Tinjauan Hukum Go Private

BAB II

PERATURAN HUKUM GO PRIVATE DALAM HUKUM PASAR MODAL INDONESIA

A. Pengertian Go Private

Tindakan go private merupakan aksi korporasi yang merupakan kebalikan

dari tindakan go public. Pada tindakan go public suatu perusahaan menjual

sahamnya kepada publik sehingga menjadi perusahaan terbuka. Sebaliknya, pada

tindakan go private perusahaan terbuka berubah statusnya menjadi perusahaan

tertutup.

Menurut Black’s Law Dictionary, Go Private adalah “ the process of

changing a public corporation by terminating the corporation’s status with

Security Exchange Commision as a publicly held corporatioan and by having its

outstanding publicly held shares acquiered by a single shareholder or a small

group”.19

Pengertian sebelumnya memberi kesimpulan bahwa go private adalah

perubahan status dari perusahaan yang terbuka menjadi perusahaan tertutup. Go

private artinya perusahaan yang sahamnya semula dimiliki oleh publik

Sedangkan menurut Young Moo Shin, yang dimaksud dengan going

private adalah : “… Any Transaction or series of transactions engaged by an

issuer or its affiliate, which would if successful, permit or its affiliate, which

would if successful, permit the issuer to cease filingreports under the securities

law and return privately held status…”

19 Black’s Law Dictionary, Op.Cit. Hal 69

Universitas Sumatera Utara

(perusahaan tertutup), berubah kembali menjadi perusahaan tertutup yang hanya

dimiliki oleh segelintir pemegang saham saja. 20

Berdasarkan logika, setiap perusahaan berhak juga untuk go public, setelah

memenuhi aturan main dan, berhak juga untuk membeli kembali saham yang

dimiliki masyarakat. Hal ini merupakan prinsip dasar dari sistem ekonomi pasar

yang dianut serta praktik yang lazim berlaku di pasar modal yang telah maju.

Secara nasional kepentingan terhadap berkembangnya budaya keterbukaan

merupakan hal yang sangat mendasar. Keterbukaan dimaksud tidak hanya

menyangkut masalah politik juga terkait dengan aspek lainnya termasuk

keterbukaan di bidang ekonomi. Keterbukaan di bidang ekonomi, khususnya yang

berhubungan dengan masalah keuangan (financial disclosures) merupakan

masalah mendasar dan mau tidak mau, akan menjadi keharusan melaksanakan

keterbukaan ini.

Tanpa disadari bahwa pengembangan pasar modal telah membawa banyak

perubahan baik bagi pelaku bisnis sendiri maupun regulator. Perubahan tersebut

mencakup adanya keberhasilan dalam penerapan financial technology,

pengembangan SDM di bidang keuangan, dan lain-lain. Dibalik kemajuan ini, ada

indikasi mulai munculnya ide untuk melakukan go private bagi beberapa

perusahaan yang telah go public.

21

Dalam UUPT ditegaskan pada pasal 37 ayat (1), disebutkan bahwa

Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan

:

20 Young Moo Shin, Securities Regulation in Korea, (Seoul, Korea : National University

Press,1993), Hal 338, dikutip dari artikel hukum bisnis 21 www.hukumonline.com /fenomena go private. Diakses Tanggal 11 Februari 2010.


a. Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih

perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah

cadangan wajib yang telah disisihkan; dan

b. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perseroandan

gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh perseroan

sendiri dan/atau perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak

langsung dimiliki oleh perseroan, tidak melebihi 10 % (sepuluh persen) dari

jumlah yang ditempatkan dalam perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan

perundang-undangan di bidang pasar modal.

B. Dasar Hukum Go Private

Sampai saat ini belum adanya peraturan khusus yang mengatur go private.

Peraturan yang selama ini dijadikan acuan dalam melaksanakan go private adalah

peraturan mengenai Benturan Kepentingan dan peraturan mengenai Penawaran

Tender. 22 Kedua aturan ini meliputi peraturan Bapepam dan juga peraturan yang

dikeluarkan oleh Bursa Efek Jakarta. Disamping itu proses go private juga harus

mengacu pada Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

(UUPT), dan Undang-undag No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM). 23

Dalam praktik yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang melakukan

go private, dapat ditemukan adanya berbagai dasar hukum yang menjadi acuan

atau kerangka atau pijakan dalam melaksanakan go private itu sendiri. Secara

umum dasar hukum dan peraturan tersebut dapat disebutkan dan dijelaskan

sebagai berikut :

22 Gunawan Wudjaja dan Wulandari Risnamanitis, Op.Cit. Hal 72. 23 Ibid. Hal. 75.


1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Peseroan Terbatas

Ketentuan dalam Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas (UUPT) yang menjadi sandaran awal dilaksanakannya go private adalah:

a. Pasal 21 Ayat (1) UUPT

“ Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri”

b. Pasal 21 Ayat (2) UUPT

“Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi :

1) Nama Perseroan dan /atau tempat kedudukan perseroan

2) Maksud dan Tujuan Perseroan serta kegiatan usaha perseroan;

3) Jangka waktu berdirinya perseroan

4) Besarnya modal dasar

5) Pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor; dan/atau

6) Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau

sebaliknya”.

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa pasal 21 Ayat (2) UUPT

itu memberi dasar hak perubahan status bagi perusahaan terbuka menjadi

perusahaan tertutup. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pasal tersebut

merupakan dasar hukum go private yang bersifat umum, karena tidak mengatur

lebih lanjut bagaimana seharusnya prosedur dan tata cara perusahaan publik itu

melakukan go private. 24

24 Pasal 21 Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Pereroan Terbatas.


c. Pasal 19 Ayat (1) UUPT

“ Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS”. Berdasarkan

ketentuan ini perubahan anggaran dasar perusahaan terbuka menjadi perusahaan

tertutup harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari seluruh pemegang saham

utama maupun pemegang saham minoritas. 25

Pembelian kembali saham (stock buy back) merupakan salah satu langkah

yang dapat diambil oleh emiten atau perusahaan publik untuk menaikkan harga

sahamnya yang karam.

