Upload
vancong
View
214
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG FIDUSIA ATAS KREDIT INVESTASI RIG MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
TESIS
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan
ABRAHAM YAZDI MARTIN 0606006942
UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN DEPOK
JANUARI 2009
iPerlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
HALAMAN PENGESAHAN
Tesis ini diajukan oleh : Abraham Yazdi Martin Nama : Abraham Yazdi Martin NPM : 0606006942 Program Studi : Magister Kenotariatan Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA
PEMEGANG FIDUSIA ATAS KREDIT INVESTASI RIG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
Telah berhasil dipertahankan di hadapan dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
DEWAN PENGUJI
Pembimbing : DR. Rosa Agustina, SH, MH. ( )
Penguji : Surini Ahlan Syarief , S.H, M.H. ( )
Penguji : R. Ismala Dewi, S.H, M.H. ( )
Ditetapkan di : Depok Tanggal : 9 Januari 2009
iiPerlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH
Alhamdulillah Wasyukurillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat
ALLAH RABBBUL ALAMIN, karena atas rahmat, izin, kemudahan dan ridho-
Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam saya tujukan kepada
Manusia yang paling baik akhlaqnya, Manusia terpercaya di langit dan di bumi
yang syafaatnya kita nantikan di hari akhir, RASULULLAH MUHAMMAD
SAW berserta keluarga dan sahabatnya
Penulisan tesis dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk
mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum. Saya menyadari
bahwa, tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, dari masa
perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk
menyelesaikan tesis ini.
Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada :
1. Ibu DR. Rosa Agustina, SH, MH. Selaku dosen pembimbing yang telah
menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam
penyusunan tesis ini;
2. Bapak DR.Ir. Madjedi Hasan, MH. yang telah banyak membantu dalam usaha
memperoleh data yang saya perlukan;
3. Segenap jajaran Dosen dan Staff di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Indonesia;
4. Ayahanda tercinta “Papa” DR. Martin Roestamy, SH, MH. yang telah
memberikan segalanya sejak saya lahir sampai sekarang ini. Didikan dan
bimbingan, dorongan semangat, pengarahan, pengorbanan moril, semangat
jihad, materil, kesabaran, serta doa yang senantiasa dipanjatkan untuk penulis.
“you are my best friend in this big world”;
5. “Mom” yang telah mengandung, melahirkan, dan menjaga saya. Seseorang
tempat saya berbakti dan memperolah surga. Yang doanya tidak pernah putus
demi tercapainya cita-cita sang buah hati. “You mean so much to me..mom!”;
iiiPerlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
6. “Bunda” yang selalu mengerti dan sabar dalam menasehati saya. “I need
u…Bun, Everytime!”;
7. “Ima” Istri saya tercinta “one and the only one”. Wanita paling cantik dari
yang tercantik di dunia ini, dan yang selalu senantiasa mendampingi saya
disetiap keadaan. “You are just the one for me…!”;
8. “Abah dan Mamah” yang sangat menyayangi saya dan menjadikan saya
sebagai anak tertua bagi mereka yang senantiasa mengikut sertakan nama saya
dalam setiap doanya. Tidak lupa juga adik saya Aji dan Royyan semoga
menjadi anak yang soleh;
9. Keluarga besar kantor NOTARIS DR. Martin Roestamy SH. MH. Kepada
Bang Diman, Masyahdan, Aal the king of boxer, Wardi, Maya, Amel, Bobby,
Hari (asrot), mba detty dan Desi yang sudah banyak memberikan saya ilmu,
data, pengalaman, persaudaraan, dan kebersamaan;
10. Yayasan Pusat Studi dan Pengembangan Islam Amaliah, Ketua Yayasan Pak
Emnis, Sekertaris Yayasan Pak Tanjung, Bendahara Warizal dan tipar grup;
11. Teman-teman Mkn angkatan 2006 (Yoga the negro, Nova, Eric, Victor, Pa’ul,
Tia, Uci,Yeni, Dian, Uta, Lia, Ine, Suzy, Aska) atas kerjasama dan
persahabatan kita selama ini;
12. Sahabat-sahabat saya (Yodi, Bejo, Dado, Mirwan, Septi, Evi) yang selalu
mendukung saya dalam menyelesaikan tesis ini.
Didalam penulisan tesis ini saya juga menyadari masih banyak kekurangan
dan kesalahan saya. Untuk itu saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-
besarnya. Akhir kata, saya berharap ALLAH SWT berkenan membalas kebaikan
semua pihak yag telah membantu. Dan semoga tesis ini membawa manfaat bagi
pengembangan ilmu.
Jakarta, Januari 2009
Penulis
ABRAHAM YAZDI MARTIN
ivPerlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
NPM :0606006942
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS
Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.
Nama : Abraham Yazdi Martin NPM :.0606006942 Tanda Tangan : Tanggal : 9 Januari 2009
vPerlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Abraham Yazdi Martin NPM : 0606006942 Program Studi : Magister Kenotariatan Departemen : Fakultas : Hukum Jenis karya : Tesis demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty- free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG FIDUSIA ATAS
KREDIT INVESTASI RIG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di : Jakarta Pada Tanggal : 9 Januari 2009
Yang menyatakan
( Abraham Yazdi Martin)
viPerlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
ABSTRAK Nama : ABRAHAM YAZDI MARTIN, S.H. Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN Judul : Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Fidusia Atas Kredit Investasi Rig Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Peningkatan pendapatan negara dari sektor minyak dan gas bumi adalah salah satu sumber pembiayaan pembangunan, dengan mengikutsertakan peran swasta dalam ekstensifikasi atau perluasan sumur minyak atau gas bumi. Untuk mendapatkan sumur baru sebagai sumber energi minyak bumi (khususnya) diperlukan peralatan yang canggih dan padat modal. Rig adalah alat pengeboran untuk menemukan sumur baru yang dikenal dengan kegiatan eksploitasi minyak bumi. Untuk memperoleh (baik membangun atau membeli Rig bekas) diperlukan modal yang tidak sedikit, dalam konteks untuk mendapatkan modal perusahaan ekplorasi minyak bumi memerlukan bantuan kredit dari bank. Belakangan ini bank-bank nasional sudah mulai memberanikan diri membiayai pengadaan Rig tersebut dengan kredit investasi Rig. Analisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Salah satu syarat dari kredit investasi Rig adalah jaminan kredit harus dijaminkan dengan Rig tersebut. Dalam praktik Kredit Investasi Rig di Bank Madiri, hak jaminan kebendaan yang menjadi dasar pengikatan jaminan antara kreditor dengan debitor adalah dengan mengikat Rig sebagai jaminan adalah dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Dalam praktik perbankan Rig dimasukkan sebagai benda tidak terdaftar dengan syarat-syarat dan klausula pengikatan sebagaimana benda tidak terdaftar, yang memiliki kelemahan disebabkan karakter Rig sebagai benda dan sifat elastisitas UUJF. Keadaan ini menurut hemat penulis tidak cukup melindungi kepentingan kreditor. Untuk itu diperlukan upaya membangun konstruksi hukum pengembangan Rig sebagai benda guna melindungi kreditor jika kredit macet. Dalam praktik peranan notaris dalam memahami dan memberikan perlindungan yang seimbang kepada kedua belah pihak dapat pula memberikan perlindungan kepada kreditor sebagai pemegang jaminan fidusia atas Rig.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Fidusia, Rig
Universitas Indonesia viiPerlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
ABSTRACT Name : ABRAHAM YAZDI MARTIN, S.H. Study Program : MASTER OF NOTARY Title : Law Protection for Fiducia Holder on Rig Investment
Credits According to Law No. 42 Year 1999 on Fiduciary Guarantee
The increased national income from oil and gas by involving the roles of private sectors in the development of oil or gas wells is a fund source for national development. In order to find new oil or gas well for fuel energy source, sophisticated and capital extensive equipment is needed. Rig is a drilling machine used to find new oil well in oil exploitation activities. A big amount of capital is required to obtain a rig (build a new rig or purchase a used rig). For this purpose, companies need to seek bank loans. Since several years ago, national banks have been financing rig procurement in the scheme of Rig Investment Credit. One of the requirements for Rig Investment Credit is that the rig should be used as the guarantee for the credit. In Rig Investment Credit of Mandiri Bank, the property guarantee right used as the basis of guarantee credit bond between creditor and debtor is based on Law No. 42 Year 1999 on Fiducia Guarantee (UUJF). In banking practice, rig is included as unregistered property with its requirements and clauses as unregistered property. As an unregistered property, rig has some disadvantages caused by its characteristics as a property and by the elasticity of UUJF. This condition is not protective enough for creditors concerns. Therefore, efforts to develop a law construction for rig development as a property in order to protect creditor when the debt is unperformed are important to make. Public notary roles in understanding and giving balanced protection to both parties can also give protection to the creditor as the holder of fiducia guarantee on Rig. Key words: Law Protection, Fiducia Holder, Rig
Universitas Indonesia viiiPerlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ........................................................................................ HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... KATA PENGANTAR ...................................................................................... HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS............................................ LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH...................... ABSTRAK ........................................................................................................ ABSTRACT ...................................................................................................... DAFTAR ISI .....................................................................................................
i ii iii v vi vii viii ix
BAB I PENDAHULUAN........................................................................... 1 A.
B. C. D.
Latar Belakang ....................................................................... Pokok Permasalahan ............................................................. Metode Penelitian ................................................................... Sistematika Penulisan ............................................................
1 9 9 10
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA RIG............................
11
A. Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit dan Jaminan Kredit .....................................................................
11
1. 2. 3.
Perjanjian Kredit............................................................... Jenis-jenis Kredit Bank .................................................... Jaminan Kredit .................................................................
11 14 16
B. Tinjauan Tentang Benda dan Hak Kebendaan ................. 18 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pengertian Benda ............................................................ Hak Atas Kebendaan ...................................................... Hak Milik atas Kebendaan ............................................. Pengaturan tentang Benda .............................................. Macam-macam Benda .................................................... Asas-asas Hukum Benda ................................................ Tentang Penguasaan Benda ............................................ Hak Jaminan Kebendaan ................................................
18 20 21 23 25 26 28 31
C. Tinjauan Jaminan Fidusia 33 1.
2. 3. 4. 5.
Sejarah singkat ................................................................ Pengertian Fidusia .......................................................... Objek Jaminan Fidusia ................................................... Asas-asas Hukum Fidusia ............................................... Akta Jaminan Fidusia (AJF) ...........................................
33 36 37 39 43
D. Penetapan Rig Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Investasi Eksplorasi Minyak Bumi .......
46
1. 2. 3. 4.
Syarat Pemberian Kredit Untuk Eksplorasi Minyak Bumi ................................................................................. Pengertian dan jenis-jenis Rig .......................................... Alas hak Rig ..................................................................... Pemberian Jaminan Fidusia Atas Rig ..............................
46 52 54 57
E. Perlindungan Hukum Kepada Kreditor Pemegang Fidusia Rig ..............................................................................
59
Universitas Indonesia ixPerlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pendaftaran Rig Sebagai Jaminan Fidusia ....................... Tempat Pendaftaran Fidusia ............................................. Tatacara pendaftaran ........................................................ Masalah-masalah yang dihadapi dalam Pendaftaran Fidusia .............................................................................. Kedudukan Kreditor menurut UUJF ................................ Hak-hak Kreditor menurut UUJF .................................... Kewajiban dan Larangan bagi Debitor ............................
59 60 61
65 67 70 77
BAB III PENUTUP ....................................................................................... 82 A.
B. Kesimpulan ............................................................................. Saran-Saran ............................................................................
82 83
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 84
Universitas Indonesia xPerlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Salah satu tujuan Negara sebagaimana yang diamanatkan dalam
pembukaan UUD 45 adalah : “memajukan kesejahteraan umum”, yang
merupakan landasan yuridis bagi tugas, wewenang dan tanggung jawab
pemerintahan negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat
Indonesia agar terlepas dari belenggu kemiskinan setelah dijajah selama 350
tahun. Penjabaran tujuan Negara tersebut diatur dalam Pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar 1945: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”. Untuk menggali potensi kekayaan alam yang
merupakan asset bangsa, pemerintah mengikutsertakan masyarakat guna
mewujudkan tujuan negara kesejahteraan tersebut, diantaranya dengan
meningkatkan peran dunia usaha agar dapat menggerakkan roda
perekonomian bangsa. Dalam rangka itu pula untuk menggerakkan usahanya
tersebut sudah pasti membutuhkan pendanaan dan permodalan yang cukup
besar, masalah dana dan permodalan adalah sesuatu yang mutlak bagi dunia
usaha. Dana merupakan “darah” bagi suatu perusahaan dalam melaksanakan
segala aktifitas bisnisnya. Seperti halnya manusia yang tidak mungkin hidup
tanpa darah, perusahaan juga akan mati tanpa dana.1 Jadi, salah satu
permasalahan dibidang ekonomi adalah masalah permodalan. Pengusaha
membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya, sementara pemilik
modal berkeinginan untuk menginvestasikan modalnya guna mencari
keuntungan dan aman. Banyak cara untuk mendapatkan modal, banyak pula
cara untuk berinvestasi dan semuanya bermuara pada rasa aman dan
menguntungkan. Cara yang paling lazim untuk mendapatkan modal adalah
Universitas Indonesia 1
1 Sutan Remy Sjahdeini, “Hak Jaminan dan Kepailitan”, Jurnal Hukum Bisnis, (Volume 11, 2000) hal 4.
Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
dengan meminjam uang kepada bank, melalui kredit yakni dalam bentuk
investasi,2 pengembangan usaha maupun modal kerja.
Dengan disepakatinya perjanjian kredit antara pengusaha selaku Debitor
dan bank selaku Kreditor, maka terlibatlah kedua belah pihak kepada
lembaga-lembaga hukum yang mengatur tentang tata cara dan syarat-syarat
bagi terciptanya aliran dana dalam bentuk kredit tersebut. Dalam pertemuan
dua kesepakatan tersebut, sebenarnya telah bertemu pula dua kepentingan
yang saling bertentangan (conflict of interest), yakni di satu pihak Debitor
menginginkan kredit dengan mudah dan cepat (termasuk besarannya), di lain
pihak Kreditor memerlukan kepastian dan pengamanan terhadap
pengembalian (pembayaran kembali) uang yang dipinjam melalui kredit
(yang merupakan kewajiban Debitor) dalam waktu yang tepat, sesuai dengan
kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit antara
Debitor dengan Kreditor.3
Pada dasarnya inti pokok perjanjian kredit adalah kepercayaan
(crederee), dimana Debitor seharusnya tanpa syarat dengan kesadarannya
sendiri merasa wajib memenuhi janji yang telah dibuat untuk membayar lunas
kredit yang dinikmatinya dari Bank untuk membayar lunas kredit yang
dinikmatinya dari bank. Dalam Hukum Perdata asas pemenuhan janji dikenal
dengan Pacta sunt servanda yang artinya semua persetujuan yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
melaksanakannya.4 Dalam Black Law Dictionary ”pacta sunt servanda” is :
”Agreements (and stipulations) of the parties (to a contract) must be
observed”.5 Kalau ini dilaksanakan dimana Debitor pada umumnya
melaksanakan kewajibannya dengan sadar, dan tanpa susah payah Kreditor
dapat menerima kembali pembayaran utang Debitor, sebenarnya sampai disini
tidak ada masalah, akan tetapi kenyataannya tidak demikian, budaya hukum
2 W.J.S. Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia .Jakarta : Balai Pustaka 2005 pengertian investasi adalah “Penanaman Modal atau uang di perusahan”, hal. 415
3 Martin Roestamy,”Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Benda Tidak Terdaftar Sebagai Jaminan Bank Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ( Tesis Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana 2005) hal. 2.
4 Yan Pramadya Puspa, “Kamus Hukum edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris”, penerbit CV. Aneka Semarang, hal. 649.
5 Black’s Law Dictionary sixth edition, ST.Paul, Minn. West publishing Co. 1990 hal 1109.
Universitas Indonesia 2Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
Indonesia belum sampai pada tahap itu, maka masalah yang timbul bagaimana
menjamin pengembalian utang tersebut kembali, dan bagaimana jika Debitor
lalai? dalam hal ini diperlukan aturan-aturan hukum dengan menggunakan
hukum jaminan guna memberikan keseimbangan dan perlindungan kepada
Kreditor.
Permulaan hukum jaminan dimulai dari Pasal 1131 KUHPerdata yang
berbunyi : “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang
tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian
hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”. Dengan
ketentuan ini berarti segala kekayaan Debitor yang meminjam uang melalui
kredit dari Bank menjadi jaminan bagi ketertiban pelunasan utangnya. Pada
akhir Pasal 1132 KUHPerdata yang menjelaskan : “adanya piutang yang
didahulukan dalam hal adanya alasan menurut hukum”, dalam hal ini hukum
memberikan kedudukan kepada bank sebagai Kreditor preferen yang
dimungkinkan sepanjang diperjanjikan antara Debitor dengan Kreditor.6
Perjanjian yang dimaksud dalam praktik perbankan dituangkan dalam
perjanjian kredit/pinjaman uang dengan pemberian jaminan. Perjanjian
penyerahan jaminan tersebut menimbulkan hak yang didahulukan atau yang
diistimewakan dikenal juga dengan hak preferen bagi Kreditor.
Dalam Pasal 1133 KUHPerdata hak preferen disebutkan juga dengan
hak istimewa yang dimaksudkan, adalah : hipotik dan gadai. Pasal 1134 ayat
kedua disebutkan, bahwa hipotik dan gadai memiliki kedudukan yang lebih
tinggi dari utang lainnya yang memiliki Hak Istimewa, kecuali oleh undang-
undang dinyatakan sebaliknya (lain). Mengenai gadai diatur dalam Bab XX
Buku II Hukum Benda, mulai dari Pasal 1150 KUHPerdata dan seterusnya,
sedangkan hipotik dalam Bab XXI dari Pasal 1162 KUHPerdata dan
seterusnya, yang kemudian khusus mengenai hipotik atas tanah telah dicabut
berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (selanjutnya
disebut UUHT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya disebut UUJF), hukum jaminan yang
6 Roestamy, op. cit., hal. 3.
Universitas Indonesia 3Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
selama ini dalam praktik dikenal dengan Fiduciaire Eigendoms overdracht
(FEO) diformalkan kedalam bentuk Undang-Undang dalam sistem hukum
jaminan Indonesia.
Dengan berlakunya UUHT dan UUJF, maka hukum jaminan di
Indonesia bertambah lagi dan menjadi empat yaitu : gadai, hipotik, hak
tanggungan dan jaminan fidusia, sehingga dengan demikian hukum jaminan
kita dikenal dalam dua bagian:
1. Hukum Jaminan menurut KUHPerdata yakni: gadai dan hipotik.
2. Hukum Jaminan menurut Undang-Undang Nasional yakni: UUHT dan
UUJF.
“Hukum jaminan adalah seluruh perangkat “peraturan” yang mengatur tentang
jaminan dalam hukum nasional kita dikemudian hari”.7 Berarti hukum
jaminan yang diharapkan adalah hukum yang merupakan produk nasional.
Sekarang seperti yang telah dijelaskan diatas terdapat dua sumber hukum
jaminan dalam sistem hukum di Indonesia yakni yang bersumber dari
KUHPerdata yaitu hipotik dan gadai serta yang bersumber daripada Undang-
Undang Nasional produk bangsa Indonesia sendiri sebagai sumber hukum
dalam arti formil yaitu Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.
Menurut UUJF Pasal 1 ayat (1) : “Fidusia adalah pengalihan hak
kemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda
yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik
benda “Mengenai Jaminan Fidusia lebih lanjut dijelaskan dalam UUJF Pasal
1 ayat (2) : “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik
yang berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan, yang tidak
dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UUHT yang
tetap dalam pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada penerima fidusia terhadap Kreditor lainnya” kemudian
dipertegas oleh UUJF Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi : “benda adalah segala
sesuatu yang dapat dimiliki yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang
bergerak maupun tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
atau hipotek”.
7 Dimuat dalam seminar Hukum Jaminan, BPHN, Departemen Hukum, tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 1978 di Yogyakarta, cetakan 1, thn 1981.
Universitas Indonesia 4Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
Hukum Jaminan yang akan dibicarakan dalam tulisan ini adalah
Jaminan Fidusia dalam kaitannya sebagai jaminan kredit Bank, khususnya alat
pengeboran minyak juga dikenal dengan nama Rig sebagai benda fidusia yaitu
benda tidak terdaftar.
Istilah benda terdaftar dan benda tidak terdaftar secara yuridis formal
sebenarnya baru dikenal dalam sistem hukum kebendaan kita sejak
disahkannya UUJF. Secara implisit dalam UUJF juga tidak ditentukan definisi
mengenai makna lebih jauh dari kedua benda tersebut, sedangkan dalam
penjelasan UUJF disebutkan “cukup jelas“, berarti UUJF tidak menghendaki
adanya penafsiran lebih rinci tentang benda tidak terdaftar.
Dalam praktik profesi hukum maupun perbankan juga tidak ditemukan
keterangan yang cukup memadai tentang benda tidak terdaftar padahal dalam
kenyataannya benda ini menjadi bagian penentu dan dijadikan jaminan utama
dalam perjanjian pemberian kredit Bank.
Dalam tulisan ini penulis ingin memberikan terjemahan bebas dari benda
terdaftar yakni benda yang oleh undang-undang atau oleh ketentuan yang
berlaku dan/atau oleh yang berkepentingan diwajibkan dan/atau diperlukan
untuk mendaftarkannya pada instansi atau pejabat yang ditunjuk, seperti :
Mobil, Sepeda Motor pada Kantor Polisi. Demikian pula sebaliknya dengan
“benda tidak terdaftar” dapat diartikan sebagai benda yang menurut Undang-
Undang atau ketentuan yang berlaku dan/atau oleh yang berkepentingan tidak
perlu untuk mendaftarkannya, seperti stok barang dagangan, utang, alat berat,
termasuk peralatan eksplorasi minyak dan sebagainya.
