TESIS

ANALISIS KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH PADA

PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK

PERFORMANCE ANALYSIS OF CENTRAL MAMBERAMO DISTRICT HEALTH OFFICE

ON MATERNAL AND CHILD HEALTH PROGRAM

SEMUEL TANDI SALLA

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR 2017

ii

ANALISIS KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH PADA

PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Kesehatan Masyarakat

Disusun dan diajukan oleh

SEMUEL TANDI SALLA

kepada

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2017

TESIS

ANALISIS KINERJA DINAS KESEHATANKABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

PADA PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK

Disusun dan diajukan oleh

sNomor Po 13504

ESIS

Ketua Anggota

Ketua Program StudiKesehatan Masyarakat,

FA Kesehatan Masyarakatddin,

a,ltlDr. Ridwan M. Thaha. M.Sc

iv

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Semuel Tandi Salla

Nomor Pokok : P1800213504

Program Studi : Kesehatan Masyarakat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini

benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan

pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain kecuali yang

merupakan kutipan. Apabila dikemudian hari terbukti dan atau dibuktikan

bahwa sebagian dan atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain,

saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 22 November 2017

Yang menyatakan,

Semuel Tandi Salla

v

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa

atas segala rahmat dan pertolongan-Nya sehingga tesis ini dapat

terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan tidak terlepas dari

kekurangan dan keterbatasan. Namun karena adanya bimbingan, bantuan

dan dorongan dari berbagai pihak sehingga penyusunan tesis ini dapat

terselesaikan. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada

Prof.Dr.drg. Andi Zulkifli, M.Kes, sebagai Ketua Komisi Penasehat dan

Prof. Sukri Paluturri, SKM., M.Kes., M.ScPH, Ph.D., sebagai Anggota

Komisi Penasehat, Prof.Dr.dr. H.M.Tahir Abdullah, MPH.,MSPH, Dr.dr. Indahwaty Sidin, MHSM, dan Dr. Fridawaty Rivai, SKM.,M.Kes., selaku

penguji atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis

sejak proses awal hingga akhir penyusunan tesis ini. Terima kasih juga

penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA., selaku Rektor Unhas yang

telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti

pendidikan program pasca Sarjana Universitas Hasanuddin.

2. Prof. Dr. drg. Andi Zulkifli, M.Kes., selaku Dekan Fakultas Kesehatan

Masyarakat beserta seluruh dosen dan pegawai yang telah

memberikan bantuan fasilitas selama penulis mengikuti pendidikan.

3. Dr. Ridwan M. Thaha, M.Sc., selaku Ketua Program Studi

Pascasarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat beserta seluruh staf

pengelola yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti

pendidikan di Pascasarjana Universitas Hasanuddin

4. Pihak Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Tengah

beserta seluruh informan yang telah memberikan kesempatan kepada

penulis dalam melaksanakan penelitian tesis.

vi

5. Orangtua, Istri dan anak-anak tercinta yang selalu mendoakan dan

mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan.

6. Rekan-rekan seangkatan khususnya dari kelas Papua dengan segala

kekompakan dan kebersamaannya selama mengikuti pendidikan dan

kepada semua pihak yang namanya tidak tercantum tetapi telah

banyak membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan

dan tesis ini.

Makassar, 22 November 2017

Semuel Tandi Salla

vii

viii

ix

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL i

LEMBAR PENGAJUAN ii

LEMBAR PERSETUJUAN iii

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN iv

PRAKATA v

ABSTRAK vii

ABSTRACT viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR LAMPIRAN xiii

DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12

A. Kinerja 12

B. Kemampuan dan Keterampilan 23

C. Ketersediaan Dana 30

D. Supervisi Program 33

x

E. Perencanaan Program 40

F. Program Kesehatan Ibu dan Anak 48

G. Penelitian Terdahulu 60

H. Kerangka Teori 64

I. Kerangka Konsep 67

J. Defenisi Operasional 68

BAB III METODE PENELITIAN 70

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 70

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 71

C. Pengelolaan Peran Sebagai Peneliti 71

D. Informan 72

E. Teknik Pengumpulan Data 74

F. Teknik Analisa Data 76

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 79

A. Hasil Penelitian 79

B. Pembahasan 98

BAB V PENUTUP 127

A. Kesimpulan 127

B. Keterbatasan Penelitian 128

C. Saran 128

DAFTAR PUSTAKA 131

xi

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel halaman

Tabel 1. Cakupan program KIA tahun 2013 dan 2014 5

Tabel 2. Distribusi SPM menurut SK Kemenkes Nomor 741/2008 59

Tabel 3. Sintesa Penelitian Terdahulu 60

Tabel 4. Distribusi Karakteristik Informan Penelitian 73

Tabel 5. Distribusi Hasil Evaluasi Cakupan Program Dinas Kesehatan

tahun 2016 89

Tabel 6. Distribusi Alokasi Dana Sumber Pembiayaan Kegiatan

Kesehatan di Kabupaten Mamberamo Tengah (tahun 2014-

2016) 92

Tabel 7. Alokasi Dana per Program (tahun 2014-2016) 93

xii

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar halaman Gambar 1. Kerangka Teori 66

Gambar 2. Kerangka Konsep 67

Gambar 3. Peta Kabupaten Mamberamo Tengah 80

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Lampiran halaman

Lampiran 1. Pedoman Wawancara 135

Lampiran 2. Daftar Inisial Responden Menurut Jabatan 139

Lampiran 3. Matriks Analisis Data Hasil Penelitian 140

Lampiran 4. Permohonan Izin Penelitian 147

Lampiran 5. Rekomendasi Izin Penelitian dari Badan

Kesbangpol Kabupaten Mamberamo Tengah 148

Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Penelitian 149

Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian 150

xiv

DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN

Lambang/singkatan Arti dan keterangan

AKB Angka Kematian Bayi AKI Angka Kematian Ibu ANC Ante Natal Care APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APN Asuhan Persalinan Normal ASEAN Association of South East Asian Nation BALITBANGKES Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan BBLR Berat Badan Lahir Rendah BIKOR Bidan Koordinator BOK Bantuan Operasional Kesehatan BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial DAK Dana Allokasi Khusus DAU Dana Allokasi Umum Dkk dan kawan-kawan et al. et alli, dan kawan-kawan IBI Ikatan Bidan Indonesia KB Keluarga Berencana KESMAS Kesehatan Masyarakat KIA Kesehatan Ibu dan Anak KUA Kebijakan Umum Anggaran MDGs Milenium Development Goals MPS Making Pregnancy Safer MTBM Manajemen Terpadu Balita Muda MTBS Manajemen Terpadu Balita Sakit MTKP Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi NKKBS Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera OTSUS Otonomi Khusus PAD Pendapatan Asli Daerah PHBS Perilaku Hidup Bersih dan Sehat POA Plan of Action PP Peraturan Pemerintah P2P Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P4K Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan komplikasi

xv

Lambang/singkatan Arti dan keterangan

RSUD Rumah Sakit Umum Daerah RENSJA Rencana Kerja RENSTRA Rencana Strategis RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional SDKI Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia SDM Sumber Daya Manusia SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah SOP Standar Operasional Prosedur SPM Standar Pelayanan Minimal STR Surat Tanda Registrasi UCI Universal Child Immunization UPTD Unit Pelaksana Teknis Dinas UU Undang-undang YANKES Pelayanan Kesehatan

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indikator kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di suatu negara

dapat dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi

(AKB) di negara tersebut. Indonesia menjadi salah satu negara di

Association of South East Asian Nation (ASEAN) yang memiliki AKI yang

tinggi. Menurut data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)

tahun 2007 AKI di Indonesia mencapai 228/100.000 kelahiran hidup.

Tidak hanya AKI saja yang tinggi, AKB di Indonesia juga masih sangat

tinggi yaitu sebanyak 35 bayi per seribu kelahiran hidup. Dengan jumlah

penduduk Indonesia yang mencapai 225.642.000 jiwa, ada 9.774 ibu

meninggal per tahun atau 1 orang ibu meninggal per jam dan 17 orang

bayi meninggal per jam yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan

nifas (Balitbangkes 2013).

Secara umum ada tiga penyebab utama kematian ibu di Indonesia

yaitu 40-60% diakibatkan oleh perdarahan, 30% diakibatkan oleh infeksi

dan 20% diakibatkan oleh eklampsia. Kematiam ibu umumnya terjadi

pada kelompok ibu dengan resiko tinggi yang dapat mengancam jiwa ibu

dan janin. Sedangkan penyebab kematan bayi baru lahir adalah infeksi tali

pusat, imaturitas, BBLR dan asfiksia. Pemerintah telah menggalakkan

Program Safe Motherhood sejak tahun 1988 dengan keterlibatan berbagai

2

pihak baik pemerintah maupun organisasi non pemerintah, masyarakat

dan dukungan dari berbagai lembaga internasional. Upaya ini berhasil

menurunkan AKI dari 450 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 1985 menjadi

334 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1997. (Menkes, 2001)

Walaupun sudah menunjukkan penurunan yang signifikan, namun

jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, AKI di Indonesia masih

cukup tinggi. Oleh karena itu untuk mencapai target MDGs 2015 yaitu AKI

sebesar 102 per 100 ribu kelahiran hidup diperlukan upaya yang lebih

keras dan strategis. (Menkes, 2012)

Keputusan Menteri Kesehatan RI No.836/Menkes/SK/VI/2005

tentang Pedoman Pengembangan Manajemen Kinerja Bidan dan

Perawat. Pengembangan ini diharapkan dapat diterapkan diseluruh

sarana pelayanan kesehatan. Khususnya Puskesmas dan rumah sakit di

Indonesia, sehingga dapat mempercepat peningkatan pelayanan

kesehatan yang berkualitas dapat terwujud. (Menkes, 2005)

Upaya Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kesehatan

dalam rangka menekan AKI dan AKB serta peningkatan kualitas

pelayanan kesehatan ibu dan anak terlihat dalam program, salah satunya

melalui program Gerakan Sayang Ibu (Safe Motherhood), Program

Perencanaan Persalinan dan Pencegahan komplikasi (P4K). Pada

awalnya, program ini memfokuskan kegiatannya pada peningkatan

kapasitas bidan. Namun sasaran program kemudian bergeser pada

peningkatan dan perbaikan kinerja bidan, memperkuat kualitas pelayanan

3

kesehatan utamanya bagi kesehatan ibu dan anak. Kualitas pelayanan

kesehatan yang diberikan oleh tenaga bidan di unit pelayanan kesehatan

dasar tidak terlepas dari faktor gaji, keamanan kerja, kondisi kerja, kualitas

pengawasan teknis, kualitas hubungan interpesonal yang dapat

mempengaruhi kinerja dari luar diri bidan dan faktor pengakuan,

tanggungjawab, kemajuan, pekerjaan itu sendiri, kemungkinan untuk

pengembangan karier yang dapat mempengaruhi kinerja dari dalam diri

bidan. Kedua faktor ini cukup memberi andil dalam dalam menentukan

tinggi rendahnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. (Menkes,

2001)

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

telah menetapkan bidang Kesehatan merupakan salah satu urusan wajib

yang harus dilaksanakan kabupaten/kota, penyelenggaraan urusan wajib

oleh daerah sebagai perwujudan otonomi atau kewenangan daerah dalam

pelaksanaan tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh kabupaten/kota.

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib, berpedoman

pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan

ditetapkan pemerintah. (Undang-undang, 2004).

Guna memberikan panduan dalam melaksanakan urusan wajib

pada bidang kesehatan telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan RI

nomor: 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal

Bidang Kesehatan di kabupaten/kota. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan

4

yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap

warga. Adapun pelayanan dasar adalah fungsi pemerintah dalam

memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk

meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. (Menkes, 2008)

Target tahunan SPM merupakan rencana kinerja kegiatan yang

dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, yang membutuhkan input dan

proses. Proses program kesehatan berupa kegiatan pelayanan individu,

kegiatan pelayanan masyarakat, kegiatan manajemen dan kegiatan

pengembangan kapasitas. (Gani, 2004)

Untuk pencapaian target SPM, maka sesuai dengan Keputusan

Menteri Kesehatan RI nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang kebijakan

dasar puskesmas yaitu puskesmas mempunyai upaya kesehatan wajib

yang dikenal dengan basic six yang meliputi promosi kesehatan, KIA dan

KB, Imunisasi, pemberantasan penyakit menular, gizi dan pengobatan. Di

samping dapat melaksanakan upaya pelayanan kesehatan

pengembangan. (Menkes, 2004)

Data pada Tabel 1 menggambarkan cakupan program KIA tahun

2013 dan 2014 tidak jauh berbeda. Berdasarkan indikator SPM

menunjukkan bahwa semua cakupan program KIA tersebut masih di

bawah standar pencapaian target SPM.

5

Tabel 1. Cakupan program KIA tahun 2013 dan 2014 Kabupaten Mamberamo Tengah:

No Indikator Cakupan Dinkes

2013 (%)

Cakupan Dinkes

2014 (%) Standar SPM (%)

1 Cakupan kunjungan ibu

hamil K4 (ANC lengkap)

45,29 45,73 95

2 Cakupan komplikasi

kebidanan yang ditangani

66,21 73,16 80

3 Cakupan pertolongan

persalinan oleh tenaga

kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan

52,55 53,65 90

4 Cakupan pelayanan nifas 72 70,92 90

5 Cakupan neonatus dengan

komplikasi yang ditangani

70,5 70,41 80

6 Cakupan kunjungan bayi 69,33 74,18 90

7 Cakupan pelayanan anak

balita

70 66,42 90

8 Cakupan peserta KB aktif 44,75 41,83 70

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Mamberamo Tengah

Prinsip-prinsip Standar Pelayanan Minimal adalah menjamin akses

dan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat, diperlakukan untuk

seluruh daerah Kabupaten atau kota, merupakan indikator kinerja bersifat

dinamis dan ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar

pada kewenangan kewajiban yang paling meningkatkan tingkat kinerja

adalah petugas. Petugas akan bekerja dengan baik kalau ia cukup

termotivasi untuk melakukannya. Bagi petugas, yang dibutuhkan bukanlah

termotivasi secara individu, melainkan termotivasi secara kelompok.

6

Sebenarnya hal-hal positif yang ingin diperoleh petugas dalam

bekerja tidaklah semata-mata bersifat finansial tetapi juga hal-hal yang

bersifat psikologis, maka sebagai upaya meningkatkan kinerja perlu

pemenuhan psikologis income yaitu dengan membuat desain/rancangan

kerja yang dapat memenuhi kebutuhan petugas antara lain: membuat

pekerjaan lebih berarti, lebih menarik dan lebih memberikan tantangan

(pekerjaan lebih banyak variasi yang isinya menuntut keahlian lebih tinggi,

memberikan otonomi dan tanggungjawab lebih besar dalam membuat

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan sendiri), serta

memasukkan tujuan kerja, feed back, insentif kedalam pekerjaan.

(Mangkunegara & Prabu, 2014)

Kinerja menurut Gibson (1987) dalam Sedarmayanti (2013)

dipengaruhi tiga variabel yaitu : variabel individu, organisasi, dan variabel

psikologi. Variabel individu dikelompokkan pada sub variabel kemampuan

dan keterampilan, latar belakang dan demografis. Sub variabel

kemampuan dan keterampilan merupakan faktor utama yang

mempengaruhi perilaku dan kinerja individu. Variabel demografis

mempunyai efek tidak langsung pada perilaku dan kinerja individu.

Variabel organisasi, berefek tidak langsung terhadap perilaku dan kinerja

individu. Variabel organisasi digolongkan dalam sub variabel sumber

daya, kepemimpinan, imbalan, struktur dan desain pekerjaan.

Menurut Sedarmayanti (2013), faktor-faktor yang mempengaruhi

kinerja, antara lain: sikap dan mental (motivasi kerja, disiplin kerja, dan

7

etika kerja), pendidikan, ketrampilan, manajemen kepemimpinan,

penghasilan, gaji dan kesehatan, jaminan sosial, iklim kerja, sarana dan

prasarana, teknologi, dan kesempatan berprestasi.

Salah satu isu penting juga dalam penyelenggaraan sistem

kesehatan di daerah adalah pembiayaan kesehatan. Fungsi pembiayaan

kesehatan adalah salah satu penentu kinerja sistem kesehatan. Fungsi ini

tidak hanya terkait dengan proses mobilisasi dana tetapi juga dengan

menyalurkan atau mengalokasikannya dalam operasional sistem

kesehatan. Fungsi pembiayaan menjadi alat kontrol yang penting bagi

penentu kebijakan dalam menyelenggarakan sistem kesehatan di daerah.

(Harmana, 2006)

Undang-Undang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua nomor 21

tahun 2001 telah menetapkan semua jenis biaya pelayanan kesehatan

dasar di puskesmas bagi masyarakat Papua ditanggung oleh pemerintah

daerah. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat asli Papua secara gratis

memperoleh pelayanan kesehatan dasar. (Geay, 2012)

Masalah dalam pembiayaan kesehatan di Indonesia adalah belum

optimalnya efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan. Hal ini terkait erat

dengan jumlah dana yang kurang, alokasi yang tidak sesuai prioritas, dan

pola belanja yang cenderung pada investasi barang dan kegiatan tidak

langsung. Dominannya belanja investasi dan kegiatan tidak langsung

berdampak pada kurangnya biaya operasional dan biaya untuk kegiatan

langsung. Di sisi lain, kinerja suatu program kesehatan sangat ditentukan

8

oleh kecukupan biaya operasional dan biaya untuk kegiatan langsung.

Kondisi ini diperburuk lagi dengan terlambatnya pencairan dana yang

secara umum mempengaruhi pencapaian target program.(Ahmad &

Padang, 2010)

Masalah yang dihadapi di banyak daerah dalam mencapai target

Millennium Development Goals (MDGs) adalah alokasi pembiayaan yang

tidak efektif dan berbasis pada data atau informasi yang tidak akurat.

Strategi yang ditempuh dalam mengatasi hal ini adalah pengembangan

kebijakan kesehatan berbasis bukti. Implikasinya, pemerintah perlu

memperbaiki kualitas pembuatan kebijakan dalam situasi keterbatasan

sumber daya. (Gani, 2001)

Dalam aspek pelayanan kesehatan salah satu penyebab tingginya

angka kematian ibu adalah karena pelayanan antenatal care dan

pertolongan persalinan oleh tenaga profesional yang belum mampu

terjangkau seluruh lapisan masyarakat. Keadaan ini menyebabkan masih

banyak ibu tidak memeriksakan kehamilan dan banyak ibu hamil tidak

mendapatkan pelayanan antenatal care yang sesuai standar. Penempatan

bidan di desa diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap

penurunan angka kematian ibu dan bayi serta berperan untuk

meningkatkan persepsi peran masyarakat berperilaku hidup sehat dan

bersih. Kegiatan bidan di desa pada umumnya meliputi kegiatan yang

berkaitan dengan pelayanan KIA termasuk Keluarga Berencana,

Pengelolaan program KIA dan pembinaan peran serta masyarakat dalam

bidang kesehatan ibu dan anak. (Menkes, 2014)

9

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka diajukan

penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Mamberamo Tengah pada Program Kesehatan Ibu Dan Anak “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian tersebut maka

peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kemampuan dan keterampilan petugas program KIA di

Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Tengah ?

2. Bagaimana ketersediaan dana sebagai sumber daya dalam

menjalankan program KIA di Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo

Tengah ?

3. Bagaimana supervisi program dari pimpinan dalam kaitannya dengan

program KIA di Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Tengah ?

4. Bagaimana perencanaan program dalam menjalankan program KIA di

Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

1) Tujuan Umum

Untuk menganalisis Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Mamberamo Tengah pada Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

10

2) Tujuan Khusus

a. Untuk menganalisis kemampuan dan keterampilan petugas KIA

dalam menjalankan program KIA di Dinas Kesehatan Kabupaten

Mamberamo Tengah

b. Untuk menganalisis ketersediaan dana dalam menjalankan program

KIA di Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Tengah

c. Untuk menganalisis supervisi program dalam kaitannya dengan

program KIA di Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Tengah

d. Untuk menganalisis perencanaan program dalam menjalankan

program KIA di Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Tengah

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan wawasan ilmu

kesehatan khususnya terkait dengan kinerja Dinas Kesehatan pada

program KIA. Di samping itu, akan melihat kesesuaian teori mengenai

pengaruh kemampuan dan keterampilan, ketersediaan dana, supervisi

program, perencanaan program dalam pelaksanaan program KIA di

Kabupaten Mamberamo Tengah.

b. Manfaat Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

dan dapat dijadikan bahan masukan dan pengambilan keputusan dalam

11

pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten

Mamberamo Tengah.

c. Manfaat Praktis

semua tahapan penelitian dan hasil penelitian yang diperoleh dapat

memperluas wawasan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik dalam

rangka pengembangan bidang ilmu kesehatan masyarakat pada

umumnya dan pada khususnya untuk lebih mendalami berbagai aspek

dalam meningkatkan pencapain suatu program pelayanan kesehatan.

12

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kinerja

1). Pengertian

Kinerja sebagai hasil–hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seseorang

atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai

faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu.

Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas

yang dicapai seorang perawat dalam melaksanakan tugasnya sesuai

dengan kemampuan yang diberikan kepadanya. (Munir, 2013)

Istilah kinerja mengandung berbagai macam pengertian. Kinerja

dapat ditafsirkan sebagai arti penting suatu pekerjaan; tingkat

keterampilan yang diperlukan; kemajuan dan tingkat penyelesaian dari

suatu pekerjaan. (Panggabean, 2012)

Menurut Prawirosentono dalam (Simamora, 2013), kinerja atau

performance adalah usaha yang dilakukan dari hasil kerja yang dapat

dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi

sesuai dengan wewenang dan kemampuan masing-masing dalam rangka

mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar

hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Defenisi kinerja menurut (Mahsun, 2006) mendefinisikan kinerja

atau performance yaitu merupakan gambaran mengenai tingkat atau

13

pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan

melalui perencanaan strategis suatu organisasi.

Menurut (Ilyas, 2001) dalam (Suswati (2012) mendefinisikan kinerja

adalah penampilan hasil karya personel baik kuantitas maupun kualitas

dalam suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan penampilan individu

maupun kelompok kerja personel. Penampilan hasil karya tidak terbatas

kepada personel yang memangku jabatan fungsional maupun struktural,

tetapi juga kepada keseluruhan jabatan personel di dalam organisasi.

Rivai (2004) menyebutkan Kinerja adalah kesediaan seseorang

atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan

menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil

seperti yang diharapkan. Sedangkan menurut Bangun (2012) kinerja

adalah hasil pekerjaan yang dicapai karyawan berdasarkan persyaratan-

persyaratan pekerjaan.

Mangkunegara menjelaskan kinerja sebagai hasil kerja karyawan

baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang

telah ditentukan. Kinerja individu ini akan tercapai apabila didukung oleh

atribut individu, upaya kerja dan dukungan organisasi. (Mangkunegara,

2006)

Rivai (2004) menyatakan bahwa kinerja tidak berdiri sendiri tapi

berhubungan dengan kepuasan kerja dan kompensasi, dipengaruhi oleh

14

ketrampilan, kemampuan dan sifat-sifat individu. Dengan kata lain kinerja

ditentukan oleh kemampuan, keinginan dan lingkungan. Oleh karena itu

agar mempunyai kinerja yang baik, seseorang harus mempunyai

keinginan yang tinggi untuk mengerjakan dan mengetahui pekerjaannya

serta dapat ditingkatkan apabila ada kesesuaian antara pekerjaan dan

kemampuan.

Hasibuan dalam Sujak (1990) dan Sutiadi (2003) mengemukakan

bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seorang dalam

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan

atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Dengan kata

lain bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam

melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan kriteria

yang ditetapkan. Selanjutnya As‟ad dalam Agustina (2002) dan Sutiadi

(2003) mengemukakan bahwa kinerja seseorang merupakan ukuran

sejauhmana keberhasilan seseorang dalam melakukan tugas

pekerjaannya. (Brahmasari & Suprayetno, 2008)

Tugas pelayanan bidan dalam pelayanan kebidanan telah diatur

melalui SK Menkes RI No.900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan

Praktik Bidan serta uraian tentang kinerja bidan yaitu hasil kerja yang

dicapai oleh bidan dalam melaksanakan tugasnya yang berhubungan

dengan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak terdiri dari cakupan

pelayanan antenatal (sebelum kelahiran), cakupan pelayanan persalinan,

cakupan pelayanan nifas dan neonatal termasuk kegiatan pencatatan dan

15

kegiatan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan. (Menkes,

2002).

2). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Gibson (1987) dalam (Dharma, 1997), menyatakan

terdapat tiga kelompok variabel yang mempengaruhi kinerja dan perilaku

yaitu: (1) variabel individu, yang meliputi kemampuan dan ketrampilan,

fisik maupun mental, latar belakang, pengalaman dan demografi, umur

dan jenis kelamin, etnik dan sebagainya. Kemampuan dan ketrampilan

merupakan faktor utama yang mempengaruhi kinerja individu, sedangkan

demografi mempunyai hubungan tidak langsung pada perilaku dan

kinerja, (2) variabel organisasi, yakni sumber daya, kepemimpinan,

imbalan, struktur dan desain pekerjaan, (3) variabel psikologis, yakni

persepsi, sikap, kepribadian, belajar, kepuasan kerja dan motivasi.

Persepsi, sikap, kepribadian dan belajar merupakan hal yang komplek dan

sulit diukur serta kesempatan tentang pengertiannya sukar dicapai, karena

seseorang individu masuk dan bergabung ke dalam suatu organisasi kerja

pada usia, etnis, latar belakang, budaya dan ketrampilan yang berbeda

satu sama lainnya.

Ketiga kelompok variabel tersebut mempengaruhi perilaku kerja

yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja personel. Perilaku yang

berhubungan dengan kinerja adalah yang berkaitan dengan tugas-tugas

16

pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mencapai sasaran suatu jabatan

atau tugas.

Variabel individu dikelompokkan pada sub variabel kemampuan

dan keterampilan, latar belakang dan demografis. Sub variabel

kemampuan dan keterampilan merupakan faktor utama yang

mempengaruhi perilaku dan kinerja individu. Variabel demografis

mempunyai efek tidak langsung terhadap perilaku dan kinerja individu.

