Embed Size (px)
Citation preview
TIM PENYUSUN
iv
v
vi
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ....................................................................................................................... vii
KATA PENGANTAR ...................................................................................................... viii
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................... 1
A. Dasar Pemikiran ........................................................................................................... 1
B. Landasan Penyusunan Kurikulum ................................................................................ 3
C. Tujuan ......................................................................................................................... 6
BAB II PRINSIP, MODEL, DAN PROSEDUR PENGEMBANGAN KURIKULUM .... 7
A. Prinsip Pengembangan Kurikulum ............................................................................... 7
B. Model Kurikulum ......................................................................................................... 7
C. Prosedur Pengembangan .............................................................................................. 7
BAB III NASKAH KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM ....................... 9
A. Visi, Misi, dan Tujuan ................................................................................................. 9
B. Profil Lulusan .............................................................................................................. 9
C. Kompetensi Lulusan .................................................................................................. 10
D. Bahan Kajian dan Capaian Pembelajaran .................................................................... 15
E. Karakteristik Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum ................................................ 22
G. Daftar Mata Kuliah .................................................................................................... 25
H. Distribusi Mata Kuliah ............................................................................................... 27
BAB IV PENUTUP ........................................................................................................... 31
DAFTAR ISI ..................................................................................................................... 32
vii
KATA PENGANTAR
Kurikulum 2018 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
(FISHUM) Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong disusun
berdasarkan Undang- undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU No.14 tahun
2005 tentang Undang- undang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005
tentang Standar Pendidikan Nasional, Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Proses penyusunan kurikulum 2018 ini melalui beberapa tahapan, yaitu (1) Studi
Banding, (2) Tracer Studi program studi sejenis, dan (3) Lokakarya Desain Kurikulum. Salah
satu tahapan yang penting adalah lokakarya desain penyusunan kurikulum yang merupakan
penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang di susun untuk borang pengajuan program
studi dan diselenggarakan oleh program studi Ilmu Hukum dihadiri segenap dosen, pengguna
lulusan dengan pemrasaran para pakar pendidikan di bidang Ilmu Hukum.
Kurikulum Ilmu Hukum tahun 2018 memuat tentang visi, misi dan kompentensi
lulusan, daftar mata kuliah wajib serta distribusi mata kuliah tiap- tiap semester. Kami
berharap mudah-mudahan kurikulum ini akan memberikan andil yang cukup besar dalam
menghasilkan lulusan yang berkualitas di tingkat nasional maupun internasional serta
memberikan kemudahan dalam penyelenggarakan pendidikannya.
Sorong, 20 Maret 2021
Ketua Program Studi,
Ttd
Aldilla Yulia Wiellys Sutikno, M.H.
NIDN. 1418119501
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Dasar Pemikiran
Pada era globalisasi, dunia mengalami perubahan besar dan mendasar di berbagai
bidang dan tingkatan. Perubahan tersebut digerakkan dan didorong oleh adanya: (1)
kemajuan luar biasa (revolusi) yang terjadi di berbagai bidang, terutama teknologi
informasi dan komunikasi (TIK), teknologi industri, dan bioteknologi; (2) pergeseran
alokasi sumberdaya finansial, manusia, dan sebagainya; dan (3) pergeseran struktur
geopolitik.
Perubahan besar dan mendasar tersebut memacu proses globalisasi. Proses
globalisasi mempunyai 2 (dua) kecenderungan, yaitu: (1) globalisasi memberikan
dorongan kuat terjadinya universalitas yang menyangkut tata nilai, pola pikir, dan pola
kerja yang melampaui batas-batas negara (borderless); dan (2) dari perspektif sosial,
ekonomi, politik, dan budaya. Globalisasi membuat setiap orang menjadi bagian dari
masyarakat global yang perlu mengambil manfaat yang sebesar- besarnya, tetapi di pihak
lain globalisasi dapat mengakibatkan munculnya rasa nasionalisme yang sempit sehingga
dapat mengakibatkan perpecahan (disintegrasi).
Karakter bangsa yang kuat dan berlandaskan kesatuan dalam keanekaragaman
sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan dunia global tersebut. Bangsa Indonesia
adalah bangsa yang terbentuk dari keanekaragaman budaya, karakter, ciri fisik dan
nonfisik yang memiliki keunikan masing-masing. Pembangunan nasional pun harus
selalu mempertimbangkan ciri khas bangsa yang memiliki keanekaragaman karakter
tersebut.
Hal ini menjadi faktor kekuatan untuk membangun daya saing bangsa di tingkat
global. Selain karakter, Iptek berperan penting dan menentukan dalam kehidupan skala
global sebagai daya penggerak kehidupan manusia. Pada sisi lain, laju perkembangan
iptek yang sangat pesat, juga akan mempercepat pengusangan (obsolence) berbagai
bidang kehidupan. Oleh karena itu, tak dapat dielakkan lagi, setiap manusia dan
masyarakat/bangsa, dan institusi lainnya harus terus menerus menyesuaikan diri pada
kondisi lingkungannya yang terus berubah dengan cepat.
2
Untuk dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang cepat tersebut, Setiap
manusia tidak dapat terlepas dari tuntutan profesionalisme dalam bidangnya masing-
masing, termasuk tenaga pendidik dan kependidikan sebagai ujung tombak dalam
meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal. Hal inilah yang akan menjadi
titik penentu daya saing masyarakat Indonesia, sehingga dapat memposisikan dirinya
dengan dunia global.
Oleh karena itu, Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong
memiliki visi, misi, dan tujuan yang perlu diaktualisasikan dalam kurikulum program
studi Ilmu Hukum. Visi UNIMUDA yakni;
“Menjadi Universitas Kelas Dunia (World Class University) Berbasis tourism-
preneur pada tahun 2037”.
Sesuai dengan hal tersebut, Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora yaitu;
“Menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora yang terdepan dalam
kesempurnaan (unggul) berbasis tourismpreneur se-Indonesia Timur pada Tahun
2037”.
Maka Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora menentapkan misi sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis pada
tourismpreneur.
2. Mengembangkan riset dan pengabdian dalam bidang ilmu sosial dan
humaniora guna mengentaskan permasalahan yang timbul di masyarakat.
3. Meningkatkan publikasi yang berbasis pada riset dan pengabdian.
4. Menjalin kerjasama lintas sektor dengan pemerintah maupun pihak lain dalam
skala nasional maupun internasional.