26

Menurut Hasan Zein, mengenai fenomena ramainya emiten atau

perusahaan publik yang melakukan buy back saham mereka di penghujung tahun

1997, kembali menjadi sesuatu yang aktual saat ini.

27

1. Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih

perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditetapkan ditambah

cadangan diwajibkan yang telah disisihkan.

Adapun dasar-dasar

hukum bagi pembelian saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan secara umum

adalah Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 UUPT.

d. Pasal 37 Ayat (1) UUPT

“ Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan

ketentuan :

2. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perseroan

dan gadai saham atau jaminan fidusia atau saham yang dipegang oleh

25 UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 19. 26 www.hukumonline.com /buy back, Diakses Tanggal 11 Februari 2010. 27 Hasan Zein. Fenomena Stock Buy Back www. hukumonline.com. Diakses Tanggal 12

Februari 2010.


perseroan tanah ini dan/atau perseroan lain yang sahamnya secara

langsung dimiliki oleh perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen)

dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perseroan, kecuali diatur lain

dalam peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.”

e. Pasal 37 Ayat (2) UUPT

“ Perseroan saham, baik secara langsung maupun tidak langsung yang

bertentangan dngan Ayat (1) batal karena hukum”.

f. Pasal 37 Ayat (3) UUPT

“ Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang

diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian

kembali yang batal karena hukum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2)

g. Pasal 37 Ayat (4)

“ Saham yang dibeli kembali perseroan sebagimana dimaksud pada ayat

(1) hanya boleh dikuasai perseroan paling lama 3 Tahun”.

Pada pasal 37 Ayat (1) UUPT mengingatkan kepada konsep go private

yang merupakan proses pembelian saham publik oleh perseroan dalam rangka

implementasi buy back atau repurchase saham yang wajib memenuhi persyaratan

pokok jumlahnya.28

28 Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, Go Public dan Go Private di Indonesia,

(Jakarta : Kencana, 2009), Hal. 74.

Selain itu, jumlah nilai nominal seluruh saham yang dimiliki

perseroan bersama dengan yang dimiliiki perseroan bersama dengan yang dimiliki

perseroan bersama dengan yang dimiliki perseroan anak perusahaan dan gadai

saham yang dipegang, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal


yang ditempatkan (Pasal 37 Ayat (1) butir b UUPT) dan dana yang digunakan

untuk buy back adalah dana dari laba bersih perseroan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 37 Ayat (2) UUPT sudah memberikan

rumusan yang jelas bahwa perolehan saham, baik langsung maupun tidak

langsung yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) UUPT adalah

harus dikembalikan ke perseroan. Ketentuan Pasal 37 Ayat (3) UUPT adalah batal

demi hukum dan pembayaran yang telah diterima harus dikembalikan ke

perseroan. Ketentuan Pasal 37 Ayat (3) UUPT menjelaskan tentang tanggung

jawab direksi apabila pemegang saham mengalami kerugian. 29

Inti sari dari Pasal 38 Ayat (1 ) UUPT ini bahwa buy back hanya dapat

dilakukan setelah mendapat persetujuan dari RUPS. Dengan demikian, tanpa

dilakukannya RUPS, maka proses buy back tidak dilakukan dan dengan

h. Pasal 38 Ayat (1) UUPT

“ Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat

(1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya dapat dilakukan berdasarkan

persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan

dibidang pasar modal.”

i. Pasal 31 Ayat (2) UUPT

“Keputusan RUPS yang memuat persetujuan sebagai mana dimaksud Ayat

(1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat,

quorum, dan persetujuan jumlah suara untuk pembahasan anggaran dasar

sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”.

29 Pasal 37 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.


sendirinya menjadi batal demi hukum. Di mana keputusan RUPS sebagaimana

dimaksud dalam Ayat (1) akan sah apabila dihadiri sedikit 2/3 (dua pertiga)

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh

paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dan jumlah suara tersebut atau sebagimana

diatur lain dalam anggaran dasar.

j. Pasal 61 Ayat (1) UUPT

“ Setiap Pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan

ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap

tidak adil dan tanpa wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau

Komisaris”.

Isi ketentuan Pasal 61 Ayat (1) UUPT ini memberikan hak kepada setiap

pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan kepada

Pengadilan Negeri jika ia dirugikan atas tindakan perseroan yang dianggap tidak

adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS yang

mengagendakan buy back sebagai pembahasnya. 30

30 Ibid

k. Pasal 62 Ayat (1) UUPT

“ Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar

sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apbila yang bersangkutan tidak

menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan,

berupa :


a. Perubahan anggaran dasar;

b. Pengalihan atau penjaminan, seluruh kekayaan perseroan yang mempunyai

nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau

c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan perseroan atau pemisahan”

l. Pasal 62 Ayat (2) UUPT

“ Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud

dalam Ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh perseroan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1), perseroan wajib mengusahakan

gar sisa saham dibeli oleh pihak lain.”

Proses go private juga harus memperhatikan penyelesaian terhadap

pemegang saham yang tidak setuju terhadap go private. Hal ini diatur dalam Pasal

62 Ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa setiap pemegang saham berhak

meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar,

apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugian

pemegang saham atau perseroan, berupa : perubahan dasar anggaran dasar,

Perubahan anggaran dasar; Pengalihan atau penjaminan, seluruh kekayaan

perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan

bersih perseroan; atau Penggabungan, peleburan, pengambilalihan perseroan atau

pemisahan perseroan. 31

Sedangkan pada ketentuan Pasal 62 Ayat (1) dan (2) UUPT ini

mengandung arti bahwa adanya hak setiap pemegang saham untuk meminta

kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar dan apabila hal

31 Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, Op.cit. Hal. 78.


ini yang diminta melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham, maka

perseroan punya kewajiban untuk mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh

pihak lain.

