Tantangan Suku Bunga Single Digit · ketimbang di negara lainnya. ... PT Bank BNI Syariah ……………………………………17 ... bank itu memilih yang aman. “Bank

Raden PardedeN

o.12

1 l T

ahun

XX

XIII

l Ja

nuar

i-Feb

ruar

i 20

16

Tantangan Suku Bunga Single Digit

Marsudi Wahyu Kisworo:Pentingnya Soft Competence

Mengakselerasi Pertumbuhan Kredit Properti

Dari Redaksi

PENERBITPerhimpunan Bank Nasional (Perbanas)

PELINDUNGPengurus Pusat Perbanas

PEMIMPIN REDAKSIDanny Hartono, Wakil Sekretaris Jenderal Perbanas

WAKIL PEMIMPIN REDAKSIRita Mirasari, Ketua Bidang Humas Perbanas

REDAKTUR PELAKSANAEri Unanto

SIRKULASIWara Sri IndrianiAdrian Burhan

KONSULTANInfobank Communication

Redaksi menerima tulisan dari pihak luar. Panjang tulisan 3.000–6.500 karakter.

TARIF IKLANCoverDepan dalam dan belakang dalam/luar berwarna• 1 halaman: Rp5.000.000,00Isi• 1 halaman: Rp4.000.000,00• ½ halaman: Rp2.000.000,00

Probank menerima pemasangan iklan dalam bentuk laporan keuangan, display produk, dan suplemen profil perusahaan.

ALAMAT REDAKSI/IKLANGriya Perbanas Lantai 1Jalan Perbanas, Karet KuninganSetiabudi, Jakarta 12940Telepon: (021) 5255731,5223038Faksimile: (021) 5223037, 5223339

website: www.perbanas.orge-mail: [email protected]

IZIN PENERBITAN KHUSUS MENPEN No. 1882/SK/DITJEN PPG/STT/1993, 2 September 1993ISSN: 0854-4174

Sulitnya Suku Bunga Single Digit

Suku bunga kredit perbankan di Tanah Air lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia. Tingginya suku bunga kredit perbankan

nasional dinilai sebagai penyebab sulitnya para pengusaha domestik meningkatkan daya saing. Pasalnya, biaya atau beban yang harus ditanggung para pengusaha lebih tinggi ketimbang di negara lainnya.

Persaingan global dan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi alasan utama pemerintah menurunkan suku

bunga kredit perbankan ke level yang lebih rendah. Selain itu, untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional di tengah kelesuan ekonomi global. Memasuki 2016, tepatnya akhir Februari tahun ini, pemerintah menyampaikan keinginan untuk menurunkan suku bunga kredit perbankan ke level single digit—suku bunga kredit perbankan masih berada di level double digit, yakni di kisaran 12%-14%.

Dengan suku bunga kredit di level single digit, pertumbuhan kredit perbankan pada 2016 diproyeksikan bisa menyentuh batas atas angka yang diproyeksikan Bank Indonesia (BI), yakni 12%-14%. Dari pertumbuhan kredit perbankan tersebut, perekonomian nasional diharapkan bisa bergerak lebih cepat.

Berbagai upaya pun telah dilakukan untuk menurunkan suku bunga kredit ke level single digit. Mulai dari penurunan BI Rate hingga pembatasan suku bunga deposito bagi kelompok bank umum kegiatan usaha (BUKU) 3 dan 4.

Tentu saja, untuk mewujudkan keinginan itu tidaklah mudah. Banyak hal yang mesti diperbaiki, seperti biaya dana (cost of fund) dan biaya operasional bank yang relatif lebih tinggi serta tingkat inflasi dan suku bunga atau imbal hasil instrumen dan surat utang pemerintah.

Lihat saja, biaya dana bank hingga saat ini masih berada di kisaran 5%-6%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan yang berada di kisaran 0,8%-1,2%. Biaya operasional pun masih tinggi akibat kondisi geografis dan demografis negeri ini. Selain itu, bank-bank di Tanah Air masih berada di zona investasi teknologi yang notabene biayanya tinggi.

Problem lainnya ialah menyangkut suku bunga atau yield surat utang negara. Jika suku bunga kredit “dipaksakan” turun, ada kemungkinan bank malah menahan kredit dan menempatkan dananya di instrumen surat utang tersebut karena yield yang ditawarkan masih tinggi dan lebih aman.

Begitu pun dengan tingkat inflasi. Menjaga inflasi tidaklah mudah. Harus ada perbaikan dari sisi distribusi dan produksi untuk bahan atau pangan yang berkontribusi besar terhadap inflasi.

Untuk menurunkan suku bunga ke level single digit, pemerintah, para pemangku kebijakan, dan stakeholders terkait harus bisa membereskan berbagai pekerjaan rumah tersebut. Dan, tentu, itu membutuhkan waktu yang tak sedikit. Di samping itu, jangan sampai keinginan tersebut menimbulkan dampak terhadap stabilitas sistem keuangan di Tanah Air karena penanganannya akan membutuhkan biaya yang lebih besar.

Selain menurunkan suku bunga kredit, untuk meningkatkan daya saing dan memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah sejatinya bisa melakukan upaya pemangkasan birokrasi dan “biaya siluman” serta memberikan kepastian hukum dalam berusaha. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi harus seiring dengan pemerataan ekonomi. n

No. 121 Tahun XXXIII Januari-Februari 2016 l PROBANK 1

Daftar Isi

Pertumbuhan kredit perbankan pada 2016 diperkirakan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Demikian juga dengan pertumbuhan kualitas kredit. Hal ini sejalan dengan membaiknya perekonomian Indonesia pada 2016.

Dari Redaksi ………………………………………….………1

Perbanas UtamaTantangan Suku Bunga Single Digit …………….………3Untuk mendorong pertumbuhan kredit dan pembangunan ekonomi, pemerintah mendorong suku bunga kredit perbankan bisa menyentuh single digit. Memang, realisasinya cukup sulit karena banyak tantangan dan kendala yang mesti dihadapi.

Respons terhadap Suku Bunga Single Digit …..………6

Arahan Regulator Dorong Single Digit ……….…………8

AktualitaHat Trick, BI Rate Turun Menjadi 6,75%........................10Sepanjang triwulan pertama 2016 BI Rate mengalami penurunan sebanyak tiga kali berturut-turut. Kebijakan moneter tersebut dilansir sebagai respons atas kondisi yang ada. Juga, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bunga KUR Dipangkas Menjadi 9%..............................12

Penurunan GWM, Stimulus Kredit ………………………14

Property & Mortgage Summit 2016 Mengakselerasi Pertumbuhan Kredit Properti ………16

Profil Marsudi Wahyu KisworoRektor Perbanas InstitutePentingnya Soft Competence …………………………18

RegulasiPenguatan Permodalan untuk Perbankan yang Kuat...................................22Krisis ekonomi selalu berulang. Untuk mengantisipasi dampak atau risiko krisis, pelaku industri perbankan harus menguatkan permodalan sesuai dengan profil risiko yang dimilikinya.

KinerjaEfisiensi Perbankan Menuju Single Digit …….……24Era suku bunga single digit di perbankan nasional ditargetkan dapat dicapai pada akhir tahun ini. Selain cost of fund, efisiensi perbankan memegang peran kunci.

SuplemenPiutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat DitagihPT Bank Ina Perdana, Tbk …………………………………5

PT Bank Sahabat Sampoerna …………………………15

PT Bank BNI Syariah ……………………………………17

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk…21

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk ……………………23

BTPN Syariah ………………………………..........………26

PT Bank Woori Saudara Indonesia, Tbk…….……28

Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati….…28

2 PROBANK l No. 121 Tahun XXXIII Januari-Februari 2016

Perbanas Utama

Tantangan Suku Bunga Single DigitUntuk mendorong pertumbuhan kredit dan pembangunan ekonomi, pemerintah mendorong suku bunga kredit perbankan bisa menyentuh single digit. Memang, realisasinya cukup sulit karena banyak tantangan dan kendala yang mesti dihadapi.

Jelang akhir Februari 2016 pemerintah mengutarakan keinginannya, yaitu suku bunga kredit perbankan bisa menyentuh level single digit. Pemerintah terus mendorong perbankan nasional untuk dapat menekan

suku bunga kreditnya dari level saat ini yang masih double digit menjadi single digit. Hal ini bertujuan agar daya beli masyarakat meningkat dan bisa menopang perekonomian.

Selain itu, jika perbankan nasional dapat menurunkan suku bunga kreditnya menjadi single digit, pertumbuhan kredit pun diperkirakan meningkat. Menurut Bank Indonesia (BI), apabila hal tersebut terealisasi, pertumbuhan kredit akan berada pada batas atas dari target BI yang di kisaran 12%-14%.

“Perkiraan kami bisa mencapai 12%-14% pertumbuhannya. Kalau bunga kredit turun, ya itu bisa ke 14% pertumbuhannya. Dia akan ke arah 14%,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Juda Agung, di Jakarta, Jumat, 26 Februari 2016.

Terlebih, kata dia, dengan kebijakan BI yang sudah menurunkan BI Rate, yang diharapkan dapat segera direspons oleh perbankan. “Kalau transmisi kebijakan BI efektif memengaruhi suku bunga bank, suku bunga lending, ya semua kredit, maka dia akan ke arah 14%,” ujarnya.

Namun, jika perbankan tidak merespons kebijakan BI tersebut, diperkirakan pertumbuhan kredit akan berada pada batas bawah. Juda meyakini, bank-bank akan segera merespons kebijakan BI dengan ikut menurunkan suku bunga kreditnya. “Kalau transmisinya masih berjalan belum baik, maka kemungkinan hanya 12% pertumbuhannya, jadi range-nya itu,” tukas Juda.

Keinginan pemerintah untuk mendorong perbankan menurunkan suku bunga kredit hingga level single digit merupakan hal yang baik. Itu merupakan upaya mendorong percepatan kredit untuk membangun perekonomian nasional.


Perbanas Utama

Banyak faktor yang membuat suku bunga kredit perbankan masih berada di level double digit, yakni di kisaran 12%-14%. Faktor-faktor tersebut antara lain tingkat risiko yang ditetapkan bank atau risk premium, biaya dana (cost of fund), dan biaya operasional (cost of operation). Risk premium masih tergolong rendah dan bisa diminimalisasi, sedangkan biaya dana dan biaya operasional relatif lebih besar dan kendala untuk meminimalisasikannya cukup berat. Biaya dana perbankan di Tanah Air masih tergolong tinggi, salah satu penyebabnya ialah suku bunga deposito yang masih tergolong tinggi.

Tingginya suku bunga ini dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang masih relatif tinggi dan persaingan dalam mendapatkan dana (likuiditas) yang sangat ketat. Kemudian, biaya operasional dipengaruhi kondisi geografis Indonesia dan berbagai iuran yang harus dibayarkan bank serta dikarenakan perbankan di Indonesia masih dalam tahap pengembangan teknologi yang notabene membutuhkan dana cukup banyak.

Chairman Infobank Institute, Eko B. Supriyanto, mengungkapkan bahwa upaya pemerintah mendorong perbankan menuju era suku bunga single digit masih cukup berat, meskipun arahnya sudah benar. Pasalnya, rata-rata biaya dana perbankan saat ini masih sangat besar. Kini tinggal bagaimana bank-bank menyiasati tren penurunan suku bunga agar tidak mengganggu bisnisnya.

“Ada beberapa hal yang mesti dilakukan, mulai dari penurunan biaya dana, peningkatan modal, dan penurunan biaya operasional,” kata Eko.

Apalagi, lanjut Eko, jika membandingkan rata-rata biaya dana perbankan Indonesia dengan perbankan negara-negara tetangga, seperti Thailand dan Malaysia, Indonesia masih kalah telak. Jika rata-rata biaya dana perbankan Indonesia berada di kisaran 4,8%-5,4%, di Malaysia rata-ratanya hanya 0,8%-1,2%. Demikian juga negara lainnya yang tidak beda jauh dengan Malaysia. “Jadi, penurunan suku bunga single digit kemungkinan tidak terjadi dalam jangka pendek,” tambahnya.

Melihat hal demikian, kini yang harus menjadi perhatian pemerintah ialah bagaimana membuat laju inflasi tetap terkontrol dan nilai tukar rupiah terus menguat. Jika menekan perbankan untuk memangkas net interest margin (NIM) akan sangat sulit dilakukan, terlebih biaya dana masih sangat besar.

Selain itu, kendala lainnya ialah kondisi likuiditas perbankan saat ini yang sedang ketat. Ketatnya likuiditas tersebut justru disebabkan oleh pemerintah yang rajin menerbitkan surat utang. Dengan tawaran suku bunga deposito yang tidak semenarik suku bunga surat utang pemerintah, bank pun kalah bersaing dalam hal mendapatkan dana masyarakat.

“Berharap suku bunga kredit turun (ke) single digit, saya rasa tidak bisa secepat yang diharapkan pemerintah karena kondisi likuiditas sedang ketat. Taruh saja kalau cost of fund masih seperti sekarang, maka suku bunga yang diharapkan single digit enggak bisa tahun ini. Indikasinya, kalau ingin turun, berarti

bank harus menurunkan cost of fund 3%-5%. Sekarang suku bunga dana saja 7%, yield obligasi 8%, bank bersaing dengan instrumen lain,” terang Eko.

