Embed Size (px)
Citation preview
KONSEP DAN TEKNIK
PERENCANAAN DAERAH
Triarko Nurlambang
Pusat Penelitian Geografi Terapan
Universitas Indonesia
a. Disebagian daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, penataan ruang belum
mendapat proporsi perhatian utama sebagai instrumen dasar
penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah, baik yang
dilakukan pemerintah maupun masyarakat dan dunia usaha. Hal ini
tercermin dengan semakin luasnya lahan yang beralih fungsi seperti
lahan pertanian beririgasi teknis berubah menjadi permukiman atau
industri, penggundulan hutan yang berakibat banjir, dll.
b. Konflik-konflik pemanfaatan ruang baik antara masyarakat dengan
pemerintah, antar instansi pemerintah maupun antar kewenangan
tingkatan pemerintahan semakin hari semakin marak dan dapat
mengganggu pelaksanaan pembangunan.
c. Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang telah terjadi dikotomi
kebutuhan antara menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah
dari sumberdaya alam yang dimiliki tanpa/kurang memperhatikan
dampak lingkungan dan penyelamatan ruang.
d. Belum optimalnya kelembagaan penataan ruang di daerah serta
mekanisme pengawasan pemanfaatan ruang.
PERMASALAHAN PENATAAN RUANG
Sumber: Dit. Pembinaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, 2007
a. Kurang adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara Provinsi dengan
Provinsi yang berbatasan, dan/atau Provinsi dengan Kabupaten/Kota
di masing-masing Provinsi serta antara Kabupaten/Kota dengan
Kabupaten/Kota yang berbatasan dalam proses penyusunan Rencana
Tata Ruang.
b. Masih sering terjadinya tumpang tindih kelembagaan dalam
pelaksanaan penyusunan jenis Rencana Tata Ruang yang bersifat
makro/RTRW (kebijakan) dan mikro/Rencana Rinci (teknis) di daerah.
c. Masih belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam
penyelenggaraan penataan ruang daerah sehingga berdampak pada
kurang terpadunya perencanaan tata ruang antar instansi.
d. Masih lemahnya koordinasi penegak hukum (PPNS, Polisi Pamong
Praja) dalam implementasi Rencana Tata Ruang.
e. Masih lemahnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang
di daerah.
FAKTOR PENYEBAB KURANG OPTIMALNYA
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DI DAERAH
Sumber: Dit. Pembinaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, 2007
Perlu ditangani secara
terpadu oleh Lembaga/
Instansi yang memiliki
tupoksi koordinatif.
PENATAAN RUANG
Multidimensional
MELALUI
Multifungsional
Multisektor
“KOORDINASI
DIPERLUKAN” Sumber: Dit. Pembinaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, 2007
Pelaksanaan koordinasi penataan ruang Provinsi dan
Kabupaten/Kota dilakukan mulai dari tahap penyusunan
rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, sampai
dengan pengendalian pemanfaatan ruang.
Koordinasi penataan ruang di Daerah dilakukan antara
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota serta Instansi terkait di daerah.
Koordinasi penataan ruang Provinsi
dilakukan oleh Gubernur.
Koordinasi penataan ruang Kabupaten/
Kota dilakukan oleh Bupati/ Walikota.
Sumber: Dit. Pembinaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, 2007
• Penyelenggaraan urusan kewenangan wajib di bidang tata
ruang.
• Perumusan berbagai kebijakan penyelenggaraan penataan
ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota.
• Penyusunan RTRWP, RTR Kawasan Strategis Provinsi,
RTRWK/K, RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan
RDTR Kabupaten/Kota.
Penanganan dan penyelesaian masalah
atau konflik yang timbul dalam
penyelenggaraan penataan ruang di
Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.
Dalam rangka menserasikan
dan mensinergikan penataan
ruang daerah dipandang perlu
optimalisasi koordinasi antara
Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota serta instansi
terkait di Daerah.
Pelaksanaan kegiatan pengendalian
pemanfaatan ruang.
