TINGKAT PENGARUH DAN KEPENTINGAN PARA PEMANGKU …repo.itera.ac.id/assets/file_upload/SB2101250009/22116114_20_225… · pencemaran sampahnya ke dalam laut. Dengan proporsi sampah

1

TINGKAT PENGARUH DAN KEPENTINGAN PARA PEMANGKU

KEPENTINGAN TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DI PULAU

PASARAN, KOTA BANDAR LAMPUNG

Nurul Intan Afivah¹, Helmia Adita Fitra², Hafi Munirwan³

Institut Teknologi Sumatera, Jl. Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kec. Jati Agung, Kab.

Lampung Selatan.

¹Email: [email protected]

²Email: [email protected]

³Email: [email protected]

ABSTRACT

Solid waste management is one of the factors that can influence urban and regional

development. Pasaran Island is an island located in the city of Bandar Lampung. Pasaran

Island is known as the center for salted fish in the city of Bandar Lampung. Pasaran Island

was also designated as a minapolitan area with a strategy to develop an area that drives the

regional economy and the use of appropriate technology. Pasaran Island has a waste

problem which makes it an obstacle to develop the exisiting potential of Pasaran Island. So

the purpose of this study is to determine the level of influence and interest of stakeholders in

waste management on Pasaran Island, Bandar Lampung City. In order to achieve the goals

done; 1) identification of the condition of waste management in Pasaran Island, Bandar

Lampung City; 2) Identification of stakeholders involved in waste management in Pasaran

Island, Bandar Lampung City; 3) Identification of the influence and interests of stakeholders

involved in waste management on Pasaran Island, Bandar Lampung City. The analysis

technique used is descriptive qualitative analysis and stakeholder analysis. Study result

obtained; 1) the condition of waste management on Pasaran Islan has not been properly

managed. Garbage is only thrown into the sea, dumpet into land and burned. So there is no

waste transportation scheme running on Pasaran Island; 2) based on interviews with

stakeholders involved, including the environmental department, urban village of Kota

Karang, UPT Teluk Betung Timur sub-district, the community of Pasaran Island, Mitra

Bentala NGO, lecturer in environmental engineering study program and regional and city

planning; 3) stakeholders who have high influence and high interest, namely from Mitra

Bentala NGO and the Pasaran Island community, while those with low interest and low

influence are from the UPT Teluk Betung Timur sub-district and academics. So that there is

still no good coordination in waste management on Pasaran Island.

Keywords: Waste management, stakeholders, Influence of interests, Pasaran Island

mailto:[email protected]



Tingkat Pengaruh dan Kepentingan Para Pemangku Kepentingan Terhadap Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Nurul Intan Afivah¹, Helmia Adita Fitra², Hafi Munirwan³

2

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sampah merupakan sisa

kegiatan sehari-hari manusia dan/atau

proses alam yang berbentuk padat (UU

RI Nomor 18 tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah). Salah satu

permasalahan yang dihadapi oleh

negara Indonesia ini yaitu persampahan.

Sampah sendiri mempunyai

permasalahan yang dapat merusak

lingkungan melalui pencemaran

terhadap tanah, air, dan udara (Statistik

Lingungan Hidup Indonesia, 2016).

Indonesia merupakan negara maritim,

mempunyai panjang garis pantai yaitu

99.093 Km (KKP, 2018). Dengan

panjangnya garis pantai tersebut

mempunyai permasalah persampahan

terutama di dalam laut dan kawasan

pesisirnya. Seperti diketahui bahwa

Negara Indonesia merupakan Negara

kepulauan yang menjadi salah satu

negara penghasil sampah terbanyak.

Negara Indonesia menempati peringkat

kedua setelah Negara Cina dalam

pencemaran sampahnya ke dalam laut.

Dengan proporsi sampah yang dibuang

kedalam laut yaitu sebanyak 3,5 juta ton

untuk Negara Cina, dan sebesar 1,3 juta

ton pada Negara Indonesia.

Pengelolaan persampahan

merupakan salah satu faktor yang dapat

mempengaruhi perkembangan

perkotaan dan kawasan, sehingga

dibutuhkan penanganan permasalahan

sampah yang tepat (S Rendra, 2018).

Dalam pengelolaan persampahan yang

ada di Kota Bandar Lampung tidak

luput dari program pemerintah daerah

dalam pengelolaan sampah khususnya

di kawasan pesisir.

