Upload
aimbrhm
View
84
Download
5
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Peran pemangku kepentingan
Citation preview
PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN -
KASUS SUSNO DUAJI
Kelompok 2
Bayu Bagus Setianugraha
Gema Ibnu Syauqi
M. Gibran Nadhir
M. Kukuh Pratama
M. Yusuf Ibrahim
Pradipta Faikar Hakim
RINGKASAN KASUS
KABARESKRIM MABES POLRI
SUSNO DUADJI
CICAK DAN BUAYA
Komjen (Pol) Drs Susno Duadji SH MH MSc atau biasa disebut Susno Duadji pertama dikenal oleh Publik berawal saat ucapannya yang membandingkan Kecanggihan teknologi Penyadapan yang dimiliki Antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Lembaga Polri Ibarat Cicak dan Buaya
Susno Duadji dieksekusi oleh Kejaksaan Agung di kediamannya di Dago Pakar, Bandung. Susno harus menjalani sisa hukuman 3,5 tahun penjara, juga harus mengembalikan uang yang dituduh korupsi dalam kasus pengamanan Pilkada Jawa Barat (Jabar) sebesar Rp 4 miliar.
KASUS PENGAMANAN PILKADA JAWA BARAT Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri
Komjen Pol Susno Duadji menjadi tersangka kasus korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008.
Keterangan yang dihimpun menyebutkan, Polda Jawa Barat menerima dana Rp27 miliar untuk pengamanan Pemilukada Jawa Barat 2008. Saat itu, Susno menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat.
Diduga, sebagian dana itu tidak dipakai untuk pengamanan Pemilukada tapi dipakai untuk kepentingan yang lain.
Susno kini ditahan oleh Polri karena menjadi tersangka kasus suap Rp500 juta.
PERKARA PT SALMAH AROWANA LESTARI Perkara PT Salmah Arowana Lestari (SAL), Susno dijatuhi
hukuman sesuai dakwaan kelima yaitu Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam kasus korupsi dana pengamanan Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2008. Hakim menilai Susno terbukti bersalah dalam kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008.
Susno sudah tiga kali tak memenuhi panggilan eksekusi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Alasan pertama dari penolakan eksekusi itu adalah ketiadaan pencantuman perintah penahanan dalam putusan kasasi MA. Susno berkilah, MA hanya menyatakan menolak permohonan kasasi dan membebankan biaya perkara Rp 2.500.
Alasan kedua adalah penilaian bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta cacat hukum. Penilaian itu merujuk pada kesalahan penulisan nomor putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam amar putusan banding.
Dengan kedua argumen itu, Susno menganggap kasusnya telah selesai. Dia pun bersikukuh menolak eksekusi.
KUMPULAN FAKTA YANG BEREDAR Kasus Korupsi Pengamanan Pilgub Jabar dan
Perkara PT Salmah Arowana Lestari ikut mewarnai Susno
Selain dua kasus di atas, sejumlah kasus lain juga menunjukan dugaan keterlibatan Susno di dalamnya.
Mulai dari kasus 'Cicak versus Buaya', bailout Bank Century, kasus pembunuhan yang melibatkan Antasari Azhar sebagai terdakwa dalam pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, hingga mafia pajak Gayus Tambunan.
Susno bahkan sempat 'melawan' institusinya sendiri karena mengungkap modus makelar proyek di tubuh Polri hingga akhirnya dia ditetapkan sebagai whistle blower.
KASUS TERKAIT LAINNYA Tak dapat dipungkiri dari sosok pencuat
‘cicak-buaya’ inilah berbagai praktek mafia di jajaran yudikatif sedikit banyak terkuak yaitu, Skandal Century, Kasus Pajak Gayus
Namun kegigihannya dalam mengungkap berbagai kasus ternyata berbalik arah, banyak kolega di intitusi internal Polri dan pihak-pihak yang merasa privasinya terganggu dan gerah sehingga berupaya untuk menghentikan sepak terjangnya
KAITAN KASUS DENGAN OECD
PRINCIPLE IV
KAITAN KASUS DENGAN OECD PRINCIPLE IV Susno Duaji akan berada dalam posisi
Stakeholder atau Pemangku Kepentingan dalam lingkup Corporate Governence Lembaga Negara terkait dalam kasus
Memiliki hak untuk memastikan kegiatan organisasi berjalan dengan baik
OECD PRINCIPLE IV “Kerangka corporate governance harus
mengakui hak stakeholders yang dicakup oleh perundang-undangan atau perjanjian dan mendukung secara aktif kerjasama antara perusahaan dan stakeholders dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, dan sustainability dari kondisi keuangan perusahaan yang dapat diandalkan”.