RTRW
PROVINSI
RTRW
NASIONAL
RTRW
KAB/KOTA
RTRW
PROVINSI
YANG
BERBATASAN
SINKRON
HARMONISASI
SINERGI
PADUSERASI
SASARAN KERJASAMA DALAM PENATAAN
RUANG WILAYAH
RTRW
PROVINSI
YANG
BERBATASAN
RTRW
KAB/KOTA
YANG
BERBATASAN
HARMONISASI PADUSERASI
RTRW
KAB/KOTA
YANG
BERBATASAN
Hierarki RTRW (administratif)
Kerjasama
Kerjasama
Sumber: Dit. Pembinaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, 2007
PRESIDEN
GUBERNUR
BUPATI/ WALIKOTA
BKTRN (8 Menteri/LPND)
BKPRD PROVINSI
BKPRD KABUPATEN/
KOTA
POKJA
(2 Pokja)
Keppres 62/2000
Fungsional Laporan setiap 3 (tiga) bulan
(Melalui Mendagri)
TIM TEKNIS
POKJA
(2 Pokja)
Kep. Gubernur
Kep. Bupati/Walikota
POKJA
(3 Pokja)
Fungsional Laporan setiap 4 (empat) bulan (Tembusan Kepada Mendagri)
Sekretaris (Sekretariat)
Sekretaris (Sekretariat)
Sumber: Dit. Pembinaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, 2007
• Penerbitan Kepmendagri No. 147 Tahun 2004
tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang
Daerah adalah untuk menindaklanjuti kesepakatan
para Gubernur dalam Rapat Kerja Nasional Badan
Koordinasi Tata Ruang Nasional (Rakernas-BKTRN)
Tahun 2003.
LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN
BKPRD
Adanya penyempurnaan terhadap
Inmendagri Nomor 19 Tahun 1996
tentang Pembentukan TKPRD Tingkat
I dan Tingkat II, karena tidak sesuai
dengan tuntutan dan perkembangan
zaman.
a. BKPRD Provinsi
SEKRETARIAT
Penanggung Jawab Gubernur
Ketua Wakil Gubernur
Sekretaris Ka. Bapeda Provinsi
Wakil Sekretaris Ka. Dinas yang
Mengurusi Tata Ruang
Ketua Harian Sekda Provinsi
POKJA PERENCANAAN TATA
RUANG
POKJA PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG
Sumber: Dit. Pembinaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, 2007
b. BKPRD Kabupaten/Kota
SEKRETARIAT
Penanggung Jawab Bupati/Walikota
Ketua Wakil Bupati/
Walikota
Sekretaris Ka. Bapeda Kab/Kota
Wakil Sekretaris Ka. Dinas yang
Mengurusi Tata Ruang
Ketua Harian Sekda Kab/Kota
POKJA PERENCANAAN TATA
RUANG
POKJA PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG
DIMENSI KERJASAMA
menurut UU 32/2004 dan UU 26/2007
Dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan rakyat… pada
pertimbangan efisiensi dan
efektifitas pelayanan publik,
sinergi dan saling
menguntungkan
Kerjasama Antar Daerah di bidang penataan
ruang dan penyediaan fasilitas pelayanan
umum
Kerjasama Antar Daerah
Kerjasama Antar Daerah dengan
Pihak Ketiga
Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
„‟ dalam menyediakan pelayanan publik”
Pasal 195. 1
Pasal 199. 1c Pasal 195. 3
A. UU 32/2004 tentang
Pemerintahan Daerah
Pasal 195
1) Daerah DAPAT MENGADAKAN KERJASAMA dengan daerah lain
2) Bentuk BADAN KERJASAMA ANTAR DAERAH yang diatur dengan KEPUTUSAN BERSAMA.
3) Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
4) KERJASAMA yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD
Kerjasama Antar Daerah diatur lebih jelas & tegas
dalam BAB IX Pasal 195 - 197
… Lanjutan
Pasal 196
1) Urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak LINTAS DAERAH dikelola bersama oleh daerah terkait.
2) Untuk EFISIENSI PELAYANAN PUBLIK daerah WAJIB mengelola secara bersama dengan daerah sekitarnya
3) Untuk pengelolaan, daerah membentuk BADAN KERJA SAMA.
Pasal 197
Tata cara pelaksanaan kedua pasal itu akan diatur
dengan PERATURAN PEMERINTAH
… Lanjutan
B. UU 26/2007 tentang
Penataan Ruang
… Lanjutan
Pasal 47 (ayat 1)
“Penataan Ruang Kawasan Perkotaan yang
Mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah Kab/Kota
dilaksanakan melalui “Kerjasama Antardaerah”.
Pasal 54 (ayat 1)
“Penataan Ruang Kawasan Perdesaan
yang Mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah
Kabupaten dilaksanakan melalui
“Kerjasama Antardaerah”.