Di lain sisi, inflasi yang masih tinggi juga masih menghambat penurunan suku bunga. Hal lainnya ialah dana pemerintah yang malah banyak diparkir di rekening pemerintah di BI. Jika pemerintah memaksakan suku bunga kredit turun menjadi single digit, justru dikhawatirkan bank akan menahan

kredit dan menempatkan dananya di surat utang pemerintah yang menawarkan yield tinggi.

Menurut Eko, pemerintah harus memiliki time frame yang jelas dalam upaya penurunan suku bunga kredit karena berbagai persoalan tersebut butuh upaya penyelesaian. Suku bunga kredit juga menurutnya bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Pasalnya, faktor suku bunga kredit hanya 19% dari ongkos produksi. Dunia usaha menurutnya masih menghadapi persoalan lain yang tak kalah penting untuk diatasi, seperti kepastian hukum, biaya logistik tinggi, dan inflasi tinggi.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia yang juga membawahkan sektor usaha kecil dan menengah

(UKM) koperasi dan ekonomi kreatif, Sandiaga Uno, mengatakan, meskipun pihaknya juga mengharapkan suku bunga kredit turun, yang menjadi prioritas bagi pihaknya ialah akses ke kredit yang tidak berbelit-belit. Menurut Sandiaga, meskipun pemerintah sudah menjanjikan Kredit Usaha Rakyat (KUR), hal tersebut belum memadai untuk membangun sektor UKM.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, mengatakan, penurunan suku bunga kredit penting untuk dilakukan. Kendati, banyak kebijakan

Tingginya suku bunga ini dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang masih relatif tinggi dan

persaingan dalam mendapatkan dana (likuiditas) yang sangat ketat.

Kemudian, biaya operasional dipengaruhi kondisi geografis

Indonesia dan berbagai iuran yang harus dibayarkan bank serta

dikarenakan perbankan di Indonesia masih dalam tahap pengembangan teknologi yang notabene membutuhkan dana

cukup banyak.


pemerintah yang justru kontradiktif dengan tujuan penurunan suku bunga kredit tersebut.

Menurut Hariyadi, bank itu memilih yang aman. “Bank ‘kan menempatkan (dananya) di empat tempat, yaitu menyalurkan ke kredit; dibelikan obligasi; disalurkan ke pasar uang antarbank; ditaruh di SBI (Sertifikat Bank Indonesia), SBN (Surat Berharga Negara). Bank ‘kan pilih aman. Kalau pilih yang aman, ya taruh di obligasi dan SBN. Jadi, selama kebijakannya seperti itu ‘kan kontradiktif, makanya likuiditas menjadi ketat dan kering,” katanya.

Pendapat yang lain disampaikan Doddy Ariefianto, ekonom Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Menurut pandangannya, masalah suku bunga kredit di Indonesia memang sesuatu yang sangat kompleks. Hal itu karena terkait dengan banyak hal, seperti tingkat inflasi, tingkat efisiensi intermediasi perbankan dalam hal ini net interest margin (NIM), serta kondisi defisit neraca berjalan. Karena itu, diperlukan road map yang jelas untuk mengidentifikasi setiap hambatan dalam upaya penurunan suku bunga kredit.

“Bisa turun sih, bisa saja, tapi dengan cara apa dan bagaimana. Kalau intervensi bisa saja, cuma cost-nya bagaimana, terutama pada stabilitas. Tujuannya mulia

bahwa biaya bisnis diturunkan, tapi dalam melaksanakan itu ada risiko yang bisa berimbas pada stabilitas sistem keuangan. Dan, kalau sampai ke stabilitas, bisa jadi biaya untuk memulihkan itu lebih besar daripada manfaat yang kita dapat dengan penurunan suku bunga kredit tersebut,”

kata Doddy.Karena itu, menurutnya, diperlukan road

map yang jelas yang melibatkan semua stakeholders yang memengaruhi penurunan suku bunga. Seperti diketahui, Wakil Presiden Jusuf Kalla menjanjikan bahwa suku bunga kredit atau pinjaman akan turun secara bertahap sampai dengan akhir 2016 dan akhirnya akan menjadi single digit (di bawah 10%). Sebelumnya, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BI, dan perusahaan-perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) akan membentuk tim. Hal itu guna merealisasikan rencana penurunan suku bunga pinjaman, dari sebelumnya berada di kisaran 10%-12% menjadi single digit.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan akan menindaklanjuti rencana penurunan suku bunga dengan membentuk tim bersama. Sampai dengan akhir tahun ini, ditargetkan single digit itu untuk suku bunga kredit di tingkat masyarakat dan pinjaman korporasi. n

BANK INAPIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

PT BANK INA PERDANA Tbk

Sesuai pasal 6 ayat 1 huruf h UU PPh Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No.105/PMK/03/2009, dengan ini PT Bank Ina Perdana mengumumkan Piutangnya Yang Nyata-Nyata

Tidak Dapat Ditagih sebagai berikut :

Tahun 2015 sebesar Rp 873.907.686,-

Rincian Daftar Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di bank dan diserahkan di Kantor Pelayanan Pajak.

Pemerintah harus memiliki time frame

yang jelas dalam upaya penurunan suku bunga kredit karena berbagai

persoalan tersebut butuh upaya penyelesaian.


Pemerintah dan segenap pemangku kebijakan terkait terus mendorong perbankan nasional untuk dapat menekan suku bunga kreditnya dari level double digit menjadi single digit. Hal itu bertujuan agar daya beli masyarakat

meningkat, begitu juga penyaluran kredit oleh bank. Alhasil, pembangunan ekonomi nasional pun bisa lebih berkembang.

Respons terhadap Suku Bunga Single DigitSuku bunga kredit perbankan yang saat ini berada di kisaran double digit akan didorong pemerintah dan regulator ke kisaran single digit. Seperti apa respons para pelaku usaha di industri perbankan?

Tentu saja, wacana atau keinginan itu tidak mudah diwujudkan, mengingat banyak faktor dan permasalahan yang mesti ditangani segera, mulai dari biaya dana yang relatif besar hingga tingkat inflasi nasional.

Seperti apa respons para pelaku di industri ini? Berikut pendapat mereka.

Budi Gunadi Sadikin,Direktur Utama Bank Mandiri

Tidak Bisa SemuanyaBudi Gunadi Sadikin saat masih menjabat Direktur Utama (Dirut) Bank Mandiri sempat mengatakan tidak keberatan jika kebijakan suku bunga single digit diterapkan. Pasalnya, sejauh ini Bank Mandiri sudah menerapkan suku bunga single digit pada para nasabahnya, yang tidak pernah bermasalah dalam pembayaran kredit.

“Untuk beberapa nasabah yang kualitasnya baik, risikonya kecil, sudah kami kasih single digit. Sebagian besar single digit, tapi memang enggak semuanya single digit,” ujar Budi.

Menurutnya, pemberian suku bunga single digit diutamakan bagi segmen-segmen atau usaha produktif yang diharapkan dapat menggerakkan perekonomian nasional. “Buat kami enggak terlalu sulit karena memang sudah ada yang single digit, kemudian kami juga punya funding yang kuat,” tukasnya.

Lebih lanjut dia menilai, di Bank Mandiri biaya yang paling besar bukanlah biaya operasional, melainkan biaya dana. Oleh sebab itu, untuk menurunkan suku bunga kredit menjadi single digit harus melihat kondisi biaya dana.

“Biaya bank yang paling besar adalah biaya dana. Kalau

dilihat biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BO/PO), itu yang paling besar biaya dana. Jadi, kalau mau menurunkan suku bunga kredit itu, biaya dana mesti turun. Biaya dana itu bukan tergantung pada permintaan nasabah saja, tapi juga tergantung pada demand supply,” ungkap Budi.

Memang, tidak mudah bagi bank untuk menurunkan suku bunganya. Selain biaya dana, penurunan suku bunga kredit terkait erat dengan tingkat inflasi. Bank Mandiri, kata Budi, akan menurunkan tingkat suku bunga asalkan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mampu menekan inflasi menjadi 2% (year on year atau yoy).

Pada dasarnya, katanya lagi, jika melihat industri perbankan di kawasan ASEAN, memang sudah seharusnya ada penurunan suku bunga kredit dan simpanan pada perbankan nasional. “Harusnya bunga di kita (Indonesia) setara dengan bank-bank di negara lain,” tukas Budi.

Kendati demikian, jelasnya, upaya menekan suku bunga perbankan tidak bisa dilakukan secara serta-merta melalui intervensi atau perintah. “Penurunan suku bunga ini ada caranya,” ucapnya.

Perbanas Utama


Mohamad IrfanDirektur Bisnis dan UMKM BRI

Siap Turunkan Suku Bunga Bank Rakyat Indonesia (BRI) akan mematuhi arahan pihak otoritas, baik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), maupun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), tentang penurunan suku bunga kredit menjadi single digit, termasuk untuk suku bunga kredit mikro. Sebagai bank pemerintah, BRI mengaku siap mengawal arahan pemerintah dan otoritas terkait untuk menurunkan suku bunga kredit.

“Kita ‘kan ada yang atur: ada BI, OJK, LPS, Menteri Keuangan. Jadi, BRI sebagai bank pemerintah itu ‘kan punya tugas untuk menjalankan sebagai agen pembangunan. Pemerintah maunya apa. ‘Kan dia pemegang saham terbesar jadi kita kawal. Kita harus ke sana,” kata Direktur Bisnis dan UMKM BRI, Mohamad Irfan,

Kendati sebagai pemain besar kredit di segmen mikro, BRI yang harus menanggung biaya overhead yang tinggi—namun penurunan suku bunga kredit bisa dilakukan. “Ya itu kita yang atur. Pokoknya kita ikuti pemerintah. ‘Kan bukan hari ini saja

kita tahu soal penurunan bunga ini, dari 10 tahun lalu sudah terdengar. Memang kalau mekanisme pasar enggak bisa cepat,” tambahnya.

Irfan mengaku, sejauh ini BRI belum menghitung dampak penurunan suku bunga terhadap profitabilitas perseroan. Walau begitu, BRI telah memiliki langkah antisipasi jika pendapatan bunganya tergerus.

“Secara umum ‘kan orang tahu akan ada pengaruh pendapatan bunga jadi mesti harus tingkatkan fee based. Selain itu, omzet harus diperbesar. Kita tingkatkan volume, terus kita lakukan penyesuaian supaya overhead enggak naik terus sehingga nanti ujungnya laba bisa kita jaga,” tandasnya.

Kendati demikian, untuk menurunkan suku bunga kredit, bank berpatokan pada suku bunga dana dan biaya operasional. Karena itu, BRI secara bertahap akan menurunkan suku bunga deposito dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, BRI setiap bulan terus mengevaluasi penurunan suku bunganya.

Roy ArfandyDirektur Utama PermataBank

Suku Bunga Turun, Asal BI Rate Rendah

Suku bunga perbankan nasional saat ini dianggap sangat tinggi jika dibandingkan dengan perbankan di negara tetangga. Karena itu, pemerintah pun meminta perbankan nasional untuk dapat menurunkan suku bunganya menjadi single digit.

Menurut Direktur Utama PermataBank, Roy Arfandy, memang tidak mudah bagi bank untuk menurunkan suku bunganya di tengah suku bunga acuan (BI Rate) yang masih tergolong tinggi. Pihaknya akan menurunkan suku bunga asal Bank Indonesia (BI) bisa menerapkan suku bunga rendah.

“Jadi, bagaimana mau menurunkan suku bunga kredit di bawah 10%. Kalau Bank Permata (PermataBank) untuk menurunkan suku bunga kredit di bawah 10%, maka BI Rate agar turun lagi,” ujar Roy di kantornya,

Dia menilai, suku bunga acuan yang rendah tentunya akan menopang tingkat daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kredit perbankan. Oleh sebab itu, dirinya meminta BI dapat melonggarkan kembali berbagai kebijakan yang dilansir.

“Jadi, saya support BI Rate turun karena akan mendorong pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ini ‘kan untuk membantu pertumbuhan ekonomi kita,” ucap Roy.

Sementara itu, dari sisi likuiditas, katanya lagi, pihaknya mengapresiasi langkah BI yang sebelumnya telah menurunkan giro wajib minimum (GWM) primer menjadi 6,5% dari posisi sebelumnya 7,5%. Kondisi

ini tentu akan membantu perbankan dari segi likuiditas sehingga dapat meningkatkan pembiayaan.

“Jadi, ketika GWM turun 1% terdapat penambahan likuiditas sekitar Rp40 triliun di pasar. Tentu dana likuiditas seperti ini ‘kan harus diperoleh bank. Ini harus diinvestasi dalam bentuk kredit dan akan mendorong pertumbuhan kredit lebih baik tahun ini,” tutup Roy. n


Pemerintah menilai suku bunga kredit perbankan nasional saat ini masih terlalu tinggi. Situasi

seperti ini membuat pergerakan sektor riil melambat dan tidak menarik minat investor untuk berinvestasi.

