Upload
josias-d-tatontos
View
599
Download
51
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Sosialisasi TKDN
Citation preview
PENJELASAN MENGENAI PERATURAN MENTERI
PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN
PRODUKSI DALAM NEGERI
PENJELASAN MENGENAI PERATURAN MENTERI
PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN
PRODUKSI DALAM NEGERI
Updated 28/03/05 Jam 08:30
Departemen Perindustrian
Sistematika
1. Latar Belakang
2. Cakupan Pengaturan
3. Acuan Dasar Hukum
4. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
5. Preferensi Harga
6. Harga Evaluasi Akhir (HEA)
7. Verifikasi
8. Catatan
9. Sanksi
10. Output yang diharapkan
1. Latar Belakang Perlunya Program PeningkatanPenggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)
c) P3DN dapat digunakan untuk menumbuhkan industri
d) Keppres 80 Tahun 2003 dapat dimanfaatkan sebagai basis pengaturan utk menerbitkan SK Menperind utk meningkatkan P3DN (Pasal 44 ayat 1 dan 2)
a) Konsumsi masyarakat sulit terus diharapkan menjadi penarik per- tumbuhan ekonomi;
b) Belanja Pemerintah belum didayagunakan maksimal untuk me-ningkatkan P3DN
Pertumbuhan PDB 2005 (%)
% PDB
65,41%
21,97%
33,54%
8,06
3,95
9,93
8,6
5,6 PDB
Export
Investasi
Pemerintah
Konsumsi
8.24%
2005 2004
67,78%
8.45%
21,79%
32,25%
1. Latar Belakang Program Peningkatan…….
Keppres no. 80 Tahun 2003 :
- Instansi pemerintah wajib memaksimalkan penggunaan barang/ jasa hasil produksi dalam negeri (ps 40 ayat 1)
- Kewajiban instansi pemerintah sebagaimana ps 40 ayat 1 dila- kukan pada setiap tahapan pengadaan barang/jasa mulai persiapan s.d penyelesaian perjanjian/kontrak
- Dalam dokumen pengadaan diwajibkan memberikan preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri
- Pengaturan Daftar Inventarisasi Barang/jasa Produksi Dalam Negeri & penyebarluasannya Dep. Perindustrian (ps 44)
1. Latar Belakang Program Peningkatan…….
Untuk mengimplementasikan isi Keppres 80/2003 dan perubahannya Menteri Perindustrian menerbitkan Peraturan No :11/M-IND/PER/3/2006; yang isinya a.l :
- Mewajibkan instansi menggunakan produksi dalam negeri yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) tertentu;
- Memberikan preferensi harga pada produksi dalam negeri yang memiliki nilai TKDN tertentu pada Tender;
- Mewajibkan instansi membentuk Tim Peningkatan Pengguna- an Produksi Dalam Negeri (P3DN) untuk mendorong Penggu- naan Produksi Dalam Negeri yang diimplementasikan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring - Permen No 11/2006 efektif 14 Juni 2006 namun bagi instansi yg belum siap selambat2nya 1 Januari 2007 wajib melaksa- kannya (Permen No 30/2006)
Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring Penggunaan Produksi Dalam Dalam NegeriPerencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring Penggunaan Produksi Dalam Dalam Negeri
TenderTender
KontrakKontrak Pelaksanaan Proyek
Pelaksanaan Proyek
Monitoring TKDN Sesuai Komitmen
Monitoring TKDN Sesuai Komitmen
EvaluasiEvaluasi
PemenangPemenang
Daftar InventarisasiBarang/Jasa
Prod. Dalam NegeriDan
Nilai TKDN
Daftar InventarisasiBarang/Jasa
Prod. Dalam NegeriDan
Nilai TKDN
Usulan RencanaPenggunaan Produksi DN
Usulan RencanaPenggunaan Produksi DN
RencanaPendanaan Proyek
Prinsip Perencanaan Penggunaan Produksi DN
Prinsip Perencanaan Penggunaan Produksi DN
Mencantumkan Persyaratan Penggunaan Produksi DN
Mencantumkan Persyaratan Penggunaan Produksi DN
KomitmenPenggunaan Produksi DN
melalui pemberian preferensi
harga
2. Cakupan Pengaturan
Belanja pemerintah di : 1) Departemen,
2) LPND (Lembaga Non Departemen),3) Pemda,4) BUMN (Badan Usaha Milik Negara),5) BUMD (Badan Usaha Milik Daerah),6) BHMN (Badan Hukum Milik Negara),7) KKKS (Kontraktor Kontrak Kerjasama),8) Anak Perusahaan BUMN/BUMD,9) Dll.
