Rizky Cynthia Putri12/330713/EK/18897ManajemenTindakan
Pengamanan Perdagangan sebagai Instrumen Pemulihan
PerdaganganLiberalisasi telah membuka perdagangan dunia menjadi
kompetisi yang lebih bebas, guna mendukung terlaksananya kegiatan
bisnis antar negara diperlukan suatu instrumen hukum dalam bentuk
regulasi baik nasional maupun internasional seperti pengaturan
dalam hukum perdagangan internasional (international trade law).
Oleh karena itu dengan masuknya Indonesia sebagai anggota
perdagangan dunia melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1994 tentang Pengesahan Agreement on Establishing The World Trade
Organization (WTO) membawa konsekuensi bagi Indonesia, yaitu harus
memetuhi seluruh hasil kepakatan dalam forum WTO.WTO
mengidentifikasi tiga jenis utama dari pembatasan impor sebagai
ganti rugi perdagangan:1. Anti-dumping tindakan untuk melawan
dumping (menjual dengan harga yang lebih murah secara tidak adil),
dumping, merupakan unfair trade, dalam konteks hukum perdagangan
internasional adalah suatu bentuk diskriminasi harga internasional
yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara pengekspor, yang
menjual barangnya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri
dibandingkan di pasar dalam negeri sendiri, dengan tujuan untuk
memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut. 2. Subsidi dan
tindakan tindakan imbalan untuk menyeimbangkan subsidi
(countervailing measures), subsidi dapat dilakukan untuk mendorong
aktivitas perekonomian, namun tindakan ini tidak menyebabkan
kerugian bagi industri negara anggota yang lainnya, tidak
melepaskan keuntungan yang dinikmati oleh negara lain.3. Tindakan
Safeguards (fair trade) tindakan darurat (emergency measures) untuk
membatasi impor secara sementara demi mengamankan industri dalam
negeri. Tindakan safeguards dapat diambil apabila memenuhi
persyaratan sebagai berikut: Terjadi lonjakan impor karena situasi
tidak terduga dampak dari lonjakan ini mengkibatkan semakin
ketatnya persaingan produk-produk dalam negeri dengan produk impor,
sehingga apabila produk dalam negeri tidak dapat bersaing hal ini
dapat merugikan industry dalam negeri Terjadi kerugian serius atau
ancaman kerugian serius yang dialami oleh industry dalam negeri
Adanya hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian
serius atau ancaman krugian serius yang dialami oleh industri dalam
negeriKebijakan ekspor impor sangat penting karena selain fungsi
utamanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, kebijakan ekspor
impor memiliki perngaruh besar dalam roda perekonomian dalam
negeri. Pemerintah harus memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan
perekonomian dalam negeri, membuat perencanaan dan mempersiapkan
serta menganalisis dampak dari kebijakan yang akan dibuat. Kesiapan
pelaku perekonomian dalam negeri terkait kebijakan ekspor impor
harus menjadi perhatian, agar kebijakan tersebut benar-benar
memberikan sinergi bagi perkembangan perekonomian dalam negeri.