(Rahmawati, 2012)

Variabel organisasi dikelompokkan pada sub variabel sumber daya

(tenaga, dana), kepemimpinan, imbalan, struktur dan desain pekerjaan.

Dubrin (2005) mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah upaya

mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi untuk mencapai tujuan,

cara mempengaruhi orang dengan petunjuk atau perintah, kekuatan

dinamis penting yang memotivasi dan mengkoordinasikan organisasi

dalam rangka mencapai tujuan. Siagian (2002) mengemukakan bahwa

peranan pemimpin atau kepemimpinan dalam organisasi ada tiga bentuk

yaitu peranan yang bersifat interpersonal, informasional, dan peranan

pengambilan keputusan. Peranan interpersonal artinya seorang pemimpin

adalah simbol akan keberadaan organisasi, bertanggungjawab

memberikan arahan kepada bawahan dan sebagai penghubung. Bersifat

informasional artinya sebagai pemberi, penerima dan penganalisa

informasi. Sedangkan peranan pengambilan keputusan artinya sebagai

penentu kebijakan yang akan diambil berupa strategi-strategi yang

17

mampu mengembangkan motivasi, mengambil peluang, bernegosiasi dan

menjalankan usaha organisasi dengan konsisten. Sedangkan menurut

Tika (2006) mengemukakan bahwa ada sembilan peranan kepemimpinan

dalam organisasi antara lain sebagai perencana, pembuat kebijakan, ahli,

pelaksana, pengendali/pengawas, pemberi hadiah atau hukuman, teladan,

tempat menimpakan kesalahan, dan pengganti peran orang lain.

(Brahmasari & Suprayetno, 2008)

Variabel psikologis terdiri dari sub variabel persepsi, sikap,

kepribadian dan belajar. Menurut Gibson (1987) kinerja merupakan hal

yang komplek dan sulit diukur serta sukar mencapai kesepakatan

pengertian variabel tersebut, karena individu masuk dan bergabung dalam

organisasi, kerja pada usia, etnis, latar belakang budaya dan keterampilan

yang berbeda satu dengan yang lain.

Kinerja pegawai merupakan hasil sinergi dari sejumlah faktor.

Faktor-faktor tersebut adalah faktor lingkungan internal organisasi, faktor

lingkungan eksternal, dan faktor internal karyawan atau pegawai

(Wirawan, 2009) yaitu:

- Faktor internal pegawai, yaitu faktor-faktor dari dalam diri pegawai yang

merupakan faktor bawaan dari lahir dan faktor yang diperoleh ketika ia

berkembang. Faktor-faktor bawaan, misalnya bakat, sifat pribadi, serta

keadaan fisik dan kejiwaan. Sementara itu, faktor-faktor yang diperoleh,

misalnya pengetahuan, keterampilan, etos kerja, pengalaman kerja,

dan motivasi kerja.

18

- Faktor-faktor lingkungan internal organisasi. Dalam melaksanakan

tugasnya, pegawai memerlukan dukungan organisasi tempat ia bekerja.

Dukungan tersebut sangat memengaruhi tinggi rendahnya pegawai.

Sebaliknya, jika sistem kompensasi dan iklim kerja organisasi buruk,

kinerja karyawan akan menurun. Faktor internal organisasi lainnya

misalnya strategi organisasi, dukungan sumber daya yang diperlukan

untuk melaksanakan pekerjaan, serta sistem manajemen dan

kompensasi. Oleh karena itu, manajemen organisasi harus

menciptakan lingkungan internal organisasi yang kondusif sehingga

dapat mendukung dan meningkatkan produktivitas karyawan.

- Faktor lingkungan eksternal organisasi. Faktor-faktor lingkungan

eksternal organisasi adalah keadaan, kejadian, atau situasi yang terjadi

di lingkungan eksternal organisasi yang memengaruhi kinerja

karyawan.

Untuk mengetahui baik atau buruk kinerja seorang pegawai maka

perlu dilakukan penilaian kinerja, yang pada dasarnya penilaian kinerja

merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara

efektif dan efisien.

Peningkatan kinerja karyawan di instansi pemerintah dapat

ditempuh dengan beberapa cara, misalnya melalui pemberian imbalan

yang layak, pemberian motivasi, penegakan disiplin, serta peningkatan

pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, karyawan

diharapkan dapat memaksimalkan kemampuan mereka setelah dibekali

dengan pengetahuan yang berkaitan dengan implementasi pekerjaan

19

mereka, penegakan disiplin serta adanya motivasi secara berkelanjutan

yang diimbangi imbalan yang memadai perlu dilakukan dalam rangka

mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Disadari sepenuhnya bahwa cukup banyak variabel yang terkait

dengan kinerja perawat atau aparat pemerintah. Namun dengan

memperhatikan lokasi, kondisi dan pengamatan awal, maka kinerja yang

dibahas dalam penelitian ini, dihubungkan dengan faktor disiplin, motivasi,

imbalan dan pengetahuan perawat.

3). Penilaian Kinerja

Tujuan pokok penilaian kinerja adalah menghasilkan informasi yang

akurat dan valid berkenaan dengan perilaku dan kinerja anggota

organisasi. Tujuan khusus tersebut secara mendasar dapat digolongkan

kepada dua golongan besar yaitu evaluasi dan pengembangan.

Sedangkan Dale Furtwengler (2002), mengatakan bahwa kinerja dapat di

ukur melalui empat aspek kinerja yaitu kecepatan, kualitas, layanan dan

nilai. (Simamora, 2013)

Tujuan penilaian kinerja antara lain :

- Penilaian kemampuan personil, merupakan tujuan mendasar dalam

rangka penilaian personel secara individual, yang dapat digunakan

sebagai informasi untuk menilai efektivitas manajemen SDM,

20

- Pengembangan personil, sebagai informasi untuk pengambilan

keputusan untuk pengembangan personil seperti promosi, mutasi,

imbalan,

- Memperbaiki kualitas pelaksanaan pekerjaan, 4). Sebagai bahan

perencanaan sumber daya manusia organisasi di masa depan, 5).

Memperoleh umpan balik prestasi kerja personil.

Menurut Mardiasmo (2009), tujuan penilaian dan pengukuran

kinerja antara lain :

a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down dan

bottom up)

b. Untuk mengukur kinerja financial dan non financial secara berimbang

sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.

c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level

menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal

congruence.

d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan

individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada

enam indikator, yaitu (Robbins, 2006) :

1. Kualitas; kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas

pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap

keterampilan dan kemampuan karyawan.

21

2. Kuantitas; merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah

seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.

3. Ketepatan waktu; merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal

waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output

serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.

4. Efektivitas; merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi

(tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud

menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.

5. Kemandirian; merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan

dapat menjalankan fungsi kerjanya

6. Komitmen kerja; merupakan suatu tingkat dimana karyawan

mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan kemampuan karyawan

terhadap kantor.

Menurut Rivai dan Fawzi (2005), ada beberapa manfaat dari

penilaian kinerja antara lain :

- Posisi tawar, untuk memungkinkan manajemen untuk melakukan

negosiasi yang objektif dan rasional dengan serikat buruh atau

langsung dengan karyawan.

- Perbaikan kinerja, sebagai umpan balik pelaksanaan kerja yang

bermanfaat bagi karyawan, manajer, dan spesialis personil dalam

bentuk kegiatan untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja.

22

- Penyesuaian kompensasi, penilaian kinerja membantu pengambil

keputusan dalam penyesuaian ganti rugi untuk menentukan siapa yang

perlu dinaikkan upah, bonus, dan kompensasi lainnya.

- Keputusan penempatan, membantu dalam promosi, keputusan

penempatan, perpindahan, dan penurunan pangkat pada umunya

didasarkan pada masa lampau atau mengantisipasi kinerja.

Pentingnya penilaian unjuk kerja atau penilaian kinerja menurut

Hariandja (2007) adalah:

- Penilaian unjuk kerja memberikan kesempatan kepada karyawan untuk

mengambil tindakan-tindakan perbaikan untuk meningkatkan kinerja

melalui feedback yang diberikan oleh organisasi.

- Penyesuaian gaji, yaitu penilaian kinerja dapat dipakai sebagai

informasi dalam menentukan kompensasi secara layak sehingga dapat

memotivasi pegawai.

- Keputusan untuk penempatan yaitu dapat dilakukannya penempatan

sesuai dengan keahliannya.

- Pelatihan dan pengembangan yaitu melalui penilaian akan diketahui

kelemahan-kelemahan dari dari pegawai sehingga dapat ditentukan

program pelatihan dan pengembangan yang lebih efektif.

- Perencanaan karier, yaitu organisasi dapat memberikan bantuan

perencanaan karir bagi pegawai dan menyelaraskannya dengan

kepentingan organisasi.

23

- Mengindentifikasi kelemahan-kelemahan dalam proses penempatan,

yaitu unjuk kerja yang tidak baik menunjukkan adanya kelemahan

dalam penempatan sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan.

- Mengindentifikasi adanya kekurangan dalam desain pekerjaan, yaitu

kekurangan kinerja akan menunjukkan adanya kekurangan dalam

perancangan pekerjaan.

- Meningkatkan adanya perlakuan yang sama terhadap semua pegawai

yaitu dengan dilakukannya penilaian yang obyektif.

- Membantu pegawai mengatasi masalah eksternal, yaitu dengan

penilaian unjuk kerja, atasan akan mengetahui apa yang menyebabkan

terjadinya unjuk kerja yang jelek, sehingga atasan dapat membantu

mengatasinya.

- Umpan balik pada pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya

manusia, yaitu dengan diketahuinya unjuk kerja pegawai secara

keseluruhan dapat menjadi informasi sejauh mana fungsi sumber daya

manusia berjalan baik atau buruk.

B. Kemampuan Dan Keterampilan

Menurut Notoatmojo (2014) mengemukakan kemampuan adalah

kapasitas yang dimiliki seseorang dalam menerima suatu beban

pekerjaan, baik yang bersifat fisik maupun mental. Kemampuan atau

kapasitas kerja seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain

24

status gizi (kesehatan), pendidikan, pengalaman, jenis kelamin serta

ukuran bentuk tubuh.

Kemampuan seorang karyawan sangat bergantung pada

keterampilan yang dimiliki serta profesionalisme mereka dalam bekerja. Ini

memberikan daya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diemban

kepada mereka (Sutrisno, 2011).

Kemampuan perawat dalam melaksanakan tugasnya merupakan

perwujudan dari pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki. Hal ini seperti

yang diungkapkan oleh Blanchard : “Kematangan pekerjaan (kemampuan)

dikaitkan dengan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Hal ini berkaitan

dengan pengetahuan dan ketrampilan”.

Pendidikan dengan berbagai program mempunyai peranan penting

dalam proses memperoleh meningkatkan kualitas kemampuan profesional

individu. Melalui pendidikan, seseorang dipersiapkan untuk memilih bekal

agar siap tahu, mengenal dan mengembangkan metode berpikir secara

sistematik agar dapat memecahkan masalah yang akan dihadapi dalam

kehidupan di kemudian hari. Hal tersebut nantinya akan nampak pada

kinerjanya, yang pada akhirnya akan menjamin produktivitas kerja yang

masih meningkat.

Robbin (2008), Kemampuan (ability) berarti kapasitas seorang

individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan.

Kemampuan adalah sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat

dilakukan seseorang. Kemampuan keseluruhan individu pada dasarnya

25

terdiri atas dua kelompok faktor yaitu intelektual dan fisik. Kemampuan

intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan

berbagai aktivitas mental-berfikir, menalar dan memecahkan masalah.

Kemampuan fisik yaitu kemampuan melakukan tugas-tugas yang

menuntut stamina, keterampilan, kekuatan dan karakteristik serupa.

Aplikasi kerja seseorang selain dari hasil pendidikan yang telah

diperoleh, juga berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah

dialaminya. Pada dasarnya orang belajar dan mengetahui sikap dapat

diketahui tergantung pada situasi yang dihadapinya, dimana situasi

tersebut ditentukan oleh pengalaman artinya ditentukan oleh apa yang

pernah dialaminya, didengar serta dibacanya.

Pengalaman kerja pada hakekatnya merupakan rangkuman

pemahaman terhadap apa yang dialami seseorang dalam pekerjaannya,

sehingga apa yang dialami tersebut merupakan miliknya. Keterampilan

seseorang dapat dikembangkan melalui pengalaman langsung ketika

bekerja. Seseorang yang mempunyai pengalaman dalam menyelesaikan

tugas, akan memperoleh satu keunggulan, atau akan mengembangkan

cara yang lebih baik untuk melakukan sesuatu. Lebih lanjut menurut

Simamora (2014) mengatakan bahwa pada hakekatnya kemampuan

seseorang itu dipengaruhi oleh faktor pembawaan, yang dibawa sejak

lahir dan faktor lingkungan sekitar (pendidikan dan pengalaman

lingkungan).

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa seseorang akan merubah

sikapnya dalam bertindak itu tergantung dari pengalaman yang

26

diperolehnya pada masa lalu. Seseorang akan bekerja dengan cara atau

metode tertentu berdasarkan apa yang pernah dialaminya dan dirasai.

Perbedaan antara orang yang berpengalaman dengan orang yang tidak

berpengalaman, dapat dilihat dalam penerapan kerja dan pemanfaatan

sumber daya atau dalam pengelolaan sumberdaya yang ada dalam

lingkungan organisasi.

Pada dasarnya setiap orang akan berbeda di dalam dua

kemampuan (ability), yaitu dasar kemampuan yang dibawa sejak lahir,

dan kemampuan yang diperoleh dari pengalaman lingkungan.

Kemampuan manusia merupakan tenaga, keterampilan, bakat dan

pengetahuan secara potensial dapat digunakan untuk memproduksi

barang-barang dan jasa.

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu

seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung,

telinga, dan sebagainya). Dengan sendirinya, pada waktu penginderaan

sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi intensitas

perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan

seseorang diperoleh melalui indera pendengaran (telinga), dan indera

penglihatan (mata). (Notoatmodjo, 2010)

Pengetahuan itu sendiri dipengaruhi oleh faktor pendidikan formal.

Pengetahuan sangat erat hubungannya dengan pendidikan, dimana

diharapkan bahwa dengan pendidikan yang tinggi maka orang tersebut

akan semakin luas pula pengetahuannya. Akan tetapi perlu ditekankan,

27

bukan berarti seseorang yang berpendidikan rendah mutlak

berpengetahuan rendah pula. Pengetahuan seseorang tentang suatu

objek mengandung dua aspek, yaitu aspek positif dan negatif. Kedua

aspek ini yang akan menentukan sikap seseorang semakin banyak aspek

positif dan objek yang diketahui, maka akan menimbulkan sikap makin

positif terhadap objek tertentu (Dewi, 2011)

Menurut Notoatmodjo (2012) cara mendapatkan pengetahuan

yaitu:

a. Cara coba salah (Trial and Error)

Cara ini dilakukan dengan menggunakan kemungkinan dalam

memecahkan masalah, dan apabila kemungkinan tersebut tidak berhasil,

dicoba kemungkinan yang lain, dan apabila kemungkinan tidak berhasil

pula dapat dicoba kemungkinan yang lain pula sampai masalah tersebut

dapat terpecahkan.

b. Cara kekuasaan (otoriter)

Sumber pengetahuan ini dapat berupa pemimpin masyarakat baik

formal maupun informal, ahli agama, pemegang pemerintahan, ahli ilmu

pengetahuan dan sebagainya. Dengan kata lain, pengetahuan tersebut

diperoleh berdasarkan pada otoritas atau kekuasaan.

c. Berdasarkan pengalaman pribadi

Cara ini dengan mengulang kembali pengalaman yang diperoleh

dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa lalu.

d. Melalui jalan pikiran

28

Yaitu dengan cara menggunakan penalaran dalam memperoleh

kebenaran pengetahuan. Penalaran dengan menggunakan jalan pikiran

ada 2 cara yaitu dengan cara induksi dan deduksi. Penalaran induktif yaitu

penalaran yang berdasar atas cara berpikir untuk menarik kesimpulan

umum dari sesuatu yang bersifat khusus atau individual. Penalaran

deduktif, yaitu penalaran yang berdasar atas cara berpikir yang menarik

kesimpulan yang khusus dari sesuatu yang bersifat umum.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi tingkat pengetahuan dipengaruhi

oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat

pengetahuan, antara lain:

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha untuk mempengaruhi orang lain melalui

kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang

berlangsung seumur hidup sehingga mereka dapat melakukan apa

yang diharapkan. Dari batasan ini, terdapat unsur-unsur pendidikan

yakni: input yang meliputi obyek pendidikan (individu, kelompok,

masyarakat) dan pendidik (subyek pendidikan); proses (upaya yang

direncanakan untuk mempengaruhi orang lain); dan output

(meningkatnya pengetahuan). Semakin tinggi tingkat pendidikan

seseorang maka akan semakin tinggi pula tingkat kemampuan orang

tersebut menangkap informasi.

29

b. Pengalaman.

c. Pengetahuan dapat terbentuk dari pengalaman dan ingatan yang

didapat sebelumnya. Seorang anak akan memperoleh pengetahuan

bahwa apa itu panas adalah setelah memperoleh pengalaman tangan

atau kakinya terkena panas. Seorang perawat akan melakukan upaya

pencegahan terhadap suatu penyakit setelah salah satu rekannya

tertular penyakit tertentu.

d. Sumber informasi.

Sumber informasi selalu berkaitan dengan pengetahuan, baik dari

orang yang menerima maupun media yang digunakan dalam

menyampaikan. Sumber informasi dari seseorang akan

mempengaruhi pengetahuan seseorang, yang dipengaruhi antara lain:

masyarakat, baik teman bergaul maupun tenaga kesehatan.

Kemajuan teknologi yang ada saat ini juga sangat memudahkan

masyarakat dalam mengakses informasi yang ada. Masyarakat dapat

dengan mudah mendapatkan informasi melalui media massa, seperti

televisi, koran, radio, maupun internet. Sumber informasi ini akan

mampu meningkatkan tingkat pengetahuan seseorang dalam upaya

peningkatan pengetahuan.

e. Lingkungan.

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik

lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh

terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang

30

berada dalam lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya

interaksi timbal balik ataupun tidak yang akan direspon sebagai

pengetahuan oleh setiap individu.

f. Usia.

Usia berpengaruh terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang.

Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya

tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperolehnya

semakin membaik.

Sumber pengetahuan keperawatan menurut Suherman (2013),

pengetahuan dalam ilmu keperawatan bersumber pada berbagai sumber

yang melakukan pengembangan bidang keperawatan, seperti

pengetahuan ilmiah dari penelitian para ahli, pengalaman perawat, serta

pemahaman individu dari seorang profesi perawat. Pengalaman kerja

perawat dapat berasal dari intuisi atau trik yang dilakukan oleh perawat

dalam melaksanakan praktik sehari-hari. Pengetahuan yang berasal dari

pengalaman intuisi dan trik dapat dibangun melalui pengetahuan personal

(personal knowledge). Pengetahuan personal merupakan pengetahuan

yang berasal dari intuisi dan pengalaman pribadi terkait dengan berbagai

situasi dan kejadian-kejadian tertentu dalam praktik keperawatan.

C. Ketersediaan Dana

Salah satu isu penting dalam penyelenggaraan sistem kesehatan di

daerah adalah pembiayaan kesehatan. Fungsi pembiayaan kesehatan

31

adalah salah satu penentu kinerja sistem kesehatan. Fungsi ini tidak

hanya terkait dengan proses mobilisasi dana tetapi juga dengan

menyalurkan atau mengalokasikannya dalam operasional sistem

kesehatan. Fungsi pembiayaan menjadi alat kontrol yang penting bagi

penentu kebijakan dalam menyelenggarakan sistem kesehatan di daerah.

(Harmana, 2006)

Masalah dalam pembiayaan kesehatan di Indonesia adalah belum

optimalnya efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan. Hal ini terkait erat

dengan jumlah dana yang kurang, alokasi yang tidak sesuai prioritas, dan

pola belanja yang cenderung pada investasi barang dan kegiatan tidak

langsung. Dominannya belanja investasi dan kegiatan tidak langsung

berdampak pada kurangnya biaya operasional dan biaya untuk kegiatan

langsung. Di sisi lain, kinerja suatu program kesehatan sangat ditentukan

oleh kecukupan biaya operasional dan biaya untuk kegiatan langsung.

Kondisi ini diperburuk lagi dengan terlambatnya pencairan dana yang

secara umum mempengaruhi pencapaian target program. (Ahmad &

Padang, 2010)

Masalah yang dihadapi di banyak daerah dalam mencapai target

Millennium Development Goals (MDGs) adalah alokasi pembiayaan yang

tidak efektif dan berbasis pada data atau informasi yang tidak akurat.

Strategi yang ditempuh dalam mengatasi hal ini adalah pengembangan

kebijakan kesehatan berbasis bukti. Implikasinya, pemerintah perlu

32

memperbaiki kualitas pembuatan kebijakan dalam situasi keterbatasan

sumber daya.

Analisis pembiayaan kesehatan di Indonesia mengungkapkan

beberapa masalah yaitu : jumlahnya kecil, kurang biaya untuk program

promotif dan preventif, kurang biaya operasional, terlambat realisasi, tidak

dikaitkan dengan kinerja, terfragmentasi, dan inefisien. (Gani, 2001)

Puskesmas dapat memanfaatkan berbagai sumber anggaran

kesehatan terpadu yang berbasiskan kinerja berdasarkan SPM bidang

kesehatan secara tepat, sehingga dapat melaksanakan pelayanan dasar

kesehatan secara optimal.(Menkes, 2004)

Menurut Mardiasmo (2002), mengatakan bahwa salah satu aspek

penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah

masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Anggaran daerah

yang tercermin dalam APBD merupakan instrumen kebijakan utama bagi

pemerintah daerah, menduduki porsi sentral dalam upaya pengembangan

kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah

seharusnya digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya

pendapatan dan belanja, alat bantu pengambilan putusan dan

perencanaan pembangunan serta alat otoritas pengeluaran di masa yang

akan datang dan ukuran standar untuk mengevaluasi kinerja serta alat

koordinasi bagi smeua aktivitas pada berbagai unit kerja. APBD pada

hakikatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat

untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di

33

daerah. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus selalu

berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan suatu APBD

yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat atas dasar potensi

masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya

anggaran daerah yang berorientasikan kepentingan dan akuntabilitas

publik. Suatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik, sehingga

baik tujuan maupun sasaran akan dapat tercapai secara berdayaguna dan

berhasil guna.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo pasal 3 dan 4 Undang-

undang Nomor 25 Tahun 1999 jo Pasal 157 Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 menyatakan, bahwa sumber pendapatan/penerimaan daerah

terdiri atas:

1). Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2) Dana Perimbangan, yang terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi

hasilb bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi

khusus (DAK).

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

D. Supervisi Program

Menurut Kartono (1994) fungsi kepemimpinan adalah memandu,

menuntun, membimbing, membangun, memberi atau membangun

34

motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi

yang baik, memberikan supervisi atau pengawasan yang efisien, dan

membawa pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju sesuai dengan

ketentuan waktu dan perencanaan. Fungsi pengendalian pemimpin

berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur

aktifitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif,

sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal.

Dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pemimpin dapat mewujudkan

melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.

Supervisi berasal dari bahasa latin, super : atas, dan videre :

melihat. Supervisi yaitu melakukan pengamatan secara langsung dan

berkala oleh atasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan,

dan jika ditemukan masalah segera diberi petunjuk atau bantuan langsung

untuk mengatasi masalah tersebut.

Muninjaya (1999) menyatakan bahwa supervisi adalah salah satu

bagian proses atau kegiatan dari fungsi pengawasan dan pengendalian

(controlling). Swanburg (1990) melihat dimensi supervisi sebagai suatu

proses kemudahan sumber-sumber yang diperlukan untuk penyelesaian

suatu tugas ataupun sekumpulan kegiatan pengambilan keputusan yang

berkaitan erat dengan perencanaan dan pengorganisasian kegiatan dan

informasi dari kepemimpinan dan pengevaluasian setiap kinerja

karyawan.

35

Supervisi adalah kegiatan-kegiatan yang terencana seorang

manajer melalui aktifitas bimbingan, pengarahan, observasi, motivasi dan

evaluasi pada stafnya dalam melaksanakan kegiatan atau tugas sehari-

hari (Arwani, 2006)

Supervisi kinerja merupakan tinjauan kinerja sementara,

menentukan sasaran sementara dan mengambil tindakan untuk

memperbaiki kinerja buruk jika diperlukan. (Burtonshaw & Gunn, 2011).

Supervisi kinerja dengan kata lain disebut supervisi. Supervisi

menurut Azwar (1996) adalah melakukan pengamatan secara Iangsung

dan berkala oleh atasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh

bawahan untuk kemudian apabila ditemukan masalah, segera diberikan

petunjuk atau bantuan yang bersifat langsung guna mengatasinya.

Menurut Azwar (1996), terdapat beberapa unsur pokok pengertian

supervisi yaitu :

- Pelaksana atau yang berkemampuan melaksanakan supervisi adalah

atasan yakni mereka yang memiliki kelebihan dalam organisasi.

- Sasaran atau obyek dari supervisi adalah pekerjaan yang dilakukan

oleh bawahan (sasaran langsung) serta bawahan yang melakukan

pekerjaan (supervisi tidak Iangsung).

- Supervisi harus dilakukan dengan frekuensi yang berkala, supervisi

yang dilakukan hanya sekali, bukan supervisi yang baik

- Tujuan supervisi ialah memberikan bantuan kepada “bawahan” secara

Iangsung sehingga dengan bantuan tersebut “bawahan” memiliki bekal

36

yang cukup untuk dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan

hasil yang balk.

- Teknis kegiatan pokok supervisi pada dasarnya mencakup empat hal

yang bersifat pokok yaitu 1) menetapkan masalah dan prioritas, 2)

menetapkan penyebab masalah, prioritas dan jalan keluar, 3)

melaksanakan jalan keluar serta 4) menilai hasil yang dicapai untuk

tindak lanjut.