Kawasan
Perkotaan
Kawasan
Perdesaan
URGENSI
KERJASAMA ANTAR
DAERAH
• Desentralisasi akibatkan lokalisasi kebijakan publik
(logika teritorial)
• Pelayanan & pembangunan basisnya logika
fungsional (tidak kenal batas wil adm) air,
perdagangan, udara, transportasi semua lintas
batas wil administrasi
Masalah: inkonsistensi antar keduanya
PASAL 20
RTRW NASIONAL
UU NO. 26 TAHUN 2007
TENTANG PENATAAN RUANG
LEGALISASI (PENETAPAN PRODUK HUKUM)
RENCANA TATA RUANG
Dimensi Waktu : 20 Tahun
Peraturan Pemerintah
RENCANA RINCI TATA RUANG
(RTR Pulau/Kepulauan dan RTR
Kawasan Strategis Nasional)
Peraturan Presiden
PASAL 23
RTRW PROVINSI
Dimensi Waktu : 20 Tahun
Perda Provinsi
RENCANA RINCI TATA RUANG
(RTR Kawasan Strategis
Provinsi)
Perda Provinsi
PASAL 26
RTRW KAB/KOTA
Dimensi Waktu : 20 Tahun
Perda Kab/Kota
RENCANA RINCI TATA RUANG
(RTR Kawasan Strategis Kab/
Kota dan RDTR Kab/Kota)
Perda Kab/Kota
BKPRD Provinsi membantu tugas Gubernur untuk
mengkoordinasikan penataan ruang daerahnya, untuk dievaluasi
oleh instansi pusat terkait BKTRN melalui Mendagri.
BKPRD Kabupaten/Kota membantu tugas Bupati/Walikota untuk
mengkoordinasikan penataan ruang daerahnya, untuk dievaluasi
oleh Gubernur dan hasilnya dilaporkan kepada Mendagri.
Pasal 185 :
Pasal 186 :
Pasal 189 :
Pasal 222 :
Evaluasi Rancangan Perda Provinsi disampaikan
kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota
disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
Substansi dan proses penetapan Rancangan Perda
yang berkaitan dengan tata ruang dikoordinasikan
dengan Menteri yang membidangi urusan tata ruang.
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Mendagri.
Keterangan :
MEKANISME EVALUASI PERDA
RENCANA TATA RUANG
ALUR MEKANISME KONSULTASI DAN EVALUASI RAPERDA RTRW PROVINSI
PENYUSUNAN KONSULTASI
Kesepakatan BKPRD Provinsi.
Kesepapakatan BKPRD Kab/Kota.
Pansus DPRD Provinsi.
EVALUASI
- Raperda RTRW
- Dokumen RTRW
Hal-hal yang perlu
mendapat persetujuan :
Konsultasi dapat dilakukan
dengan 2 (dua) cara, yaitu
melalui :
- Raperda RTRW
- Dokumen RTRW
TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3
Mendagri berkoordinasi dengan Menteri/ Pimpinan LPND terkait
penataan ruang 1. Menteri/Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non-
Departemen (LPND)
terkait penataan ruang.
2. Mendagri berkoordinasi
dengan Menteri/ Pimpinan
Lembaga Pemerintah Non-
Departemen (LPND) terkait
penataan ruang = Penyampaian
= Perbaikan/Penyempurnaan
PENETAPAN
TAHAP 4
Raperda RTRW
menjadi Perda
RTRW
Apabila Sesuai dengan
kepentingan umum dan
Peraturan Perundangan
yang lebih tinggi, maka
Mendagri menyampaikan
keputusan persetujuan
kepada Gubernur untuk
ditetapkan
Keterangan:
Tidak
Sesuai
1.Prosedur/Administrasi
2.Substansi Teknis
Raperda beserta
Lampirannya berupa
Dokumen RTRW
Evaluasi dilakukan setelah melalui proses :
1.Prosedur/Administrasi
2.Substansi Teknis
Raperda beserta
Lampirannya berupa
Dokumen RTRW
Raperda RTRW Provinsi
Dokumen RTRW Provinsi
Dikoordinasikan
dengan instansi
terkait BKTRN
Kesepakatan
BKPRD Provinsi
Kesepakatan
BKPRD Kab/Kota
Raperda RTRW Provinsi
Dokumen RTRW Provinsi
Penyempurnaan/Perbaikan
Memeriksa Perbaikan Raperda RTRW Provinsi
Hasil Evaluasi
Tidak Sesuai Sesuai
Raperda ditetapkan
menjadi PERDA
3 hari [Psl. 185 ayat
(1) dan Psl. 222 ayat
(1) UU.32/2004]
Hasil Evaluasi
Tidak Sesuai Sesuai
15 hari
[Psl. 185 ayat (2) UU.32/2004]
7 hari
[Psl. 185 ayat (4)
UU.32/2004]
7 hari
7 hari [Psl. 185
ayat (4)
UU.32/2004]
GUBERNUR MENDAGRI
Raperda RTRW Provinsi
Dokumen RTRW Provinsi
Evaluasi
PERDA RTRW
Provinsi Ditetapkan
4
5
6.1
6.2
7.2
8 9.1
8.2
>
7.1
10
11
Pansus
DPRD
Provinsi
2
1
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN (LPND)
TERKAIT OPTIONAL
3.1
MEKANISME KONSULTASI DAN EVALUASI RAPERDA RTRW PROVINSI
DIP
AN
DA
NG
PER
LU
DIFASILITASI OLEH MENDAGRI YANG BERKOORDINASI DENGAN MENTERI/
PIMPINAN LPND TERKAIT
Konsultasi
Hasil Konsultasi 3.2
ALUR MEKANISME KONSULTASI DAN EVALUASI RAPERDA RTRW KABUPATEN/KOTA
PENYUSUNAN KONSULTASI
Kesepakatan BKPRD Kab/Kota.