OECD PRINCIPLE IVA. Hak-hak stakeholders yang terdapat
dalam perundang-undangan atau perjanjian harus dihormati
B. Jika kepentingan stakeholders dilindungi oleh undang-undang, maka stakeholders harus memiliki kesempatan untuk menuntut secara efektif hak-hak yang dilanggar
C. Mekanisme peningkatan kinerja bagi partisipasi karyawan harus diperbolehkan untuk berkembang
OECD PRINCIPLE IVD.Jika stakeholders berpartisipasi dalam
proses tata kelola perusahaan, maka stakeholders harus memiliki akses terhadap informasi yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala
E. Stakeholderster masuk didalamnya karyawan dan serikat pekerja dapat secara bebas mengomunikasikan kekhawatiran mereka terhadap praktik illegal atau unethical practices kepada Dewan Komisaris dan pelaporan tersebut tidak boleh memengaruhi hak-hak mereka
OECD PRINCIPLE IVF. Kerangka tata kelola perusahaan harus
dilengkapi dengan kerangka terkait likuiditas dalam jangka panjang serta penegakan hokum yang efektif dan efisien atas hak-hak kreditur
KAITAN KASUS DENGAN OECD PRINCIPLE IV kaitan dari kasus ini dengan OECD Principle
IV ini dengan poin B dan E Susno Duaji sebagai Stakeholders
Berdasarkan kasus diatas dapat dilihat bahwa beliau telah menuntut haknya sebagai pengungkap kasus (whistleblower) untuk dilindungi termasuk dari tuduhan kasus penerimaan gratifikasi
Jika Prinsip OECD ini dijalankan dengan baik dalam pengelolaan Lembaga Negara dalam kasus diatas maka seharusnya Susno Duaji berhak mendapat perlindungan
KAITAN KASUS DENGAN OECD PRINCIPLE IV Dalam kenyataannya bantuan dari
komisi HAM dan LPSK tidak optimal dan cenderung terlambat
Dapat terjadi kemungkinan besar karena lemahnya penegakan hukum yang seharusnya dapat melindungi hak dari Susno Duaji sebagai Stakeholders
Hukum yang seharusnya melindungi malah berbalik menyerang Susno Duaji
KAITAN KASUS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
YANG TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN PEMANGKU
KEPENTINGAN
PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA1. Undang-undang Perlindungan
Ketenagakerjaan (UU No. 13 tahun 2003)
2. Undang-undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 tahun 1999)
3. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13 tahun 2006)
4. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No. 5 Tahun 1990)
UU NO. 13 TAHUN 2003 Tenaga kerja: setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat
Perlindungan Tenaga Kerja1. Sosial atau Kesehatan Kerja2. Teknis atau Keselamatan Kerja3. Ekonomis atau Jaminan Sosial
UU NO. 8 TAHUN 1999 Perlindungan konsumen:Segala Upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
UU NO. 13 TAHUN 2006
Saksi: seseorang yang dapat memberikan
keterangan guna kepentingan penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu
perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan/atau
alami sendiri.
Korban: seseorang yang mengalami
penderitaan fisik maupun mental serta kerugian
ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak
pidana
Asas perlindungan saksi dan korban:1. Penghargaan atas harkat dan martabat
manusia2. Rasa aman3. Keadilan4. Tidak diskriminatif5. Kepastian hukum
UU NO. 5 TAHUN 1990 Fungsi: meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
Konservasi SDA:1. Perlindungan sistem penyangga
kehidupan2. Pengawetan keanekaragaman jenis
tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya
3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
Fakta: Pelanggar tidak dijatuhi hukuman berat.
KAITAN KASUS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA YANG TERKAIT DENGAN WHISTLEBLOWER
DEFINISI peniup peluit, saksi pelapor,
pengungkap fakta, dan pengungkap aib. “Whistleblower adalah pihak yang
mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya” (SEMA)
PERATURAN TERKAIT WHISTLEBLOWER UU No. 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang bekerja Sama (justice collaborator).