Dibanding sektor perbankan di kawasan ASEAN, suku bunga perbankan Indonesia relatif lebih tinggi dibanding industri perbankan negara-negara ASEAN lainnya. Memperhitungkan daya saingnya, suku bunga yang tinggi menjadi titik lemah perbankan Indonesia saat harus bersaing dengan perbankan negara ASEAN lainnya. Apalagi bila Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk sektor perbankan dan jasa keuangan diberlakukan pada 2020. Nah, atas dasar itu, pemerintah pun menekan suku bunga kredit perbankan nasional ke level single digit. Dalam beberapa kesempatan, Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), meminta pelaku perbankan nasional untuk dapat menekan suku bunga kredit banknya ke level single digit.

JK menilai suku bunga kredit yang saat ini di kisaran 12%-14% masih terlalu tinggi dan tidak efisien. Ke depan, untuk meningkatkan daya saing, perbankan nasional harus bisa efisien dan menekan suku bunga kreditnya ke level single digit.

JK berharap suku bunga kredit single digit bisa terealisasi pada 2017. Dengan penurunan ini, daya beli masyarakat pun bisa meningkat dan mendorong perekonomian nasional.

Selain itu, dengan tingkat suku bunga yang rendah, nantinya diharapkan dapat mendorong industri nasional untuk berkembang. Tak hanya berkembang, industri nasional diharapkan mampu bersaing di tengah persaingan pasar bebas ASEAN yang sangat ketat.

Arahan Regulator Dorong Single DigitBerbagai upaya dilakukan regulator guna menyokong keinginan pemerintah, yaitu menekan suku bunga kredit perbankan ke arah single digit. Suku bunga single digit diharapkan bisa direalisasikan pada tahun depan.

Perbanas Utama

OJK berupaya agar bank-bank menurunkan suku bunga rata-rata kredit hingga single digit tahun ini. OJK tidak

mengeluarkan aturan khusus terkait dengan penurunan suku bunga kredit, tapi OJK

telah mengeluarkan arahan terkait upaya penurunan rata-rata suku bunga kredit

hingga single digit.

Menurutnya, suku bunga kredit yang lebih rendah membuat beban industri menjadi lebih ringan. Dengan demikian, daya saing industri nasional akan makin meningkat.


Seiring dengan keinginan itu, segenap pemangku kebijakan terkait, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), menyamakan langkah demi mewujudkan suku bunga single digit. Sejauh ini BI telah melansir kebijakan penurunan suku bunga acuan, BI Rate. Sementara itu, OJK akan memberikan insentif bagi bank yang mampu menekan tingkat net interest margin (NIM).

OJK berupaya agar bank-bank menurunkan suku bunga rata-rata kredit hingga single digit tahun ini. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Nelson Tampubolon, OJK tidak mengeluarkan aturan khusus terkait dengan penurunan suku bunga kredit, tapi OJK telah mengeluarkan arahan terkait upaya penurunan rata-rata suku bunga kredit hingga single digit.

Meski hanya berupa arahan, bank diawasi secara khusus dalam proses implementasi arahan tersebut. “Supervisory approach-nya itu nanti harus nyata juga ada proses nyata yang dilakukan oleh bank dari sisi suku bunga kredit mengikuti penurunan suku bunga dana pihak ketiga. Kalau enggak, ya percuma nanti,” terang Nelson.

Sebelumnya, OJK telah menyurati bank untuk membatasi suku bunga deposito maksimal 100 basis point (bps) di atas BI Rate atau sebesar 8% untuk bank BUKU 3. Sementara itu, untuk bank BUKU 4 dibatasi maksimal sebesar 75 bps dari BI Rate atau menjadi sebesar 7,75% dengan patokan BI Rate yang saat itu sebesar 7% (BI Rate saat ini sebesar 6,75%).

Kendati demikian, OJK tidak mengarahkan penurunan suku bunga kredit untuk segmen-segmen tertentu. Namun, secara rata-rata suku bunga kredit diarahkan turun menjadi single digit pada tahun ini. Seperti diketahui, pada Januari 2016 menurut data Uang Beredar Bank Indonesia (BI) rata-rata suku bunga kredit tercatat 12,83%, sama dengan posisi Desember 2015. “Semangatnya sih akhir tahun ini rata-rata itu harus sudah single digit,” tegasnya.

Di lain pihak, BI selain menurunkan BI Rate, menyelaraskan langkahnya dengan melansir kebijakan penurunan giro wajib minimum (GWM). Dengan adanya penurunan GWM, maka likuiditas perbankan makin bertambah yang sebelumnya dinilai ketat.

BI memutuskan untuk menurunkan GWM primer menjadi 6,5% dari sebelumnya sebesar 7,5% dari dana pihak ketiga (DPK). Padahal, sebelumnya pada akhir 2015, BI juga sudah menurunkan GWM dari 8% menjadi 7,5%.

BI berharap beberapa kebijakan yang telah dilansir bisa direspons dengan baik oleh para pelaku usaha di sektor

perbankan. Menurut proyeksi BI, apabila hal tersebut terealisasi, pertumbuhan kredit akan berada pada batas atas dari target BI yang di kisaran 12%-14%.

Jika pihak perbankan tidak merespons kebijakan BI tersebut, diperkirakan pertumbuhan kredit akan berada pada batas bawah. Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Juda Agung, meyakini, bank-bank akan segera merespons kebijakan BI dengan ikut menurunkan suku bunga kreditnya. “Kalau transmisinya masih berjalan belum baik, maka kemungkinan hanya 12% pertumbuhannya. Jadi, range-nya itu. Kalau transmisi kebijakan BI

efektif memengaruhi suku bunga bank, suku bunga lending, ya semua kredit, maka dia akan ke arah 14%,” terangnya.

Bank BUMN DidorongArahan pemerintah bagi perbankan

untuk menurunkan suku bunga kredit menjadi single digit akan dilakukan secara bertahap dan sebelum akhir tahun diharapkan sudah terlaksana. Bank-bank milik pemerintah atau bank badan usaha milik negara (BUMN) diharapkan menjadi pelopor bagi penurunan suku bunga kredit.

“Kita sedang melihat apa namanya area di ASEAN ini sedang kita analisis. Yang pasti target kita harus single digit. Jadi, sebelum akhir tahun harus single digit. Memang ‘kan

prosesnya bertahap, tetapi tentunya kita menyadari suatu hal seperti ini harus ada dorongannya, harus ada pionirnya, harus ada yang di depan,” kata Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Penurunan suku bunga kredit sangat krusial seiring dengan era pasar bebas ASEAN. Suku bunga kredit/pinjaman perbankan nasional diusahakan sama dengan suku bunga pinjaman perbankan negara lain di ASEAN. Jika tidak, produk-produk Indonesia tidak bisa bersaing dengan produk negara lain di ASEAN.

“Pinjaman saja itu cost-nya sudah lebih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah bersama dengan OJK dan BI untuk kita harus bertahap, bagaimana menurunkan bunga. Karena, kalau kita membicarakan bunga pinjaman itu ‘kan dari dua tempat cost-nya, yaitu cost of fund yang kita dapat dari deposito dan tabungan dan operational cost. Ini semua harus kita perbaiki, terutama efisiensi cost-nya harus kita turunkan sehingga semua bisa mencapai target kita, suku bunga pinjamannya rendah,” terangnya. n

BI berharap beberapa kebijakan yang telah dilansir bisa direspons dengan baik oleh para pelaku usaha di

sektor perbankan. Menurut proyeksi BI, apabila hal

tersebut terealisasi, pertumbuhan kredit akan

berada pada batas atas dari target BI yang di kisaran

12%-14%.


Suku bunga acuan BI Rate turun sebanyak tiga kali berturut-turut sepanjang triwulan pertama tahun ini. Secara keseluruhan, BI Rate turun sebanyak 75 basis points (bps) menjadi 6,75% dalam tiga bulan pertama

tahun ini. Penurunan yang terakhir diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 16-17 Maret 2016.

Pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan BI Rate akan berdampak pada penurunan suku bunga perbankan. Hal itu diprediksi akan meningkatkan pertumbuhan kredit perbankan. Untuk mendukung transmisi penurunan suku bunga kebijakan, struktur suku bunga operasi moneter (term structure) juga disesuaikan.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara, mengatakan, BI akan lebih berhati-hati dalam

Aktualita

Hat Trick, BI Rate Turun Menjadi 6,75%Sepanjang triwulan pertama 2016 BI Rate mengalami penurunan sebanyak tiga kali berturut-turut. Kebijakan moneter tersebut dilansir sebagai respons atas kondisi yang ada. Juga, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

mengambil keputusan penurunan suku bunga acuan pada RDG selanjutnya. “Kami belum bisa memberitahukan, dewan gubernur akan berhati-hati untuk memutuskan suku bunga kebijakan pada April,” tegasnya.

Menurut Tirta, hal itu dilakukan karena BI masih akan melakukan penilaian pada seluruh aspek ekonomi, baik secara global maupun domestik. Salah satu yang akan diperhatikan dengan cermat, lanjutnya, adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar. Sesuai dengan mandat untuk memenuhi kebijakan moneter, BI harus menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar.

Di tengah lemahnya pertumbuhan ekonomi global, kebijakan penurunan BI Rate tersebut diharapkan makin

memperkuat upaya peningkatan permintaan domestik untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, dan pada saat yang sama menjaga stabilitas makro-ekonomi. Namun, Dewan Gubernur BI akan lebih berhati-hati dalam menentukan pelonggaran moneter selanjutnya, yakni dengan mempertimbangkan assesment dan prakiraan menyeluruh atas kondisi makro-ekonomi, stabilitas sistem keuangan domestik, serta perkembangan ekonomi global.

Untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, ke depan BI akan lebih menekankan pada penguatan kerangka operasional melalui penerapan struktur suku bunga operasi moneter yang konsisten. BI juga akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk memastikan pengendalian inflasi, penguatan stimulus pertumbuhan, dan reformasi struktural berjalan dengan baik sehingga mampu


menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Faktor berikutnya ialah ketidakpastian pasar keuangan global yang makin mereda dengan kemungkinan kenaikan suku bunga Amerika Serikat (AS) yang lebih bertahap serta kebijakan suku bunga negatif di Jepang dan Uni Eropa. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dunia pada 2016 dan 2017 diperkirakan lebih lambat daripada perkiraan sebelumnya—dengan pemulihan ekonomi yang belum kuat di sejumlah negara maju dan perlambatan ekonomi di negara berkembang.

Sementara itu, bank sentral AS (The Fed) mempertahankan target suku bunga Fed Fund Rate (FFR) sebesar 0,25%-0,50% pada 16 Maret 2016 sejalan dengan konsumsi yang tumbuh moderat, laju inflasi yang masih di bawah target, serta prospek ekonomi dan keuangan global yang masih berisiko.

Kondisi global saat ini berdampak pada berlanjutnya aliran masuk modal asing dan menurunnya permintaan valuta asing (valas) untuk keperluan transaksi domestik sehingga mendorong penguatan rupiah. Pada Februari 2016 nilai tukar rupiah secara year to date (ytd) menguat 3,09% ke level Rp13.372 per US$1. Tren apresiasi rupiah ditopang oleh meningkatnya aliran masuk modal asing, termasuk di pasar saham.

Dari sisi domestik, penguatan tersebut didorong oleh persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. Hal itu seiring dengan penurunan BI Rate dan paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi, implementasi proyek infrastruktur yang makin efektif, serta berlakunya peraturan BI (PBI) tentang kewajiban penggunaan rupiah, dari sebelumnya rata-rata US$7,3 miliar per bulan menjadi kurang dari US$3 miliar per bulan. Dari sisi eksternal, penguatan rupiah ditopang oleh makin meredanya risiko di pasar keuangan global sejalan dengan pelonggaran kebijakan moneter di beberapa negara maju.

Kondisi DomestikPertumbuhan ekonomi domestik pada triwulan pertama 2016

terus membaik, terutama didukung oleh akselerasi stimulus fiskal. Investasi pemerintah meningkat didorong oleh akselerasi belanja modal pemerintah yang terlihat cepat pada dua bulan pertama 2016, sementara investasi swasta diperkirakan baru akan meningkat pada periode-periode yang akan datang. Konsumsi rumah tangga juga diperkirakan masih cukup kuat. Hal itu tercermin dari daya beli yang terjaga, penjualan eceran yang meningkat, dan kepercayaan konsumen yang cukup baik.

Sedangkan, kinerja ekspor diperkirakan masih tertekan seiring dengan masih lambatnya pemulihan ekonomi global dan masih menurunnya harga komoditas. Untuk keseluruhan, pertumbuhan ekonomi pada 2016 diperkirakan tumbuh di kisaran 5,2%-5,6% (year on year/yoy), lebih tinggi ketimbang pertumbuhan tahun sebelumnya.

Sementara itu, neraca perdagangan Februari 2016 tercatat surplus US$1,15 miliar, lebih tinggi daripada surplus bulan sebelumnya. Pencapaian tersebut terutama ditopang oleh kenaikan surplus neraca nonmigas yang bersumber dari kenaikan ekspor perhiasan/permata serta produk-produk dari besi dan baja. Sedangkan, neraca migas pada Februari 2016 tercatat surplus, setelah pada bulan sebelumnya tercatat defisit.