2. Peraturan Bapepam Tentang Benturan Kepentingan

Kegiatan ekonomi pada umumnya tercermin pad aktifitas pasar dan

karenanya orang sering menyebut kegiatan ekonomi tidak berorientasi pada pasar

nerupakan salah satu bentuk penyimpangan yang harus diperbaiki. Untuk

menciptakan sistem ekonomi yang ideal hendaknya perlu ada satu perangkat yang

mampu menjamin berjalannya system mekanisme pasar.

Untuk dapat dipercaya, setiap pasar termasuk financial market, pasar uang

dan pasar modal haruslah memiliki kriteria atau kondisi sebagai berikut : adanya

fairness, tegaknya hukum, lengkapnya infrastruktur, dan adanya profesionalisme

pelaku dan pengawas pasar. Setiap pasar termasuk pasar tradisional biasanya

memiliki pengawas. Tanpa pengawas sulit dicapai adanya pasar efisien dan

teratur. Fungsi pengawas pasar ini sangatlah penting mengingat yang

bersangkutan bertindak tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai

pengawas dan dalam beberapa hal sebagai investigator atau penyidik. 32

Namun, peran dan fungsi pengawas pasar ini perlu diawasi agar

keberadaaannya tidak menjadi halangan atau penghambat. Sebab kekuasaan yang

diberikan kepada pengawas pasar sekaligus menjadi potensi yang dapat

menghambat pasar. Apabila pengawas pasar memiliki kewenangan yang

32 I Putu Gede Ary Suta. Menuju Pasar Modal Modern, (Jakarta: SAD Satria Bakti,

2000), Hal. 166.


berlebihan dan penyalahgunaan wewenangnya itu sehingga menjadi beban bagi

pasar. 33

Transaksi Berbenturan Kepentingan terjadi apabila dipenuhi unsur-unsur

sebagai berikut

34

a. Adanya transaksi, yaitu suatu aktivitas atau kontrak dalam rangka

memberikan dan/atau mendapatkan pinjaman, memperoleh, melepaskan

atau menggunakan aktiva, jasa atau efek suatu perusahaan atau perusahaan

terkendali, atau mengadakan kontrak sehubungan dengan aktivitas

terseebut

:

b. Adanya benturan kepentingan

c. Benturan kepentingan tersebut adalah antara perusahaan dengan komisaris

atau direktur atau pemegang saham utama

d. Kepentingan yang berbenturan adalah kepentingan ekonomis

Menurut peraturan khusus mengatur mengenai Benturan Kepentingan

transaksi tertentu, yaitu Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-12/PM/1997

(Peraturan No.IX. E. 1) maka yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah

perbedaan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi

kreditur, komisaris atau pemegang saham utama dari perusahaan tersebut.

Dalam peraturan tersebut, maka apabila suatu transaksi di mana seorang

Komisaris, Direktur, atau pemegang saham utama mempunyai benturan

33 Ibid, Hal 170 34 Munir Fuady, Pasar Modal Modern, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999), Hal. 190.


kepentingan, maka transaksi dimaksud harus disetujui oleh para pemegang saham

independen atau wakil mereka yang diberi wewenang secara sah. 35

Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan profesionalisme dan

diikuti semakin banyaknya perusahaan yang menjual dan mencatatkan sahamnya

pada bursa efek di Indonesia, maka fungsi Bapepam kemudian lebih difokuskan

pada pembinaan dan pengawasan kegiatan pasar modal, sedangkan pengelolaan

bursa efek diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta. Melalui Surat Keputusan

Menteri Keuangan No.1548/KMK.013/1990, Bapepam mengalami perubahan

peran dan fungsi. Sejak diberlakukannya keputusan tersebut, Bapepam tidak lagi

menjadi penyelenggara pasar, tetapi hanya memfokuskan peranannya di bidang

pengawasan. Hal ini ditegaskan dalam UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar

Modal. Dalam pasal 3 Ayat (1) disebutkan pembinaan, pengaturan dan

pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Bapepam.

Berikutnya pada Pasal 4 ditegaskan peran Bapepam itu bertujuan mewujudkan

Di Indonesia lembaga yang dapat dikategorikan sebagai pengawas pasar

adalah Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sebagai Pengawas Pasar Modal,

Bank Indonesia (BI) dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai

Pengawas Industri Perbankan, Departemen Keuangan sebagai Pengawas Industri

Asuransi, Dana Pensiun, dan Modal Ventura, Departemen Perindustrian dan

Perdagangan sebagai Pengawas Pasar Bursa Berjangka. Fungsi yang dilaksanakan

lembaga-lembaga pengawas tersebut di atas memang berbeda satu dengan yang

lain.

35 Ibid, Hal. 188.


terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi

kepentingan pemodal dan masyarakat. 36

a. Memberi izin usaha kepada bursa efek, lembaga kliringa dan penjaminan,

lembaga penyimpanan, dan penyelesaian, reksadana, perusahaan efek,

penasihat investasi, dan biro administrasi efek.

Selanjutnya kewenangan Bapepam diatur lebih rinci dalam Pasal 5 UU

Pasar Modal, yang meliputi :

b. Memberi izin orang perseorangan bagi wakil penjamin emisi efek, wakil

perantara pedagang efek, dan wakil manajer investasi.

c. Memberi persetujuan bagi bank kustodian.

d. Mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat

e. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan

untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk

manajemen sementara bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta

lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai dengan dipilihnya

komisaris dan direktur yang baru.

f. Menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta

menyatakan, menunda, dan membatalkan efektifnya pernyataan

pendaftaran.

g. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal

terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-

undang Pasar Modal dan/atau peraturan pelaksanaannya.