5. Melaksanakan tata kelola kelembagaan yang humanis dan profesional.
Pengembangan bidang keilmuan (scientific vision) Program Studi Ilmu Hukum ini
didasarkan pada perkembangan keilmuan terkini dan banyaknya permasalahan hukum
yang terjadi dalam masyarakat yang signifikan serta ketersediaan sumberdaya manusia di
Program Studi Ilmu Hukum. Maka ke depan Prodi Ilmu Hukum akan diarahkan untuk
mencetak lulusan yang beriman, bertaqwa, berlakhlak mulia yang dibingkai dalam
integirtas moral, serta mampu beramal guna menuju supremasi hukum yang berkeadilan
berbasis tourismpreneur. Lulusan
3
program studi Ilmu Hukum dituntut untuk memiliki kompetensi tambahan dalam bidang
ilmu sosial, politik, dan bisnis, karena hal tersebut menyangkut lingkup permasalahan
yang terjadi pada kehidupan masyarakat serta mampu menciptakan dan menjalin
hubungan dengan dunia industri (DUDI).
B. Landasan Penyusunan Kurikulum
Penyusunan kurikulum hendaknya dilandasi dengan fondasi yang kuat, baik secara
filosofis, sosiologis, historis, maupun secara yuridis. Pengembangan kurikulum
merupakan hak dan kewajiban masing-masing perguruan tinggi, namun demikian dalam
pengembangan kurikulum perguruan tinggi harus berlandaskan mulai dari UUD 1945,
UU No.12 Tahun 2012, Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam
Peristekdikti No. 44 Tahun 2015, serta ketentuan lain yang berlaku. Kurikulum sedianya
mampu menghantarkan mahasiswa mengusai ilmu pengetahuan dan keterampilan
tertentu, serta membentuk budi pekerti luhur, sehingga dapat berkontribusi untuk
menjaga kebhinekaan, meningkatkan kesejahteraan dan kejayaan bangsa Indonesia
a. Landasan Filosofis
Memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perancangan,
pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan (Ornstein & Hunkins, 2014),
bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari agar mahasiswa memahami hakekat
hidup dan memiliki kemampuan yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya baik
secara individu, maupun di masyarakat (Zais, 1976).
b. Landsan Sosiologi
Memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum sebagai perangkat
pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar
yang positif bagi perolehan pengalaman pembelajar yang relevan dengan
perkembangan personal dan sosial pembelajar (Ornstein & Hunkins, 2014, p. 128).
Kurikulum harus mampu mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke
generasi berikutnya. Kebudayaan dipahami sebagai bagian dari pengetahuan
kelompok (group knowledge) (Ross,1963: 85). Kurikulum harus mampu melepaskan
pembelajar dari kungkungan kapsul budayanya sendiri (capsulation) yang bias, dan
tidak menyadari kelemahan budayanya sendiri. Kapsulasi budaya sendiri dapat
menyebabkan keengganan untuk memahami
4
kebudayaan yang lainnya (Zais, 1976, p. 219).
c. Landasan Ilmu Hukum
memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum
mampu mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan dapat
memotivasi belajar sepanjang hayat; kurikulum yang dapat menfasilitasi mahasiswa
belajar sehingga mampu menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungannya;
Kurikulum yang dapat menyebabkan mahasiswa berpikir kritis, dan berpikir tingkat
tinggi serta melakukan penalaran tingkat tinggi (higher order thinking); kurikulum
yang mampu mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia
yang diinginkan (Zais, 1976, p. 200);
Kurikulum yang mampu menfasilitasi mahasiswa belajar menjadi manusia
yang paripurna, yakni manusia yang bebas, bertanggung jawab, percaya diri,
bermoral atau berakhlakul karimah, mampu berkolaborasi, toleran, dan menjadi
manusia yang terdidik penuh diterminasi kontribusi untuk tercapainnya cita-cita
dalam pembukaan UUD 1945.
d. Landasan Historis
kurikulum yang mampu menfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan
jamannya; kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan
bangsa-bangsa masa lalu, dan mentransformasikan dalam era di mana dia sedang
belajar; kurikulum yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih
baik di era perubahan abad 21, memiliki peran aktif di era industri 4.0, serta mempu
membaca tanda-tanda revolusi industri 5.0
e. Landasan Yuridis
Berikut adalah beberapa landasan hukum yang diperlukan dalam penyusunan
dan pelaksanaan kurikulum:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan
5
dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan
Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi.
10. Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas
Pendidikan Muhammadiyah Sorong Tahun 2018.
11. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri
4.0 Tahun 2019.
f. Landasan Filosofis
Pengembangan kurikulum prodi di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
UNIMUDA Sorong didasarkan atas berbagai filosofi seperti humanisme,
esensialisme, parenialisme, idealisme, dan rekonstruktivisme sosial. Secara filosofi
program studi Ilmu Hukum melakukan perencanaan kurikulum, pelaksanaan dan
peningkatan kualitas. Tahapan ini bertujuan agar mahasiswa mahasiswa memahami
hakekat hidup manusia dan memiliki kemampuan yang mampu meningkatkan
kualitas baik secara individu maupun masyarakat dalam memecahkan masalah.
g. Landasan Teoretis
Pengembangan kurikulum prodi di UNIMUDA Sorong didasarkan atas
ilmu dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum sebagai berikut.
1. Relevansi; kurikulum dan pembelajaran harus relevan dengan
perkembangan IPTEKS, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan
zaman.
2. Kontinuitas; kurikulum Jenjang Sarjana di UNIMUDA Sorong harus
bersifat kontinu, terdapat keterkaitan dengan kurikulum Magister,
6
C. Tujuan
dan Doktoral dimanapun dan penjenjangan yang jelas.
3. Fleksibilitas; kurikulum hendaknya memiliki fleksibilitas horizontal
dan vertikal baik dari segi isi maupun proses implementasinya.
4. Efektivitas dan efisiensi; kurikulum didesain sedemikian rupa agar
efektif dan efisien di dalam implementasinya untuk mencapai learning
outcome yang telah ditetapkan. Untuk level Jenjang Sarjana, misalnya,
harus dapat diselesaikan dalam waktu empat tahun.
5. Pragmatis; kurikulum yang telah disusun hendaknya dapat
dilaksanakan atau diimplementasikan dengan baik sesuai dengan
berbagai kondisi yang ada di prodi.