Surplus neraca perdagangan pada Januari-Februari 2016 masih sejalan dengan perkiraan defisit transaksi berjalan pada triwulan pertama 2016. Sementara, cadangan devisa pada akhir Februari 2016 tercatat US$104,5 miliar, setara dengan 7,6 bulan

impor atau 7,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Hal lain yang menopang kestabilan perekonomian ialah inflasi. Inflasi Februari 2016 tampak makin terkendali dan mendukung prospek pencapaian sasaran inflasi 2016, yakni 4,0 ±1%. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Februari 2016 tercatat deflasi sebesar 0,09% (month to month atau mtm), terutama disumbang oleh deflasi komponen barang yang diatur pemerintah (administered prices) dan komponen bahan makanan bergejolak (volatile foods).

Deflasi administered prices terutama disumbang oleh penurunan harga bahan bakar rumah tangga, penurunan tarif listrik, serta penurunan tarif angkutan udara. Sementara, deflasi kelompok volatile foods terutama bersumber dari penurunan harga sebagian besar komoditas pangan, kecuali harga beras yang meningkat sebagai dampak dari El Nino.

Di lain sisi, inflasi inti masih tergolong rendah, yakni tercatat sebesar 0,31% (mtm) atau 3,59% (yoy). Rendahnya angka inflasi inti tersebut didorong oleh terjaganya ekspektasi inflasi dan masih terbatasnya permintaan domestik. Ke depan tren penurunan harga minyak dunia diharapkan dapat mendorong penurunan tekanan inflasi. BI meyakini bahwa inflasi akan berada di kisaran 4,0 ± 1% pada 2016. Koordinasi pemerintah dan BI dalam mengendalikan inflasi akan terus diperkuat demi mengantisipasi kemungkinan tekanan inflasi kelompok volatile foods.

Stabilitas sistem keuangan pun tetap terjaga. Hal itu ditopang oleh ketahanan sistem perbankan dan kinerja pasar keuangan yang cukup kuat. Pada Januari 2016 rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio atau CAR) perbankan tercatat 21,5%, sementara rasio kredit bermasalah (non performing loan atau NPL) berada di kisaran 2,7% (gross) atau 1,4% (net).

Dari sisi fungsi intermediasi, pertumbuhan kredit perbankan tercatat 9,6% (yoy), sedikit menurun dari pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 10,4% (yoy). Sementara, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan pada Januari 2016 tercatat 6,8% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 7,3% (yoy). n


Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Terkait dengan hal itu, pemerintah berkomitmen terus mendukung para

pelaku UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Komitmen pemerintah tersebut dibuktikan dengan menurunkan suku bunga KUR dari sebelumnya sebesar 12% menjadi 9% yang sudah diberlakukan sejak awal tahun ini.

Sebelumnya, suku bunga KUR sempat menyentuh 22%. Angka tersebut kemudian diturunkan menjadi 12% dengan total anggaran yang disalurkan mencapai Rp30 triliun pada 2015. “Kalau untuk KUR, mulai 1 Januari akan dimulai ritel, mikro, dengan tingkat bunga 9%,” ujar Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brodjonegoro, usai rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada akhir 2015.

Aktualita

Bunga KUR Dipangkas Menjadi 9%Pemerintah berkomitmen terus mendukung para pelaku UMKM. Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan usaha dan kapasitas UMKM ialah menurunkan suku bunga KUR yang diberlakukan per Januari tahun ini.

Meski suku bunga sudah diturunkan, kemampuan penyaluran KUR tetap harus disesuaikan dengan kemampuan industri perbankan sebagai penyalur kredit. Selama ini penyaluran KUR baru dilakukan oleh tiga bank yang sudah ditunjuk pemerintah, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri. Dari ketiga bank tersebut, kredit mikro paling besar disalurkan oleh BRI, sedangkan kredit ritel lebih banyak disalurkan oleh BNI dan Bank Mandiri.

Untuk mendukung penyaluran KUR, pemerintah juga berencana menambah jumlah bank penyalur pada tahun ini. Yang jelas, bank-bank tersebut juga harus memenuhi kriteria tertentu. Salah satunya ialah

masalah non performing loan (NPL).“Tadi juga diputuskan kita akan menambah bank penyalur.

Jadi, mungkin akan melibatkan bank swasta. Kita akan lihat kriterianya, seperti rekam jejak realisasi NPL dan apakah dia punya track record cukup bagus di kredit mikro, karena yang kami tambah kredit mikronya,” jelas Bambang.

Setidaknya sudah ada 10 bank swasta dan 11 bank pembangunan daerah (BPD) yang berpotensi besar menjadi bank penyalur KUR. Bank-bank tersebut masih dievaluasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan kelayakannya menjadi penyalur KUR.

Setidaknya ada dua kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh bank-bank yang akan menjadi penyalur KUR, yaitu rasio NPL usaha mikro dan kecil yang harus di bawah 5% dan portofolio kredit usaha mikro kecil di atas 5%. Jika kedua syarat tersebut terpenuhi, besar kemungkinan bank-bank tersebut


akan bisa menyalurkan KUR pada April-Mei tahun ini.

Braman Setyo, Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), mengatakan, selain tiga bank pemerintah, masih ada dua bank swasta yang juga menyalurkan KUR, yaitu Maybank dan Bank Sinarmas. Untuk bank pembangunan daerah, saat ini yang disetujui ialah Bank NTT dan Bank Kalbar.

Menurutnya, sudah ada enam bank BPD lagi yang dinilai sehat dan memenuhi kriteria, tapi pihak kementerian belum mengantongi nama-nama BPD itu. Dia melanjutkan, pemerintah mendorong keterlibatan lebih banyak bank agar penyaluran KUR makin cepat.

Tidak hanya bank, lembaga keuangan lain yang akan dilibatkan dalam penyaluran KUR, seperti perusahaan pembiayaan (multifinance) dan modal ventura, juga harus sehat dan lolos evaluasi oleh OJK. Memang, penambahan lembaga keuangan nonbank sebagai penyalur KUR tersebut masih dalam tahap uji coba.

Terkait dengan program pemerintah untuk menurunkan suku bunga KUR, Bank Indonesia (BI) mendukung sepenuhnya program tersebut. Sebab, hal itu juga akan mendukung industri perbankan. Agus D. W. Martowardojo, Gubernur BI, mengatakan, penurunan suku bunga KUR merupakan insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,2%-5,6%. Pasalnya, ke depan pertumbuhan ekonomi akan ditopang oleh sektor UMKM yang memiliki daya tahan kuat.

“Kita sambut baik pemerintah berikan dukungan melalui bunga KUR 9% pada 2016. Kita sambut baik pemerintah memberikan subsidi bunga tanpa meminta penurunan bunga dari bank. Kalau UMKM bisa diberi stimulus dengan baik, diperkirakan UMKM akan menyumbang 1% bagi pertumbuhan ekonomi kita,” jelasnya dikutip dari Infobanknews.com.

Penurunan suku bunga KUR ditanggapi positif oleh semua pelaku industri terkait. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sepanjang periode 1 Januari sampai dengan 5 Februari tahun ini, penyaluran KUR sudah mencapai Rp6,49 triliun yang disalurkan untuk 298.728 debitor. Tahun ini pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp103,25 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan, penyaluran KUR yang lebih tepat sasaran ini dapat meningkatkan peringkat kemudahan berinvestasi (ease of doing business atau EODB) Indonesia. “Penyederhanaan berbagai hal perlu dilakukan agar KUR

dapat berkembang dan tepat sasaran, yang pada akhirnya akan menaikkan ranking Indonesia dalam EODB,” jelas dia.

Untuk terus mengembangkan KUR dan menyederhanakannya, Kemenko Perekonomian akan melakukan revisi atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2016 yang antara lain berisi aturan mengenai penyaluran KUR kepada debitor kredit sistem resi gudang yang akan dilakukan secara bersamaan.

Menurut Darmin, perlu koordinasi semua pihak untuk bisa terus terbuka dan mengomunikasikan program KUR agar masyarakat luas bisa menikmati program

ini. Pasalnya, Rp100 triliun bukan nilai yang kecil sehingga program KUR harus dibuka lebih lebar. “Agar lebih banyak orang yang tahu. Ini agar kita lebih baik,” ungkapnya.

Menteri Perindustrian, Saleh Husin, mengungkapkan, demi mendukung penyaluran KUR, Kementerian Perindustrian tengah menyiapkan dan mengidentifikasi industri kecil yang layak

memperoleh KUR. Tentunya dengan pendampingan melalui tim penyuluh lapangan yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia.

Masih Bisa Turun LagiPenurunan suku bunga KUR memang sudah dilakukan

tahun ini. Namun, tidak menutup kemungkinan masih akan ada penurunan lagi ke depannya. Kabar mengenai rencana penurunan kembali suku bunga KUR memang sudah diembuskan dan akan direalisasikan pada 2017.

Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, membenarkan hal tersebut. “KUR yang saat ini 9% akan kembali diturunkan menjadi 7% pada 2017. Penurunan kembali di angka 7% nanti akan meningkatkan produksi para pelaku usaha. Apabila usahanya meningkat, akan berpotensi menyerap banyak tenaga kerja,” ujarnya dalam keterangan tertulis, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi membaik, pemerataan kesejahteraan masyarakat masih belum terwujud. Angka kemiskinan juga masih tinggi sampai dengan saat ini. Penurunan suku bunga KUR ini, kata Menteri Koperasi dan UKM, merupakan bentuk kepedulian terhadap para pelaku UKM.

Dia mengklaim, penurunan suku bunga KUR merupakan upaya nyata untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehebat apa pun program pemerintah, jika tidak memerhatikan pelaku UKM, tidak akan dapat menurunkan tingkat kemiskinan. n

Kita sambut baik pemerintah memberikan subsidi bunga tanpa meminta penurunan bunga dari bank. Kalau UMKM bisa diberi

stimulus dengan baik, diperkirakan UMKM akan menyumbang 1% bagi

pertumbuhan ekonomi kita.


Aktualita

Penurunan GWM, Stimulus Kredit Di tengah perlambatan ekonomi, segenap pemangku kebijakan di negeri ini terus mengeluarkan kebijakan guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satunya, melalui kebijakan penurunan GWM.

Ketidakpastian ekonomi global beberapa tahun belakangan ini berdampak pada perlambatan ekonomi domestik. Salah satu langkah yang ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

ialah penurunan giro wajib minimum (GWM). Awal tahun ini Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menurunkan GWM primer menjadi 6,5% dari sebelumnya 7,5% dari dana pihak ketiga (DPK). Padahal, pada akhir 2015 BI telah menurunkan GWM dari 8% menjadi 7,5%. Kebijakan tersebut berlaku efektif sejak 16 Maret tahun ini.

Kebijakan penurunan GWM diambil karena melihat kondisi makro-ekonomi yang makin membaik, terutama dilihat dari laju inflasi yang terkendali. Hal itu memberikan ruang untuk pelonggaran kebijakan moneter.

Kondisi ekonomi global juga berpengaruh pada penurunan GWM primer kali ini. Salah satunya, kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (Fed Fund Rate/The Fed). Menurunnya tekanan global akibat membaiknya perekonomian AS juga menurunkan risiko yang timbul dari pelbagai kebijakan moneter global, seperti Eropa dan Jepang. Pasalnya, keberagaman kebijakan moneter global dapat memengaruhi aliran modal masuk (capital inflows) ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, BI memutuskan untuk menurunkan GWM primer. Pelonggaran kebijakan ini dipercaya mampu meningkatkan likuiditas dan kapasitas pembiayaan perbankan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter BI, Solikin M. Juhro, mengatakan, ruang pelonggaran kebijakan moneter untuk menurunkan kembali GWM primer masih sangat terbuka sehingga tambahan likuiditas perbankan akan lebih besar.

Menurut Solikin, inflasi yang masih terkendali dan bisa lebih rendah, kebijakan eksternal yang bisa diantisipasi, serta nilai tukar yang terkelola dengan baik masih memberikan ruang bagi kelonggaran moneter. Kendati demikian, lanjutnya, GWM primer yang kini berada di level 6,5% dianggap masih sejalan dengan kondisi perekonomian saat ini.

Solikin berharap, kebijakan moneter BI tersebut dapat menopang perekonomian. “Ya, kalau 6,5% saya rasa masih riil, masih positif. Yang jelas, untuk assessment, kita itu masih positif dengan target inflasi kita yang mencapai kisaran 4 ±1%, dengan mengupayakan ekonomi yang lebih sehat,” ujar Solikin.

GWM primer merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter, selain suku bunga acuan (BI Rate). Secara umum, GWM primer didefinisikan sebagai jumlah dana minimum yang wajib dipelihara bank di bank sentral, yang besarnya ditetapkan BI sebesar persentase tertentu dari DPK.


GWM primer ditujukan untuk memengaruhi likuiditas sehingga dapat berpengaruh pada suku bunga maupun kapasitas penyaluran kredit bank. Terdapat beberapa macam GWM yang wajib dipelihara bank umum, antara lain GWM primer dalam rupiah, GWM sekunder dalam rupiah, dan GWM dalam valuta asing (valas). Kali ini, penurunan GWM hanya terjadi pada GWM primer. Sementara, GWM sekunder dan GWM valas tidak mengalami perubahan—masing-masing masih berada di angka 4% dan 8%.

Dalam beleid tersebut, mekanisme penghitungan GWM primer dalam rupiah tidak mengalami perubahan. Yang berubah hanya rasionya, yakni menjadi 6,5% dari DPK dalam rupiah. Meski demikian, BI memberikan kelonggaran sebesar 1% untuk jangka waktu satu tahun bagi bank yang melakukan merger atau konsolidasi terhitung sejak berlaku efektif. Dengan begitu, GWM primer dalam rupiah yang wajib dipenuhi bank yang melakukan merger dan konsolidasi diturunkan, dari semula 6,5% menjadi 5,5% dari DPK dalam rupiah.

