4

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut politik luar negeri bebas dan aktif. Ini

terjadi dikarenakan Indonesia tidak memih ak kepada satu pihak saja . Bebas aktif

yang dimaksudkan disini adalah Indonesia bebas memilih dengan siapa akan

bekerjasama walaupun Indonesia tetap tidak akan memihak. Sedangkan d ikatakan

aktif karena Indonesia memiliki keinginan besar atas perdamaian dunia. Politik luar

negeri ini dipilih karena setelah Perang Dunia II terbentuk dua kubu, yaitu Blok Barat

yang dipimpin oleh Amerika Serikat, sedangkan Uni Soviet mempelopori kelompok

blok timu r atau blok sosialis (komunis). Kedua blok ini saling berebut pengaruh,

sehingga menyebabkan ketegangan dunia internasional.

Sebagai negara dunia ke-3, Indonesia mulai melakukan beberapa tindakan

untuk mengimplemtasikan politik luar negerinya. Salah satunya adalah bekerjasama

dengan negara dunia ke-3 lainnya yang memiliki visi dan misi yang sama , terutama

dalam menciptakan perdamaian dunia. Visi misi Indonesia ini pun sebenarnya sudah

tertuangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

1945. Untuk mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif, maka Indonesia dan

beberapa negara Asia Afrika lainnya menyelenggarakan sebuah konferensi yang

disebut Konf erensi Asia Afrika. Sebelum terbentuknya KAA terlebih dahulu

dilaksanakan Konferensi Kolombo (Konferensi Pancanegara 1) di Kolombo ibu kota

Sr ilanka pada 28 April-2 Mei 1954, kemudian dilanjutkan Konferensi Pancanegara 2

di Bogor pada 22 -29 Desember 1954 dan pada Tanggal 18-24 April 1955

diselenggarakannyalah Konferensi Asia Afrika untuk pertama kali di Bandung.

Diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika didukung oleh beberapa faktor.

5

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Apa yang dimaksud dengan politik luar negeri?

1.2.2 Mengapa Indonesia menerapkan bebas aktif pada politik luar negerinya?

1.2.3 Bagaimana implementasi politik luar negeri bebas aktif Indonesia?

1.2.4 Bagaimana perbandingan KAA 1955 dan KAA 2015?

6

BAB 2

GAMBARAN UMUM PERMASALAHAN

Konferensi Asia Afrika (KAA) merupakan salah satu perwujudan politik luar

negeri bebas aktif yang sering digadang-gadangkan oleh Indonesia. Konferensi yang

diadakan pada tanggal 18 sampai dengan 24 April tahun 1955 ini diikuti oleh hampir

seluruh negara yang ber ada di kawasan Asia dan Afrika. Tujuan diselenggarakannya

Konferensi Asia Afrika ini dikarenakan beberapa hal, tetapi yang cukup menonjol

adalah tujuan perdamaian dunia. Dan tujuan ini sangat cocok dengan sifat politik luar

negeri Indonesia yang aktif dalam perdamaian dunia. Selain perdamaian dunia, tujuan

Konferensi Asia Afrika ini juga mengenai aspek ekonomi, sosial, dan budaya bagi

masing-masing negara anggotanya.

Beberapa pekan yang lalu, bangsa Indonesia sudah memperingati 60 tahun

terselenggarakannya Konferensi Asia Afrika. Hampir seluruh kepala negara Asia dan

Afrika hadir diacara peringatan yang dilaksanakan di Gedung Merdeka, Bandung,

Jawa Barat ini. Setelah 60 tahun Konferensi Asia Afrika terselenggara, pada tahun

20 15 ini negara-negara anggota Konferensi Asia Afrika memperin gatinya. Dalam

peringatannya ini, Konferensi Asia Afrika memiliki jiwa yang berbeda ketika

konferensinya pertama kali digelar dahulu. Ada beberapa perbedaan yang mendasari

KAA yang dilaksanakan pada tahun 1955 dan KAA yang dilaksanakan pada tahun

2015.

Sebagai salah satu perwujudan dari politik luar negeri bebas aktif, KAA tidak

boleh mengarah pada manapun tapi tetap aktif dalam kegiatan dunia internasional

terutama mengenai kemanusiaan dan perdamaian. Selama 60 tahun Konferensi Asia

Afrika ini berjalan, pasti terdapat perbedaan-perbedaa n yang terjadi diantara seluruh

kegiatan KAA, terlebih lagi tokoh-tokoh dari negara anggota KAA tidak akan pernah

7

sama. Namun, akankah perbedaan-perbedaan itu tetap pada tujuan terselenggaranya

KAA saat pertama kali? Apakah hal itu dapat mengubah esensi atau menggeser nilai

politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif?