Tujuan pengembangan kurikulum program studi di lingkungan Fakultas Ilmu
Sosial dan Humaniora (FISHUM) Univeritas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA)
Sorong adalah sebagai berikut.
a. Memperbaiki kurikulum sesuai dengan kompetensi generik KKNI.
b. Menetapkan kualifikasi lulusan di setiap prodi.
c. Menyusun Learning Outcome sesuai dengan deskripsi generik KKNI di
setiap program studi.
d. Menyusun struktur kurikulum prodi yang mencakup mata kuliah
universitas dan program studi.
e. Memperbaiki sistem pembelajaran, sarana dan prasarana belajar, serta
penilaian sesuai dengan kurikulum baru yang telah disusun.
7
BAB II PRINSIP, MODEL, DAN PROSEDUR PENGEMBANGAN KURIKULUM
A. Prinsip Pengembangan Kurikulum
Pengembangan kurikulum prodi di Fakultas Ilmu Sosial dan Humanior
UNIMUDA Sorong didasarkan atas ilmu dan prinsip- prinsip pengembangan kurikulum
sebagai berikut.
1. Perubahan kurikulum dipandang sebagai hal yang memang harus terjadi oleh
karena perubahan ilmu, teknologi, seni, dan budaya masyarakat.
2. Pengembangan kurikulum didasarkan pada kurikulum sebelumnya melalui
proses evaluasi diri, tracer study program studi sejenis, dan kajian futuristik
yang mendalam.
3. Pengembangan kurikulum merupakan kerja tim bukan perorangan yang
melibatkan dosen, mahasiswa, stakeholders, dan unsur-unsur terkait lainnya,
guna mendapatkan informasi yang memadai.
4. Pengembangan kurikulum prodi didasarkan atas Koloksium Asosiasi
Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang sesuai dengan bidang keahlian
program studi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang disingkat
KKNI yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat
menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang
pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka
pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan
diberbagai sektor.
5. Pengembangan Jenjang Sarjana setara dengan KKNI level 6.
B. Model Kurikulum
Model kurikulum buku kurikulum ini hanya dikhususkan untuk kurikulum
program Sarjana. Sedangkan untuk kurikulum program profesi guru disusun tersendiri.
C. Prosedur Pengembangan
Prosedur pengembangan kurikulum FISHUM disusun dengan merujuk kepada
Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 yang
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan tahun 2019,
(Dikti, 2012)Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi di lingkungan
UNIMUDA Sorong, dan Pedoman Asosiasi. Prosedur pengembangan
8
kurikulum tersebut meliputi langkah- langkah berikut:
1. Penetapan Profil Lulusan.
2. Perumusan Capaian Pembelajaran (learning outcome).
3. Pengkajian Elemen Kompetensi
4. Penentuan Bahan Kajian.
5. Pembentukan Mata Kuliah.
6. Penentuan Bobot sks.
7. Penyusunan Program Semester.
8. Penentuan Kegiatan Pembelajaran.
9. Penentuan Sistem Asesmen/Penilaian.
Ke sembilan tahapan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.
Gambar 1. Tahapan Penyusunan Kurikulum
Bahan Kajian
Teknik Penilaian
Strategi Pembelajaran
Struktur Kurikulum
(distribusi tiap Semester)
Pembentukan Mata Kuliah dan
Penetapan SKS
Kompetensi Lulusan
Profil Lulusan
Comparative/ Tracer Study
(Market Signal)
Analisis SWOT Prodi
(Scientific Vision)
9
BAB III NASKAH KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
A. Visi, Misi, dan Tujuan
1. Visi
“Terwujudnya Program Studi Ilmu Hukum yang unggul sehingga menghasilkan
sarjana berintegritas menuju supremasi hukum yang berkeadilan berbasis pada
tourism-preneur Se-Indonesia Timur di tahun 2022.”
2. Misi
a. Menyelenggarakan program pembinaan iman dan taqwa bagi mahasiswa
Program Studi Ilmu Hukum pada khususnya dan sivitas akademika Universitas
Pendidikan Muhammadiyah Sorong pada umumnya.
b. Menyelenggarakan Program Studi Ilmu Hukum dengan mempraktikan konsep-
konsep hukum, baik dalam lingkup daerah maupun nasional guna mewujudkan
supremasi hukum yang berkeadilan berbasis tourismprenuer bagi kepentingan
bangsa dan negara.
c. Menyelenggarakan penelitian untuk meningkatkan kompetensi dosen
d. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai bentuk kontribusi
dalam supremasi hukum yang berkeadilan.
e. Menyelenggarakan tata kelola yang profesionalitas dan humanis.
3. Tujuan
a. Menghasilkan sarjana hukum yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan
mampu beramal menuju supremasi hukum yang berkeadilan berbasis pada
tourismpreneur.
b. Menghasilkan sarjana hukum yang memiliki kompetensi tambahan dalam
ilmu-ilmu sosial, politik dan bisnis.
c. Mampu melaksanakan dan menerapkan hasil-hasil penelitian dalam bidang
hukum untuk pemecahan permasalahan hukum di masyarakat.
d. Menghasilkan sarjana hukum yang mampu melakukan negosiasi dan
advokasi.
e. Menghasilkan sarjana hukum yang terampil dalam menciptakan dan
menjalin hubungan dengan dunia industri (DUDI).
B. Profil Lulusan
Sebagai turunan dari Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Ilmu Hukum
10
Jenjang Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Program Studi Ilmu
Hukum merumuskan profil lulusan yang dibagi dalam 3 (tiga) hal, yakni:
1. Akademisi
Akademisi adalah orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu dan
berperan dalam bidang pendidikan dan penelitian.
2. Praktisi
Praktisi adalah orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu dan
berperan sebagai hakim, jaksa, advokat/konsultan hukum, notaris, atau legal
officer..
3. Penggiat Masyarakat.
Penggiat Masyarakat adalah orang yang bekerja atau bertindak secara aktif
untuk kepentingan agama, sosial, kebudayaan, dan/atau hak-hak masyarakat
umum.
C. Kompetensi Lulusan
Kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang
dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran sebagai berikut.
D.1 Sikap
1. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan
sikap religius.
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas
berdasarkan agama, moral, dan etika.
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan berperadaban berdasarkan Pancasila.
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air,
memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan
bangsa.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat/temuan original orang lain.
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan.
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara.
11
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidangnya,
terutama di bidang Ilmu Hukum secara mandiri
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan
kewirausahaan.
11. Melaksanakan program aksi dakwah Muhammadiyah sesuai dengan nilai
Ideologis Muhammadiyah.
D.2 Penguasaan Pengetahuan
1. Konsep teroritis secara mendalam tentang: (1) norma, keadilan, dan
kebenaran; dan (2) sumber, asas, prinsip, teori, norma, dan struktur dari
sistem hukum Romawi, hukum Anglo Saxon, dan hukum adat.