Selain penurunan persentase GWM primer, persentase GWM primer dalam rupiah yang mendapat jasa giro dari BI juga disesuaikan, dari semula 2,5% dari DPK dalam rupiah menjadi 1,5% dari DPK dalam rupiah. Sementara, tingkat bunga jasa giro untuk GWM tersebut tetap sebesar 2,5% per tahun (tingkat bunga efektif tahunan).

Penghitungan jasa giro sebesar 1,5% per tahun ditentukan berdasarkan periode compounding harian selama 360 hari.

Jasa giro tersebut diberikan jika bank telah memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah yang meliputi GWM primer, GWM sekunder, dan GWM loan to funding ratio (LFR).

Sebelumnya, Agus D.W. Martowardojo, Gubernur BI, mengungkapkan bahwa penurunan GWM primer dalam rupiah sebesar 100 basis point itu bisa menambah likuiditas hingga Rp34 triliun. Agus berharap, penurunan GWM primer dalam rupiah yang diiringi dengan penurunan suku bunga acuan BI (BI Rate) menjadi 6,75% bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Adapun, terkait dengan transmisi dari BI Rate yang diturunkan dan GWM primer dalam rupiah yang diturunkan, kami berharap, akan bisa efektif dan lebih bisa dirasakan itu antara satu sampai dengan tiga bulan (ke depan),” ujarnya, belum lama ini.

BI dalam rapat dewan gubernur (RDG) yang digelar pada pertengahan Februari lalu memutuskan untuk kembali menurunkan GWM primer dalam rupiah sebesar 1% dari 7,5% menjadi 6,5% yang berlaku per 16 Maret 2016. Kebijakan penurunan GWM primer ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mengurangi risiko ketatnya likuiditas perbankan.

kasan GWM primer sebesar 1% diyakini bakal mendorong pertumbuhan kredit menjadi di kisaran 14%. Limpahan likuiditas karena pemangkasan GWM primer tersebut akan mendorong sisi penawaran bank. n

PIUTANG YANG NYATA-NYATATIDAK DAPAT DITAGIH

PT BANK SAHABAT SAMPOERNA

Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.010/2015, dengan ini PT Bank Sahabat Sampoerna mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih.

Tahun 2015 Rp. 35.051.530.058

Rincian Daftar Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih sebagaimana tercatat di Bank Sahabat Sampoerna, akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat bersamaan dengan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan sebagai Lampiran.


Industri properti yang sempat tumbuh tinggi beberapa tahun lalu mulai mengalami stagnasi sejak 2014. Hal itu terjadi lantaran lesunya perekonomian dan banyaknya aturan yang menjerat industri properti, yang justru

membuat penyaluran kredit di sektor tersebut sedikit melambat.

Regulasi-regulasi yang memberatkan industri properti dalam melakukan ekspansi usaha di tengah lesunya perekonomian ialah aturan yang terkait dengan penyaluran kredit pemilikan properti (KPP), seperti tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 15/40/DKPM. SE tersebut mengatur tentang batas minimal uang muka kredit pemilikan rumah (KPR) atau loan to value (LTV) dan melarang pemberian kredit ke sektor properti sebelum barang yang dijadikan agunan tersedia utuh (inden).

Menurunnya daya beli masyarakat akibat lesunya perekonomian domestik juga menjadi salah satu penyebab melambatnya penyaluran kredit properti. Hal itu terlihat dari

Aktualita

Property & Mortgage Summit 2016

Mengakselerasi Pertumbuhan Kredit PropertiPerkembangan sektor properti merupakan potensi besar bagi industri perbankan nasional. Pertumbuhan kredit di sektor tersebut diupayakan terus meningkat dengan risiko yang termitigasi dengan baik. Salah satunya, melalui ajang “Property and Mortgage Summit 2016”.

data yang dihimpun Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika pada 2012 dan 2013 kredit sektor properti tumbuh lebih dari 25% per tahun, pertumbuhan itu tidak terjadi pada tahun-tahun berikutnya.

Lihat saja, pada 2014 penyaluran kredit perbankan ke sektor properti melalui KPR, kredit pemilikan apartemen (KPA), kredit pemilikan ruko, kredit konstruksi, serta kredit real estat, usaha persewaan, dan jasa perusahaan yang mencapai Rp654,85 triliun tercatat hanya tumbuh 6,47%

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara, pada 2015 pertumbuhan kredit properti sedikit lebih baik, yakni mencapai 10,50% atau menjadi Rp723,61 triliun.

Dengan nilai kredit pada 2015 tersebut, sektor properti termasuk salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap kredit perbankan, selain sektor perdagangan dan industri pengolahan. Bagaimana tidak, kontribusi kredit properti tercatat 17,68% dari total kredit bank umum yang mencapai Rp4.092,10 triliun.

Kurang bergairahnya sektor properti yang berakibat pada kurang tingginya penyaluran kredit sedikit-banyak menyita perhatian stakeholders terkait, termasuk pelaku perbankan. Pasalnya, properti merupakan salah satu sektor yang dinilai mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

Sigit Pramono, Ketua Umum Perbanas, mengatakan, pelaku industri perbankan berkomitmen untuk terus menumbuhkan penyaluran kredit properti. Meski demikian, Sigit mengakui, masalah yang menghambat laju pertumbuhan sektor properti


memang tak sedikit. “Tanpa dipaksa, perbankan akan terus meningkatkan kucuran kreditnya, khususnya ke sektor properti,” katanya di sela-sela acara “Property & Mortgage Summit 2016”, yang diselenggarakan Perbanas bekerja sama dengan Infobank di Jakarta, Februari lalu.

Dampak ketatnya regulasi membuat para pengembang kesulitan dalam melakukan ekspansi. Hal itu membuat mereka mencari beragam cara agar bisnisnya terus berjalan.

Penerapan LTV dan tidak diperbolehkannya rumah inden membuat developer menerapkan praktik yang tak lazim: praktik bisnis yang mirip dilakukan pelaku perbankan atau perusahaan pembiayaan, yaitu memberikan pembiayaan langsung kepada konsumen dalam bentuk cicilan bertahap. Cara tersebut biasa dilakukan pengembang besar yang tidak kesulitan dalam hal permodalan, tapi akan sangat memberatkan bagi para pengembang kecil.

Memang, pembiayaan para developer ini belum besar. Namun, jika terus dilakukan, hal itu akan melahirkan krisis lainnya karena praktik tersebut tidak diawasi pengawas di sektor keuangan. Persoalan lain

yang dihadapi para pelaku industri properti ialah perlindungan konsumen. Pasalnya, ada sejumlah developer bermasalah yang pada akhirnya merugikan konsumen.

Karena itu, dalam acara “Property & Mortgage Summit 2016”, sebuah forum yang digagas untuk menghadirkan masukan bagi pembuat kebijakan di industri properti agar industri ini tumbuh dengan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance atau GCG), muncul usulan perlunya menghadirkan lembaga independen yang mengatur dan mengawasi pelaku bisnis properti, khususnya developer secara menyeluruh. REI sebagai asosiasi developer pun dinilai perlu meningkatkan perannya dalam melindungi konsumen. Begitu pula dengan perbankan.

Para pemangku bisnis properti yang hadir dalam pertemuan tersebut juga sepakat untuk mengusulkan kepada pemerintah dan bank sentral agar peraturan LTV dan KPR inden yang berlaku saat ini ditinjau kembali. Pelbagai masukan tersebut muncul karena industri properti saat ini memerlukan

dukungan untuk bisa tumbuh lebih baik sesuai dengan potensinya. n

PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

PT. Bank BNI Syariah

Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, dengan ini PT Bank BNI Syariah mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih tahun 2015 sebagai berikut :

Tahun 2015 Rp 129.193.113.668,-

Rincian PiutangYang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di bank dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Empat, bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan sebagai Lampiran.

Tanpa dipaksa, perbankan akan terus

meningkatkan kucuran kreditnya, khususnya ke

sektor properti.


Pada era pasar bebas dan globalisasi, seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), tenaga kerja profesional bisa dengan bebas keluar-masuk suatu negara. Bagi tenaga kerja lokal di Indonesia, hal itu

tentunya merupakan sebuah tantangan. Pasar bebas, seperti MEA, tidak hanya menjadi tantangan

bagi setiap tenaga kerja lokal, tapi juga berdampak pada industri. Para pelaku usaha, termasuk industri perbankan, harus meningkatkan kemampuan/kompetensi sumber daya manusia (SDM)-nya. Ini adalah salah satu kunci bagi industri perbankan nasional untuk bisa bersaing dalam era pasar bebas.

Berikut ini wawancara Probank dengan Marsudi Wahyu Kisworo, Rektor Perbanas Institute, terkait dengan perkembangan industri perbankan saat ini dan apa yang mesti dilakukan para pelaku perbankan guna menghadapi tantangan ke depan. Petikannya:

Bagaimana pandangan Anda mengenai perkembangan industri perbankan saat ini?

Kalau melihat dari aspek ekonomi, industri perbankan sangat penting karena merupakan cerminan ekonomi sebuah negara. Kemajuan atau kestabilan ekonomi sangat dipengaruhi oleh dunia keuangan perbankan.

Karena dunia keuangan perbankan ini digerakkan oleh manusia, di situlah manusia memiliki peran yang sangat penting. Peran manusia yang memiliki kompetensi ini diperlukan untuk kemajuan perekonomian Indonesia secara umum dan tidak hanya bidang perbankan.

Tantangan yang akan terjadi saat ini dan ke depan?Saat ini tantangan yang sangat nyata adalah MEA, yang

khusus menyangkut bidang tenaga kerja keuangan dan perbankan adalah dibebaskannya pergerakan tenaga kerja profesional di 10 negara ASEAN. Dengan demikian, tenaga

Profil

Marsudi Wahyu Kisworo,Rektor Perbanas Institute

Pentingnya Soft CompetenceGlobalisasi dan era pasar bebas menjadi tantangan bagi pelaku industri di Tanah Air, termasuk industri perbankan. Hal penting yang harus diupayakan pelaku bisnis perbankan untuk memenangi persaingan ialah meningkatkan kemampuan SDM.

kerja industri perbankan dan keuangan akan terpengaruh oleh pembebasan ini.

Yang kedua, empat tahun dari sekarang, yaitu 2020, sudah disepakati terjadinya integrasi keuangan dan perbankan ASEAN. Integrasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi industri perbankan dan keuangan secara keseluruhan. Tantangan ini bukan hanya dari sisi SDM, melainkan juga mengenai seluruh sistem keuangan dan perbankan yang akan beroperasi terintegrasi di 10 negara ASEAN.

Kesiapan Indonesia menghadapi MEA seperti apa?Sebenarnya masalahnya ada dari pemerintah masa lalu.

Pemerintah yang lalu menurut saya terkesan kurang begitu peduli pada MEA sehingga sekarang kita jadi agak terkaget-kaget. Namun, kelihatannya pemerintah sekarang mulai ada antisipasi mengenai MEA ini sehingga ada kesiapan dari kita dalam semua aspek, baik teknis, kebijakan, maupun infrastruktur perundang-undangannya.

Yang harus disiapkan pertama ialah kompetensi tenaga kerja kita. Secara kompetensi teknis atau hard skill, menurut saya, sudah sangat memadai. Oleh karena itu, saya fokus pada yang sifatnya soft skill atau soft competence. Kalau hard skill, secara teknis maupun keilmuan, tenaga kerja Indonesia itu tidak kalah dengan tenaga asing. Namun, masalah yang besar ialah soft competence tadi, seperti ketangguhan dalam menghadapi tantangan, kegigihan, kerja sama tim, integritas, dan kemampuan untuk komunikasi. Semua kemampuan yang sifatnya lebih soft skill ini, menurut saya, tenaga kerja kita masih kurang dan kalah dengan profesional dari negara-negara tetangga kita.

Sejauh mana pengembangan SDM di industri perbankan?

Perbanas (Perhimpunan Bank Nasional) atau IBI (Ikatan Bankir Indonesia) sebagai asosiasi sudah menyiapkan


infrastruktur untuk menjaga kualitas SDM di Tanah Air. Mereka sudah menyiapkan skema-skema sertifikasi di sembilan aspek profesi perbankan serta sudah menyiapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk dijadikan acuan di seluruh bidang keuangan dan perbankan. SKKNI ini penting untuk menjadi benteng dari serbuan tenaga kerja asing untuk bekerja di sini karena ini akan menjadi non-tariff barrier.

Dalam skema MEA, kita tidak bisa melarang aliran tenaga kerja profesional ini. Yang hanya bisa kita lakukan adalah menjaga agar siapa pun yang akan bekerja di Indonesia memiliki standar kompetensi kerja seperti yang sudah kita tetapkan saat ini. Termasuk di bidang perbankan, misalnya, di mana LSPP (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan) sudah menyelesaikan pembuatan skema sertifikasi maupun mendefinisikan standar kompetensi kerja, khususnya di bidang perbankan.

Apa yang perlu disiapkan perbankan pada masa mendatang?