Pulau Pasaran sudah dikenal

sejak lama sebagai sentra ikan asin

yang ada di Kota Bandar Lampung

(BPS Kota Bandar Lampung, 2018).

Pulau Pasaran juga ditetapkan sebagai

kawasan minapolitan dengan strategi

pengembangan kawasan penggerak

ekonomi wilayah dan pemanfaatan

teknologi tepat guna (RTRW Kota

Bandar Lampung 2011-2030). Dengan

adanya daya tarik tersendiri menjadikan

Pulau Pasaran sebagai objek wisata

yang unik di Kota Bandar Lampung.

Akan tetapi dari estetika Pulau Pasaran


3

kurang terkelola, hal ini terlihat dari

banyaknya sampah yang mencemari

lautan dan jumlah sampah Pulau

Pasaran yaitu sebesar 504,8 kg/hari.

Oleh sebab itu, perlu adanya

pengelolaan persampahan dengan

melihat siapa saja pemangku

kepentingan yang terlibat dalam

pengelolaan sampah di Pulau Pasaran

Kota Bandar Lampung sehingga

diharapkan untuk kedepannya

pengelolaan sampah dapat dilakukan

dengan melihat pemangku kepentingan

yang ikut andil dalam pengelolaan

sampah, dan pengelolaan sampah

dimasa depan dapat memperhatikan

tingkat kepentingan dan pengaruh dari

masing – masing pemangku

kepentingan.

1.2. Rumusan Masalah

Pulau Pasaran merupakan

salah satu pulau yang terdapat di kota

Bandar Lampung. Pulau Pasaran ini

sudah dikenal sejak lama sebagai sentra

ikan asin yang ada di Kota Bandar

Lampung (BPS Kota Bandar Lampung,

2018) dan juga ditetapkan sebagai

kawasan minapolitan strategi

pengembangan kawasan penggerak

ekonomi wilayah dan pemanfaatan

teknologi tepat guna (RTRW Kota

Bandar Lampung 2011-2030) hal

tersebut bisa menjadikan potensi dan

menjadikan Pulau Pasaran lebih

berkembang. Akan tetapi permasalahan

sampah yang lagi – lagi menjadikan

kendala untuk mengembangkan potensi

yang ada di Pulau Pasaran tersebut.

Sebenarnya telah banyak program

pemerintah dalam pengelolaan sampah

di pesisir Kota Bandar Lampung yaitu

dengan melalui tahap-tahap diantaranya

pembuatan masterplan mulai dari

pengumpulan, pengangkutan

pengurangan, pemrosesan akhir, aspek

manajemen, serta rencana garis besar

tentang kelembagaan (Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

2019 dalam Bappeda Provinsi

Lampung, 2019).

Oleh karena itu dibutuhkan

penelitian lebih lanjut mengenai siapa

saja pemangku kepentingan yang

terlibat dan seberapa besar tingkat

pengaruh dan kepentingannya terhadap


ini baik dari pemerintah, masyarakat,


4

LSM, swasta maupun akademisi.

Dengan adanya rumusan masalah

diatas, maka timbullah pertanyaan

penelitian, yaitu “Bagaimanakah

tingkat pengaruh dan kepentingan

para pemangku kepentingan di Pulau

Pasaran, Kota Bandar Lampung

dalam pengelolaan sampah?”

1.3. Tujuan dan Sasaran

1.3.1. Tujuan

mengetahui tingkat Pengaruh dan

Kepentingan para Pemangku

Kepentingan dalam Pengelolaan

Sampah di Pulau Pasaran, Kota Bandar

Lampung.

1.3.2. Sasaran

1. Identifikasi kondisi pengelolaan

sampah di Pulau Pasaran, Kota

Bandar Lampung.

2. Identifikasi pemangku kepentingan

yang terlibat dalam pengelolaan

sampah di Pulau Pasaran, Kota

Bandar Lampung.

3. Identifikasi pengaruh dan

kepentingan para pemangku

kepentingan yang terlibat dalam

pengelolaan sampah di Pulau

Pasaran, Kota Bandar Lampung.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan metodologi penelitan yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu

menggunakan pendekatan deduktif

dengan metode penelitian campuran

(mix methods). Menurut W.Gulo (2002)

mengatakan bahwa pendekatan deduktif

adalah pendekatan yang ditarik dari

teori-teori dengan proporsi tertentu

yang kemudian dilakukan pengamatan

secara empiris dilapangan. Sedangkan

metode penelitian yang digunakan

adalah metode penelitian campuran.