UU NO. 13 TAHUN 2006 PASAL 5• (1) Seorang Saksi dan Korban berhak:• a. memperoleh perlindungan atas keamanan
pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
• b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
• c. memberikan keterangan tanpa tekanan;• d. mendapat penerjemah;• e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;• f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan
kasus;• g. mendapatkan informasi mengenai keputusan
pengadilan;
UU NO. 13 TAHUN 2006 PASAL 5• h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;• i. mendapat identitas baru;• j. mendapatkan tempat kediaman baru;• k. memperoleh penggantian biaya transportasi
sesuai dengan kebutuhan;• l. mendapat nasihat hukum; dan/atau• m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara
sampai batas waktu perlindungan berakhir.• (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK
UU NO. 13 TAHUN 2006 PASAL 10• (1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut
secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
• (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan
• (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO 4 TAHUN 2011 POIN 8
Pedoman-pedoman yang harus ditaati dalam penanganan kasus yang melibatkan Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) adalah sebagai berikuta. Yang bersangkutan merupakan pihak yang
mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya;
b. b. Apabila Pelapor Tindak Pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor Tindak Pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor.
KAITAN DENGAN KASUS “Perlindungan saksi dan korban pada
umumnya diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”.
"Surat keputusan LPSK tanggal 24 Mei 2010 menyatakan bahwa Susno Duadji adalah seorang whistle blower, Susno berhak dilindungi dari intimidasi, ancaman atau lainnya meski beliau di dalam penjara
Hukuman turun dari 7 tahun menjadi 3,5 tahun
KELEMAHAN PERATURAN• Dasar hukum kurang kuat dan masih
bersifat umum terhadap saksi pelapor dan korban
• Belom adanya pemahaman aparat penegak hukum dan masi berada di tingkat atas belom tersosialisasi secara baik kebawah
• Hakim masih bisa mengabaikan rekomendasi aparat penegak hukum terhadap status seseorang sebagai whistle blower. Ini disebabkan SEMA sifatnya tidak punya kekuatan hukum mengikat
Hal-hal ini kiranya perlu menjadi perhatian dalam membuat peraturan perundangan mengenai whistleblower yang lebih komprehensif
Whsitleblower akan berani menyampaikan informasi kecurangan dan pada akhirnya akan dan bisa mencegah tindak pidana yang dilakukan organisasi atau perusahaan
KAITAN KASUS DENGAN JURNAL “CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY AND STAKEHOLDER APPROACH: A
CONCEPTUAL REVIEW”
Menganalisa kontribusi para ahli dan pebisnis dalam konsep corporate social responsibility (CSR) untuk kemudian menentukan elemen utama yang membentuk CSR
Salah satu konsep yang paling umum dalam CSR adalah pendekatan stakeholder (stakeholder approach)
Empat hal utama dalam stakeholders theory: Perusahaan memiliki hubungan dengan
stakeholder Proses dan hasil dari hubungan tersebut
adalah kepentingan Kepentingan dari legitimate stakeholder
memiliki nilai Fokus stakeholder theory adalah
managerial decision-making
2 Perspektif dalam Stakeholder Approach: Instrumental theory yang mengatakan
bahwa stakeholder approach adalah suatu instrumen untuk mencapai hasil yang diinginkan, terutama profitability.
Normative approach yang beranggapan bahwa stakeholder approach adalah legitimasi utama yang etis akan tuntutan stakeholder mengenai tujuan organisasional perusahaan.
Kritik terhadap stakeholder approach karena seringkali timbul managerial practicality yang lemah dan seringkali tidak memberikan panduan akan bagaimana menghadapi stakeholder secara konkret.
Negara memiliki banyak stakeholders.
Susno Duadji sebagai whistleblower merupakan stakeholder dalam kasus ini sebagai saksi dalam mengungkapkan kejahatan namun nyatanya tidak diperlakukan dengan baik, bahkan justru dibebani karena dituduh melakukan kejahatan.
Dapat berdampak pada kepercayaan stakeholders lainnya yang berkurang, seperti whistleblower lain yang ingin menegakkan keadilan, berpikir kembali untuk menyuarakan kebenaran.
Dapat berdampak pada stakeholders lainnya yaitu masyarakat yang jadi tidak percaya pada sistem peradilan di Indonesia.