Kebetulan saya ini orang TI (teknologi informasi) dan bukan bankir karena pendidikan dan kegurubesaran saya di bidang ilmu komputer. Namun, saat ini, karena menjadi rektor di sekolah perbankan, banyak juga lho yang mempertanyakan, kok orang TI masuk ke industri perbankan.

Menurut saya, bisnis apa pun ke depan akan sangat tergantung pada kemajuan TI. TI ini adalah teknologi yang bersifat disruptive, artinya bisa memorak-porandakan tatanan, baik bisnis, sosial, maupun budaya yang sudah ada sehingga terbentuk tatanan yang baru. Terlepas dari perdebatan apakah tatanan baru itu lebih baik atau kurang baik, itulah realita yang harus dihadapi semua pemimpin. Seperti yang terjadi pada fenomena Uber, Gojek, dan lain-lain, yang telah mengubah tatanan bisnis dari sekadar bisnis transportasi tradisional menjadi penyedia layanan penghubung antara penyedia jasa transportasi dan pemakai jasa transportasi secara online.

Kalau kita lihat di dunia perbankan, dengan adanya e-money, branchless banking, internet banking, mobile banking, dan financial inclusion, semua itu akan sangat dipengaruhi TI dan membuka peluang pelaku-pelaku usaha bidang lain, seperti penyedia layanan telekomunikasi atau layanan koneksi digital, untuk membuat alternatif dari perbankan yang juga dapat mengancam industri perbankan.

Mau tidak mau, bankir masa depan harus paham betul TI dan segala dampak maupun fenomenanya. Memang, mereka tidak harus menjadi ahli teknis di bidang TI, tetapi mereka harus memiliki pemahaman yang kuat tentang peranan TI dalam industri perbankan.

Kaitannya dengan perkembangan zaman?Generasi sekarang ini saya sebut sebagai generasi 3C,

setelah generasi X, Y, dan Z. C pertama adalah creative. Makanya, anak muda sekarang tidak betah bekerja di perusahaan yang mapan. Mereka banyak membuat perusahaan start up untuk terus dikembangkan. C kedua adalah connected. Generasi sekarang tidak bisa tidak berhubungan dengan teman-temannya melalui media sosial. Anak muda sekarang paling tidak betah disuruh diam karena mereka ingin


selalu connect. C ketiga adalah collaborative. Anak muda zaman sekarang lebih mudah bekerja sama. Kalau dulu kerja samanya lebih bersifat fisik, sekarang lebih banyak kerja sama virtual. Makanya, berbagai upaya crowd initiatif tumbuh dan berkembang di kalangan mereka.

Jadi, perilaku generasi 3C ini kalau tidak dipahami oleh dunia bisnis, maka dunia bisnis tidak akan survive ketika menghadapi anak-anak muda generasi 3C yang menjadi pasar mereka pada masa depan.

Kesiapan menghadapi hal seperti itu?Kalau kita mau survive, kita harus berubah. Misalnya saja,

dalam pembelajaran, guru zaman dulu hanya cocok untuk murid zaman dulu. Murid zaman sekarang perlu guru zaman sekarang. Guru harus bisa memahami perubahan zaman dan mengikuti perkembangan teknologi. Guru tidak boleh memusuhi teknologi. Karena, kalau memusuhi teknologi, kita akan terlibas oleh hal itu. Begitu pun dengan inovasi yang harus dilakukan industri perbankan. Bank zaman dulu hanya cocok untuk nasabah zaman dulu, nasabah zaman sekarang perlu bank zaman sekarang.

Apa yang perlu ditingkatkan dari SDM perbankan?SDM tetap harus melek TI serta memiliki soft competence

yang sangat kuat. Generasi sekarang ini mungkin 3C, tapi di satu sisi mereka tidak tahan banting karena budaya instan yang membentuk mereka. Adversity quotient yang dimiliki anak zaman sekarang umumnya rendah dan kurang. Oleh karena itu, aspek seperti inilah yang harus dibangun. Anak generasi sekarang sudah terbiasa dalam keadaan serbanyaman dan serbamudah.

Kalau bicara pendidikan secara keseluruhan, arsitektur pendidikan kita harus diubah. Pada level pendidikan dasar, pembentukan karakter yang diutamakan. Pada level menengah, skill yang diperkuat. Dan, pada level pendidikan tinggi, knowledge yang diperkuat setelah karakter dan skill-nya kuat. Pada masa-masa pendidikan SD dan SMP, harus dikuatkan pada pembinaan karakter, seperti jujur, berani, tahan banting, menyayangi sesama, dan toleran karena ini perlu waktu yang lama.

Sejauh ini, apa yang dilakukan Perbanas Institute?Saat mereka masih mahasiswa baru, kami berikan pelatihan

agar mereka siap untuk menjadi juara. Dibangkitkan semangatnya untuk jadi pemenang, tapi bukan berdasarkan kompetisi. Dari situ dilakukan pendidikan core value Perbanas yang kami sebut sebagai ETHICS. Endurance, lulusan Perbanas harus tahan banting. Trustworthy, harus bisa dipercaya. Humanity, harus bisa memanusiakan manusia. Integrity, harus punya integritas. Competent, harus punya kompetensi di bidang masing-masing. Sense of belonging, punya rasa memiliki terhadap Perbanas maupun terhadap bangsa ini. Kenapa rasa memiliki ini saya anggap penting? Sekarang ini, hal (seperti) itu sangat penting karena generasi sekarang sudah tidak punya patriotism.

Kami juga ada Carier Development Program untuk menyiapkan lulusan baru menghadapi dunia kerja. Selain itu, kami punya lembaga pendidikan profesional/professional education services untuk memberikan training (pelatihan) guna tetap menjaga kompetensi tenaga kerja di bidang

perbankan. Tidak hanya dari dalam, dari luar juga bisa ikut program ini.

Realisasi dan aplikasi lulusan Perbanas Institute bagi industri perbankan seperti apa?

Pertama, dilihat dari waktu tunggu yang di bawah satu bulan mereka sudah bekerja. Dulu waktu tunggunya sempat ada yang enam bulan, sekarang hanya satu bulan kurang mereka sudah bekerja.

Yang kerja di perbankan hanya sekitar 30%. Ini terkait dengan adversity quotient tadi. Ketika lulusan Perbanas diterima di sebuah bank besar, mereka bangga. Namun, begitu tahu ditempatkan di Papua, mereka mundur. Kalau mau ditempatkan di mana saja, mayoritas pasti masuk di industri perbankan.

Sisanya yang 70% banyak yang menjadi pegawai negeri, di industri keuangan lainnya, atau jadi pengusaha. Sebenarnya, bagian keuangan itu ada di setiap perusahaan, salah satunya BUMN (badan usaha milik negara). Persebaran lulusan Perbanas tetap ada, dan bidang yang digeluti juga ada di administrasi dan keuangan. Yang di TI juga tetap di TI. Namun, tidak lagi di bank, tapi banyak yang masuk asuransi, pasar modal, perusahaan pembiayaan. Mereka mau ke sana karena kebanyakan masih di Jakarta. Beda dengan perbankan yang banyak melempar SDM ke luar Jawa.

Pada 2030 nanti kita akan menghadapi bonus demografi, di mana jumlah tenaga kerja produktif lebih banyak daripada yang tidak produktif. Kalau tenaga kerja produktif ini tidak berkualitas, yang kita terima bukan bonus demografi, melainkan bencana demografi. Ketika pendidikan mereka kurang, mereka perlu makan, kalau mereka tidak dapat bersaing di pasar tenaga kerja, maka mereka akhirnya jadi preman. Karena itu, kita jangan hanya bangga dengan bonus demografi. Kalau kita tidak bisa mengelolanya, nantinya hanya akan menjadi bencana demografi. n


PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIHPT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk

(“Bank Jatim”)

Guna memenuhi Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 207/PMK.010/2015, PMK Nomor : 105/PMK.03/2009, dan PMK Nomor : 57/PMK.03/2010 serta seluruh peraturan dan ketentuan terkait lainnya; 1 dengan ini PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (“Bank Jatim”) mengumumkan Piutang Yang Nyata - Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto adalah sebagai berikut :

TAHUN 2015: Rp 255.509.301.910,-

Rincian Daftar Piutang Yang Nyata – Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di Bank dan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa bersamaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015.

Informasi Penting kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur Piutang Yang Nyata – Nyata Tidak Dapat Ditagih :

1. Publikasi ini secara khusus ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan kepada Debitur yang terkait di Bank Jatim agar masing – masing pihak memenuhi kewajiban dan wewenang di bidang perpajakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

2. Bank Jatim senantiasa memenuhi Undang – Undang Perpajakan dan Undang – Undang Perbankan beserta seluruh peraturan dan ketentuan terkait lainnya. Apabila Bank Jatim dianggap tidak memenuhi hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang terkait wajib untuk segera menyampaikan hal tersebut sebelum pemeriksaan pajak dilakukan kepada Bank Jatim paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal publikasi ini diterbitkan. Setelah melewati batas waktu tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang terkait dianggap telah mengetahui, memahami, menyetujui, menerima, menyepakati, dan dapat melaksanakan seluruh informasi yang disampaikan dalam publikasi ini;

3. Piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih ini merupakan biaya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Bank Jatim di tahun pajak 2015. Demi Keadilan, apabila piutang yang nyata - nyata tidak dapat ditagih ini dianggap sebagai objek pajak penghasilan, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat menagihkan / menindaklanjuti kepada Debitur yang bersangkutan;

4. Bank Jatim telah membantu dan melakukan upaya maksimal guna pemenuhan data NPWP Debitur kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pemberitahuan, sosialisasi, pendaftaran, penerbitan, penetapan, pengiriman, dan penindakan perihal Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) beserta segala bentuk administrasi perpajakan lainnya sepenuhnya merupakan hak, kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang antara Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang bersangkutan;

5. Piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih ini dikelola berdasarkan peraturan perbankan Indonesia dan diatur lebih rinci oleh ketentuan internal Bank Jatim. Segala tindakan, kebijakan, dan keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak dan Debitur yang bersangkutan sehingga mengakibatkan Piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih (Hapus Buku / Penghapusan Bersyarat) ini tidak dapat menjadi biaya pengurang laba bruto bagi Bank Jatim, maka masing–masing pihak wajib untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi hukumnya berdasarkan Undang – Undang beserta peraturan dan ketentuan yang berlaku;

6. Publikasi ini mempunyai kekuatan hukum yang cukup berdasarkan seluruh Undang – Undang yang berlaku di Republik Indonesia.


Regulasi

Penguatan Permodalan untuk Perbankan yang KuatKrisis ekonomi selalu berulang. Untuk mengantisipasi dampak atau risiko krisis, pelaku industri perbankan harus menguatkan permodalan sesuai dengan profil risiko yang dimilikinya.

Belakangan ini krisis atau gejolak ekonomi kerap kali terjadi. Bahkan, ada yang menilai siklusnya makin pendek. Belajar

dari pengalaman krisis ekonomi 1997/1998, segenap pemangku kebijakan dan pelaku usaha di negeri ini harus mengantisipasinya dengan tepat, termasuk pelaku industri perbankan. Salah satu langkah yang diterapkan ialah menguatkan permodalan bank.

Permodalan perbankan selalu menjadi perhatian semua pihak. Tidak hanya bank sebagai pelaku industri, tapi juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator. Pada awal 2016 OJK bahkan menerbitkan peraturan baru yang mengatur tentang permodalan tersebut.

Krisis keuangan dan ekonomi yang terjadi di beberapa negara belakangan ini menunjukkan buruknya kualitas dan kuantitas permodalan industri perbankan. Untuk menyerap potensi kerugian akibat krisis keuangan dan ekonomi atau akibat pertumbuhan kredit yang berlebihan, permodalan perbankan di Indonesia perlu disesuaikan dengan standar internasional: Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking System atau biasa disebut Basel III.

OJK menerbitkan ketentuan yang mewajibkan industri perbankan menyediakan modal minimum sesuai dengan profil risiko tiap-tiap bank. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang diterbitkan pada pertengahan Januari tahun ini.

Peraturan tersebut menyebutkan bahwa setiap bank harus menyediakan modal minimum sesuai dengan profil risikonya. Modal minimum tadi harus dihitung dengan menggunakan rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM).

Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa kebijakan baru itu diterapkan guna menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional. Selain itu, untuk meningkatkan

kemampuan perbankan dalam menyerap risiko yang disebabkan krisis atau pertumbuhan kredit yang berlebihan.

Ke depan perbankan dalam negeri diharapkan mampu meningkatkan kemampuannya, baik dalam menyerap risiko maupun meningkatkan kualitas dan kuantitas permodalannya, agar sesuai dengan standar internasional. Hal itu dilakukan demi mengantisipasi krisis keuangan dan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Dalam penyesuaiannya, komponen modal inti (tier 1) bank harus didominasi instrumen modal berkualitas tinggi, yaitu saham biasa dan saldo laba yang merupakan bagian inti utama atau common

equity tier 1. Komponen modal inti lainnya ialah modal inti tambahan yang berupa instrumen pembayaran dividen atau imbal hasil bersifat nonkumulatif serta memenuhi kriteria tertentu. Komponen modal inti tambahan merupakan penyempurnaan dari komponen modal inovatif yang sebelumnya merupakan bagian dari modal inti bank.