Dari hasil seminar dalam sosialisasi UUJF yang diadakan pada tanggal 9
– 10 Mei 2000 yang diadakan oleh BPHN (Badan Pembinaan Hukum
Nasional) bekerjasama dengan Bank Mandiri, direkam bahwa benda tidak
terdaftar adalah merupakan jaminan yang mempunyai kedudukan yang amat
strategis dan dalam praktik perbankan mendominasi jaminan kredit, baik
dalam besaran rupiah maupun dalam besaran jumlah bendanya. Apa yang
menjadi alas hak atas benda tidak terdaftar seperti Rig jika dijadikan jaminan
kredit? jawabannnya sangat tidak seragam, malah kalangan perbankan banyak
yang belum sependapat dalam menentukan alas hak dimaksud, karena dalam
Universitas Indonesia 5Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
UUJF belum cukup jelas mengatur tentang benda tidak terdaftar termasuk Rig.
UUJF yang mengemukakan kedudukan Rig sebagai benda tidak terdaftar yang
dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia. Dengan mengemukakan benda
terdaftar sebagai objek Jaminan Fidusia, maka dapat dimengerti bahwa UUJF
menganut asas hukum kebendaan yang “elastis”.8 Menurut Martin Roestamy,
elastisitas tersebut disebabkan adanya kebebasan para pihak menentukan
objek Jaminan Fidusia, khususnya terhadap benda tidak terdaftar.9 Sangat
tidak jelas sekali apa yang diinginkan oleh UUJF tentang benda tidak
terdaftar. Dalam praktik perbankan,dalam penulisan sementara yang penulis
lakukan para Bankir dan Debitor menggunakan surat-surat dibawah tangan,
seperti faktur pembelian, kontrak kerja, surat tagihan, atau daftar benda-benda
maupun daftar tagihan, surat utang, pernyataan kepemilikan benda, yang
kesemuanya dibuat dibawah tangan dengan Pemberi fidusia (umumnya milik
Debitor) sebagai penjamin atas keadaan dan keberadaan benda, keadaan
tersebut kelihatannya menyimpang dari teori.
Asas-asas hukum kebendaan bersifat relatif konkrit yang berada dalam
bidang hukum tertentu, diantaranya Asas sistem tertutup yang bersifat
limitatif, Asas hak mengikuti benda (zaaksgevolg, droit de suite), Asas
perlindungan dan Asas absolut.10
Hak-hak kebendaan memiliki sifat-sifat yang mutlak/absolut, droit du
suite yang mengikuti benda ditangan siapapun berada, hak untuk didahulukan,
hak penuh untuk mengalihkan, mengandung asas spesialitas, asas publisitas
serta memiliki hak gugat kebendaan.11
Benda-benda yang tidak diwajibkan untuk didaftarkan ini, pada
umumnya adalah berhubungan dengan alat-alat produksi seperti mesin-mesin,
alat berat, termasuk Rig pada eksplorasi minyak bumi, benda-benda yang
diproduksi atau juga yang diperdagangkan, yang dibiayai lansung oleh bank
dan pada umumnya dijadikan sebagai jaminan utama (prime collateral), ada
8 Djuhaendah Hasan, Makalah-makalah kuliah Hukum Kebendaan”.Program Pascasarjana
Universitas Padjadjaran, BKU Hukum Bisnis. Jakarta, 2005 9 Roestamy, loc.cit., hal 7. 10 Mariam Darus Badrulzaman. Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, penerbit Alumni,
Bandung 1997, hal. 40-42, 11 Djuhaendah Hasan. op. cit. hal. 6
Universitas Indonesia 6Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
juga benda lain seperti alat berat, peralatan produksi yang termasuk objek
pemberian kredit.
Salah satu jenis alat berat yang merupakan benda tidak terdaftar yang
akan dibahas dalam tulisan ini adalah ”Rig”, menurut enksklopedia bebas
berbahasa Indonesia yang diambil dari Wikipedia Indonesia, Rig pengeboran
adalah satu bangunan dengan peralatan untuk melakukan pengeboran ke
dalam reservoir bawah tanah untuk memperoleh air, minyak, atau gas bumi,
atau deposit mineral bawah tanah”.12 Rig merupakan satu-satunya alat yang
dapat melakukan pengeboran minyak di laut/lepas pantai, sehingga
keberadaannya menjadi sangat penting untuk industri pertambangan minyak
bumi. Sebagaimana diketahui penghasilan negara dari minyak bumi
memberikan pengaruh yang sangat kuat pada APBN.
Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM)
2004-2009, Sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestariaan fungsi
lingkungan hidupnya. Dengan sumber daya alam yang memiliki peran ganda,
yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (resourse based economy) dan
sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (life support system).13 Pada
tahun 1996 penerimaan migas mencapai 43% dari APBN dan pada tahun 2003
menurun menjadi 22,9%, penurunan ini tampaknya akan terus terjadi. Minyak
adalah sumber energi yang paling dicari dimuka bumi. Tak peduli di padang
pasir yang gersang atau di tengah laut yang dalam, para pemburu siap
mengeksplorasinya. Tak terkecuali di Indonesia, puluhan pebisnis terjun ke
bisnis hulu migas tergiur oleh harganya yang membumbung tinggi.14 Oleh
karena cadangan minyak bumi yang ada didarat semakin hari semakin menipis
sedangkan kebutuhan akan minyak bumi semakin meningkat maka sudah
semestinya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi minyak
mulai melakukan kegiatan ekplorasi minyak bumi yang ada di laut.
12 Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia,
<”http:id.wikipedia.org/wiki/Rig_pengeboran”> diakses 22 Desember 2007. 13 RPJM 2004-2009 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), Sinar Grafika,
hal. 336. 14 Tempo, (“Berharap cemas minyak loyo di 2008”), edisi 17-23 Desember, hal 62.
Universitas Indonesia 7Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
Pada umumnya bank yang biasa memberikan fasilitas pembiayaan
kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pengeboran minyak
bumi adalah bank-bank asing, bank lokal cenderung enggan memberikan
fasilitas kredit dengan berbagai alasan seperti resiko tinggi atau karena
pengetahuan para bankir yang terbatas mengenai eksplorasi minyak bumi
disamping masalah konvensional yaitu soal jaminan Kredit Investasi yang
belum tersedia tersedia peraturan mengenai bentuk dan cara yang tepat dan
kuat untuk mengikat jaminan kredit. Diantara bank lokal yang telah
memberikan kredit pembiayaan proyek eksplorasi minyak yang menggunakan
Rig sebagai objek jaminan adalah PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk cabang
Thamrin yang memberikan fasilitas Kredit Investasi kepada PT Le’Mars.15
Antara Bank Mandiri selaku Kreditor dengan PT. Le’Mars sebagai
Debitor telah bersepakat, menggunakan UUJF sebagai dasar utama bagi
pengikatan Jaminan Fidusia, hal tersebut ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia
nomor 1 tertanggal 3 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Martin Roestamy, SH,
MH Notaris di Jakarta. Sedangkan pendaftaran atas pemberian jaminan fidusia
telah dilaksanakan sebagaimana ternyata dalam Salinan Buku Daftar Fidusia
nomor W7-05536 HT.04.06.TH.2002/STD tanggal 19 Juli-2002 yang
dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Departemen Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI Jakarta sesuai dengan
Dengan pendaftaran dimaksud maka penyerahan jaminan fidusia dianggap
telah sempurna menurut hukum yang berlaku, karena formalitas proses
pemberian jaminan Rig sebagai jaminan kredit dianggap telah selesai tuntas,
sedangkan para pihak telah mendapatkan kedudukan dan haknya masing-
masing sesuai dengan yang dikehendaki oleh undang-undang dan ketentuan
yang berlaku.
Bagaimana penetapan Rig sebagai benda Fidusia sehingga Rig dapat
dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutang dalam Perjanjian Kredit dan
bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada Kreditor pemegang
fidusia Rig adalah sebuah pemikiran yang penting dan menjadi topik utama
15 L’mars nama singkatan dari salah satu nasabah Bank Mandiri yang menjaminkan Rig
sebagai jaminan utama bagi kredit investasi eksplorasi minyak bumi, nama aslinya dirahasiakan atas permintaan Notaris.
Universitas Indonesia 8Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
dalam tesis ini yang diberi judul ”PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA
PEMEGANG FIDUSIA ATAS JAMINAN RIG MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”.
B. Pokok Permasalahan
1. Bagaimana kedudukan Rig sebagai Jaminan Fidusia menurut hukum
jaminan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Kreditor dari pemberian fidusia
dengan objek Rig sebagai jaminan utang?
C. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif yaitu
penelitian kepustakaan (library research), dengan alat pengumpul datanya
adalah studi dokumen. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian
tersebut yaitu :
1. Sumber primer yaitu bahan yang memiliki kekuatan yang mengikat seperti
menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait.
2. Sumber Hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan sumber hukum
primer yang isinya tidak mengikat seperti buku-buku acuan, majalah, surat
kabar, serta bahan-bahan lain yang dapat menunjang dan memiliki
keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
3. Sumber hukum tertier yaitu bahan yang menunjang sumber hukum primer
dan sumber hukum sekunder yaitu mencakup kamus umum dan
ensiklopedia yang memberikan petunjuk dan penjelasan kepada bahan
untuk primer dan sekunder.
Analisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yang
merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis
yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara
tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah objek
penelitian utuh.16 Setelah data terkumpul, dikelompokkan sesuai dengan
16 Sri Mamudji et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (Jakarta: Badan penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.
Universitas Indonesia 9Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
pokok permasalahan yang telah dirumuskan, kemudian dihubungkan data
yang satu dengan data yang lain dengan menggunakan dalil logika, norma-
norma hukum, asas-asas hukum serta teori-teori dan terakhir dianalisa, setelah
itu dilakukan pengambilan kesimpulan.
D. Sistematika Penulisan
Sistematika dalam penulisan tesis ini akan diuraikan dan disusun dalam
tiga bab, dimana dalam setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab dengan
rincian sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian, dan
sistematika penulisan.
BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA RIG
Dalam Bab II disajikan mengenai teori-teori yang memiliki
hubungan dengan penelitian seperti halnya yang terdapat dalam
Perjanjian Kredit, Jaminan Kredit, Tentang Benda, Hak
Kebendaan dan Jaminan Fidusia, dimana keseluruhan teori
tersebut diatas dapat dijadikan acuan untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terutama didalam upaya
mencari solusi untuk menetapkan Rig sebagai objek jaminan
fidusia dan memberikan perlindungan hukum kepada Kreditor.
BAB III : PENUTUP
Bab ini akan memuat kesimpulan dari hasil analisis dan saran
yang mungkin bermanfaat.
Universitas Indonesia 10Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
BAB II
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN KREDIT
DENGAN JAMINAN FIDUSIA RIG
A. Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit dan Jaminan Kredit.
1. Perjanjian Kredit.
Kata “kredit” berasal dari bahasa Romawi “credere” artinya percaya,
(Belanda : vertrouwen, Inggris : believe, trust or confidence).17
Kata “kredit” berasal dari bahasa latin “creditus” yang merupakan bentuk past participle dari kata “credere”, yang berarti to trust. Kata “trust” itu sendiri berarti “kepercayaan”. Dengan demikian, sungguhpun kata “kredit” sudah berkembang ke mana-mana, tetapi dalam tahap apapun dan kemanapun arah perkembangannya, dalam setiap kata “kredit” tetap mengandung unsur “kepercayaan”. Walaupun sebenarnya kredit itu tidak hanya sekedar kepercayaan.18
Perkataan KREDIT berarti kepercayaan. Seorang nasabah yang mendapat kredit dari bank memang seorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Seorang yang telah membeli alat rumah tangga dengan Kredit, telah mendapat kepercayaan dari toko yang menjual alat rumah tangga itu bahwa ia akan secara teratur membayar harga alat rumah tangga tersebut dengan cicilan tiap-tiap bulan samapai lunas.19
Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut UUP) Kredit adalah : “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.
Menurut Prof. DR. Sutan Remy Syahdeini, SH perjanjian kredit merupakan dasar yang memberikan hak bagi nasabah untuk menggunakan kredit. Sebaliknya perjanjian kredit merupakan dasar yang memberi kewenangan kepada bank untuk dapat mengendalikan nasabah dalam menggunakan kredit. bank sangat berkepentingan berkenaan dengan hal-hal yang menyangkut hak-hak bank dan
17 H.M.A. Savelberg, De crediet hypothee, diss., 1885 hal. 33, dikutip dari Mariam Darus
Badrulzaman. Perjanjian Kredit bank, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 23. 18 Munir Fuady. Hukum Perkreditan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996,
hal. 6.
Universitas Indonesia 11
19 Subekti, Jaminan –Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1991, hal 1
Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
kewajiban-kewajiban nasabah sebelum kredit digunakan nasabah, selama kredit digunakan oleh nasabah, dan setelah kredit jatuh tempo.20
Perjanjian kredit bank adalah “perjanjian pendahuluan” (voorovereenkomst) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensual (pacta de contrahendo) obligatoir.21
Bank dan kredit adalah sebuah mata uang dengan sisi berbeda tapi
tidak dapat dipisahkan, sebab salah satu usaha pokok bank adalah
memberikan kredit, disamping tentunya menghimpun dana masyarakat.
Bank menghimpun atau menarik dana dari masyarakat dengan cara
menabung atau deposan, dalam hal ini bank memberi bunga simpanan
(dalam bank syariah nisbah atau bagi hasil), jangka waktu penarikan
(pengembalian) ditentukan dan sesuai dengan perjanjian penyimpanan
dana antara bank dengan nasabah penyimpan.
Perjanjian kredit bank adalah perjanjian antara bank selaku Kreditor
dengan nasabah selaku Debitor, bank menyediakan sejumlah dana tertentu
untuk keperluan usaha nasabah sebagai pinjaman dengan memberikan
jaminan tertentu dan membayar bunga yang ditentukan jangka waktu
pengembaliannya.
Perjanjian bernama adalah suatu perjanjian dengan memakai nama
tertentu dan tunduk kepada salah satu nama perjanjian seperti yang diatur
khusus pada KUHPerdata sedangkan lawannya perjanjian tak bernama
adalah suatu perjanjian dengan memakai yang tidak termasuk ke dalam
salah satu perjanjian bernama maksudnya terhadap perjanjian tersebut
hanya berlaku ketentuan-ketentuan umum tentang perjanjian yang diatur
dalam buku ke-II KUHPerdata.22
Perjanjian yang mirip dengan kredit dalam hukum perdata yaitu
perjanjian pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang
berbunyi “pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang
20 Sutan Remy Syahdeni, ”Ketentuan-Ketentuan Pokok Kredit Perbankan”, (Bahan Kuliah
Hukum Pembiayaan Perusahaan Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Magister Hukum BKU Hukum Bisnis), Jakarta, 2005, hal. 4.
21 Badrulzaman, op. cit. hal. 32 22 Fuady, loc.cit. hal 37
Universitas Indonesia 12Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu benda-
benda yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak
yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari
macam dan keadaan yang sama pula”, kemudian dalam Pasal 1796
KUHPerdata disebutkan juga tentang kemungkinan yang dipinjamkan
tersebut sejumlah uang, dan mengenai diperbolehkannya mengambil
bunga diatur dalam Pasal 1765 KUHPerdata yang berbunyi : “Adalah
diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau antara
lain benda yang menghabis karena pemakaian”.
Jadi dari pemahaman dan unsur-unsur pasal-pasal tersebut diatas
dapat dilihat tentang adanya pengaturan yang masih mencampurkan antar
peminjaman uang dan benda menghabis, seperti beras, gula, minyak dan
lainnya. Namun KUHPerdata sudah memberikan kemungkinan mengenai
pembebanan bunga, karena pinjaman kredit adalah semata-mata mengenai
uang sebagai objek perjanjian maka tidak dapat disamakan perjanjian
pinjam meminjam dengan perjanjian kredit, hanya saja memiliki
kemiripan belaka.
Dari penjelasan pasal-pasal tersebut di atas bahwa kredit tidak
terlepas dari jaminan karena pemberian kredit sifatnya adalah perjanjian
permulaan saja (perjanjian pokok), kredit baru dapat dicairkan jika
Debitor telah menyerahkan jaminan kepada bank. Adapun jenis jaminan
tergantung kepada jenis kredit. Untuk benda jaminan yang diikat pada
perjanjian kredit, maka perjanjian jaminan akan berlaku pada saat
perjanjian kredit telah efektif dan fasilitas kredit sudah dinyatakan dibuka,
hal tersebut sejalan dengan sifat asesoir dari hukum jaminan.
Dalam praktik perbankan, yang menjadi dasar hukum perjanjian
kredit adalah kesepakatan (konsensualisme) yang tertuang dalam
perjanjian antara bank dengan Debitor, kesepakatan tersebut didukung
beberapa asas hukum perdata antara lain asas kebebasan berkontrak (partij
otonomi), asas itikad baik (good faith), asas setiap janji musti dipatuhi
(Pacta sunt Servanda) dan asas kehati-hatian (Prundential) yang
merupakan asas-asas hukum yang berlaku umum guna menjaga
Universitas Indonesia 13Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
keseimbangan para pihak untuk saling memberikan perlindungan, baik
Kreditor maupun Debitor secara bertimbal balik, karena pada hakikatnya
uang yang dipinjamkan oleh bank kepada Debitor adalah uang yang
berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat juga. Adapun ketentuan-
ketentuan seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan kredit dipakai sebagai pedoman saja, agar kesepakatan tidak
melanggar undang-undang, kepatutan, kebiasaan dan kesusilaan dalam
masyarakat (Pasal 1339 KUHPerdata), kecuali terhadap jaminan kredit
yang telah memiliki landasan hukum.
Dalam praktik perbankan, perjanjian kredit dibuat dalam dua bentuk
yaitu perjanjian kredit dibawah tangan atau dikenal dalam dunia
perbankan dengan istilah pengikatan intern dan yang lainnya perjanjian
yang dilakukan dengan menggunakan jasa seorang notaris. Perjanjian
dengan penggunakan jasa notaris dapat berbentuk perjanjian dibawah
tangan yang dilakukan dengan format legalisasi notaris, dengan
pendaftaran oleh notaris dan perjanjian secara notariil. Penerapan model
perjanjian tersebut tergantung besaran kredit serta penggunaan kredit,
disamping itu masing-masing bank juga menentukan cara yang tersendiri
terhadap model perjanjian kredit.23
2. Jenis-jenis Kredit bank.
a. Dasar Hukum Perjanjian Kredit.
Dalam praktik perbankan, yang menjadi dasar hukum perjanjian
kredit adalah kesepakatan (konsensualisme) antara bank dengan Debitor
yang tertuang dalam perjanjian kredit sejalan dengan syarat-syarat sahnya
perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :
adanya kesepakatan, adanya kewenangan, hal-hal tertentu, dan sebab-
sebab yang halal. Disamping itu perjanjian juga mengandung asas
kebebasan berkontrak (partij otonomo), asas itikad baik (good faith), azas
kepatuhan (Pacta sunt Servanda) dan asas kehati-hatian (Prundential).
Penerapan asas tersebut dimaksudkan untuk memberikan kedudukan
23 Hasil penelitian penulis di bank Mandiri dan beberapa bank lainnya serta kantor notaris.
Universitas Indonesia 14Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
hukum yang seimbang ( equality before the law ), maksudnya agar para
pihak mendapatkan perlindungan hukum bertimbal balik.
b. Macam-macam kredit
Dalam praktek perbankan kredit dapat dibedakan berdasarkan faktor-
faktor yang terdapat dalam pemberian kredit tersebut, sehingga dapat
ditemukan bermacam-macam kredit berdasarkan : menurut jangka
waktunya, bidang ekonomi, tujuan penggunannya dan cara penarikannya.
1) Kredit berdasarkan Jangka Waktu Apabila jangka waktu dijadikan sebagai kriteria, maka suatu
kredit dapat dibagi ke dalam : a). Kredit Jangka Pendek, yakni kredit yang jangka waktunya tidak
melebihi dari 1 tahun. b). Kredit Jangka Waktu Menengah, merupakan kredit yang
mempunyai jangka waktu antara 1 sampai 3 tahun. c). Kredit Jangka Panjang, yakni kredit yang jangka waktunya
melebihi dari 3 tahun. 2) Kredit berdasarkan Bidang Ekonomi.
Dalam hal ini dapat dibagi menjadi :
a. Kredit untuk sektor pertanian, perburuhan dan sarana pertanian. b. Kredit untuk sektor pertambangan. c. Kredit untuk sektor perindustrian. d. Kredit untuk sektor listrik, gas dan air. e. Kredit untuk sektor konstruksi. f. Kredit untuk sektor perdagangan, restoran dan hotel. g. Kredit pengangkutan, perdagangan dan komunikasi. h. Kredit untuk sektor jasa. i. Kredit untuk sektor lain-lain.
3) Kredit berdasarkan tujuan penggunannya Untuk itu dibagi ke dalam :
a. Kredit Konsumtif, ini merupakan kredit yang diberikan kepada Debitor untuk keperluan konsumsi, seperti kredit profesi, kredit perumahaan, kredit perumahan, dan lain-lain sebagainya.
b. Kredit Produktif, yang terdiri dari : - Kredit Investasi : yang diperuntukkan untuk membeli barang
modal atau barang tahan lama, seperti tanah, mesin dan sebagainya. Namun demikian, sering juga digolongkan ke dalam kredit investasi adalah apa yang disebut sebagai Kredit Bantuan Proyek.
- Kredit Modal Kerja : diperuntukkan membiayai modal lancar yang habis dalam pemakaian, seperti untuk barang dagangan, bahan baku, dan sebagainya.
- Kredit Likuiditas : diperuntukkan untuk perusahaan yang sedang mengalami kesulitan likuiditas
- Kredit menurut cara penarikannya.