Pansus DPRD Kabupaten/Kota.
EVALUASI
- Raperda RTRW
- Dokumen RTRW
Konsultasi dapat dilakukan
dengan 3 (tiga) cara, yaitu
melalui :
- Raperda RTRW
- Dokumen RTRW
TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3
Gubernur dibantu oleh BKPRD Provinsi dalam melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota. 1. Gubernur berkoordinasi
dibantu oleh BKPRD Provinsi
2. Menteri/Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non-Departemen
(LPND) terkait penataan
ruang.
3. Mendagri berkoordinasi
dengan Menteri/Pimpinan
Lembaga Pemerintah Non-
Departemen (LPND) terkait
penataan ruang
= Penyampaian
= Perbaikan/
Penyempurnaan
Keterangan:
TAHAP 4
Tidak
sesuai
Apabila telah sesuai
dengan kepentingan
umum dan Peraturan
Perundangan yang lebih
tinggi, maka Gubernur
menyampaikan
keputusan persetujuan
kepada Bupati/Walikota
untuk ditetapkan
PENETAPAN
Raperda RTRW
menjadi Perda
RTRW
Hal-hal yang perlu
mendapat persetujuan :
1.Prosedur/Administrasi
2.Substansi Teknis
Raperda beserta
Lampirannya berupa
Dokumen RTRW
Evaluasi dilakukan setelah melalui proses :
1.Prosedur/Administrasi
2.Substansi Teknis
Raperda beserta
Lampirannya berupa
Dokumen RTRW
Raperda RTRW Kab/Kota
Dokumen RTRW Kab/Kota
BKPRD
Provinsi
Kesepakatan
BKPRD
Kab/Kota
Raperda RTRW KAb/Kota
Dokumen RTRW Kab/Kota
Penyempurnaan/Perbaikan
Memeriksa Perbaikan Raperda RTRW Kab/Kota
Hasil Evaluasi
Tidak Sesuai Sesuai
Raperda ditetapkan
menjadi PERDA
3 hari [Psl.
185 ayat (1)
dan Psl. 222
ayat (1) UU
No 32/2004]
Hasil Evaluasi
Tidak Sesuai Sesuai
15 hari [Psl.
185 ayat (2)
UU.32/2004]
7 hari
[Psl. 185 ayat (4)
UU.32/2004]
7 hari
7 hari [Psl. 185
ayat (4)
UU.32/2004]
BUPATI/ WALIKOTA
GUBERNUR
Raperda RTRW Kab/Kota
Dokumen RTRW Kab/Kota
Evaluasi
PERDA RTRW Kab/Kota Ditetapkan
4
5
6.1
6.2
7.2
8 9.1
8.2
>
7.1
10
11
Pansus
DPRD
Kab/Kota
2
1
DIFASILITASI OLEH MENDAGRI YANG BERKOORDINASI DENGAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NON
DEPARTEMEN (LPND) TERKAIT DAN PEMERINTAH PROVINSI
3.1
3.2
MEKANISME KONSULTASI DAN EVALUASI RAPERDA RTRW KABUPATEN/KOTA
Dikoordinasikan
dengan Menteri
yang Membidangi
Tata Ruang
melalui
Mendagri
Hasil
Evaluasi
dilaporkan
kepada
Mendagri
>
5”
7”
GUBERNUR
Konsultasi
Hasil
Konsultasi
OPTIONAL
DIP
AN
DA
NG
PER
LU
BKPRD
PROVINSI
UNDANG-UNDANG 32/2004 Tentang
Pemerintahan Daerah
Penjelasan Umum :
Pasal 13 Ayat (1) butir b;
Pasal 14 Ayat (1) butir b;
Pasal 185;
Pasal 186;
Pasal 189;
Bab VI : Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah.