36 Ibid, hal 174


h. Mewajibkan setiap pihak untuk menghentikan atau memperbaiki iklan

atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di pasar modal, dan juga

mengambil langkah-langkah yang timbul akibat dari iklan atau promosi

tersebut.

i. Melakukan pemeriksaan terhadap emiten atau perusahaan publik yang

telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada

Bapepam.

j. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka

pelaksanaan wewenang Bapepam.

k. Mengumumkan hasil pemeriksaan

l. Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada bursa efek

atau menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu untuk jangka waktu

tertentu guna melindungi kepentingan pemodal.

m. Menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek untuk jangka waktu

tertentut dalam hal keadaan darurat.

n. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi

oleh bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, atau lembaga

penyimpanan dan penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan

atau menguatkan pengenaan sanksi yang dimaksud

o. Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan,

penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal


p. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian

masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang pasar

modal.

q. Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas undang-

undang ini atau peraturan pelaksanaannya

r. Menetapkan instrument lain sebagai efek

s. Melakukan hal-hal lain untuk diberikan berdasarkan Undang-undang ini.

37

Dalam hal ini Bapepam mengeluarkan peraturan yang dapat disebutkan

sebagai salah satu dasar dari pelaksanaan go private. Peraturan Bapepam ini

mengenai Benturan Kepentingan yang mewajibkan suatu transaksi yang

mengandung Benturan Kepentingan mendapat persetujuan dari pemegang saham

independen. Meskipun tindakan go private tidak mengandung benturan

kepentingan, kebijakan Bapepam mewajibkan perusahaan untuk mengacu kepada

peraturan sendiri.

38

Dengan kebijakan ini, meskipun tidak memilki suara mayoritas, pemegang

saham independen yang tidak setuju dengan proses go private dapat menghalangi

proses go private. Sampai Tahun 2005, persetujuan pemegang saham independen

dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Bapepam No. IX. E. I Tentang

Kepentingan Transaksi Tertentu. Peraturan tersebut mensyaratkan bahwa go

private hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS Pemegang Saham

Independen yang dihadiri oleh lebih dari 50 % (Lima puluh persen) saham yang

37 Ibid, Hal 181 38 Boby W. Hermawan dan I Made B. Tirthayatra, Go Private., Hal. 2


dimiliki Pemegang Saham Independen, dan disetujui oleh lebih dari 50 % (Lima

puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independent. 39

Menurut Peraturan Bapepam No. IX. F. 1 Tentang Penawaran Tender,

Penawaran tender adalah penawaran melalui media massa untuk memperoleh efek

bersifat ekuitas dengan cara pembelian atau pertukaran dengan efek lainnya.

Pernyataan Penawaran Tender adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada

Bapepam oleh pihak yang melakukan penawaran tender.

3. Peraturan Bapepam Tentang Penawaran Tender (Tender Offer)

Dalam pengertian umum, Tender Offer merupakan penawaran melalui

media massa untuk membeli saham perusahaan publik yang tercatat dibursa

dengan tujuan untuk mengendalikan perusahaan publik yang bersangkutan.

Tender offer pada umumnya menjadi pusat perhatian setiap pengawas pasar modal

dan bursa, mengingat implikasinya terhadap masyarakat.

40

Tender offer dapat berakibat beralihnya pengendalian perusahaan publik

dari satu tangan (group) ke tangan (group) lainnya. Makna yang dapat timbul

seperti adanya perubahan Direksi, Komisaris, atau bahkan kebijakan penting yang

dapat mempengaruhi jalannya perusahaan publik.

41

Untuk perusahaan publik, pengendalian tak lagi diukur dari pemilikan

saham yang melebihi 50 % (lima puluh persen), melainkan jauh lebih luas.

Pemilikan 25 % (dua puluh lima persen) suara sudah dianggap mengendalikan,

kecuali terdapat pembuktian sebaliknya. Pelaksanaan Tender Offer dapat

mempengaruhi masyarakat pemodal untuk menjual atau tak menjual efek atau

39 Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis. Op.Cit Hal 78 40 Peraturan Bapepam No. IX. F. I Tentang Penawaran Tender 41 I Putu Gede Ary Suta, Op.Cit. hal 323


saham yang dimiliki. Disinilah peran pengawas pasar modal dan bursa untuk

memastikan bahwa kesepakatan mengenai penawaran sahan tersebut jujur dan

transparan. Pemodal harus memperoleh informasi lengkap dan terlindungi dari

praktik tak jujur.

Masyarakat pemodal adalah pihak yang harus selalu dilindungi. Sebab

mereka selalu di pihak yang lemah, terutama dalam perolehan informasi yang

penting dan relevan. Beda dengan pengelola perusahaan publik yang memiliki

posisi lebih menguntungkan. Penawaran tender adalah tindakan yang terbalik jika

dibandingkan dengan penawaran saham perdana (Initial Public Offering - IPO).

Dalam IPO, yang ada adalah penawaran jual, berarti yang diambil pemodal adalah

keputusan untuk membeli efek. Jumlah pemegang saham akan meningkat sejalan

dengan bertambahnya modal perusahaan. Sedangkan dalam Tender Offer, yang

dilakukan merupakan penawaran beli dan yang diambil pemodal adalah keputusan

untuk menjual.

Salah satu hal yang terpenting dalam Tender Offer adalah adanya

kemungkinan perusahaan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan

sebagi perusahaan publik, dalam arti bahwa perusahaan tersebut telah go private.