Universitas Indonesia 15Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
Apabila dilihat dari segi cara penarikannya maka suatu kredit dapat dibagi ke dalam : a. Kredit sekali jadi. Yakni merupakan kredit yang pencairan
dananya dilakukan sekaligus, misalnya secara tunai ataupun pemindahbukuan.
b. Kredit rekening koran. Dalam hal ini, baik penyediaan dana maupun penarikan dana tidak dilakukan sekaligus kapan saja dan berulang kali.
c. Kredit berulang-ulang. Kredit semacam ini biasanya diberikan terhadap Kreditur yang tidak memerlukan kredit sekaligus, melainkan secara berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan, asalkan masih dalam batas maksimum dan masih dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
d. Kredit bertahap. Kredit bertahap ini merupakan kredit yang pencairan dananya dilakukan secara bertahap dalam beberapa termin.
e. Kredit tiap transaksi. Merupakan kredit yang diberikan untuk satu transaksi tertentu, dimana pengembalian kredit diambil dari hasil transaksi yang bersangkutan. Berbeda dengan revolving credit, maka kredit enmalige ini tidak ditarik dananya secara berulang-ulang, melainkan sekaligus saja, untuk setiap transaksi.24
3. Jaminan Kredit.
Jaminan atau agunan dalam sebuah perjanjian kredit adalah sesuatu
yang mutlak dalam pemberian kredit, hal ini sejalan dengan ketentuan
perundang-undangan berlaku, tiada kredit tanpa jaminan. Diperlukan
jaminan guna menjamin kepastian, ketertiban dan kelancaran pelunasan
utang Debitor kepada Kreditor. Dalam proses pemberian kredit, disamping
memperhatikan jaminan yang bernilai fisik material, juga diharuskan
melihat jaminan yang bernilai immaterial, hal itu untuk mencegah kesan
bahwa bank hanya mementingkan jaminan fisik saja. Oleh karena itu
dalam praktik perbankan diperlukan untuk memperhatikan prinsip-prinsip
perkreditan yang diantaranya adalah prinsip “Five C’s” yang terdiri dari
Character (Kepribadian), Capacity (Kemampuan), Capital (Modal),
Conditions of Economy (Kondisi Ekonomi), Collateral (Agunan). Betapa
pentingnya jaminan dalam setiap pengambilan keputusan kredit sebagai the
last resources dari kepastian pembayaran kembali pinjaman/utang/kredit
oleh Debitor terhadap bank jika Debitor berada dalam keadaan macet.
24 Fuady, op, cit, hal.
Universitas Indonesia 16Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
Dalam praktik perbankan dapatlah dikatakan tiada kredit tanpa jaminan.
Menurut Djuhaendah Hasan, Dalam menggunakan dana bank, cara berfikir
perbankan haruslah juga memperhatian tentang cara pengembalian
pinjaman tersebut, karena dana yang ada pada bank juga merupakan dana
masyarakat, selanjutnya menurutnya, karena itu untuk mencegah terjadinya
hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari bank akan sangat berhati-
hati dalam menganalisis persyaratan pemberian kredit, dan membuat
upaya-upaya pencegahan.25
Sarana dalam mengupayakan suatu pencegahan atau yang merupakan
upaya preventif dalam perjanjian kredit yang sangat beresiko tinggi
tersebut, salah satunya adalah dengan adanya jaminan atau agunan
(collateral), baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan yang
diberikan oleh pihak Debitor kepada pihak Kreditor, yang akan menjadi
pengaman bagi kredit.26
Berdasarkan UUP pada penjelasan disebutkan bahwa untuk
memperoleh keyakinan bank sebelum memberi kredit, bank harus
melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal,
agunan dan prospek usaha dari nasabah Debitor. Jaminan kredit yang
dalam praktik dikenal juga dengan istilah agunan, merupakan syarat
mutlak yang harus dipenuhi dan sebagai salah satu unsur pemberian kredit.
bank dapat saja memiliki keyakinan terhadap watak, kegiatan bisnis dan
kondisi perekonomian, maka sebagai salah satu unsur kepastian
pengembalian atau pembayaran utang Debitor, maka agunan diperlukan
berbentuk benda, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang
bersangkutan. benda dapat saja berupa benda bergerak atau tidak bergerak
seperti tanah dan atau bangunan, benda berwujud atau tidak berwujud,
benda terdaftar atau tidak terdaftar. Ketentuan tentang benda terdaftar atau
tidak terdaftar semakin mengemuka setelah berlakunya UUJF.
Perkembangan pemberian jaminan fidusia atas benda tidak terdaftar
25 Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat
Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Th 1996, hlm. 138 – 139.
26 Ibid., hal. 139.
Universitas Indonesia 17Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
semakin meningkat setelah berlakunya UUJF, dengan mana benda tidak
terdaftar yang menjadi objek pembiayaan perkreditan bank, khususnya
sektor industri dan perdagangan. Untuk pembiayaan investasi, bank dalam
praktik mewajibkan kepada Debitor untuk menyerahkan benda yang
menjadi objek pembiayaan kredit. Hal tersebut dimaksudkan untuk
memudahkan bank mengontrol penggunaan kredit dan operasional Debitor.
Disamping itu bank dapat juga meminta agunan berupa benda yang tidak
berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan
agunan tambahan.27 Mengenai benda jaminan kredit bank yang dalam
sistem hukum kebendaan dikenal dengan hak jaminan kebendaan atau hak-
hak kebendaan sebagai jaminan telah diatur oleh hukum jaminan seperti
yang akan dijelaskan dalam penjelasan berikut dibawah ini.
Secara formal ketentuan tentang jaminan diatur pula dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, akan tetapi pengaturan
dalam pasal tersebut tidaklah jaminan secara yuridis materiil, karena fungsi
jaminan secara yuirids materiil ditujukan sebagai tindakan preventif
sebagaimana yang dikenal dalam hukum jaminan selama ini.28
Pembahasan dalam tulisan ini diarahkan kepada analisis Rig sebagai
agunan (collateral) yang merupakan jaminan kredit investasi, secara
yuridis materiil dimaksudkan sebagai tindakan preventif guna melindungi
bank sebagai Kreditor pemberian pinjaman dengan jaminan Rig yang
merupakan benda tidak terdaftar.
B. Tinjauan Tentang Benda dan Hak Kebendaan.
1. Pengertian Benda.
Istilah benda sering diartikan sama dengan harta kekayaan, dalam
praktik bisnis lazim juga disebut “property” atau “komoditi”. Kalau
seseorang mengatakan : “ini adalah milik saya”’ dapat diartikan milik
yang dimaksud adalah benda. Dalam dunia peradilan suatu ketika
Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, dalam majelis yang diketuai oleh Prof.
Bismar Siregar (mantan Hakim Agung) itu, menyebutkan “kehormatan”
27 Hasil penelitian penulis di Bank Mandiri dan Kantor Notaris. 28 Djuhaendah, loc. cit, hal. 139.
Universitas Indonesia 18Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
wanita (korban perkosaan) disebut sebagai “benda” jadi disamakan
dengan benda (kasus tersebut sangat popular dalam kalangan praktisi dan
ilmuan hukum). Mengenai benda dan Hukum Benda merupakan bagian
terpenting dalam hukum perdata dan hukum bisnis, masih sedikit
perhatian yang diberikan oleh para peneliti dan ahli hukum mengenai
benda dan Hukum Benda.
Kita juga masih mencari sistem Hukum Benda Nasional, rencana
menerbitkan Undang-undang atau KUH Benda untuk menciptakan
unifikasi Hukum Benda masih tersendat, dilain pihak dalam sistem hukum
kita masih terdapat dualisme hukum benda yaitu Hukum Benda menurut
Hukum Adat, Hukum Perdata berdasarkan KUHPerdata serta peraturan
perundang-undangan lainnya.29
Beberapa ahli hukum dibawah ini memberikan pengertian tentang
benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dengan hak milik
(eigendom) atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik.30
Benda ialah benda yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca-
indera tapi benda yang tak berwujud termasuk benda juga. Pendek kata
pengertian benda secara yuridis ialah segala sesuatu yang dapat menjadi
object eigendom (hak milik).31
Di dalam KUHPerdata ditemukan dua istilah yaitu, benda (zaak) dan
benda (goed). Pada umumnya yang diartikan dengan benda (berwujud,
bagian kekayaan, hak), ialah segala sesuatu/yang dapat dikuasai manusia
dan dapat dijadikan objek hukum.32
Untuk menjadi objek hukum ada syarat yang harus dipenuhi yaitu
penguasaan manusia dan mempunyai nilai ekonomi dan karena itu dapat
dijadikan sebagai objek (perbuatan) hukum.33
29 Roestamy. loc. cit, hal 44 30 Djuhaendah Hasan, Kumpulan Makalah Kuliah Hukum Benda, Program Pascasarjana
Unpad, Jakarta, 2005. 31 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Hukum Perdata:Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta,
2000, hal. 13 32 Pitlo-Bolweg H, 1972, Het Zakenrecht naar het Nederlands Burgerlijkwetboek 6e druk,
H.D. Tjeenk Willink Groningen, halaman 20, dikutip dari Mariam Darus Badrulzaman. Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung, 1997, hal. 35
33 Ibid.
Universitas Indonesia 19Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
Dari hal tersebut di atas dapatlah diartikan bahwa Hukum Benda
adalah segala sesuatu yang menyangkut kaedah atau norma, asas-asas,
prinsip-prinsip yang mengatur mengenai benda dan hak kebendaan yang
menjadi objek dari perbuatan hukum.
“Property” that which is peculiar or proper to any person; that which belongs exclusively to one. In the strict legal sense, an aggrehate of Rights which are guaranteed and protected by the government. The term is said to extend to every species of aluable Right and interest. More specifically, ownership; the unrestricted and exclusive Right to a thing; the Right to dispose of a thing every legal way, to possess it, to use it, and to exclude every one else from interfering with it. That dominant or indefinite Right of use or disposition which one may lawfully exercise over particular things or subjects. The exclusive Right of possessing, enjoying, and disposing of a thing”. 34
Menurut Pasal 499 KUHPerdata : “ barang adalah tiap benda dan
tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak hak milik”.
Hukum Benda saat ini masih diatur dalam beberapa ketentuan
hukum, KUHPerdata mengatur mengenai benda bergerak, tidak bergerak,
berwujud dan tidak berwujud. UUPA mengatur tentang benda tidak
bergerak (tanah) dan UUJF menambahkan adanya benda terdaftar dan
tidak terdaftar, selain yang diatur KUHPerdata.
2. Hak Atas Kebendaan
Hak kebendaan (zakelijkrecht) adalah hak mutlak atas suatu benda
yang memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat
dipertahankan terhadap siapapun. Hak kebendaan memiliki sifat absolut
(Right in rem) yaitu mengikat setiap orang sedangkan hukum perikatan
sifatnya relatif (Right in personam) hanya mengikat para pihak.35
Dalam hukum perdata dibedakan antara hak perorangan (hak relatif)
dan hak kebendaan (hak absolut) yaitu :
a. Hak perorangan, yaitu hak yang timbul karena perikatan (timbul dari
perjanjian atau undang-undang) yang mempunyai sifat-sifat hak
perorangan yaitu :
34 Campbell, Henry, Black Law Dictionary, Six Editon, ST. PAUL, MINN, West Publishing Co., 1990.
35 Roestamy. loc. cit., hal 46-47
Universitas Indonesia 20Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
1). Hak yang sifatnya relatif.
2). Hanya dapat dipertahankan terhadap para pihak terkait.
3). Pemilik hak perorangan hanya dapat menikmati hak tersebut,
apabila dilihkan harus seizin pemilik.
b. Hak Kebendaan, memiliki sifat-sifat :
1). Hak kebendaan adalah hak mutlak (absolut) yaitu dapat
dipertahankan terhadap siapapun.
2). Hak kebendaan memiliki droit de suite, hak mengikuti benda
ditangan siapapun berada.
3). Memiliki droit de preference, hak untuk didahulukan.
4). Memiliki hak penuh untuk mengalihkan.
5). Mengandung asas spesialitas.
6). Mengandung asas publisitas.
7). Memiliki hak gugat kebendaan, (dapat melakukan berbagai aksi
atas benda misalnya menuntut kembali haknya, menghilangkan
gangguan atas haknya dan sebagainya).
3. Hak Milik atas Kebendaan
Hak Kebendaan adalah hak yang timbul sebagai akibat hubungan
hukum yang terjadi antara subjek hukum dengan benda, hak tersebut dapat
dipertahankan kepada pihak ketiga dan memberikan kedudukan hukum
yang kuat bagi subyek hukum (atau pemegang haknya). Hubungan hukum
yang dimaksud memberikan kedudukan benda sebagai objek hukum
terhadap orang atau badan hukum.
Menurut ilmu hukum, tanda-tanda pokok perbedaan ini adalah
sebagai berikut36 :
a. Hak kebendaan adalah absolut. Artinya hak ini dapat dipertahankan
terhadap setiap orang. Pemegang hak berhak menuntut setiap orang
yang mengganggu haknya.
b. Hak kebendaan jangka waktunya tidak terbatas.
c. Hak kebendaan mempunyai droit de suite artinya hak itu mengikuti
bendanya di dalam tangan siapapun benda itu berada. Jika ada beberapa
36 Badrulzaman. op. cit., hal. 30
Universitas Indonesia 21Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
hak kebendaan diletakkan di atas suatu benda, maka kekuatan hak itu
ditentukan oleh urutan waktunya.
d. Hak kebendaan memberikan wewenang yang luas kepada pemiliknya.
Hak itu dapat dialihkan, diletakkan sebagai jaminan, disewakan atau
dipergunakan sendiri.
Hak kebendaan memiliki sifat-sifat sebagai berikut37 :
a. Hak kebendaan adalah hak mutlak (absolut), yaitu dapat dipertahankan
terhadap siapapun
b. Hak kebendaan memiliki droit de suite, hak mengikuti benda ditangan
siapapun berada
c. Memiliki droit de preference, hak untuk didahulukan
d. Memiliki hak penuh untuk mengalihkan
e. Mengandung asas spesialitas
f. Mengandung asas publisitas
g. Memiliki hak gugat kebendaan, (dapat melakukan berbagai actie atas
benda misalnya menuntut kembali haknya menghilangkan gangguan
atas haknya dan sebagainya.
Hak Kebendaan yang memberikan kenikmatan yang sempurna
(penuh) bagi si pemilik, dinamakan lembaga ”hak kemilikan”.38 Dari ciri-
ciri dan sifat hak kebendaan tersebut dapatlah dibagi bahwa hak kebendaan
memiliki dua macam kualifikasi yaitu :
a. Hak kebendaan yang memberikan kedudukan milik, dimana hak
kemilikan atas suatu benda dapat dinikmati seluas-luasnya oleh
pemegang hak milik secara mutlak dan dapat dipertahankan dimanapun
dan kepada siapapun, dapat dialihkan atau diteruskan haknya dalam
bentuk pewarisan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang,
kesusilaan dan kepatutan sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 570
KUHPerdata yang berbunyi :
“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan
dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan
kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang
37 Djuhaendah, op. cit. 38 Badrulzaman, loc. cit., hal. 30.
Universitas Indonesia 22Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak
menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain;
kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan
hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang
dan dengan pembayaran ganti rugi”.
b. Hak kebendaan yang memiliki kedudukan jaminan yang terhadap setiap
benda dapat melekat hak orang lain dengan proses yang ditentukan oleh
hukum jaminan sehingga mendatangkan sifat-sifat istimewa (previlage)
bagi para Kreditor atau pemegang hak yang memiliki kedudukan yang
didahulukan dari Kreditor lain apabila Debitor dinyatakan pailit, berada
dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya atau dalam setiap
terjadinya perkara di pengadilan yang dipersengketakan seperti yang
akan lebih jauh diuraikan dalam bab berikutnya.
4. Pengaturan tentang Benda.
Dalam sistem hukum yang berlaku secara substansial, mengenai
hukum benda telah diatur dalam peraturan perundang-undangan
sebagaiaman dicatat dibawah ini :
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPerdata).
Pada KUHPerdata terdapat beberapa kelompok benda yaitu
benda berwujud dan tidak berwujud, benda bergerak dan tidak
bergerak, benda yang dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai
habis, benda yang sekarang ada dan di kemudian hari akan ada,
benda yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi, benda yang
dalam perdagangan dan diluar perdagangan. Disamping itu juga ada
kebutuhan untuk membedakan benda dalam benda yang terdaftar dan
tidak terdaftar.
b. Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).
Beberapa ketentuan Hukum Benda dalam KUHPerdata yaitu
mengenai : Buku II KUHPerdata sepanjang yang mengenai bumi, air
serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, kecuali ketentuan-
ketentuan mengenai hipotik, dicabut berdasarkan Undang-undang
Republik Indonesia dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5
Universitas Indonesia 23Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ketentuan
mengenai Bumi, Air serta kekayaan alam yang terkandung
didalamnya.
c. Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT).
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang
Berkaitan Dengan Tanah, yang mencabut ketentuan mengenai
Hipotik sebagaimana diatur dalam Buku II KUHPerdata Indonesia
sepanjang mengenai tanah, dan ketentuan mengenai Credietverband
dalam Staatsblad 1908-542 sebagaimana telah diubah dengan
Staatsblad 1937-190.
d. Hukum Adat
Hukum adat tidak mengatur Hukum Benda secara terinci
namun tersebar dalam hukum perutangan. Dalam hukum adat benda
utama adalah tanah sehingga pengaturan yang tegas dalam hukum
benda adat hanya dalam bidang pertanahan.39
Dalam masyarakat ketentuan KUHPerdata ternyata telah
diterima luas dan dipergunakan oleh seluruh golongan penduduk
Indonesia, dalam lingkungan penduduk Indonesia asli banyak
lembaga yang diatur di dalam KUHPerdata dan KUHDagang sudah
dirasakan sebagai hukum sendiri, seperti kegiatan di lingkungan
perbankan, perjanjian rekening Koran, pemakaian cek, wesel,
asuransi makelar, transaksi luar negeri, baik yang berupa
pemborongan bangunan, perwakilan dagang dan sebagainya, yang
hukumnya tidak ditemukan dalam Hukum Adat.
e. Undang-undang Jaminan Fidusia (UUJF).
Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia (UUJF), benda adalah segala sesuatu yang
dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak
berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak
maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak
39 Djuhaendah, op. cit.
Universitas Indonesia 24Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
tanggungan atau hipotik. UUJF membuka wahana dan merupakan
sarana baru dalam sistem hukum benda secara yuridis formal telah
diperkenalkan benda terdaftar dan tidak terdaftar, dua bentuk hukum
ini terutama terhadap benda tidak terdaftar masih terlalu sumir
pengaturannya.
5. Macam-macam Benda.
a. Menurut KUHPerdata
1). benda bertubuh dan tak bertubuh (Pasal 503)
2). benda bergerak dan tidak bergerak (Pasal 504 ).
3). benda yang dapat dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan (Pasal
505).
Beberapa kelompok benda yaitu benda berwujud dan tidak
berwujud, benda bergerak dan tidak bergerak, benda yang dapat
dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis, benda yang sekarang
ada dan di kemudian hari akan ada, benda yang dapat dibagi dan
yang tidak dapat dibagi, benda yang dalam perdagangan dan
diluar perdagangan.
b. Menurut UUPA
Menurut Boedi Harsono, ruang lingkup UUPA adalah hukum
agraria dalam arti sempit karena UUPA hanya mengatur pada
tanah.40 Sejalan dengan penjelasan bagian ke II UUPA mengatur hal-
hal sebagai berikut :
1. Meletakan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria
Nasional yang akan merupakan alat untuk membangun
kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat
terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan
makmur.
2. Meletakan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan
kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
3. Meletakan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum
mengenai hak-hak atas bagi rakyat seluruhnya.
40 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Undang-Undang Pokok Agraria, Misi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, Edisi 2005. Hal. 5.
Universitas Indonesia 25Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
c. Menurut UUJF.
Berdasarkan pasal 1 ayat 4, benda dibagi atas :
1). benda bergerak dan tidak bergerak,
2). benda berwujud dan tidak berwujud.
3). benda terdaftar dan tidak terdaftar.
6. Asas-asas Hukum Benda.
Pada hukum benda terdapat beberapa asas-asas umum sebagai
berikut :
a. Asas sistem tertutup
Hak kebendaan yang mempunyai sistem tertutup maksudnya
bahwa hak-hak atas benda bersifat limitatif, terbatas pada yang diatur
undang-undang, diluar itu dengan perjanjian tidak diperkenankan
menciptakan hak-hak baru.
b. Asas hak mengikuti Benda (zaaksgevolg, droit de suite)
Hak kebendaan mengikuti bendanya dimana saja dan dalam
tangan siapapun benda itu berada. Asas ini berasal dari Romawi,
yang membedakan hukum harta kekayaan (vermogensrect) dalam
hak kebendaan (zaakelijk recht) dan hak perseorangan
(persoonlijkrecht). Ada faham yang berpendapat bahwa UUPA tidak
menganut pembedaan ini, namun di dalam kenyataannya ajaran ini
dianut. Hal ini dibuktikan karena UUPA mengenal lembaga
pendaftaran. Lembaga pendaftaran itu tidak semata-mata
mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat, akan tetapi
juga menciptakan hak kebendaan. Hak kebendaan atas suatu benda
(tanah) untuk umum terjadi pada saat pendaftaran (pengumuman)
dilakukan. Tanpa sifat kebendaan, hak atas tanah belum mempunyai
kaitan dengan milik.
c. Asas publisitas
Maksud dari asas publisitas (openbaarheid) adalah adanya
pengumuman kepada masyarakat mengenai status kemilikan.
Pengumuman hak atas benda tetap (tanah) terjadi melalui
pendaftaran dalam buku tanah (register) yang disediakan untuk itu,
Universitas Indonesia 26Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
sedangkan pengumuman benda bergerak terjadi melalui penguasaan
nyata benda itu (Pasal 1977 KUHPerdata). Cara pengumuman benda
bergerak ini sesuai dengan sifat alamiah benda, jika pengumuman
dilakukan sama seperti benda tetap, yaitu melalui pendaftaran, hal ini
akan menghambat lalu lintas perdagangan, namun ketika benda
tersebut menjadi jaminan akan diketahui oleh publik dan menjaga
kepentingan para pihak yang beritikad baik sudah perlu dipikirkan
pengaturan tentang benda bergerak tidak terdaftar dalam sebuah
mekanisme yang baru untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.
d. Asas spesialitas
Benda-benda bergerak tidak terdaftar yang akan dijadikan
jaminan sudah semestinya menganut asas ini agar dapat diketahui
wujud, volume maupun letak benda berada. Dalam lembaga hak
kemilikan atas tanah, secara individual harus ditunjukkan dengan
jelas wujud, batas, letak, luas tanah. Asas ini terdapat pada hak
(milik, guna usaha, guna bangunan) atas benda tetap.
e. Asas totalitas
Hak kemilikan hanya dapat diletakkan terhadap objeknya
secara totalitas, dengan perkataan lain hak itu tidak dapat diletakkan
hanya untuk bagian-bagian benda.
f. Asas accessie
Dari asas totalitas ini muncul asas pelekatan (accessie). Suatu
benda lazimnya terdiri dari atas bagian-bagian yang melekat menjadi
satu dengan benda pokok, seperti hubungan antara bangunan dengan
genteng, kosen, pintu dan jendela.
g. Asas pemisahan horizontal
KUHPerdata mengenal asas perlekatan (accessie) vertikal
(tegak lurus) .
h. Asas dapat diserahkan
Hak pemilikan mengandung wewenang untuk menyerahkan
benda. Yang perlu diperhatikan yaitu perbuatan penyerahan dalam
hubungannya dengan benda yang akan diserahkan.