Mix Methods yang digunakan pada

penelitian ini untuk mengetahui tingkat

pengaruh dan kepentingan para

pemangku kepentingan dalam

pengelolaan sampah di Pulau Pasaran,

Kota Badar Lampung.

Metode analisis data ini dilakukan

untuk menjawab tujuan dan sararan

yang telah dirumuskan. Metode analisis

yang digunakan dalam penelitian ini

yaitu menggunakan analisis deskriptif

dan analisis pemangku kepentingan.

Analisis pemangku kepentingan

dibagi dalam 3 tahap yaitu:

1). Identifikasi Pemangku

kepentingan.


5

2). Pengelompokkan dan

pengkategorian.

Untuk mengelompokkan dan

mengkategorikan pemangku

kepentingan berdasarkan tingkat

kepentingan dan pengaruh. Dibuat tabel

jumlah pengaruh dan jumlah

kepentingannya dalam pengelolaan

sampah melalui deskripsi pertanyaan

yang dinyatakan dalam ukuran

kuantitatif (skor) kepada responden.

Penetapan nilai menggunakan

rekomendasi dari pemangku

kepentingan lain. Dan juga penilaian

dengan cara wawancara yang akan

dilakukan Dalam menentukan tingkat

kepentingan dan pengaruh pemangku

kepentingan menggunakan modifikasi

dari analisis kepentingan dan pengaruh

berdasarkan Nurfitriani (2015) Adapun

nilai kepentingan terdiri atas

kepentingan pemangku kepentingan,

tingkat keterlibatan para pihak,

dukungan kegiatan para pihak dalam

pengelolaan sampah. sedangkan nilai

pengaruh terdiri atas kemampuan


memengaruhi masyarakat dalam

pengelolaan sampah, peran pemangku

kepentingan dalam pengelolaan

sampah.

TABEL 1. KETENTUAN PEMBERIAN SKOR DALAM PENGELOMPOKKAN

KUANTITATIF

Skor Kriteria Keterangan Indikator

Kepentingan Para Pihak

5 Sangat Baik Sangat Berkepentingan

Memiliki kepentingan, keterlibatan dan

dukungan dalam pengelolaan sampah (lebih

dari 1 kegiatan)

4 Baik Berkepentingan Memiliki kepentingan, keterlibatan dan

dukungan dalam pengelolaan sampah

3 Cukup Baik Cukup Berkepentingan

Memiliki kepentingan dan keterlibatan,

tetapi tidak ada dukungan dalam

pengelolaan sampah

2 Kurang Baik Kurang Berkepentingan Hanya Memiliki Kepentingan dalam

Pengelolaan Sampah

1 Tidak Baik Tidak Berkepentingan Tidak Memiliki Kepentingan, Keterlibatan

dan Dukungan dalam pengelolaan Sampah



6


Pengaruh Para Pihak

5 Sangat Baik Sangat Memengaruhi

Memiliki peran dan pengaruh dalam

pengelolaan sampah (disebutkan oleh lebih

dari 3 pemangku kepentingan dan sesuai

eksisting)

4 Baik Memengaruhi

Memiliki pengaruh dan peran dalam

pengelolaan sampah (disebutkan oleh

kurang dari 3 pemangku kepentingan dan

sesuai eksisting)

3 Cukup Baik Cukup Memengaruhi

Memiliki pengaruh akan tetapi perannya

rendah dalam pengelolaan sampah (tidak

disebutkan oleh pemangku kepentingan

lain).