Konsekuensinya adalah terhentinya pencatatan di bursa, tertutupnya mekanisme

jual beli saham perusahaan yang bersangkutan, yang berarti berakhirnya

likuiditas. 42

Karena luasnya dampak tender offer bagi pemodal, aturan main tentang

hal ini harus memberi jaminan bahwa pelaku tender offer memberi informasi yang

42 I Putu Gede Ary Suta. Op.Cit. Hal 325.


benar dan tidak menyesatkan. Harus memberikan informasi atau fakta materil

yang seharusnya diketahui pemodal, tidak menggunakan informasi orang dalam

(insider informasi), dan informasi yang diberikan harus tepat waktu dan merata.

Untuk mengantisipasi hal itu, Bapepam selaku pengawas pasar modal

mengambil langkah dengan menerbitkan Peraturan Penawaran Tender pada tahun

1995. Peraturan itu untuk mencapai sasaran penting, antara lain memberikan

perlindungan kepada masyarakat pemodal dari praktik pengambilalihan

perusahaan publik secara tidak transparan, menciptakan harga penawaran yang

wajar serta tidak merugikan kepentingan masyarakat pemodal, terutama dari

praktik manipulasi harga, dan memberikan waktu dan informasi cukup bagi

masyarakat pemodal sebelum mengambil keputusan untul menjual atau tidak

menjual efek yang dimaksud.

Untuk mencapai sasaran diatas, peraturan Bapepam memuat hal penting

yang wajib diikuti oleh pihak yang akan melakukan Tender Offer, antara lain

meliputi pembelian saham di bursa, sehingga pemilikan mencapai 20 % (dua

puluh persen) atau lebih dengan tujuan pengendalian harus dilakukan penawaran

tender, offeror harus mengumumkan transaksi tersebut dalam dua surat kabar.

Lalu offeror wajib menyampaikan pernyataan penawaran tender kepada Bapepam,

harga penawaran tender pun harus lebih tinggi dari harga selama enam bulan

terakhir.43

Di Indonesia, secara umum pengambilalihan perseroan diatur dalam Bab

VIII UUPT , Pasal 125 UUPT mengatur cara pihak-pihak yang dapat melakukan

43 Gunawan Widjaja dan Risnamanitis. Op.Cit. Hal 71.


pengambilalihan dan prosedur pengambilan. Pasal 126 mengatur tentang

mengenai perbuatan hukum pengambilalihan di mana harus memperhatikan

kepentingan perseroan , pemegang saham minoritas, karyawan perseroan dan

kepentingan masyarakat serta persaingan sehat dalam melakukan pihak yang

melakukan usaha dan dalam Pasal 83 UU Pasar Modal ditentukan bahwa setiap

pihak yang melakukan Penawaran Tender wajib mengikuti ketentuan mengenai

keterbukaan, kewajaran dan pelaporan yang ditegaskan oleh Bapepam. 44

Selanjutnya mengenai pengambilalihan bagi emiten atau perusahaan

publik diatur dalam Pasal 84 UUPM. Apabila rencana go private telah disetujui

oleh para pemegang saham independen, maka harus dilakukan penawaran tender

oleh pemegang saham perusahaan untuk membeli saham yang dimiliki pemegang

saham publik.

45

a. Identitas dari pihak yang melakukan tender offer

Adapun pihak yang dapat melakukan penawaran tender wajib

mengumumkan di surat kabar, yang mengenai rencana penawaran tender, yang

memuat :

b. Persyaratan dan kondisi khusus dari penawaran tender yang direncanakan

c. Jumlah efek bersifat ekuitas dari perusahaan sasaran yang dimiliki oleh

pihak yang melakukan penawaran tender.

d. Pernyataan akuntan, bank, atau penjamin emisi efek yang menerangkan

bahwa pihak yang melakukan penawaran tender telah mempunyai dana

yang mencukupi untuk membiayai penawaran tender yang dimaksud.

44 Ibid. 45 Ibid, hal 79


Tata cara dan prosedur penawaran tender diatur dalam Peraturan Bapepam

No. IX. F. I Tentang Penawaran Tender. Peraturan ini mensyaratkan harga

penawaran tender harus lebih tinggi dari dua harga berikut :

a. Harga penawaran tender tertinggi yang diajukan sebelumnya oleh pihak

yang sama dalam jangka waktu 180 (Seratus delapan puluh) hari sebelum

pengumuman.

b. Harga pasar tertinggi atas efek dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh)

hari terakhir sebelum pengumuman. 46

Bagi pasar modal Indonesia, aspek penting lainnya yang perlu

memperoleh perhatian adalah kesiapan masyarakat menerima go private, yang

pada dasarnya merupakan proses kebalikan dari go public. Di tengah usaha

memasyarakatkan pemilikan saham perusahaan besar, dapat terjadi penciutan

pemilikan saham publik. Hal demikian haruslah diantisipasi dan telah merupakan

bagian dari kehidupan pasar modal yang bersifat global. Dari sisi ini, pengelola

perusahaan publik harus paham bahwa sekali perusahaan masuk bursa, dia sudah

memasuki arena yang setiap saat dapat menjadikannya perusahaan sasaran sudah

diakuisisi.

Peraturan penawaran tender (Tender offer) ini harus diarahkan kepada

perlindungan kepada pemegang saham publik. Inti dari Tender Offer ini adalah

kewajaran (fairness), transparansi dan perlindungan kepada masyarakat.47

46 Ibid, hal 80 47 I Putu Gede Ary Suta, Op.Cit, Hal 441


4. Peraturan BEJ No. 1. 1 Tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) Dan

Pencatatan Kembali (Relisting) Saham Di Bursa

Saham yang telah tercatat di bursa (listed) dapat mengalami yang disebut

delisting, yaitu penghapusan pencatatan dari daftar saham di bursa yang

dikarenakan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di bursa tersebut. Pada saat

perusahaan melakukan go private, hal tersebut pada umumnya diikuti dengan

tindakan delisting oleh bursa. Pada saat perusahaan yang berstatus terbuka

mengubah statusnya menjadi perusahaan tertutup.48

Delisting adalah perpindahan perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar

di bursa efek karena perusahaan tersebut tidak mematuhi aturan-aturan yang

berlaku atau keadaan keuangannya jauh dibawah standar yang berlaku secara

umum.