Manfaat supervisi apabila ditinjau dari sudut manajemen dapat

dibedakan atas dua macam (Azwar, 1996) :

a. Dapat lebih meningkatkan efektivitas kerja

Peningkatan efektivitas kerja erat hubungannya dengan makin

meningkatnya pengetahuan dan keterampilan “bawahan”, serta makin

terbinanya hubungan dan suasana kerja yang Iebih harmonis antar

“atasan” dengan “bawahan”

b. Dapat lebih meningkatkan efisiensi kerja

Peningkatan efisiensi kerja erat hubungannya dengan makin

berkurangnya kesalahan yang dilakukan oleh “bawahan”, dan karena

itu pemakaian sumber daya (tenaga, dana dan sarana) yang sia-sia

akan dapat dicegah.

Sesungguhnya pokok dari supervisi ialah bagaimana dapat

menjamin pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan secara

benar dan tepat dalam arti lebih efektif dan efisien, sedemikian rupa

sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan memuaskan.

37

Perbaikan dengan kinerja harus dilakukan karena prestasi kerja

yang dicapai tidak seperti yang diharapkan. Dengan melakukan perbaikan

kinerja diharapkan tujuan organisasi di masa depan dapat dicapai dengan

lebih baik. Namun, perbaikan kinerja juga perlu dilakukan walaupun

individu atau organisasi telah mencapai sasaran untuk dapat menetapkan

target yang lebih tinggi di masa depan. Dengan cara pendekatan seperti

ini dapat membuka peluang bagi organisasi dan individu untuk

mengembangkan dirinya dan meningkatkan kinerjanya (Wibowo, 2012).

Kegiatan supervisi mengusahakan seoptimal mungkin kondisi kerja

yang kondusif dan nyaman yang mencakup lingkungan fisik, beban kerja,

dan prosedur kerja yang dibutuhkan untuk memudahkan pelaksanaan

tugas. Untuk itu diperlukan beberapa prinsip pokok pelaksanaan supervisi.

Prinsip pokok supervisi secara sederhana dapat diuraikan sebagai berikut

(Suarli, 2009):

- Tujuan utama supervisi ialah untuk lebih meningkatakan kinerja

bawahan, bukan untuk mencari kesalahan. Peningkatan kinerja ini

dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap

pekerjaan bawahan, untuk kemudian apabila ditemukan masalah,

segera diberikan petunjuk atau bantuan untuk mengatasinya.

- Sejalan dengan tujuan utama yang ingin dicapai, sifat supervisi harus

edukatif dan suportif, bukan otoriter

- Supervisi harus dilakukan secara teratur atau berkala. Supervisi yang

hanya dilakukan sekali bukan supervisi yang baik.

38

- Supervisi harus dapat dilaksanakan sedemikan rupa sehingga terjalin

kerja sama yang baik antara atasan dan bawahan, terutama pada saat

proses penyelesaian masalah, dan untuk lebih mengutamakan

kepentingan bawahan

- Strategi dan tata cara supervisi yang akan dilakukan harus sesuai

dengan kebutuhan masing-masing bawahan secara individu.

Penerapan strategi dan tata cara yang sama untuk semua kategori

bawahan, bukan merupakan supervisi yang baik.

- Supervisi harus dilaksanakan secara fleksibel dan selalu disesuaikan

dengan perkembangan.

Menurut Bactiar (2009), yang bertanggung jawab dalam

melaksanakan supervisi adalah atasan yang memiliki kelebihan dalam

organisasi. Idealnya kelebihan tersebut tidak hanya aspek status dan

kedudukan, tetapi juga pengetahuan dan keterampilan. Berdasarkan hal

tersebut serta prinsip-prinsip pokok supervisi maka untuk dapat

melaksanakan supervisi dengan baik ada beberapa syarat atau

karasteristik yang harus dimilki oleh pelaksana supervisi (supervisor).

adalah :

1) Sebaiknya pelaksana supervisi adalah atasan langsung dari yang

disupervisi. Atau apabila hal ini tidak mungkin, dapat ditunjuk staf

khusus dengan batas-batas wewenang dan tanggung jawab yang

jelas.

39

2) Pelaksana supervisi harus memilki pengetahuan dan keterampilan

yang cukup untuk jenis pekerjaan yang akan disupervisi.

3) Pelaksana supervisi harus memiliki keterampilam melakukan supervisi

artinya memahami prinsip-prinsip pokok serta tehnik supervisi.

4) Pelaksana supervisi harus memilki sifat edukatif dan suportif, bukan

otoriter.

5) Pelaksana supervisi harus mempunyai waktu yang cukup, sabar dan

selaluberupaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan

perilaku bawahanyang disupervisi.

Teknik pokok supervisi pada dasarnya identik dengan tehnik

penyelesaian masalah. Bedanya pada supervisi tehnik pengumpulan data

untuk menyelesaikan masalah dan penyebab masalah menggunakan

tehnik pengamatan langsung oleh pelaksana supervisi terhadap sasaran

supervisi, serta pelaksanaan jalan keluar. Dalam mengatasi masalah

tindakan dapat dilakukan oleh pelaksana supervisi, bersama-sama

dengan sasaran supervisi secara langsung di tempat . Dengan perbedaan

seperti ini, jelaslah bahwa untuk dapat melaksanakan supervisi yang baik

ada dua hal yang perlu diperhatikan menurut (Bachtiar, 2009) yaitu:

a. Pengamatan langsung:

- pengamatan langsung perlu ditetapkan sasaran pengamatan, yakni

hanya ditujukan pada sesuatu yang bersifat pokok dan strategis saja

(selective supervision).

40

- Pengamatan langsung yang tidak terstandarnisasi dapat menggangu

objektivitas. Untuk mencegah keadaan yang seperti ini, maka

pengamatan langsung perlu dibantu dengan dengan suatu daftar isi

yang telah dipersiapkan. Daftar tersebut dipersiapkan untuk setiap

pengamatan secara lengkap dan apa adanya.

- Pengamatan langsung sering menimbulkan berbagai dampak dan

kesan negatif, misalnya rasa takut dan tidak senang, atau kesan

menggangagu kelancaran pekerjaan. Untuk mengecek keadaan ini

pengamatan langsung harus dilakukan sedemikian rupa sehingga

berbagai dampak atau kesan negatif tersebut tidak sampai muncul.

Sangat dianjurkan pengamatan tersebut dapat dilakukan secara

edukatif dan suportif, bukan menunjukkan kekuasaan atau otoritas.

b. Kerja sama

Agar komunonikasi yang baik dan rasa memiliki ini dapat muncul,

pelaksana supervisi dan yang disupervisi perlu bekerja sama dalam

penyelesaian masalah, sehingga prinsip-prinsip kerja sama kelompok

dapat diterapkan. Masalah, penyebab masalah serta upaya alternatif

penyelesaian masalah harus dibahas secara bersama-sama. Kemudian

upaya penyelesaian masalah tersebut dilaksanakan secara bersama-

sama pula.

E. Perencanaan Program

Perencanaan menurut Suandy (2001), secara umum perencanaan

merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan

41

kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi

(program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi

(tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara

menyeluruh.

Adapun menurut Sjamsulbachri (2004), perencanaan merupakan

proses dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai dan strategi apa yang

akan digunakan dalam usaha pencapaian tersebut.

Perencanaan ialah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan,

fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan

memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan

yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima

yang akan digunakan dalam penyelesaian. (Uno, 2009)

Menurut Siagian (1994), perencanaan adalah keseluruhan proses

pemikiran dan penetuan secara matang daripada hal-hal yang akan

dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian

yang telah ditentukan

Sedangkan Arsyad (2002), menyatakan ada 4 elemen dasar

perencanaan yakni:

1. Merencanakan berarti memilih

2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya

3. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan

4. Perencanaan untuk masa depan.

42

Menurut Jhingsn (1983), syarat-syarat keberhasilan suatu perencanaan

memerlukan adanya hal-hal sebagai berikut:

- Komisi Perencanaan; pembentukan suatu komisi (badan atau lembaga)

perencanaan yang harus diorganisir secara tepat yang dibagi dalam

bagian-bagian dan subbagian yang dikoordinir oleh para pakar, seperti

pakar ekonomi, statistik, teknik serta pakar lain yang berkenaan dengan

masalah perekonomian.

- Data Statistik; adanya analisis yang menyeluruh tentang potensi

sumber daya yang dimiliki suatu negara beserta segala kekurangannya.

Analisis seperti ini penting untuk mengumpulkan informasi dan data

statistik serta sumberdaya-sumberdaya potensial lain seperti sumber

daya alam, sumber daya manusia dan modal yang tersedia di negara

tersebut.

- Tujuan Perencanaan; menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin

dicapai. Berbagai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai tersebut

hendaknya realistis dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian

negara yang bersangkutan.

- Penetapan Sasaran dan Prioritas Penetapan sasaran; prioritas

perencanaan dibuat secara makro dan sektoral. Sasaran secara makro

dirumuskan secara tegas serta mencakup setiap aspek perekonomian

dan dapat dikuantifikasikan. Untuk sasaran sektoral harus disesuaikan

dengan sasaran makronya, sehingga ada keserasian dalam

pencapaian tujuan. Mobilisasi Sumberdaya Dalam perencanaan

43

ditetapkan adanya pembiayaan oleh pemerintah sebagai dasar

mobilisasi sumberdaya yang tersedia. Sumber pembiayaan ini bisa

berasal dari sumber luar negeri dan dalam negeri (domestik).

- Keseimbangan dalam Perencanaan; suatu perencanaan hendaknya

mampu menjamin keseimbangan dalam perekonomian, untuk

menghindarkan kelangkaan maupun surplus pada periode

perencanaan.

- Sistem Administrasi yang Efisien Administrasi yang baik; efisien dan

tidak ada unsur KKN (korupsi kolusi dan nepotisme) adalah syarat

mutlak keberhasilan suatu perencanaan.

- Kebijaksanaan Pembangunan yang Tepat; pemerintah harus

menetapkan kebijaksanaan pembangunan yang tepat demi berhasilnya

rencana pembangunan dan untuk menghindari masalah-masalah yang

mungkin timbul dalam pelaksanaannya.

- Administrasi yang Ekonomis; setiap usaha harus dibuat berdampak

ekonomis dalam administrasi, khususnya dalam pengembangan

bagian-bagian departemen dan pemerintahan.

- Dasar Pendidikan; administrasi yang bersih dan efisien memerlukan

dasar pendidikan yang kuat. Perencanaan yang berhasil harus

memperhatikan standar moral dan etika masyarakat.

- Teori konsumsi; syarat penting dalam perencanaan pembangunan

modern adalah bahwa perencanaan tersebut harus dilandasi oleh

teori konsumsi. Negara sedang berkembang tidak harus demokratis

44

dan perhatian pertama harus diberikan kepada barang dan jasa yang

berada dalam jangkauan pendapatan masyarakat tertentu.

- Dukungan Masyarakat; merupakan faktor penting bagi keberhasilan

suatu perencanaan didalam suatu negara yang demokratis.

Perencanaan memerlukan dukungan luas dari masyarakat.

Perencanaan ekonomi harus diatas kepentingan golongan. Tetapi

pada saat yang sama, perencanaan tersebut harus memperoleh

persetujuan semua golongan. Dengan kata lain, suatu perencanaan

harus dianggap sebagai rencana nasional bila rencana tersebut

disetujui oleh wakil-wakil rakyat.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, perspektif pendelegasian wewenang terhadap pemerintah di

daerah mencakup efisiensi, eksternalitas, dan akuntabilitas. Ketiga prinsip

ini menjadi landasan dan kriteria bagi daerah umunya dalam pelaksanaan

pembagian fungsi utama pemerintahan. Pusat dan daerah memperoleh

wewenang dalam mewujudkan pembangunan berdasarkan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap siklus

pemerintahan. Pada Pelaksanaannya desentralisasi dan pemerintahan di

daerah dibutuhkan untuk menumbuhkan prakarsa dan sekaligus

memfasilitasi aspirasi daerah berdasarkan kapasitas lokal masing-masing

daerah. Dalam Praktiknya implementasi desentralisasi dan otonomi

daerah membutuhkan perangkat pengaturan dan pedoman dalam

45

memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan

kinerja daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan

publiknya. Pada konteks perencanaan daerah, perencanaan merupakan

suatu proses penyusunan visi, misi dan program dalam rangka pelayanan

kepada masyarakat dengan mempertimbangkan faktor ketersediaan

sumber daya yang dimiliki daerah secara efesien dan efektif serta

mempertimbangkan aspek keberlanjutan dari ketersediaan sumber daya

tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan

bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi

tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan daerah yang terdiri atas:

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk

periode 20 tahun;

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) untuk

periode 5 tahun;

- Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun;

- Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

untuk periode 5 tahun; dan

- Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk

periode 1 tahun

46

Perencanaan diperlukan dalam desain pekerjaan. Desain pekerjaan

adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-

metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas ini, dan

bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya di

dalam organisasi. Desain pekerjaan memadukan isi pekerjaan (tugas,

wewenang dan hubungan) balas jasa dan kualifikasi yang dipersyaratkan

(keahlian, pengetahuan dan kemampuan) untuk setiap pekerjaan dengan

cara memenuhi kebutuhan pegawai maupun perusahaan. Pekerjaan yang

tidak sesuai dengan keahlian akan sangat sulit untuk dilaksanakan oleh

pegawai. Desain pekerjaan haruslah dirancang dengan sebaik mungkin

dengan mempertimbangkan elemen-elemen yang mempengaruhi desain

pekerjaan.

Menurut Handoko (1987), desain pekerjaan adalah fungsi

penetapan kegiatan-kegiatan kerja seorang individu atau kelompok

karyawan secara organisasional. Tujuannya adalah untuk mengatur

penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan

organisasi, teknologi dan keperilakuan. Dari sudut pandang manajemen

personalia, desain pekerjaan sangat mempengaruhi kualitas kehidupan

kerja, dimana hal ini tercermin pada kepuasan individu para pemegang

jabatan.

Herjanto (2001) menjelaskan bahwa desain pekerjaan adalah

rincian tugas dan cara pelaksanaan tugas atau kegiatan yang mencakup

47

siapa yang mengerjakan tugas, bagaimana tugas itu dilakukan, dimana

tugas dikerjakan dan bagaimana tugas itu dilaksanakan.

Menurut Dessler (2004), desain pekerjaan merupakan

pengetahuan tertulis tentang apa yang harus dilakukan oleh pekerja,

bagaimana orang itu harus melakukan, dan bagaimana kondisi kerjanya.

Desain pekerjaan meliputi identifikasi pekerjaan, hubungan tugas

dan pekerjaan, standard dan wewenang pekerjaan, syarat kerja harus

diuraikan dengan jelas, penjelasan tentang jabatan dibawah dan

diatasnya. Tujuan dari desain pekerjaan yaitu mengatur pekerjaan-

pekerjaan yang dibutuhkan organisasi, dan digunakan untuk memotivasi

dan menciptakan peluang kepada individu pemegang jabatan untuk

mencapai kinerja yang lebih baik dan memperoleh kepuasan kerja.

Inti dalam membuat desain pekerjaan adalah bagaimana membuat

semua pekerjaan yang ada disusun secara sistematis. Desain pekerjaan

membantu dalam menjelaskan pekerjaan apa yang harus dikerjakan,

bagaimana mengerjakan pekerjaan tersebut, berapa banyak pekerjaan

yang harus dilakukan dan bagaimana ketentuan yang harus dijalankan

sehingga pekerjaan dapat diselesaikan.(Sastrohadisuwiryo & Suswanto,

2002)

Para penyusun desain pekerjaan harus mempertimbangkan hal-hal

berikut (Herjanto, 2001) :

- Perluasan tugas (job enlargement) meliputi pemberian tugas yang lebih

besar secara horizontal, dimana pekerjaan tambahan itu berada pada

48

tingkat kecakapan dan tanggung jawab yang setara dengan pekerjaan

semula. Gibson (1983) mengatakan perluasan pekerjaan membuat

karyawan mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang lebih

besar.

- Pengayaan tugas (job enrichment) mencakup penambahan tugas

dengan tanggung jawab yang lebih tinggi seperti perencanaan dan

pengendalian.

- Perputaran tugas (job rotation) yaitu melakukan penukaran tugas antar

pekerja secara periodik untuk menghindari seseorang bekerja secara

monoton mengerjakan tugas yang sama setiap hari. Perputaran tugas

ini memberikan kesempatan kepada pekerja untuk memperbanyak

pengalaman dan memungkinkan seorang pekerja untuk menggantikan

pekerja lain yang tidak masuk.

F. Program Kesehatan Ibu Dan Anak

a. Pengertian Program KIA

Upaya Kesehatan ibu dan anak adalah upaya dibidang kesehatan yang

menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu

meneteki, bayi dan anak balita serta anak prasekolah

b. Kesehatan Ibu

Program kesehatan ibu terfokus pada 3 (tiga) pesan kunci “making

Pregnancy Safer” /MPS (Gerakan Nasional Kehamilan yang aman)

menurut (Menkes, 2001)yaitu :

49

- Setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.

- Setiap komplikasi obsetri dan neonatal mendapat pelayanan yang

adekuat.

- Setiap wanita usia subur mempunyai akses terhadap pencegahan

kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi

keguguran.

Tujuan program kesehatan ibu melalui MPS adalah menurunkan

kesakitan dan kematian ibu dan bayi baru lahir di Indonesia. Untuk

mencapai hal tersebut di atas dilakukan melalui 4 (empat) strategi utama

yaitu :

- Meningkatkan akses dan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan bayi

baru lahir berkualitas yang cost-effective dan berdasarkan bukti-bukti.

- Membangun kemitraan yang efektif melalui kerjasama lintas program,

lintas sektor dan mitra lainnya untuk melakukan advokasi guna

memaksimalkan sumber daya yang tersedia serta meningkatkan

koordinasi perencanaan dan kegiatan MPS.

- Mendorong pemberdayaan wanita dan keluarga melalui peningkatan

pengetahuan untuk menjamin perilaku sehat dan pemanfaatan

pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir.

- Mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjamin penyediaan dan

pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir.

50

c. Kesehatan Anak

Tujuan program kesehatan anak adalah menurunkan kesakitan dan

kematian bayi dan balita, guna mencapai hal tersebut dilakukan

melalui upaya prioritas yang meliputi :

- Upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, melalui peningkatan

pengetahuan dan ketrampilan tenaga kesehatan dan melengkapi

sarana dan prasarana fasilitas kesehatan.

- Upaya peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan, melalui kegiatan

kunjungan rumah bagi bayi dan balita yang tidak akses kepada

pelayanan kesehatan, dukungan rujukan bagi yang tidak mampu dan

kegiatan surveilans.

- Upaya peningkatan pengelolaan program, melalui kegiatan manajemen

program kesehatan anak yang mencakup P1, P2 dan P3.

- Upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan

kesehatan ibu dan anak melalui penggunaan buku KIA.

d. Tujuan Program KIA

Tujuan Program Kesehatan Ibu dan anak (KIA) adalah tercapainya

kemampuan hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan yang

optimal, bagi ibu dan keluarganya untuk menuju Norma Keluarga Kecil

Bahagia Sejahtera (NKKBS) serta meningkatnya derajat kesehatan anak

untuk menjamin proses tumbuh kembang optimal yang merupakan

landasan bagi peningkatan kualitas manusia seutuhnya.

51

Sedangkan tujuan khusus program KIA adalah :

- Meningkatnya kemampuan ibu (pengetahuan, sikap dan perilaku),

dalam mengatasi kesehatan diri dan keluarganya dengan

menggunakan teknologi tepat guna dalam upaya pembinaan kesehatan

keluarga, paguyuban 10 keluarga, Posyandu dan sebagainya.

- Meningkatnya upaya pembinaan kesehatan balita dan anak prasekolah

secara mandiri di dalam lingkungan keluarga, Posyandu, dan Karang

Balita serta di sekolah Taman Kanak-Kanak atau TK.

- Meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan bayi, anak balita, ibu

hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan ibu meneteki.

- Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, nifas,

ibu meneteki, bayi dan anak balita.

- Meningkatnya kemampuan dan peran serta masyarakat , keluarga dan

seluruh anggotanya untuk mengatasi masalah kesehatan ibu, balita,

anak prasekolah, terutama melalui peningkatan peran ibu dan

keluarganya.

e. Prinsip Pengelolaan Program KIA

Prinsip pengelolaan Program KIA adalah memantapkan dan

peningkatan jangkauan serta mutu pelayanan KIA secara efektif dan

efisien. Pelayanan KIA diutamakan pada kegiatan pokok :

- Peningkatan pelayanan antenatal di semua fasilitas pelayanan dengan

mutu yang baik serta jangkauan yang setinggi-tingginya.

52

- Peningkatan pertolongan persalinan yang lebih ditujukan kepada

peningkatan pertolongan oleh tenaga professional secara berangsur.

- Peningkatan deteksi dini resiko tinggi ibu hamil, baik oleh tenaga

kesehatan maupun di masyarakat oleh kader dan dukun bayi serta

penanganan dan pengamatannya secara terus menerus.

- Peningkatan pelayanan neonatal (bayi berumur kurang dari 1bulan)

dengan mutu yang baik dan jangkauan yang setinggi tingginya.

f. Pelayanan dan jenis Indikator KIA

- Pelayanan antenatal

adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu selama masa

kehamilannya sesuai dengan standar pelayanan antenatal. Frekuensi

pelayanan antenatal adalah minimal 4 kali selama kehamilan dengan

ketentuan waktu minimal 1 kali pada triwulan pertama, minimal 1 kali

pada triwulan kedua, dan minimal 2 kali pada triwulan ketiga.

- Pertolongan Persalinan :

Jenis tenaga yang memberikan pertolongan persalinan kepada

masyarakat :

1. Tenaga profesional : dokter spesialis kebidanan, dokter umum,

bidan, pembantu bidan dan perawat.

2. Dukun bayi terlatih ialah dukun bayi yang telah mendapatkan

latihan tenaga kesehatan yang dinyatakan lulus, Dukun bayi tdak

terlatih ialah dukun bayi yang belum pernah dilatih oleh tenaga

53

kesehatan atau dukun bayi yang sedang dilatih dan belum

dinyatakan lulus.

Deteksi dini ibu hamil berisiko :

Faktor risiko pada ibu hamil diantaranya adalah :

- Primigravida kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun .

- Anak lebih dari 4

- Jarak persalinan terakhir dan kehamilan sekarang kurang 2 tahun

atau lebih dari 10 tahun

- Tinggi badan kurang dari 145 cm

- Berat badan kurang dari 38 kg atau lingkar lengan atas kurang dari

23,5 cm

- Riwayat keluarga menderita kencing manis, hipertensi dan riwayat

cacat kongenital.

- Kelainan bentuk tubuh, misalnya kelainan tulang belakang atau

panggul.

Risiko tinggi kehamilan merupakan keadaan penyimpangan dan normal

yang secara langsung menyebabkan kesakitan dan kematian ibu maupun

bayi .Risiko tinggi pada kehamilan meliputi :

- Hb kurang dari 8 gram%

- Tekanan darah tinggi yaitu sistole lebih dari 140 mmHg dan

diastole lebih dari 90 mmHg

- Oedema yang nyata

- Eklampsia

54

- Perdarahan pervaginam

- Ketuban pecah dini

- Letak lintang pada usia kehamilan lebih dari 32 minggu.

- Letak sungsang pada primigravida

- Infeksi berat atau sepsis

- Persalinan prematur

- Kehamilan ganda

- Janin yang besar

- Penyakit kronis pada ibu antara lain Jantung,paru, ginjal.

- Riwayat obstetri buruk, riwayat bedah sesar dan komplikasi

kehamilan.

Risiko tinggi pada neonatal meliputi :

- BBLR atau berat lahir kurang dari 2500 gram

- Bayi dengan tetanus neonatorum

- Bayi baru lahir dengan asfiksia

- Bayi dengan ikterus neonatorum yaitu ikterus lebih dari 10 hari

setelah lahir

- Bayi baru lahir dengan sepsis

- Bayi lahir dengan berat lebih dari 4000 gram

- Bayi preterm dan post term

- Bayi lahir dengan cacat bawaan sedang

- Bayi lahir dengan persalinan dengan tindakan.

55

g. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

di dalamnya menyatakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan

pemerintah daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib yang

berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara

bertahap dan ditetapkan pemerintah.

Permasalahan utama pelayanan publik pada dasarnya adalah

berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Sedangkan

pelayanan yang berkualitas itu sendiri sangat tergantung pada berbagai

aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya (tata laksana),

dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan. (PP, 2005)

Menurut Rasyid (2000), mengatakan bahwa: fungsi utama

pemerintah adalah pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan

menciptakan kondisi yang menjamin warga masyarakat melaksanakan

kehidupan mereka secara wajar. Dalam hal ini pelayanan yang

diharapkan adalah pelayanan yang berkualitas. Kualitas pada dasarnya

terkait dengan pelayanan yang baik, yaitu suatu sikap atau cara karyawan

ataupun instansi dalam melayani pelanggan atau masyarakat secara

memuaskan.

Saat ini bentuk pelayanan publik kesehatan di Indonesia masih

perlu banyak perbaikan lagi. Demi mencapai pelayanan publik yang

merata dan sesuai dengan kondisi negara Indonesia diperlukan banyak

56

kerja sama dari semua pihak untuk terjun langsung di dalamnya. Keadaan

keuangan ekonomi serta banyaknya penduduk di Indonesia juga menjadi

kendala tersendiri untuk pelayanan kesehatan di Indonesia. Jadi,

diperlukan beberapa langkah jitu yang tepat pada sasaran untuk

mewujudkannya.

Langkah yang sebaiknya dilakukan dalam rangka perbaikan

pelayanan publik di antaranya adalah :

1. Melakukan pendataan menyeluruh penduduk negara Indonesia lalu

setelah itu melakukan penetapan sasaran. adanya pendataan dan

penetapan sasaran kita akan lebih mengetahui langkah konkrit apa

saja yang harus dilakukan.

2. Sosialisasi kepada masyarakat dengan pemberian penyuluhan

kesehatan secara rutin dan periodik yang di dukung ketersediaan buku

tentang kesehatan agar membentuk mindset masyarakat tentang

kepedulian terhadap kesehatan.