2. Konsep teroritis secara mendalam tentang sejarah, sistem, dan tata hukum
nasional Indonesia;
3. Menguasai sejarah dan pengetahuan dasar hukum Islam.
4. Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis umum dalam bidang keilmuan
hukum pidana, tata negara, administrasi negara, internasional, perdata, dan
adat.
5. Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis umum dalam bidang Hukum
Perdata Internasional.
6. Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis khusus dalam bidang keilmuan
hukum pidana, tata negara, dan perdata.
7. Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis khusus dalam bidang keilmuan
hukum adat.
8. Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis bidang keilmuan pengawasan
terhadap administrasi pemerintahan.
9. Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis dalam bidang Hukum Pidana
Islam, Perdata Islam, dan Tata Negara Islam.
10. Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis cabang-cabang keilmuan hukum
administrasi negara.
11. Menguasai asas, norma dan aspek teoritis cabang keilmuan hukum
internasional.
12. Menguasai asas, pengaturan dan mekanisme penegakan hukum hak asasi
manusia, nasional dan internasional.
12
13. Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis hukum perikatan dan
perusahaan.
14. Menguasai asas-asas, norma, dan aspek teoritis hukum acara pada peradilan
pidana, perdata, tata usaha negara, dan Agama dan menguasai pengetahuan
dasar metode penemuan hukum.
15. Menguasai pengetahuan dasar tentang agama Islam dalam bidang aqidah,
sejarah, pemikiran, dan perdaban.
16. Menguasai sejarah dan pengetahaun dasar tentang negara, ideologi negara,
dan paham kebangsaan.
17. Menguasai dasar-dasar filsafat hukum, filsafat hukum islam, dan etika
profesi hukum.
18. Menguasai kaidah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang baik dan
benar.
19. Menguasai dasar-dasar metode penelitian dan penulisan hukum.
20. Menguasai perihal kedudukan dan pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang,
dan tanggung jawab suatu profesi hukum.
D.3 Keterampilan
Keterampilan terdiri atas keterampilan umum (KU) dan keterampilan
khusus (KK).
a. Keterampilan umum
1. Mampu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan
inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai
humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau
kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk
skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman
perguruan tinggi;
13
4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk
skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman
perguruan tinggi;
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan
data;
6. Mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri; dan
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi.
b. Keterampilan Khusus
1. Mampu melakukan penelusuran dokumen hukum untuk
digunakan dalam penyelesaian kasus.
2. Mampu melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penyusunan
rekes dan berkas perkara dan penuntutan.
3. Mampu melaksanakan persidangan baik perkara pidana maupun
perkara perdata, dan membuat putusan pengadilan.
4. Mampu melakukan penelitian hukum dengan membuat laporan hasil
penelitian.
5. Mampu melakukan penyuluhan hukum sebagai bentuk advokasi
masyarakat.
6. Mampu menerapkan teknik pemberdayaan masyarakat melalui kerja
nyata.
14
7. Mampu menyusun naskah akademik dan rancangan peraturan
perundang-undangan.
8. Mampu melakukan perancangan kontrak.
9. Mampu merumuskan peran kontributif untuk memajukan
masyarakat
15
D. Bahan Kajian dan Capaian Pembelajaran
Aspek Kode Capaian Pembelajaran Kode Bahan
Kajian
Sikap S1
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
mampu menunjukkan sikap religius;
BK1
BK2
Pokok dan Nilai Ajaran Agama.
Pengamalan Pokok dan Nilai Ajaran
Agama
S2
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam
menjalankan tugas berdasarkan agama,
moral, dan etika;
BK3 Hak Asasi Manusia
S3
Berkontribusi dalam peningkatan mutu
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara,
dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
BK4
BK5
Filsafat Pancasila
Ideologi Pancasila
S4
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan
cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa
tanggungjawab pada negara dan bangsa
BK6 Nasionalisme
S5
Menghargai keanekaragaman budaya,
pandangan, agama, dan kepercayaan, serta
pendapat atau temuan orisinal orang lain
BK7 Karakter Bangsa
S6
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial
serta kepedulian terhadap masyarakat dan
lingkungan
BK8
BK9 Good Communication
Gotong Royong
S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara;
BK10 Budaya Sadar Hukum
S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika BK11 Kebebasan Akademik dan Mimbar
16
akademik; akademik
S9
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas
pekerjaan di bidang keahliannya secara
mandiri; dan
BK12 Profesionalisme
S10 Menginternalisasi semangat kemandirian,
kejuangan, dan kewirausahaan.
BK13
BK14
Enterpreunership
Tourismpreneur
S11
Melaksanakan program aksi dakwah
Muhammadiyah sesuai dengan nilai Ideologis
Muhammadiyah.
BK15 Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
Penguasaan
Pengetahuan
PP1
Konsep teroritis secara mendalam tentang:
(1) norma, keadilan, dan kebenaran; dan (2)
sumber, asas, prinsip, teori, norma, dan struktur
dari sistem hukum Romawi, hukum Anglo
Saxon, dan hukum adat.
BK16
BK17
BK18
BK19
BK20
Dasar filosofis dalam ilmu hukum.
Dasar teoritis dalam ilmu hukum
Dasar sosiologis dalam ilmu hukum
Dasar teoritis mengenai negara
Dasar teoritis sistem hukum didunia
PP2
Konsep teroritis secara mendalam tentang sejarah,
sistem, dan tata hukum nasional
Indonesia;
BK21 Dasar konseptual hukum di Indonesia
PP3 Menguasai sejarah dan pengetahuan dasar
hukum Islam.
BK22 Konsep Hukum Islam
PP4
Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis umum
dalam bidang keilmuan hukum pidana, tata
negara, administrasi negara, internasional,
perdata, dan adat.
BK23
BK24
BK25
BK26
BK27
BK28
BK29
Konsep Hukum Pidana
Konsep Hukum Pidana
Konsep Hukum Tata Negara.
Konsep Hukum Administrasi Negara.
Konsep Hukum Internasional
Konsep Hukum Perdata
Konsep Hukum Adat
PP5 Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis BK30 Konsep Hukum Perdata Internasional
17
umum dalam bidang Hukum Perdata
Internasional.
PP6
Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis
khusus dalam bidang keilmuan hukum pidana,
tata negara, dan perdata.
BK31
BK32
BK33
Konsep Hukum dan
Politik Ketatanegaraan
Konsep Hukum Pidana Khsus
Konsep Hukum Dagang
PP7 Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis
bidang keilmuan pengawasan terhadap
administrasi pemerintahan.
