• Home

  • Documents

  • jdih.bpk.go.id · kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai...
15

jdih.bpk.go.id · kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Bent-uk kerja sama internasional dikembangkan

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: jdih.bpk.go.id · kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Bent-uk kerja sama internasional dikembangkan
Page 2: jdih.bpk.go.id · kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Bent-uk kerja sama internasional dikembangkan
Page 3: jdih.bpk.go.id · kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Bent-uk kerja sama internasional dikembangkan
Page 4: jdih.bpk.go.id · kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Bent-uk kerja sama internasional dikembangkan
Page 5: jdih.bpk.go.id · kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Bent-uk kerja sama internasional dikembangkan
Page 6: jdih.bpk.go.id · kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Bent-uk kerja sama internasional dikembangkan
Page 7: jdih.bpk.go.id · kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Bent-uk kerja sama internasional dikembangkan
Page 8: jdih.bpk.go.id · kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Bent-uk kerja sama internasional dikembangkan
Page 9: jdih.bpk.go.id · kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Bent-uk kerja sama internasional dikembangkan
Page 10: jdih.bpk.go.id · kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Bent-uk kerja sama internasional dikembangkan
Page 11: jdih.bpk.go.id · kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Bent-uk kerja sama internasional dikembangkan
Page 12: jdih.bpk.go.id · kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Bent-uk kerja sama internasional dikembangkan
Page 13: jdih.bpk.go.id · kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Bent-uk kerja sama internasional dikembangkan
Page 14: jdih.bpk.go.id · kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Bent-uk kerja sama internasional dikembangkan
Page 15: jdih.bpk.go.id · kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Bent-uk kerja sama internasional dikembangkan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/PP-39-Tahun-2010.pdf · memproses seseorang Warga Negara menjadi Prajurit ... Warga Negara Indonesia;

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/PP-39-Tahun-2010.pdf · memproses seseorang Warga Negara menjadi Prajurit ... Warga Negara Indonesia;

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 …jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/UU_no_33_th_1999.pdf · (1) Pendapatan Negara dalam Tahun Anggaran 1997/1998 adalah sebesar

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 …jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/UU_no_33_th_1999.pdf · (1) Pendapatan Negara dalam Tahun Anggaran 1997/1998 adalah sebesar

Documents
DEPARTEMEN DALAM NEGERI - jdih.bpk.go.id · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 8. Peraturan Pemerintah

DEPARTEMEN DALAM NEGERI - jdih.bpk.go.id · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 8. Peraturan Pemerintah

Documents
NOMOR 93 TAHUN 2006 TENTANG RINCIAN ANGGARAN …jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/perpres2006_93rinciblj... · Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007,

NOMOR 93 TAHUN 2006 TENTANG RINCIAN ANGGARAN …jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/perpres2006_93rinciblj... · Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007,

Documents
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - jdih.bpk.go.id · Jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam satuan rupiah. Pasal 3 (1) Tarif atas

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - jdih.bpk.go.id · Jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam satuan rupiah. Pasal 3 (1) Tarif atas

Documents
KT Memperkuat Negara Francis Fukuyama

KT Memperkuat Negara Francis Fukuyama

Documents
DOKI.]MEN NEGARA (ffi) - yayamasri.files.wordpress.com · terdapat istilah pengambilan gambar Trackking Shoot. ... memperkuat pesan yang ada dalam naskah. Tahapan ini dikenal dengan

DOKI.]MEN NEGARA (ffi) - yayamasri.files.wordpress.com · terdapat istilah pengambilan gambar Trackking Shoot. ... memperkuat pesan yang ada dalam naskah. Tahapan ini dikenal dengan

Documents
PKNI4301 Strategi Pembelajaran PKn Suwarma Al … · Web view... memerlukan adanya budaya berkonstitusi yang didukung seluruh warga negara, untuk memperkuat kesadaran berkonstitusi,

PKNI4301 Strategi Pembelajaran PKn Suwarma Al … · Web view... memerlukan adanya budaya berkonstitusi yang didukung seluruh warga negara, untuk memperkuat kesadaran berkonstitusi,

Documents
SALINAN TENTANG - Website Jaringan …jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/02/PER-07-MBU...MENTER! NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA SALINAN PERATURAN MENTER! NEGARA BADAN USAHA MILIK

SALINAN TENTANG - Website Jaringan …jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/02/PER-07-MBU...MENTER! NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA SALINAN PERATURAN MENTER! NEGARA BADAN USAHA MILIK

Documents
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 2010 - …. RBI PUSAT BAHASA.pdf · Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah. ... memperkukuh jati diri, karakter, dan martabat untuk memperkuat

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 2010 - …. RBI PUSAT BAHASA.pdf · Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah. ... memperkukuh jati diri, karakter, dan martabat untuk memperkuat