Universitas Indonesia 27Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
Dalam beberapa pertemuan ilmiah, ada beberapa alternatif yang
timbul diantaranya41 :
- Faham yang menginginkan agar benda dibedakan dalam tanah dan
bukan tanah
- Faham yang menginginkan agar benda dibedakan dalam benda
tetap dan bergerak
- Faham yang menginginkan agar benda dibedakan dalam benda
terdaftar dan tidak terdaftar.
i. Asas Perlindungan
Asas ini dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu perlindungan
untuk golongan ekonomi lemah dan kepada pihak yang beritikad
baik (to goeder trouw), walaupun pihak yang menyerahkannya tidak
berhak (beschikkingsonbevoegd).42
j. Asas absolute (hukum pemaksa)
Artinya bahwa hak kebendaan itu wajib dihormati atau ditaati
oleh setiap orang.
7. Tentang Penguasaan Benda.
a. Penguasaan Benda Tidak Bergerak
1). Benda tidak bergerak tanah
Sesuai dengan UUPA Pasal 19 ayat 1 diatur mengenai
pendaftaran tanah. Tujuan pendaftaran tanah adalah guna menjamin
kepastian hukum baik mengenai luas dan ukuran serta kedudukan
hukum dan hak atas tanah. Pendaftaran tanah meliputi pengukuran,
pemetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak dan peralihan hak
atas tanah, pemberian surat-surat dan tanda bukti hak, yang berlaku
sebagai alat bukti yang kuat.
2). Benda tidak bergerak bukan tanah.
Faham yang dianut oleh KUHPerdata adalah segala sesuatu
yang berada diatas tanah, adalah benda tidak bergerak. Mereka
41 Badrulzaman loc. cit., hal. 36 42 Badrulzaman loc. cit., hal. 42
Universitas Indonesia 28Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
meliputi segala sesuatu yang ada, didirikan atau dibangun, tumbuh,
melekat, tertancap, benda yang diperuntukkan menjadi bagian tak
terpisah dari tanah, termasuk buah dan hasil yang melekat di pohon
serta ikan dalam kolam (selama belum dipetik atau ditangguk)
termasuk benda tidak bergerak (seperti yang diatur dalam Pasal 506
dan 507 KUHPerdata). Demikian pula halnya dengan segala sesuatu
yang merupakan hak-hak yang ada dalam dan pada kebendaan tak
bergerak seperti hak pakai hasil, hak numpang karang, hak
pengabdian tanah, hak usaha termasuk gugatan atas pengembalian
hak atas benda tak bergerak termasuk benda tidak bergerak.
Hubungan penguasaan atas benda tidak bergerak bukan tanah adalah
ketika oleh si pemilik hak atas tanah telah dihubungkannya benda
(hak-hak) tersebut dengan tanah.
Disamakan dengan benda tidak bergerak adalah Kapal dengan
ukuran 20 m3 (duapuluh meter kubik), diperlakukan pengaturan hak
jaminan atas kapal secara hipotik sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 314 ayat 1 KUHDagang, menurut Pasal 314 ayat 4 diatur juga
bahwa terhadap kapal dengan ukuruan tersebut telah diperkecualikan
ketentuan yang mengatur benda bergerak yang diatur dalam Pasal
1977 KUHPerdata, karena itu tidaklah dapat diberlakukan hak
jaminan secara gadai terhadap benda tersebut.
b. Penguasaan atas Benda bergerak.
Menurut KUHPerdata pengertian benda bergerak karena
sifatnya diartikan sebagai benda yang dapat berpindah atau
dipindahkan. (Pasal 509 KUHPerdata). Termasuk di dalam benda
bergerak adalah seperti : kapal, perahu, perahu tambang, gilingan-
gilingan dan tempat-tempat pemandian yang dipasang sejenis itu,
adalah kebendaan bergerak.
Termasuk juga benda bergerak adalah hak pakai hasil dan hak
pakai atas kebendaan bergerak, hak atas bunga-bunga yang
diperjanjikan, baik bunga yang diabadikan, maupun bunga cagak
hidup, perikatan-perikatan dan tuntutan-tuntutan mengenai jumlah-
Universitas Indonesia 29Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
jumlah uang yang dapat ditagih atau yang mengenai benda-benda
bergerak. Mengenai penguasaan benda bergerak bermula dari
ketentuan Pasal 1977 KUHPerdata yang berbunyi : “Terhadap
benda-benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang
yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka benda siapa yang
menguasainya dianggap sebagai pemiliknya. Ketentuan pasal ini
memicu konflik dalam hal benda bergerak tersebut dijadikan jaminan
kredit, apakah dengan menggunakan gadai saham misalnya, apalagi
berkaitan dengan Jaminan Fidusia, yang mengatur penyerahan hak
milik benda bergerak sebagai jaminan. Kalau benda-benda tersebut
terdaftar dapatlah dicatat dalam register yang ditunjuk oleh undang-
undang, bagaimana kalau benda tersebut tidak terdaftar, siapa yang
dapat membuktikan kalau benda yang dialihkan atau dikuasai pihak
ketiga tersebut adalah benda yang dijadikan jaminan dan merupakan
hak Kreditor. Dalam hal ini seharusnya dibuatkan ketentuan-
ketentuan terobosan dari ketentuan Pasal 1977 KUHPerdata tersebut
berdasarkan perkembangan hukum. Ini akan menjadi persoalan jika
benda bergerak tersebut tidak terdaftar dan dijadikan Jaminan
Fidusia.
c. Penguasaan Benda menurut Undang Undang Jaminan Fidusia
(UUJF).
Dengan penyerahan hak milik secara kepercayaan, UUJF
bermaksud melakukan pemindahan hak dari memiliki dan menguasai
menjadi mengusasi tapi tidak memiliki (secara hakikat). Dari
pengertian Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Fidusia adalah :
“Pengalihan kepemilikan atas dasar kepercayaan dengan ketentuan
bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap
dalam penguasaan pemilik benda“. Pasal ini menumbangkan dalil
Pasal 1977. Dengan demikian bahwa tidak semua benda bergerak
yang dikuasai oleh seseorang adalah miliknya, karena ada hak lain
yang melemahkannya yaitu Hak Kebendaan Fidusia yang
memberikan peluang pengalihan hak pada saat penyerahan benda
Universitas Indonesia 30Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
sebagai jaminan. Untuk benda tidak terdaftar masalah ini dapat
melemahkan kedudukan Debitor dari Kreditor tidak beritikad baik
(karena adanya unsur pidana dalam Jaminan Fidusia), sebaliknya
dapat juga melemahkan kedudukan Kreditor yang beritikad baik dari
perilaku Debitor yang beritikad buruk, mengingat benda tersebut
tidak memiliki identitas yang jelas dan masih berlaku ketentuan
Pasal 1977 KUHPerdata tersebut yang memberikan kedudukan kuat
bagi pihak yang menguasai benda bergerak tidak terdaftar.. Hal mana
didukung oleh Eigendomstheorie yang berpendapat bahwa
“terhadap benda bergerak berlaku alas hak yang sempurna, yaitu hak
milik”. Jadi bezit terhadap benda bergerak adalah sama dengan hak
milik yang sempurna tanpa peduli apakah bezit itu diperoleh dengan
titel yang sah atau tidak, apakah dari orang yang wenang atau tidak,
namun bezit tersebut sama dengan Hak Milik.43 Berbeda dengan
Legitimatie theorie yang menganut faham bahwa siapa yang
membezit secara jujur mendapatkan kedudukan yang aman.44
Dengan adanya dualisme pengaturan demikian sangat diperlukan
terobosan hukum dengan melakukan penataan atas benda tidak
terdaftar yang akan dijadikan jaminan dengan memperhatikan azas
hukum yang dianut oleh ketentuan perundang-undangan yang baru.
8. Hak Jaminan Kebendaan.
Hak jaminan kebendaan adalah hak-hak Kreditor untuk didahulukan
dalam pengambilan pelunasan daripada Kreditor-Kreditor lain, atas hasil
penjualan suatu benda tertentu atau sekelompok benda tertentu, yang secara
khusus diperikatkan.45
Asal-usul hak kebendaan menurut hukum adalah apa yang diatur
dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang berbunyi : “Segala kebendaan si
berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah
ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk
segala perikatannya perseorangan”.
43 Mijer, dikutip dari Sri Soedewi Maschum Soffwan. op. cit., hal. 91 – 92. 44 Scholten, Ibid. 45 J. Satrio. op. cit. Hal. 17.
Universitas Indonesia 31Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
Dari penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa paham yang
dianut adalah paham “tangggung jawab tuntas” dengan mana seluruh harta
yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari dari Debitor terikat
sebagai jaminan utang-utang yang diciptakannya. Hak jaminan kebendaan
diatur oleh hukum jaminan, yang mengatur tentang jaminan menurut hukum
dan mengatur hubungan hukum antara Debitor dan Kreditor terhadap
jaminan utangnya guna kepastian pelunasan utang.
Menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
hukum jaminan, dasar hukum jaminan yang digunakan bank untuk mengikat
jaminan kebendaan dalam praktik adalah :
a. KUHPerdata menentukan tentang hak untuk didahulukan bagi Kreditor
yang timbul berdasarkan gadai dan hipotik, yang memiliki kedudukan
lebih tinggi daripada hak istimewa kecuali yang ditentukan sebaliknya
oleh undang-undang, seperti yang diatur dalam Pasal 1133 dan Pasal
1134 ayat 2 KUHPerdata.
b. KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) menentukan tentang
hipotik atas kapal.
c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 (UUHT) tentang hak tanggungan
yang mencabut ketentuan mengenai hipotik yang diatur dalam Buku II
KUHPerdata sepanjang mengenai tanah.
Dalam penjelasan UUHT disebutkan bahwa Hak Tanggungan
adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang
memberikan kedudukan diutamakan kepada Kreditor tertentu terhadap
Kreditor-Kreditor lain. Dalam arti, bahwa jika Debitor cidera janji,
Kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan
umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahulu
daripada Kreditor-Kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut
sudah tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang Negara
menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
Bahwa Hak Tanggungan memiliki hukum-ciri sebagai berikut :
Universitas Indonesia 32Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
1). Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulu kepada
pemegangnya
2). Selalu menjadi objek yang dijamin dalam tangan siapapun objek itu
berada
3). Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat
pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak
yang berkepentingan.
d. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
(UUJF).
Lahirnya UUJF adalah untuk memenuhi kebutuhan yang sangat
besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu
diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang
mengatur mengenai lembaga jaminan.
Bahwa Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan
sebelumnya masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur
dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif.
UUJF dibentuk untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat
lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian
hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang
berkepentingan.
C. Tinjauan Jaminan Fidusia.
1. Sejarah singkat
Fidusia sebagai lembaga jaminan sudah lama dikenal dalam
masyarakat romawi, yang pada mulanya tumbuh dan hidup dalam
hukum kebiasaan.46 Ada 2 bentuk Jaminan Fidusia yaitu fiducia cum
creditore contacta dan fiducia cum amico contracta. Keduanya timbul
dari perjanjian yang disebut pactum fiduciare yang kemudian diikuti
dengan penyerahan hak atau in iure cession.47
46 Tan kamelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Cet. ke-1,
Bandung: PT Alumni, 2004) hal. 35. 47 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis : Jaminan Fidusia, Cet. Ke-1,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 113.
Universitas Indonesia 33Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
Fidusia cum creditore contacta berarti janji kepercayaan yang
dibuat dengan Kreditor, dikatakan bahwa Debitor akan mengalihkan
kepemilikan atas suatu benda kepada Kreditor sebagai jaminan atas
utangnya dengan kesepakatan bahwa Kreditor akan mengalihkan
kembali kepemilikan tersebut kepada Debitor apabila utangnya sudah
dibayar lunas.48 Dari kata ”cum creditore” dapat diduga bahwa
penyerahan bukan dimaksudkan untuk sungguh-sungguh merupakan
peralihan pemilikan tetapi hanya sebagai jaminan saja.49
Mengenai Fiducia cum amico, Fred B.G. Tumbuan menjelaskan
bahwa Fiducia cum amico merupakan suatu lembaga titipan yang
dikenal dalam hukum Romawi. Lembaga ini sering digunakan oleh
seorang pater familias yang harus meninggalkan keluarga dan tanahnya
untuk jangka waktu yang lama karena ia harus membuat perjalanan jauh
atau bepergian perang. Dalam hal demikian, pater familias tersebut akan
menitipkan familinya yaitu keluarga dan seluruh kekayaannya kepada
seorang teman yang selanjutnya akan mengurus tanah dan kekayaannya
serta memberi bimbingan dan perlindungan kepada keluarga yang
ditinggalkan oleh pater familias. Tentu saja antara pater familias dan
temannya tersebut dibuat janji bahwa teman tersebut akan
mengembalikan kepemilikan atas familia bilamana si pater familias
sudah kembali dari perjalanannya.50
Sebelum adanya UUJF yang diundangkan pada tanggal 30
September 1999, lembaga jaminan fidusia yang sudah dikenal di
Indonesia sejak Indonesia masih jajahan belanda. adalah lembaga
Fiduciare Eigendoms Overdracht (FEO) yang bersumber pada
Yurisprudensi, bahwa pada waktu itu Indonesia tidak mempunyai hukum
tertulis tentang fidusia.51 Yurisprudensi tentang jaminan fidiusia sudah
48 Ibid., hal.113-114. 49 Kamelo, op. cit., hal. 42. 50 Fred B.G. Tumbuan, Mencermati Pokok-pokok Undang-undang Fidusia, (Makalah dalam
Up-Grading & Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta 26-27 Nopember 1999). hal. 2 51 Abraham Yazdi Martin, ”Perjanjian Pemberian Fidusia Atas Kandungan Minyak Bumi
Antara PT. Akar Golindo dengan PT bank Mandiri (PERSERO) Tbk, Menurut Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Pancasila, Jakarta 2005), hal. 1
Universitas Indonesia 34Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
berlaku di Indonesia dapat dilihat dalam keputusan Mahkamah Agung
(MA) tanggal 1 September 1971 No.372K/Sip/1970 yang menetapkan
bahwa jaminan fidusia atas rumah dinyatakan batal.52 Alasan MA karena
Jaminan Fidusia hanya dapat dibuat berkenaan dengan barang yang
bergerak sedangkan rumah dipandang barang tetap (onroerend) sehingga
lembaga jaminan fidusia tidak dapat digunakan untuk rumah sekalipun
dibangun diatas tanah orang lain. Dengan putusan MA tersebut maka
untuk pengikatan barang bergerak dilakukan secara fidusia disamping
gadai.
Sebagai Yurisprudensi fidusia tumbuh dan berkembang untuk
memenuhi kebutuhan perdagangan, benda jaminan yang merupakan
benda bergerak tidak diserahkan kepada Kreditor/penerima fidusia
seperti hal nya dengan gadai, tetapi tetap berada dalam penguasaan
Debitor/pemberi fidusia. Tujuan dari pemberian jaminan dengan cara ini
adalah untuk membuka kemungkinan agar Debitor tidak terhambat untuk
melakukan usahanya dan dapt menggunakan benda jaminan. Menurut
Sri Soedewi Masjchun Sofwan, SH sebagai alasan timbulnya lembaga
fidusia ialah karena ketentuan undang-undang yang mengatur lembaga
gadai mengandung banyak kekurangan, tidak memenushi kebutuhan
masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat53
Sesuai dengan perjalanan sejarah Fiduciare Eigendoms Overdracht
(FEO) yang dijadikan sebagai lembaga jaminan berdasarkan
yurisprudensi, tidak dapat dipungkiri bahwa FEO adalah sebagai salah
satu sumber insipirasi hukum dan merupakan kebutuhan hukum bagi
lahirnya UUJF, hal ini dapat terlihat juga dalam beberapa pertimbangan
yang dinyatakan dalam konsideran UUJF seperti berikut ini yaitu :
a. Pembangunan Nasional membutuhkan dana cukup besar yang
sebagian besar diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam, karena
52 Mariam Darus, ”Mengatur Jaminan Fidusia”, Dalam Majalah Jurnal Hukum Bisnis
(Volume 9, 1999), hal. 63 53 Sri Soedewi Masjchun Sofwan, ”Beberapa masalah pelaksanaan Lembaga Jaminan
Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia”,(Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Bulaksumur, Yogyakarta 1977), hal 15
Universitas Indonesia 35Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
itu diperlukan lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu
memberikan kepastian hukum.
b. Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan yang
telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda masih
didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan
perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif.
c. UUJF dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat
mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana
untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian
hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Dengan jaminan
kepastian ini akan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk
menggunakan fidusia sebagai jaminan kredit.
2. Pengertian Fidusia
Istilah fidusia berasal dari bahasa belanda, yaitu fiducie, sedangkan
dalam bahasa Inggris disebut fiduciary transfer of ownership, yang
artinya kepercayaan.54 Di dalam berbagai literatur, fidusia disebut
dengan istilah eigendom overdract (FEO). UUJF Pasal 1 angka 1
memberikan perumusan tentang pengertian Fidusia, yaitu pengalihan hak
kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan
bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam
penguasaan pemilik benda.
Beberapa unsur yang tampak dalam rumusan tersebut adalah
pengalihan hak kepemilikan suatu benda, atas dasar kepercayaan, dan
benda itu tetap dalam penguasaan pemilik benda. Kata-kata “Pengalihan
hak milik” maksudnya adalah hak milik atas benda yang diberikan
sebagai jaminan dialihkan oleh Debitor/pemiliknya kepada Kreditor
penerima fidusia, sehingga kepemilikan atas benda jaminan ada pada
Kreditor sebagai penerima fidusia. Kemudian sebutan “atas dasar
kepercayaan” mempunyai arti pemberi Jaminan Fidusia percaya bahwa
penyerahan hak miliknya tidak dimaksudkan untuk benar-benar
54 H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada,
Jakarta, 2004, hal 55
Universitas Indonesia 36Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
menjadikan Kreditor pemilik atas benda yang diserahkan kepadanya,
kepemilikan atas benda jaminan akan kembali kepada pemberi jaminan
apabila nanti utang dilunasi. Adapun kata-kata “tetap dalam penguasaan
pemilik benda” maksudnya adalah penyerahan itu dilaksanakan secara
constitutum possessorium, artinya penyerahan hak milik dilakukan
dengan janji bahwa bendanya sendiri secara fisik tetap dikuasai oleh
pemberi jaminan. Hak milik yuridisnya ada pada Kreditor penerima
fidusia, sedangkan hak ekonomisnya ada pada Debitor pemberi fidusia.
Dari uraian pengertian tersebut di atas tampak bahwa Fidusia
adalah suatu perjanjian accessesoir antara Debitor dan Kreditor yang
berisi pernyataan penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda-
benda bergerak milik Debitor kepada Kreditor, tetapi Debitor masih
tetap menguasai benda-benda tersebut sebagai pinjam pakai dan
tujuannya hanya sebagai jaminan atas pembayaran kembali uang
pinjaman. Kemudian penyerahannya dilakukan secara constitutum
possessorium, yaitu penyerahan dengan janji bahwa penguasaan atas
benda-benda jaminan tetap dikuasai oleh pemberi fidusia, karena
dibutuhkan untuk kegiatan usaha pemberi fidusia .
Dengan demikian kalau memperhatikan pemberian Jaminan
Fidusia ini telah terjadi suatu perjanjian dengan dua perbuatan sekaligus,
yaitu di satu pihak Debitor pemberi fidusia menyerahkan hak milik atas
benda-benda Jaminan Fidusia secara kepercayaan kepada Kreditor
penerima fidusia, dilain pihak pada saat yang sama Kreditor
meminjamkan benda-benda yang bersangkutan secara kepercayaan
kepada Debitor untuk dipergunakan oleh Debitor.
3. Objek Jaminan Fidusia
Menurut sejarah hukum jaminan fidusia dan pendapat para ahli
hukum antara lain Pitlo dan A. Veenhoven bahwa pada prinsipnya
semua benda baik benda bergerak mupun benda tidak bergerak yang
Universitas Indonesia 37Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
dapat diserahkan hak miliknya kepada secara kepercayaan sebagai
jaminan hutang melalui lembaga fidusia.55
Pada umumnya yang dapat menjadi objek fidusia ialah benda-
benda bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih ada. Dalam
praktek banyak terjadi bahwa benda-benda misalnya : perkakas rumah
tangga, kendaraan bermotor, alat-alat inventaris perusahaan, barang-
barang persediaan di toko semuanya itu dapat menjadi objek jaminan
fidusia.56 Utang dapat menjadi objek Jaminan Fidusia, baik utang yang
telah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari yang telah
diperjanjikan dalam jumlah tertentu serta utang yang pada saat eksekusi
dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang
menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.
Menurut UUJF juga dapat menjadi objek Jaminan Fidusia selain
benda yang sudah dimiliki pada saat dibuatnya Jaminan Fidusia, juga
benda yang diperoleh kemudian dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia
Ketentuan ini berarti bahwa benda tersebut demi hukum akan dibebani
dengan Jaminan Fidusia pada saat benda dimaksud menjadi milik
pemberi fidusia. Pembebanan Jaminan Fidusia atas benda, termasuk
piutang, yang diperoleh kemudian tidak perlu lagi dibuat perjanjian
Jaminan Fidusia tersendiri. Dimungkinkannya pembebanan Jaminan
Fidusia atas benda yang diperoleh kemudian sangat membantu dan
menunjang pembiayaan pengadaan/pembelian persediaan bahan baku,
bahan penolong dan benda jadi.