Sejalan dengan peningkatan kualitas modal inti, komponen dan persyaratan instrumen modal pelengkap (tier 2) juga ikut disesuaikan, antara lain dengan menghapuskan kategori upper tier 2 dan lower tier 2. Komponen modal pelengkap tambahan (tier 3) yang sebelumnya dapat diterbitkan hanya untuk perhitungan modal untuk risiko pasar, dengan berlakunya Basel III, menjadi dihapuskan. Untuk memastikan bahwa kualitas atau tingkat permodalan bank memadai, dilakukan penyempurnaan rasio-rasio permodalan yang meliputi rasio modal inti dan rasio modal inti utama.

Modal minimum terendah yang harus disiapkan perbankan terbagi dalam empat kelompok besar. Dan, setiap kelompok memiliki penghitungan masing-masing terhadap aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Satu, 8% dari ATMR dengan profil risiko peringkat pertama. Dua, 9% sampai dengan kurang dari 10% dari ATMR bagi bank dengan profil risiko peringkat kedua. Tiga, 10% sampai dengan kurang dari 11% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat


ketiga. Empat, 11%-14% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat keempat atau kelima.

Meski demikian, OJK selaku regulator berhak untuk menetapkan modal minimun yang lebih besar lagi jika bank yang bersangkutan menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar lagi.

Pemenuhan modal minimun sesuai dengan profil risiko juga diatur dengan jangka waktu tertentu. Untuk pemenuhan modal minimum periode Maret sampai dengan Agustus, mengacu pada profil risiko posisi buku Desember tahun sebelumnya. Sedangkan, untuk periode September sampai dengan Februari tahun berikutnya, mengacu pada profil risiko posisi Juni. Kemudian, jika terjadi perubahan peringkat profil risiko di antara periode penilaian, pemenuhan modal minimun tersebut menggunakan profil risiko terakhir.

Tak hanya permodalan minimum yang diatur, setiap bank pun wajib membentuk tambahan modal lainnya sebagai penyangga (buffer) sesuai dengan kriteria yang ada. Beberapa tambahan modal tersebut adalah capital conservation buffer, countercyclical buffer, dan capital surcharge untuk domestic sistematically important bank (D-SIB).

Pembentukan tambahan modal tersebut bertujuan sebagai penyangga (buffer) untuk menyerap risiko yang disebabkan krisis dan/atau pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan. Kewajiban pembentukan tambahan modal diterapkan secara bertahap sejak 2016 untuk memberikan waktu yang cukup kepada bank dalam membentuk tambahan modal tersebut.

Besaran tambahan modal juga sudah ditetapkan dalam regulasi terbaru yang diterbitkan OJK. Untuk capital conservation buffer, tambahan modal ditetapkan sebesar

2,5% dari ATMR, sedangkan, untuk countercyclical buffer, ditetapkan sebesar 0%-2,5% dari ATMR, di mana penetapannya diputuskan oleh OJK selaku regulator. Kemudian, capital surcharge untuk D-SIB ditetapkan sebesar 1%-2,5% dari ATMR—ditetapkan OJK yang berkoordinasi dengan otoritas yang berwenang melalui metode-metode yang sudah ditentukan.

Kewajiban pembentukan countercyclical buffer diberlakukan untuk semua bank. Sementara, kewajiban pembentukan capital conservation buffer hanya berlaku untuk bank yang termasuk dalam kelompok bank umum kegiatan usaha (BUKU) 3 dan 4.

Kebijakan tentang capital conservation buffer ini diberlakukan secara bertahap dan dimulai sejak awal 2016. Pada 1 Januari 2016 kewajiban yang harus dipenuhi perbankan sebesar 0,625% dari ATMR, meningkat menjadi 1,25% mulai 1 Januari 2017. Awal Januari 2018 kewajiban tersebut akan kembali dinaikkan menjadi 1,87% dan menjadi 2,5% pada awal Januari 2019.

Tidak demikian dengan countercyclical buffer. Kebijakan ini tidak dilakukan secara bertahap, tapi diterapkan secara serentak dan mulai berlaku pada 1 Januari tahun ini. Sama seperti capital surcharge untuk D-SIB bagi bank yang berdampak sistemik, kebijakan ini juga diterapkan sejak awal Januari tahun ini.

Regulasi yang baru saja diterbitkan itu tak hanya berlaku untuk perbankan secara individu, tapi juga untuk perbankan secara konsolidasi dengan anak perusahaan. Hal itu dilakukan demi menjaga kualitas dan kuantitas permodalan. Perbankan dilarang melakukan distribusi laba jika mengakibatkan kewajiban permodalan tersebut tidak terpenuhi. Dan, pembatasan mengenai distribusi laba pun sudah ditetapkan OJK. n

PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk.

Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2008, dengan ini PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, NPWP : 01.567.489.8-

073.000

Mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih sebagai berikut :

Tahun 2015 : Rp 343.551.133.579,-

Rincian Daftar Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana

tercatat di Bank dan akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat

bersamaan dengan SPT Tahunan PPh Badan 2015 sebagai lampiran.


Kinerja

Tingginya suku bunga bank di Indonesia kembali menyita perhatian pemerintah. Sejatinya, ini bukanlah hal baru. Pada awal tahun ini pemerintah dengan tegas kembali mendorong perbankan agar

menurunkan suku bunga kreditnya. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), bahkan melarang adanya “nego bunga deposito” oleh perusahaan pelat merah.

“Dana pemerintah dan BUMN (badan usaha milik negara) yang disimpan di perbankan itu sangat banyak dan diberi suku bunga yang tinggi. Sekarang kita atur, sudah tidak bisa lagi. Namun, tentu saja kita tidak bisa mengatur swasta,” ujarnya pada acara dialog publik yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Rubrik: Kinerja/Probank 121

Efisiensi Perbankan Menuju Single DigitEra suku bunga single digit di perbankan nasional ditargetkan dapat dicapai pada akhir tahun ini. Selain cost of fund, efisiensi perbankan memegang peran kunci.

Upaya mendorong penurunan suku bunga juga dilakukan Bank Indonesia (BI). BI sedikitnya sudah tiga kali menurunkan suku bunga acuan, BI Rate, sejak awal 2016. Penurunan BI Rate tahun ini diawali pada 14 Januari 2016, yakni turun menjadi 7,25%. Penurunan berlanjut pada 18 Februari 2016 menjadi 7%. Pada 17 Maret 2016 BI Rate kembali turun menjadi 6,75%. Langkah ini diikuti oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang kemudian menurunkan suku bunga penjaminannya.

Kebijakan pihak otoritas itu pun kemudian direspons pihak bank. Sejumlah bank, terutama bank pelat merah, berjanji menurunkan suku bunganya secara bertahap. Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN), Maryono, mengaku banknya tengah bersiap menurunkan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR). Kendati, ia mengaku tidak

dapat memastikan waktunya. Sementara itu, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia

(BRI), Asmawi Syam, mengatakan, banknya melakukan penyesuaian suku bunga yang dievaluasi setiap bulan. Untuk menekan suku bunga, BRI secara bertahap menurunkan tingkat suku bunga deposito, mendorong ke tabungan dan giro, dan melakukan efisiensi dalam biaya operasional (operational cost). Jika BRI berhasil melakukan hal itu, ia yakin otomatis suku bunga akan turun. Selain memangkas suku bunga deposito, pihak BRI kemungkinan akan mengurangi target dividen untuk memberikan efisiensi.

Langkah berbeda dilakukan Bank Central Asia (BCA), yang sudah menurunkan suku bunga lebih dulu ketimbang


bank lain. Direktur Utama BCA, Jahja Setiaatmadja, mengatakan, sejak Februari tahun lalu, BCA sudah memangkas suku bunga deposito 0,25% per bulan. Hal itu dilakukan karena BCA mengalami kelebihan likuiditas.

Dibandingkan dengan perbankan di negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand, rata-rata biaya dana (cost of fund) perbankan kita memang kalah telak. Jika rata-rata cost of fund perbankan Indonesia berada di kisaran 4,8%-5,4%, di Malaysia rata-rata hanya 0,8%-1,2%. Demikian juga di negara lain yang tidak beda jauh dengan Malaysia.

Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meyakini, era suku bunga single digit dapat dicapai akhir tahun ini. Alasannya, cara ini dapat meningkatkan daya saing perbankan nasional di regional. Terlebih Indonesia akan menghadapi kompetisi dengan bank-bank regional pada era pasar terbuka ASEAN.

Belum ada bank di Indonesia yang mampu mengalahkan bank-bank di level regional. Sebut saja CIMB Group (Malaysia) dan DBS (Singapura). Karena alasan itu, pemerintah pun ingin sekali ada bank nasional yang bisa menandingi bank-bank besar di level regional seperti CIMB dan DBS.

Memang, secara kinerja, bank-bank nasional tak kalah cemerlang dengan bank-bank di negara lain. Di tengah banyaknya bank global yang kinerjanya terseok-seok akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi, perbankan nasional masih mampu mencatatkan kinerja positif dengan rasio keuangan yang terjaga.

Berdasarkan data OJK, penyaluran kredit bank umum sampai dengan Desember 2015 tumbuh sebesar 10,40%, dari Rp3.706,50 triliun pada 2014 menjadi Rp4.092,10 triliun. Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 7,26% dari tahun sebelumnya sebesar Rp4.114,42 triliun menjadi Rp4.413,06 triliun. Pada periode tersebut, aset bank umum tumbuh sebesar 9,21% menjadi Rp6.132,58 triliun.

Penyaluran kredit yang dilakukan perbankan di Tanah Air ke sejumlah sektor juga tercatat tumbuh cukup tinggi. Pengucuran kredit bank umum ke sektor listrik, gas, dan air tumbuh sebesar 22,58%. Begitu juga kredit ke sektor pertanian yang tercatat tumbuh sebesar 20,04%. Sementara itu, kredit ke sektor konstruksi dan perdagangan masing-masing tumbuh 17,43% dan 10,57%. Di antara sektor-sektor unggulan perbankan, hanya sektor pertambangan dan penggalian yang pertumbuhannya minus, yakni minus 4,62%.

Tahun ini kinerja perbankan nasional diramalkan membaik. Prediksi ini sejalan dengan pemulihan indikator makro-ekonomi yang diperkirakan membaik pada 2016. Ryan Kiryanto, kepala ekonom Bank Negara Indonesia (BNI), mengatakan, pemulihan makro-ekonomi bakal selaras dengan sikap agresif BI terkait dengan kebijakannya, baik dalam hal penyesuaian suku bunga acuan (BI Rate) maupun giro wajib minimum (GWM) yang memicu pelonggaran likuiditas perbankan.

Selain itu, tambah Ryan, perbaikan fundamental ekonomi didukung oleh BI dengan menurunkan suku bunga deposit facility dan lending facility. Menurunnya GWM primer berdenominasi rupiah, menurutnya, akan merelaksasi likuiditas

yang sebelumnya mengetat. Peningkatan likuiditas perbankan tersebut diyakini akan mampu terserap pasar, terutama sektor infrastruktur yang saat ini menjadi program prioritas pemerintah.

Data BI menyebutkan, sampai dengan Januari 2016, kredit yang disalurkan bank umum telah mencapai Rp4.014,50 triliun atau tumbuh 9,3% secara year on year (yoy). Memang melambat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,1% (yoy). Perlambatan tersebut terutama terjadi pada kredit modal kerja (KMK) dan kredit investasi (KI). Gubernur BI, Agus D.W. Martowardojo, mengatakan, menurunnya pertumbuhan KMK dipicu oleh penurunan ekspor dan harga komoditas.

Kendati demikian, sejauh ini stabilitas sistem keuangan masih tetap terjaga, yang ditopang oleh ketahanan sistem perbankan dan kinerja pasar keuangan yang cukup kuat. Menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara, hal itu tercermin dari rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio atau CAR) yang pada Desember 2015 mencapai 21,39% dan pada Januari mencapai 21,75%. Rasio kredit bermasalah (non performing loan atau NPL) juga masih terjaga di kisaran 2%.

“Meskipun pelemahan ekonomi global dan domestik mengakibatkan kinerja korporasi di beberapa subsektor manufaktur dan sektor infrastruktur menurun, dampak penurunan kinerja korporasi tersebut pada ketahanan sistem perbankan relatif terbatas,” ujar Tirta.

Sejumlah indikator makro-ekonomi memang dikabarkan akan lebih baik daripada tahun lalu, kendati rupiah masih akan mengalami berbagai tantangan menyusul kebijakan stimulus bank sentral Amerika Serikat, The Fed. Sektor perbankan lagi-lagi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. BI memprediksi, pertumbuhan kredit tahun ini akan lebih tinggi daripada tahun lalu atau mencapai 14%. Industri perbankan yang memang sudah teruji ketahanannya diperkirakan bakal menjadi salah satu faktor yang memberikan stimulus positif bagi perekonomian nasional. n

KINERJA BANK UMUM 2014-2015 (Dalam Rp Juta) Keterangan 2014 2015 s (%) Jan 2016 Aset Total 5.615.150 6.132.583 9,21 6.095.908 Dana Pihak Ketiga 4.114.420 4.413.056 7,26 4.385.024 Kredit 3.706.501 4.092.104 10,40 4.014.504 Rasio Keuangan (%) Capital Adequacy Ratio (CAR) 21,39 19,57 21,75 Return on Asset (ROA) 2,32 2,85 2,51 Net Interest Margin (NIM) 5,39 4,23 5,63 Loan to Deposit Ratio (LDR) 92,11 89,42 90,95 Keterangan: - s : pertumbuhan. Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diolah kembali oleh Biro Riset Infobank (birI).