BK34 Konsep Hukum
Pengawasan Pemerintahan
PP8
Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis dalam
bidang Hukum Pidana Islam, Perdata Islam, dan
Tata Negara Islam.
BK35
BK36
BK37
BK38
BK39
Konsep Hukum Jinayat
Konsep Hukum Muamalah
Konsep Hukum Fiqih Siyasah
Konsep Hukum Munakahah
Konsep Hukum Mawaris
PP9
Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis
cabang-cabang keilmuan hukum administrasi
negara.
BK40
BK41
BK42
BK43
BK44
Konsep Hukum Agraria
Konsep Hukum Ketatanegaraan
Konsep Hukum Pajak
Konsep Hukum Lingkungan
Konsep Hukum Kepegawaian
PP10 Menguasai asas, norma dan aspek teoritis
cabang keilmuan hukum internasional.
BK45 Konsep Hukum dan Hubungan
Internasional
PP11
Menguasai asas, pengaturan dan mekanisme
penegakan hukum hak asasi manusia,
nasional dan internasional.
BK46 Konsep Hukum Hak Asasi Manusia
PP12 Menguasai asas, norma, dan aspek teoritis
hukum perikatan dan perusahaan.
BK47
BK48
BK49
Konsep Hukum Perikatan
Konsep Hukum Perusahaan
Konsep Personal Branding
18
PP13 Menguasai asas-asas, norma, dan aspek teoritis
hukum acara pada peradilan pidana, perdata, tata
usaha negara, dan Agama dan menguasai
pengetahuan dasar metode penemuan hukum
BK50
BK51
BK52
BK53
Prosedur penyelesaian Perkara
Hukum Pidana
Prosedur Penyelesaian Perkara
Hukum Perdata
Prosedur Penyelesaian Perkara
Hukum Tata Negara
Prosedur Penyelesaian Perkara
Hukum Islam dan Ekonomi Syariah
PP15
Menguasai pengetahuan dasar tentang agama
Islam dalam bidang aqidah, sejarah, pemikiran,
dan perdaban.
BK54
BK55
BK56
Konsep Kemanusiaan dan Keimanan
Konsep Ibadah, Akhlak, dan Muamalah
Konsep Islam dan Ilmu Pengetahuan
PP16
Menguasai sejarah dan pengetahaun dasar
tentang negara, ideologi negara, dan paham
kebangsaan.
BK57
BK58
BK59
Konsep Ilmu Negara
Pendidikan Pancasila
Pendidikan Kewarganegaraan
PP17
Menguasai dasar-dasar filsafat hukum, filsafat
hukum islam, dan etika profesi hukum.
BK60 BK61
Konsep Filsafat Hukum
Konsep Etika dan Tanggungjawab
Profesi.
PP18 Menguasai kaidah bahasa Indonesia dan
bahasa Inggris yang baik dan benar.
BK62
BK63
Konsep Bahasa Indonesia
Konsep Bahasa Inggris
PP19 Menguasai dasar-dasar metode penelitian dan
penulisan hukum.
BK64
BK65
Karakteristik Peneltian Hukum
Langkah-langkah Penelitian
PP20
Menguasai perihal kedudukan dan
pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, dan
tanggung jawab suatu profesi hukum.
BK66 Praktik Kerja Lapangan
Keterampilan
Umum KU1
Mampu mampu menerapkan pemikiran logis, BK67 Studi Penyelesaian Kasus-Kasus
19
kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks
pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan
dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai
dengan bidang keahliannya;
BK68
Hukum
Pemanfaatan Teknologi Informasi
dalam kegiatan Tri Darma
KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri,
bermutu, dan terukur;
BK69 Profesionalisme
KU3
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah,
tata cara dan etika ilmiah dalam rangka
menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik
seni.
BK70
BK71
BK72
Prilaku dan Kode Etik Profesi Hukum
Prosedur Penegakan Kode Etik Profesi
Hukum
Mengakses dan mengelola (menyaring,
menganalisis, mengevaluasi, dan
mengintegrasikan) informasi digital secara
efektif
KU4
Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian
tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan
tugas akhir, dan mengunggahnya
dalam laman perguruan tinggi;
BK73 Metode Penulisan Skripsi hasil
Penelitian Hukum
KU5
Mampu mengambil keputusan secara tepat
dalam konteks penyelesaian masalah di bidang
keahliannya, berdasarkan hasil
analisis informasi dan data;
BK74 Teknik Advokasi Hukum
Meningkatkan Kemampuan dalam
mengigdentifikasi, memetahkan dan
mengkonfirmasikan serta
mengekspresikan nilai-nilai menarik
dalam dirinya, sehingga mencapai karir
dan tujuan bisnis.
20
KU6
Mampu memelihara dan mengembangkan
jaringan kerja dengan pembimbing, kolega,
sejawat baik di dalam maupun di luar
BK75
BK76
BK77
Public Relation
Public Speaking
Meningkatkan jejaring fitur pada
teknologi informasi dan digital sesuai
perkembangan zaman
21
lembaganya;
KU7
Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil
kerja kelompok dan melakukan supervisi dan
evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang
ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah
tanggungjawabnya;
BK78 Manajemen Organisasi
KU8
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap
kelompok kerja yang berada dibawah tanggung
jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran
secara mandiri; dan
BK79 Leadership
KU9
Mampu mendokumentasikan, menyimpan,
mengamankan, dan menemukan kembali data
untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi.
BK80 Teknik Administrasi dan Dokumentasi
Keterampilan
Khusus
KK1
Mampu melakukan penelusuran dokumen
hukum untuk digunakan dalam penyelesaian
kasus.
BK81 Penelusuran Dokumen-dokumen
Hukum
KK2
Mampu melaksanakan penyelidikan,
penyidikan, penyusunan rekes dan berkas
perkara dan Penuntutan.
BK82
BK83
Praktek Profesi Keadvokatan
Praktek Penyidikan dan Penuntutan
KK3
Mampu melaksanakan persidangan baik
perkara pidana maupun perkara perdata, dan
membuat putusan pengadilan.
BK84 Praktik Kemahiran Hukum menurut
Prosedur Litigasi
KK4
Mampu melakukan penelitian hukum dengan
membuat laporan hasil penelitian.
BK85
BK86 Praktik penyusunan proposal
penelitian hukum
Praktik pelaksanaan penelitian hukum
22
BK87 Praktik penyusunan hasil penelitian
hukum
KK5 Mampu melakukan penyuluhan hukum
sebagai bentuk advokasi masyarakat.