BAB XII : Pembinaan & Pengawasan (Pasal 222)
UNDANG-UNDANG 26/2007 Tentang Penataan
Ruang
Pasal 9 Ayat (1 dan 2);
Pasal 10 Ayat (1);
Pasal 11 Ayat (1).
URUSAN KEWENANGAN WAJIB PEMERINTAH
PROVINSI DAN KABUPATEN DAN KOTA
URUSAN KEWENANGAN
WAJIB PEMERINTAH
- Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Pembinaan dan Pengawasan
NSPM di Bidang
Penataan Ruang
Undang-undang No. 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang No. 26 Tahun 2007
Tentang Penataan Ruang
a. Pasal 10 ayat (1)
b. Pasal 11 ayat (1)
Wewenang daerah Provinsi dalam
penyelenggaraan penataan ruang meliputi
pengaturan, pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan :
a. Pasal 13 ayat (1) butir b
b. Pasal 14 ayat (1) butir b
Urusan wajib yang
menjadi kewenangan
Pemerintahan Daerah
Provinsi merupakan
urusan dalam skala
Provinsi yang meliputi
perencanaan,
pemanfaatan dan
pengawasan tata ruang.
Urusan wajib yang menjadi
kewenangan Pemerintahan Daerah
untuk Kabupaten/Kota merupakan
urusan yang berskala Kabupaten/
Kota meliputi perencanaan,
pemanfaatan dan pengawasan tata
ruang.
- Penataan ruang wilayah provinsi; - Penataan ruang wilayah kabupaten/kota; - Penataan ruang kawasan strategis
provinsi; - Kerjasama penataan ruang antarprovinsi
dan memfasilitasi kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota.
Wewenang daerah Kab/Kota dalam
penyelenggaraan penataan ruang meliputi
pengaturan, pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan :
- Penataan ruang wilayah kab/kota; - Penataan ruang kawasan strategis
kab/kota; - Kerjasama penataan ruang antar kab/kota.
… Lanjutan
PERMASALAH CRUCIAL
PENATAAN RUANG DAN
PEMBANGUNAN
LINGKUNGAN HIDUP
-
Kajian pada tingkat stratejik
Perda
di
P. Jawa per
Tingkat
Wilayah
Motif Perda
Retribusi ijin
usaha
(pajak) atau
pemberian
ijin untuk
eksploitasi
SDA
Tindakan
kolaboratif
pengelolaan
& pemanftan
SDA
Hak
masyarakat
untuk akses,
pemanftan
dan kontrol
atas SDA
Total
(%)
Provinsi 16 18 3 37 (31%)
Kabupaten 46 15 8 69 (58%)
Kota 9 3 1 13 (11%)
Total
(Persentase)
71
(60%)
36
(30%)
12
(10%)
119
(100%)
Dg kriteria dunia
Dg khas Indonesia tanpa
pengelolaan sampah &CO2
Dg khas Indonesia
dg pengelolaan sampah dan CO2
Overshoot :
- 462.832.500 ha
Overshoot
- 71.113.436 ha
Overshoot
- 139.695.000 ha
Jika jejak ekologi diturunkan 90%
maka lahan di P Jawa mencukupi
Perbandingan Penilaian
Daya Dukung Lingkungan
SDA yang
Diatur
Di
P. Jawa
Motif Perda
Retribusi ijin
usaha (pajak)
atau
pemberian
ijin untuk
eksploitasi
SDA
Tindakan
kolaborati
f
pengelola
an dan
pemanfaa
tan SDA
Hak
masyarakat
untuk akses,
pemanfaatan
dan kontrol
atas SDA
Total
(%)
Air 28 16 2 46 (39%)
Tanah 11 1 0 12 (10%)
Hutan 15 10 7 32 (27%)
Tambang 17 0 0 17 (14%)
Baku Mutu
Lingkunga
n
0 9 3 12 (10%)
Total
(Persentas
e)
71 (60%) 36 (30%) 12 (10%) 119 (100%)
Kehidupan dan Pembangunan Lingkungan Hidup
Definisi
Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang
dengan semua benda, daya, keadaan,
dan makhluk hidup, termasuk
manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi kelangsungan
perikehidupan dan kesejahteraan
manusia serta mahluk hidup lainnya
(UU no. 23 tahun 1997 tentang
Lingkungan Hidup, Bab 1, pasal 1)
Ruang
Definisi
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang
darat, ruang laut dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi
sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia dan mahluk hidup
lain, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan
hidupnya (UU no. 26 tahun 2007,
tentang Penataan Ruang, Bab 1 ,
Pasal 1) (Zone B1
& B4)(Zone B1
& B4)
Sumber: Citra
Landsat 30-07-1992
Oleh :Ditjen Penataan
Ruang dan LAPAN
(Zone
B3 & B4)(Zone
B5)(Zone
B2)(Zone
N2 & N2)
(Zone
N2)(Zone
N2)(Zone
N2)
Sumber: Citra
Landsat 17-07-2001
Oleh :Ditjen Penataan
Ruang dan LAPAN
1992
2001
PENGURANGAN RUANG
TERBUKA HIJAU DI
JABODETABEK
• Hampir semua kegiatan kehidupan dan
Pembangunan perlu atau berkaitan dengan tempat/
lokasi/ ruang.