Pada 16 Maret 2015 Pemerintah Indonesia telah mengumumkan paket
kebijakan ekonomi ekonomi guna menghalau pelemahan nilai rupiah dan
mengurangi defisit neraca berjalan, salah satu yang berhubungan
dengan perlindungan terhadap pengusaha yaitu, kebijakan bea masuk
untuk mengurangi impor dan melindungi industri dalam negeri yang
terdiri dari (1) Bea Masuk Anti Dumping Sementara (BMADS) dan Bea
Masuk Tindak Pengamanan Sementara (BMTPS) (2) pemberian insentif
pajak kepada perusahaan yang melakukan ekspor (3) membebaskan visa
untuk 30 negara (4) penggunaan biofuel yang diharapkan bisa
menghemat devisa yang dipakai untuk impor. Saat ini, pemerintah
Indonesia tengah berkomitmen untuk mengurangi ekspor barang mentah
hasil tambang serta minyak dan gas bumi (migas) karena dinilai
hanya merugikan negara. Rendahnya kapasitas pengolahan produk
tambang dan migas di dalam negeri, menyebabkan Indonesia tidak
pernah menikmati nilai tambah dari ekspor tersebut. Terkait hal
tersebut, pemerintah senantiasa terus melakukan upaya-upaya untuk
mendorong para pelaku usaha agar terus berbenah diri dan melakukan
terobosan-terobosan sehingga dapat mendongkrak nilai bahan mentah
dan industry migas Indonesia ke posisi yang dapat mensejahterakan
rakyat. Analisis Kasus Analisis Dampak Kerugian Tuduhan Praktek
Dumping Indonesia terhadap KoreaMenurut Kamus Ekonomi, dumping
adalah suatu bentuk diskriminasi harga, di mana misalnya seorang
produsen menjual pada dua pasar yang berbeda atau dengan
harga-harga yang berbeda, karena adanya penghalang tertentu antara
pasar-pasar tersebut dan terdapat elastisitas permintaan yang
berbeda antara kedua pasar tersebut.Dari presentasi yang dilakukan
oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komisis
Anti Dumping Indonesia (KADI) pada tanggal 26 Maret 2015 dapat
diperoleh data 1995-2014
SafeguardsDumpingSubsidiTotal
DUNIA29546273555277
Indonesia dituduh3818118237
Indonesia meneuduh261100136
Salah satu kasus yang terkait dengan dituduhnya Indonesia karena
melakukan praktek dumping adalah perdagangan bilateral
Indonesia-Korea pernah mengalami keretakan pada tahun 2003, dengan
adanya tuduhan dari Korea bahwa Indonesia telah melakukan praktek
dumping pada produk kertas yang diekspor ke Korea. Tuduhan ini
jelas merugian Indonesia, sebab dengan begitu pemerintah Korea
menetapkan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) sebesar 2,8 % hingga 8,22%
sebagai bentuk proteksi Korea terhadap industri dalam negeri.
Selain itu, berdasarkan laporan worldtradelaw, Korean Trade
Commission (KTC) mengenai Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) sementara
dengan besaran untuk PT pabrik kertas Tjiwi Kimia Tbk sebesar
51,61%, PT Pindo Deli 11,65%, PT Indah Kiat 0,52%, April Pine dan
lainnya sebesar 2,80%. Namun, pada 7 November 2003 KTC menurunkan
BM anti dumping terhadap produk kertas Indonesia ke Korsel dengan
ketentuan PT Pabrik kertas Tjiwi Kimia Tbk, PT Pindo Deli dan PT
Indah Kiat diturunkan sebesar 8,22% dana untuk April Pine dan
lainnya 2,80%. Dan Indonesia mengadukan masalah ini ke WTO tanggal
4 Juni 2004 dan meminta diadakan konsultasi bilateral, namun
konsultasi yang dilakukan pada 7 Juli 2004 gagal mencapai
kesepakatan.Walaupun sengketa ini dimenangkan oleh Indonesia, namun
tuduhan ini memiliki dampak yang begitu luas bagi kegiatan produksi
industri dalam negeri khususnya kertas. Adapun dampak kerugian
(injury) yang ditimbulkan dari sengketa ini adalah sebagai berikut:
Kerugian Material (material injury) - kerugiaan ini merupakan
bentuk kerugiaan nyata dan langsung yang harus dirasakan oleh
industri dalam negeri karena semakin terbatasnya akses untuk masuk,
pemerintah Korea telah menetapkan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) 2,8
persen hingga 8,22 persen terhitung 7 November 2003. Hal ini
menyebabkan Indonesia harus kehilangan posisi tawar yang menarik,
ketika produk-produk yang ditawarkan menjadi mahal berdampak
produk-produk kertas yang telah diproduksi menjadi sulit untuk
diperjual-belikan di pasar Korea. Ancaman Kerugian Material (Threat
of Material Injury) - dengan adanya kebijakan sementara tersebut
mengharuskan industri dalam negeri mengurangi output produksinya,
kondisi ini dapat menyebabkan melemahnya aktivitas produksi dalam
negeri Indonesia, karena indutri dalam negeri Indonesia harus
kehilangan market share yang telah dimiliki. Terhalangnya
Perkembangan Industri (Material Retardation of the Establismenht of
Such an industry) - dengan melemah dan lesunya aktivitas produksi
tentu memiliki memiliki dampak eksternalitas negatif pada
perkembangan industri dalam negeri, karena semakin lemahnya
dorongan untuk perkembangan industry dalam negeri.