2 Kurang Baik Kurang Memengaruhi Hanya memiliki pengaruh/hanya memiliki

peran dalam pengelolaan sampah

1 Tidak Baik Tidak Memengaruhi Tidak memiliki pengaruh dan peran dalam

pengelolaan sampah

Sumber: Nurtjahjawilasa et al dengan modifikasi, 2020

3). Hubungan antar pemangku

kepentingan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kondisi Pengelolaan Sampah

di Pulau Pasaran Kota

Bandar Lampung

Berdasarkan hasil observasi lapangan

serta wawancara mengenai

permasalahan dan pengelolaan sampah

di Pulau Pasaran. Wawancara ini

dilakukan kepada berbagai pihak, salah

satunya kepada Bapak Said bin Nadi

selaku ketua RT 09 di Pulau Pasaran

dan Bapak Suhaidi selaku ketua RT 10

di Pulau Pasaran. Berdasarkan

wawancara yang dilakukan maka

didapatkan beberapa informasi

mengenai pengelolaan sampah, yaitu:

A. Sumber sampah dan jumlah

sampah di Pulau Pasaran

Sedangkan sumber sampah

yang dihasilkan didalam Pulau Pasaran

yaitu berasal dari masyarakat yang ada

di Pulau Pasaran itu sendiri, sampah-

sampah yang ada tersebut berupa

sampah rumah tangga dan sampah

industri kecil (pengolahan ikan asin).

Seperti yang di katakan oleh kedua RT

yang terdapat di Pulau Pasaran

“…mereka kalau makan yan tinggal

lempar saja sampahnya, misalnya

minum es pakai plastik ya


7

plastiknyalangsung dibuang saja

dimana tempat mereka berdiri.

(Suhaidi, 2020)”. Sedangkan untuk

sumber sampah yang terdapat dilaut

sekitar Pulau Pasaran berasal dari

masyarakat sekitar Pulau Pasaran

seperti dari Kecamatan Panjang dan

Kecamatan Teluk yang membuang

sampah kedalam kali atau sungai,

sehingga air dari sungai tersebut

mengalir ke Pulau Pasaran.

Adapun jumlah sampah yang

dihasilkan oleh masyarakat di Pulau

Pasaran yaitu dengan menghitung

menggunakan Standar Nasional

Indonesia (SNI) 19-2454-2002 tentang

Tata Cara Teknik Operasional

Pengelolaan Sampah Perkotaan dengan

asumsi jumlah sampah yang dihasilkan

per orang dalam sehari yaitu 0,4kg.

Dengan jumlah penduduk yang

terdapat di Pulau Pasaran yaitu

sebanyak 1262 jiwa maka sampah

yang dihasilkan oleh masyarakat di

Pulau Pasaran dalam sehari yaitu

sebanyak 504,8 kg/hari. Dengan

jumlah sampah yang cukup banyak ini

juga masih belum adanya tindakan

dalam mengatasi permasalahan

sampah tersebut.

B. Perilaku masyarakat Pulau

Pasaran dalam membuang

sampah

Perilaku masyarakat Pulau

Pasaran dalam membuang sampah

yaitu hanya dibuang kedalam laut,

dibakar ataupun dibuang ketempat

pendangkalan yang kemudian dapat

dijadikan daratan nantinya, hal tersebut

seperti yang dikatakan oleh Bapak

Said selaku ketua RT yang ada di

Pulau Pasaran.

Sebenarnya saya cukup

kooperatif ya dengan sampah ini,

masyarakat disini hanya dapat sebatas

menanggulangi, jadi dikumpulkan lalu

dibuat tempat pendangkalan,

maksudnya ada lubang yang harus

ditimbun, nah ya dibuang disitu dan

nanti apabila sudah beberapa tahun

dan sudah mengendap baru nanti

ditimbun dengan batu yang kemudian

akan jadi daratan juga. (Said, 2020)

Sampah-sampah tersebut

dibiarkan begitu saja oleh masyarakat,

hal tersebut dikarenakan tidak adanya

pengangkutan sampah yang dilakukan

oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup

kelurahan maupun RT setempat.


8

Sumber: Peneliti, 2020

GAMBAR 1. PETA KONDISI SAMPAH

YANG NANTINYA AKAN DITIMBUN

Selanjutnya, sampah yang

terdapat di Pulau Pasaran juga dibuang

kedalam laut yang dapat menyebabkan

pencemaran ekosistem yang ada di

dalam laut di sekitar Pulau Pasaran.