3. Menambah unit pelayanan kesehatan, seperti: puskesmas atau

poliklinik, rumah sakit, dan pusat layanan konsultasi kesehatan, dll

khususnya di daerah terpencil serta mengadakan puskesmas keliling

yang rutin dilakukan selama satu minggu sekali. Penambahan fasilitas

kesehatan ini sangatlah penting guna menunjang pelayanan publik di

Indonesia khususnya disetiap daerah dan desa yang terpencil

sehingga dapat memudahkan masyarkat dalam menerima fasilitas

pelayanan kesehatan dengan cepat dan efisien.

57

4. Menambah tenaga medis dan menyebarnya di seluruh wilayah guna

mempermudah masyarakat untuk bisa segera mendapatkan

pertolongan pertama saat mereka terserang penyakit.

5. Pengobatan tradisional. Pengobatan ini terbukti lebih murah

dibandingkan dengan pengobatan modern. Kelemahan pada

pengobatan ini adalah tidak dapat digunakan pada penyakit yang

parah.

6. Sistem pembayaran universal dan di setiap acara tertentu adakan

pengobatan gratis dengan mengundang masyarakat yang kurang

mampu. Pembayaran dalam pelayanan publik kesehatan Indonesia

adalah sesuatu yang sangatlah vital karena dengan banyaknya

penduduk Indonesia yang masih berada pada garis kemiskinan

sangatlah mustahil apabila mereka mengeluarkan uang pribadinya

untuk keperluan kesehatan.

7. Melakukan supervise secara continue pada setiap instansi. Ini perlu

dilakukan mengingat akan sifat lumrah manusia yang sering lalai.

Dalam hal ini sebagai salah satu bentuk keseriusan pemerintah.

Sehingga suatu sistem yang berada didalamnya bisa semakin tertata

dan terarah.

Peraturan Pemerintah RI nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman

penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam PP (2005),

urusan wajib diartikan sebagai urusan yang sangat mendasar yang

berkaitan dengan hal dan pelayanan dasar warga negara antara lain

58

perlindungan hak konstitusional, perlindungan kepentingan nasional,

kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum dalam

kerangka menjaga keutuhan NKRI, dan pemenuhan komitmen nasional

yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.

Sedangkan urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di

daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Adapun Standar Pelayanan Minimal adalah suatu standar dengan

batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan

kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar

kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan, indikator dan nilai

(benchmark).(Menkes, 2008). Pelayanan dasar kepada masyarakat

adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan

kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan

rakyat.

Jenis pelayanan dalam SPM merupakan pelayanan publik yang

harus dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak dalam

kehidupan.

Standar pelayanan minimal bidang kesehatan berdasar SK Menkes

741 tahun 2008 terdiri dari 4 kewenangan wajib dan 18 indikator

pelayanan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

59

Tabel 2. Distribusi SPM menurut Kepmenkes 741/2008 No Kewenangan

Wajib Indikator Pelayanan 1 Pelayanan

Kesehatan

Dasar

1. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95%

2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80%

3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

yang memiliki kompetensi kebidanan 90%

4. Cakupan pelayanan nifas 90%

5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 80%

6. Cakupan kunjungan bayi 90%

7. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization

(UCI) 100%

8. Cakupan pelayanan anak balita 90%

9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak

usia 6-24 bulan keluarga miskin 100%

10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100%

11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan Setingkat

100%

12. Cakupan peserta KB aktif 70%

13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

100%

14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

100%

2 Pelayanan

Kesehatan Rujukan

15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat

miskin 100%

16. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus

diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten/kota 100%

3

Penyelidikan dan

penanggulangan

Kejadian Luar

Biasa/KLB

17. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan

penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100%

4

Promosi kesehatan

dan pemberdayaan

masyarakat

18. Cakupan desa siaga aktif 80%

60

G. Penelitian Terdahulu

Tabel 3. Tabel Sintesa Penelitian

No Penulis/ Tahun Judul Penelitian Variabel Penelitian Jenis

Penelitian Hasil Penelitian 1 Siregar (2014) Pengaruh Motivasi Dengan

kinerja Perawat Pelaksana Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Swadana Tarutung Tapanuli Utara Tahun 2008

motivasi (prestasi, tanggung jawab, pengembangan, kondisi kerja, pengakuan, dan pendapatan) dengan kinerja perawat pelaksana

explanatory research

Prestasi, tanggung jawab, pengembangan, kondisi kerja, pengakuan, dan pendapatan berpengaruh dengan kinerja perawat pelaksana. Variabel yang paling berpengaruh dengan kinerja perawat adalah prestasi (Exp(β)=31,445).

2 Purwanto and Wahyudin (2008)

Pengaruh Faktor-Faktor kepuasan Kerja Dengan kinerja Karyawan Pusat Pendidikan Komputer Akuntansi IMKA dl Surakarta

Kepuasan kerja (Gaji, kepemimpinan, dan sikap rekan sekerja) terhadap kinerja

Cross sectional study

Faktor kepuasan kerja, gaji, kepemimpinan, dan sikap rekan sekerja mempunyai pengaruh signifikan dan positif dengan kinerja karyawan. Sikap rekan sekerja merupakan faktor kepuasan kerja yang mempunyai pengaruh paling dominan besar dibandingkan variabel lain terhadap kinerja.

61

No Penulis/ Tahun Judul Penelitian Variabel Penelitian Jenis

Penelitian Hasil Penelitian 3 Basmala and

Adisasmito (2012)

Karakteristik Perawat, Isi Pekerjaan Dan Lingkungan Pekerjaan Terhadap Kepuasan Kerja Perawat Di Instalasi Rawat Inap RSUD Gunung Jati Cirebon

Karakteristik Perawat, Isi Pekerjaan dan Lingkungan Pekerjaan terhadap kepuasan kerja perawat

deskriptif kuantitatif

Faktor yang paling berpengaruh terhadap kepuasan kerja perawat adalah faktor Kesempatan Pengembangan Karier dengan p = 0,282 (sig 0,000) dan Pengaruh dengan Atasan Langsung dengan p = 0,254 (sig 0,000).

4 Mulyati and Lukito (2008)

Analisis Kepuasan Kerja Tenaga Perawat dan Tenaga Non Medis dalam Kaitan dengan Peningkatan Kepuasan Pelanggan(Studi Kasus pada Rumah Sakit di Sumatera Barat)

kepuasan kerja (pekerjaan itu sendiri, rekan kerja, atasan, kompensasi, dan kesempatan promosi), terhadap kepuasan pasien

Cross sectional study

terdapat pengaruh yang signifikan antara kepuasan kerja perawat dan tenaga non medis terhadap kepuasan pelanggan, dimana semakin dirasakannya kepuasan perawat dan tenaga non medis maka akan memberikan kepuasan pula terhadap pelanggan/pasien

5 Paryanto (2012) Analisis pengaruh faktor kolaborasi perawat Terhadap kepuasan kerja dokter spesialis Di rawat inap paviliun garuda Rs. Dr. Kariadi Semarang Tahun 2012

persepsi tentang kecakapan dan keterampilan perawat, kemampuan melaksanakan tugas dokter, dan komunikasi perawat-dokter dengan kepuasan kerja dokter spesialis

cross-sectional.

Ada hubungan persepsi tentang kecakapan dan keterampilan perawat dan persepsi tentang perawat mampu melaksanakan tugas delegasi dokterpersepsi tentang kemampuan perawat dalam menjalankan tugas rutin klinis, dan persepsi tentang komunikasi perawat-dokter dengan kepuasan kerja dokter spesialis

62

No Penulis/ Tahun Judul Penelitian Variabel Penelitian Jenis

Penelitian Hasil Penelitian 6 Subakti (2008) Pengaruh kepuasan kerja

dengan kinerja Pegawai klinik spesialis Bestari Medan Tahun 2011

kepuasan terhadap pekerjaan, peng-awasan, gaji, dan pengaruh kerabat kerja, promosi, manajemen kondisi kerja sistem penilaian kinerja

cross sectional study

kepuasan terhadap pekerjaan, terhadap pengawasan, terhadap gaji, dan terhadap pengaruh kerabat kerja berpengaruh dengan kinerja

7 Rahmawati (2012)

Analisis Kinerja Pegawai Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012

faktor individu dan faktor organisasi

cross sectional study

Faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap kinerja pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2012 adalah pendidikan terakhir (Beta = 0,482). Hasil penelitian kinerja pegawai kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan tahun 2012 berkinerja rendah.

8 Ningsih (2011) Analisis Hubungan Prinsip-Prinsip Good Governance Dengan Kinerja Pegawai Di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur

cross sectional study

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen berhubungan dengan variabel dependen. Akuntabilitas berhubungan dengan kinerja pegawai dengan nilai p=0,002; transparansi, keadilan dan partisipasi juga berhubungan dengan kinerja pegawai yang memiliki nilai yang sama yaitu p=0,000. Keadilan merupakan variabel yang paling berhubungan terhadap kinerja pegawai dengan nilai wald =6,142 dan nilai sig=0,013.

63

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, di

antaranya adalah :

a) Indikator sesuai kondisi lokasi penelitian

Indikator variabel penelitian yang digunakan dirancang sedemikian

rupa sehingga sesuai dengan kondisi dan situasi petugas kesehatan di

dinas kesehatan kabupaten Mamberamo Tengah. Penggunaan

indikator ini, menjadi salah satu fokus peneliti dalam rangka

mengungkap data sebenarnya yang ada di jajaran dinas kesehatan

dan penanggungjawab/petugas program KIA.

b) Penelitian ini menganalisis kinerja program dan hal-hal yang

mempengaruhi

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja pelaksanaan

program KIA di Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Tengah

yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisis faktor yang

mempengaruhi kinerja program KIA.

c) Penelitian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi cakupan tahunan

program KIA

Penelitian ini dilakukan setelah dinas kesehatan kabupaten

Mamberamo Tengah melakukan evaluasi pencapaian program KIA.

Oleh karena cakupan program tidak meningkat dari tahun ke tahun

berdasarkan SPM dan target yang ditentukan, sehingga peneliti tertarik

untuk melihat, mengevaluasi dan menganalisis kinerja Dinas

64

Kesehatan dan penanggungjawab, petugas/pelaksana pada program

KIA.

H. Kerangka Teori

Kinerja adalah suatu hasil yang dicapai dari proses seseorang yang

dapat dinilai atau diukur sesuai dengan standar atau tata cara penilaian

kinerja. Menurut Gibson dalam Sedarmayanti (2007) terdapat 3 (tiga)

kelompok variabel yang mempengaruhi kinerja dan perilaku seseorang,

yaitu variabel individu meliputi: kemampuan dan keterampilan, latar

belakang individu, demografi. Variabel organisasi meliputi: sumber daya

(manusia dan dana), kepemimpinan, imbalan, struktur, desain pekerjaan).

Variabel psikologis meliputi: motivasi, persepsi, sikap, kepribadian,

belajar.

Kinerja petugas kesehatan mencerminkan kemampuan petugas

untuk mengimplementasikan proses pelayanan kesehatan. Dengan

memperhatikan lokasi, kondisi dan pengamatan awal, maka kinerja yang

dibahas dalam penelitian ini, dihubungkan dengan faktor kemampuan dan

keterampilan petugas, ketersediaan sumber daya dana untuk program

KIA, supervisi program KIA dari pimpinan, dan desain pekerjaan dalam

melaksanakan program KIA.

Kemampuan menunjukkan potensi orang untuk melaksanakan

tugas/pekerjaan. Kemampuan seorang karyawan sangat bergantung pada

keterampilan yang dimiliki serta profesionalisme mereka dalam bekerja. Ini

65

memberikan daya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diemban

kepada mereka.(Sutrisno, 2011)

Salah satu isu penting dalam penyelenggaraan sistem kesehatan di

daerah adalah pembiayaan kesehatan. Fungsi pembiayaan kesehatan

adalah salah satu penentu kinerja sistem kesehatan. Fungsi ini tidak

hanya terkait dengan proses mobilisasi dana tetapi juga dengan

menyalurkan atau mengalokasikannya dalam operasional sistem

kesehatan. Fungsi pembiayaan menjadi alat kontrol yang penting bagi

penentu kebijakan dalam menyelenggarakan sistem kesehatan di

daerah.(Harmana, 2006)

Isu utama kebijakan pembiayaan dalam era desentralisasi adalah

bagaimana meningkatkan cakupan program KIA oleh pemerintah daerah

dengan ketersediaan dana yang ada untuk kegiatan pencapaian cakupan

indikator program KIA.

Supervisi untuk menjamin pelaksanaan berbagai kegiatan yang

telah direncanakan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan yang telah

ditetapkan dapat dicapai dengan memuaskan. Supervisi merupakan sub-

fungsi pembinaan dalam manajemen yang memiliki fungsi tersendiri yaitu

kegiatan yang berkaitan dengan pengamatan dan pemberian bantuan.

Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan

obyektif tentang pelaksanaan program.

Perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi dan

kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi

(program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi

66

(tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara

menyeluruh. (Suandy, 2001)

Pada konteks perencanaan daerah, perencanaan merupakan suatu

proses penyusunan visi, misi dan program dalam rangka pelayanan

kepada masyarakat dengan mempertimbangkan faktor ketersediaan

sumber daya yang dimiliki daerah secara efesien dan efektif serta

mempertimbangkan aspek keberlanjutan dari ketersediaan sumber daya

tersebut.

Adapun kerangka teori penelitian di gambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Teori Kinerja (Gibson, 1987)

Variabel Individu:

- Kemampuan dan keterampilan

- Latar belakang

individu

- Demografi

Kinerja

(Hasil yang

dicapai)

Variabel Organisasi:

- Sumberdaya :

Manusia, dana - Kepemimpinan :

Supervisi Perencanaan

- Imbalan

- Struktur

- Desain pekerjaan

Variabel Psikologis:

- Persepsi

- Sikap

- Kepribadian

- Motivasi

- Belajar

67

I. Kerangka Konsep

Beranjak dari kerangka teori, kerangka pemikiran serta kajian

pustaka yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dalam penelitian

diajukan kerangka konsep sebagai berikut :

Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian

Kemampuan dan Keterampilan

Kinerja Program KIA

Ketersediaan Dana

Supervisi

Perencanaan Program

68

J. Defenisi Operasional

Definisi operasional variabel dibutuhkan dalam rangka

memberikan batasan-batasan yang jelas atas variabel yang diteliti dalam

penelitian ini. Adapun definisi operasional variabel penelitian ini yaitu:

a. Kinerja yang dibahas dalam penelitian ini, dihubungkan dengan faktor

kemampuan dan keterampilan petugas, ketersediaan sumber daya

dana untuk program KIA, supervisi program KIA dari pimpinan, dan

desain pekerjaan dalam melaksanakan program KIA.

b. Kemampuan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kapasitas yang

dimiliki petugas program KIA dalam menerima suatu beban pekerjaan,

baik yang berupa intelektual maupun fisik yang sangat bergantung

pada keterampilan yang dimiliki serta profesionalisme mereka dalam

bekerja dan memberikan daya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang

diemban

c. Ketersediaan dana program KIA yang dibahas dalam penelitian ini

adalah proses pengalokasian dan pemanfaatan dana dalam

operasional program KIA . Fungsi pembiayaan menjadi alat kontrol

yang penting bagi penentu kebijakan dari berbagai sumber dana

daerah yang ada.

d. Supervisi program KIA yang dibahas dalam penelitian ini adalah

pengamatan secara Iangsung dan berkala oleh atasan terhadap

pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan untuk kemudian apabila

69

ditemukan masalah, segera diberikan petunjuk atau bantuan yang

bersifat langsung guna mengatasinya.

e. Perencanaan pada program KIA yang dibahas dalam penelitian ini

adalah menjelaskan bagaimana proses penyusunan perencanaan,

implementasi perencanaan tersebut terhadap program, serta

kesesuaian tujuan/hasil yang dicapai berdasarkan perencanaan yang

telah dibuat.

.

70

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang dimaksudkan

untuk menganalisis kinerja program KIA dan mengetahui penyebab

rendahnya cakupan Program KIA tersebut di Kabupaten Mamberamo

tengah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan

pendekatan studi kasus, yang dimaksudkan untuk menganalisis kinerja

program KIA dan mengetahui penyebab rendahnya cakupan Program KIA

tersebut di Kabupaten Mamberamo Tengah. Metode penelitian studi

kasus meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam

masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar

belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Studi kasus dilakukan pada

suatu kesatuan sistem yang bisa berupa suatu program, kegiatan,

peristiwa, atau sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi

tertentu. Meski mencakup satu kesatuan sistem, penelitian studi kasus

tidak harus meneliti satu orang atau idnividu saja, namun bisa dengan

beberapa orang atau objek yang memiliki satu kesatuan fokus fenomena

yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data yang mendalam, penelitian

studi kasus menggunakan teknik wawancara, observasi, sekaligus studi

dokumenter yang kemudian akan dianalisis menjadi suatu teori. Studi

kasus akan memahami, menelaah, dan kemudian menafsirkan makna

71

yang didapat dari fenomena yang diteliti tersebut. (Speziale & Carpenter,

2003)

Sugiyono (2014) menyatakan bahwa metode kualitatif digunakan

untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung

makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang

merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Analisis data dalam

penelitian kualitatif juga bersifat induktif, yaitu berdasarkan fakta-fakta

yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi

hipotesis dan teori. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak

menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pengumpulan data ini dilaksanakan di Kantor Dinas Kesehatan dan

5 (lima) Puskesmas Kabupaten Mamberamo Tengah pada bulan dan

Desember 2015 – Januari 2016. Menurut Budiman (2011), pemilihan

lokasi yang berbeda berguna untuk mengkaji variasi program, karena

faktor pengelola program maupun perubahan kondisi dan program yang

dilaksanakan pada banyak lokasi akan menunjukkan perbedaan yang

penting dari satu tempat ke tempat lain.

C. Pengelolaan Peran sebagai Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian

adalah penelitinya sendiri, dimana sebagai instrumen penelitian maka

peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga

72

mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi situasi

sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna (Sugiyono, 2014).

Menurut Prastowo (2011), peran peneliti sebagai partisipan penuh

dan sekaligus melakukan pengamatan. Langkah awal sebelum dimulainya

penelitian ini adalah menjalin komunikasi yang baik kepada para informan

dan melakukan langkah prosedural penelitian secara formal kepada

institusi yang akan diteliti. Penulis menyiapkan pedoman wawancara yang

berisi pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan teori yang

digunakan dalam penelitian ini yang disesuaikan dengan pokok

permasalahan dalam penelitian ini. Pokok permasalahan ini dapat

berkembang sehingga penulis menemukan informasi lain yang

berhubungan dengan pokok permasalahan tersebut selama wawancara

berlangsung.

D. Informan

Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik

(menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga penelitian kualitatif

tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel

penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti dan meliputi aspek

tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi

secara sinergis.(Sugiyono, 2014)

Dalam penelitian ini, jumlah informan penelitian sesuai dengan

survey awal, yakni sebanyak 12 orang. Adapaun karakteristik informan

dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 4.

73

Tabel 4. Tabel distribusi Karakteristik Informan Penelitian

No Kode

Informan Umur

(Tahun) Jabatan Lama Jabatan

Pendidikan Terakhir

1 MS 54 Kepala Dinas 4 tahun S3 Kesmas

2 KP 40 Kepala Seksi KIA 4 tahun S1 Kesmas

3 YG 39 Kepala Puskesmas

Ilugwa 4 tahun D3 Kebidanan

4 MH 54 Kepala Puskesmas

Kelila 4 tahun D3 Keperawatan

5 LG 46 Kepala Puskesmas

Eragayam 4 tahun D3 Keperawatan

6 KW 36 Kepala Puskesmas

Megambilis 1 tahun S1 / Kedokteran

7 AS 35 Kepala Puskesmas

Kobakma 4 tahun S1 / Kedokteran

8 SS 24

Penanggungjawab KIA Puskesmas

Ilugwa 2 tahun D3

Kebidanan

9 KY 48

Penanggungjawab KIA Puskesmas

Kelila 6 tahun D3

Kebidanan

10 LP 54

Penanggungjawab KIA Puskesmas

Eragayam 11 tahun D3

Kebidanan

11 FS 26

Penanggungjawab KIA Puskesmas

Megambilis 1 tahun D3

Kebidanan

12 MM 25

Penanggungjawab KIA Puskesmas

Kobakma 2 tahun D3

Kebidanan

Sumber informan ditentukan secara sengaja (purposive). Teknik

purposive yang dimaksud adalah bahwa informan yang diwawancarai

ditentukan secara sengaja oleh peneliti, karena informan tersebut terlibat

langsung dengan program KIA.

74

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi,

wawancara mendalam (indepth interview) dan telaah dokumen. (Moleong,

2014a). Dimana peneliti adalah merupakan instrumen kunci dalam

penelitian kualitatif berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih

informan kunci sebagai sumber data serta catatan, dan alat tulis. Data

yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder :

1. Data Primer, diperoleh dengan cara :

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara

mendalam. Wawancara mendalam adalah wawancara yang berusaha

menggali sedalam-dalamnya dan mendapat pengertian yang seluas-

luasnya dari jawaban yang diberikan oleh informan. Wawancara

mendalam dilakukan kepada informan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala

seksi KIA di Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas,

Penanggungjawab/petugas program KIA di seluruh Puskesmas, dengan

menggunakan instrumen wawancara mendalam yang dilakukan oleh

peneliti sendiri.

2. Data Sekunder, diperoleh dari :

a. Profil tahunan Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

b. Telaah dokumen yang berkaitan dengan penelitian dilakukan untuk

mendapatkan informasi mengenai Program KIA

Peneliti melaksanakan observasi selama wawancara dilakukan dan

selama berada di lokasi penelitian. Peneliti mengumpulkan data dengan

cara mencatat perilaku-perilaku subyek yang diteliti baik selama

wawancara. Dengan menggunakan metode ini dimungkinkan peneliti

75

untuk melihat dan mengamati sendiri serta untuk menjawab keragu-

raguan peneliti akan data yang diperoleh sebelumnya (Moleong, 2014b).

Melalui observasi, peneliti juga belajar tentang perilaku, dan makna dari

perilaku tersebut (Sugiyono, 2014).

1. Alat Bantu

Alat bantu sangat diperlukan agar hasil wawancara dapat terekam

dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara

kepada informan atau sumber data. Alat bantu yang secara umum

diperlukan adalah sebagai berikut: alat perekam, buku catatan, pena dan

kamera.

1. Buku catatan dan pena berfungsi untuk mencatat semua percakapan

dengan informan/sumber data.

2. Alat perekam berfungsi untuk merekam semua percakapan atau

pembicaraan. Penggunaan alat ini perlu diberitahu kepada informan

untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan seperti kurang terbuka

karena adanya ketakutan akan didengar oleh semua orang, dan

sebagainya.

3. Kamera untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan

dengan sumber data/informan atau memotret momen-momen penting

dari suatu peristiwa yang berkenaan dengan penelitian. Dengan

adanya foto ini, maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian dan

penelitian akan lebih terjamin karena peneliti betul-betul melakukan

pengumpulan data.

76

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari

seseorang. Menurut Sugiyono (2014), dokumen berbentuk tulisan

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan

dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar

hidup, sketsa dan lain-lain.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Data penelitian kualitatif

tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak berupa narasi, deskripsi, cerita,

dokumen tertulis dan tidak tertulis (gambar, foto) ataupun bentuk-bentuk

non angka lainnya. Analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan

masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai

penulisan hasil penelitian (Sugiyono, 2014). Namun dalam penelitian

kualitatif analisis data biasanya lebih difokuskan selama proses di

lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Menurut Miles & Huberman dalam Sugiyono (2014) mengemukakan

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif

dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya

sudah jenuh. Proses analisis dapat melibatkan konsep-konsep yang

muncul dari jawaban atau kata-kata dari responden sendiri (indigenous

concepts) maupun konsep-konsep yang dikembangkan atau dipilih peneliti

untuk menjelaskan fenomena yang dianalisis (senziting concepts). Kata-

kata kunci dapat diambil dari istilah yang dipakai oleh responden sendiri,

77

yang oleh peneliti dianggap benar-benar tepat dan dapat mewakili

fenomena yang dijelaskan. Sementara itu, konsep yang diambil peneliti

umumnya adalah konsep-konsep yang telah dikenal dan digunakan dalam

literatur dan disiplin ilmu yang terkait.

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis teks dengan

memasukkannya kedalam kelompok-kelompok kalimat yang disebut

sebagai segmen data dan menetapkan arti dari masing-masing segmen.

Deskripsi ini secara khusus meliputi informasi kontekstual mengenai orang

atau idea yang sedang diteliti, seperti setting, waktu, individu yang terlibat,

dan peristiwa-peristiwa dimana orang mengalami fenomena tersebut.

Selain itu menurut Miles & Huberman dalam Sugiyono (2014)

menyatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan dengan mengunakan

model interaktif yaitu sebagai berikut:

a) Pengumpulan data; data dikumpulkan dari wawancara, observasi dan

dokumentasi. Hasilnya ditulis dalam bentuk catatan lapangan dan

disalin dalam bentuk transkrip.

b) Pembuatan Koding dan Kategori (reduksi data) yaitu bentuk analisis

yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa. Cara yang

dapat ditempuh adalah dengan membaca semua transkrip kemudian

di koding yaitu dengan membuat simbol yang dibuat peneliti dan

mempunyai arti berdasarkan topik pada setiap kelompok kata, kalimat

atau paragraf dari transkrip yang selanjutnya dikelompokkan ke dalam

kategori dan dicari hubungannya antara kategori tersebut.

78

c) Penyimpulan sementara yaitu suatu tahapan peneliti dapat mengambil

kesimpulan yang masih bersifat sementara. Kesimpulan ini 100%

harus berdasarkan data tidak boleh dicampur aduk dengan pikiran dan

penafsiran peneliti. Apabila peneliti ingin memberi penafsiran berdasar

pendapatnya maka ditulis pada bagian akhir kesimpulan sementara

yang disebut Observer’s Comments (OC).

d) Penyimpulan akhir merupakan ujung terakhir dari suatu proses

penelitian. Kesimpulan penelitian kualitatif berbentuk deskriptif

kualitatif, yang merupakan kristalisasi dan konseptualisasi dari temuan

di lapangan.

