Upload
beacukaikudus
View
1.449
Download
3
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Citation preview
TATA CARA PEMUNGUTAN, PENAGIHAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENAGIHAN DAN PENGEMBALIAN PAJAK ROKOKPENGEMBALIAN PAJAK ROKOK
KPPBC Tipe Madya Cukai KudusKPPBC Tipe Madya Cukai Kudus
Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIYKanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY
Kudus, 23 Desember 2013Kudus, 23 Desember 2013
OutlineUmumPemungutan Pajak RokokPenagihan Kekurangan Pembayaran Pajak RokokPengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok
Dasar Hukum Pasal 27 ayat (5) UU 28 tahun 2009: ”Ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.”
Tata Cara Pemungutan Pajak Rokok diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013.
Umum PAJAK ROKOK adalah PAJAK DAERAH (Pajak Provinsi).
OBJEK PAJAK ROKOK adalah konsumsi rokok, meliputi sigaret, cerutu dan rokok daun.
SUBYEK PAJAK rokok adalah konsumen rokok.
WAJIB PAJAK ROKOK adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki NPPBKC.
Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang memungut cukai (DJBC) bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.
Pajak Rokok disetor ke rekening KAS UMUM DAERAH PROVINSI secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
Umum Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh
Pemerintah terhadap rokok.
TARIF PAJAK ROKOK ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok
Pajak Rokok MULAI BERLAKU 1 JANUARI 2014
Pemungutan Pajak Rokok Proses pemungutan pajak rokok dibuat sejalan/linear dengan
proses pemungutan cukai
Dokumen dasar pemungutan pajak rokok adalah Surat Pemberitahuan Pajak Rokok (SPPR/PR-1).
Dokumen pembayaran adalah Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
Pengajuan SPPR bersamaan dengan pengajuan CK-1.
pembayaran Pajak Rokok dengan SSBP bersamaan dengan pembayaran cukai dengan SSPCP.
Dokumen-dokumen
CK-1
SPPR
SSPCP
SSBP
3 Lembar 4 Lembar
CUKAI
PAJAK ROKOK
WorkFlow CK-1 dan SPPR
• CK-1 Tunai• CK-1 Penundaan
KPPBC
KPPN
Pengusaha
CK-1 + SPPR
(lbr 1,2,3)
SPPR (lbr 3) & SSBP (lbr 1,2,3,4) + CK-1 & SSPCP
1 6
SSBP (lbr 2)
+BPN (lbr 2)
SSBP (lbr 3)
+CK-1 & SSPCP
ALUR CK-1 DAN SPPR (TUNAI)
CK-1 + SPPR (lbr 1&3)
2
3
SSBP (lbr 1 & 3) + BPN (lbr 1 & 3) + CK-1 & SSPCP 4
5
7
SerahPita
Cukai
KPPBC
KPPN
Pengusaha
CK-1 + SPPR
(lbr 1,2,3)
SPPR (lbr 3) & SSBP (lbr 1,2,3,4) + CK-1 & SSPCP
1 6
SSBP (lbr 2)
+BPN (lbr 2)
SSBP (lbr 3)
+CK-1 & SSPCP
ALUR CK-1 DAN SPPR (Penundaan)
CK-1 + SPPR (lbr 1&3)
2
3
SSBP (lbr 1 & 3) + BPN (lbr 1 & 3) + CK-1 & SSPCP 4
5
3
SerahPita
Cukai
Setelah pengambilan PC s/d Sebelum Jatuh Tempo
Pelunasan
CATATAN
Kurang Bayar
Tidak Dilunasi
SPKPPR
Penundaan Pelayanan Pita Cukai
Tidak Dilayani CK-1
berikutnya
TUNAI KREDIT
30 Hari TIDAK LUNAS
Pemungutan Pajak Rokok Dalam hal Pajak Rokok kurang dibayar, maka:
a. Ditunda pelayanan Pita Cukai Rokok sampai dengan dilunasinya pembayaran Pajak Rokok untuk pembayaran Cukai Rokok secara tunai; atau
b. tidak dilayani CK-1 berikutnya sampai dengan dilunasinya pembayaran Pajak Rokok untuk pembayaran Cukai Rokok yang mendapatkan penundaan pembayaran cukai.
Dalam hal Pajak Rokok belum dilunasi, maka Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) untuk kebutuhan bulan berikutnya tidak dilayani
Penagihan Pajak rokok dilakukan dalam hal:
1. ditemukan adanya kekurangan pembayaran cukai yang menyebabkan kurangnya Pajak Rokok; atau
2. Penyampaian tidak dilunasinya Pajak Rokok
Penagihan Pajak Rokok dilakukan oleh Kepala KPPBC dengan membuat Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok (SPKPPR/PR-3).
Wajib Pajak Rokok wajib melunasi kekurangan pembayaran Pajak Rokok paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SPKPPR/PR-3.
Penagihan Pajak Rokok
Dalam hal Wajib Pajak Rokok tidak melunasi kekurangan pembayaran Pajak Rokok, maka Kepala KPPBC membuat surat penyerahan kepada Direktur PDRD DJPK dilampiri SPKPPR/PR-3.
DJPK memberitahukan kekurangan pembayaran Pajak Rokok kepada Gubernur.
Gubernur menindaklanjuti SPKPPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Penagihan Pajak Rokok
Pengembalian Pajak Rokok diberikan dalam hal terdapat kelebihan pembayaran akibat kesalahan penghitungan
Pengembalian Pajak Rokok juga diberikan dalam hal terdapat pengembalian cukai rokok sebagai akibat:1. terdapat kelebihan pembayaran karena kesalahan
penghitungan;2. BKC diekspor;3. BKC diolah kembali di pabrik atau dimusnahkan;4. BKC mendapat pembebasan cukai;5. PC dikembalikan karena rusak atau tidak dipakai; atau6. terdapat kelebihan pembayaran sebagai akibat putusan
Pengadilan Pajak.
Wajib Pajak Rokok dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok.
Pengembalian Pajak Rokok
Pembayaran Pajak Rokok dibuktikan dengan lembar ke-1 SSBP yang telah mendapatkan NTPN.
Kepala KPPBC menerbitkan Tanda Bukti Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok/PR-4.
PR-4 dapat digunakan sebagai dasar pengembalian Pajak Rokok dengan ketentuan tidak melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerbitannya.
dalam hal pengembalian Cukai Rokok digunakan untuk kompensasi pembayaran cukai rokok berikutnya, maka pengembalian Pajak Rokok juga digunakan untuk kompensasi pembayaran Pajak Rokok berikutnya.
dalam hal pengembalian Cukai Rokok dilakukan secara tunai, pengembalian Pajak Rokok juga dilakukan secara tunai.
Pengembalian Pajak Rokok
PENGISIAN SPPR DAN SSBP
Nama PabrikAlamat PabrikNama Wajib PajakNPPBKCYang diberi KuasaJenis Hasil Tembakau
CK-1CK-1
Jumlah Cukai Rokok berdasarkan CK-1
Khusus di Tahun 2014, merupakan Nilai Cukai yang seharusnya dibayar
KPPN KUDUS
129
999
000
999247
00.00.0000
0000.0000
0151
817711
Nomor SPPR
Tanggal SPPR
Di kosongkan
Nomor NPPBKC dan 060300
TERIMA KASIH