Perilaku masyarakat dalam membuang

sampah dengan cara ditumbun atau

dibuang kelaut itu dikarenakan tidak

tersedianya sokli atau pengangkutan

sampah disana. Hal tersebut

dikarenakan sokli yang dahulunya

pernah disediakan oleh pihak

kelurahan dan Dinas Lingkungan

Hidup beserta kendaraan yang

digunakan untuk mengangkut sampah,

tidak berjalan dengan lancar. Adapun

faktor penyebab tidak berjalannya

sokli tersebut dikarenakan keterbatasan

akses jalan untuk menuju Pulau

Pasaran sehingga pengangkutan

sampah yang dilakukan menjadi tidak

maksimal. Hal tersebut dikarenakan

dahulunya akses jalan untuk menuju

Pulau Pasaran hanya menggunakan

jembatan, akan tetapi jembatan

tersebut sulit untuk dilalui kendaraan

roda empat.

C. Skema pengangkutan


seperti yang telah dijelaskan

dalam point B, bahwa perilaku

masyarakat dalam membuang sampah

yaitu hanya dibuang kedalam laut yang

kemudian bisa merusak ekosistem laut,

dan juga dibuang ketempat

pendangkalan yang kemudian akan

dijadikan sebagai timbunan dan

nantinya bisa dijadikan sebagai daratan

lainnya yang terdapat di Pulau

Pasaran. Sehingga menyebabkan tidak

adanya skema pengangkutan sampah

sebagai mana mestinya.

Karena berdasarkan wawancara

dengan Bapak Anisar selaku Kasi

Pengembangan Teknologi dan Inovasi

Pengelolaan Persampahan Dinas

Lingkungan Hidup, bahwa sebagai

mana mestinya pengelolaan sampah

yang ada di Kelurahan Kota Karang

Khususnya Pulau Pasaran dilakukan

dengan cara sebagai berikut.


9


GAMBAR 2. SKEMA PENGANGKUTAN

SAMPAH DI PULAU PASARAN

BERDASARKAN DINAS LINGKUNGAN

HIDUP

3.2. Pemangku Kepentingan yang

terlibat dalam pengelolaan


Berdasarkan pengakuan dari

Bapak Anisar dari Dinas Lingkungan

Hidup, Bapak Said dan Bapak Suhaidi

yang merupakan Ketua RT di Pulau

Pasaran dan juga Bapak Mashabi dari

LSM Mitra Bentala, terdapat beberapa

pemangku kepentingan yang terdiri

dari Pemerintah, Masyarakat, LSM,

Swasta dan akademisi. Berdasarkan

wawancara kepada masing – masing

pemangku kepentingan tersebut

ternyata untuk sektor swasta sendiri

tidak terlibat dalam pengelolaan

sampah di wilayah studi,

A. Pemerintah

Pemerintah yang terlibat dalam


terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup

Kota Bandar Lampung yang dikepalai

oleh Bapak Anisar, UPT Kecamatan

Teluk Betung Timur yang dikepalai

oleh Bapak Gunawan dan Kelurahan

Kota Karang yang dikepalai oleh

Bapak Syamsudin.

B. Masyarakat

Masyarakat yang terlibat dalam

pengelolaan sampah di Pulau Pasaran,

peneliti melakukan wawancara kepada

ketua RT yang terdapat di Pulau

Pasaran. Dimana RT yang terdapat di

Pulau Pasaran terbagi menjadi dua

yaitu RT 09 dan RT 10. RT 09

dikepalai oleh Bapak Said Bin Nadi,

sedangkan RT 10 dikepalai oleh Bapak

Suhaidi

C. Lembaga Swadaya

Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat

yang terlibat atau pernah terlibat dalam


yaitu LSM Mitra Bentala. LSM Mitra


10

Bentala ini merupakan lembaga

swadaya yang konsen pada lingkungan

termasuk juga sampah yang terdapat di

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

yang ada di seluruh Provinsi Lampung,

termasuk juga wilayah pesisir yang di

Kota Bandar Lampung.

D. Akademisi

Pihak akademisi yang dijadikan

narasumber dalam penelitian ini yaitu

dari Instansi perguruan tinggi negeri

Institut Teknologi Sumatera yang

merupakan salah satu dosen dari

program Studi Teknik Lingkungan.

Wawancara ini dilakukan kepada Ibu

Yuni selaku dosen Teknik Lingkungan

dan juga salah satu dosen dari Program

Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

yaitu Bapak Edison selaku dosen

Perencanaan Wilayah dan Kota.

3.3. Pengaruh dan kepentingan

para pemangku kepentingan

dalam pengelolaan sampah di

Pulau Pasaran

A. Identifikasi Pemangku

kepentingan.