79

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

a) Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan tinjauan astronomi maka Kabupaten Mamberamo Tengah

terletak pada 138028‟ – 139032‟ BT dan 3027‟ LU – 3058‟ LS. Kabupaten

Mamberamo Tengah sebagai Kabupaten pemekaran Kabupaten

Jayawijaya tahun 2008, luas wilayahnya sebesar 1.275 km2, terdiri dari 5

distrik , 59 kampung. Kabupaten Mamberamo Tengah terletak di Provinsi

Papua dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten Mamberamo Raya

Sebelah Timur : Distrik Elelim dan Distrik Abenaho Kababupaten Yalimo

Sebelah Selatan : Distrik Wolo dan Bolakme Kabupaten Jayawijaya

Sebelah Barat : Distrik Bokondini Kabupaten Tolikara

Secara topografis wilayah Kabupaten Mamberamo Tengah sangat

bervariasi sebagian wilayah terdiri dari daerah dataran rendah dan

sebagian lagi terdiri dari daerah perbukitan hingga pegunungan, dengan

ketinggian antara 1.300 m – 1.700 m dpl. Berdasarkan kemiringan lahan

wilayah Kabupaten Mamberamo Tengah memiliki lahan dengan

kemiringan antara 0-15 % seluas 57.375 Ha, kemiringan 15%-40% seluas

44.625 Ha dan kemiringan 40% ke atas seluas 22.500 Ha. Iklim di

Kabupaten Mamberamo Tengah adalah Tropis basah, temperatur berkisar

antara 12 - 33qC dengan kelembaban berkisar 75 - 90%. Menurut data

80

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamberamo Tengah, jumlah

Penduduk Kabupaten Mamberamo tengah Tahun 2016 sebesar 43.865

jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebesar 24.126 jiwa dan perempuan

sebesar 19.739 jiwa. Distribusi penduduk terbanyak di Distrik Kobakma

(12.626 jiwa) dan paling sedikit di Distrik Megambilis ( 3541 jiwa) yang

merupakan distrik tersulit dilihat dari jangkauan pelayanannya. Berikut

dalam Gambar 3 disajikan peta Kabupaten Mamberamo Tengah:

Gambar 3. Peta Kabuapten Mamberamo Tengah

81

Profil Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Tengah

Dinas Kesehatan dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang

Berkedudukan dibawah dan bertanggung sepenuhnya Kepada Bupati

sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas

Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan peraturan dan

Perundang-undangan yang berlaku. Kepala Dinas Kesehatan Membawahi

Sekretaris Dinas dan 4 Bidang yaitu Bidang Yankes, P2P, Kesmas, SDM.

Salah satu bidang yang membawahi program KIA adalah Bidang Yankes

yang membawahi 3 Seksi yaitu Seksi KIA, Seksi Gizi dan Seksi

Kesehatan Dasar.

a. Fungsi

Dinas kesehatan melaksanakan fungsi sebagai pelaksana rumah tangga

dibidang kesehatan dan tugas lain-lain yang diberikan oleh Bupati Kepala

Daerah.

b. Tugas Pokok

Untuk Melaksanakan Fungsi sebagaimana tersebut diatas, Dinas

Kesehatan Kabupaten Mamberamo Tengah Mempunyai Tugas Pokok

sebagai berikut :

1. Menyusun rencana dan Program Kebijakan teknis dibidang

Kesehatan;

2. Melaksanakan Pembinaan Umum dibidang Kesehatan berdasarkan

kebijakan oleh Bupati selaku Kepala Daerah;

3. Melaksanakan Pembinaan Teknis dibidang Upaya Kesehatan

Masyarakat, Upaya Kesehatan Pengendalian Penyakit dan Upaya

82

Peningkatan Sumber Daya Kesehatan berdasarkan Kebijakan yang

ditetapkan oleh Bupati;

4. Memberikan Perijinan bidang kesehatan sesuai kebijakan yang

ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis dibidang

kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Melaksanakan pengendalian dan pembinaan UPTD (Puskesmas,

Puskesmas Pembantu, Polindes) dalam lingkup tugasnya;

7. Membangun kemitraan dengan lintas sektor, pihak swasta dalam

rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan tingkat dasar dan

rujukan;

8. Melaksanakan tugas tambahan lainnya yang ditugaskan oleh Bupati

Kepala Daerah.

Untuk mencapai Visi dan Misi, Dinas Kesehatan mempunyai beberapa

Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan Kabupaten Mamberamo

Tengah 2013-2018 antaralain :

- Meningkatkan Mutu Manajemen Pelayanan Kesehatan;

- Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Dasar (KIA, Gizi, Imunisasi,

Promosi Kesehatan, dan Rujukan);

- Meningkatkan 6 Program pokok Puskesmas

- Meningkatkan Status Kesehatan Gizi Masyarakat dan Gizi Klinik;

- Meningkatkan Mutu Manajemen Pengawasan obat dan Makanan

Kadaluarsa;

83

- Meningkatkan Mutu Pelayanan rawat Jalan dan Rawat Inap;

- Menurunkan Angka Kesakitan dan Angka Kematian Akibat Penyakit

Menular;

- Meningkatkan Penyediaan Anggaran Rujukan untuk Kesehatan dalam

rangka Mengurangi Resiko Tinggi;

- Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tatanan

Rumah Tangga;

- Terpenuhinya kebutuhan Tenaga Kesehatan Strategis di Dinas

Kesehatan, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Non-perawatan dan

Puskesmas Pembantu, serta Peningkatan Kesejahteraannya;

- Meningkatkan Kewaspadaan dan Pengendalian Resiko Penyakit Tidak

Menular;

- Meningkatkan Peran dan Fungsi Puskesmas dalam Menjalankan 3

Fungsi „P‟ Puskesmas (Perencanaan, Pengorganisasian/Pelaksanaan,

dan Pengendalian Evaluasi);

- Meningkatkan Peran dan Fungsi Puskesmas dalamMelaksanakan

Standar Pelayanan Minimal;

- Meningkatkan Kemampuan puskesmas dalam SOP menuju

Puskesmas ISO;

- Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Program Terpadu

Kesehatan secara Berjenjang Setiap Tengah Tahun dan Akhir Tahun

Berjalan.

b) Program-program Pembangunan Kesehatan tahun 2016:

- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

84

Program ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya hidup bersih dan

sehat, meningkatkan peran serta dan kemandirian masyarakat baik

bagi individu, keluarga dan masyarakat dalam bidang kesehatan.

Sasaran program meliputi meningkatnya perwujudan kepedulian

perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan bermasyarakat,

terwujudnya komitmen semua unsur atau stakeholders kesehatan akan

pentingnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta

meningkatnya persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan

sehat.

- Program perbaikan gizi Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran gizi keluarga

dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu

hamil, bayi dan balita serta usia produktif. Sasaran program yakni

mencegah meningkatnya prevalensi kegemukan dan KEP pada balita,

anak sekolah dan orang dewasa, meningkatnya cakupan ibu hamil

yang mendapatkan tablet Fe, menurunnya prevalensi anemia gizi besi

pada ibu hamil dan ibu nifas, meningkatnya cakupan ASI eksklusif,

serta meningkatnya cakupan balita mendapatkan Vitamin A

- Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Tujuan program ini adalah mewujudkan mutu lingkungan hidup yang

lebih sehat melalui pengembangan kesehatan kewilayahan untuk

menggerakkan pembangunan kesehatan berwawasan kesehatan.

Sasaran program ini adalah meningkatnya persentase keluarga

penghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan, meningkatnya

85

persentase keluarga pengguna air bersih, meningkatnya keluarga

pengguna jamban yang memenuhi syarat kesehatan, meningkatnya

persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan

serta meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk

memelihara lingkungan sehat

- Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tujuan program ini adalah menurunkan angka kesakitan, kematian dan

kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular. Sasaran

programnya adalah persentase desa mencapai UCI hingga 80%,

meningkatnya temuan kasus penyakit TB dan meningkatnya

keberhasilan pengobatan penderita TB, semua penderita HIV bisa

ditangani, penderita malaria semua bisa diobati, terselenggaranya

sistem surveilans dan kewaspadaan dini, serta penanggulangan

kejadian luar biasa.

- Program Pengadaan peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Tujuan program ini untuk meningkatkan Sarana dan Prasarana

Puskesmas dalam rangka meningkatkan pelayanan ke masyarakat dan

juga memperbaiki atau memelihara gedung dan alat-alat pemeriksaan

kesehatan lainnya.

- Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Tujuan program ini adalah untuk menurunkan angka kematian ibu dan

ank melalui peningkatan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak

antara lain pemeriksaan kehamilan secara rutin untuk menghindari

86

riisiko kehamilan, peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga

kesehatan, pelayanan kesehatan anak baru lahir (nenonatus),

pemantauan tumbuh kembang anak. Pelayanan KIA meliputi:

1. Kesehatan Ibu Hamil

2. Pertolongan Persalinan dan Penanganan bayi baru lahir

3. Kesehatan Ibu Nifas dan neonatus

4. Kesehatan Bayi,Anak Balita dan Anak Pra Sekolah

5. Penangan Resiko Tinggi Ibu Hamil

6. Penanganan Neonatus Resiko Tinggi (BBLR/Prematur).

7. Pelayanan Keluarga Berencana.

- Program Peningkatan SIstem Informasi dan Manajemen Kesehatan

Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan kebijakan serta

manajemen kesehatan sehingga berguna dalam mendukung

penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah. Sasaran

program meliputi tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah

yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara

berhasil guna dan berdaya guna, tersedianya berbagai kebijakan serta

pedoman kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan daerah,

tersedianya informasi kesehatan yang akurat, tepat waktu dan lengkap

sebagai bahan untuk proses pengambilan dan pengelolaan

pembangunan kesehatan, serta untuk perencanaan, pelaksanaan,

pemantauan serta evaluasi program kesehatan, tersusunnya

perencanaan kesehatan yang mendukung desentralisasi dan

pembangunan daerah, tercapainya target program, proyek dan

87

kegiatan yang telah ditetapkan secara tepat waktu, berkualitas dan

berkesinambungan.

- Program Pelayanan Kesehatan daerah Terpencil

Tujuan Program ini adalah mendekatkan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dengan sulitnya akses dan

transportasi.

c) Kondisi Mortalitas Kesehatan di Kabupaten Mamberamo Tengah

3) Jumlah kasus kematian bayi

Kasus kematian bayi Kabupaten Mamberamo Tengah berdasarkan

laporan rutin kematian Puskesmas Tahun 2016 tercatat 18 kasus atau

12,6/1000 KLH. Penyebab kematian bayi antara lain BBLR, Asfiksia,

Infeksi dalam persalinan, panggul sempit.

3) Jumlah kasus kematian ibu maternal

Kasus kematian ibu maternal adalah kasus kematian pada ibu yang

disebabkan oleh karena kondisi pada masa kehamilan atau persalinan

dan atau pada masa nifas. Kondisi ini menggambarkan rendahnya

derajat kesehatan masyarakat khususnya kaum ibu yang diharapkan

dapat melahirkan generasi penerus sebagai sumber daya manusia

yang berkualitas.

Dari laporan rutin data kematian per puskesmas diperoleh data

kematian ibu maternal sebanyak 8 kasus dari 144 kelahiran hidup atau

11,2/1000 Kelahiran Hidup, kasus ini terjadi karena perdarahan, infeksi

dalam persalinan, eklamsia. Namun harus kita waspadai karena ada

kemungkinan kasus-kasus kematian ibu maternal yang tidak dilaporkan

88

oleh Puskesmas mengingat keadaan geografis yang sulit dan

kemampuan Puskesmas yang terbatas dalam mendata kasus.

b. Penjelasan Hasil Penelitian

Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam,

telaah dokumen, dan observasi. Berdasarkan tujuan dari penelitian ini

maka akan disajikan hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan

penelitian sehingga penyusunan penelitian ini dipaparkan sebagai berikut:

1. Kemampuan dan Keterampilan

Kemampuan seorang petugas kesehatan dalam melaksanakan

program Kesehatan Ibu dan Anak sangat bergantung pada beberapa

faktor seperti keterampilan yang dimiliki serta profesionalisme yang dimiliki

oleh masing-masing petugas kesehatan tersebut.

Dari data sekunder profil Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo

Tengah tahun 2016, evaluasi capaian program KIA berpedoman pada

standar pelayanan minimal yang telah ditentukan oleh Kementerian

Kesehatan Republik Indonesia dengan indikator-indikator sesuai dengan

target dan pencapaian cakupan kinerja program. Hasil evaluasi program

tahun 2016 dituangkan dalam tabel 5 sebagai berikut:

89

Tabel 5. Tabel distribusi hasil evaluasi cakupan program pelayanan

kesehatan dasar dinas kesehatan tahun 2016:

PELAYANAN KESEHATAN DASAR

2016

NO. Target

(%) Realisasi

(%)

1 Target/Sasaran Cakupan kunjungan Ibu Hamil K-4 95 43,7

2 Target/Sasaran Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

80 47,4

3 Target/Sasaran Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

90 60,1

4 Target/Sasaran Cakupan Pelayanan Nifas 90 69,8

5 Target/Sasaran Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani

80 26,5

6 Target/Sasaran Cakupan Kunjungan Bayi 90 71,6

7 Target/Sasaran Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

100 44,9

8 Target/Sasaran Cakupan pelayanan anak balita sakit 90 73

9 Target/Sasaran Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin

100 80,7

10 Target/Sasaran Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

100 100

11 Target/Sasaran Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

100 56,6

12 Target/Sasaran Cakupan peserta KB aktif 70 51,2 Sumber : Data sekunder, Profil Dinas Kesehatan Kab. Memberamo Tengah (2016)

Pada Tabel 5 di atas terdapat 12 indikator SPM yang berkaitan

langsung dengan program KIA. Realisasi cakupan pada tahun 2016 masih

di bawah target nasional yang sudah ditentukan oleh Kementerian

Kesehatan. Ada beberapa indikator yang cakupannya masih rendah dan

berkaitan langsung dengan kemampuan dan keterampilan bidan seperti

pemeriksaan ibu hamil, pertolongan persalinan, imunisasi, dan

pemasangan KB.

90

Dari hasil wawancara dari beberapa informan yang menyatakan

bahwa :

“...bidan yang sudah berpengalaman itu biasanya terampil dalam menolong persalinan, tapi ada juga yang belum...biasanya itu bidan yang baru-baru lulus..ya baru diangkat honorer...baru sebagian juga belum punya STR (Surat Tanda Registrasi) bidan...kami rekrut saja karena untuk menutupi kekurangan tenaga...ya walaupun tidak punya STR... ” (KP) “...Bidan di wilayah kerja saya ini masih bidan baru lulus semua... jadi masih kurang terampil... mungkin karena pengalaman mereka masih kurang... seharusnya mereka itu diberikan pelatihan-pelatihan... tidak ada bidan koordinator (bikor) di sini yang mendampingi...”(CK)

“...kami (Dinas Kesehatan Kabupaten Memberamo Tengah) sudah

2 kali melaksanakan program pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal)...memang belum semua bidan ikut pelatihan itu...pelatihan lainnya baru kami mau rencanakan ke depan...” (MS)

Pernyataan diatas juga dikuatkan oleh pengakuan petugas program

KIA di Puskesmas yang mengatakan bahwa:

“...saya belum pernah ikut pelatihan atau kursus, macam pelatihan APN (asuhan persalinan normal) tuh belum pernah diikutkan...kitong (kami) di puskesmas kobakma ini ada 15 bidan tapi yang ikut pelatihan APN baru 3 orang saja...” (MM) “...kalau kami tuh urus STR (Surat Tanda Registrasi) masing-masing saja... itu urusnya ke MTKP (Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi di dinas kesehatan provinsi ...adek-adek bidan yang baru honorer itu ada yang belum punya STR...” (LP)

91

Dari beberapa wawancara yang dilakukan, peneliti berkesimpulan

bahwa kemampuan yang dimiliki oleh sebagian petugas pelaksana

program KIA (bidan) di wilayah kerja Kabupaten Mamberamo Tengah

masih rendah.

Hal ini dapat dinilai dari beberapa pengakuan pimpinan Dinas

Kesehatan dan Kepala Puskesmas bahwa sebagian bidan masih kurang

pengalaman kerja, pemberian pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan

KIA masih sangat kurang dan bahkan ada sebagian yang belum pernah

ikut pelatihan Asuhan Persalinan Normal. Kemudian di salah satu

Puskesmas belum ada bidan koordinator (bikor) yang merupakan bidan

senior yang seharusnya melakukan pendampingan kepada bidan-bidan

yang baru lulus/tamat dan langsung dipekerjakan. Dari hasil wawancara

juga mengakui hal yang sama bahwa pelatihan APN baru 2 kali

dilaksanakan sehingga pelatihan lainnya baru direncanakan ke depannya.

Di samping itu masih ada beberapa tenaga bidan yang tidak memiliki STR

(Surat Tanda Registrasi) bidan. Dan pengurusan STR oleh masing-

masing bidan ke MTKP yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Provinsi.

Hal ini dikarenakan belum terbentuknya organisasi profesi IBI (Ikatan

Bidan Indonesia) di Kabupaten Mamberamo Tengah sebagai

penyelenggara uji kompetensi bidan dan yang berhak mengeluarkan

rekomendasi untuk pengurusan STR bidan.

92

2. Ketersediaan dana

Perincian APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Tengah

tahun 2016 berdasarkan sumber dana dan alokasi per program dapat

dilihat pada tabel 6 dan tabel 7 di bawah ini.

Tabel 6. Tabel distribusi Alokasi Dana Sumber Pembiayaan Kegiatan

Kesehatan di Kabupaten Memberamo Tengah (Tahun 2014-2016)

No. SUMBER DANA 2014 (Rp) 2015 (Rp) 2016 (Rp)

1 DAK 11.000.000.000.- 13.044.540.000.- 25.845.190.000.-

2 DAU 5.555.089.700,- 10.000.000.000.- 13.848.900.000.-

3 OTSUS 10.000.000.000,- 16.000.000.000.- 10.939.670.000.-

4 DANA BOK 1.500.000.000. 1.800.000.000. 1.885.000.000.

5 DANA BPJS 2.403.000.000,- 3.200.000.000.- 2.400.000.000.-

JUMLAH Rp.30.458.089.700 Rp.44.044.540.000 Rp.54.918.760.000

Sumber : Data sekunder, Profil Dinas Kesehatan Kab. Memberamo Tengah (2016)

Pendanaan atau pembiayaan kesehatan dalam pelaksanaan

Program KIA di Dinas Kesehatan Kab. Mamberamo Tengah tahun 2016

bersumber dari dana APBD Kabupaten dan dana tugas pembantuan BOK

dari Kementerian Kesehatan. Dana APBD Kabupaten terdiri dari dana

DAU yang dipergunakan untuk membiayai belanja aparatur dan kegiatan

penunjang lainnya, dana OTSUS yang digunakan untuk membiayai

kegiatan atau program yang sifatnya adalah pelayanan publik dan Dana

Alokasi Khusus (DAK) yang dikhususkan untuk membiayai kegiatan fisik

sarana dan prasarana kesehatan (Puskesmas dan jaringannya).

93

Berikut data anggaran per program di bawah ini pada tabel 7 di

bawah ini:

Tabel 7. Alokasi Dana per program (Tahun 2014-2016)

NO PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH DANA (Rp)

PERSENTASE ANGGARAN

(%)

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 10,616,000,000 19.3

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana 23,475,850,000 42.7

3 Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 4,846,340,000 8.8

4 Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat 5,857,984,000 10.7

5 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 736,500,000 1.3

6 Perbaikan Gizi Masyarakat 1,500,605,000 2.7 7 Kesehatan Lingkungan 400,940,000 0.7

8 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 3,086,150,000 5.6

9 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 2,297,731,000 4.2

10 Pelayanan Kesehatan Daerah Sangat Terpencil 2,100,660,000 3.8

TOTAL 54,918,760,000 100.00

Sumber : Data sekunder, Profil Dinas Kesehatan Kab. Mamberamo Tengah (2016)

Dari data sekunder Tabel 6 dan Tabel 7 di atas menunjukkan

bahwa pada tahun 2016 total alokasi APBD Dinas Kesehatan Kabupaten

Mamberamo Tengah sebesar Rp. 54.918.760.000,- sedangkan besaran

alokasi dana untuk program KIA tahun 2016 sebesar Rp. 2.297.731.000.-

yang artinya hanya 4,2 % dari total anggaran APBD Dinas Kesehatan

Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2016. Dari data tersebut

menggambarkan bahwa alokasi anggaran masih lebih mengutamakan

pembangunan fisik (sarana prasarana) dan belanja pegawai (administrasi

perkantoran) dibanding program/kegiatan pelayanan dasar.

94

Selain itu, dari hasil wawancara terhadap beberapa informan dalam

kaitannya dengan pembiayaan program KIA menyatakan bahwa:

“...dana untuk program KIA diambil dari dana BOK biasanya

mereka pergunakan untuk kegiatan posyandu... sebagian juga dari

dana BPJS, itu biasanya dorang pake untuk klaim pertolongan

persalinan atau jasa pelayanan saja... sedangkan dana DAK,

OTSUS dan DAU tidak kami alokasikan untuk program KIA...

sebenarnya belum cukup...pemda masih mengutamakan

pembangunan fisik jadi... ” (MS)

“...dana yang dialokasikan untuk program KIA di puskesmas kami

itu sebenarnya bisa cukup... hanya karena selain membiayai

kegiatan ini juga kadang kami ini ada kebutuhan lain lagi

jadi...macam rehab Polindes yang sudah lapuk tuh...”(MH)

“...biasanya kalau mau rujuk pasien ibu hamil risiko tinggi tuh kapus

bilang kamu stop sudah pakai biaya rujukan tidak ada uang untuk

rujukan ibu hamil...dana dari dinas mereka kasih itu tidak

cukup...kasih tau berangkat sendiri sudah...ini kan pakai pesawat...

baru mahal lagi..kasian ibunya belum tentu dia ada uang...” (FS)

“...wilayah kerja Puskesmas kami 19 kampung yang sangat

berjauhan... ini membutuhkan biaya yang besar untuk transportasi

bidan setiap bulan melaksanakan PWS KIA... akhirnya ada saja

yang tidak bisa jalan tiap bulan...”(KY)

95

Kemudian ada juga hasil wawancara lain yang menyatakan bahwa:

“...dana yang mereka cairkan dari dinas tuh selalu terlambat ke

puskesmas... ini kegiatan rutin sebenarnya dimulai dari januari...

akhirnya program seperti KIA jadi terhambat... itu sangat pengaruh

dalam pelayanan kami kepada masyarakat...” (LG)

Dari wawancara informan Dinas Kesehatan mengatakan bahwa

ketersediaan dana dalam menjalankan program di Kabupaten

Mamberamo Tengah belum tepat sasaran karena masih lebih

mengutamakan pembangunan fisik (sarana dan prasarana). Dana OTSUS

dan DAU tidak dialokasikan untuk program KIA. Kemudian dari sebagian

puskesmas mengatakan bahwa dana tidak cukup untuk biaya transportasi

kegiatan KIA, biaya rujukan pasien, dan rehabilitasi polindes. Dana untuk

salah satu puskesmas (Puskesmas Eragayam) terlambat di cairkan dari

dinas kesehatan sehingga itu juga sangat berpengaruh dalam

menjalankan program yang seharusnya sudah dimulai berjalan dari awal

tahun.

3. Supervisi program

Supervisi merupakan pengamatan secara langsung dan berkala

oleh atasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan untuk

kemudian apabila ditemukan masalah, segera diberikan petunjuk atau

bantuan yang bersifat langsung guna mengatasinya.

Berikut ini beberapa wawancara dengan informan dari Dinas

Kesehatan yang dilakukan berkaitan dengan kegiatan supervisi program

KIA menyatakan bahwa:

96

“...kalau saya jarang turun ke lapangan untuk supervisi karena saya sifatnya hanya menerima laporan dari kepala seksi KIA... kalau ada kendala-kendala baru dicarikan solusinya...” (MS) “...supervisi jarang kami lakukan... yang penting laporan bulanan dari puskesmas lancar-lancar saja kan...” (KP) Hal serupa juga dikemukakan oleh informan dari Puskesmas yang

menyatakan bahwa:

“...dari dinas mereka jarang turun melakukan pendampingan atau supervisi untuk program KIA... iya mungkin hanya 2 kali setahun kah...itu pun hanya datang sebentar saja ambil data-data di puskesmas...” (AS)

“...sepanjang tahun ini kami belum pernah didampingi dari dinas kalau kegiatan posyandu...mungkin mereka sibuk...” (SS)

Dari hasil wawancara informan dari dinas kesehatan di atas

disimpulkan bahwa supervisi program KIA dari pimpinan jarang dilakukan

karena hanya mengharapkan laporan dari seksi KIA di dinas, serta

pencatatan dan pelaporan bulanan progam KIA dari masing-masing

puskesmas. Hal ini didukung juga oleh pernyataan dari beberapa informan

di puskesmas mengatakan bahwa dari dinas belum ada keseriusan dalam

hal supervisi dan pendampingan program. Dikatakan bahwa kadang

kunjungan dari dinas kesehatan hanya 2 kali dalam setahun. Bahkan ada

petugas puskesmas yang merasa tidak pernah ada pendampingan dalam

kegiatan posyandu. Dalam pengamatan di lapangan ditemukan bahwa

97

supervisi pimpinan masih belum optimal dalam mendukung program

kegiatan KIA di Kabupaten Mamberamo Tengah.