Masalah yang dihadapi adalah bagaimana Konferensi Asia Afrika tetap pada

jalur atau porsi yang telah ditentukan oleh para tokoh KAA saat pertama kali.

Terlebih lagi dengan melihat situasi dan kondisi yang sangat jauh berbeda ketika

KAA pertama kali diselenggarakan, peringatan 60 tahun KAA ini pasti memiliki jiwa

yang berbeda. Tetapi bagaimana caranya agar KAA tetap berjalan pada jalurnya

namun tidak menghilangkan esensi atau nilai yang terkandung di dalamnya.

8

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Politik Luar Negeri

Po litik luar negeri ( foreign policy ) merupakan suatu perangkat formula nilai,

sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan

kepentingan nasional di salam percaturan dunia internasional.

Ditinjau dari sifatnya, tujuan politik luar negeri dapat bersifat konkret dan

abstrak. Sedangkan diliat dari segi waktunya, dapat bertahan lama dalam suatu

periode waktu tertentu dan dapat pula sementara. K.J. Holsti memberikan tiga kriteria

untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri suatu negara, yaitu:

3.1.1 Nilai (values) yang menjadi tujuan dari para pembuat keputusan.

3.1.2 Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang

telah ditetapkan. Dengan kata lain ada tujuan jangka pendek ( short-

term), jangka menengah ( middle-term), dan jangka panjang

(long-term).

3.1.3 Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain.

3.2 Alasan Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif

Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas, artinya bangsa

Indonesia tidak memihak pada salah satu blok yang ada di dunia. jadi bangsa

Indonesia berhak bersahabat ngsa dengan negara mana pun asal tanpa ada unsur

ikatan tertentu. Bebas juga berarti bahwa bangsa Indonesia pada salah satu blok yang

ada di dunia. Jadi, bangsa Indonesia berhak bershabat dengan negara manapun asal

tanpa ada unsur ikatan tertentu. Bebas juga berarti bahwa bangsa Indonesia

mempunyai cara sendiri dalam menanggapi masalah Internasional. Aktif berarti

9

bahwa bangsa Indonesia aktif dalam menjalankan perdamaian dunia yang sesuai

dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada fase awal kemerdekaan, selain masalah internal, Indonesia juga

dihadapkan dengan berbagai masalah dari eksternal. Pemaknaan situasi yang

mengacu pada kondisi masa-masa setelah Perang Dunia II berakhir yang memasuki

fase “Cold War” , dimana pada saat itu dunia terpolarisasi menjadi blok Barat dan

Blok Timur. Hal tersebut ditanggapi oleh Indonesia dengan membuat konsep jangka

panjang dan jangka pendek. Jangka pendeknya yaitu berkaitan dengan hal yang

didasarkan atas kegunaan dan keuntungan bagi kepentingan rakyat Indonesia serta

kepentingan umat manusia, namun tetap berlandaskan pada pancasila sebagai moral

bangsa. Sedangkan jangka panjangnya yaitu bertindak nyata dalam pemikiran dan

memberikan perhatian pada perubahan dunia internasional. Hal ini disebabkan karena

pada saat itu Indonesia dihadapkan pada perang ideologi antara American Bloc dan

Soviet Bloc.

Kondisi sistem internasional pada masa “ColdWar” yang mengharuskan

Indonesia untuk memutuskan untuk beraliansi pada salah satu blok , ditanggapi oleh

Mohammad Hatta dalam pidatonya didepan KNIP pada tanggal 2 September 1948.

Dikemukakan oleh Drs. Moh. Hatta ia mengatakan bahwa tujuan politik luar

negeri indonesia adalah sebagai berikut:

3.2.1 Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan

negara.

3.2.2 Memperoleh barang-barang dari luar untuk memperbesar kemakmuran

rakyat, apabila barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan

sendiri.

3.2.3 Meningkatkan perdamaian internasional ka rena hanya dalam keadaan

damai I ndonesia dapat membangun syarat-syarat yang diperlukan

untuk memperbesar kemakmuran rakyat.