Pemangku kepentingan yang

terlibat dalam pengelolaan sampah di

Pulau Pasaran terdapat sebanyak 8

pihak yang terbagi dalam tabel berikut.

TABEL 2. PEMANGKU KEPENTINGAN

YANG TERLIBAT

No. Pemangku Kepentingan Instansi

1. Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah

2. Kelurahan Kota Karang Pemerintah

3.

UPT Kebersihan

Kecamatan Teluk Betung

Timur

Pemerintah

4. Ketua RT 09 Masyarakat

5. Ketua RT 10 Masyarakat

6. LSM Mitra Bentala LSM

7. Program Studi Teknik

Lingkungan Akademisi

8.

Program Studi

Perencanaan Wilayah

dan Kota

Akademisi


A. Pengelompokkan dan

Pengkategorian

Pengelompokkan pemangku

kepentingan berdasarkan tingkat

kepentingan dan pengaruhnya, dengan

menggunakan modifikasi dari analisis

kepentingan dan pengaruh berdasarkan

Nurfitiriani (2015) dan melakukan

penilaian berdasarkan penilaian dari

wawancara dan diberikan skor agar

menjadi bentuk kuantitatif. Untuk nilai

kepentingan terdiri atas kepentingan

pemangku kepentingan, tingkat

keterlibatan para pihak dan dukungan

kegiatan para pihak dalam pengelolaan


11

sampah. sedangkan nilai pengaruh

terdiri atas kemampuan pemangku

kepentingan dalam memengaruhi

masyarakat dalam pengelolaan sampah

dan peran pemangku kepentingan

dalam pengelolaan sampah. Adapun

skor yang didapatkan dari masing-

masing pemangku kepentingan adalah

sebagai berikut:

TABEL 3. HASIL PENGELOMPOKKAN

KUANTITATIF ATAS DASAR

KEPENTINGAN DAN PENGARUH

No.

Pemangku

Kepen

tingan

Skor

Kepen

tingan

Skor

Pengaruh

1.

Dinas

Lingkungan

Hidup

3 1

2.

Kelurahan

Kota

Karang

1 3

3.

UPT

Kebersihan

Kecamatan

Teluk

Betung

Timur

1 1

4. Ketua RT

09 3 3

5. Ketua RT

10 3 3

6. LSM Mitra

Bentala 4 3

7.

Akademisi

Program

Studi

Teknik

Lingkungan

2 1

8. Akademisi

Program 1 1

No.

Pemangku

Kepen

tingan

Skor

Kepen

tingan

Skor

Pengaruh

Studi

Perencanaan

Wilayah

dan Kota Sumber: Peneliti, 2020

Selanjutnya, setelah didapatkan

tinggi rendahnya kepentingan dan

pengaruh pemangku kepentingan maka

akan dimasukkan dan dikelompokkan

dalam diagram kepentingan dan

pengaruh para pemangku kepentingan,

sebagai berikut.

GAMBAR 3. DIAGRAM KEPENTINGAN

DAN PENGARUH PEMANGKU

KEPENTINGAN


Pemangku kepentingan yang

masuk kedalam : key players yaitu

masyarakat dan LSM. Dikarenakan

masyarakat khususnya ketua RT di


12

Pulau Pasaran menginginkan

lingkungan yang bersih dan juga sehat.

Sedangkan untuk pengaruh masyarakat

khususnya ketua RT dalam

penanganan sampah di Pulau Pasaran

bisa dibilang cukup besar. Untuk LSM

Mitra Bentala ini mempunyai

kepentingan untuk menjadikan

lingkungan di Pulau Pasaran menjadi

bersih dan juga kepentingan lainnya

yaitu memberikan penyadaran kepada

masyarakat terhadap kebersihan

lingkungan.

Subject yaitu Dinas

Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan

Hidup mempunyai kepentingan yang

tinggi yaitu berupa mengarahkan, ingin

menciptakan, ingin bagaimana

mendukung, mendorong baik secara

langsung maupun tidak langsung

pemerintah kecamatan, pemerintah

kelurahan, RT dan warga disana untuk

menciptakan kebersihan, keindahan,

kenyamanan dan kesehatan. Namun

pengaruh yang dimiliki oleh Dinas

Lingkungan Hidup sangat rendah

dikarenakan keterbatasan wewenang

dan juga tanggung jawab dari Dinas

Lingkungan Hidup.