BK88 Teknik dan Praktik penyusunan
dokumen hukum untuk perkara non
litigasi
KK6 Mampu menerapkan teknik pemberdayaan
masyarakat melalui kerja nyata.
BK89 Praktik Kuliah Pengabdian Masyrakat
KK7 Mampu menyusun naskah akademik dan
rancangan peraturan perundang-undangan.
BK90 Praktik penyusunan peraturan
perundang-undangan
KK8 Mampu melakukan perancangan kontrak. BK91 Praktik Penyusunan Kontrak
KK9 Mampu merumuskan peran kontributif untuk
memajukan masyarakat
BK92
BK93
Tourismpreneur
Konsep Hukum Kekayaan Intelektual
(HKI)
22
E. Karakteristik Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum
Kurikulum Prodi Ilmu Hukum terdiri atas 148 sks yang mencakup 140 sks
mata kuliah wajib dan 8 sks mata kuliah pilihan. Seluruh Mata Kuliah tersebut
dikategorikan sebagai berikut:
1. Mata Kuliah Universitas sebesar 28 sks.
2. Mata Kuliah Fakultas sebesar 6 sks.
3. Mata Kuliah Pogram Studi sebesar 106 sks.
4. Mata Kuliah Pilihan sebesar 8 sks
F. Deskripsi Proses Pembelajaran dan Penilaian
a. Deskripsi Proses Pembelajaran
Proses pembelajaran dilaksanakan untuk mencapai capaian pembelajaran
yang telah ditentukan. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan mendasarkan
pada nilai-nilai agama, kebangsaan, dan etika akademik. Kegiatan pembelajaran
dilaksanakan secara interaktif dengan mengutamakan interaksi dua arah antara
mahasiswa dan dosen maupun antarmahasiswa dengan memanfaatkan berbagai
sumber belajar dan teknologi informasi yang relevan untuk menumbuhkan
kreativitas, kapasitas, kepribadian, kemandirian, dan kemmampuan menyelesaikan
masalah, serta menumbuhkan pola pikir logis, luas, dan komprehensif. Kegiatan
pembelajaran dapat berupa kuliah tatap muka, responsi dan tutorial, seminar,
praktikum, atau praktik lapangan.
Untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan, mahasiswa
wajib menempuh beban belajar minimal 144 satuan kredit semester (sks) yang
diselesaikan dalam waktu 4 sampai 5 tahun atau 8 sampai 10 semester.
Satu semester setara dengan 16 minggu. Satu sks setara dengan 160 menit
kegiatan belajar per minggu per semester dengan rincian untuk setiap bentuk
kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut
a. Satu sks dalam bentuk pembelajaran kuliah, responsi, dan tutorial
mencakup kegiatan belajar tatap muka 50 menit perminggu per
semester, penugasan terstruktur 50 menit perminggu per semester, dan
kegiatan belajar mandiri 60 menit perminggu per
23
semester.
b. Satu sks dalam bentuk pembelajaran seminar mencakup kegiatan
belajar tatap muka 100 menit per minggu per semester dan kegiatan
belajar mandiri per minggu per semester.
c. Satu sks dalam bentuk pembelajaran praktikum dan praktik lapangan
adalah 160 menit per minggu per semester.
Beban normal mahasiswa adalah 20 sks per semester. Beban belajar
mahasiswa berprestasi akademik tinggi, yaitu mahasiswa dengan Indeks Prestasi
Semester (IPS) lebih dari 3,50 dan memenuhi etika akademik, dapat ditambah
hingga 24 sks per semester.
b. Deskripsi Penilaian Pembelajaran
Penilaian pembelajaran dilakukan untuk mengukur ketercapaian capaian
pembelajaran yang telah ditentukan. Penilaian dilaksanakan dengan prinsip- prinsip
sebagai berikut.
a. Edukatif, yaitu penilaian dimaksudkan untuk memotivasi mahasiswa
untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar untuk mencapai
capaian pembelajaran.
b. Otentik, yaitu penilaian berorientasi pada proses belajar yang
berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan
mahasiswa saat kegiatan pembelajaran berlangsung.
c. Objektif, yaitu penilaian didasarkan pada standar yang disepakati antara
dosen dan mahasiswa serta dari pengaruh subjektivitas.
d. Akuntabel, yaitu penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang
jelas, disepakati di awal kuliah, dan dipahami mahasiswa.
e. Transparan, yaitu penilaian yang prosedur dan hasilnya dapat diakses
oleh seluruh pemangku kepentingan.
Penilaian dilakukan dengan beberapa teknik. Penilaian sikap dilakukan
dengan teknik observasi, angket, penilaian diri, dan penilaian antarteman. Penilaian
sikap dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Penilaian
pengetahuan dan keterampilan dilakukan dengan tes tertulis, tes lisan, atau
penugasan dalam bentuk portofolio atau projek.
24
Ditinjau dari waktu dan cakupannya, tes tertulis dibedakan menjadi ujian
Tengah Semester (UTS) untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa pada
paruh pertama kegiatan pembelajaran dan ujian Akhir Semester (UAS) untuk
mengukur capaian pembelajaran mahasiswa pada paruh kedua kegiatan
pembelajaran. Nilai akhir aspek pengetahuan dan keterampilan merupakan
akumulasi dari nilai tugas, UTS, dan UAS yang formulasikanya disepakati antara
dosen dan mahasiswa dengan ketentuan nilai tugas minimal berbobot 20% dari
total nilai.
Nilai akhir mahasiswa pada suatu mata kuliah merupakan akumulasi dari
nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang formulasinya disepakati antara
dosen dan mahasiswa. Nilai akhir mata kuliah menggunakan skala 0 s.d 100
dengan batas kelulusan 56. Nilai akhir di konversi ke dalam huruf A, A-, AB, B+,
B, B-, BC, C+, C, C-, CD, D+, D, dan E yang standard an bobotnya ditetapkan
sebagai berikut.