49

Sedangkan menurut Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, yang

dimaksud dengan delisting adalah penghapusan efek dari daftar efek yang tercatat

pada bursa.

50

Menurut Black law dictionary, delisting adalah “ The suspension of having

a security listed on an exchange, delisting result from failing to meet the

exchange’s listing requierements, as by not compliying with the minimum net

asset requirement”.

51

Menurut kamus istilah Pasar Modal, Akuntansi, Keuangan dan Perbankan,

delisting adalah pengeluaran pencatatan suatu efek dari daftar efek yang tercatat di

48 Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, Op.Cit, Hal 43 49 Victor Purba, Kamus Umum Pasar Modal. (Jakarta: UI Press, 2000), Hal 44 50 Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Pasar Modal di Indonesia, Pendekatan,

Tanya Jawab, (Jakarta : Salemba Empat, 2006) , Hal 70. 51 Black’s Law Dictionary, Op.Cit, Hal 428


bursa efek. Hal ini biasanya dilakukan untuk saham-saham emiten yang tidak

diperdagangkan dalam rentang waktu tertentu atau emiten saham tersebut merugi

terus menerus selama tiga tahun dan atau beberpa kondisi lainnya. Saham-saham

yang telah di delist tetap dapat diperdagangkan di luar bursa, dan status emiten

tersebut tetap sebagai perusahaan publik.52

Pencatatan kembali (Relisting) merupakan pencantuman kembali suatu

efek dalam daftar efek yang tercatat di Bursa, setelah efek tersebut dihapuskan

pencatatannya di Bursa.

53

a. Permohonan penghapusan pencatatan saham yang diajukan oleh

perusahaan tercatat sendiri, yang biasanya disebut voluntary delisting;

Delisting pada dasarnya merupakan akibat dari wanprestasinya emiten

atau tidak dipenuhinya isi, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian

atau kontrak yang dibuat dan diwajibkan oleh bursa efek. Delisting merupakan

tindakan yang membawa akibat hukum pada tidak memperbolehkan efek emiten

yang bersangkutan diperdagangkan lagi di bursa. Hukuman dalam bentuk

delisting tersebut, yang dijatuhkan oleh otoritas bursa hanya akan diambil oleh

bursa efek , setelah memerhatikan dan mempertimbangkan ketidakmampuan dari

emiten sebagai perseroan untuk memenuhi kriteria yang dapat menyebabkan

terjadinya delisting.

Penghapusan pencatatan saham perusahaan tercatat dari daftar efek yang

tercatac di bursa dapat terjadi karena :

52 Johar Arifin dan M. Fakhruddin, Kamus Istilah Pasar Modal, Akuntansi, Keuangan

dan Perbankan, (Jakarta : Elex Media Computindo, 1999), Hal 116 53 Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakrta No. Kep-308/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan

No.I-1 Tentang Penghapusan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa


b. Dihapus pencatatannya oleh bursa sesuai dengan ketentuan bursa karena

tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bursa, yang

biasanya disebut dengan forced delisting.

Hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya delisting pada perusahaan di

bursa dapat berbeda-beda antara satu bursa dengan bursa yang lain, meskipun

suatu pedoman umum dapat juga dikemukakan.

Penyebab delisting antara lain : Harga di bawah minimum, Nilai

kapitalisasi pasar di bawah minimum, dimana nilai kapitalisasi merupakan total

nilai dari harga pasar saham dikali seluruh jumlah saham yang beredar, kemudian

Nett income di bawah minimum serta kepailitan perusahaan.54

a. Harus memenuhi persyaratan minimum distribusi saham

Syarat-syarat delisting tidak ada ketentuan umum di dalam

pelaksanaannya pada pasar modal, namun setidaknya harus memiliki syarat-syarat

berikut :

b. Bursa akan mempertimbangkan untuk mendelisting perusahaan apabila

perusahaan gagal memenuhi persyaratan nilai kapitalisasi pasar tertentu.

c. Bursa akan mendelisting sebuah perusahaan apabila rata-rata harga

penutupan saham kurang selama 30 (tiga puluh) hari perdagangan

berturut-turut.

d. Bursa akan memberikan waktu selama enam bulan kepada perusahaan

untuk tetap pada standar delisting.

54 Jonathan Macey, Down and Out In Stock Market : The Law and Finance of The

Delisting Process, (Jhonson Graduated School of Management, Cornell University, 2003), Hal 7


Ada beberapa kriteria-kriteria lainnya yang dapat dikeluarkan oleh bursa

dari waktu ke waktu, khususnya yang terkait dengan kebijakan untuk

mendelisting perusahaan, yaitu apabila asset operasional perusahaan menurun

drastis dalm nilainya dengan alasan apa pun, atau jika perusahaan tersebut

mengajukan permohonan pailit atau mengumumkan tujuan dari permohonan

kepailitannya berdasarkan Undang-undang Kepailitan. Hal-hal tersebut dapat

menjadi dasar bagi bursa untuk mempertimbangkan proses delisting. 55

a. Harga nominal

Peraturan ini mensyaratkan harga penawaran tender sekurang-kurangnya

harus sama dengan harga tertinggi dari harga berikut :