Contect Setters yaitu Kelurahan

Kota Karang. Kelurahan Kota Karang

mempunyai pengaruh yang cukup

tinggi berupa penghimbauan kepada

masyarakat atau paling tidak kepada

Ketua RTnya dalam permasalahan

sampah yang ada. Kelurahan Kota

Karang memiliki kepentingan yang

rendah dalam pengelolaan sampah di

Pulau Pasaran. dikarenakan belum

adanya tindakan, dukungan kegiatan

dan keterlibatan Kelurahan Kota

Karang dalam pengelolaan sampah di

Pulau Pasaran.

Terakhir Crowds yaitu

akademisi dan juga UPT Kebersihan

Kecamatan Teluk Betung Timur. Pihak

akademisi kurang berkepentingan

dalam pengelolaan sampah di Pulau

Pasaran. Kepentingan pihak akademisi

yaitu mengacu kepada tri dharma

perguruan tinggi yang diantaranya

terdapat pengabdian masyarakat akan

tetapi pihak akademisi belum terlibat

dalam pengelolaan sampah, dan juga

belum memberikan dukungan

kegiatan. UPT Kebersihan Kecamatan

Teluk Betung Timur juga belum

mempunyai kepentingan dan pengaruh


13

dalam pengelolaan sampah di Pulau

Pasaran dikarenakan tidak adanya

keterlibatan dan dukungan UPT dalam

pengelolaan sampah. UPT Kebersihan

Kecamatan Teluk Betung Timur hanya

mengangkut sampah yang ada di TPS

menuju ke TPA dan juga hanya

berkoordinasi dengan pihak kelurahan

mengenai permasalahan persampahan

tersebut. Sedangkan untuk

pengaruhnya tidak ada dikarenakan

pihak UPT tidak turun langsung ke

Pulau Pasaran.

B. Hubungan Antar pemangku

kepentingan

Hubungan antara pemangku

kepentingan digambarkan dalam

matriks actorlinkage, dimana yang

teridentifikasi dalam matriks tersebut

yaitu berpotensi konflik, saling

mengisi dan bekerjasama. Hubungan

antar pemerintah yaitu berpotensi

konflik dan berpotensi bekerjasama.

Selanjutnya hubungan antara

pemerintah dengan masyarakat yaitu

dapat kerjasama dalam pengelolaan

sampah. Selanjutnya hubungan antara

pemerintah dengan LSM dan

akademisi yaitu potensi konflik dan

bekerjasama. Sedangkan hubungan

antara masyarakat dengan LSM dan

akademisi yaitu saling mengisi dan

kerjasama. Dan yang terakhir yaitu

tidak adanya hubungan antara LSM

dan akademisi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang ada

dalam penelitian ini, dapat

disimpulkan bahwa belum adanya

metode pengelolaan sampah di Pulau

Pasaran. Hal tersebut dikarenakan

sampah-sampah yang ada disana hanya

dibuang kedalam laut, dibakar dan

juga dijadikan timbuan yang nantinya

menjadi daratan baru oleh masyarakat

Pulau Pasaran. Dengan metode

pengelolaan sampah yang dilakukan

oleh masyarakat saat ini dapat

menyebabkan pencemaran lingkungan

dikarenakan belum tersedianya

pengelolaan sampah di Pulau Pasaran.

selain itu, masih belum tersedianya

skema pengangkutan sampah di Pulau

Pasaran karena tidak tersedianya sokli.

Selanjutnya, pihak yang terlibat dalam


yaitu terdapat dari pihak pemerintah


14

yang diwakili oleh Dinas Lingkungan

Hidup, Kelurahan Kota Karang dan

UPT Kebersihan Kecamatan Teluk

Betung Timur. Selanjutnya dari

masyarakat, LSM Mitra Bentala dan

juga akademisi yang berasal dari

Program Studi Teknik Lingkungan dan

Program Studi Perencanaan Wilayah

dan Kota, Insitut Teknologi Sumatera.

Namun masih belum adanya

koordinasi antar pemangku

kepentingan dalam pengelolaan

sampah di Pulau Pasaran sehingga

belum adanya sistem pengelolaan

sampah yang baik yang dapat

mengatasi permasalahan persampahan

di Pulau Pasaran. Selanjutnya

pengaruh dan kepentingan para


pengelolaan sampah yang ada di Pulau

Pasaran yaitu hanya terdapat pada

masyarakat dan LSM yang memiliki

pengaruh dan kepentingan yang tinggi.