10

3.2.4 Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai cita-cita yang

tersimpul dalam pancasila, dasar dan falsafah negara indonesia .

politik yang bebas aktif.

Pilihan sikap politik luar negeri Indonesia telah selaras dengan yang dicita-

citakan dan tujuan negara (kepentingan nasional) dalam pembukaan UUD.melalui

politik bebas aktif, Indonesia memiliki peranan penting dalam menghapus segala

bentuk imperialism baik berupa penjajahan fisik nega atas negara lain, atau wujud

penjajahan lain dalam kemasan baru di muka bumi.

Kelemahan politik luar negeri Indonesia setelah lengsernya Bung Karno

berubah berdasarkan pengertian rezim yang berkuasa. Politik luar negeri Indonesia

membutuhkan dukungan stabilitas politik dalam negeri. Sedangkan implementasi

bervariasi dan berjalan dinamis. Presiden Soekarno yang anti barat menganggap

kebijakannya itu politik bebas aktif. Sedangkan Presiden Soeharto yang memutuskan

hubungan dengan china malah menjalin hubungan yang baik dengan barat. Memang

sulit menemukan rumusan yang ideal dalam melaksanakan politik luar negeri bebas

aktif , karena pada tataran praktisnya tetap saja berbenturan dengan kepentingan

pemimpin negara.

Dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif tidak memiliki tuntunan

secara konstitusional, sehingga acap kali ditafsirkan berdasarkan keinginan kelompok

dan rezim yang sedang berkuasa. Oleh karena itu bebas aktif dimaknai dalam koridor

terminologi yang berbeda. Sehingga timbulnya pergeseran makna menjadi kebijakan

elit yang sedang berkuasa.

Jadi, politik bebas aktif merupakan sikap politik negara. Bukanlah kebijakan

elit yang sedang berkuasa. Sehingga pemaknaan bebas aktif tidak bisa dilakukan

semuanya. Oleh karena itu butuh adanya rujukan dan tuntunan.

11

3.3 Implementasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia

P olitik bebas aktif dicetuskan oleh Bung Hatta pada tahun 1948 diantara

kisruh antara dua kekuatan yaitu Blok Timur oleh Uni Soviet dan Blok Barat oleh

Amerika Serikat dalam perang dingin (1947-1991). Yang dimaksudkan pada politik

bebas aktif disini bahwa Indonesia memiliki sikap dan tidak mau memihak salah satu

blok . Sehingga pada tahun 1955, diselenggarakanlah Konferensi Asia Afrika di

Bandung, Indonesia dengan tujuan:

3.3.1 Memajukan kerjasama bangsa-bangsa di Asia dan Afrika dalam

bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

3.3.2 Memberantas diskriminasi ras dan kolonialisme.

3.3.3 Memperbesar peranan bangsa Asia dan Afrika di dunia dan ikut serta

mengusahakan perdamaian dunia dan kerjasama internasional.

3.3.4 Membicarakan masalah-masalah khusus yang menyangkut

kepentingan bersama seperti kedaulatan negara, nasionalisme, dan

kolonialisme.

Selain menetapkan tujuan tersebut, konferensi juga mengajak setiap bangsa di

dunia untuk menjalankan beberapa prinsip bersama, seperti:

3.3.1 Menghormati hak-hak dasar manusia, tujuan, serta asas yang termuat

dalam Piagam PBB.

3.3.2 Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.

3.3.3 Mengakui persamaan ras dan persamaan semua bangsa, baik bangsa

besar maupun bangsa kecil.

3.3.4 Tidak m elakukan intervensi atau ikut campur tangan dalam persoalan

dalam negeri negara lain.

3.3.5 Menghormati hak-hak tiap bangsa untuk mempertahankan diri, baik

secara sendirian maupun secara kolektif sesuai dengan Piagam PBB.

12

3.3.6 T idak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif

untuk bertindak bagi kepentingan khus us salah satu negara besar dan

tidak melakukan tekanan terhadap negara lain.

3.3.7 Menyelesaikan segala perselisihan internasional secara damai sesuai

dengan Piagam PBB.

3.3.8 Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama internasional.

3.3.9 Menghormati hukum dan kewajiban internasional lainnya.

Kesepuuh prinsip ini dikenal dengan nama Dasasila Bandung atau Bandung

Declaration.