4. Perencanaan Program

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa

pihak terkait Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Tengah :

“...kalau Renstra itu disusun oleh pejabat lama...saya belum ada sosialisasi ke bawahan mengenai renstra dinas kesehatan...” “...untuk pedoman pelaksanaan program KIA sudah ada (SPM) standar pelayanan minimal...itu diberikan dari pusat (kementerian kesehatan)... saya kurang tau kalau sudah di sosialisasikan kah tidak... saya pikir itu tugas Kepala Seksi KIA... kami belum buatkan SOP khusus untuk kegiatan di KIA...” (MS)

Hal ini didukung oleh pernyataan informan dari seksi KIA bahwa:

“...mengenai Renja SKPD tahunan belum kami susun...itu mungkin di bagian perencanaan program kah... SPM itu saja yang kami jadikan dasar sebagai target puskesmas... yang penting mereka laksanakan kegiatan rutin sesuai tupoksinya... SOP kami belum buat juga di unit layanan KIA...” (KP)

Kemudian hasil wawancara dengan informan dari puskesmas menyatakan

bahwa:

“...dalam minilokakarya puskesmas hanya membahas jadwal

kegiatan rutin bulanan, termasuk kegiatan KIA...itu biasanya kami buat POA Puskesmas sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan...” (AS)

98

“...kami ini hanya berpedoman pada penyusunan target tahunan yang sudah ditentukan dari dinas... tugas kami itu melaksanakan kegiatan rutin di KIA dan buat laporan bulanan untuk di kirim ke dinas...tidak pernah disuruh buat perencanaan program KIA...” (FS)

Dari hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa dinas kesehatan

tidak memiliki Renja SKPD yang jelas. Kepala Dinas mengakui bahwa

Renstra SKPD 5 tahun sudah disusun dari pejabat yang lama namun

belum pernah ada sosialisasi ke puskesmas. Kemudian Kepala Seksi KIA

mengatakan bahwa mereka tidak menyusun Renja tahunan. Target

pencapaian program KIA di puskesmas mengacu pada standar pelayanan

minimal (SPM) yang telah ditentukan dari Kementerian Kesehatan.. Di sisi

lain belum ada standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman

dalam menjalankan program KIA di puskesmas. Namun ada satu

puskesmas yang membahas POA (Plan of Action) program dalam

minilokakarya puskesmas, sehingga POA puskesmas menjadi acuan

dalam menjalankan program termasuk program KIA.

B. Pembahasan

Program Kesehatan Ibu Anak (KIA) merupakan salah satu prioritas

utama pembangunan kesehatan di Indonesia. Program ini bertanggung

jawab terhadap pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu melahirkan, dan

bayi neonatal. Salah satu tujuan program ini adalah menurunkan kematian

dan kejadian sakit pada ibu dan anak melalui peningkatan mutu

pelayanan dan menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan ibu dan

perinatal di tingkat pelayanan dasar dan pelayanan rujukan primer.

99

Strategi KIA antara lain pemberdayaan perempuan/suami dan keluarga,

pemberdayaan masyarakat, adanya kerjasama lintas sektor/ mitra lain

termasuk pemerintah daerah dan lembaga legislatif dan yang terakhir

adalah peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan

anak secara terpadu dengan komponen kesehatan reproduksi yang lain.

Penelitian ini menganalisis kemampuan dan keterampilan petugas

KIA, ketersediaan sumber daya dana/pembiayaan yang diperuntukkan

pada program KIA, supervisi program dan desain pekerjaan dari pimpinan

dalam menjalankan program KIA di Dinas Kesehatan Kabupaten

Mamberamo Tengah.

1. Kemampuan dan Keterampilan

Bidan merupakan ujung tombak pelaksana program KIA di

pelayanan kesehatan tingkat dasar (puskesmas). Masyarakat berhak

mendapat pelayanan kesehatan yang baik khususnya ruang lingkup

kesehatan ibu dan anak. Adalah merupakan suatu hal yang sangat fatal

jika kemampuan dan keterampilan masih jauh dari harapan masyarakat.

Kompetensi bidan yang meliputi pendidikan, pengetahuan dan

ketrampilan harus dimiliki oleh bidan dalam melaksanakan praktik

kebidanan secara aman dan bertanggung jawab pada berbagai tatanan

pelayanan kesehatan (Ikatan Bidan Indonesia, 2006).

Dari hasil telaah dokumen profil Dinas Kesehatan Kabupaten

Mamberamo Tengah tahun 2016, terdapat 12 indikator SPM yang

berkaitan langsung dengan program KIA. Realisasi cakupan pada tahun

100

2016 masih di bawah target nasional yang sudah ditentukan oleh

Kementerian Kesehatan. Ada beberapa indikator yang cakupannya masih

rendah dan berkaitan langsung dengan kemampuan dan keterampilan

bidan seperti pemeriksaan ibu hamil, pertolongan persalinan, imunisasi,

dan pemasangan KB.

Kabupaten Mamberamo Tengah baru dimekarkan sejak tahun

2008, hal ini berdampak pada kualitas SDM yang ada di layanan tingkat

dasar. Berdasarkan pengamatan/observasi terlihat jelas bahwa PNS yang

sudah berpengalaman jumlahnya masih jauh lebih sedikit. Sehingga

SKPD teknis termasuk Dinas Kesehatan melakukan perekrutan tenaga

honorer yang kebanyak masih lulusan baru seperti yang dijelaskan oleh

beberapa informan di atas. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian bidan

masih kurang dalam pengalaman kerja. Selain itu, sebagian bidan belum

pernah ikut pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan KIA seperti

pelatihan Asuhan Persalinan Normal. Padahal pelatihan APN adalah

salah satu syarat dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan

tenaga bidan. Pelatihan-pelatihan lainnya pun baru mau direncanakan ke

depan. Kemudian di salah satu Puskesmas bahkan tidak ada bidan

koordinator (bikor) yang merupakan bidan senior yang seharusnya

melakukan pendampingan kepada bidan-bidan yang baru lulus/tamat dan

langsung dipekerjakan. Sehingga dampak dari masalah tersebut di atas

adalah cakupan program KIA masih rendah di Kabupaten Mamberamo

Tengah.

101

Walaupun mereka sudah melalui pendidikan formal kebidanan

namun tentu masih kurang dalam pengalaman kerja. Perekrutan tenaga

tersebut tidak dibarengi dengan jaminan mutu tenaga bidan tersebut

sehingga persyaratan STR (Surat Tanda Registrasi) bidan tidak terlalu

dianggap penting. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi Tenaga

Kesehatan mengatakan bahwa setiap tenaga kesehatan yang akan

menjalankan pekerjaan keprofesiannya wajib memiliki STR sebagai

jaminan mutu tenaga kesehatan tersebut. STR diperoleh melalui Uji

Kompetensi sebagai suatu proses untuk mengukur pengetahuan,

keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi.

Sehingga proses standarnisasi kompetensi bidan di Kabupaten

Mamberamo Tengah belum bisa dilakukan, yang mana sebenarnya yang

sudah layak melaksanakan praktek kebidanan dan mana yang belum

bisa.

Petugas yang sudah pernah mendapatkan pelatihan mempunyai

peluang kinerja tinggi 2,9 kali lebih besar dibandingkan dengan petugas

yang tidak pernah dilatih. Pelatihan atau training menurut Notoatmodjo

adalah salah satu bentuk proses pendidikan, karena melalui training, akan

memberikan pengalaman belajar yang akhirnya akan menimbulkan

perubahan perilaku. Pelatihan bagi karyawan mutlak diperlukan sebagai

proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar

karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung

jawabnya dengan semakin baik, sesuai dengan standar kerja. Pelatihan

102

yang diberikan merujuk pada pengembangan ketrampilan bekerja yang

dapat digunakan dengan segera sehingga akan memberikan pengaruh

positif terhadap kinerja dari karyawan yang bersangkutan (Notoatmodjo,

2008).

Pelatihan program KIA yang semakin banyak didapatkan oleh

petugas akan meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan program pada

petugas yang bersangkutan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Fort & Voltero (2004). di Armenia yang mendapatkan

hasil serupa yaitu pelatihan merupakan faktor yang berhubungan kuat

dengan kinerja. Demikian juga hasil penelitian Purwanti dan Ayubi (2007)

di Kabupaten Karawang menyatakan bahwa pelatihan merupakan variabel

yang berhubungan secara statistik dengan kinerja petugas.

Untuk dapat meningkatkan kinerja petugas diperlukan upaya

pelatihan teknis secara berkelanjutan terutama tentang pembuatan dan

pemanfaatan PWS, meningkatkan motivasi melalui pemberian

penghargaan baik berupa finansial maupun non finansial dan

mengalokasikan dana bantuan operasional kesehatan untuk kegiatan

kelas ibu hamil.

Penelitian Setyaningsih (2008) di Kota Pekalongan membuktikan

bahwa interaksi petugas kesehatan dengan responden secara bermakna

berhubungan terhadap praktik ibu balita dalam pencegahan anemia gizi

besi balita. Berdasarkan aspek kualitas tenaga pelayanan KIA, aspek

jenjang pendidikan sudah cukup ideal, tetapi dari aspek pendidikan dan

pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kompetensi masih belum

103

maksimal. Kesadaran tenaga kesehatan terhadap kualitas harus terus

ditingkatkan karena permasalahan kesehatan sering terjadi pada petugas

yang kurang kompeten dan kepuasan pengguna jasa juga tidak akan

terwujud. Sejalan dengan hasil Penelitian Sari (2007) di Posyandu

membuktikan bahwa kualitas pelayanan berhubungan dengan tingkat

pemanfaatan posyandu, artinya orang tidak akan mewujudkan praktik

ideal dalam pelayanan kesehatan jika tidak didukung oleh pelayanan

tenaga kesehatan yang kompeten.

Penelitian yang sama yang di lakukan oleh Asikin (2013) dengan

judul “Analisis Penerapan Program KIA di Puskesmas Samata dan

Puskesmas Bontolempangan Kabupaten Gowa Tahun 2013”,

mengemukakan bahwa dampak dari masih rendahnya kualitas bidan di

Puskesmas Samata dan Puskesmas Bontolempangan sangat

menyebabkan program KIA tidak berjalan optimal dikarenakan minimnya

pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh bidan sebagai petugas KIA.

Kemudian penelitian oleh Aryanti (2010) dengan judul “Analisis Kualitas

Pelayanan Antenatal Oleh Bidan Di Puskesmas Di Kabupaten

Purbalingga tahun 2010” mengatakan bahwa hasil pengamatan yang

dilakukan pada saat bidan melakukan pelayanan antenatal diperoleh hasil

rata-rata keseluruhan 65,85%, masih di bawah standar yaitu 75%, hal ini

dikarenakan belum ada kepatuhan terhadap standar pelayanan antenatal,

ada bagian yang belum dilaksanakan di antaranya penyuluhan,

pengukuran panggul, dan patela reflek.

104

Kepatuhan adalah sikap mau mentaati dan mengikuti suatu

spesifikasi, standar atau aturan yang telah diatur dengan jelas yang

diterbitkan oleh organisasi yang berwenang. Seseorang dikatakan patuh

apabila ia dapat memahami, menyadari dan menjalankan peraturan yang

telah ditetapkan, tanpa paksaan dari siapapun. Kepatuhan bidan dalam

menerapkan standar pelayanan kebidanan dapat dipengaruhi oleh faktor

individu dan organisasi (Robbins, 2002).

Kepatuhan bidan menerapkan standar pelayanan kebidanan bagi

kesehatan ibu dan anak berdampak dan mempunyai daya ungkit terhadap

kualitas pelayanan antenatal yang diberikan, yang selanjutnya

berkontribusi terhadap penurunan angka morbiditas dan mortalitas pada

ibu dan bayi. Terdapat cukup bukti yang menunjukkan masih rendahnya

kualitas pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat, seperti studi yang

dilakukan di Indonesia oleh D‟Ambruoso, (2009) yang menyatakan bahwa

pelayanan kebidanan yang diberikan oleh bidan masih di bawah standar

pelayanan. Penelitian Prual,et.all (2011) di Nigeria menyebutkan kualitas

pemeriksaan faktor risiko selama konsultasi antenatal memiliki efektivitas

dalam mencegah dan memprediksi komplikasi obstetrik. Didukung

penelitian Mathole (2011) di Zimbabwe yang menyatakan kunjungan

antenatal yang pertama kali dapat mendeteksi komplikasi kehamilan.

Dari beberapa penelitian diatas tersebut sangat jelas bahwa

kemampuan dan keterampilan seorang petugas KIA sangat berpengaruh

pada hasil kinerja petugas tersebut. Hal ini menjadi salah satu penyebab

kenapa cakupan program KIA tidak bisa mencapai target SPM yang telah

105

ditentukan dari Kementerian Kesehatan terutama dalam menurunkan

angka kematian ibu dan anak.

Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para tenaga

kesehatan tersebut maka seharusnya diberikan peningkatan kapasitas

keahlian dan keterampilan terkait KIA yang kedepannya akan berdampak

pada kinerja yang dihasilkannya secara individu dan organisasi tempat dia

bekerja secara keseluruhan.

Salah satu hal untuk mendorong percepatan kualitas kerja petugas

KIA dalam hal ini bidan-bidan di puskesmas yaitu memberikan lebih

banyak pelatihan-pelatihan atau kursus yang berkaitan dengan tugas

utamanya. Ada banyak jenis pelatihan/ kursus pelatihan untuk bidan

seperti Asuhan Persalinan Normal, Pelatihan Pemasangan KB,

penanganan asfiksia Noenatus (bayi baru lahir), manajemen terpadu

balita sakit (MTBS), manajemen terpadu balita muda (MTBM), dan lain-

lain. Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Tengah seharusnya sudah

merencanakan pelatihan-pelatihan tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

836/Menkes/Sk/VI/2005 diatur tentang Bidan koordinator (Bikor) adalah

bidan di puskesmas atau di dinas kesehatan kabupaten/kota yang karena

kemampuannya mendapat tanggung jawab membina bidan di wilayah

kerjanya baik secara perorangan maupun berkelompok. fungsi dari bikor

adalah membimbing pengetahuan, keterampilan klinis profesi dan

sikap bidan serta membina bidan dalam pengelolaan program KIA.

Aplikasi kerja seseorang selain dari hasil pendidikan yang telah

106

diperoleh, juga berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah

dialaminya. Pada dasarnya orang belajar tergantung pada situasi yang

dihadapinya, dimana situasi tersebut ditentukan oleh pengalaman artinya

ditentukan oleh apa yang pernah dialaminya, didengar serta dibacanya.

Pengalaman kerja pada hakekatnya merupakan rangkuman

pemahaman terhadap apa yang dialami seseorang dalam pekerjaannya,

sehingga apa yang dialami tersebut merupakan miliknya. Keterampilan

seseorang dapat dikembangkan melalui pengalaman langsung ketika

bekerja. Seseorang yang mempunyai pengalaman dalam menyelesaikan

tugas, akan memperoleh satu keunggulan, atau akan mengembangkan

cara yang lebih baik untuk melakukan sesuatu.

Peneliti berkesimpulan bahwa kemampuan dan keterampilan

sebagian bidan sebagai pelaksana program KIA di wilayah kerja

puskesmas Kabupaten Memberamo Tengah masih rendah.

2. Ketersediaan dana

Dalam pembangunan nasional, perkembangan kesehatan sangat

berpengaruh dan dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi. Berkaitan

dengan hal tersebut, besarnya alokasi dana merupakan salah satu unsur

strategis dalam pembangunan kesehatan. Tersedianya alokasi dana yang

memadai dan pemanfaatan yang efisien, serta pemerataan akan

mendukung suksesnya pembangunan kesehatan (Akhirani & Trisnantoro,

2004).

Masalah dalam pembiayaan kesehatan di Indonesia adalah belum

optimalnya efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan. Hal ini terkait erat

107

dengan jumlah dana yang kurang, alokasi yang tidak sesuai prioritas, dan

pola belanja yang cenderung pada investasi barang dan kegiatan tidak

langsung. Dominannya belanja investasi dan kegiatan tidak langsung

berdampak pada kurangnya biaya operasional dan biaya untuk kegiatan

langsung. Di sisi lain, kinerja suatu program kesehatan sangat ditentukan

oleh kecukupan biaya operasional dan biaya untuk kegiatan langsung.

Kondisi ini diperburuk lagi dengan terlambatnya pencairan dana yang

secara umum mempengaruhi pencapaian target program (Gani, 2009).

Penelitian ini yang dilakukan Dodo (2012) di Yogyakarta

menemukan bahwa ada ketidakpastian pembiayaan dalam kegiatan

program KIA dari awal tahun sampai pertengahan tahun bahkan akhir

tahun. Ketidakpastian pembiayaan ini menyulitkan tenaga kesehatan yang

ada di tingkat pelayanan dasar di kecamatan dan desa/posyandu. Tenaga

kesehatan mengeluarkan biaya sendiri atau berhutang kepada pihak lain.

Dalam kondisi ketidakpastian pembiayaan ini, sangat sulit untuk

menjalankan kegiatan rutin dan membuat inovasi di tingkat desa atau

puskesmas.

Peraturan Pemerintah No. 8/2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, pada pasal 36 ayat (1) butir c menyebutkan

bahwa: program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan program

prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar

pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan

masyarakat. Program KIA adalah program prioritas secara nasional, oleh

108

karena itu sudah semestinya pemerintah daerah mengalokasikan

anggaran sesuai dengan kebutuhan dan tingkatan prioritas tersebut. Jika

mengacu kepada SPM, maka lebih jelas lagi bahwa program KIA

merupakan salah satu pelayanan kesehatan dasar dengan 8 indikator

yang wajib dipenuhi.

Pendanaan atau pembiayaan kesehatan dalam pelaksanaan

Program KIA di Dinas Kesehatan Kabupaten Memberamo Tengah tahun

2016 bersumber dari dana APBD Kabupaten dan dana tugas pembantuan

BOK dari Kementerian Kesehatan. Dana APBD Kabupaten terdiri dari

dana DAU yang dipergunakan untuk membiayai belanja aparatur dan

kegiatan penunjang lainnya, dana OTSUS yang digunakan untuk

membiayai kegiatan atau program yang sifatnya adalah pelayanan publik

dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikhususkan untuk membiayai

kegiatan fisik sarana dan prasarana kesehatan (Puskesmas dan

jaringannya). Sedangkan sumber dana dari Kementerian Kesehatan

dipergunakan untuk dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Dari

data sekunder diperoleh bahwa persentase alokasi dana untuk program

KIA pada tahun 2016 yaitu hanya 4,2 %. Sebagian besar alokasi

anggaran untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana serta belanja

pegawai. Beberapa sumber dana seperti dana OTSUS dan DAU yang

seharusnya menurut petunjuk teknisnya bisa dpergunakan untuk program

KIA namun pada kenyataannya tidak dialokasikan untuk program KIA.

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan bantuan

pemerintah kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan Standar

109

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk pencapaian Millenium

Development Goals (MDGs) tahun 2015 melalui peningkatan kinerja

Puskesmas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat

promotif dan preventif. Implementasi pemanfaatan BOK dalam upaya

peningkatan KIA di puskesmas mencakup beberapa kegiatan yaitu

pendataan sasaran, surveilans, kunjunganrumah, rujukan peserta

jampersal, serta transportasi ANC, persalinan, PNC, KN dan KF. (Menkes,

2011).

Rendahnya alokasi anggaran program KIA yang bersumber dari

dana APBD tidak terlepas dari pengaruh proses pengambilan keputusan

yang bersifat politis. Meskipun sudah diketahui bahwa program KIA

merupakan kebijakan nasional dan beberapa kegiatan yang akan

dilakukan adalah intervensi yang paling efektif untuk mengatasi masalah

kematian ibu dan bayi, tetap saja tidak akan dipilih jika tidak mendapat

dukungan dari kekuatan politis yang memiliki akses terhadap penggunaan

sumber daya, baik di parlemen maupun pemerintah (Reinke, 1994).

Dibutuhkan alokasi dana yang besar untuk membiayai program

kesehatan. Besarnya alokasi biaya untuk kesehatan sangat dipengaruhi

oleh pola kebijakan politik, ekonomi dan perundangan yang ada. Political

will pemerintah disemua tingkatan dalam rangka kebijakan alokasi biaya

kesehatan dapat berperan banyak demi sistem kesehatan yang lebih

reliabel dan tahan goncangan (Sasmito, 2007). Menyatakan komitmen

politik daerah sangat tergantung pada koalisi stakeholder yang mampu

menggerakkan arah kebijakan yang sesuai dengan prioritas daerah

110

(Hasanbasri, 2009). Ini juga dipertegas oleh Oyaya (2003) yang

menyatakan reformasi sektor kesehatan diartikan sebagai proses

perubahan yang terus menerus dalam meningkatkan kinerja dan fungsi

dari sektor kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat.

Keberadaan pemerintah dan dukungan dari lembaga-lembaga donor

diharapkan mampu meningkatkan komitmen untuk menciptakan sehat

untuk semua. Komitmen stakeholder dalam koordinasi pembiayaan

seperti BOK, Jamkesmas, Jampersal dan sumber yang lain mutlak

diperlukan. Menyatakan upaya pemerintah pusat menggulirkan BOK ini

harus diperkuat oleh komitmen dinas kesehatan selaku operator dana

BOK di daerah sebelum diserahkan ke puskesmas. Harus ada suatu

grand strategi bagaimana pengelolaan dana kesehatan yang baik dan

akan memberikan dampak untuk tercapainya hasil yang baik.

Tersedianya dana BOK di puskesmas sangat membantu petugas

dalam menjalankan program promotif dan preventif yang mana

sebelumnya dana operasional puskesmas sangat terbatas. Jangkauan

pelayanan bisa lebih luas karena adanya dana operasional yang

mendukung program puskesmas. Dana yang cukup untuk membiayai

program KIA akan mampu meningkatkan kinerja petugas KIA. Hasil

penelitian Hani (2012) di Kabupaten Gowa menyatakan bahwa dana BOK

terbukti dapat meningkatkan kinerja puskesmas.

Hal ini sejalan dengan Heywood & Harhap (2009) yang

menyatakan bahwa besarnya dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat

berlawanan dengan janji desentralisasi, hanya terjadi sedikit peningkatan

111

wewenang bagi kebijaksanaan di tingkat kabupaten dalam mengelola

dana masyarakat untuk kesehatan yang alasan kurangnya peningkatan

fasilitas kesehatan masyarakat. Keputusan-keputusan penting masalah

pembiayaan masih dibuat oleh pemerintah pusat (Borghi et.al, 2006).

Kemampuan negara-negara miskin untuk memobilisasi sumber keuangan

untuk kesehatan masih dipertanyakan, untuk itulah kehadiran lembaga

donor sangat penting untuk mengatasi kesenjangan sumber daya

keuangan. Untuk menghasilkan sesuatu yang efektif pada umumnya

lembaga donor harus meningkatkan investasi disektor kesehatan terutama

kesehatan ibu.

Hasil penelitian penelitian yang dilakukan oleh Erpan (2012) yang

menemukan bahwa pada tingkat kabupaten proses perencanaan

pembiayaan KIA dalam pembangunan kesehatan antara lain dalam

bentuk Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) dan forum Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersifat lintas sektor, serta

Rencana Kerja (Renja) dinas kesehatan yang bersifat internal atau lintas

program dimana pihak dinas kesehatan dan unsur terlibat. Hasil penelitian

Siahaan (2010) membuktikan bahwa dana merupakan faktor utama yang

berperan dalam mewujudkan pelayanan KIA. Tidak cukupnya dana

membuat banyak program KIA yang seharusnya dilaksanakan tidak dapat

terwujud atau tidak maksimal dilakukan. Dana merupakan salah satu

unsur yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, dana merupakan alat

yang penting untuk mencapai tujuan.

112

Kabupaten Mamberamo Tengah merupakan kabupaten baru

dimekarkan sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih nihil. Hal ini

berdampak pada pendanaan program khususnya program KIA pada

Dinas Kesehatan. Dengan kondisi seperti ini maka pemerintah daerah

Kabupaten Mamberamo Tengah sampai saat ini masih bergantung penuh

pada dana transfer dari pusat.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2015 tentang

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dijelaskan bahwa

dana BOK peruntukannya untuk pelayanan kesehatan Puskesmas,

Puskesmas Pembantu, Poskesdes / Polindes. Dijelaskan bahwa 60 %

harus dilalokasikan pada program pelayanan kesehatan prioritas

diantaranya menurunkan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk,

menurunkan angka kematian balita, menurunkan angka kematian ibu dan

mewujudkan akses kesehatan reproduksi. Program prioritas yang telah

disusun dalam juknis BOK antara lain pelayanan ANC (Antenatal Care),

pelayanan Kesehatan Ibu bersalin (bulin), pelayanan kesehatan ibu nifas

(bufas), pelayanan bayi baru lahir (neonatus), balita dan perbaikan gizi

anak, serta imnusisasi. Selain itu, dalam Pergub Papua Nomor 8 tahun

2014 tentang Juknis Penggunaan Dana Otonomi Khusus (OTSUS)

dijelaskan bahwa alokasi dana Otsus sebesar 40 % untuk operasional

pelayanan kesehatan dasar yang di dalamnya termasuk program KIA.

Penelitian dari Dodo, et.al (2012) dengan judul “analisis

pembiayaan program kesehatan ibu dan anak bersumber pemerintah

dengan pendekatan health account”, mengatakan bahwa komitmen

113

pemerintah masih rendah dalam pembiayaan program KIA sebagai

program prioritas, serta keterlambatan pencairan dana mengganggu

implementasi kegiatan dan memberi peluang terjadinya

penyalahgunaan/korupsi sehingga fungsi pengawasan harus ditingkatkan

baik secara internal maupun ekternal. Penelitian ini juga didukung oleh

penelitian yang dilakukan oleh Saefudin (2007) dengan judul “analisis

perencanaan dan penganggaran program kesehatan ibu dan anak pada

puskesmas di kota banjar jawa barat tahun 2007 “ mengatakan bahwa

realisasi dan kecukupan anggaran di puskesmas guna pelaksanaan

program KIA sangat memadai karena didukung dari berbagai sumber

dana yang meliputi APBD Kota, PKPS BBM/JPKMM, APBD Propinsi dan

APBN, dan untuk APBD Kota dan JPKMM puskesmas mempunyai

kewenangan yang sangat luas untuk merencanakan dan memanfaatkan.

Dari hasil penelitian di atas sangat jelas bahwa ketersediaan dana

itu sangat membantu peningkatan cakupan program KIA. Dalam pe

nganggaran seharusnya program KIA itu dimasukkan sebagai salah satu

program prioritas, bukan posisinya sebagai program tambahan/penunjang.

Oleh karena itu, sumber anggaran yang ada dalam APBD dapat

dimanfaatkan secara optimal dalam menjalankan program KIA. Kemudian

proses pencairan yang terlambat itu juga sangat menggangu dalam

kelancaran operasional program KIA karena kegiatannya bersifat rutin dan

sewaktu-waktu dibutuhkan dalam kondisi mendesak.