Documents
TENTANG PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN ...jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/PP-Nomor-57...- 4 - c. penyediaan fasilitas bagi warga negara Indonesia dalam meningkatkan kompetensi

TENTANG PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN ...jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/PP-Nomor-57...- 4 - c. penyediaan fasilitas bagi warga negara Indonesia dalam meningkatkan kompetensi

Documents
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - jdih.bpk.go.id€¦ · Nomor 23/PMK.06/2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - jdih.bpk.go.id€¦ · Nomor 23/PMK.06/2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERADILAN …jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/UU_no_9_th_2004.pdf · b. bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lingkungan peradilan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERADILAN …jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/UU_no_9_th_2004.pdf · b. bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lingkungan peradilan

Documents
Peraturan menteri negara Pendayagunaan aParatur negara dan ...jdih.bpk.go.id/wp-content/.../2012/02/PERMENPAN-2011-No.-011-Buku-5... · dalam penggunaan kriteria dan ukuran keberhasilan

Peraturan menteri negara Pendayagunaan aParatur negara dan ...jdih.bpk.go.id/wp-content/.../2012/02/PERMENPAN-2011-No.-011-Buku-5... · dalam penggunaan kriteria dan ukuran keberhasilan

Documents
Memperkuat Sinergi Memperkokoh Fondasi Bisnis€¦ · Memperkuat Sinergi Memperkokoh Fondasi Bisnis Strengthening Synergy, Building Business Foundation Memperkuat Sinergi ... to build

Memperkuat Sinergi Memperkokoh Fondasi Bisnis€¦ · Memperkuat Sinergi Memperkokoh Fondasi Bisnis Strengthening Synergy, Building Business Foundation Memperkuat Sinergi ... to build

Documents
bkddeliserdang.files.wordpress.com · NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA Bahwa dalam rangka memperkuat

bkddeliserdang.files.wordpress.com · NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA Bahwa dalam rangka memperkuat

Documents
Memperkuat Ketahanan, Mendorong Momentum Pemulihan … · Tabel 1.19 Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk ... (tahun 2010-2014) ... Grafik 1.3 Indeks Saham di Negara Maju dan Negara

Memperkuat Ketahanan, Mendorong Momentum Pemulihan … · Tabel 1.19 Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk ... (tahun 2010-2014) ... Grafik 1.3 Indeks Saham di Negara Maju dan Negara

Documents
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … · Pelestarian adalah upaya dinamis yang ... Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ... b. membangun Karakter Bangsa; c. memperkuat

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … · Pelestarian adalah upaya dinamis yang ... Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ... b. membangun Karakter Bangsa; c. memperkuat

Documents
MEMPERKUAT DAYA

MEMPERKUAT DAYA

Documents
Memperkuat Negara (Ekonomi Politik)

Memperkuat Negara (Ekonomi Politik)

Education
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - kemhan.go.id · dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - kemhan.go.id · dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme

Documents
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ... - jdih.bpk.go.id€¦ · dalam pembentukan kebijakan negara yang baik. Oleh karena itu, pelayanan publik harus transparan, terpercaya, serta

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ... - jdih.bpk.go.id€¦ · dalam pembentukan kebijakan negara yang baik. Oleh karena itu, pelayanan publik harus transparan, terpercaya, serta

Documents
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA …jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/KepmenPAN_046-2004.pdf · MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA …jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/KepmenPAN_046-2004.pdf · MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Documents
KT-Memperkuat Negara-103200724358.pdf

KT-Memperkuat Negara-103200724358.pdf

Documents
PERAN DAN DUKUNGAN KEJAKSAAN RI … Penegakan Hukum ... Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; 4

PERAN DAN DUKUNGAN KEJAKSAAN RI … Penegakan Hukum ... Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; 4

Documents
 · memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT orana ... sia adalah negara mempercepat laju pertumbuhan ekonomi rh

 · memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT orana ... sia adalah negara mempercepat laju pertumbuhan ekonomi rh

Documents
pedoman peLaKSanaan QUICK WINS - jdih.bpk.go.id · iii. menteri negara pendayagunaan aparatur negara. dan reformasi birokrasi republik indonesia. peraturan menteri negara pendayagunaan

pedoman peLaKSanaan QUICK WINS - jdih.bpk.go.id · iii. menteri negara pendayagunaan aparatur negara. dan reformasi birokrasi republik indonesia. peraturan menteri negara pendayagunaan

Documents
MEMPERKUAT KEBIJAKAN NEGARA DALAM PENANGGULANGAN

MEMPERKUAT KEBIJAKAN NEGARA DALAM PENANGGULANGAN

Documents
Memperkuat Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Bingkai

Memperkuat Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Bingkai

Documents
MEMPERKUAT KEBIJAKAN NEGARA DALAM …

MEMPERKUAT KEBIJAKAN NEGARA DALAM …

Documents