Pembatasan berlakunya UUJF sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 3 UUJF, bahwa UUJF tidak berlaku terhadap :
a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan,
sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku
menentukan jaminan tersebut wajib didaftar.
b. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 M3
(duapuluh meter kubik).
c. Hipotik atas pesawat terbang; dan
55 Kamelo, loc. cit., hal. 221. 56 Sofwan, op. cit., hal. 31
Universitas Indonesia 38Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
d. Gadai.
Dengan pembatasan yang diberikan oleh Pasal 3 UUJF tersebut
terbukalah peluang yang cukup luas dan lebar untuk dimasukkannya
benda dan Hak Kebendaan menjadi objek Jaminan Fidusia, UUJF
memberikan jalan keluar sekaligus mengisi kekosongan hukum jaminan
kita, sehingga ada kesan bahwa Jaminan Fidusia yang diatur dalam
UUJF seolah-olah menjadi penampung semua masalah yang tidak diatur
oleh ketentuan perundang-undangan hukum jaminan lainnya.
4. Asas-asas Hukum Fidusia
Asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan
hukum, oleh karena itu para ahli hukum menyebutnya sebagai
jantungnya peraturan hukum, karena ia merupakan landasan yang paling
luas tapi juga landasan yang paling dalam bagi lahirnya suatu peraturan
hukum. Dalam kasus hak menguji undang-undang yang banyak diajukan
kepada Mahkamah Konstitusi oleh pihak yang berkepentingan selalu
menggunakan asas hukum menjadi ukuran dan landasan hukum guna
mengembangkan ketentuan yang diatur oleh sebuah perundang-
undangan.
Seperti halnya asas Hukum Kebendaan yang diuraikan di atas
UUJF juga mengandung beberapa asas-asas hukum yang membangun
UUJF agar dapat dilaksanakan dan memberikan rasa tertib, rasa aman
dalam rangka mensejahterakan masyarakat.
Pembaharuan hukum baik yang dituangkan dalam bentuk
kodifikasi total (menyeluruh) maupun secara parsial harus selalu berada
dalam satu sistem. Sistem hukum adalah keseluruhan aturan hukum yang
disusun secara terpadu berdasarkan asas-asas tertentu.57
Suatu sistem adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau
komponen yang saling mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh
satu atau beberapa asas, maka sistem hukumpun terdiri dari sejumlah
unsur atau komponen, yang sebagian pada saat ini sudah ada dan sudah
57 Mariam Darus Badrulzaman, Sistem Kodifikasi, Pembaharuan parsial KUHPerdata
Indonesia, Majalah Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Nomor 1 tahun 2000, hal. 62
Universitas Indonesia 39Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
berfungsi, tetapi sebagian besar masih harus diciptakan.58 Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa sistem hukum adalah kumpulan
asas-asas yang terpadu yang merupakan landasan, diatas mana dibangun
tertib hukum.
UUJF akan menjadi hak jaminan atas perjanjian kredit dan
mengandung beberapa asas hukum sebagai berikut :
a. Jaminan Kebendaan
Jaminan Fidusia, sebagaimana diatur dalam UUJF,
mengandung asas atau prinsip jaminan kebendaan. Hal ini tampak
dari ketentuan yang memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada Kreditor penerima fidusia terhadap Kreditor lainnya. Juga
tampak dari ketentuan yang mewajibkan pendaftaran benda yang
dibebani dengan Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia.
Melalui pendafataran berarti adanya pemberitahuan kepada umum
bahwa suatu benda telah dibebani jaminan kredit.
b. Accessoir
UUJF mengandung asas accessoir. Hal ini nampak dari
ketentuan yang mengatakan bahwa fidusia merupakan perjanjian
ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban
bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, sehingga Jaminan
Fidusia hapus demi hukum bilamana utang yang dijamin dengan
Jaminan Fidusia dihapus.
c. Droit de Suite
Adanya sifat droit de suite dalam UUJF dapat diketahui dari
ketentuan yang mengatur bahwa Jaminan Fidusia tetap mengikuti
benda yang dijaminkan ditangan siapapun benda tersebut berada.
Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan
Fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada, kecuali pengalihan
atas benda persediaan yang menjamin objek Jaminan Fidusia. Prinsip
droit de suite yang telah merupakan bagian dari peraturan
58 Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni,
Bandung, 1991, hal. 37
Universitas Indonesia 40Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak
atas kebendaan.
d. Droit de Preference
UUJF juga mengandung asas droit de preference. Hal ini
diketahui dari ketentuan yang menyatakan bahwa penerima fidusia
mempunyai kedudukan yang diutamakan terhadap Kreditor lainnya.
Kemudian penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap
Kreditor lainnya. Hak ini adalah hak Kreditor penerima fidusia untuk
mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi atas benda yang
menjadi objek Jaminan Fidusia.
e. Constitutum Possessorium
Penyerahan hak milik atas benda jaminan dari pemberi-jaminan
kepada kreditur dilaksanakan secara formal saja, dalam arti,
kesemuanya hanya dinyatakan dalam akta saja; secara riil benda
jaminan tetap saja dalam penguasaan pemberi jaminan; dari luar
tidak tampak ada perubahan apa-apa sehingga yang demikian yang
terjadi yang terjadi penyerahan secara constitutum possessorium.59
“Hak miliknya katanya diserahkan tetapi bendanya tetap dikuasai
oleh pemberi jaminan.
f. Jaminan Pelunasan Utang
Dengan tegas Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Jaminan
Fidusia atas suatu benda adalah sebagai agunan pelunasan utang.
Selanjutnya Pasal 1 angka 7 menegaskan bahwa utang adalah
kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang
baik mata uang Indonesia maupun mata uang lainnya, baik secara
langsung maupun kontijen, yaitu utang yang timbul dikemudian hari.
g. Publisitas
Asas publisitas tercermin dalam ketentuan yang mengatakan
bahwa benda yang dibebani Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
Kemudian permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh
Kreditor penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan
59 J. Satrio, “Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia” (PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2005), hal. 129.
Universitas Indonesia 41Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia. Pendaftaran dilakukan pada
Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran dilakukan dengan maksud
agar pihak ketiga atau masyarakat dapat mengetahui bahwa suatu
benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang ada di Kantor
Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.
h. Spesialitas
Asas ini tercermin dari ketentuan yang mengatakan bahwa
pembebanan Benda Jaminan Fidusia dibuat dengan Akta Notaris
dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia.
Dalam akta Jaminan Fidusia dicantumkan hari dan tanggal juga
mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.
i. Dapat diberikan kepada lebih dari seorang Kreditor penerima
fidusia
Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu
Kreditor penerima fidusia atau kuasa atau wakil penerima kuasa
tersebut. pemberi fidusia kepada lebih dari satu penerima fidusia
adalah dalam rangka pemberian kredit konsorsium, misalnya dalam
rangka kredit sindikasi.
j. Dilarang melakukan Fidusia ulang (Fidusia ganda)
Asas ini tampak dalam ketentuan yang mengatakan bahwa
pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda
yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar. Larangan
fidusia ulang ini dilakukan karena hak milik atas benda tersebut telah
beralih kepada Kreditor penerima fidusia. pemberi fidusia bukan lagi
merupakan pemilik benda yang dijaminkan, sehingga tidak berhak
lagi membebankan Jaminan Fidusia yang kedua atas benda yang
bersangkutan.
k. Parate Eksekusi
UUJF Pasal 15 ayat (3) menyatakan bahwa apabila Debitor
pemberi fidusia wanprestasi atau ingkar janji dapat dilakukan
eksekusi melalui lembaga parate eksekusi, artinya penerima fidusia
mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan
Universitas Indonesia 42Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Menurut Paasl 29 Ayat (1) b,
penjualan benda jaminan dilakukan melalui pelelangan umum dan
mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan benda yang
bersangkutan.
5. Akta Jaminan Fidusia (AJF).
Dalam Praktik bank, keterkaitan sifat perjanjian jaminan fidusia
dengan perjanjian kredit dapat dilihat dari isi akta perjanjian jaminan
fidusia baik sebelum dan sesudah lahirnya UUJF60. Sebelum lahirnya
UUJF perjanjian jaminan fidusia dilakukan dalam bentuk akta dibawah
tangan dan akta notaris. ”Setelah lahir UUJF maka berdasarkan Pasal 5
ayat 1 UUJF bahwa : “Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia
dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia dan merupakan
akta Jaminan Fidusia”. Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN)
disebutkan : “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan
perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang
berkepentingan untuk menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan
kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga
ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang
ditetapkan oleh undang-undang.
Perjanjian adalah dasar notaris membuat akta jaminan fidusia,
berarti perjanjian fidusia tersebut tunduk kepada ketentuan dari hukum
perikatan. Syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320
KUHPerdata harus dipenuhi dalam pembuatan akta jaminan fidusia
yaitu:
1. sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. mengenai hal tertentu
4. suatu sebab yang halal
60 Kamelo, loc. cit, hal. 194.
Universitas Indonesia 43Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
Dua syarat pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai
orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian sendiri,
sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif
karena mengenai perjanjiannuya sendiri atau objek dari perbuatan hukum
yang dilakukannya.61
DR. Martin Roestamy, SH, MH berpendapat produk notaris itu
sederajat dengan pemerintah, perjanjian yang dibuat oleh para pihak, itu
akan menjadi UU, sifatnya mengikat keluar.62 Notaris sebagai pejabat
umum sesuai dengan kedudukannya yang berwenang mengeluarkan akta
otentik, pembuat undang-undang UUJF bermaksud agar kedudukan Akta
Jaminan Fidusia memiliki otentisitas yang kuat. Untuk menjamin
kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti
tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan
hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Maka dari itu akta
yang dibuat oleh notaris, semestinya juga dihormati oleh pihak luar.
Karena dianggap sama dengan Undang-undang. Dalam kaitan hubungan
antara perorangan, karena notaris itu melaksanakan hubungan antar
publik, notaris juga melakukan pelayanan dengan hukum privat.63
Adanya perintah UUJF mengisyaratkan bahwa akta tersebut harus
otentik yang pembuatannya tunduk pada ketentuan UUJNPeraturan
Jabatan Notaris. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna
tentang apa yang diatur di dalamnya diantara para pihak beserta para ahli
warisnya atau para pengganti haknya. Mengingat objek Jaminan Fidusia
umumnya adalah benda bergerak yang tidak terdaftar, maka adalah wajar
dan tepat apabila perjanjian Jaminan Fidusia dibuat dalam bentuk akta
otentik, sehingga dapat menjamin kepastian hukum. Dalam menjalankan
jabatannya Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama,
mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait
dalam perbuatan hukum. Tuntutan ini mengharuskan dalam membuat
61 Subekti, Aneka Perjanjian, Cet.ke-XVI, (Jakarta: PT Intermasa,1987), hal 20 62 Martin Roestamy, Bom Waktu itu Kini Terbukti, Majalah berita Notaris, PPAT & Hukum
RENVOI edisi ke 67, (Desember 2008), hal.22. 63 Ibid
Universitas Indonesia 44Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
dan menyusun AJF para Notaris wajib mematuhi, mentaati, menjaga
kepentingan para pihak yang membuat akta baik pemberi fidusia maupun
penerima fidusia agar kepentingannya dapat dijaga secara seimbang.
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUJF, akta jaminan fidusia memuat
sekurang-kurangnya :
a. Identitas Pihak Pemberi dan penerima fidusia
Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 38 ayat 3 UUJN
untuk memastikan kewenangan hukum pemberi maupun penerima
fidusia identitas yang dimaksud adalah meliputi nama lengkap,
agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal
lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan. Dalam bahasa
notaris disebut komparan atau para penghadap. Para komparan musti
pasti, baik orang, wewenang dan data yuridis pendukung baik status
maupun wewenangnya. Kesalahan dalam komparan berakibat hukum
kebatalan terhadap perjanjian yang dibuat.
b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
Data perjanjian pokok atau perjanjian pendahuluan dicantum
dalam kaitan dengan sifat accessoir dari akta, juga untuk mengetahui
macam dan jenis pembiayaan yang dijamin dengan fidusia.
c. Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
Uraian ini terdiri dari jenis benda yang dijaminkan, volume
atau besaran dan macam-macam benda, nilai atau harga benda yang
dijaminkan, alas hak atas benda. Khusus benda-benda tidak terdaftar
seperti Rig pada umumnya tidak memiliki alas hak yang kuat.
Karena hanya berupa surat pernyataan kepemilikan yang dibuat
dibawah tangan, tidak ada lembaga yang mensahkan surat
pernyataan tersebut. Benar atau tidaknya semata-mata adalah
pengetahuan pemberi fidusia.
d. Nilai penjaminan
Pencantuman nilai penjaminan untuk mengetahui berapa
jumlah nilai jaminan dibandingkan jumlah kredit dan nilai objek
Jaminan Fidusia. Tidak dibenarkan nilai penjaminan lebih besar dari
Universitas Indonesia 45Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
jumlah nilai benda yang dijaminkan, dan diperkenankan lebih besar
dari jumlah fasilitas kredit yang dinikmati.
e. Nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
Nilai benda yang menjadi objek jaminan seperti Rig tercantum
didalam surat pernyataan kepemilikan
Selain memuat syarat-syarat minimal yang ditentukan oleh Pasal 6
UUJF tersebut, berbekal dari ketentuan-ketentuan dan asas-asas yang
dianut dan yang berlaku dalam hukum perjanjian, AJF dapat pula
memuat klausula-klausula seperti yang disebut dalam penjelasan diatas,
karena pada dasarnya para pihak memiliki hak dalam menetapkan isi
perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh
hukum perdata.
D. Penetapan Rig Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit
Investasi Eksplorasi Minyak Bumi.
1. Syarat Pemberian Kredit Untuk Eksplorasi Minyak Bumi
Bumi Indonesia diketahui mengandung berbagai kekayaan alam
dengan jumlah yang cukup. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945
menetapkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan bumi dan
air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.64
Istilah minyak bumi berasal dari terjemahan bahasa inggris yaitu crude
oil. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi (untuk selanjutnya disebut UU Migas) disebutkan
bahwa Minyak Bumi adalah :
64 Madjedi Hasan, Pacta Sunt Servanda Penerapan Asas “Janji Itu Mengikat” dalam
Kontrak Bagi Hasil di Bidang Minyak dan Gas Bumi, Cet.1, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2005), hal. 1.
Universitas Indonesia 46Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
“hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan
temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral
atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi
tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat
yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha
minyak dan gas bumi”.65
Minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara agar kekayaan tersebut dapat
dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.
Dengan demikian baik perorangan maupun masyarakat pelaku usaha sekalipun
yang memiliki hak atas sebidang tanah dipermukaannya, tidak mempunyai hak
menguasai atau memiliki minyak dan gas bumi yang terkandung di bawah
tanah yang dimilikinya.66
Pasal 3 UU Migas menetapkan bahwa pertambangan minyak dan gas
bumi hanya dapat dilaksanakan oleh Negara yang pengoperasiannya dilakukan
oleh Perusahaan Negara. Termasuk dalam kegiatan pertambangan adalah
eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, transportasi dan penjualan. Hal ini berarti
bahwa pemerintah tetap memegang “Hak Penguasaan” dan Perusahaan Negara
mendapatkan “Kuasa Pertambangan”.67
Penguasaan kandungan minyak bumi oleh negara diselenggarakan oleh
pemerintah, kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan oleh negara
kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan ekplorasi dan ekploitasi
minyak bumi yang dalam hal ini dilakukan oleh badan usaha milik Negara
65 H. Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia (Jakarta : PT.Rajagrafindo Perkasa,
2006), hal.230. 66 Ibid., hal. 236. 67 Hasan, op. cit., hal. 53.
Universitas Indonesia 47Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
yaitu Pertamina. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi sesuai dengan UU
Migas pasal 5 ada 2 yaitu:
a. Kegiatan Usaha Hulu
Kegiatan usaha hulu diatur dalam pasal 1 angka 7, pasal 5 sampai dengan
pasal 6, dan pasal 9 sampai dengan pasal 22 UU Migas. Kegiatan usaha hulu
migas adalah industri padat modal dan beresiko tinggi. Sampai saat ini kegiatan
eksplorasi dan ekploitasi migas di negara-negara berkembang (developing
countries) didominasi oleh perusahaan-perusahaan multi nasional.68
Adapun tujuan kegiatan usaha eksplorasi adalah:
1) Memperoleh informasi mengenai kondisi geologi.
2) Menemukan dan memperoleh perkiraan dan cadangan minyak
dan gas bumi.
3) Tempatnya di wilayah kerja yang ditentukan yaitu di daerah-
daerah tertentu di wilayah hukum pertambangan Indonesia yaitu
daratan, perairan dan landas kontinen Indonesia.
Tujuan kegiatan eksploitasi yaitu untuk menghasilkan minyak dan gas
bumi dari wilayah kerja yang ditentukan yang terdiri dari:
1) pengeboran dan penyelesaian sumur.
2) Pembangunan sarana pengangkutan penyimpanan dan
pengolahan
3) Pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi dilapangan serta
kegiatan lain yang mendukung.
b. kegiatan usaha hilir
Kegiatan usaha hilir diatur dalam pasal 1 angka 10, pasal 5, pasal 7 pasal
23 sampai dengan pasal 25 UU Migas. Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan
usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha:
68 Ibid., hal. 34.
Universitas Indonesia 48Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
1) pengolahan;
2) pengangkutan;
3) penyimpanan;
4) niaga.
Usaha eksploitasi sumber daya migas di negara-negara berkembang ini
menghubungkan pemerintah, pemilik sumber daya migas dan perusahaan
swasta multi nasional yang menyediakan dana, teknologi dan peralatan yang
diperlukan untuk mengembangkan sumber daya ini dalam suatu sektor bisnis
dimana taruhannya dan resiko maupun potensi mendapatkan keuntungan cukup
tinggi.69
Menyadari bahwa kegiatan industri migas memerlukan dana dan
keterampilan, dalam Pasal 6 UU Migas menetapkan bahwa Menteri
Pertambangan dapat menunjuk pihak ketiga sebagai kontraktor bilamana
perusahaan negara tidak dapat melakukannya sendiri karena tidak tersedianya
dana dan lain-lain.
Dengan demikian berarti Pertamina melakukan segala kegiatan usaha
perminyakan tidaklah sendiri dengan kekurangan dan keterbatasan yang
dimiliki pertamina maka dibantu oleh perusahaan swasta bergerak dibidang
perminyakan yang dianggap cukup memenuhi kriteria dan persyaratan dari
sebuah perusahaan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi
serta dapat bekerja sama dengan baik.
Didalam praktiknya, bentuk kerjasama lain antara Pertamina dengan
perusahaan swasta dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu :
69 Ibid.
Universitas Indonesia 49Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
1. Perjanjian Karya, yaitu suatu kerjasama antara Perusahaan Negara
Minyak dan Gas Bumi (Pertamina) dan Perusahaan Swasta
pemegang konsesi dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi minyak
dan gas bumi;
2. Technical Assistance Contract atau disebut juga perjanjian bantuan
teknik, yaitu kerjasama antara Pertamina dan perusahaan swasta
dalam rangka merehabilitasi sumur-sumur atau lapangan minyak
yang ditinggalkan dalam kuasa pertambangan Pertamina.
3. Kontrak enchained oil recovery (EOR), yaitu suatu kerjasama antara
Pertamina dan perusahaan swasta dalam rangka meningkatkan
produsi minyak pada sumur dan lapangan minyak yang masih
dioperasikan Pertamina dan sudah mengalami penurunan produksi
dengan menggunakan teknologi tinggi meliputi usaha secondary dan
tertiary recovery;
4. Kontrak Operasi Bersama (KOB), yaitu kerjasama antara Pertamina
dan perusahaan swasta dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi panas
bumi untuk pembangkit tenaga listrik (Direktorat Jenderal Minyak
dan Gas Bumi 2000:104-112).70
Berdasarkan bentuk-bentuk kerjasama tersebut diatas Pertamina dapat
menunjuk perusahaan swasta sebagai kontraktor untuk melakukan kegiatan
eksplorasi minyak bumi. Kontraktor yang ditunjuk Pertamina harus memiliki
kemampuan yang baik dibidang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas
bumi, peralatan yang canggih untuk menunjang pekerjaan dilapangan dan
tentunya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang tersebut.
Dengan adanya kerjasama antara Pertamina dengan kontraktor maka,
Pertamina tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar dan tenaga yang banyak
untuk melakukan kegiatan ekploitasi atas kandungan minyak bumi yang
dikuasainya. Pertamina tinggal menunggu dan menghitung berapa jumlah
70 Salim HS., op. cit., hal. 270.
Universitas Indonesia 50Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
minyak yang berhasil dikeluarkan oleh kontraktor dari ladang minyak yang
diperjanjikan. Adapun yang menjadi dasar perhitungan atas kandungan minyak
bumi yang terdapat tersebut adalah hasil survey dari Lembaga Minyak dan Gas
(LEMIGAS), sedangkan izin diperoleh dari Badan Pengelola Minyak dan Gas
Hulu (BP MIGAS Hulu). Pada umumnya bank hanya mempercayai hasil
survey tersebut, mengingat reputasi Lemigas yang sudah diakui oleh dunia.
Adakalanya perusahaan kontraktor mempunyai sumber daya manusia dan
teknologi yang memadai akan tetapi terhadang masalah pendanaan seperti :
untuk pembelian alat berat yang digunakan untuk melakukan pengeboran
minyak lepas pantai. Untuk itu diperlukan pinjaman/kredit dengan
menggunakan jasa perbankan, hal inilah yang dilakukuan oleh PT. Le’Mars
berkedudukan di Jakarta, dengan cara mengajukan kredit investasi kepada
perseroan terbatas PT. BANK MANDIRI (persero) Tbk. (selanjutnya disebut
Bank Mandiri) untuk pembelian satu unit Long Stroke Hydraulic Rig.
