Film Review : The New Rulers of the World

Belina Ayu Riza Harahap

Sosiologi – 08/267135/SP/22777

“Globalisasi menimbulkan hutang dan hutang menimbulkan kesengsaraan, pengangguran, krisis dan privatisasi.” (Dita Sari, Pimpinan Organisasi Buruh dan Mantan Tapol)

Film ini menjelaskan secara deskriptif dan naratif bagaimana proses globalisasi menjadi kunci atas ketergantungan dan keterbelakangan masyarakat berkembang terhadap perluasan pasar negara maju.

Dari film tersebut diperbincangkan bagaimana salah satu industri garmen terbesar di dunia, contoh saja GAP dan NIKE berelasi dengan buruh – buruhnya yang berada di negara berkembang yakni Indonesia. Permasalahan muncul ketika kita melihat gap antara keadaan ekonomi pemilik perusahaan di negara maju dengan keadaan ekonomi buruh pekerja di negara berkembang, secara eksplisit kita melihat bagaimana eksploitasi tenaga yang didikte oleh pasar karena keterlibatan proses globalisasi.

Globalisasi menurut George Morbiot mengakibatkan jurang pemisah ekstrem antara kaya dan miskin. Hal ini disertai fakta nominal sejumlah 70 juta rakyat di dunia hidup dengan kondisi teramat miskin. Kehidupan yang terfokus mengenai masalah ini adalah kehidupan kaum buruh, yakni buruh di Indonesia. Bagaimana buruh perusahaan garmen dunia hanya membayar mereka dengan harga Rp 9000/hari dengan jam kerja 60 jam/minggu. Ini menjelaskan bahwa adanya keprihatinan kondisi buruh di Indonesia yang tidak diberlakukannya kode etik pekerja di setiap perusahaan yang hanya formalitas belaka.

Melalui teori struktural yang menekankan bahwa keterbelakangan dan kemiskinan yang terjadi di negara – negara berkembang karena pengaruh negara – negara bekembang dikhususkan sebagai penghasil produksi pertanian untuk memasok kepentingan industri negara – negara maju dengan situasi struktur ekonomi dunia yang eksploitatif terhadap negara – negara berkembang dengan surplus dari negara berkembang yang disedot untuk negara maju.

Lembaga modal dan keuangan dunia seperti IMF, World Bank, maupun WTO memberikan andil krusial dalam pembentukan poros tersebut. Dengan ‘sumbangan semu’ kepada negara berkembang berupa modal material pembangunan yang kemudian ditamengi dengan proses pembangunan infrastuktur dan dikuatkan dengan pertumbuhan negara melalui kemajuan angka – angka minimalisasi kemiskinan dan pengangguran yang nantinya akan diperlihatkan kepada rakyat maupun negara asing lain sebagai kualitas investasi yang dibarengi dengan keberadaan SDA yang melimpah dan SDM yang murah, ternyata merupakan kemajuan belaka dengan segudang hutang yang nantinya harus dibayar seiring dengan membuncitnya bunga pinjaman, hingga selanjutnya pemberdayaan devisa negara berkembang didominasi untuk membayar hutang kepada negara maju dan tidak adanya optimalisasi untuk pembangunan negara berkembang sehingga negara bekembang terpaksa untuk meminjam kembali hutang lainnya kepada negara maju, dan negara maju mengambil banyak profit dari ketergantungan negara berkembang ini hingga kegiatan ini menjadi siklus yang rasanya tidak ingin diputus mata rantainya oleh negara maju melalui badan moneter dunia yang dimilikinya.

Selanjutnya melalui teori keterbelakangan menurut Andre Gunder Frank mengungkapkan bahwa aspek politis dari hubungan negara maju dan negara berkembang adalah upaya parapemodal asing berkerjasama dengan kelas – kelas yang berkuasa di negara berkembang yakni pejabat pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih menguntungkan kaum borjuasi dan komprador sedang rakyat dieksploitasi. Kerjasama inilah yang menyebabkan meluasnya kemiskinan di negara – negara berkembang.

Keterlibatan Suharto dalam teori perilaku korup (Kleinteisme) yakni persoalan internal negara – negara berkembang akibat perilaku para elit birokrasi, politik dan pejabat negara yang korup dan mengenyampingkan kepentingan orang miskin, dan orang – orang ‘internal’ tersebut menikmati keuntungan ketika klannya berkuasa yang menjadikan ketidakberpihakannya terhdap masyarakat luas. Sekiranya terjadi penyelewengan dana sebanyak 20%-30% oleh staf pemerintah dan politisi.

Dengan itikad baik dan positif pemberlakuan globalisasi di negara berkembang dengan tujuan menyatukan manusia dari segala ras si seluruh dunia, mengurangi kemiskinan dan pemerataan kekayaan justru diselubungi dengan motivasi pemegang modal dunia untuk mengatur dan merencanakan sistem perekonomian model pengusung yaitu negara maju (Amerika dan Inggris). Proses sistematisasi ekonomi semacam ini berjalan lancar membombardir negara berkembang dikarenakan adanya sejumlah kaki tangan pejabat untuk melegalkan keberadaan eksploitasi dengan topangan rekonstruksi lembaga hukum, lembaga keuangan dan lembaga birokrasi yang beporos atas barat.

Menurut Wakil Direktur IMF, Stanley Fischer permasalahan kemiskinan terjadi karena adanya kebijakan pemerintah yang tidak efektif memberikan pendidikan, kesehatan dan program anti ekonomi korupsi. Menurutnya globalisasi merupakan barang penting untuk memperlebar pasar investor yang nantinya dapat menanggulangi kemiskinan negara berkembang. Tetapi pada kenyataannya investasi yang liberal ini mengenyampingkan banyak hal termasuk masalah HAM, bagaimana para buruh terisolasi dalam kebebasan berpendapat dan ekploitasi tenaga. Hambatan dominan dari penyuaraan pendapat ini adalah adanya oknum konstitusi pengadilan yang mengukung kebebasan mereka yang memang sudah direncanakan pemerintahan untuk diberlakukannya hal tersebut demi keberlangsungan investasi pasar yang kebanyakan dinikmati oleh bangsa maju. Hal lainnya adalah keterlibatan Orde Baru dalam skenario pasar bebas atau globalisasi dengan memberantas pionir nasionalisme berdikari, Soekarno, melalui kerjasama asing yang dimotori IMF dan World Bank.

Hal – hal tersebut yang berhasil digambarkan dan dijelaskan dalam film The New Rulers of the World. Yaitu mengenai globalisasi sebagai mobilisasi bebas dan luas terhadap modal besar yang menyebabkan keadaan dunia penuh ketidakadilan dan diskriminasi.

______________________________________