3.4 Perbandingan KAA 1955 dan 2015

Dalam Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 dibicarakan hal-hal yang

menyangkut kepentingan bersama negara-negara yang terdapat di Benua Asia dan

Afrika terutama masalah kerja sama ekonomi, kebudayaan, kolonialisme serta

perdamaian dunia. Pencapaian terbesar dari konferensi ini adalah lahirnya Gerakan

Non-Blok yaitu suatu gerakan dari negara-negara yang menganggap dirinya tidak

beraliansi dengan atau terhadap blok kekuatan besar apapun.

Konferensi Asia Afrika ini merupakan implementasi dari politik luar negeri

Indonesia yang bebas aktif. Melalui konferensi ini Indonesia dapat mewujudkan cita-

citanya untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan

perdamaian abadi sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia. Dengan hadirnya konferensi ini, disusul dengan merdekanya negara-

negara di kawasan Asia dan Afrika pada saat itu membuat konferensi ini tidak

dipandang sebelah mata oleh kaca mta dunia internasional.

Setelah 60 tahun hadirnya konferensi ini, pada tahun 2015 KAA diperingati

dengan mengadakan pertemuan kepala negara Asia dan Afrika di Bandung.

13

Pertemuan ini pun diadakan selain untuk memperingati 60 tahunnya KAA juga untuk

menjalin kerjasama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia dan

Afrika. Kondisi dan situasi dalam memperingati KAA yang berbeda dengan pertama

kalinya KAA diselenggarakan membuat isi dari KAA tahun 2015 ini berbeda.

Walaupun isu perdamaian dunia tetap diperbincangkan, yaitu dengan mendukungnya

negara-negara Asia Afrika dalam kemerdekaan Palestina seperti pidato Presiden Joko

Widodo saat peringatan KAA tanggal 24 April 2015.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Politik luar negeri ( foreign policy ) merupakan suatu perangkat formula nilai,

sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan

kepentingan nasional di salam percaturan dunia internasional.

4.1.2 Politik luar negeri bebas aktif artinya b ebas berarti bahwa bangsa Indonesia

mempunyai cara sendiri dalam menanggapi masalah Internasional. Aktif berarti

14

bahwa bangsa Indonesia aktif dalam menjalankan perdamaian dunia yang sesuai

dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

4.1.3 Implementasi politik luar negeri bebas aktif Indonesia antara lain dengan

terselenggaranya Konferensi Asia Afrika sebagai gerbang untuk menciptakan

perdamaian dunia yang telah dicita-citakan oleh seluruh masyarakat dunia.

4.1.4 Perbedaan KAA pada tahun 1955 dan 2015 terlihat dari situasi dan kondisi

yang jelas berbeda. Dengan lebih kondusifnya KAA 2015, diharapkan konferensi

ini akan menjadi batu loncatan bagi negara-negara Asia dan Afrika, terutama

Indonesia dalam menumbuhkembangkan negaranya masing-masing.

4.2 Saran

Konferensi Asia Afrika yang diperingati oleh seluruh masyarakat Asia Afrika

harus dijadikan batu loncatan untuk semakin maju dan berkembang. Peringatan KAA

tidak hanya dijadikan sebagai ajang budaya saja, namun bisa dijadikan untuk

mempererat tali persaudaraan diantara sesame negara yang pernah dijajah. Tidak

hanya itu, semangat nasionalisme dan patriotisme KAA pada tahun 1955 harus tetap

dijaga dan dilestarikan oleh seluruh masyarakat Asia dan Afrika sehingga tercipta

kerjasama yang saling menguntungkan bagi sesama negara.

DAFTAR PUSTAKA

Bruce Russet dan Harvey Starr. 1988. World Politics: The Menu for Choise. New

York: W.H. The Free Press.

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. 2005. Pengantar Ilmu

Hubungan Internasional. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

15

www.gurusejarah.com/2013/06/konferensi-asia-afrika (diakses pada tanggal 21 April

2015)

https://www.academia.edu/5553629/Bab_I_Peranan_Mohammad_Hatta_dalam_Pelet

akan_Politik_Luar_Negeri_Indonesia_Bebas_Aktif (diakses pada tanggal 21

April 2015)

http://id.wikipedia.org/wiki/Dasasila_Bandung (diakses pada tanggal 21 April 2015)

https://www.academia.edu/5553629/Bab_I_Peranan_Mohammad_Hatta_dalam_Pelet

akan_Politik_Luar_Negeri_Indonesia_Bebas_Aktif (diakses pada tanggal 21

April 2015)