Atas permohonan tersebut bank Mandiri menyetujui untuk melakukan
pembiayaan kredit investasi atas pembelian satu unit Long Stroke Hydraulic
Rig. Pada dasarnya suatu kredit diluncurkan setelah ada suatu kesepakatan
tertulis walaupun dalam bentuk perjanjian yang sangat sederhana antara
Kreditor sebagai pemberi kredit dengan pihak Debitor sebagai penerima
kredit.71 Kesepakatan antara bank Mandiri dan PT. Le’Mars dituangkan dalam
bentuk Akta Perjanjian Kredit Investasi yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT
DR. Martin Roestamy, SH, MH berkedudukan di Jakarta. Sesuai dengan data
71 Fuady, loc. cit., hal. 35
Universitas Indonesia 51Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
yang diperoleh penulis terdapat 1 (satu) Akta Jaminan Fidusia sebagai jaminan
utama atas Kredit Investasi tersebut:
1. Akta Jaminan Fidusia nomor tertanggal dengan objek jaminan 1
( satu) unit Long Stroke Hydraulic Rig.
2. Pengertian dan jenis-jenis Rig
Kredit Investasi yang diberikan bank Mandiri pada PT. Le’Mars
tujuannya adalah untuk pembelian satu unit Long Stroke Hydraulic Rig. Oleh
karena itu Rig sebagai jaminan utama dalam Kredit Investasi ini. Rig adalah
adalah satu bangunan dengan peralatan untuk melakukan pengeboran ke
dalam reservoir bawah tanah untuk memperoleh air, minyak, atau gas bumi,
atau deposit mineral bawah tanah”.72 Pengertian lain tentang Rig adalah
serangkaian peralatan khusus yang digunakan untuk membor sumur atau
mengakses sumur. Ciri utama Rig adalah adanya menara yang terbuat dari
baja yang digunakan untuk menaik turunkan pipa-pipa tubular sumur.73
Pengeboran minyak dan gas bumi dapat digunakan tidak hanya untuk
mengidentifikasi sifat geologis dari dalam reserfoir tetapi juga untuk membuat
lubang yang memungkinkan pengambilan kandungan minyak dan gas bumi
reserfoir tersebut. Pengertian Rig dalam bentuk sederhana sebenarnya adalah
alat atau sarana untuk melakukan pengeboran. Salah satunya Rig yang ada
diperairan dangkal yaitu sub mercible Rig. Biasanya di Rig mewah telah
dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti Televisi, TV Kabel, Gym, bahkan
di Rig mewah ada kolam renang dan saunanya.
72 Wikipedia Indonesia, op. cit. 73 Nurmansyah Putra, RIG <http://nuramansyah-putra.blogspot.com/2008/11/RIG_24.html>,
diakses 2 Desember 2008
Universitas Indonesia 52Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
Umumnya, Rig dikategorikan menjadi 2 macam menurut tempat
beroperasinya :
a) Rig darat (land-Rig) : beroperasi di darat.
b) Rig laut (offshore-Rig) : beroperasi di atas permukaan air (laut, sungai,
rawa-rawa, danau atau delta sungai).
Ada bermacam-macam offshore-Rig yang digolongkan berdasarkan
kedalaman air :
1) Swamp barge: kedalaman air maksimal 7m saja. Sangat umum dipakai di
daerah rawa-rawa atau delta sungai.
2) Tender barge: mirip swamp barge tetapi di pakai di perairan yang lebih
dalam.
3) Jackup Rig: platform yang dapat mengapung dan mempunyai tiga atau
empat “kaki” yang dapat dinaik-turunkan. Untuk dapat dioperasikan,
semua kakinya harus diturunkan sampai menginjak dasar laut. Terus
badan Rig akan diangkat sampai di atas permukaan air sehingga
bentuknya menjadi semacam platform tetap. Untuk berpindah dari satu
tempat ke tempat lain, semua kakinya haruslah dinaikan terlebih dahulu
sehingga badan Rig mengapung di atas permukaan air. Lalu Rig ini
ditarik menggunakan beberapa kapal tarik ke lokasi yang dituju.
Kedalaman operasi Rig jackup adalah dari 5m sampai 200m.
4) Drilling jacket: platform struktur baja, umumnya berukuran kecil dan
cocok dipakai di laut tenang dan dangkal. Sering dikombinasikan dengan
Rig jackup atau tender barge.
5) Semi-submersible Rig: sering hanya disebut “semis” merupakan Rig
jenis mengapung. Rig ini “diikat” ke dasar laut menggunakan tali
mooring dan jangkar agar posisinya tetap di permukaan. Dengan
menggunakan thruster, yaitu semacam baling-baling di sekelilingnya,
Rig semis mampu mengatur posisinya secara dinamis. Rig semis sering
digunakan jika lautnya terlalu dalam untuk Rig jackup. Karena
Universitas Indonesia 53Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
karakternya yang sangat stabil, Rig ini juga popular dipakai di daerah
laut berombak besar dan bercuaca buruk.
6) Drill ship: prinsipnya menaruh Rig di atas sebuah kapal laut. Sangat
cocok dipakai di daerah laut dalam. Posisi kapal dikontrol oleh sistem
thruster berpengendali komputer. Dapat bergerak sendiri dan daya
muatnya yang paling banyak membuatnya sering dipakai di daerah
terpencil atau jauh dari darat.74
Dari fungsinya, Rig dapat digolongkan menjadi dua macam :
a) Drilling Rig: Rig yang dipakai untuk membor sumur, baik sumur
baru, cabang sumur baru maupun memperdalam sumur lama.
b) Workover Rig: fungsinya untuk melakukan sesuatu terhadap sumur
yang telah ada, misalnya untuk perawatan, perbaikan, penutupan,
dan sebagainya.
3. Alas hak Rig.
Alas hak adalah salah satu hal yang penting dalam sistem hukum jaminan.
Sebab setiap benda yang akan diserahkan sebagai jaminan untuk dapat
mewujudkan hak atas jaminan kebendaan, maka bank terlebih dahulu meneliti
status kepemilikan atas benda dalam hal ini adalah Rig yang akan diserahkan
kepada bank sebagai jaminan fidusia. Berdasarkan kenyataan di lapangan yang
ditemukan dalam praktik bahwa Rig adalah termasuk dalam kategori alat berat
( heavy equipment ) yang bergerak (movable),75 yang tidak diregistrasi atau
didaftarkan pada salah satu instansi pemerintah maupun swasta. Dalam kasus
L’mars, bank Mandiri CBC IV Thamrin dalam hal pemberian jaminan fidusia
berdasarkan UUJF, alas hak yang dipergunakan adalah berdasarkan Surat
Pernyataan Kepemilikan Hak Atas Rig yang dibuat oleh L’mars selaku pemilik
74 Ibid. 75 Menurut Madjedi Hasan, praktiktisi perminyakan dan wawancara dengan bank Mandiri
CBC IV Thamrin, dalam praktik tidak ditemukan lembaga atau badan pemerintahan yang melakukan registrasi terhadap RIG, sebagaimana dengan registrasi kapal atau kenderaan bermotor seperti mobil, dump truck atau crane.
Universitas Indonesia 54Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
Rig sebagai benda yang dijaminkan secara fidusia. Berdasarkan hal-hal
tersebut diatas penulis berpendapat bahwa Rig adalah termasuk benda tidak
terdaftar dan termasuk alat inventaris atau peralatan operasional perusahaan
yang termasuk alat berat.
Dalam penetapan alas hak atas Rig dapat dibedakan Rig bekas (second
hand) dan Rig baru. Rig maksudnya Rig yang sudah digunakan oleh suatu
perusahaan pengeboran atau perusahaan eksplorasi minyak, jadi Rig bekas ini
adalah sebuah yang sudah dipergunakan. Sebagai lawannya adalah Rig baru,
yang mana suatu perusahan pengeboran minyak atau eksplorasi minyak
membangun Rig tersebut. Untuk Rig bekas, beberapa dokumen yang
diperlukan sebagai dasar untuk menetapkan alas hak kepemilikan Rig antara
lain : Sales and Purchase Agrement (S&P) atau Perjanjian Jual Beli antara
pemilik lama (penjual) dengan pemilik baru (pembeli), jika pembelian berasal
dari luar negeri, maka syarat-syarat import barang seperti survey oleh lembaga
surveyor ( misalnya Sucofindo ), surat pemesanan barang, Letter Of Credit (
L/C ) serta dokumentasi eksport import barang dapat dijadikan bahan acuan
dalam penetapan alas hak suatu Rig hasil impor dari luar negeri, sedangkan
untuk pembelian Rig bekas yang berasal dalam negeri digunakan dokumen asal
usul Rig dan perjanjian jual beli Rig, dijadikan sebagai dasar penentuan alas
hak atas Rig tersebut.
Adapun alas hak Rig baru dilakukan dengan meneliti proses pembangunan
Rig tersebut. Dimulai dari pemesanan barang oleh pembeli kepada perusahaan
yang bergerak dalam beidang pembangunan Rig, dalam kasusu L’mars adalah
PT. Patra Jasa Drilling Contractor (PJDC), dalam hal ini S&P tetap menjadi
Universitas Indonesia 55Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
dasar pembanguna Rig tersebut. PJDC sebagai kontraktor pembuatan Rig harus
terdaftar di Kantor Departemen Pertambangan dan Energi ( sekarang
Departemen Enerdi dan Sumber Daya Alam – ESDM ). Hasil kerja kontraktor
diverifikasi oleh suatu perusahaan surveyor yang bernama GL- Nusantara,
untuk menjaga kualitas Rig agar dapat dioperasikan, maka uji terakhir akan
dilakukan oleh instansi pemerintah yakni Departemen ESDM. Setelah
diterbitkannya Surat Izin Kelayakan Operasi maka Rig baru dapat
dioperasikan.
Dalam praktik jarang Rig dalam bentuk kapasitas terpasang, hasil
rakitan akhir tidak diserahkan utuh akan tetapi berbentuk konponen-komponen
yang siap untuk dirakit di tempat atau lokasi pengeboran atau eksplorasi
minyak dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian suveyor dan sertipikasi dari
instansi maka notaris dalam kasus L’mars, menysusun ulang dokumen, dimulai
dari dokumen pemesanan barang, S&P, pemeriksaan oleh surveyor dan
pemberian sertipikasi oleh intansi pemeritah, membuat Surat Pernyataan
Kepemilikan Rig, yang merujuk kepada peraturan perundangan yang berlaku,
dengan menambahkan klausula jaminan atas keberadaan barang dan keaslian
dokumen asal usul yang dijadikan dasar penentuan alas hak. Surat Pernyatan
Kepemilikan Rig tersebut dijadikan oleh bank dan pemberi fidusia sebagai alas
hak Rig sebagai benda fidusia.
Dari uraian yang telah digambarkan diatas, dapat diambil garis yang
tegas bahwa sebagai salah satu benda Fidusia maka Rig dapat dikategorikan
sebagai benda yang berwujud tapi juga sebagai benda yang tidak terdaftar,
karena tidak ada alas hak dan dasar hukum atas kepemilikan yang cukup kuat
Universitas Indonesia 56Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
dari Rig seperti : mobil memiliki BPKB. Pegangan bank hanya invoice atau
faktur penjualan, untuk Rig dasar hukumnya hanya kontrak kerja pembuatan
Rig serta sertifikasi yang dikeluarkan oleh Departemen Pertambangan melalui
suatu lembaga survey independen.
Pada intinya Rig adalah benda yang berhubungan langsung dengan
objek pembiayaan bank karena dijadikannya Rig sebagai jaminan pokok atau
jaminan utama. Hal ini disebabkan karena hubungan keterkaitan langsung
antara Rig, usaha serta pembiayaan yang menyangkut kelangsungan hidup dari
usaha Debitor, namun secara ekonomis dan yuridis, kedudukan Kreditor belum
kuat karena fungsi movable dari benda tersebut sangat rawan untuk Kreditor
dalam pengamanan Kredit yang diberikan kepada Debitor
Penetapan Rig sebagai benda berdasarkan KUHPerdata pasal 499 yang
berbunyi ”menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan adalah
tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.
4. Pemberian Jaminan Fidusia Atas Rig
Berdasarkan surat persetujuan pemberian kredit prihal penegasan
persetujuan Fasilitas Kredit Investasi atas nama L’mars, Didalam surat
persetujuan pemberian kredit tersebut bank Mandiri menetapkan syarat-
syarat penandatanganan Akta Perjanjian Kredit, Syarat-syarat efektif dan
Penarikan Kredit serta Syarat lain kepada L’mars.
Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank Mandiri kepada L’mars
adalah Kredit Investasi yang tujuannya untuk pembelian 1 (satu) Unit
Long Stroke Hydraulic Rig. Sesuai dengan tujuan penggunaan kredit
tersebut yang menjadi agunan utama berupa objek yang akan dibiayai
Universitas Indonesia 57Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
dengan fasilitas Kredit Investasi yakni 1 (satu) unit Long Stoke Hydraulic
Rig. Sedangkan dasar penetapan atau alas hak yang menjadikan 1 (satu)
unit Long Stoke Hydraulic Rig sebagai jaminan kredit adalah Surat
Pernyataan Kepemilikan Barang Atas nama PT L’mars yang didalamnya
memuat keterangan berupa :
a) Barang-barang tersebut diatas sepenuhnya adalah milik PT. L’mars
berkedudukan di Jakarta.
b) Barang-Barang tersebut saat ini dikuasai oleh PT. L’mars dan pada
alamat diatas.
c) Barang-barang tersebut tidak sedang dijaminkan atau dalam sengketa
dan atau tidak dimiliki oleh pihak lain secara bersama-sama dengan
pihak PT. L’mars dan oleh karena itu PT L’mars berhak dan
berwenang menjaminkan secara fiduisia kepada PT bank Mandiri
(persero) atau pihak lain.
d) Berhubung faktur/bukti hak ats barang-barang tersebut tidak dapat
diserahkan saat ini, maka surat pernyataan pernyataan ini adalah
sebagai alat bukti/kepemilikan yang sah, dan jika faktur/bukti atas
hak tersebut di ketemukan akan diserahkan kepada PT. bank Mandiri
(PERSERO)melalui Hub. Jakarta Thamrin di Jakarta.
e) Sale and Purchase agreement antara PT. Patra Drilling Contactor
and PT. L’mars Date 25 Nopember 2000 merupakan bagian tak
terpisah dari surat pernyataan ini.
f) Berita acara pemeriksaan instalasi pemboran diluar/ dalam negeri
tanggal 8 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh direktorat Jendral
Minyak dan Gas Bumi Departemen Pertambangan, Energi dan
Sumber Daya Mineral RI berikut lampirannya Pull/Load test
Prodecure yang dikeluarkan oleh PT GL-Nusantra tanggal 8
Pebruari 2002 merupakan bagian tak terpisah dari surat pernyataan
ini.
Universitas Indonesia 58Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
Surat pernyataan kepemilikan barang atas nama PT. L’mars
ditandatangani oleh Komisaris dan Direktur Utama PT L’mars diatas
kertas dan bermaterai cukup. Berdasarkan keterangan bahwa PT L’mars
adalah benar pemilik dari 1 unit long stroke hydraulic Rig.
Dengan alas hak yang kuat bank Mandiri menyetujui untuk
membiayai pembelian 1 unit Long Stroke Hydraulic Rig, Sesuai data yang
diperoleh penulis kesepakatan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kredit
Investasi dibuat dihadapan DR. Martin Roestamy, SH, MH notaris di
Jakarta. sedangkan yang menjadi perjanjian accessoir nya yang juga
menjadi jaminan utama atas Kredit Investasi tersebut yaitu Akta Jaminan
Fidusia nomor 1 tertanggal 3 Juni 2002 dibuat dihadapan DR. Martin
Roestamy, SH, MH notaris di Jakarta.
E. PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KREDITOR PEMEGANG
FIDUSIA RIG.
1. Pendaftaran Rig Sebagai Jaminan Fidusia
Tujuan pendaftaran dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas
dengan maksud agar masyarakat dapat mengakses informasi dan
mengetahui adanya dan keadaan benda yang merupakan objek Jaminan
Fidusia juga untuk memberikan kepastian terhadap Kreditor lainnya
mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia, hal ini mencegah
terjadinya fidusia ulang sebagaimana yang dilarang oleh Pasal 17
UUJF. Karena itu, kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia ke instansi
yang berwenang merupakan salah satu perwujudan dari asas publisitas
yang sangat penting. Dengan pendaftaran ini, diharapkan agar pihak
Debitor, terutama yang nakal, tidak dapat lagi mengibuli Kreditor atau
calon Kreditor dengan memfidusiakan sekali lagi atau bahkan menjual
Universitas Indonesia 59Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
benda objek Jaminan Fidusia tanpa sepengetahuan Kreditor asal76.
Dengan adanya pendaftaran tersebut, UUJF memenuhi asas publisitas
yang merupakan salah satu asas utama hukum jaminan kebendaan.
Ketentuan tersebut dibuat dengan tujuan bahwa benda yang dijadikan
objek jaminan benar-benar merupakan benda kepunyaan Debitor
sehingga kalau ada pihak lain yang hendak mengklaim benda tersebut,
ia dapat mengetahuinya melalui pengumuman tersebut77 .
Fungsi pendaftaran adalah guna memenuhi asas preferensi dari
UUJF yang memberikan kedudukan utama atau didahulukan kepada
Kreditor untuk dapat dibayar lebih dahulu piutangnya, dengan demikian
telah memenuhi asas hukum kebendaan yang dianut oleh Hukum Benda
guna memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, serta
menimbulkan hak kebendaan atas benda yang mengikuti benda tersebut
dimana saja dan dalam tangan siapapun benda itu berada sesuai dengan
asas hak mengikuti benda.
Dengan dilakukan pendaftaran atas Jaminan Fidusia maka
diterbitkan sertifikat Jaminan Fidusia dengan mencantumkan kata-kata :
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”. Secara hukum sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan
eksekutorial yang kedudukannya sama dengan putusan pengadilan yang
memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijzde)
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 UUJF. Para pemrakarsa dan
pemikir atas terbitnya UUJF menyebut tujuan dan fungsi pendaftaran
sebagai pisaunya fidusia
2. Tempat Pendaftaran Fidusia
Benda yang dibebani dengan fidusia wajib didaftarkan, baik benda
itu berada di dalam maupun di luar pabean Indonesia (Pasal 11 UUJF).
Pendaftaran dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia dalam lingkup
tugas Departemen Hukum (sekarang Departemen Hukum dan HAM)
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 dan 12 UUJF. UUJF
menjanjikan akan membentuk kantor pendaftaran sampai ke kotamadya
76 Munir Fuady. Jaminan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 30. 77 Freddy Harris. Ibid.
Universitas Indonesia 60Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
dan kabupaten sesuai penjelasan Pasal 12 UUJF namun sampai saat ini
belum terwujud yang sampai saat ini baru ada pada tingkat ibukota
propinsi, padahal menurut hemat penulis pembentukan kantor-kantor
pendaftaran tersebut seperti yang dijanjikan oleh UUJF dalam praktik
sangatlah diperlukan mengingat luas wilayah Indonesia yang terdiri dari
pulau-pulau yang terpisahkan jauh dari ibukota propinsi.
3. Tatacara pendaftaran
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86
Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya
Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, guna melaksanakan Pendaftaran
Jaminan Fidusia sebagaimana yang diwajibkan oleh UUJF Pasal 11 yang
mengatur tentang tatacara permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia,
perubahan, penggantian dan pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia serta
biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
a. Tata Cara Permohonan Pendaftaran
Proses permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dimulai
dengan pengajuan permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia oleh
Kreditor penerima fidusia sendiri, kuasanya atau wakilnya yang
lazimnya dilakukan oleh karyawan Kantor Notaris yang membuat
AJF.
Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilengkapi dengan:
1). Salinan AJF termasuk lampiran jika ada.
2). Surat Kuasa untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia
3). Bukti pembayaran biaya Pendaftaran Jaminan Fidusia
Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia ditujukan kepada
Menteri Hukum dan HAM RI melalui Kantor Pendaftaran Fidusia
dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Fidusia yang memuat :
1). Identitas pihak Pemberi dan penerima fidusia meliputi Nama
Lengkap, Agama, Tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat dan
tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.
2). Tanggal dan Nomor Akta Jaminan Fidusia, naam dan tempat
kedudukanNotaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia
Universitas Indonesia 61Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
3). Data Perjanjian pokok, yaitu macam perjanjian dan utang yang
dijamin dengan fidusia
4). Uraian mengenai benda yang objek Jaminan Fidusia : identitas
benda, penjelasan surat bukti kemilikannnya khusus untuk benda
inventory (jenis, merek dan kualitas benda)
5). Nilai Penjaminan
Pejabat yang menerima permohonan, memeriksa
kelengkapan persyaratan permohonan. Maksud “kelengkapan
persyaratan permohonan” disini adalah tidak melakukan
penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam
pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya
melakukan pengecekan data, jika data sudah lengkap, petugas
mengecek data yang tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran
Fidusia, petugas tidak berwenang melakukan penilaian terhadap
kebenaran data yang tercantum dalam Pernyataan pendaftaran
Fidusia. Tugasnya hanya mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku
Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal
penrimaan permohonan pendaftaran kemudian menerbitkan dan
menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan
kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA” kepada penerima fidusia
pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan
pendaftaran. Lahirnya fidusia adalah pada tanggal Jaminan
Fidusia dicatat dalam Buku Daftar Fidusia. Praktiknya tidak
demikian, pemohon memerlukan waktu untuk menunggu cukup
lama, mengingat banyaknya jumlah permohonan pendaftaran dan
keterbatasan petugas.
b. Tata Cara Permohonan Pendaftaran Perubahan
Apabila memerlukan perubahan pada sertifikat Jaminan
Fidusia, maka penerima fidusia, kuasa atau wakilnya mengajukan
permohonan pendaftaran perubahan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui Kantor
Universitas Indonesia 62Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan Sertifikat Jaminan Fidusia
dan Pernyataan Perubahan Pendaftaran Fidusia yang memuat hal-hal
yang diubah. Perubahan disini maksudnya adalah perubahan objek
Jaminan Fidusia berikut dokumenterkait, perubahan penerima
Jaminan Fidusia, perubahan perjanjian pokok yang dijamin Fidusia
dan perubahan nilai penjaminan. Kemudian pertugas melakukan hal
yang sama dengan pendaftaran awal, dengan mencatat perubahan
dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal
penerimaan permohonan perubahan. Kemudian menerbitkan
Pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
“Sertifikat Jaminan Fidusia” dan menyerahkannya kepada pemohon.