Permasalahan pengelolaan

sampah di Pulau Pasaran, Kota Bandar

Lampung terjadi karena masyarakat

yang ada disana tidak dapat melakukan

pembuangan sampah seperti

pengumpulan, pemindahan dan

pengangkutan sampah ke tempat

pembuangan sementara (TPS)

dikarenakan tidak tersedianya skema

yang dapat mengatur permasalah

persampahan tersebut. Maka

diperlukan skema pengelolaan sampah

dan juga koordinasi antar pemangku

kepentingan bukan hanya pemangku

kepentingan yang memiliki pengaruh

dan kepentingan tinggi melainkan

semua pihak dapat terlibat agar setiap

pihak dapat melakukan perannya

masing-masing sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Alviya, Iis. Et al. 2016. Meningkatkan

Peran Pemangku Kepentingan

Dalam Pengelolaan Wilayah Hulu

Daerah Aliran Sungai Ciliwung.

Jurnal. Pusat Penelitian dan

Pengembangan Sosial, Ekonomi,

Kebijakan dan Perubahan Iklim.

Bogor.

Badan Pusat Statistik Indonesia. 2018.

Data Kependudukan Indonesia

tahun 2018 . Indonesia.

Badan Pusat Statistik Indonesia. 2016.

Statistik Lingkungan Hidup

Indonesia tahun 2016. Indonesia.

Bappeda Provinsi Lampung. 2019.

FGD Pembangunan TPA Regional


15

Lampung dan Pengelolaan

Sampah Pesisir.

http://FGD%20PEMBANGUNA

N%20TPA%20REGIONAL%20L

AMPUNG%20DAN%20PENGE

LOLAAN%20SAMPAH%20PES

ISIR.html . (diakses pada tanggal

4 November 2019).

Chatlya, Angela. 2016. Pengelolaan

Sampah Pantai Oleh Dinas

Kebersihan dan Pertamanan Kota

Bandar Lampung (Studi pada

pantai Sukaraja Kecamatan Bumi

Waras). Skripsi. Jurusan Ilmu

Pemerintahan. Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik.

Universitas Lampung. Bandar

Lampung.

Damanhuri, Enri & Padmi, Tri. 2010.

Pengelolaan Sampah. Jurnal

Diktat Kuliah . Program Studi

Teknik Lingkungan. Fakultas

Teknik Sipil dan Lingkungan .

Institut Teknologi Bandung.

Bandung.

Dinas Cipta Karya PU. 2016. Data

umum Rekapitulasi data

Persampahan Nasional.

http://ciptakarya.pu.go.id/plp/simp

ersampahan/baseline/rosampahdat

alist.php?tabid=dataumum .

(diakses pada tanggal 4 November

2019).

Nurtjahjawilasa . Kartodiharjo, Hariadi

et al. 2015. Analisis Pemangku

Kepentingan dalam Kebijakan

Pengelolaan dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Kehutanan. Jurnal. Pusat

Pendidikan dan Pelatihan

Kehutanan. KLHK. Bogor.

Nurfitriani, Fitri . Darusman Dudung

et al . 2015 . Analisis Pemangku

Kepentingan dalam transformasi

kebijakan fiscal hijau . Jurnal .

Fakultas Kehutanan Institut

Pertanian Bogor . Bogor.

Puspasari, Gandhi Rahma dan

Mussadun. 2016. Peran

Kelembagaan Dalam Pengelolaan

Persampahan di Kabupaten

Trenggalek . Jurnal Pembangunan

Wilayah dan Kota. Penerbit

Planologi Universitas Diponegoro.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian

Kuantitatif Kualitatif dan R&D.

ALFABETA. Bandung.

Undang – Undang Republik Indonesia

No. 18 tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun

2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun

1997 Tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

http://ciptakarya.pu.go.id/plp/simpersampahan/baseline/rosampahdatalist.php?tabid=dataumum




16

Documents

TINGKAT PENGARUH DAN KEPENTINGAN PARA PEMANGKU …repo.itera.ac.id/assets/file_upload/SB2101250009/22116114_20_225… · pencemaran sampahnya ke dalam laut. Dengan proporsi sampah