Menurut Philipus M. Hadjon, “ wewenang (bevoegdheid) dideskripsikan sebagai

kekuasaan hukum (rechtsmacht). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang

berkaitan dengan kekuasaan

F.P.C.L. Tonner dalam Ridwan HR berpendapat “Overheidsbevoegdheid wordt in dit

verband opgevad als het vermogen om positief recht vast te srellen en Aldus

rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead en te scheppen”

(kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk

melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum

antara pemerintahan dengan waga negara)

Ferrazi mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih

fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan

(administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu. Agus Salim

Andi

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh

peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah: Bevoegheid wet kan worden

omscrevenals het geheel van bestuurechttelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke

rechtssubjecten in het bestuurechttelijke rechtsverkeer. (wewenang dapat dijelaskan

sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan

wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).