Penyerahan Sertifikat Jaminan Fidusia ini dilampiri pernyataan
perubahan kepada pemohon dilakukan pada tanggal yang sama
dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran perubahan.
c. Tata Cara Pencoretan Pendaftaran
Dalam hal Jaminan Fidusia hapus, Kreditor penerima fidusia,
kuasa atau wakilnya wajib memberitahukan secara tertulis mengenai
hapusnya Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah Jaminan Fidusia yang bersangkutan
hapus. Pemberitahuan pencoretan dilampiri dengan dokumen-
dokumen pendukung, yaitu :
1). Surat pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau
musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
2). Bukti keterangan dari Kreditor dalam hal hapusnya utang karena
pelunasan utang
3). Bukti keterangan dari instansi yang berwenang yang diketahui
Kreditor dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
musnah
Berdasarkan UUJF Pasal 25 ayat (1), Jaminan Fidusia hapus karena :
1). Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
2). Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia: atau
3). Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
Universitas Indonesia 63Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
Setelah menerima surat pemberitahuan hapusnya Jaminan Fidusia,
Kantor Pendaftaran Fidusia pada saat yang sama mencoret
pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia. Pada tanggal
yang sama dengan tanggal pencoretan Jaminan Fidusia dari Buku
Daftar Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat
keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang
bersangkutan tidak berlaku lagi dan mencoretnya dari Buku Daftar
Fidusia.
d. Tata Cara Permohonan Sertifikat Pengganti
Dalam hal sertifikat Jaminan Fidusia yang telah diterima oleh
pemohon ada kekeliruan penulisan, hilang atau rusak, maka dalam
jangka waktu paling lambat 60 hari setelah menerima sertifikat,
penerima fidusia, kuasa atau wakilnya memberitahukan kepada
Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan kelengkapan data
yang diperlukan untuk diterbitkan sertifikat pengganti. Sertifikat
pengganti memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat
semula dan penerbitannya tidak dikenakan biaya.
Yang dimaksud dengan “kelengkapan data yang diperlukan” disini
adalah :
- Bagi Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak, pemohon harus
menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak kepada pejabat
untuk dimusnahkan.
- Bagi Sertifikat Jaminan Fidusia yang hilang, pemohon harus
melampirkan surat keterangan kehilangan Sertifikat Jaminan
Fidusia dari Kepolisian Republik Indonesia.
Sertifikat pengganti diberi nomor dan tanggal yang sama dengan
nomor dan tanggal sertifikat yang rusak atau hilang. Penyerahan
sertifikat yang hilang atau rusak dilakukan pada tanggal yang sama
dengan tanggal penerimaan permohonan sertifikat pengganti.
e. Kantor Pendaftaran Fidusia
Berdasarkan Pasal 12 UUJF telah ditetapkan tempat dilakukan
pendaftaran yaitu di Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk pertama kali
Universitas Indonesia 64Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta, yaitu di Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan
HAM (sekarang Departemen Hukum dan HAM) dengan wilayah
kerja mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
Sedangkan pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah
lain akan dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 telah
dibentuk Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap ibukota propinsi di
wilayah Negara Republik Indonesia. Kantor Pendaftaran Fidusia ini
berada di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM dengn
wilayah kerja meliputi wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen
Hukum dan HAM yang bersangkutan.
Selanjutnya, sebagai realisasi Keputusan Presiden Nomor 139
Tahun 2000 tersebut di atas, Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI telah mengeluarkan Keputusan Nomor : M 03-PR.07.10
Tahun 2001 yang disempurnakan dengan Keputusan Nomor : M-
02.PR.07.10 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran
Fidusia di seluruh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM.
Kantor Pendaftaran Fidusia ini berlaku secara operasional terhitung
sejak tanggal 1 April 2001 dan sambil menunggu selesainya
penyempurnaan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah
Departemen Hukum, untuk sementara menunjuk Bidang Hukum
pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM untuk
menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dan
penyelesaiannya. Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh
Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Departemen Hukum
dan HAM ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen
Hukum dan HAM atau oleh pejabat yang ditunjuk.
4. Masalah-masalah yang dihadapi dalam Pendaftaran Fidusia
a. Masalah birokrasi.
Mengingat jumlah permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia
yang terus meningkat setiap tahun, dengan variasi benda yang
Universitas Indonesia 65Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
dijadikan objek Jaminan Fidusia, dengan sarana dan prasarana serta
jumlah pegawai dan kemampuannya yang masih terbatas, dapat di
mengerti apabila Kantor Pendaftaran Fidusia banyak menghadapi
kendala, baik yang bersifat teknis yuridis maupun operasional
maupun pengetahuan mengenai produk produk perbankan dan benda
yang dimaksud dalam UUJF. Khususnya benda tak terdaftar yang
bagi petugas dan pejabat tersebut dianggap sebagai benda baru yang
mungkin mereka tidak mengerti sama sekali, apa yang dimaksud
dengan benda tak terdaftar. Pengalaman penulis sendiri sebagai
karyawan kantor notaris, tidak jarang harus memberikan pengertian
terlebih dahulu secara berulang-ulang, misalnya untuk jaminan
tagihan yang timbul dari kegiatan eksplorasi minyak bumi dengan
mana kandungan minyak bumi sebagai Jaminan Fidusia, mekanisme
kerja persediaan benda, alat berat yang sedang diimpor tapi sudah
dikapalkan dari luar negeri, peralatan eksplorasi minyak lepas pantai
atau Rig, umumnya petugas dan pejabat tersebut memerlukan
pengertian tambahan untuk bersedia mendaftarkan Jaminan Fidusia,
walaupun hal tersebut bukan merupakan wewenang mereka untuk
mengetahui isi AJF.
b. Pemahaman Masyarakat terhadap UUJF masih kurang.
Pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran masyarakat
terhadap UUJF terutama pihak-pihak yang terkait dengan pemberian
Jaminan Fidusia, masih rendah. Pihak-pihak yang terkait dengan
pemberian Jaminan Fidusia, antara lain adalah bank, dapat saja
notaris, maupun Debitor dan konsultan hukum. Kalau pihak yang
terkait dengan pemberian Jaminan Fidusia sudah memahami UUJF
dengan baik, tentu dalam membuat AJF para notaris akan lebih
mudah, contohnya : ada Debitor yang tidak siap dengan Daftar
Pernyataan Kepemilikan Benda yang akan diserahkan, demikian juga
bank, akhirnya semua menyerahkan kepada notaris. Padahal risiko
pemberian Fidusia mengandung unsur pidana dalam hal pihak-pihak
tidak dapat mewujudkan kinerja Jaminan Fidusia pada saat
Universitas Indonesia 66Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
diperlukan Kreditor kelak. Hal demikian dapat membahayakan
Kreditor sendiri, berapa banyak bankir yang ditahan Kejaksaan,
demikian juga Debitor. Celah ketiadaan Jaminan Fidusia yang
dikaitkan dengan unsur pidana sangatlah terbuka luas, dan tidak
disadari oleh masyarakat.
c. Tentang Hapusnya Jaminan Fidusia
Berdasarkan Pasal 25 ayat 2 UUJF juncto Pasal 8 Peraturan
Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 disebutkan bahwa Kreditor wajib
untuk membuat surat pemberitahuan kepada Kantor Pendaftaran
Fidusia paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hapusnya Jaminan
Fidusia yang bersangkutan. Untuk kewajibannya ini bank sering
lalai melaksanakannya, kalaupun ada yang melaksanakan sebagian
belum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan
pemerintah Nomor 86 Tahun 2000.
5. Kedudukan Kreditor menurut UUJF
Berdasarkan kepercayaan, Kreditor penerima fidusia wajib
mengembalikan hak milik atas benda objek Jaminan setelah pihak
Debitor pemberi fidusia melunasi utangnya. Menurut sistem hukum
jaminan, Kreditor tidak diperbolehkan menjadi pemilik dari benda
jaminan setelah Debitor lalai melunasi utangnya (wanprestasi). Kreditor
penerima fidusia hanya berhak menjual secara umum benda jaminan dan
hasil penjualannya dipergunakan untuk melunasi utang Debitor. Prinsip
ini sudah tepat, karena tujuan para pihak adalah mengadakan jaminan,
bukan penyerahan hak milik dalam arti yang sesungguhnya.78
Berdasarkan prinsip tersebut, Mahkamah Agung dalam putusannya
Nomor 1500/K/Sip/1978 yang mengadili perkara kasasi antara bank
Negara Indonesia 1946 melawan Fa. Megaria, antara lain,
mempertimbangkan bahwa dalam hal Debitor tidak memenuhi
kewajibannya pada waktu yang diperjanjikan, maka Kreditor tidak boleh
mendaku benda tersebut dan hanya bisa menjual benda jaminan tersebut
78 Oey Hoey Tiong, Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan, cet. 2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 48.
Universitas Indonesia 67Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
di muka umum (Pasal 1155 dan 1156 KUHPerdata) dan dari hasil itu
Kreditor memperhitungkan sisa utang dari Debitor79.
Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung tersebut, ketentuan-
ketentuan gadai dapat dipergunakan untuk fidusia. Ketentuan
KUHPerdata Pasal 1155 dan 1556 dapat dijadikan dasar bagi
pelaksanaan hak Kreditor atas benda jaminan apabila Debitor lalai
memenuhi kewajibannya.
Mengenai kedudukan Kreditor, sebelum Debitor lalai memenuhi
kewajibannya, dapat dipahami melalui pertimbangan putusan Mahkamah
Agung tersebut yang menyatakan bahwa penyerahan hak milik kepada
Kreditor dalam fiduciare eigendomsoverdracht tersebut bukanlah suatu
penyerahan hak milik yang sesungguhnya seperti dalam jual beli dan
sebagainya sehingga Kreditor tidak akan menjadi pemilik yang penuh (volle
eigenaar). Ia hanyalah seorang “bezitloos eigenaar” atas benda-benda
tersebut, dan karenanya sesuai dengan maksud dan tujuan perjanjian tentang
jaminan itu sendiri, sedangkan kewenangan Kreditor hanyalah setaraf
dengan kewenangan yang dimiliki seorang yang berhak atas benda jaminan
(zakerheids gerechtigde)80.
Kreditor tidak dapat menjual atau mengalihkan benda jaminan
terhadap pihak ketiga, sebelum Debitor lalai memenuhi kewajibannya,
karena tujuan Kreditor dan Debitor adalah mengadakan jaminan. Kalau
ternyata Kreditor menjual benda jaminan, maka pembeli tidak mendapat
perlindungan Pasal 1977 KUHPerdata. Dengan perkataan lain jual beli
tersebut dapat dibatalkan, karena Pasal 1977 KUHPerdata hanya
memberikan perlindungan kepada pembeli yang beritikad baik. Pembeli
disini dapat dikatakan tidak beritikad baik, karena kalau ada itikad baik,
tentu ia akan menanyakan penjual mengapa menjual benda yang ada di
bawah penguasaan orang lain. Pembeli tidak melakukan hal itu, maka
79 Proyek Yurisprudensi, Perkembangan Putusan Perkara Fidusia dalam Yurisprudensi
(Jakarta: Mahkamah Agung, 1988), hal. 36. 80 Ibid.
Universitas Indonesia 68Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
pembeli dapat digolongkan sebagai orang yang tidak beritikad baik dan
Debitor dapat menuntut pembatalan jual beli itu.
Lain halnya apabila Debitor yang menjual benda inventaris yang
dijadikan Jaminan Fidusia. Pembeli disini dilindungi oleh ketentuan Pasal
1977 KUHPerdata, karena ia sebagai pihak ketiga boleh menganggap bahwa
pihak yang menguasai benda sebagai pemilik dan tidak ada kewajiban
baginya untuk menyelidiki status benda yang akan dibeli terlebih dahulu.
Jadi jual beli yang dilakukan antara Debitor dengan pihak ketiga adalah sah.
Kreditor dalam hal ini dapat menganggap Debitor telah melakukan
wanprestasi dan selanjutnya ia dapat membatalkan perjanjian pemberian
kredit serta mewajibkan Debitor membayar utangnya secara sekaligus.
Disini Debitor telah melakukan penyerahan benda yang dikuasainya secara
nyata.
Jadi jelas bahwa kedudukan Kreditor penerima fidusia itu adalah
sebagai pemegang jaminan. Kewenangan Kreditor penerima fidusia sebagai
pemilik hanya terbatas pada kewenangan yang masih berkaitan dengan
jaminan itu sendiri. Karena yang dijaminkan itu adalah berupa hak milik,
maka Kreditor yang berkedudukan sebagai penerima Jaminan Fidusia, dapat
melakukan tindakan yang dimiliki oleh seorang pemilik, misalnya
melakukan pengawasan atas benda jaminan. Pengawasan dalam hal ini
sangat diperlukan mengingat Kreditor sebagai penerima jaminan hak milik
tidak menguasai sendiri benda jaminan. Kreditor sebagai orang yang
berkepentingan atas benda jaminan, tetapi kewenangan atas benda jaminan
itu dikuasakan kepada Debitor. Oleh karena itu adalah wajar apabila
Kreditor mempunyai hak untuk melakukan pengawasan atas benda
jaminan81.
Dengan kedudukan sebagaimana tersebut di atas, kemungkinan
Kreditor penerima fidusia akan menghadapi risiko, antara lain dalam
bentuk :
a. Debitor ingkar janji (wanprestasi), artinya Debitor tidak mengembalikan
uang pinjaman setelah sampai pada waktu yang disepakati.
81 Hoey Tiong. op cit. hal 49.
Universitas Indonesia 69Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
b. Debitor tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
dalam rangka pelaksanaan eksekusi
c. Debitor mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak
lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan
benda persediaan.
d. Debitor pemberi fidusia melakukan fidusia ulang
e. Debitor tidak mengganti objek Jaminan Fidusia dengan objek yang
setara
f. Debitor dinyatakan pailit dan atau dilikuidasi oleh Pengadilan Niaga
Terhadap kemungkinan terjadinya risiko tersebut, UUJF sudah
mengantisipasinya. UUJF sudah memberikan rambu-rambu yang akan
melindungi kepentingan Kreditor penerima fidusia terhadap kemungkinan
terjadinya risiko tersebut.
6. Hak-hak Kreditor menurut UUJF
Salah satu cara untuk melindungi kepentingan Kreditor penerima
fidusia adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti akan hak-hak
Kreditor. Hak-hak Kreditor penerima fidusia dimaksud adalah sebagai
berikut :
a. Hak atas hasil Benda objek Jaminan Fidusia dan klaim Asuransi
Kecuali diperjanjikan lain, Jaminan Fidusia meliputi hasil dari
benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan klaim asuransi, dalam
hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan. Maksud
“hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia” adalah segala
sesuatu yang diperoleh dari benda yang dibebani Jaminan Fidusia.
Kemudian apabila benda itu diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut
merupakan hak Kreditor penerima fidusia. UUJF telah memberikan
hakkepada Kreditor penerima fidusia untuk memiliki hasil dari benda
yang menjadi objek Jaminan Fidusia, termasuk terhadap klaim asuransi
apabila benda Jaminan Fidusia diasuransikan.
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, nampak bahwa Jaminan
Fidusia sudah dengan sendirinya mencakup pula hasil dari benda yang
dijaminkan. Artinya segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang
Universitas Indonesia 70Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
dibebani Jaminan Fidusia, baik hasil alamiah maupun perdata,
merupakan Jaminan Fidusia. Hasil alamiah misalnya anak sapi betina
yang dijaminkan, sedangkan hasil perdata misalnya tagihan atau uang
sewa dari benda yang dijaminkan.
Jaminan Fidusia tidak dengan sendirinya meliputi perbaikan dan
perubahan-perubahannya di kemudian hari. pemberi fidusia sebagai
orang yang menguasai Benda Jaminan Fidusia seharusnya sadar bahwa
benda tersebut bukan lagi miliknya dan kalau ia tetap melakukan
perbaikan atau penambahan, maka kedudukannya sama dengan orang
yang menyalahgunakan kepercayaan. Apabila terjadi perubahan
mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia,
Kreditor penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran
atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
Kalau terjadi perubahan atau penambahan terhadap benda objek
Jaminan Fidusia, akan menyulitkan pihak Kreditor untuk eksekusi.
Dalam eksekusi Kreditor penerima fidusia hanya bisa mengambil
kembali benda yang menjadi Jaminan Fidusia, tidak berhak atas
tambahannya, misalnya benda jaminan berupa bangunan, maka pemilik
bisa menyuruh membongkar tambahan bangunan yang bersangkutan.
Untuk memberikan perlindungan kepada Kreditor penerima fidusia
terhadap kemungkinan pemberi fidusia melakukan penambahan atas
benda objek jaminan, maka ada baiknya Kreditor memperjanjikan,
bahwa semua perbaikan dan penambahan atas benda Jaminan Fidusia
yang menyatu dengannya, termasuk dalam lingkup Jaminan Fidusia
yang mereka tutup. Hal yang demikian dimungkinkan oleh ketentuan
Pasal 10, dengan adanya kata-kata “kecuali ditentukan lain”.
Apabila Benda Jaminan Fidusia diasuransikan dan terjadi
malapetaka atas benda fidusia, sehingga melahirkan hak klaim
penggantian, maka hasil klaim itu menjadi hak Kreditor penerima
fidusia. Kalau Benda Jaminan Fidusia diasuransikan, maka klaim
asuransi masuk dalam ruang lingkup Jaminan Fidusia, sekalipun tidak
ada pemberitahuan kepada perusahaan asuransi tersebut.
Universitas Indonesia 71Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
Dalam UUJF memang tidak menyebutkan pemberi fidusia wajib
mengasuransikan, yang ada hanya menyebutkan kalau Benda Jaminan
Fidusia diasuransikan. Jadi kalau Kreditor penerima fidusia menganggap
perlu Benda Jaminan Fidusia diasuransikan, maka perlu secara tegas
diperjanjikan dalam akta pemberian Jaminan Fidusia.
Apabila terjadi malapetaka atas Benda Jaminan Fidusia, Kreditor
mempunyai hak untuk langsung mengklaim asuransi dari pihak
perusahaan asuransi, karena ketentuan Pasal 10 huruf b menyebut
“Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi”, bukan hasil klaim asuransi.
Lagi pula selama penjaminan Fidusia berjalan, benda yang diasuransikan
adalah milik Kreditor penerima fidusia dan dengan sendirinya yang
berhak atas ganti rugi adalah kredior penerima fidusia.
Sekalipun yang mengadakan perjanjian adalah pihak perusahaan
asuransi dengan Debitor pemberi fidusia, bukan berarti pihak perusahaan
asuransi tidak mempunyai kewajiban membayar klaim kepada Kreditor
sebagai pihak ketiga. Sebenarnya suatu perjanjian, hanya mengikat para
pihak saja atau hanya berlaku bagi mereka yang diatur dalam undang-
undang yang bersangkutan saja, tetapi karena adanya pendaftaran akta
Jaminan Fidusia, maka janji-janji dalam akta penjaminan dengan
sendirinya tercakup di dalamnya, mestinya mengikat pihak ketiga. Jadi
dengan pendaftaran fidusia sudah cukup mengikat pihak asuransi untuk
membayar klaim langsung kepada Kreditor penerima fidusia.
Uang penggantian asuransi yang diterima Kreditor akan
diperhitungkan sebagai pembayaran atau pelunasan utang Debitor. Kalau
jumlah penggantian pas untuk membayar utang Debitor, maka utang
Debitor menjadi lunas. Tetapi kalau lebih, maka kelebihannya harus
dikembalikan kepada pemberi fidusia, sebaliknya kalau kurang, maka
kekurangannya tetap menjadi utang Debitor. Apabila terjadi yang
demikian, nilai jaminan kurang, maka kedudukan Kreditor menjadi
Kreditor konkuren.
b. Hak untuk menjual Benda objek Jaminan Fidusia atas dasar
kekuasaannya sendiri
Universitas Indonesia 72Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
Apabila Debitor cidera janji, Kreditor penerima fidusia mempunyai
hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas
kekuasaannya sendiri. Hak Kreditor penerima fidusia untuk
mendapatkan kembali tagihannya dari Debitor sangat dipermudah,
karena dalam sertifikat Jaminan Fidusia mencantumkan kata-kata “Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan pencantuman
kata-kata tersebut berarti sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai
kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini berarti Kreditor penerima
fidusia dapat mengeksekusi langsung benda objek jaminan, tanpa
melalui Pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk
melaksanakan putusan tersebut. Bahkan Kreditor penerima fidusia
memperoleh kemudahan untuk melaksanakan eksekusi melalui lembaga
parate eksekusi. Apabila Debitor pemberi fidusia cidera janji, maka
Kreditor penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang
menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.
Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas
kekuasaan Kreditor penerima fidusia sendiri dilakukan melalui
pelelangan umum, tanpa melalui pengadilan serta mengambil pelunasan
piutang dari hasil penjualan benda yang bersangkutan. Tentang eksekusi,
Kreditor penerima fidusia dapat melakukan dengan cara :
1). Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia
2). Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas
kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum
serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan. Penjualan
melalui pelelangan umum dilakukan dengan maksud memberikan
harapan kepada penerima fidusia untuk dapat memperoleh harga
yang lebih tinggi dari hasil penjualan benda yang dijaminkan
tersebut untuk keuntungan pemberi fidusia dan penerima fidusia.
3). Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan
kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara
Universitas Indonesia 73Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
demikian dapat diperoleh harga yang tinggi, yang menguntungkan
para pihak.
Apabila cara seperti tersebut di atas tidak tercapai, maka Kreditor
dapat melakukan eksekusi penjualan di bawah tangan dengan syarat
disepakati oleh kedua belah pihak. Melakukan penjualan yang demikian
dengan maksud untuk mempermudah penjualan benda yang menjadi
jaminan dan jangka waktu pelaksanaan penjualan terpenuhi. Jangka
waktu menurut ketentuan ini adalah setelah 1 (satu) bulan sejak pemberi
dan atau penerima fidusia memberitahukan secara tertulis kepada pihak-
pihak yang berkepentingan. Kemudian mengumumkan pemberitahuan
itu sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang
bersangkutan. Khusus untuk benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
yang terdiri dari benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar
atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut
sesuai dengan peraturan perundang-undangn yang berlaku.
c. Hak didahulukan dari Kreditor lain
UUJF memberikan kedudukan yang kuat bagi Kreditor. Kreditor
penerima fidusia berkedudukan sebagai Kreditor yang diutamakan.