b. Harga perdagangan tertinggi di pasar regular selama dua tahun terakhir

sebelum pemberitahuan RUPS setelah memperhitungkan faktor

penyesuaian akibat perubahan nilai nominal sejak dua tahun terakhir

hingga RUPS yang menyetujui delisting, ditambah premi berupa tingkat

pengembalian investasi selama dua tahun yang diperhitungkan sebesar

harga perdana saham dikali rata-rata tingkat bunga SBI satu bulan dalam

periode tiga bulan atau tingkat bunga obligasi pemerintah lain yang setara

yang berlaku saat ditetapkannya putusan RUPS mengenai delisting;

c. Nilai wajar berdasarkan penilaian penilai independen. 56

55 Ibid, Hal 8 56 Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, Op.Cit, Hal 80


Secara umum dapat dikatakan bahwa bursa akan melakukan delisting

apabila terjadi hal-hal berikut :

a. Bursa menerima pendapat dari pihak yang berwenang bahwa saham

tersebut tidak lagi bernilai

b. Registrasi saham tersebut tidak lagi berlaku

c. Para pemegang saham tidak lagi diundang dalam rapat pemegang saham

d. Perusahaan tersebut melanggar ketentuan-ketentuan listing

e. Pada semua klasifikasi, pengeluaran atau serangkaian saham tidak

berlaku lagi karena pembayaran atau penarikan kembali

f. Perusahaan tersebut terlibat dalam kegiatan operasional yang menurut

bursa itu melanggar kepentingan publik.

Selain hal- hal tersebut diatas, bursa juga melakukan delisting apabila

kondisi-kondisi berikut terjadi pada perusahaan, yakni jumlah saham yang

diselenggarakan oleh publik kurang dari 1000 (seribu) saham, jumlah pemegang

saham kurang dari 100 (seratus) pemegang saham, dan akumulasi nilai pasar

tersebut kurang dari 1.000.000 (satu juta). 57

57 Ibid, Hal 46

Terakhir bursa berhak untuk

memberikan persetujuan dan memutuskan berdasarkan pertimbangannya sepihak

untuk melanjutkan listing berdasarkan fakta-fakta jika sebuah saham gagal

memnuhi beberapa kriteria tersebut.


Adapun persyaratan umum Relisting sebagai berikut : 58

58 Lihat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakrta No. Kep-308/BEJ/07-2004 Tentang

Peraturan No.I-1 Tentang Penghapusan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa

a. Perusahaan tercatat yang sahamnya dihapuskan dari daftar efek yang tercatat di

bursa, dapat mengajukan relisting sahamnya kepada bursa paling cepat 6 (enam)

bulan sejak dilakukan delisting oleh bursa;

b. Pernyataan pendaftaran yang disampaikan ke Bapepam masih tetap menjadi

efektif

c. Telah memperbaiki kondisi yang menyebabkan dilakukannya delisting oleh

bursa atau merealisaikan hal-hal yang mendasari permohonan delisting saham saat

menjadi perusahaan tercatat sebelumnya.

d. Adanya pernyataan Direksi dan Komisaris yang menyatakan bahwa calon

perusahaan tercatat tidak sedang dalam sengketa hukum atau sedang menghadapi

suatu masalah yang secara material diperkirakan dapat mempengaruhi

kelangsungan usaha perusahaan;

e. Calon perusahaan tercatat boleh merupakan anak perusahaan atau induk

perusahaan dari perusahaan tercatat.

f. memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)

dari jajaran anggota Dewan Komisaris.

g. Memiliki Direktur tidak terafiliasi sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari

jajaran anggota jajaran;

h. Memiliki Komite Audit

i. Memiliki Sekretaris Perusahaan


j. harga saham dan nominal saham calon perusahaan tercatat sekurang-kurangnya

Rp.100 (seratus rupiah).

k. Direksi dan Komisaris calon perusahaan tercatat harus memiliki reputasi yang

baik.

Calon perusahaan tercatat akan mencatatkan kembali sahamnya di bursa,

haruslah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan, setelah seluruh prosedur

pencatatan kembali, maka Bursa akan mengumumkan adanya pencatatan dan

perdagangan saham calon perusahaan tercatat.

C. Peranan Penilai (Appraisal) dalam Pelaksanaan go private

Perusahaan penilai (Appraisal Company) atau Usaha Jasa Penilai, di

Indonesia merupakan bentuk usaha yang relatif masih baru, sehingga badan usaha

ini belum diatur secara khusus. Disamping itu juga, badan usaha ini belum begitu

banyak dikenal masyarakat, kecuali masyarakat pengusaha, ini pun terbatas pada

pengusaha golongan tertentu saja. Sehingga banyak kalangan yang belum

mengerti apa yang di maksud dengan Usaha Jasa Penilai.

Secara umum, kata penilaian berasal dari kata nilai (price, value, yaitu

harga, dalam arti taksiran harga). Penilai (appraiser) yaitu orang yang melakukan

penilaian atau yang disebut juga juru taksir. Kemudian kata penilaian, yang dalam

bahasa Inggris “Appraisal”, mempunyai arti penilaian, penaksiran, pengharapan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penilaian diartikan sebagai proses, cara,

perbuatan menilai, pemberian biji (biji, kadar, mutu, harga), penelaahan. 59

59 Joni Emirzon. Aspek-aspek Hukum Perusahaan Jasa Penilai (Jakarta : Gramedia,

2000), hal 8


Menurut Black’s Law Dictionary kata Appraisal berarti : A valuation or an

estimation of value of property by disinterested persons or suitable qualification.

The process of ascertaining a value of an asset or liability that involves expert

opinion rather than explicit market transsection.