• Konsep Ruang identik dengan Lingkungan
Pengang
guran
Tabungan
terbatas
Kurang
modal
Produktifi
tas rendah Pendapatan
/kapita
rendah
Daya beli
rendah
Pertmbhn
eko. rendah
Keluarga
besar Laju
kelahiran
tinggi
Permintaan
tenga kerja
tinggi
Output/
pekerja
kurang
Pendidikan
kurang
Kemiskinan
Perumahan
tak layak
Kondisi hidup
tak sehat
Kesehatan
buruk
Kurang gizi
Diet jelek
Ouput
pertanian
kecil
Sedikit input
modern
Lingkungan Hidup dan Ruang
Lingkungan Hidup
Definisi Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang
dengan semua benda, daya, keadaan, dan
makhluk hidup, termasuk manusia dan
perilakunya, yang mempengaruhi
kelangsungan perikehidupan dan
kesejahteraan manusia serta mahluk
hidup lainnya (UU no. 23 tahun 1997
tentang Lingkungan Hidup, Bab 1, pasal 1)
Ruang
Definisi Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat,
ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang
di dalam bumi sebagai satu kesatuan
wilayah, tempat manusia dan mahluk
hidup lain, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya (UU
no. 26 tahun 2007, tentang Penataan
Ruang, Bab 1 , Pasal 1)
Kesamaan Lingkungan Hidup dan Ruang • Konsep dasar operasionalisasi konsep
• Satu kesatuan interaktif dan bersifat sistemik didalam fenomena LH maupun ruang
• Dimensi batas entitas bersifat fungsional bukan administratif-formal
• Cakupan kajian
Lingkungan Hidup identik dengan fenomena Ruang
Arah Kebijakan dan Tujuan
Pembangunan
Basis Pembangunan Nasional :
Mainstreaming Pembangunan Berkelanjutan
Kebijakan Pembangunan Wilayah harus sejalan dengan
Pembangunan Lingkungan Hidup
OUTPUT:
Peningkatan Kesejahteraan • Pro growth
• Pro-poor
• Sustainability
Dari Ide menjadi Realita Peran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Visi & Misi
Tujuan
Pembangunan
Strategi
Pembangunan
Arah
Kebijakan
Program
Prosedur/
Peraturan
Pelaksanaan
Konsep/
Ide
Realita
Monitoring &
Evaluasi
Kajian
Lingkung
an Hidup
Strategis
KLHS :
“is a systematic process for
evaluating the environmental
consequences of proposed
policy, plan, or program
initiatives in order to ensure
they are fully included and
appropriately addressed at the
earliest appropriate stage of
decision-making on par with
economic and social
considerations” (Sadler dan
Verheem, 1996).