Tabel 1.3 Konversi Nilai dalam Bentuk Huruf dan Angka
NoN. Nilai Mentah Nilai Akhir
Keterangan Kelulusan Huruf Angka
1 >= 80,0 - 100 A 4,00 Lulus
2 77,5 - < 80,0 A- 3,75 Lulus
3 75,0 - < 77,5 AB 3,50 Lulus
4 72,5 - < 75,0 B+ 3,25 Lulus
5 70,0 - < 72,5 B 3,00 Lulus
6 67,5 - <70,0 B- 2,75 Lulus
7 65,0 - < 67,5 BC 2,50 Lulus
8 62,5 - < 65,0 C+ 2,25 Lulus
9 60,0 - < 62,5 C 2,00 Lulus
10 57,5 - < 60,0 C- 1,75 Tidak Lulus
11 55,0 - < 57,5 CD 1,50 Tidak Lulus
12 52,5 - < 55,0 D+ 1,25 Tidak Lulus
13 50,00 - < 52,5 D 1,00 Tidak Lulus
14N < 50,0 E 0,00 Tidak Lulus
Nilai atau capaian pembelajaran mahasiswa di setiap semester dinyatakan
dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang diperoleh dengan cara menjumlahkan
perkalian antara nilai angka setiap mata kuliah dan bobot
25
sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang ditempuh
dalam satu semester.
Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi
dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) yang diperoleh dengan cara
menjumlahkan perkalian antara nilai angka setiap mata kuliah dan bobot sks mata
kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah seluruh sks yang telah ditempuh untuk
menyelesaikan studi. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh
beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang
ditetapkan program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00. Predikat
kelulusan mahasiswa ditentukan sebagai berikut.
a. Memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 sampai dengan 3,00.
b. Sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 sampai dengan 3,50.
c. Dengan pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50.
G. Daftar Mata Kuliah
1. Mata Kuliah Wajib
No
Kode
Nama Mata Kuliah Rincian SKS Semester
Prasyarat T P L Jml Gs Gn
1 MKU1101 Kemanusiaan dan
Keimanan 1
1 1
-
2 MKU1102 Pendidikan Kecakapan
Hidup Sehat (PKHS) 2 2 1
-
3 MKU1103 Bahasa Arab 2 2 1 -
4 MKU1104 Bahasa Indonesia 2 2 1 -
5 MKU1105 Bahasa Inggris 1 1 2 1 -
6 MKU1106 Pendidikan Pancasila 2 2 1
7 MKU1201 Ibadah Akhlak dan
Mu’amalah
1 1 2 MKU1101
8 MKU1202 Pendidikan
Kewarganegaraan
2 2 2 -
9 MKU2301 Kemuhammadiyaan 1 1 3 MKU1201
10 MKU2302 Pendidikan Lingkungan
Sosial, Budaya dan
Teknologi (PLSBT)
2
2 3
-
11 MKU2303 Pendidikan Anti Korupsi 2 2 3 -
12 MKU2401 Islam dan IPTEK 1 1 4 MKU2301
13 MKU3601 Praktik Kerjak Lapangan (PKL)
1
1 2
6 MKU3610
26
14 MKU3602 Enterpreneur 1 1 2 6 -
15 MKU4701 Kuliah Pengabdian
Masyarakat (KPM) 1
3 4 7
-
Jumlah 28
2. Mata Kuliah Fakultas
No
Kode
Nama Mata Kuliah Rincian SKS Semester
Prasyarat T P L Jml Gs Gn
1 MKF1101 Public
Relations 2
2
6 -
2 MKF1102 Personal Branding
2
2 7
-
3 MKF1104 Literasi Digital 2 2 7 -
Jumlah 6
3. Mata Kuliah Pilihan
No Kode Nama Mata Kuliah Rincian SKS Semester Prasyarat
T P L Jm
l
Gs Gn
Konsentrasi Hukum Perdata
1 HKPDT3601 Hukum Perusahan dan
Investasi 2
2
6 HK1203 &
HK2205
2 HKPDT3602 Hukum Persaingan Usaha
dan Kepailitan 2
2
6 HK1203 &
HK2205
3 HKPDT4701 Hukum Perbankan dan Pembiayaan
2
2 7
HK2205
Konsentrasi Hukum Pidana
1 HKPDN3701 Keadvokatan 2
2 6
HK1204
2 HKPDN4701 Kriminologi 2 2 7
HK1204
3 HKPDN4702 Hukum Pidana Kesehatan 2 2 7
HK1204
Konsentrasi Hukum Tata Negara
1 HKTN3601 Legal Drafting
2
2 6
HK1205
2 HKTN4701 Hukum Perizinan 2
2 7
HK1205
3 HKTN4702 Perbandingan Hukum Tata Negara
2
2 7
HK1205
27
H. Distribusi Mata Kuliah
Semester I
No
Kode
Nama Mata Kuliah Rincian SKS Semester
Prasyarat T P L Jml Gs Gn
1 MKU1101 Kemanusiaan dan Keimanan 1 1 1
2 MKU1102 Pendidikan Kecakapan Hidup
Sehat (PKHS)
2 1
3 MKU1103 Bahasa Arab 1 1 2 1
4 MKU1104 Bahasa Indonesia 1 1 2 1
5 MKU1105 Bahasa Inggris 1 1 2 1
6 MKU1208 Pendidikan Pancasila 2 2 1
7 HK1101 Pengantar Ilmu Hukum
(PIH)
4 4 1
8 HK1102 Pengantar Hukum
Indonesia (PHI)
4 3 1
9 HK1103 Hukum Islam 2 2 1
Jumlah 20
Semester II
No
Kode
Nama Mata Kuliah Rincian SKS Semester
Prasyarat T P L Jml Gs Gn
1 MKU1201 Ibadah, Akhlak, dan Muamalah
1
1
2 MKU1101
2 MKU1202 Pendidikan Kewarganegaraan 2
2
2
3 HK1201 Hukum Perdata 4
4
2 HK1107 &
HK1108
4 HK1202 Hukum Pidana 4
4
2 HK1107 &
HK1108
5 HK1203 Hukum Tata Negara 4
4
2 HK1107 & HK1108
6 HK1204 Hukum Administrasi Negara 3
3
2 HK1107 & HK1108
7 HK1205 Ilmu Negara 2
2
2 HK1107 &
HK1108
Jumlah 20
28
Semester III
No
Kode
Nama Mata Kuliah Rincian SKS Semester
Prasyarat T P L Jml Gs Gn
1 MKU2201 Kemuhammadiyahan 1 1 3 MKU2201
2
MKU2202
