bLIN

Yth, 1. Kakankemenag Kab/Kota 2. Kepala Madarsah Kab/Kota 3. Kepala KUA Kab/Kota

SURAT EDARAN

Nomor:B- l009/Kw.06.1/4/HM.00/09/2020

TENTANG PERCEPATAN LAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. SUMATERA SELATAN

A Umum Bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan kepada publik yang mudah dan

cepat diakses oleh masyarakat maka diperlukan inovasi layanan yang lebih dekat

kepada masyarakat.

B Maksud dan Tujuan 1. Maksud surat edaran ini sebagai pedoman bagi satker Kankemenag

Kab/Kota dalam memberikan pelayanan yang mudah cepat dan mudah

diakses oleh Masyarakat. Serta meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Kanwil Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan

2. Tujuannya untuk memastikan pelaksanaan pelayanan dapat berjalan

dengan baik, cepat dan mudah diakses oleh Masyarakat.

C. Ruang Lingkup Surat edaran ini berlaku bagi satker dalam pengelolaan layanan publik baik

Kankemenag Kab/Kota, Madrasah dan KUA Kecamatan di Lingkungan Kanwil

Kementerian Agama-Prov. Sumsel

D. Dasar

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. PMA Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian

Agama 3. PMA Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama

4 SK Tim RB Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumsel Nomor 2058 Tahun 2020

tentang Tim Reformasi Birokrasi Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumsel

F. Isi Surat Edaran

Bahwa satuan kerja di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumsel

untuk melakukan langkah-langkah:

1. Semua satuan kerja (Kankemenag Ka/Kota dan Madrasah) termasuk KUA

Kecamatan akan dilakukan pecepatan layanan publik yang mudah dan

cepat akses.

2. Untuk mewujudkan hal. tersebut Satker Kankemenag Kab/Kota diminta

HP nomor

menyampaikan laporan (SK Penetapan kepemilikan

smartphone surel Gmail, dan operator khusus layanan informasi milik

satker selambat-lambatnya tanggal 4 September 2020 disampaikan ke

Subbag Umum dan Humas sedangkan Madrasah dan KUA Kecamatan

selambat lambatnya tanggal 18 September 2020 disampaikan ke

merekap dan Kankemenag Kab/Kota selanjutnya Kakankemenag meneruskan ke Subbag Umum dan Humas Kanwil Kemenag Sumsel

paling lambat 30 September 2020.

3. Penetapan ini untuk memberikan kepastian informasi kepada masyarakat

dan tidak adanya kepemilikan akun/barang milik prilbadi pegawai atau

pejabat yang digunakan dalam pelayanan.

4. Para pejabat/pegawai dilarang keras menggunakan akun pribadi

mengatas namakan satker dalam memberikan pelayanan (misalnya:

meregistrasi akun surel satker untuk medsos pribadi, bila ada operator

medsos pada satker pindah atau berhenti masih ada yang menggunakan

akun medsos tersebut).

5. Bagi satker dan KUA Kecamatan diharapkan mulai melakukan persiapan

dan identifikasi terkait pelayanan publik yaitu Jenis Layanan dan SOP

(bagi yang belum)

6. Untuk memudahkan dan menyamakan pelayanan dan menghindari

kebingungan publik diharapkan jenis layanan dan SOP yang dibuat harap

disamakan. Terkait hal ini, Madrasah dan KUA berkoordinasi dengan

Kankemenag (misalnya layanan legalisir ijazah dan SOPnya Legalisir

Buku Nikah dan SOPnya, dsb)

7. Untuk mengimplementasikan pelayanan secara merata pada satker dan

KUA Kecamatan maka akan dladakan Bimtek Inovasi Layanan Informasi

Publik kepada seluruh operator layanan yang ditunjuk secara bertahap.

Untuk tahap awal Subbag Umum dan Humas akan melaksankanBimtek

bagi operator Layanan Kawil dan 17 Kankemenag Kab/Kota pada bulan

September 2020 dan selanjutnya KUA dan Madrasah (akan dijadwalkan

dan Bimtek yang akan di selenggarakan tetap memperhatikan Protokol

Kesehatan Covid-19)

8. Agar mempermudah pelaksanaan kegiatan maka kami akan membuat

grup khusus telegram bagi Kepala KUA Kecamatan dan Kepala Madrasah

Negeri (hal ini akan dikoordinir oleh Kankemenag Kab/Kota)

9. Karena kegiatan ini melibatkan semua satker dan KUA Kecamatan maka

dukungan dan komitmen Pimpinan sangat diharapkan agar kegiatan ini

dapat tercapai, dan tentu membawa nama baik Kemenag Sumsel dalam

hal pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

G. Penutup

Surat edaran ini dibuat untuk dijadikan pedoman kepada seluruh jajaran Kanwil

Kementerian Agama Prov. Sumsel

Palembang Ditetapkan pada tanggal September 2020

Pi KEPALA,

ENTER

oNTOR WL .IK INDONE

UMA TERA

ABADIL

Tembusan:

1. Plt. Sekjen Kemenag RI

2 Kepala Biro Ortala Kemenag RI 3. Kepala Biro Kepegawaian Kemenag RI

REPUBL