KLHS:
“It is an integrative tools to
support cross-sectoral approaches,
which are needed to achieve long
term Sustainability Objectives”
KLHS sangat disarankan lembaga Persikatan Bangsa Bangsa dan sudah diterapkan dibanyak
negara (Eropah, Asia Timur, Amerika , Australia dan Afrika)
Kajian Lingkungan dalam konteks Tahap Pengambilan Keputusan
KAJIAN
LINGKUNGAN
HIDUP
STRATEGIS
Analisa
Dampak
Lingkungan
Kebijakan
Perencanaan
Program
Proyek- Proyek
Kontribusi KLHS bagi
Penguatan Penataan Ruang
Arah Kebijakan,
Tujuan dan
Strategi
Pembangunan
RPJM/D
Penataan Ruang
berwawasan
Lingkungan dan
berbasis
Pembangunan
Berkelanjutan
RTRW
Pelaksanaan
Pembangunan
Proyek-Proyek
Perlu lokasi
untuk ekeskusi
kegiatan
pembangunan
B K R T N / D
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
Prinsip-Prinsip KLHS (Guiding Principles)
Fit for purpose Objective led Sustainability led Comprehensive
scope Decision relevant Integrative Participative Cost-effectiveness
Source: UNEP, 2006
Kebijakan Perencanaan Program Proyek
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
(KLH)
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
KLH Programatik
KLH Kebijakan
KLH Regional
KLH Sektoral
Proyek AMDAL
Fokus Kajian Lingkungan Hidup dan Tingkat Tahapan Pengambil Keputusan.
Source; Partidario, 2000
Hierarki Perencanaan
Pembangunan
Renja
K/L (1 tahun)
KLS
Tingkat Nasional Tingkat Daerah
Renstra SKPD (5 tahun)
Renja KPD (1 tahun)
RPJPD (20 tahun)
RPJP (20 tahun)
RPJM (5 tahun)
Renstra K/L (5 tahun)
RKP (1 thn)
AMDAL
ESP Environmental
Sector
Program
KLHS (SEA) dan Amdal (EIA) AMDAL
(EIA / Environmental Im[pact AssessmenT
KLHS
(SEA/ Strategic Environmental Assessment)
Biasanya reaktif terhadap usulan pembangunan Lebih pro-aktif dan informatif bagi usulan pembangunan
Kajian terhadap dampak LH dari usulan kegiatan pembangunan Kajian terhadap dampak LH atas kebijakan, rencana atau
program pembangunan atau dampak LH terhadap kebutuhan
dan peluang pembangunan
Tertuju pada proyek secara spesifik Tertuju pada area, region atau sektor pembangunan
Kajian terhadap dampak langsung dan manfaatnya Kajian terhadap akumulasi dampak dan identifikasi implikasi
yang timbul serta terkait dengan isu-isu pembangunan
berkelanjutan
Memiliki definisi yang tegas akan waktu awal dan akhir suatu
kegiatan pembangunan
Lebih bertujuan untuk kajian suatu proses yang terus-menerus
sehingga dapat menyampaikan informasi pada waktu yang
dikehendaki
Fokus pada upaya mitigasi Fokus pada upaya untuk mempertahankan atau ‘memelihara’
tingkat kualitas lingkungan yang telah ditetapkan
Memiliki perspektif yang sempit dan tingkat pengamatan yang
rinci
Memiliki perspektif yang luas dan tingkat pengamatan yang tidak
rinci serta dituntut untuk mampu merumuskan visi dan kerangka
keseluruhan
What is the strategic significance of
Location?
Location Planning
and Analysis
Kajian pada tingkat operasional – (operasionalisasi strategi)
Learning Objectives
• List some of the main reasons organizations need to
make location decisions.
• Explain why location decisions are important.
• Discuss the options that are available for location
decisions.
• Describe some of the major factors that affect
location decisions.
• Outline the decision process for making these kinds
of decisions.
• Use the techniques presented to solve typical
problems.
