KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN

Nomor .2 WSK/KPN/1/2020

TENTANG

PENUNJUKKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dl LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS IB

Membaca

Menimbang

Mengingat

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor. W2.U11/ 1858/ KP.01.3/ 71 2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan PelayananTerpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Kisaran

a. Bahwa dalam rangka kelancaran tugas-tugas dan tertib administrasi perkantoran yang ada di Pengadilan Negeri Kisaran dipandang perlu untuk menunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pengadilan Negeri Kisaran;

b. Bahwa Pegawain dan PPNPN yang ditunjuk ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

1. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana;

2. Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik;

3. Undang- undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradiian Umum;

5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017,

tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradiian;

ME M U T U S K A N

Memperhatikan : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : W.U11/49.b/KP.01.3/8/2019, tertanggal 30 Agustus 2019, Tentang Perubahan Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Kisaran dengan alasan adanya mutasi terhadap petugas PTSP;

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN TENTANGPENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA PENGADILAN NEGERI KISARAN ;

Kesatu

Kedua

Ketiga

Menunjuk yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) daftar lampiran Keputusan ini;

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan abahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan KisaranPada tanggal : 7 Januari2020

/KETUA KISARAN KELASI B ^ .

LampiranNomorTanggal

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN 2.a/SK/ KPN/1/2020 7 Januari 2020

No Nama Jabatan Keterangan

1 2 3 4

1. Dr. ULINA MARBUN, S.H., M.H. Ketua Atasan Pejabat Pengelola PTSP

2. TEMAZIDUHU HAREFA, S.H. Panitera Pejabat Pengelola PTSP Kepaniteraan

3. MEDIANA Br. TARIGAN, S.E Sekretaris Pejabat Pengelola PTSP Kesekretariatan

4. ARFAN, S.H Panitera Muda Perdata

Penanggungjawab PTSP Kepaniteraan Perdata

5. BUYUNG HARDI, S.H Panitera Muda Pidana Penanggungjawab PTSP Kepaniteraan Pidana

6. DOHARNI SIREGAR Panitera Muda Hukum Penanggungjawab PTSP Kepaniteraan Hukum

7. DIANA ROMIN HARAHAP, S.H. Kasubbag Umum dan Keuangan

Penanggungjawab PTSP Subbag Umum dan

Keuangan

8. 1. RIBKA BR. GINTING, S.Kom2. HALIMA TUSSA’DIYAH LUBIS

Staf Kepaniteraan Muda Perdata

Petugas PTSP Kepaniteraan Perdata

9. 1. SUBAKTI, S.H2. NIDA SYAFWANI NASUTION, S.H.

Staf Kepaniteraan Muda Pidana

Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana

10. 1. MURSAL PAHRI Staf Kepaniteraan Muda Hukum

Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum

11. 1. YOVANI APRILLYA, A.Md.2. TIKA SUNDARI, S.H.

Staf Umum dan Keuangan

Petugas PTSP Umum dan Keuangan

Ditetapakan di KISARAN Pada Tanggal : \ Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN

(

JENIS-JENIS PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dl LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS IB

Pada hakekatnya semua pelayanan diberikan terpusat di lobby Pengadilan Negeri Kisaran. Sebagai Pedoman, maka diuraikan jenis-jenis yang dapat dilayani pada pelayanan peradilan satu pintu,

diantaranya;

A. PELAYANAN KEPANITERAAN PERDATA1. Pendaftaran perkara gugatan biasa

2. Pendaftaran perkara gugatan sederhana3. Pendaftaran verset atas putusan verstek4. Pendaftaran perkara perlawanan/bantahan5. Pendaftaran perkara permohonan6. Pendaftaran permohonan Banding, Kasasi dan PK7. Penerimaan Memori/ Kontra Memori Banding, Kasasi dan PK8. Penerimaan permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan PK

9. Permohonan dan pengambilan sisa panjar biaya perkara

10. Permohonan dan pengambilan turunan putusan11. Pendaftaran permohonan eksekusi12. Pendaftaran permohonan konsinyasi13. Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi14. Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan

eksekusi serta konsinyasi15. Permohonan pendaftaran keberatan putusan arbitrase, KPPU dan BPSK16. Layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata.

B. PELAYANAN KEPANITERAAN PIDANA1. Penerimaan pelimpahan berkas perkara pisana biasa, singkat, cepat dan ringan/ lalu lintas dari

Penuntut Umum / Penyidik2. Pendaftaran permohonan praperadilan3. Penerimaan permohonan Perlawanan, Banding, Kasasi, PK dan Grasi4. Penerimaan Memori/ Kontra Memori, Banding, Kasasi dan PK5. Penerimaan permohonan pencabutan, Banding, Kasasi dan PK6. Penerimaan permohonan izin/ persetujuSn penggeledahan penyitaan, dan pemusnahan barang

bukti dan atau pelelangan barang bukti7. Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan

8. Penerimaan permohonan pembantaran9. Penerimaan permohonan izin besuk10. Penerimaan permohonan izin berobat11. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara

pidana.

C. PELAYANAN KEPANITERAAN HUKUM1. Permohonan pendaftaran akta pendirian CV2. Permohonan pendaftaran waarmaking surat-surat3. Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata4. Permohonan melaksanakan penelitian dan riset5. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan

hukum tetap6. Permohonan pendaftaran surat kuasa7. Permohonn legalisasi surat

8. Permohonan Informasi dan memberikan Informasi sesuai SK KMA Rl No. 1-144 KMAI S K I1/

20119. Permohonan Informasi kepada Pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan

Informasi yang diminta pemohon10. Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada pihak yang berkepentingan;

11. Penanganan pengaduan/ SIWAS MARI12. Layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum;

D. PELAYANAN SUB BAG IAN UMUM DAN KEUANGANMenerima dan menyerahkan seluruh surat- surat yang ditujukan dan dikeluarkan Kesekretariatan

Pengadilan Negeri;

Ditetapkan : KisaranPada tanpgal : T' Januari 2020