika kita bandingkan dengan keadaan birokrasi di Indonesia jelas terdapat hal-
hal yang berbeda akan sebuah systemnya. Seorang Woodrow Wilson pernah berujar
akan keheranannya terhadap system birokrasi yang dipengaruhi akan system atau
konfigurasi politik. Ia menambahkan bahwa system politik yang termanifestasi lewat
pemilu mempunyai efek domino terbesar akan sakitnya birokrasi di Indonesia. Pada
dasarnya dari penjelasannya, ia berpendapat dosa terbesar bagi sakitnya birokrasi kita
ialah pada systemnya. Menurut ia “When the processing of politic is finish, the
birokration is begin”, artinya birokrasi itu di mulai ketika proses politik yakni pemilu itu
telah selesai birokrasi berjalan. Administrasi Negara adalah kelanjutan dari proses politik
namun bukan bagian dari proses politik praktis. Adanya birokrasi hanyalah sebatas
pelaksanaan administrasi proses politik, Artinya, administrasi Negara itu ada untuk
menciptakan ketertiban proses politik, namun tidak di infiltrasi oleh proses (hasil) politik.
Dalam proses politik di negara Indonesia, cenderung meninggalkan kuka-luka yang
cukup menyebabkan kita kembali sakit. Proses politik di Indonesia kadang tidak
terselesaikan setelah proses pemilu. Secara konkret kita melihat bahwa ada ekses-
ekses lain yang terjadi setelah pemilu. Perang kepentingan masih terjadi setelah pemilu
yang parahnya malah membuat para aparatur birokratnya menjadi kehilangan
kenetralitasannya padahal dalam aspek tata perilaku seorang birokrat ialah ia harus
netral atau sebagai stabilisator konflik. Contoh realnya ialah terjadi di Banten ketika ada
13
mutasi besar-besaran terhadap beberapa pejabat eselon II yang pada akhirnya "non
job" yang menurut kebanyakan pengamat adalah merupakan implikasi semakin
dekatnya ajang pilkada di tahun 2006 ketika itu.
Dari contoh kasus diatas, dapat ditarik sebuah benang merahnya yaitu jalannya
sebuah administrasi kebijakan negara yang baik itu itu diawali dengan pra kondisi
kestabilan politik. Tanpa sebuah kestabilan politik tentu saja sebuah keniscayaan
administrasi negara yang handal, efisien dan menghasilkan output yang prima hanya
menjadi mimpi-mimpi belaka yang tak akan pernah usai. Politik dan administrasi adalah
dua rangkai mechanism yang seharusnya saling mendamaikan. Administrasi Negara
ada untuk mentertibkan proses politik, sedangkan hasil proses politik sudah seharusnya
mendewasakan aparatur birokrasi di negeri ini. Terdapat garis demarkasi yang jelas
antar keduanya, agar relasi pengaruh keduanya adalah positif bukan malah bersifat
korosif.
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN.
A. Kesimpulan.
1. Politik merupakan dimensi penting dalam administrasi Negara. Politik dan
Administrasi Negara seumpama dua sisi dari keping mata uang. Politik perumus
strategi negara dan administrasi negara implementor strategi tersebut. Politik
tanpa administrasi Negara hanya sekedar jargon dan janji-janji, sebaliknya
administrasi Negara tanpa politik seperti mobil yang berjalan tanpa arah tujuan.
Karena itu, perlu dipahami apa pengertian dan fungsi politik dan administrasi
negara, serta perdebatan seputar hubungan administrasi negara dengan politik
yang telah menjadi isu klasik dalam ilmu administrasi negara.
2. Pengaruh politik terhadap administrasi negara telah berjalan cukup lama
sejak orde lama hingga orde reformasi sekarang ini sehingga menimbulkan
terjadinya dikotomi politik-administrasi negara, hal ini menunjukan tingkat
spesialisasi dan profesionalisasi para penyelenggaran negara tidak berpihak
kepada kepentingan publik, yang seharusnya menjadi tujuan pokok dalam setiap
penyelenggaraan sistem administrasi negara dan sistem politik di negara kita.
14
B. Saran.
Munculnya dikotomi politik-administrasi merupakan adanya koreksi terhadap
buruknya pemerintahan, untuk itu agar tidak terjadi dikotomi politik-administrasi perlu
adanya pemahaman yang lebih mendalam tentang peranan masing-masing para
penyelenggara negara, baik yang menjalankan fungsi legistatif, eksekutif maupun
yudikatif.
DAFTAR PUSTAKA.
1. Ali Mufiz. Pengantar Ilmu administrasi negara. cetakan ke-1. Jakarta: Universitas
Terbuka, 2011
2. Leo Agustino. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. AIPI Bandung & KP2W Lemlit
3. Unpad- Jorge Lowell. 2001. Birokration Reform in globalitation era. Ford
Foundation
4. Pamudji. Ekologi Administrasi Negara, Bina Aksara.
5. Arief.smart.boy. Pengaruh sistem politik terhadap administrasi negara.
15