3. Acuan sebagai Dasar Hukum (yg utama)
a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;
b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c) Keputusan Presiden R.I. Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
d) dll.
4. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
Bahan Baku,Tenaga Kerja
Perubahan :
- Sifat- Wujud- Fungsi
BARANG DANJASA
Komponen Dalam Negeri (KDN) Komponen Luar Negeri (KLN) TKI/TKA
Industri Nilai EkonomiLebih Tinggi
TKDN = Biaya (material langsung+tenaga kerja langsung+overhead
4a. Konsep Penetapan TKDN :
1. BIAYA MATERIAL LANGSUNG (Variabel)
2. BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG (Variabel)
3. BIAYA TIDAK LANGSUNG (Factory Overhead) (Variabel + Tetap)
__________________________________________+
4. BIAYA PRODUKSI (Cost to Make) (Variabel + Tetap)
5. BEBAN PEMASARAN (Marketing Expences)
6. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (G&AExpences)
_________________________________________+
7. HARGA POKOK PENJUALAN (Cost of Goods Sold)
8. KEUNTUNGAN DAN PAJAK (Profit & Tax)
_________________________________________+
9 . HARGA JUAL (Selling Price)
10. TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN
_________________________________________+
11 . HARGA FOB
Biaya
Produksi
Harga Barang Jadi
PETUNJUK TEKNIS DAN TATA CARA PENILAIAN SENDIRI CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (Peraturan Sekjen Deperin No. 372/SJ-IND/PER/6/2006)
DIAGRAM DATA/DOKUMEN PENDUKUNG YANG PERLU DIPERSIAPKAN UNTUKPENILAIAN CAPAIAN TKDN BARANG
Biaya komersial( Cost to sell )
Beban pemasaran( MarketingExpenses )
Beban umum &administrasi( General &
administrationsexpenses )
Keuntungan( Profit )
Pajak
= Tidak diperhitungkan dalam penilaian TKDN
Harga J ual(Price)
Harga Pokok Penjualan
Biaya Manufakturing
Dalam Negeri Luar Negeri
Biaya langsung
Dalam Negeri Luar Negeri
Biaya tak langsung
Dalam Negeri Luar Negeri
Biaya Bahan BakuLangsung
V a r i a b e l
Dalam Negeri Luar Negeri
Biaya Tenaga KerjaLangsung
V a r i a b e l
Dalam Negeri Luar Negeri
Biaya Tenaga KerjaTidak Langsung
Biaya Tidak LangsungLainnya
Biaya Bahan BakuTidak Langsung
Dalam Negeri Luar Negeri
V a r i b e l + F i x e d
Dalam Negeri Luar Negeri
S.V a r i b e l + F i x e d V a r i a b e l
Dalam Negeri Luar Negeri
Biaya Tenaga KerjaTidak Langsung
Dalam Negeri Luar Negeri
Semi.V a r i b e l
Biaya Tenaga KerjaTidak Langsung
Dalam Negeri Luar Negeri
F i x e d
Biaya Tidak LangsungLainnya
Dalam Negeri Luar Negeri
F i x e d + S.Variabel
Biaya Tidak LangsungLainnya
Dalam Negeri Luar Negeri
V a r i b e l
4b. Ruang Lingkup Produk sesuai Keppres 80
BARANG JASAGABUNGAN
BARANG & JASA
PRODUK TUNGGAL JOB ORDER LELANG KONTRAK
Pre - biddingPre - bidding BiddingBidding Post - biddingPost - bidding
5. Preferensi Harga
Sumber Pendanaan Nilai TKDN Produk
(X %)
Preferensi
Dalam Negeri/K3S
X >= 25 % Barang Maks. 30 %
Jasa Maks. 7,5%
Pinjaman Luar Negeri /
Hibah
X >= 25 % Barang Maks. 15 %
Jasa Maks. 7,5 %
Departemen Perindustrian
6. Harga Evaluasi Akhir (HEA)
Penyedia Brg/Jasa Harga Penawaran (Rp) TKDN (%) HEA (Rp) Peringkat
A 1.050.000.000 60 889.830.508 I
B 1.150.000.000 50 1.000.000.000 III
C 1.025.000.000 25 953.488.372 II
Catatan: Untuk Pengadaan barang dalam negeri dgn preferensi harga 30 %.