Masalah dalam pembiayaan kesehatan di Indonesia adalah belum

optimalnya efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan. Hal ini terkait erat

114

dengan jumlah dana yang kurang, alokasi yang tidak sesuai prioritas, dan

pola belanja yang cenderung pada investasi barang dan kegiatan tidak

langsung. Dominannya belanja investasi dan kegiatan tidak langsung

berdampak pada kurangnya biaya operasional dan biaya untuk kegiatan

langsung. Di sisi lain, kinerja suatu program kesehatan sangat ditentukan

oleh kecukupan biaya operasional dan biaya untuk kegiatan langsung.

Kondisi ini diperburuk lagi dengan terlambatnya pencairan dana yang

secara umum mempengaruhi pencapaian target program. (Ahmad &

Padang, 2010)

Dari hasil wawancara dan telaah dokumen dapat disimpulkan

bahwa ketersediaan dana untuk kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

di Kabupaten Memberamo Tengah sangat mempengaruhi kinerja para

petugas kesehatan di tingkat bawah dalam memberikan pelayanan

kesehatan yang optimal kepada Ibu dan Anak. Penggunaan dana menjadi

tidak tepat sasaran karena pemanfaatannya belum sesuai juknis dan

penganggran masih cenderung lebih fokus pada pembangunan fisik.

Selain itu, proses keterlambatan pencairan dana ke puskesmas juga

mempengaruhi pelaksanaan program KIA karena seharusnya program itu

berjalan dari awal tahun dengan adanya ketersediaan dana.

3. Supervisi program

Supervisi merupakan pengamatan secara langsung dan berkala

oleh atasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan untuk

kemudian apabila ditemukan masalah, segera diberikan petunjuk atau

115

bantuan yang bersifat langsung guna mengatasinya. Supervisi ini

mempunyai tujuan mengetahui kinerja bidan desa yang ada di lapangan

dalam teknis pelayanan dan manajemen program kesehatan ibu dan

anak. Kegiatan ini mengacu kepada perbaikan mutu pelayanan bidan

dalam meningkatnya cakupan program kesehatan Ibu dan anak.

Prinsip pokok supervisi adalah untuk lebih meningkatakan kinerja

bawahan, dengan melakukan pengamatan langsung terhadap pekerjaan

bawahan, kemudian apabila ditemukan masalah, segera diberikan

petunjuk atau bantuan untuk mengatasinya. Supervisi harus dilakukan

secara teratur atau berkala dengan frekuensi lebih sering lebih baik.

Strategi dan tata cara supervisi yang dilakukan harus sesuai dengan

kebutuhan masing-masing bawahan secara individu.

Penelitian Bradley (2013) mendapatkan kesimpulan bahwa

supervisi merupakan komponen penting dalam manajemen sumber daya

manusia. Pada penelitian ini yang bertugas dalam melakukan supervisi

bukan hanya seorang bidan koordinator namun terdapat sebuah tim yang

terdiri dari tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu yang melakukan

supervisi terpadu untuk mengkaji berbagai aspek dalam kinerja

pelayanan. Ditambahkan juga bahwa supervisi yang dilakukan termasuk

menghabiskan waktu bersama dengan tenaga kesehatan yang

disupervisi, hal ini merupakan komponen penting dari sebuah supervisi.

Adanya observasi harian dan obsevasi terhadap teknik pelayanan bidan,

dan diakhiri dengan tindak lanjut dengan membahas kekuatan dan

kelemahan bidan serta rencana untuk meningkatkan pelayanan

116

merupakan kegiatan yang harus ada pada tiap supervisi yang dilakukan,

namun semua hal ini dapat dilakukan oleh seorang supervisor yang

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik pula.

Penelitian Gusna et.al. (2014) dengan judul “Analisis Cakupan

Antenatal Care K4 Program Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Kerja

Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman” mengatakan bahwa

Hambatan dalam melakukan supervisi di wilayah kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Padang Pariaman adalah kurangnya motivasi supervisor

dalam menggali masalah, berbagi, hingga mencari solusi untuk

penanganan setiap masalah yang ditemui oleh bidan di desa. Adanya

berbagai hambatan ini menyebabkan kurang efektifnya supervisi yang

dilakukan oleh bidan koordinator (bikor) sehingga hasil analisis output

diketahui bahwa cakupan antenatal care K4 Program KIA di kabupaten

Padang Pariaman belum bisa dikatakan berhasil ditandai dengan

pencapaian target yang masih rendah dan diharapkan mencapai target

95% sementara ini pencapaian target baru sekitar 85% pada tahun 2012.

Penelitian serupa oleh Fatkhiyah (2015), dengan judul “Analisis Motivasi,

Kualitas Supervisi Dan Kepatuhan Bidan Dalam Mendeteksi

Preeklampsia” mengatakan bahwa Secara bersama-sama variabel

motivasi dan kualitas supervisi berpengaruh terhadap kepatuhan bidan

dalam deteksi preeklampsia. Faktor yang paling dominan berpengaruh

terhadap kepatuhan dalam deteksi preeklampsia secara berurutan adalah

kualitas supervisi. Ada kecenderungan bahwa semakin kurang motivasi

bidan maupun kualitas supervisi yang dilaksanakan oleh bidan

117

koordinator, maka bidan semakin tidak patuh dalam melaksanakan

deteksi preeklampsia sesuai standar prosedur operasional.

Penelitian-penelitian di atas serupa dengan hasil penelitian ini

dimana disimpulkan bahwa supervisi program KIA sangat mempengaruhi

pada hasil kinerja di program KIA. Padahal supervisi program mutlak

dilakukan dengan turun ke lapangan karena pimpinan akan lebih aktual

mengetahui permasalahan yang terjadi sehingga tepat dalam memberikan

solusi atas permasalahan yang terjadi di lapangan. Pada hakekatnya

supervisi program seharusnya rutin namun hal itu tidak dilaksanakan.

Selain itu perlu dibentuk tim supervisi yang terdiri dari unsur pimpinan dan

bikor (bidan koordinator) dan mempersiapkan modul/materi supervisi

program KIA dan dibagikan ke seluruh bidan puskesmas. Bidan

Koordinator diharapkan dapat mengaplikasikan teknik, keterampilan dan

pengetahuan untuk membantu bidan puskesmas dalam menerapkan

standar praktik.

Hill et.al. (2014) memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan

supervisi yang terjadwal namun tetap menyesuaikan dengan masalah

yang ada di wilayah kerja bidan di desa; supervisi oleh teman sejawat

dimana sesama bidan di desa dapat melakakukan supervisi pada bidan di

desa lainnya sehingga dukungan teman sejawat semakin kuat dan

memacu motivasi masing- masing bidan, supervisi oleh tim dilakukan oleh

Dinas Kesehatan kesehatan sehingga masalah kebidanan komunitas

yang lebih kompleks dan beragam dapat dikaji dan diatasi dengan tepat

sehingga dapat menjadi bahan perbaikan dan pengembangan layanan

118

bagi bidan. Kemudian yang penting juga adalah harus adanya tim penjaga

mutu oleh bidan koordinator sebagai supervisor.

Pembinaan sumber daya manusia (SDM) Puskesmas melalui

supervisi oleh Dinas Kesehatan harus dilakukan agar SDM puskesmas

dapat menyelengarakan upaya pelayanan puskesmas dengan baik dan

benar sesuai dengan petunjuk teknis, pedoman dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pembinaan dan pengawasan penyelengaraan

praktik bidan dilakukan oleh Puskesmas, Dinas Kesehatan dan IBI dengan

tujuan meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan

melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat

menimbulkan bahaya kesehatan. Upaya untuk meningkatkan mutu

pelayanan dalah menjalankan kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis,

pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk

menghasilkan pembinaan yang baik, diperlukan interaksi yang baik serta

harmonis antara pembina dan yang dibina. Dengan dasar interaksi yang

baik inilah kemudian direncanakan strategi pembinaan yang mantap dan

terarah. Pembinaan yang efektif akan menghasilkan tenaga yang beretika,

terampil, efisien dan tangguh. Kualitas tenaga bidan yang demikian akan

mempunyai dampak dalam mempercepat penurunan angka kematian ibu,

bayi baru lahir (neonatus), bayi dan anak balita.

Prinsip pokok supervisi adalah untuk lebih meningkatakan kinerja

bawahan, bukan untuk mencari kesalahan. Peningkatan kinerja ini

dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap pekerjaan

bawahan, kemudian apabila ditemukan masalah, segera diberikan

119

petunjuk atau bantuan untuk mengatasinya. Sifat supervisi harus edukatif

dan suportif, bukan otoriter. Supervisi harus dilakukan secara teratur atau

berkala dengan frekuensi lebih sering lebih baik. Strategi dan tata cara

supervisi yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing

bawahan secara individu. Supervisi harus dilaksanakan secara fleksibel

dan selalu disesuaikan dengan perkembangan.

4. Perencanaan Program

Perencanaan adalah merupakan inti kegiatan manajemen, karena

semua kegiatan manajemen diatur dan diarahkan oleh perencanaan

tersebut. Dengan perencanaan itu memungkinkan para pengambil

keputusan atau manajer untuk menggunakan sumber daya mereka secara

berhasil guna dan berdaya guna (Notoadmojo, 2003). Sebelum

seseorang dapat mengorganisir, mengarahkan atau mengawasi, harus

terlebih dahulu membuat rencana-rencana Yang memberikan tujuan dan

arah suatu kelompok atau kegiatan pembangunan.

Dalam perencanaan pimpinan/manajer memutuskan apa yang

harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya dan

siapa yang akan melakukannya. Jadi perancanaan adalah pemilihan

sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus

dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik

dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan

datang di mana rencana yang telah di putuskan akan dilaksanakan, serta

periode sekarang pada saat rencana dibuat (Waode, 2012).

120

Perencanaan pelayanan program KIA adalah sebuah proses untuk

merumuskan masalah-masalah program KIA yang akan dilaksanakan di

masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, serta

pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaan yang

dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Untuk itu sebelum

merencanakan pelayanan program KIA harus dilakukan analisis situasi,

mengidentifikasi masalahnya serta menentukan prioritasnya, menetapkan

tujuannya, mengkaji hambatan dan kelemahannya serta menyusun

rencana kerja operasional.

Menurut Green (1992) dalam Symon (2007) bahwa dalam

penyusunan setiap program, hendaknya diperhatikan apakah program

yang terpilih dapat memenuhi tujuan/sasaran yang ditetapkan, hal apa

saja yang dibutuhkan dalam program terpilih, agar tujuan/sasaran dapat

tercapai, dan bagaimana kebutuhan akan kecukupan sumber daya. Hal ini

perlu dipertimbangkan adalah bagaimana dukungan struktur organisasi

yang menyangkut tugas/fungsi/kewenangan dari perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi programtersebut, serta dukungan politis dari

Pemerintah Daerah dan Legislator bahkan bantuan sumber daya dan

waktu pelaksanaan yang tepat untuk menghasilkan sasaran yang optimal.

Dalam rangka otonomi ini dalam perencanaan lebih berorientasi

pada paradigma promosi (promotif) dan pencegahan (preventif) serta

melibatkan masyarakat di dalamnya (Azwar, 1996) Karena perencanaan,

tujuan umum (goal) yang sering disetarakan dengan dampak (impact)

merupakan keadaan di masa yang akan datang yang hendak dicapai,

121

sehingga kegiatan program yang dipilih, diharapkan benar-benar dapat

mencapai tujuan (Depkes RI, 1998).

Perencanaan program kesehatan yang dilakukan dinas kesehatan

hendaknya melibatkan semua sektor yang terkait dengan program yang

direncanakan. Keterlibatan dan partisipasi dari organisasi profesi

kesehatan seperti IDI, IBI, POGI dan IDAI mutlak di laksanakan dari tahap

perencanaan. Hal ini sejalan dengan Reinke (1994) yang

menyatakan bahwa mereka yang terkena pengaruh perencanaan harus

langsung dilibatkan dalam proses perencanaan, dengan cara ini para

perencana dapat menjamin bahwa prioritas telah ditetapkan dengan tepat,

rencana dapat dikerjakan dengan mudah dan fase penerapan akan

mendapatkan dukungan yang luas. Menurut Denisto dalam Azwar (1996),

suatu program kesehatan dapat dinilai dari beberapa hal, yaitu kelayakan

program (appropriateness), kecukupan program (adequancy), efektifitas

program (effectiveness), dan efisiensi (effisiency).

Salah satu sistem perencanaan adalah perencanaan dengan

pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak

yang berkepentingan terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah

untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Para

profesional perawatan kesehatan dan organisasi profesi memiliki peran

utama untuk memainkan posisi dalam proses peningkatan kesehatan ibu

dan anak. Mereka merupakan organisasi para profesional yang sangat

terlatih, dan mereka tinggal dan bekerja di negara-negara di seluruh dunia

(Chamberlain et al, 2007).

122

UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mendukung koordinasi antar

pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan

sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi

pemerintah maupun antara pusat dan daerah; menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan

pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin

tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan,

dan berkelanjutan. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah

meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Perencanaan bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya yang

terbatas, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal.

Perencanaan Operasional unit kerja dibuat di satuan kerja perangkat

daerah dalam rangka memperlihatkan bagaimana peluang secara spesifik

ditunjukkan, bagaimana setiap sasaran program dilaksanakan di setiap

unit kerja. Tidak jelasnya desain pekerjaan pada tingkat pimpinan tentu

saja bisa menghambat kinerja karena proses pekerjaan atau kegiatan

yang tidak didahului dengan perencanaan, pembagian tugas yang jelas.

Organisasi profesi kesehatan atau Health Care Professional

Organizations (HCPOs) yang terdiri dari anggota dalam kemitraan untuk

kesehatan ibu dan anak yaitu Partnership for Maternal Newborn and Child

Health (PMNCH). Para profesional perawatan kesehatan dan organisasi

profesi kesehatan sangatlah penting dalam keberhasilan dan

123

keberlanjutan sejumlah kegiatan seperti: meningkatkan kesehatan dan

menangani penyakit dalam bidang kesehatan perempuan, reproduksi,

kehamilan, pertolongan persalinan, kesehatan bayi, anak dan remaja,

mengajar dan melatih tenaga professional pada pelayanan layanan

kesehatan ibu dan anak pada pelayanan perorangan disemua tingkatan,

menetapkan standard sebagai bukti yang berbasis kurikulum kesehatan

ibu, bayi, dan anak, intervensi, strategi layanan persalinan, dan

pendidikan pada tingkat nasional, regional,dan global, serta monitoring

kesehatan bidang perawatan dan persalinan, memberikan kepemimpinan

dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring

program, melakukan advokasi peningkatan kesehatan ibu, bayi, dan anak

serta untuk meningkatkan perhatian dalam memperkuat sistem kesehatan

yang terkait (WHO, 2006).

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa Rencanaan

Strategis (Renstra) SKPD belum tersosialisasikan secara baik di tingkat

pimpinan. Renstra SKPD memuat visi misi, tujuan, strategi dan kebijakan

serta program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan

tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat daerah serta berpedoman

kepada RPJM Daerah. Renstra SKPD yang disusun berlaku selama 5

tahun merupakan patokan mutlak untuk menyusun rencana kerja (Renja)

SKPD tahunan yang memuat prioritas program/kegiatan; rencana kerja

dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam menjalankan suatu program tentu harus ada Renja SKPD yang

124

sudah disusun lebih awal. Kaitannya dengan program KIA adalah program

tidak berjalan optimal karena penyusunan Renja SKPD di tingkat Seksi

KIA pun tidak berjalan. Dinas kesehatan dalam menjalankan program KIA

hanya berpedoman pada indikator standar pelayanan minimal (SPM) yang

telah ditentukan dari Kementerian Kesehatan sehingga puskesmas dalam

menjalankan program KIA hanya berpedoman pada target yang telah

ditentukan dari dinas. Adapun salah satu puskesmas menyusun POA

melalui miniokakarya bulanan pada tingkat puskesmas dan dijadikan

acuan dalam menjalankan program di wilayah kerja puskesmas tersebut.

Program KIA harus senantiasa disosialisasikan oleh tenaga

kesehatan, guna mencapai target kesehatan yang diinginkan. Sosialisasi

program tersebut dilakukan melalui kegiatan promosi kesehatan. Promosi

kesehatan adalah suatu program perubahan perilaku masyarakat yang

menyeluruh, dalam konteks masyarakat, bukan hanya perubahan

perilaku, tetapi juga perubahan lingkungannya (Prawirohardjo, 2009).

Pemerintah dalam hal ini mulai dari Kementerian Kesehatan

sampai ke tingkat kabupaten kota bertanggungjawab dalam rangka untuk

menekan angka kematian ibu dan anak. Oleh karena itu disusun suatu

Standar Pelayanan Minimal yang dituangkan dalam SK Menkes Nomor

741 Tahun 2008. Adapun Standar Pelayanan Minimal adalah suatu

standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja

penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan

pelayanan dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan,

indikator dan nilai (benchmark). Dalam Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan

125

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dikemukakan bahwa

Pemerintahan Daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat

target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu

pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri. Target tahunan

pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD),

Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah

dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Hasil penelitian dari Iswarno (2013) dengan judul “Analisis

stakeholder dalam kebijakan program kesehatan ibu dan anak (KIA) di

Kabupaten Kepahiang” mengatakan bahwa keterlibatan stakeholder lokal

dalam proses perencanaan dan penganggaran program masih kurang,

koordinasi antara dinas kesehatan dengan stakeholder kunci dalam

perencanaan dan penganggaran juga tidak berjalan dengan baik,

sehingga sering terjadi perbedaan pemahaman tentang program. Selain

itu kualitas perencanaan kegiatan dinilai masih rendah, dan lemahnya

advokasi dinas kesehatan sehingga berdampak pada kecilnya alokasi

anggaran untuk program KIA. Permasalahan ini lebih banyak disebabkan

karena kualitas perencanaan (desain) program yang kurang baik

disamping peran dan keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan

masih kurang.

Penelitian oleh Aryanti (2010) dengan judul “Analisis Kualitas

Pelayanan Antenatal Oleh Bidan Di Puskesmas Di Kabupaten

Purbalingga tahun 2010” mengatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas

126

pelayanan antenatal, diharapkan Dinas Kesehatan perlu membentuk tim

tingkat kabupaten untuk menyusun SOP pelayanan antenatal kemudian

disosialisasikan dan dipantau pelaksanaanya, serta perlunya memberikan

pelatihan kepada bidan tentang pelayanan antenatal, sehingga bidan bisa

menerapkan pelaksanaan pelayanan antenatal sesuai dengan SOP, dan

senantiasa melakukan evaluasi sehingga pelayanan menjadi berkualitas.

Dari hasil penelitian-penelitian di atas didapatkan bahwa perlu

adanya koordinasi yang baik antar lintas sektor dan lintas program dalam

menyusun suatu perencanaan sehingga bersifat top down dan buttom up.

Serta adanya perencanaan strategis yang berfokus pada sasaran

kebutuhan lokal, haruslah dirancang secara lintas program dan lintas

sektor. Perencanaan strategis akan memberi arahan bagi kegiatan yang

akan datang. Selain itu perencanaan strategis akan menggali sumber

daya yang ada, termasuk upaya keterpaduan antara pemegang program

dan dukungan politis Pemerintah Daerah, serta swasta dan patisipasi

masyarakat untuk dijadikan sebagai suatu kekuatan dan peluang

mencapai sasaran kebutuhan lokal.

127

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan hasil dan pembahasan penelitian ini, maka analisis

kinerja program KIA di seluruh Puskesmas Kabupaten Mamberamo

Tengah dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebagian dari petugas program KIA di Puskesmas se Kabupaten

Mamberamo Tengah memiliki kemampuan dan keterampilan masih

rendah yang berkaitan dengan standar pelayanan minimal (SPM).

2. Alokasi dana oleh Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah

melalui APBD Kabupaten masih lebih mengutamakan pembangunan

fisik berupa sarana dan prasarana serta belanja pegawai sehingga

program prioritas lainnya seperti program KIA sehingga pemanfaatan

dana menjadi tidak tepat sasaran, serta adanya keterlambatan dalam

penyerapan anggaran.

3. Supervisi program KIA tidak dilaksanakan secara rutin dan berkala,

bahkan belum ada pembentukan tim supervisi terpadu yang terdiri dari

unsur pimpinan (Kepala Seksi KIA), bidan koordinator (bikor),

perencana program dan organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia

(IBI).

4. Perencanaan Program berupa Rencana Kerja (Renja) SKPD tahunan

belum dibuat sehingga hanya berpedoman pada penyusunan target

program tahunan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

128

B. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian maka terdapat beberapa

keterbatasan penelitian ini antara lain:

1. Kondisi geografis tempat penelitian (letak Puskesmas dan Dinas

Kesehatan) masih kategori daerah sangat terpencil, sulit akses dan

lokasi puskesmas yang berjauhan sehingga butuh waktu yang lama

dalam proses penelitian.

2. Data sekunder berupa Profil Tahunan Puskesmas belum dibuat oleh

pihak Puskesmas saat waktu penelitian sehingga hanya mengambil

data/dokumen dari profil Dinas Kesehatan

3. Belum bisa mendapatkan data SDM berupa Surat Tanda Registrasi

(STR) bidan, SK bidan koordinator (bikor) dari organisasi profesi

Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dikarenakan organisasi IBI belum

terbentuk di Kabupaten Mamberamo Tengah

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas maka peneliti

dapat mengajukan beberapa saran kepada :

a. Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten Memberamo Tengah:

1. Segera merencanakan dan membuat pelatihan-pelatihan untuk

peningkatan kapasitas kemampuan dan keterampilan para tenaga

kesehatan terkait dengan Program Kesehatan Ibu dan Anak, antara

lain: Asuhan Persalinan Normal (APN), pelatihan pemasangan alat

kontrasepsi, pelatihan penanganan asfiksia Noenatus, pelatihan

129

manajemen terpadu balita sakit (MTBS), pelatihan manajemen

terpadu balita muda (MTBM), pelatihan PONED, pelatihan kelas ibu

hamil, pelatihan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang

(SDIDTK) dan pelatihanlainnya yang dianggap perlu.

2. Membuat perencanaan anggaran yang sesuai dengan petunjuk

teknis yang ada sehingga pemanfaatannya tepat sasaran serta

dapat memberikan daya ungkit dalam pencapaian program

3. Memberikan advokasi kepada tim anggaran pemerintah daerah

sehingga program KIA menjadi bagian dari program prioritas

daerah serta proses pencairan keuangan lebih dipercepat dari awal

tahun anggaran berjalan

4. Membentuk tim supervisi terpadu yang terdiri dari Kepala Seksi

KIA, bidan koordinator (Bikor), subbag perencanaan program dan

bidang pengembangan SDM Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yang

secara rutin melakukan supervisi dan dapat memberikan umpan

balik serta hal-hal yang perlu disupervisi dibuat dalam bentuk modul

sehingga lebih mudah dipahami oleh petugas (bidan) di puskesmas

5. Membentuk tim perencanaan program yang terdiri dari Kepala

Seksi KIA, Kepala Puskesmas, Penaggungjawab KIA di

Puskesmas dan subbag perencanaan program tingkat dinas untuk

menyusun rencana kerja (RENJA) SKPD tahunan.

b. Seluruh Kepala Puskesmas Kabupaten Mamberamo Tengah:

1. Membuat daftar nominatif bidan yang belum mengikuti pelatihan-

pelatihan peningkatan kapasitas kemampuan dan keterampilan

130

yang terkait dengan Program KIA antara lain: Asuhan Persalinan

Normal (APN), pelatihan pemasangan alat kontrasepsi, pelatihan

penanganan asfiksia Noenatus, pelatihan manajemen terpadu

balita sakit (MTBS), pelatihan manajemen terpadu balita muda

(MTBM), pelatihan PONED, pelatihan kelas ibu hamil, pelatihan

stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK).

2. Membuat perencanaan anggaran program KIA yang sifatnya dari

bawah (bottom up) dari tingkat Puskesmas dan diajukan ke Dinas

Kesehatan agar ada sinkronisasi yang baik antar kebutuhan dan

perenacanaan anggaran.

c. Seluruh Petugas program KIA di Puskesmas Kabupaten Mamberamo

Tengah:

1. Mengikuti pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas kemampuan

dan keterampilan para tenaga kesehatan terkait dengan Program

Kesehatan Ibu dan Anak antara lain: Asuhan Persalinan Normal

(APN), pelatihan pemasangan alat kontrasepsi, pelatihan

penanganan asfiksia Noenatus, pelatihan manajemen terpadu

balita sakit (MTBS), pelatihan manajemen terpadu balita muda

(MTBM), pelatihan PONED, pelatihan kelas ibu hamil, pelatihan

stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK).

2. Membuat perencanaan kebutuhan anggaran program KIA dan

diajukan ke Kepala Puskesmas

131

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, A. W., & Padang, J. A. P. N. (2010). Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Bidang Kesehatan: Studi Empiris Di Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat.

Akhirani & Trisnantoro. (2004). Analisis Pembiayaan Kesehatan yang Bersumber dari Pemerintah Melalui District Health Account di Kabupaten Sinjai. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 07(01): 19-26.

Aryanti. (2010). Analisis Kualitas Pelayanan Antenalat Oleh Bidan Di Puskesmas Kabupaten Purbalingga. (Tesis). Semarang : Universitas Diponegoro.Azwar, A. (1996). Pengantar Administrasi Kesehatan. Jakarta: Bina Putra Aksara.

Asikin. (2012). Karakteristik Individu dan Karakteristik Organisasi Pengaruhnya terhadap Motivasi dan Kinerja Bidan Puskesmas Samata dan Puskesmas Bontolempangan Kabupaten Gowa. (Skripsi). Makassar : STIKES.

Balitbangkes. (2013). Riset Kesehatan Dasar. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Jakarta.

Basmala, D., & Adisasmito, G. W. (2012). Karakteristik Perawat, Isi Pekerjaan Dan Lingkungan Pekerjaan Terhadap Kepuasan Kerja Perawat Di Instalasi Rawat Inap RSUD Gunung Jati Cirebon.

Borghi J, Ensor T, Somanathan A, Lissner C, Mills A. (2006). Maternal Survival 4 Mobilising Financial Resources for Maternal Health. Online, 6736(06).