Kedudukan yang seperti ini dipertegas lagi dalam Pasal 27 yang
mengatakan bahwa :
1). penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap Kreditor
lainnya.
2). Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan
piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan
Fidusia
3). Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena
adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.
Maksud hak “yang didahulukan“ tersebut di atas adalah hak
Kreditor penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas
hasil eksekusi benda yang dijadikan objek Jaminan Fidusia. Dengan
demikian Kreditor penerima fidusia dapat mengambil pelunasan lebih
Universitas Indonesia 74Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
dahulu dari hasil eksekusi objek fidusia. Kreditor penerima fidusia
mengambil uang hasil penjualan benda jaminan lebih dahulu daripada
Kreditor-Kreditor lain yang kedudukannya ada dibawahnya, yaitu
Kreditor konkuren atau sesama Kreditor preferen yang lahir kemudian.
Hak yang didahulukan tersebut dihitung sejak tanggal pendaftaran benda
yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
Hak yang didahulukan ini tidak akan hapus sekalipun ada kepailitan atau
likuidasi pemberi fidusia. Artinya benda yang menjadi objek Jaminan
Fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi.
Apabila atas benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia
lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang
didahulukan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya
pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini berarti Jaminan Fidusia
merupakan hak mutlak untuk menguangkan benda yang dijadikan objek
Jaminan Fidusia bagi pelunasan utang, jika Debitor cidera janji. Jaminan
Fidusia memberikan kedudukan yang istimewa kepada Kreditor
penerima fidusia. Dengan demikian hak preferen, yaitu hak Kreditor
untuk didahulukan dari para Kreditor lain dalam pengambilan pelunasan
piutang, merupakan sarana perlindungan hukum bagi Kreditor penerima
fidusia.
Selain memberikan hak-hak kepada Kreditor penerima fidusia,
UUJF juga melindungi Kreditor penerima fidusia dari tindakan-tindakan
pemberi fidusia yang berhubungan dengan Benda Jaminan Fidusia.
Kreditor penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat
tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan
kontraktual atau timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan
dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek Jaminan
Fidusia. Kreditor penerima fidusia sebagai pemilik tidak bertanggung
jawab atas akibat yang muncul dari perbuatan dan kelalaian pemberi
fidusia dalam hubungan kontraktualnya dengan pihak ketiga.
d. Hak separatis dalam kepailitan
Universitas Indonesia 75Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
Hak untuk didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena
adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia. Hal ini
berhubungan dengan ketentuan bahwa Jaminan Fidusia merupakan hak
agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Disamping itu, ketentuan
dalam UU tentang Kepailitan menentukan bahwa benda yang menjadi
objek Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi.
Untuk melindungi kepentingan Kreditor penerima fidusia,
dilakukan penegasan bahwa hak Kreditor penerima fidusia untuk
didahulukan dalam mengambil pelunasan dari hasil eksekusi Benda
Jaminan Fidusia tetap berlaku sekalipun pemberi fidusia pailit dan atau
dilikuidasi. Setiap Kreditor yang memegang hak tanggungan, hak gadai
atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya
seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
Sekalipun UUJF dan UU Kepailitan sama-sama menyinggung
masalah kepailitan pemberi fidusia, tetapi sebenarnya substansi yang
diatur di dalam kedua undang-undang itu berbeda. Dalam UUJF diatur
tentang kedudukan Kreditor sebagai Kreditor preferen, sedangkan
Undang-undang Kepailitan mengatur kewenangan parate eksekusi dari
para Kreditor. Para pemegang hak parate eksekusi tetap melaksanakan
eksekusi seolah-olah tidak ada kepailitan. Bagi Kreditor penerima
fidusia seolah-olah tidak ada kepailitan pada Debitornya.
Sekalipun dari bunyi UUJF Pasal 27 ayat (3) tersebut sebenarnya
tidak dapat dikatakan hak Kreditor penerima fidusia berada diluar
kepailitan, namun dalam penjelasannya disebutkan bahwa benda yang
menjadi objek Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan, karena Benda
Jaminan Fidusia ada di luar kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia,
maka hak Kreditor penerima fidusia atas Benda Jaminan Fidusia tidak
terpengaruh oleh kepailitan Debitor pemberi fidusia. Dengan kata lain,
Kreditor penerima fidusia adalah Kreditor separatis.
Dengan ketentuan tersebut di atas, berarti seorang Kreditor
penerima fidusia tidak terpengaruh oleh putusan pernyataan pailit.
Universitas Indonesia 76Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
Penegasan ini sangat penting bagi kepentingan dan pemberian
perlindungan kepada Kreditor penerima fidusia.
7. Kewajiban dan Larangan bagi Debitor
a. Kewajiban pemberi fidusia Rig.
Dalam rangka menjamin kepastian terhadap pemenuhan hak-hak
Kreditor penerima fidusia Rig, UUJF memberikan beberapa kewajiban
kepada pemberi fidusia untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu,
antara lain adalah sebagai berikut :
1). Kewajiban menyerahkan benda Obyek Jaminan Fidusia untuk
dieksekusi.
pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek
Jaminan Fidusia tersebut kepada penerima fidusia dalam rangka
pelaksanaan eksekusi. Apabila penerima fidusia tidak bersedia
menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, maka
penerima fidusia berhak untuk mengambil benda yang menjadi objek
Jaminan Fidusia dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan
pihak yang berwajib. Dalam hal Debitor atau pemberi fidusia cidera
janji, pemberi fidusia wajib menyerahkan objek Jaminan Fidusia
dalam rangka pelaksanaan eksekusi.
Dalam fidusia, benda jaminan sudah diserahkan hak miliknya
secara kepercayaan kepada Kreditor penerima fidusia. Penyerahan
ini dilaksanakan secara constitutum possessorium, artinya pemilikan
atas benda jaminan sudah berpindah kepada Kreditor penerima
fidusia, tetapi penguasaan atas benda itu sendiri masih tetap ada
dalam tangan pemberi fidusia, sehingga penyerahan benda yang
wajib dilaksanakan oleh pemberi fidusia dalam rangka pelaksanaan
eksekusi adalah penyerahan yang nyata benda jaminan yang
bersangkutan kepada Kreditor penerima fidusia.
2). Kewajiban memelihara dan merawat barang.
Sebagai pihak yang diberikan kepercayaan untuk
memanfaatkan benda yang merupakan milik penerima fidusia, maka
Universitas Indonesia 77Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
pemberi fidusia selaku Debitor berkewajiban secara hukum
memelihara Rig yang diserahkan sebagai jaminan fidusia,
pemeliharaan tersebut antara lain untuk tetap menjaga nilai jual, daya
operasional dan keberadaan benda. Prinsip yang berlaku dalam
hukum adat bahwa pemberi fidusia harus bertinda sebagai ”bapak
rumah yang baik” berlaku pula dalam pemberian fidusia Rig
tersebut. Kewajiban ini adalah sangat penting guna memberikan
perlindungan hukum kepada penerima fidusia yang mungkin saja
tidak menguasai sepenuhnya secara teknis mengenai Rig. Asas itikad
baik menjadi landasan yang sangat esensial dalam pemenuhan
kewajiban pemeliharaan benda tersebut.
b. Larangan-larangan bagi Debitor pemberi fidusia
Selain memberikan ketentuan yang pasti tentang hak-hak Kreditor
penerima fidusia dan kewajiban-kewajiban Debitor pemberi fidusia,
untuk melindungi kepentingan Kreditor penerima fidusia, UUJF juga
mengatur larangan-larangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu
bagi Debitor pemberi fidusia. Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh
dilakukan oleh Debitor pemberi fidusia antara lain sebagai berikut :
1). Dilarang melakukan fidusia ulang
pemberi fidusia tidak boleh melakukan fidusia ulang.
Ketentuan yang demikian terdapat dalam UUJF Pasal 17 yang
mengatakan bahwa pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang
terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah
terdaftar.
Kata “ulang” dalam Pasal tersebut maksudnya adalah
memfidusiakan benda jaminan yang sama lebih dari satu kali.
Sedangkan kata “dilarang” menunjukkan bahwa ketentuan tersebut
bersifat memaksa dan larangan ini ditujukan kepada pemberi fidusia.
Fidusia ulang oleh pemberi fidusia, baik Debitor maupun penjamin
pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi objek
Jaminan Fidusia karena hak kemilikan atas benda tersebut telah
beralih kepada Kreditor penerima fidusia.
Universitas Indonesia 78Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
Larangan bagi pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang
objek yang sudah difidusiakan adalah logis, karena benda objek
Jaminan Fidusia telah diserahkan hak miliknya oleh pemberi fidusia
kepada Kreditor penerima fidusia. Dalam peristiwa itu hak milik atas
Benda Jaminan Fidusia telah beralih kepada Kreditor penerima
fidusia. Hal ini bisa dipahami bahwa ketentuan UUJF Pasal 17
adalah untuk melindungi kepentingan Kreditor.
Dalam hal ini perlu diingat bahwa penyerahan hak miliknya
oleh pemberi fidusia dilakukan secara constitutum possessorium,
sehingga benda jaminannya masih tetap dalam kekuasaan Debitor
pemberi fidusia, sekalipun dalam kedudukannya sebagai pinjam
pakai. Jadi pemilikan Debitor pemberi fidusia atas benda jaminan
tinggal hanya pada hak milik ekonomisnya saja.
2). Dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan Benda
objek Jaminan Fidusia.
pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau
menyewakan Rig sebagai benda yang menjadi objek Jaminan
Fidusia kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari penerima fidusia. Dengan adanya ketentuan
tersebut di atas, berarti Kreditor penerima fidusia tidak perlu lagi
memperjanjikan bahwa benda objek Jaminan Fidusia tidak untuk
disewakan, karena pemberi fidusia telah kehilangan hak miliknya
atas Benda Jaminan Fidusia, sehingga tidak ada kewenangan lagi
untuk menyewakannya kepada orang lain. Berbeda dengan Kreditor
pemegang Hipotik dan Hak Tanggungan. Posisi pemberi hipotik dan
pemberi hak tanggungan, selama penjaminan berlangsung mereka
tetap sebagai pemilik benda jaminan, sehingga mereka masih tetap
berwenang untuk mengambil tindakan pemilikan maupun
pengurusan.
c. Aspek hukum Pidana dan Jaminan Fidusia
Dalam praktik banyak sekali diajukan pertanyaan oleh Debitor, buat
apa ancaman pidana diatur dalam UUJF, bukankah perjanjian pokok
Universitas Indonesia 79Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
antara Kreditor dengan Debitor adalah perbuatan Hukum Perdata?.
Pertanyaan tersebut menurut penulis cukup beralasan, karena walaupun
fidusia merupakan masalah keperdataan namun banyak sekali sisi
lemahnya UUJF tersebut, sehingga diperlukan alat untuk memperkuat
kelembagaan. Kadang-kadang hukum yang dibuat memerlukan alat
pemaksa untuk dapat dilaksanakan khususnya untuk melindungi pihak-
pihak yang beritikad baik, termasuk pihak Kreditor/penerima fidusia,
maka UUJF memuat ancaman pidana. Kekuasaan sering bersumber
kepada wewenang formal (formal authority) yang memberikan
wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau suatu pihak dalam
suatu bidang tertentu.82
Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan Kreditor
penerima fidusia atas kemungkinan penyalahgunaan wewenang Debitor
pemberi fidusia. UUJF memberikan ancaman pidana penjara dan denda.
Pasal 35 mengatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja
memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun
memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal itu diketahui
oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia ,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- dan
paling banyak Rp. 100.000.000,-
Dengan menyebut kata “setiap orang” dapat dipahami bahwa sanksi
tersebut ditujukan kepada Debitor pemberi fidusia dan Kreditor
penerima fidusia. Ketentuan ini hanya tertuju kepada pemberian
Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan UUJF
saja.
Sanksi pidana yang khusus ditujukan kepada pemberi fidusia terdapat
dalam Pasal 36 yang mengatakan bahwa pemberi fidusia yang
mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi
objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis lebih
dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling
82 Mochtar Kusumaatmadja. Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2002, hal. 5
Universitas Indonesia 80Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,-. Buat
para Debitor bank yang penulis rekam, ancaman pidana tersebut cukup
efektif guna memberikan perlindungan kepada bank sebagai Kreditor
dan penerima fidusia. Suatu ketika, untuk menegakkan hukum
diperlukan paksaan bagi penataan ketentuan-ketentuannya, dapat
dikatakan bahwa hukum memerlukan kekuatan bagi penegakannya.
Tanpa pemaksaan hukum itu tidak lain hanya merupakan kaedah sosial
yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya hukum berbeda dengan
kaedah sosial lainnya, yang juga mengenal bentuk-bentuk paksaan,
dalam hal bahwa kekuasaan memaksa itu sendiri diatur, baik mengenai
cara maupun ruang gerak atau pelaksanaannya oleh hukum.83
83 Mochtar Kusumaatmadja. Ibid. Hal. 6 .
Universitas Indonesia 81Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan.
1. Pemberian kredit investasi bagi pengadaan Rig bertujuan untuk membantu
investor dalam melakukan penelitian atas kandungan minyak bumi guna
menemukan sumur minyak bumi yang pada gilirannya dimaksudkan untuk
meningkatkan pendapatan Negara dari sektor minyak dan gas. Penetapan
Rig sebagai jaminan kredit investasi dalam praktik semata-mata
didasarkan kepada tujuan penggunaan kredit yaitu pengadaan Rig yang
belum didukung oleh prangkat hukum memadai. Hal tersebut terbukti dari
praktik pemberian kredit perbankan dalam menetapkan alas hak dan
dokumen jaminan Rig sepenuhnya menyerahkan kepada profesionalitas
notaris, dengan menciptakan dokumen alas hak antara lain, Surat
Pernyatan Kepemilikan Rig yang didukung dengan kontrak pembangunan
Rig dan faktur seadanya. Alas hak tersebut tidak terdaftar dalam hokum
adminitrasi Negara karena tidak ada instansi yang diberikan tugas untuk
mendaftarkan Rig sebagai barang, sebagaimana layaknya tanah atau
mobil. Keadaan ini disebabkan adanya kekosongan hukum dalam UUJF
yang tidak mengatur secara rinci mengenai benda fidusia untuk dapat
dijadikan sebagai objek jaminan kredit. Kekosongan hukum tersebut
menempatkan notaris, pemberi dan penerima fidusia dalam posisi yang
sulit, khususnya jika terjadi kredit bermasalah, sementara pembiayaan
pengadaan Rig termasuk pembiayaan investasi dengan skala besar.
Kebutuhan pengusaha ekplorasi minyak bumi terhadap pembiayaan
melalui kredit juga tidak dapat dihindari karena keterbatasan dana.
Universitas Indonesia 82
2. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada Kreditor yang membiayai
kredit pengadaan Rig UUJF tidak mengatur secara khusus. Dalam praktik
upaya perlindungan tersebut dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar hukum
perjanjian antara lain asas konsensualisme, asas itikad baik, asas
kebebasan berkontrak dan asas janji harus dipenuhi. Pencantuman asas
tersebut dilakukan dalam Akta Pemberian Jaminan Fidusia oleh Pemberi
Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
fidusia kepada penerima fidusia. Disamping asas-asas umum hukum
perjanjian dalam perjanjian pemberian fidusia juga dicantumkan juga
kewajiban untuk menyerahkan barang jika terjadi kredit macet dan bank
akan melakukan eksekusi jaminan fidusia. Kewajiban menyerahkan
barang dikaitkan pula dengan adanya ancaman pidana dalam UUJF.
Pemenuhan syarat-syarat perjanjian penyerahan Rig sebagai fidusia juga
mengalami persoalan jika Rig berada di lepas pantai atau di daerah
terpencil. Guna melindungi Kreditor sebagai pemegang jaminan fidusia
atas Rig pendaftaran akta pemberian fidusia dijadikan dasar telah
terjadinya penyerahan secara constitutum possesorium atas Rig dari milik
investor menjadi milik Kreditor dengan terjadinya penyerahan dan
penerimaan benda fidusia sekaligus penetapan titel eksekutorial atas
penyerahan Rig sebagai jaminan pembayaran utang. Secara umum dapat
dilihat perlindungan hukum bersifat normatif, tidak mengatur secara
khusus sebagaimana fidusia atas mobil dan piutang yang dapat dieksekusi
dengan mudah. Keterbatasan pemahaman Bank dan pejabat birokrasi yang
mendaftarkan jaminan fidusia atas Rig menjadi hambatan bagi
perlindungan hukum bagi Kreditor pemegang fidusia atas Rig.
B. Saran-Saran.
1. Diperlukan pendafataran Rig sebagai benda fidusia pada instansi
berwenang misalnya pada instansi yang memberikan izin pertambangan
(dalam hal ini Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral) guna
memberikan alas hak dan kepastian hokum kepemlikan atas Rig.
2. Diperlukan sosialisasi kepada pejabat instansi pendaftaran fidusia dan
perbankan mengenai aspek hukum pertambangan dan benda-benda yang
berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi guna mempermudah
pendafataran Rig sebagai jaminan guna memberikan perlindungan kepada
Kreditor pemegang fidusia atas Rig.
Universitas Indonesia 83Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
DAFTAR REFERENSI
A. Buku-Buku Badrulzaman, Mariam Darus. Perjanjian Kredit bank, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991. ---------------------------------. Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Bandung : Alumni, 1997. --------------------------------. Kompilasi Hukum Jaminan, Bandung : Mandar Maju, 2004. Fuady, Munir. Hukum Perkreditan Kontemporer, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996. ----------------. Jaminan Fidusia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000. ----------------------. Lembaga Jaminan Kebendaan Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996. Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Undang-Undang Pokok Agraria, Misi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Jakarta : Djambatan, Edisi 2005. HS, H. Salim. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004. ---------------. Hukum Pertambangan di Indonesia, (Jakarta : PT.Rajagrafindo Perkasa, 2006. Hartono, Sunaryati. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung : Alumni, 1991. Hasan , Madjedi. Pacta Sunt Servanda Penerapan Asas “Janji Itu Mengikat” dalam Kontrak Bagi Hasil di Bidang Minyak dan Gas Bumi, Cet.1, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2005. Kamelo, Tan. Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Cet. ke-1, Bandung : PT Alumni, 2004.
Universitas Indonesia 84Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
Kusumaatmadja, Mochtar. Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Bandung : Alumni, 2002. Mamudji, Sri, et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. Satrio, J. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005. ----------. Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-undang, bagian Pertama, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001. ----------. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002. Subekti. Jaminan -Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991. ---------. Aneka Perjanjian, Cet.ke-XVI, Jakarta: PT Intermasa,1987. Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. Hukum Perdata : Hukum Benda, Yogyakarta : Liberty, 2000. ---------------------------------------. Beberapa masalah pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Bulaksumur, 1977. Tiong, Oey Hoey, Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, cet. 2 Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985. Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis : Jaminan Fidusia, Cet. ke-1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000. B. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang Tentang Perbankan, UU No. 10 Th. 1998, LN. No. 182, Th. 1998, TLN No. 3790. -----------. Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Th. 1999, LN. No. 168, Th. 1999, TLN No. 3889.
Universitas Indonesia 85Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
-----------. Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 22 Th. 2001, LN No. 136 Th. 2001, TLN No. 4152. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Citra Pradnya Paramita, Jakarta, 2003. C. Skripsi/Tesis Martin, Abraham Yazdi. Perjanjian Pemberian Fidusia Atas Kandungan Minyak Bumi Antara PT. Akar Golindo dengan PT bank Mandiri (PERSERO) Tbk, Menurut Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia , Skripsi Sarjana Hukum Universitas Pancasila, Jakarta 2005. Roestamy, Martin. Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Benda Tidak Terdaftar Sebagai Jaminan Bank Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2005. D. Makalah/Artikel/Majalah Badrulzaman, Mariam Darus. Sistem Kodifikasi, Pembaharuan parsial KUHPerdata Indonesia, Majalah Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor 1 tahun 2000. -------------------------------. Mengatur Jaminan Fidusia, Dalam Majalah Jurnal Hukum Bisnis Volume 9, 1999. Hasan, Djuhaendah. Makalah-makalah kuliah Hukum Kebendaan, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, BKU Hukum Bisnis. Jakarta : 2005. -----------------------. Kumpulan Makalah Kuliah Hukum Benda, Jakarta : Program Pascasarjana Unpad, 2005. Fred B.G. Tumbuan, Mencermati Pokok-pokok Undang-undang Fidusia, (Makalah dalam Up-Grading & Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta 26-27 Nopember 1999). Roestamy, Martin. Bom Waktu itu Kini Terbukti, Majalah berita Notaris, PPAT & Hukum RENVOI edisi ke 67, Desember 2008.
Universitas Indonesia 86Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.
Syahdeini, Sutan Remy. Ketentuan-Ketentuan Pokok Kredit Perbankan, Bahan Kuliah Hukum Pembiayaan Perusahaan Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Magister Hukum BKU Hukum Bisnis, Jakarta : 2005. --------------------------. Hak Jaminan dan Kepailitan, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11, 2000. Seminar Hukum Jaminan, BPHN, Departemen Hukum, tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 1978 di Yogyakarta, cetakan 1, 1981. Tempo, (Berharap cemas minyak loyo di 2008), edisi 17-23 Desember. E. Publikasi Elektronik/Kamus Henry, Campbell. Black Law Dictionary, Sixth Editon, ST. PAUL, MINN, West Publishing Co., 1990. Nurmansyah Putra, RIG <http://nuramansyah-putra.blogspot.com/2008/11/RIG_24. html>, diakses 2 Desember 2008. Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia : pengertian investasi adalah Penanaman Modal atau uang di perusahan, Jakarta : Balai Pustaka, 2005. Puspa, Yan Pramadya. Kamus Hukum : edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris, Semarang : penerbit CV. Aneka. Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, <”http:id.wikipedia.org/wiki/Rig_pengeboran”> diakses 22 Desember 2007. .
Universitas Indonesia 87Perlindungan hukum ..., Abraham Yazdi Martin, FH UI., 2009.