100
HEA = -------------- X HP ; HP=harga penawaran; KP=koef.preferensi;
100 + KP Kp = TKDN X preferensi = 60%x30%=18%
7. Verifikasi
A= Departemen Perin- dustrian;B= Instansi Terkait
Instansi Pemerintah
Terkait
Industri Penghasil Barang Dan Jasa
Tim KoordinasiPengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan
TKDNBarang
TKDN Jasa
TKDN Gabungan
VERIFIKASI (Sesuai
Keppres No. 80 tahun
2003)
- Proses Pengadaan- Monitoring- Penyaksian Proses Produksi
Pelaksanaan Pengadaan dan
Evaluasi
Daftar InventarisasiBarang/JasaProduksi DN
A
B
8. Catatan :
Sistim Pendanaan
Nilai TKDN Produk Nilai BMP % TKDN dan BMP
Dalam Negeri/K3S dan Luar negeri
X % Y % (Maksimum BMP =
15 %)
X % + Y %
>= 40 %
Wajib menggunakan Produksi Dalam Negri
Catatan (1) :
Nilai BMP (Bobot Manfaat Perusahaan)=Nilai penghargaan kepada perusahaan memberdayakan Usaha Kecil/Koperasi melalui kemitraan, memelihara kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (OHSAS 18000; ISO 14000), memberdayakan lingkungan (CD), serta memberikan fasilitas pelayanan purna jual
Catatan (2) :
Apabila terdapat dua atau lebih penawaran dengan Harga Evaluasi Akhir (HEA) yang sama, pemenang diberikan kepada penawar dengan TKDN terbesar (lampiran VIII).
Catatan (3) :
TKDN di “declare” dengan metode self assessment oleh penyedia barang dan jasa, dan akan diverifikasi oleh pengguna barang (dl rangka tender) dan jasa atau Deperind (utk pencantuman pada Buku Daftar Inventarisasi Barang/Jasa).
Departemen Perindustrian
Catatan (4) :a) Kementerian/LPND/Propinsi/Kab-Kota harus
membentuk Tim P3DN dibawah Sekretaris Jenderal/Sekretaris LPND/Sekda untuk mengkoordinasikan perencanaan, implementasi, monitor, dan evaluasi upaya peningkatan penggunaan produksi dalam negeri (Permenperin No. 31/2006);
b) Tim ini juga akan merupakan desk di instansi yang bersangkutan yg menangani salah tafsir (bila ada) antara penyedia barang dan jasa dengan pembeli barang dan jasa (panitia tender) pada saat pelelangan;
c) Tim hrs melaporkan kemajuan kepada pimpinan instansi, yang selanjutnya dilaporkan kepada Presiden setiap 6 bulan sekali.
Departemen Perindustrian
Catatan (4) …lanjutan….:
a) Tim P3DN Instansi berkoordinasi dengan Tim P3DN Departemen Perindustrian;
b) Struktur Standar Tim P3DN :
b1. Tim Kerja : Ketua, Sekretaris, Anggota;
b2. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN : Ketua, Sekretaris,
- Anggota :
-- dipilih oleh pimpinan unit/dinas yg
membidangi industri
-- wakil dari kadin/kadinda
-- wakil dari asosiasi terkait
-- wakil dari surveyor yang ditunjuk Menperin
9. Sanksi
a) Sanksi bagi Penyedia Barang dan Jasa : (i). Sanksi Administrasi
(ii). Sanksi Finansial :
- Sanksi Perubahan TKDN yang tidak mengubah
peringkat pemenang;
- Sanksi Perubahan TKDN yang mengubah
peringkat pemenang.
b) Sanksi bagi Pengguna Barang dan Jasa
10. Output yang diharapkan
1) Meningkatnya penggunaan Produksi Dalam Negeri
2) Meningkatnya / penyerapan tenaga kerja
3) Penghematan devisa
4) Berkurangnya ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengoptimalan belanja pemerintah (Pusat dan Daerah), BUMN, BUMD, BHMN,atau KKKS.
Terimakasih….Terimakasih….
Departemen Perindustrian