Need for Location Decisions
• Marketing Strategy
• Cost of Doing Business
• Growth
• Depletion of Resources
Nature of Location Decisions
• Strategic Importance of location decisions – Long term commitment/costs
– Impact on investments, revenues, and operations
– Supply chains
• Objectives of location decisions – Profit potential
– No single location may be better than others
– Identify several locations from which to choose
• Location Options – Expand existing facilities
– Add new facilities
– Move
Making Location Decisions
• Decide on the criteria
• Identify the important factors
• Develop location alternatives
• Evaluate the alternatives
– Identify general region
– Identify a small number of community
alternatives
– Identify site alternatives
• Evaluate and make selection
Location Decision Factors
Regional Factors
Site-related
Factors Multiple Plant
Strategies
Community
Considerations
• Location of raw materials
• Location of markets
• Labor factors
• Climate and taxes
Regional Factors
• Quality of life
• Services
• Attitudes
• Taxes
• Environmental regulations
• Utilities
• Developer support
Community Considerations
• Land
• Transportation
• Environmental
• Legal
Site Related Factors
• Product plant strategy
• Market area plant strategy
• Process plant strategy – lean production
Multiple Plant Strategies
Service and Retail Locations
• Manufacturers – cost focused
• Service and retail – revenue focused
– Traffic volume and convenience most important
– Demographics
• Age
• Income
• Education
– Location, location, location
– Good transportation
– Customer safety
Evaluating Locations
• Cost-Profit-Volume Analysis
– Determine fixed and variable costs
– Plot total costs
– Determine lowest total costs
Location Cost-Volume Analysis
• Assumptions
– Fixed costs are constant
– Variable costs are linear
– Output can be closely estimated
– Only one product involved
Example 1: Cost-Volume Analysis
Fixed and variable costs for
four potential locations
L o c a t i o n F i x e d
C o s t
V a r i a b l e
C o s t
ABCD
$ 2 5 0 , 0 0 01 0 0 , 0 0 01 5 0 , 0 0 02 0 0 , 0 0 0
$ 1 13 02 03 5
Example 1: Solution
FixedCosts
VariableCosts
TotalCosts
ABCD
$250,000100,000150,000200,000
$11(10,000)30(10,000)20(10,000)35(10,000)
$360,000400,000350,000550,000
Example 1: Solution
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Annual Output (000)
$(000)
8 10 12 14 16 6 4 2 0
A
B
C
B Superior C Superior
A Superior
D
Evaluating Locations
• Transportation Model
– Decision based on movement costs of raw
materials or finished goods
• Factor Rating
– Decision based on quantitative and
qualitative inputs
• Center of Gravity Method
– Decision based on minimum distribution
costs
• Point Rating
A number of location factors with
Differing levels of importance
Each factor is assigned a weight
Eg. Location factors for a Roadside Vegetable
Seller:
List them NOW!!
- distance from home
-potential sales volume
-Competition
-Reliability of supplies
-Price of supplies
If we were to assign weights to each in terms
of their importance to the location decision ….
- Distance from home (0.05)
- Potential sales volume (0.15)
- Competition (0.25)
- Reliability of supplies (0.35)
- Price of supplies (0.20)
Given the following factor scores for each of two locations:
Location A Location B
Distance from home (0.05) 30 10
Potential sales volume (0.15) 30 80
Competition (0.25) 50 10
Reliability of supplies (0.35) 60 70
Price of supplies (0.20) 30 60
Multiply weights with factor scores and total to get:
A = 45.5 B = 52.0
A company plans to open a sales and distribution center
in Europe to serve the European market. It has
narrowed its regional options to three:
(i) the UK/ Ireland,
(ii) Belgium/Netherlands,
(iii) Poland.
The company considers six factors to be important in the
decision. The factors, their relative weights and
company’s assessment of each operations with respect
to each factor (scale 1 to 10) are given next.Use a
linear scoring rule to evaluate each option
Factor Rating System
Bahan Diskusi
RPJP (2005 – 2025) dan RPJM (2005 – 2009)
(bidang Infrastruktur)
Visi pembangunan jangka panjang (RPJP):
Terwujudnya infrastruktur yang memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat dan
kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung pembangunan
diberbagai bidang, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan
hubungan antar bangsa.
Misi pembangunan jangka menengah (RPJM):
•Menangani backlog pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana sumber
daya air, transportasi, listrik, telekomunikasi, dan permukiman, agar kondisinya
kembali seperti sebelum krisis.
•Optimalisasi sumber pembiayaan yang ada baik dari APBN, APBD, maupun
swasta
PP …..(?) RTRWN
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wialayah Nasional
Bag kesatu: Tujuan Penataan Ruang Wilayah Nasional
Bag. Kedua: Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Nasional
Bab III Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional
Bag. Kesatu: Umum
Bag kedua: Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Perkotaan Nasional
Bag.ketiga: Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jar. Transp. Nasional
Bag. Keempat: Rencana Pengembangan dan Kriteria Jar. Energi dan Kelistrikan
Bag. Kelima: Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jar. Telekomunikasi Nasional. :
Bab IV Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional
Bag kesatu: Umum
Bag. Kedua: Kawasan Lindung Nasional
Bag ketiga: Kawasan Budidaya Nasional yang memiliki Nilai Strategis Nasional
Bab V Penetapan Kawasan Strategis Nasional
Bab VI Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional
Bab VII Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional Bag kesatu: Umum
Bag kedua: Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional
Bag. Ketiga: Arahan Perizinan
Bag keempat: Arahan Insentif dan Disinsentif
Bag. Kelima: Arahan Sanksi
Bab VIII Peran Masyarakat
Bab IX Ketentuan Lain-Lain
Bab X Ketentuan Peralihan
Bab XI Ketentuan Penutup
Terima kasih
dan
mudah-mudahan
bermanfaat
One percept at a time...
Illusion