Pendidikan Lingkungan
Sosisal Budaya dan
Teknologi (PLSBT)
2
2
3
3 MKU2203 Pendidikan Anti Korupsi 2 2 3
4 HK2201 Hubungan dan Hukum
Internasional 2
2 3
5 HK2202 Hukum Dagang 2 2 3 HK1203
6 HK2203 Hukum Agraria 3
3 3
HK1205 &
HK1206
7
HK2204
Metodelogi Peneltian
2
2
4
3
HK1203,
HK1204,
HK1205, &
HK1206
8 HK2205 Hukum Kepegawaian dan
Tenaga Kerja 2
2 3
9 HK2206 Hukum Pemerintahan
Daerah 2
2 3
HK1207
Jumlah 20
Semester IV
No
Kode
Nama Mata Kuliah Rincian SKS Semester
Prasyarat T P L Jml Gs Gn
1 MKU2401 Islam dan Ilmu Pengetahuan 1 1 4 MKU2201
2 HK2401 Muamalah 2 2 4 HK1103
3 HK2402 Munakahah 2 2 4 HK1103
4 HK2403 Fiqih Siyasah 2 2 4 HK1103
5 HK2404 Mawaris 2 2 4 HK1103
6 HK2405 Hukum Adat 2 2 4
7 HK2406 Hukum Perjanjian 2 2 4 HK1204
8 HK2407 Hukum Pajak 2 2 4
9 HK2408 Hukum dan Politik
Ketatanegaraan
2 2 4
10 HK2409 Hukum Pengawasan
Pemerintah
2 2 4
11 HK2410 Hukum Pidana Islam
(Jinayat)
2 2 4 HK1103
&HK120
4
Jumlah 21
29
Semester V
No
Kode
Nama Mata Kuliah Rincian SKS Semester
Prasyarat T P L Jml Gs Gn
1 HK3501 Hukum Acara Perdata 2 1 1 4 5 HK1203
2 HK3502 Hukum Acara Pidana 2 1 1 4 5 HK1204
3 HK3503 Hukum Kepariwisataan 2 2 5
4 HK3504 Hukum Perdata Internasional 2 2 5 HK1203 &
HK2204
5 HK3505 Hukum Pidana Khusus 2 2 5 HK1204
6 HK3506 Hukum Lingkungan 2 2 5
7 HK3507 Hukum Acara PTUN 2 2 5
8 HK3508 Peradilan Agama 2 2 5 HK1203
Jumlah 20
Semester VI
No
Kode
Nama Mata Kuliah Rincian SKS Semester
Prasyarat T P L Jml Gs Gn
1 MKU3601 Praktik Kerja Lapangan
(PKL)
2 2 6 Syarat &
Ketentuan
2 MKU3602 Enterpreneurship 2 2 6
3 MKF3603 Public Relations 2 2 6
4 HK3601 HKI & Ahli Teknologi 2 2 6 HK2205
5 HK3602 Hukum Hak Asasi Manusia 2 2 6
6 HK3603
Metode Penemuan Hukum
3
3
6
HK3501,
HK3502,
HK3507, &
HK3508
7 HK3604 Filsafat Hukum 2 2 6
8 HK3605 Praktik Penyidikan dan
Penuntutan (Mata Kuliah
Pilihan)
2 2 6 HK1204,
HK3502
9 HKPDT360
1 *
Hukum Perusahan dan
Investasi
2 2 6 HK1204,
HK3502
30
10 HKPDN36
01 *
Keadvokatan (Mata Kuliah
Pilihan)
2 2 6 HK1204,
HK3502
11 HKTN01
*
Legal Drafting 1 1 2 6 HK1205 &
HK1206
12 HKTN02
*
Hukum Perizinan 2 2 6 HK1205 &
HK1206
Jumlah 21
Semester VII
No
Kode
Nama Mata Kuliah Rincian SKS Semester
Prasyarat T P L Jml Gs Gn
1 MKU4701 Kuliah Pengabdian
Masyarakat (KPM)
2 2 4 7 Syarat &
Ketentuan
2 MKF4701 Personal Branding 2 2 7
3 MKF4702 Literasi Digital 2 2 7
4 HK4701 Seminar Usulan Penelitian
(SUP)
2 2 7 Syarat &
Ketentuan
5 HK4702 Etika dan Tanggung Jawab
Profesi
2 2 7
6
HK4703
Pendidikan dan Latihan
Kemahiran Hukum
2
2
4
7
HK1203,
HK 1204,
HK3501,
HK3502,
HK3601, & HK3602
7 HKPDN4701
*
Kriminologi (Mata Kuliah
Pilihan)
2 2 7 HK1204
8 HKPDN4702
*
Hukum Pidana Kesehatan
(Mata Kuliah Pilihan)
2 2 7 HK1204
8 HKPDT4701
*
Hukum Persaingan Usaha
dan Kepailitan (Mata
Kuliah Pilihan)
2 2 7 HK1203
9 HKPDT4702
*
Hukum Perbankan dan
Pembiayaan (Mata Kuliah
Pilihan)
2 2 7 HK1203
10 HKTN4701
*
Perbandingan Hukum Tata
Negara (Mata Kuliah
Pilihan)
2 2 7 HK1205
Jumlah 20
31
Semester VIII
No
Kode
Nama Mata Kuliah Rincian SKS Semester
Prasyarat T P L Jml Gs Gn
1 HK4801 Skripsi 6
6
8 Syarat &
Ketentuan
2
3
4
5
6
7
8
Jumlah 6
32
BAB IV PENUTUP
Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum 2018 merupakan kurikulum
baru sebagai bentuk pengembangan kurikulum sebelumnya yang tercantum
pada borang pengajuan program studi. Kurikulum ini disusun berdasarkan
ketentuan-ketentuan dan berguna untuk menjawab perkembangan zaman dalam
bidang IPTEKS.
Tahapan penyusunan kurikulum ini sudah mengikuti pola penyusunan
standar kurikulum yang sesuai dengan SN-Dikti dan KKNI. Namun kami
menyadari naskah kurikulum ini masih ada kekurangan dibeberapa sisi, maka
perbaikan dan tinjauan kurikulum akan selalu menjadi target kami selaku
penyelanggara program studi Ilmu Hukum.
33
DAFTAR PUSTAKA
Pedoman Penyusunan Kurikulum Program Studi Di lingkup Universitas
Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong Tahun 2018.
Ornsten, A. C., & Hunkins, F.P. (2004). Curriculum: Foundations, Principles,
and Issues (4 ed). New York Pearson.
Presiden Republik Indonesia. (2012, Agustus 10). Pendidikan Tinggi. Undang-
Undang nomor 12 Tahun 2012, Jakarta, Indonesia: Kementerian Sekretariat Negara
Republik Indonesia.
Zais, R. S. (1976). Curriculum: Principle and Foundations. New York: Harper
& Row. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
Peraturan Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT).