Brahmasari, I., & Suprayetno, A. (2008). Pengaruh Motivasi Kerja, Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan serta Dampaknya pada Kinerja Perusahaan Manajemen dan Kewirausahaan, 10.

Bradley S. (2013). District Health Manager‟s Perceptions Of Supervision In Malawi And Tanzania. Biomed central of Journal,11(43):1-8.

Budiman. (2011). Penelitian Kesehatan. Jakarta: Penerbit Rafika Aditama. Chamberlain J, et al. (2007). The Role of Professional Associations in Reducing

Maternal Mortality Worldwide. Interudimannational Journal of Gynecology & Obstetrics, 83(1):94-102.

Dessler. (2004). Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Indeks. Dharma, A. (1997). Perilaku, Struktur, Proses Organisasi. Jakarta: Penerbit

Erlangga. D‟Ambruoso, et.al. (2009).Confidential Inquiries Into Maternal Death:

Modifications and Adaption in Ghana and Indonesia. Journal of Gynecology and Obstetrics,106:80-84.

Erpan. (2011). Koordinasi Pelaksanaan Pembiayaan Program Kesehatan lbu dan Anak di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011.

Fort AL, Voltero L. 2004. Factors Affecting the Performance of Maternal Health Care Providers in Armenia. Available from: http://www.human-resources-health. com/content/2/1/8 (Accessed : 2017, November 15).

Gani, A. (2001). Pembiayaan Kesehatan Indonesia. Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat UI.

Gani, A. (2004). Analisis Biaya dan Resiko Lingkungan. Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat UI.

132

Geay, A. (2012). Memutuskan Mata Rantai Kematian di Tanah Papua. Jayapura: Percetakan Deiyai.

Gusna. (2016). Analisis Cakupan Antenatal Care K4 Program Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman. Jurnal Kesehatan Andalas, 5(1).

Handoko. (1987). Managemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.

Hani SU. (2012). Pengaruh Pemberian Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) terhadap Kinerja Puskesmas Bontonompo II Kabupaten Gowa. (Skrips). .Makasar: Universitas Patria Artha.

Harmana, T. (2006). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Kesehatan Daerah Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 9(03).

Hasanbasri M. Politik Daerah dan Program Kesehatan di Masa Desentralisasi in Pelaksanaan Desentralisasi Kesehatan di Indonesia 2000-2007, BPFE, Yogyakarta, 2009.

Heywood P. Harahap NP. Health Research Policy and Systems Public Funding of Health at the District Level in Indonesia After Decentralization – Sources, Flows and Contradictions. Health Research Policy and Systems, 2009;14:1-14.

Herjanto, E. (2001). Manajemen Produksi dan Operasi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Hill Z, et al. Supervising community health workers in low-income countries - a review of impact and implementation issues. UK: Global Health Action; 2014

Ikatan Bidan Indonesia. 2006. Bidan Menyongsong Masa Depan-IBI 50 tahun. Jakarta. Depkes RI. Jakarta.

Iswarno. (2013). Analisis Untuk Penerapan Kebijakan: Analisis Stakeholder dalam Kebijakan Program Kesehatan Ibu dan Anak Di Kabupaten Kepahiang. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 02: 77-85.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2011. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan. Jakarta: Kemenkes. Jakarta.

Lalonde AB. (2009). Delivering Services and Influencing Policy: Health Care Professionals Join Forces to Improve Maternal, Newborn, and Child Health. International Journal of Gynaecology and Obstetrics: The Official Organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics. International Journal Federation of Gynecology and Obstetrics, 105(3):271.

Mangkunegara. (2006). Evaluasi Kinerja SDM. Bandung: PT Refika Aditama. Bandung.

Mangkunegara, & Prabu. (2014). Evaluasi Kinerja SDM. Bandung: PT. Refika Aditama. Bandung.

Mathole. (2011). Dillemas and Paradoxes in Providing and Changing antenatal care:a Study of Nurse and midwives in Rural Zimbabwe. Heapol Oxford Journals, 046: 385-393.

Menkes. (2001). Rencana Strategis Nasional Making Pregnancy Safer (MPS) 2001 - 2010. Jakarta: Depkes. Jakarta.

Menkes. (2002). Registrasi dan Praktik Bidan. Jakarta: Depkes. Jakarta. Menkes. (2004). Kebijakan Dasar Puskesmas. Jakarta: Depkes. Jakarta.

133

Menkes. (2005). Pedoman Pengembangan Manajemen Kinerja Bidan dan Perawat. Jakarta: Menteri Kesehatan. Jakarta.

Menkes. (2008). Permenkes Nomor 741 tentang Standar Pelayanan Minimal. Jakarta: Depkes. Jakarta.

Menkes. (2012). Target MDGs tahun 2015. Menkes. (2014). Kebijakan Kemenkes Tentang Program KIA. Moleong, L. J. (2014a). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja

Rosdakarya. Moleong, L. J. (2014b). Metodologi Penelitian Kualitatif (33 ed.). Bandung:

Remaja Rosdakarya. Mulyati, Y., & Lukito, H. (2008). Analisis Kepuasan Kerja Tenaga Perawat dan

Tenaga Non Medis dalam Kaitan dengan Peningkatan Kepuasan Pelanggan(Studi Kasus pada Rumah Sakit di Sumatera Barat).

Munir, M. (2013). Pengaruh Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja, Budaya Organisasi dan Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan RSUD Tugurejo Semarang. Universitas Diponegoro, Semarang.

Nahajar, S.W. 2012. Gambaran Manajemen Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat Di Puskesmas Mokoau Kota Kendari Tahun 2012. Skripsi. Kendari.

Ningsih, N. A. (2011). Analisis Hubungan Prinsip-Prinsip Good Governance Dengan Kinerja Pegawai Di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.

Notoatmodjo. (2010). Ilmu Perilaku Kesehatan. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.

Notoatmodjo. (2012). Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.

Notoatmodjo. 2003. Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jakarata: PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Oyaya C O, Rifkin S B. Health Sector Reforms in Kenya: an Examination of District Level Planning. Health Policy, 64:113-27.

Panggabean. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.

Paryanto, A. T. (2012). Analisis pengaruh faktor kolaborasi perawat Terhadap kepuasan kerja dokter spesialis Di rawat inap paviliun garuda Rs. Dr. Kariadi Semarang Tahun 2012.

Prual. (2011). Effectieness of External Inspection of Compliance with Standards in Improving Healthcare Organization Behavior and Healthcare Profesional Behavior. Department of Publish Health. Journal University of Oxford, 4(6).

PP. (2005). Peraturan Pemerintah RI nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Jakarta: Pemerintah RI.

Prastowo. (2011). Memahami Metode-Metode Penelitian, Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis. Yogyakarta: Penerbit Media Maguwoharjo.

Purwanto, & Wahyudin. (2008). Pengaruh Faktor-Faktor kepuasan Kerja Dengan kinerja Karyawan Pusat Pendidikan Komputer Akuntansi IMKA dl Surakarta.

Purwanti E, Ayubi D. (2007). Hubungan antara Kepemimpinan Kepala Puskesmas dan Karakteristik Petugas Gizi Puskesmas di Kabupaten Kerawang. (Tesis). Jakarta: FKM UI.

134

Rahmawati, P. (2012). Analisis Kinerja Pegawai Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten BintanProvinsi Kepulauan RiauTahun 2012.

Rasyid. (2000). Fungsi Pemerintah dalam Pelayanan Publik. Jakarta. Reinke W A. (1994). Perencanaan Kesehatan Untuk Meningkatkan Efektivintas

Manajemen. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Robbin Stephen P. (2002). Perilaku Organisasi Konsep Kontroversi Aplikasi.

Edisi VIII. Jakarta: Prenhallindo. Jakarta. Sari R.W. (2007). Hubungan karakteristik ibu hamil, ketersediaan sarana, dan

kualitas pelayanan dengan tingkat pemanfaatan posyandu. (skripsi). Sasmito, A. (2003). Sistem Kesehatan. Raja Grafindo Persada, 2007. Sastrohadisuwiryo, & Suswanto. (2002). Manajemen Tenaga Kerja Indonesia.

Jakarta: Penerbit Bumi Aksara. Sedarmayanti. (2007). Sumber Daya Manusia. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Jakarta. Sedarmayanti. (2013). Good Governance (Kepemerintahan yang baik)

Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan produktivitas Menuju Good Government. Bandung: PT. Mayar Maju.

Setyaningsih S. (2008). Pengaruh interaksi, pengetahuan, dan sikap terhadap praktik ibu dalam pencegahan anemia gizi besi balita di Kota Pekalongan tahun 2008. (tesis). Semarang: Universitas Diponegoro.

Simamora. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.

Siregar, M. (2014). Pengaruh Motivasi Dengan kinerja Perawat Pelaksana Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Swadana Tarutung Tapanuli Utara Tahun 2008.

Speziale, & Carpenter. (2003). Penelitian Kualitatif. Subakti. (2008). Pengaruh kepuasan kerja dengan kinerja Pegawai klinik

spesialis Bestari medan Tahun 2011. Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:

Alfabeta. Suswati, E. (2012). Karakteristik Individu dan Karakteristik Organisasi

Pengaruhnya terhadap Motivasi dan Kinerja Bidan oada RSUD Tapal Kuda Jawa Timur. UKSW institutional repository.

Sutrisno. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Penerbit Kencana. Jakarta.

Symon. (2007). Kajian Perencanaan Dan Penganggaran Kesehatan Di Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2006. Jurnal Kesehatan Masyarakat, II (1).

Undang-undang. (2004). UU Nomor 32 tentang Pemerintah Dareah. Jakarta: UU RI.

Wirawan. (2009). Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

WHO. (2006). The Role Of Health Care Professional Organizations in The Partnership for Maternal Newborn and Child Health. Geneva: WHO.

135

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

NO

INFORMAN

DAFTAR PERTANYAAN DINAS KESEHATAN KEPALA PUSKESMAS PETUGAS/PENANGGUNGJAW

AB KIA PUSKESMAS MS KP AS MH YG LG CK MM KY SS LP FS

A. KEMAMPUAN DAN KETERAMPILAN PETUGAS

1 Mohon kiranya Bapak/Ibu memberikan penjelasan tentang program KIA? √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2 Menurut Bapak/Ibu, kegiatan pelayanan apa saja yang sudah berjalan di puskesmas berkaitan dengan program KIA?

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3

Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang kemampuan dan keterampilan petugas KIA di Puskesmas ? Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum?

√ √ √ √ √ √ √ - - - - -

4 Apa saja selama ini yang sudah ditempuh dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas KIA di puskesmas ?

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5 Apakah ada standar tertentu sebagai ukuran dalam menilai kemampuan dan keterampilan petugas KIA di puskesmas?

√ √ √ √ √ √ √ - - - - -

6 Aoakah setiap tenaga bidan sudah memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) sebagai petugas KIA di Kabupaten Mamberamo Tengah?

√ √ - - - - - √ √ √ √ √

7 Bagaimana pengalaman anda sebagai petugas program KIA di Puskesmas ? - - - - - - - √ √ √ √ √

136

136 136 136

NO

INFORMAN

DAFTAR PERTANYAAN DINAS

KESEHATAN

KEPALA PUSKESMAS PETUGAS/PENANGGUNGJAWAB KIA PUSKESMAS

MS KP AS MH YG LG CK MM KY SS LP FS B. KETERSEDIAAN DANA

1 Darimana saja sumber pembiayaan program KIA yang Bapak/Ibu ketahui? √ √ √ √ √ √ √ - - - - -

2

Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang ketersediaan dana untuk program KIA baik di tingkat Dinas maupun di Puskesmas?

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3 Berapa Alokasi dana yang diperuntukkan dalam menjalankan program KIA pada tahun ini (2015) ?

√ √ √ √ √ √ √ - - - - -

4

Apakah ketersediaan dana tersebut sudah dianggap mencukupi atau belum dalam menjalankan program KIA?

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

136

137

136

137

NO

INFORMAN

DAFTAR PERTANYAAN DINAS KESEHATAN KEPALA PUSKESMAS PETUGAS/PENANGGUNGJAWAB

KIA PUSKESMAS MS KP AS MH YG LG CK MM KY SS LP FS

C. SUPERVISI PROGRAM

1 Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang supervisi program ? √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2 Hal-hal apa saja yang Bapak/Ibu dilakukan dalam pelaksanaan supervisi program KIA ?

√ √ - - - - - - - - - -

3 Apakah selama ini sudah dibentuk tim supervisi terpadu program KIA? √ √ - - - - - - - - - -

4 Apakah supervisi program KIA selama ini sudah berjalan secara rutin atau belum ?

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5

Bagaimana pendampingan/supervisi dari pimpinanan dalam pelaksanaan program KIA di puskesmas dan jaringannya ?

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

138

136

138

NO

INFORMAN

DAFTAR PERTANYAAN DINAS KESEHATAN KEPALA PUSKESMAS PETUGAS/PENANGGUNGJAWAB

KIA PUSKESMAS

MS KP AS MH YG LG CK MM KY SS LP FS

D. PRENCANAAN PROGRAM

1 Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang perencanaan program KIA ? √ √ √ √ √ √ √ - - - - -

2 Apakah perencanaan program KIA sudah tertuang dalam Renstra dan Renja SKPD? √ √ √ √ √ √ √ - - - - -

3

Hal-hal apa saja yang Bapak/Ibu dilakukan dalam pelaksanaan perencanaan program KIA ?

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4

Apakah sudah ada penyusunan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SOP (standar Operasional Prosedur) sebagai pedoman dalam menjalankan program KIA di puskesmas ?

√ √ √ - - - - - - - - -

5 Apakah perencanaan program KIA selama ini sudah berjalan baik atau belum ? √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

139

Lampiran 2. DAFTAR INISIAL RESPONDEN MENURUT JABATAN

No Inisial Jabatan

1.

MS

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo

Tengah

2. KP Kepala Seksi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten

Mamberamo Tengah

3. AS Kepala Puskesmas Kobakma

4. MH Kepala Puskesmas Kelila

5. YY Kepala Puskesmas Ilugwa

6. LG Kepala Puskesmas Eragayam

7. CK Kepala Puskesmas Megambilis

8. MM Penanggungjawab KIA Puskesmas Kobakma

9. KY Penanggungjawab KIA Puskesmas Kelila

10. SS Penanggungjawab KIA Puskesmas Ilugwa

11. LP Penanggungjawab KIA Puskesmas Eragayam

12. FS Penanggungjawab KIA Puskesmas Megambilis

140

Lampiran 3. MATRIKS ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN

1. Kemampuan dan Keterampilan

No Informan Emik Reduksi/

Konsep Emik Konsep Etik Proposisi Rangkuman

1 KP

“...bidan yang sudah berpengalaman itu biasanya terampil dalam menolong persalinan, tapi ada juga yang belum...biasanya itu bidan yang baru-baru lulus..ya baru diangkat honorer...baru sebagian juga belum punya STR (Surat Tanda Registrasi) bidan...kami rekrut saja karena untuk menutupi kekurangan tenaga...ya walaupun tidak punya STR... ”

petugas di puskesmas bahwa masih kurangnya pengalaman kerja, pemberian pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan KIA masih sangat kurang dan bahkan ada yang belum pernah ikut pelatihan Asuhan Persalinan Normal. Kemudian di salah satu Puskesmas bahkan tidak ada bidan koordinator (bikor) yang merupakan bidan senior yang seharusnya melakukan pendampingan kepada bidan-bidan yang baru lulus/tamat dan langsung dipekerjakan. Dari informan dinas kesehatan juga mengakui hal yang sama bahwa pelatihan APN baru 2 kali dilaksanakan sehingga pelatihan lainnya baru direncanakan ke depannya.

Pelaksanaan Program KIA di Kabupaten Mamberamo Tengah masih belum optimal karena masih rendahnya kemampuan dan keterampilan dari pelaksana program dalam hal ini bidan

-Keberhasilan pelaksanaan program KIA bergantung pada kemampuan dan keterampilan para petugas/pelaksana program KIA tersebut

kemampuan dan keterampilan petugas KIA masih rendah sehingga pelaksanaan program KIA tidak optimal

- Peningkatan kemampuan dan keterampilan dapat ditempuh dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan kepada para bidan yang bertugas di KIA

2 CK

“...Bidan di wilayah kerja saya ini masih bidan baru lulus semua... jadi masih kurang terampil... mungkin karena dong pu pengalaman masih kurang kah (pengalaman mereka masih kurang)... seharusnya mereka itu diberikan pelatihan-pelatihan... trada (tidak ada) bidan koordinator (bikor) di sini yang mendampingi...”(CK)

3 MS

“...kami (Dinas Kesehatan Kabupaten Memberamo Tengah) sudah 2 kali melaksanakan program pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal)...memang belum semua bidan ikut pelatihan itu...pelatihan lainnya baru kami mau rencanakan ke depan...” (MS)

141

136

141

No Informan Emik Reduksi/

Konsep Emik Konsep Etik Proposisi Rangkuman

4 MM

“...saya belum pernah ikut pelatihan atau kursus, macam pelatihan APN (asuhan persalinan normal) tuh belum pernah diikutkan...kitong (kami) di puskesmas kobakma ini ada 15 bidan tapi yang ikut pelatihan APN baru 3 orang saja...” (MM)

5 LP

“...kalau kami tuh urus STR (Surat Tanda Registrasi) masing-masing saja... itu urusnya ke MTKP (Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi di dinas kesehatan provinsi ...adek-adek bidan yang baru honorer itu ada yang belum punya STR...” (LP)

142

136

142

2. Ketersediaan Dana

No Informan Emik Reduksi/ Konsep Emik /

Konsep Etik Proposisi Rangkuman Kata Kunci

1 MS

“...dana untuk program KIA diambil dari dana BOK biasanya dorang (mereka) pergunakan untuk kegiatan posyandu...

Dana OTSUS dan DAU tidak dialokasikan untuk program KIA, dana di puskesmas tidak cukup untuk operasional kegiatan KIA, biaya rujukan pasien, dan bahkan ada puskesmas yang dananya terlambat di cairkan dari dinas kesehatan

Ketersediaan dana untuk pembiayaan program KIA di Kabupaten Mamberamo Tengah masih sangat kurang

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) peruntukkannya 60 % untuk pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya pada program pelayanan kesehatan prioritas diantaranya menurunkan angka kematian balita dan ibu.

Alokasi dana yang tidak mencukupi mempengaruhi keberhasilan target/capain kinerja program KIA

...sebagian juga dari dana BPJS, itu biasanya dorang pake untuk klaim pertolongan persalinan atau jasa pelayanan saja... ”

“.. sedangkan dana DAK, OTSUS dan DAU tidak kami alokasikan untuk program KIA... sebenarnya belum cukup... ”

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 tahun 2016 tentang pengelolaan transfer ke daerah dijelaskan pada pasal 5 bahwa alokasi anggaran di bidang kesehatan sebesar 5 % dari APBN.

2 MH

“...dana yang dialokasikan untuk program KIA di puskesmas kami itu tra (tidak) cukup...

karena selain membiayai kegiatan ini juga kadang kitong (kami) ini ada kebutuhan lain lagi...macam rehab Polindes yang sudah lapuk tuh...”

- Pergub Papua Nomor 8 tahun 2014 tentang Juknis Penggunaan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) sebesar 40 % untuk operasional pelayanan kesehatan dasar yang di dalamnya termasuk program KIA.

143

No Informan Emik Reduksi/ Konsep Emik /

Konsep Etik Proposisi Rangkuman Kata Kunci

3 FS

“...biasanya kalau mau rujuk pasien ibu hamil risiko tinggi tuh kapus bilang kamu stop sudah pake biaya rujukan, trada (tidak ada) uang untuk rujukan ibu hamil

...dana dari dinas dong (mereka) kasih itu tra cukup...

suruh berangkat sendiri sudah...ini kan pakai pesawat... baru mahal lagi..kasian ibunya belum tentu dia ada uang...”

4 KY

“...wilayah kerja Puskesmas kami 19 kampung yang sangat berjauhan...

... ini membutuhkan biaya yang besar untuk transportasi bidan setiap bulan melaksanakan PWS KIA...

akhirnya ada saja yang tidak bisa jalan tiap bulan...”

5 LG

“...dana yang dong (mereka) cairkan dari dinas tuh selalu cairkan terlambat ke puskesmas...

... ini kegiatan rutin sebenarnya dimulai dari januari..

rutin sebenarnya dimulai dari januari... akhirnya program seperti KIA jadi terhambat... itu sangat pengaruh dalam pelayanan kami terhadap masyarakat...”

144 136

144

3. Supervisi Program

No Informan Emik Reduksi/ Konsep Emik /

Konsep Etik Proposisi Rangkuman Kata Kunci

1 MS “...kalau saya jarang turun ke lapangan untuk supervisi karena saya sifatnya hanya menerima laporan dari kepala seksi KIA... kalau ada kendala-kendala baru dicarikan solusinya...”

supervisi program KIA dari pimpinan jarang dilakukan karena hanya mengharapkan pencatatan dan pelaporan bulanan progam KIA dari masing-masing puskesmas. Pernyataan dari beberapa informan di puskesmas mengatakan bahwa dari dinas belum ada keseriusan dalam hal supervisi dan pendampingan program, kadang kunjungan dari dinas kesehatan hanya 2 kali dalam setahun, tidak pernah ada pendampingan dalam kegiatan posyandu.

Supervisi program KIA tidak berjalan di Kabupaten Mamberamo Tengah

- Supervisi bertujuan mengetahui kinerja bidan yang ada di lapangan dalam teknis pelayanan dan manajemen program kesehatan ibu dan anak yang mengacu kepada perbaikan mutu pelayanan dalam meningkatnya cakupan program KIA

Supervisi mengacu kepada perbaikan mutu pelayanan dan manajemen pelayanan dalam meningkatnya cakupan program kesehatan Ibu dan anak.

2 KP “...supervisi jarang saya lakukan... yang penting laporan bulanan dari puskesmas lancar-lancar saja toh...”

- Supervisi yang terintegrasi dapat dilakukan oleh Puskesmas, Dinas Kesehatan dan organisasi profesi (IBI) bermanfaat memberikan pembinaan dan pengawasan penyelengara praktik bidan di puskesmas

3

AS

“...dari dinas dong (mereka) jarang turun melakukan pendampingan atau supervisi untuk program KIA...

... iya mungkin hanya 2 kali setahun kah...itu pun hanya datang sebentar saja ambil data-data di puskesmas...”

4 SS

“...sepanjang tahun ini kami belum pernah didampingi dari dinas kalau kegiatan posyandu...mungkin mereka sibuk...

145

145

136

4. Perencanaan Program

No Informan Emik Reduksi/ Konsep Emik /

Konsep Etik Proposisi Rangkuman Kata Kunci

1 MS

“...kalau Renstra itu disusun oleh pejabat lama jadi kami kurang tau penjabarannya seperti apa...saya belum ada sosialisasi ke bawahan mengenai renstra dinas kesehatan...”

Dinas kesehatan tidak memiliki Renstra dan Renja SKPD yang jelas. Tidak ada sosialisasi petunjuk teknis standar pelayanan minimal (SPM) program KIA kepada petugas di puskesmas. Belum ada standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam menjalankan program KIA di puskesmas. Namun ada puskesmas yang menggunakan POA (Plan of Action) puskesmas untuk menjalankan program KIA

Perencanaan program KIA di tingkat dinas dan puskesmas Kabupaten Mamberamo Tengah belum optimal, hanya berpedoman pada penyusunan target program tahunan, SPM yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, dan Plan of Action (POA) bulanan Puskesmas

- Renstra dan Renja SKPD memuat prioritas program/kegiatan; rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan bertujuan mengalokasikan sumber daya yang terbatas, Perencanaan Operasional unit kerja dibuat di satuan kerja perangkat daerah dalam rangka memperlihatkan bagaimana peluang secara spesifik ditunjukkan, bagaimana setiap sasaran program dilaksanakan di setiap unit kerja.

“...untuk program KIA sudah ada (SPM) standar pelayanan minimal...

- SK Menkes Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal merupakan standar pelayanan dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan, indikator dan nilai (benchmark).

...itu diberikan dari pusat (kementerian kesehatan)... saya kurang tau kalau sudah di sosialisasikan kah tidak... saya pikir itu tugas Kepala Seksi KIA...

... kami belum buatkan SOP khusus untuk kegiatan di KIA...”

- tim tingkat kabupaten

menyusun SOP pelayanan KIA kemudian disosialisasikan dan dipantau pelaksanaanya sehingga bidan bisa menerapkan pelaksanaan pelayanan KIA sesuai dengan SOP, dan senantiasa melakukan evaluasi sehingga pelayanan menjadi berkualitas

2 KP

“...mengenai RENJA SKPD belum pernah kami susun...itu mungkin di bagian perencanaan program kah...

...kami tidak sosialisasikan SPM itu ke puskesmas karena saya pikir tidak perlu..

yang penting mereka laksanakan kegiatan rutin sesuai tupoksinya...

...SOP kami belum buat juga di unit layanan KIA...penyusunan target pencapaian program KIA ada tiap tahun...”

146 136

146

No Informan Emik Reduksi/ Konsep Emik /

Konsep Etik Proposisi Rangkuman Kata Kunci

3 LG

“...belum ada SOP untuk KIA di puskesmas eragayam... seharusnya dari dinas yang buatkan..

...jadi hanya jalankan kegiatan rutin saja...

...untuk target pencapain program itu sudah ditentukan dari dinas...”

4 AS

“...dalam minilokakarya puskesmas hanya membahas jadwal kegiatan rutin bulanan, termasuk kegiatan KIA...

...itu biasanya kami buat POA... puskesmas tra (tidak) pernah susun SOP...”

5 FS “...kami hanya berpedoman pada target tahunan cakupan program...

... tugas kami itu melaksanakan kegiatan rutin di KIA dan buat laporan bulanan untuk di kirim ke dinas...”

147

Lampiran 4. PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

148

Lampiran 5. Rekomendasi izin penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah

149

Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Penelitian

150

Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian Ket foto: foto bersama Kapus & Bidan di Puskesmas Kelia

Ket foto: foto bersama Kapus & Bidan di Puskesmas Taria

151

Ket foto: foto bersama Kapus & Bidan di Puskesmas Eragayam Ket foto: foto bersama Kapus & Bidan di Puskesmas Ilugwa

152

Ket foto: foto bersama Kapus & Bidan di Puskesmas Dogobak