Dan pengertian dari Appraiser : to fix or set a price or value upon; to fix

and state the true value of a thing, and usually in writing. To value property at

what it is worth. Dari beberapa defenisi tersebut, dapat disebutkan bahwa

Penilaian adalah proses pekerjaan seorang penilai dalam memberikan suatu

estimasi dan pendapat atas nilai analisis suatu harta, baik yang berwujud maupun

yang tidak berwujud, berdasarkan fakta-fakta yang objektif dan relevan dengan

menggunakan metode-metode dan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku.60

a. Metode Perbandingan Data Pakar

Penilai adalah seorang yang telah terdaftar untuk dapat melakukan

kegiatan penilaian berdasarkan aturan profesi dan etika penilai serta ketentuan-

ketentuan lain yang ditetapkan. Sedangkan nilai adalah hasil penilaian dari

seorang penilai mengenai arti ekonomis suatu harta pada tanggal tertentu yang

dinyatakan dengan satuan mata uang.

Metode penilaian yang dihunakan untuk melakukan penilaian antara lain

dengan :

b. Metode Kalkulasi Biaya

c. Metode Kapitalisasi Pendapatan

60 Ibid. Hal 10.


Secara umum, dalam menentukan penilaian, dapat menggunakan satu atau

lebih metode penilaian yang spesifik,61

a. Income Approach (Pendekatan Pendapatan)

yakni :

Penilaian bisnis atau usaha saham, yang didasarkan pada pendapatan

merupakan inti dari teori penilaian. Penilaian yang didasarkan pada pendekatan

pendapatan berlandaskan pada teori-teori ekonomi dan keuangan yang juga

merupakan landasan dan orientasi dari pemilikan dan pengelolaan suatu bisnis.

b. Market Approach (Pendekatan Pasar)

Pendekatan penilaian berdasarkan data pasar adalah cara umum untuk

menentukan indikasi nilai dengan berpedoman pada data transaksi yang pernah

terjadi ssebelumnya atau suatu business interest dari perusahaa yang sepadan dan

sebanding. Metode penilaian ini pada dasarnya dilakukan dengan cara mencari

dan membandingkan perusahaan yang dinilai dengan perusahaan yang

diperkirakan sepadan dan sebanding, dari bidang yang sama yang sudah ada harga

pasarnya. Data transaksi yang terjadi pada perusahaan yang sepadan dan

sebanding ini kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam penentuan nilai.

Indikasi nilai saham perusahaan yang dinilai diperoleh dari harga saham

perusahaan pedoman secara proprosional.

c. Asset Based Approach (Pendekatan Aktiva)

Pendekatan ini adalah suatu cara umum untuk menggunakan indikasi nilai

saham dengan menggunakan satu atau lebih metode yang didasarkan langsung

pada nilai-nilai aktiva dan kewajiban yang dimiliki perusahaan. Pendekatan ini

61 Saiful M Ruky. Menilai Penyertaan dalam Perusahaan, (Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama, 1999), Hal. 89


didasrkan pada premis dasar bahwa, hanya pada situasi yang amat jarang sekali

terjadi, nilai buku dapat mencerminkan suatu indikator yang tepat untuk nilai

pasar. Aktiva tak berwujud yang sering terdapat dalam neraca harus dapat

diiddentifikasi dan dinilai. 62

1. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Usaha Jasa penilaian adalah perusahaan yang berbentuk badan hokum

Perseroan Terbatas yang memberikan jasa penilaian atas suatu property, baik yang

berwujud maupun yang tidak berwujud atas permintaan pemberi amanat dengan

menerima imbalan. Usaha jasa penilai diharuskan memiliki keahlian khusus,

integritas, kejujuran dan objektivitas dalam memberikan pendapat menegnai

penilaian asset.

Kegiatan perusahaan jasa penilai tidak saja meliputi kegiatan keperdataan

seperti mengadakan perjanjian penilaian, tetapi juga kegiatan administrasi yang

harus dipenuhi untuk keabsahan kegiatan penilaian. Dasar hukum untuk mengatur

dan membina usaha jasa penilai di Indonesia tersebar pada berbagai peraturan

yang terkait dengan badan usaha lainnya, seperti

2. UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

3. Keputusan Menteri Perdagangan No.161/Kp/VI/77 Tentang Ketentuan

Perizinan Usaha Penilai

4. Keputusan Menteri Keuangan No. 57/KMK.017/1996 Tentang Jasa

Penilai

62 Ibid, Hal. 113


Untuk bentuk badan usaha penilai ini dapat berupa perusahaan yang

berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT), dan juga dapat berbentuk usaha

sendiri, usaha kerja sama. 63

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Surat Keputusan Menteri

Keuangan No. 57/KMK.017/1996 bahwa Usaha Jasa Penilai mempunyai kegiatan

pokok penilaian yang sesuai dengan kode etik dan standar penilaian. Untuk

melakukan kegiatan penilaian, seorang penilai harus melakui beberapa tahap,

yaitu :

64

1. Identifikasi semua unsur yang berkaitan dengan kegiatan penilaian, yaitu

meliputi : identifikasi Aktiva/barang, identifikasi hak/status, nilai per

tanggal, tujuan penilaian

2. Melakukan survey pendahuluan dan rencana penilaian, yang meliputi :

mencari data yang dibutuhkan, mencari sumber data, kebutuhan tenaga

kerja, melakukan penjadwalan, membuat bagan arus penyelesaian, dll

3. Tahap pengumpulan data, setelah melakukan survey pendahuluan dan

penyusunan rencana kerja penilaian, si penilai melakukan pengumpulan

data ke lapangan dan menganalisisnya.

4. Tahap Melakukan penerapan tiga pendekatan, yaitu pendekatan biaya,

pendekatan data pasar, pendekatan pendapatan.

5. Melakukan pemanduan indikasi nilai

6. Melakukan penaksiran akhir atau nilai aktiva yang bersangkutan.

63 Joni Emirzon, Op.cit, Hal 18 64 Lihat SK Menteri Keuangan No. 57/KMK.017/1996


Documents

Tinjauan Hukum Go Private