NO NAMA NASABAH JUMLAH

1 ZULAEKAH 5,572,529 2 MIS'AH 5,374,206 3 TUSIROH 5,197,833 4 LIA YULIAWATI 7,203,236 5 WARTIMI 5,483,527 6 EKA SAMSIAH 5,741,323 7 Rurin Tri Isnawati 5,518,516 8 ARI YUSTANTI EMI 5,111,665 9 NANIK HARIANI 5,297,774 10 Adi Purwati 7,203,236 11 NuNuk Kasiati 7,203,236 12 Ika Mariana 5,762,590 13 NURIYATI 8,519,441 14 MIMIK HATI 7,306,083 15 Nurani sukmawati 5,111,665 16 TITIK ARININGSIH 7,203,236 17 Suminah 7,089,112 18 SAINEM 6,131,685 19 LILA RAHMAWATI 5,111,665 20 SITI RAHAYU 5,483,527 21 Hartipah 6,482,912 22 Mursidah 7,542,842 23 Punaiyah 5,280,779 24 Ernita Widayanti 6,035,176 25 RANI NURAENI 6,180,736 26 SUDARIYAH 6,497,289 27 SULIKAH 5,197,833 28 SAROFIYAH 5,483,527 29 AGUSTIN ROSIDA 5,757,393 30 DWI YULIANI 6,497,289 31 Rikhy Gitalia Puspita 6,131,685 32 SUYANIK 6,815,553 33 halimah 7,543,968 34 SRI MULYANINGSIH 6,035,176 35 PAINI 5,042,267 36 NURHIDAYAH 6,561,512 37 ENDANG PURWATI 6,035,176 38 Rohayah 5,297,774 39 DIAN SEFITA 7,543,968 40 ANI YULIANTI 6,035,176 41 KIKI WIDYANINGTYAS 5,374,206 42 SUMIATI 5,297,774 43 ratnawati 5,297,774 44 SRI MURTINI 5,762,590 45 AAM MARIYAM 6,301,434 46 SITI UMAYAH 5,847,560 47 DEWI MULIATUN 5,483,527 48 NURUL ASMANI 6,035,176 49 Nurul Islamiyah 5,479,563 50 Fitriya 5,297,774 51 SARTI 5,479,563 52 KARMILA 7,543,968 53 Idah 6,815,553 54 erma dewi 5,297,774 55 HIDAYANI / B.WAHED 6,561,512 56 NURUL AINI 7,063,698 57 Herma Suryani 5,111,665 58 Mustika Wati 5,111,665 59 NENG IMAS 5,483,527 60 OOH MASITOH 5,197,833 61 SUPATMI 6,854,407 62 SUNARNIK 5,483,527 63 SUDARYAWANTI 9,132,603 64 TUMYATI 6,815,553 65 AAT SOLIHAT 6,497,289 66 NURYATI 5,741,323 67 SATNAWIYAH 8,829,622 68 SRI HANDAYANI 5,111,665 69 SITI MARYAM 7,381,700 70 MIFTACHUL ULIYAH 5,111,665 71 SUMIANA 6,854,407 72 SUMITAH 5,197,833 73 TINI 5,483,527 74 RINI 6,497,289 75 ENDRI WAHYUNI 5,297,774 76 KATEMI 5,197,833 77 AGUSTINA 5,111,665 78 SULAMA 5,762,590 79 SUNANIK 5,197,833 80 SUNDARI 7,543,968 81 YATI 7,543,968 82 KASMIATI 7,543,968 83 SRIYAH 7,543,968 84 MUNIK SETYOWATI 5,042,267 85 KASIATI 6,035,176 86 SRI MUJIATI 6,035,176 87 YUNAENI METYA ERLIANA WATI 5,830,579 88 Astutik 7,543,968 89 ATI WARYATI 7,063,698 90 husnawiyah 5,197,833 91 MASRIFAH 6,035,176 92 DEWI AMBARWATI 6,301,434 93 Ismatul Maula 5,042,267 94 MONASIH 5,111,665 95 SUKESI 5,111,665 96 ENI SULIATIN 5,297,774 97 Nina 6,035,176 98 Kristina Damayanti 5,483,527 99 MAILISA 6,131,685 100 ANIYAH 5,657,132 101 MASTINAH 6,131,685 102 NIA KURNIAWATI 5,847,560 103 SUBAIDA 5,197,833 104 YUNAENI 5,757,393 105 MONAH SUJARWATI 5,374,206 106 MUTMAINAH 6,497,289 107 Desy Hariyati 6,035,176 108 ANISA 5,483,527 109 Siti Nurhayati 5,297,774 110 RIS REVI 5,483,527 111 SUMARIYATI 5,762,590 112 LILIK SISWANDIYAH 5,483,527 113 MIMI SUHAEMI 5,197,833 114 ELIS WATI 5,483,527 115 SRI UTAMI 5,762,590


116 EHA 6,180,736117 SUMI ERWIN 5,111,665 118 PARTIYEM 5,762,590 119 SUNARTI 5,111,665 120 SUJIATI 5,657,132 121 MAMAY ROHAYATI 5,197,833 122 ARTIK 5,757,393 123 AMINAH 6,497,289 124 SRIANING 6,131,685 125 WARTI 6,131,685 126 MUNTIANI 6,497,289 127 EMI INDRAWATI 7,063,698 128 Alfi Makrufah 16,590,516 129 TATI KASTIAWATI 5,483,527 130 SRI INDRAYANI 5,830,579 131 WIWI SUSILAWATI 6,035,176 132 SRI PURWATI 6,815,553 133 IRA MAYA SOPA 6,599,987 134 NENENG WIDANENGSIH 5,297,774 135 Sri Sukarsih Handayani 5,483,527 136 KANTHI RAHAYU 6,561,512 137 NASIATI 5,197,833 138 WAHYU SRIHARIJATI 5,280,779 139 SUKARIYATI 5,197,833 140 Mujiem 6,854,407 141 Mujiem 16,428,257 142 DIAN MIFTAKHUL JAYANTI 6,035,176 143 CUCU SUMIATI 7,306,083 144 RIWAYATI 5,762,590 145 ROKANI 5,762,590 146 Lilis Sugihartini 5,483,527 147 HIDAYATUL SOLIKHAH 5,483,527 148 TONYANIYA 5,374,206 149 Sri Latifah 5,042,267 150 Srinatin 5,042,267 151 LASMINI 6,561,512 152 ANAH SUHANAH 8,201,889 153 HAMIDAH 5,197,833 154 Anita Nurhayati 6,131,685 155 ENENG NURHAELITA 5,197,833 156 SUNENI BT SOLIKIN 7,542,842 157 IDNIS INONI 5,297,774 158 SUHARNI 5,181,653 159 NURYATI 6,561,512 160 KUSUMANINGSIH 5,111,665 161 SURPI 7,946,660 162 SRI RIYANTI 6,815,553 163 WARNITI BT MASITA 5,042,267 164 Suparmi 5,111,665 165 NARTI 5,111,665 166 KARTINI 5,111,665 167 ADE FATIMAH 5,280,779 168 RIRIN WAHYUNINGTYAS 5,297,774 169 ARIATI 5,374,206 170 ARTANTI MANDASARI 5,483,527 171 SUMIARSIH 5,513,755 172 SRI UTAMI 6,035,176 173 Arum 6,035,176 174 TUTIK YULIANTINI 6,301,434 175 SUCI JUMENI 6,301,434 176 WAHJOE WIDIASTOETI 6,301,434 177 Nurdiana 7,543,968 178 SUGIARTI 5,757,393 179 Lilik Surya HDJ 5,197,833 180 SAROFAH 5,762,590 181 IRNA EKAWATI PRATIWI 7,203,236 182 Anik Sudarsih 6,497,289 183 MUJIATI 6,561,512 184 YAYUK ERNAWATI 5,197,833 185 IIN MARLINA 5,963,609 186 SUCIAWATI 5,479,563 187 KHUSNUL KHOTIMAH 5,762,590 188 SOLIKAH 5,762,590 189 FENY FEBRIANTI 6,392,823 190 FATIMAH 7,203,236 191 Misri 7,876,791 192 Siti Jumaiyah 5,111,665 193 Ririn Sulistyowati 5,762,590 194 RITA E R LUMONGDONG 6,815,553 195 SUSIAMA 5,111,665 196 KAMSINAH 5,197,833 197 Susi 5,483,527 198 TOMINA 5,890,660 199 linda nopianti 5,963,609 200 dewi 6,392,823 201 ETI SRIYANTI 6,854,407 202 Sulami 5,280,779 203 KATMINI 6,301,434 204 ZAKRAH 5,479,563 205 SITI NURUL HIDAYATI 6,035,176 206 NANIK MAHMUDAH 5,297,774 207 FINCE ANIN 5,762,590 208 NURHAYATI IWAN 6,815,553 209 PITRIAH 5,111,665 210 MARTA SURATI 5,280,779 211 Agustin Kumarwati 5,042,267 212 DIAN KUMALASARI 5,030,684 213 AGUNG BUDI PRAKOSO 5,525,473 214 Sunny Fahmi 7,631,000 215 MIFTAHUDIN 13,293,828 216 SUHARTO 14,601,168 217 FAHRUROZI 17,607,176 218 EDI SYAMLI 25,800,937 219 Partinah 22,060,080 220 Mutik 23,496,583 221 Devi Yuliani 31,728,924 222 Suryo Adi Putro 37,213,490 223 Mutik 68,227,392 224 Agung Tetuka 23,669,877 225 Achmad Soegito 34,249,854 226 Gusremon 559,897,472 227 SITI ASIH Rahayu 10,547,651 228 MASAGUS DWI SULISTYO PRIHADI 11,373,726 229 SITI HARYATUN 9,987,711 230 LIDWINA INDRIATMI 5,206,487


231 SUPARJONO 6,937,857 232 NURMISWARI 7,100,155233 SRI REJEKI 7,213,744 234 SUHARTINI 5,064,942 235 OKTORA ARIANDO PURBA 9,875,443 236 SUTARDI 11,285,085 237 SUPARNO 11,373,728 238 AYEP SURYANA 5,579,255 239 BUDI SUHARMAN SUHARTO 5,581,146 240 SUKARDI 6,674,978 241 DEFRI AWWALUL FATMA 6,390,707 242 ETTY ANGGRAINI 16,770,020 243 HARJOKO WIBI UTAMA 5,946,501 244 DEDIH 9,528,123 245 GUSTANTO 11,983,688 246 DANI SULISTIYO 5,925,265 247 BAMBANG YUDIANA 5,579,255 248 SANTI HERAWATI 5,405,649 249 RINI PURWANTI 14,699,905 250 BUDI PURNA IRAWAN 8,470,612 251 TRI WIRATNO 6,904,137 252 Muh Toni Kusnadi 5,294,583 253 Yatrini 10,020,726 254 Yulianof 6,904,137 255 Mesri Fadrial 7,941,875 256 TUKINEM 6,007,152 257 Slamet 5,191,363 258 EFFITA SARI TRINURHAYATI 5,212,842 259 SRI MARYATI 10,949,228 260 RIBKA AGUSTIN SULASTRI 9,504,878 261 SUPRAPTO 5,294,583 262 SUNNY FAHMI 14,971,466 263 TUTY H 6,559,451 264 ICUK H 17,058,270 265 RATNA PUSPITASARI 5,294,583 266 NGATMAN 10,597,578 267 SRI SUSILOWATI 5,294,583 268 KUSYANTI 5,723,443 269 DEWI IKA FAJARSARI 17,168,069 270 DIANA SEPTYASARI 5,272,331 271 YULIA ULFA 10,597,578 272 DYAH AYUNIAWATI 5,882,866 273 SULISTYOWATI 6,754,867 274 MOCHAMMAD TAUFIQ 5,944,729 275 WIDIYANI 5,152,679 276 SUKIYONO 19,881,321 277 LIZA YULAIEHA 11,795,477 278 SUNARTO 5,753,445 279 PUJI LESTARI 5,042,209 280 BEJO PRAYITNO 19,330,471 281 HARI MULYONO 8,997,825 282 SUJAKA 9,061,910 283 MIYAR 5,510,648 284 SALIMIN 6,808,668 285 MIKHAEL ADVEN PUTRO WICAKSONO 13,147,891 286 SUWARJO 9,732,154 287 SRI YULI 9,825,012 288 DOLIFA LENGKONG 7,998,775 289 SUTEJO 7,159,313 290 ZETA K 10,027,730 291 DIAN AYU R 6,087,342 292 PANUNDJU B 6,826,610 293 NUGROHO SUKMO R 9,528,929 294 SITI MUKAROMAH 5,849,726 295 MASHURI 5,323,224 296 MUHAMMAD MASDUQI 7,541,773 297 MUNTHOFIYAH 6,418,191 298 SAPUTRI 9,012,809 299 RAMELAH 5,490,985 300 TU BAGUS NANA 6,937,857 301 ANIK PUJIATI 11,311,400 302 MUHAMMAD SOIM 13,760,334 303 TARSISIUS LAY 5,641,310 304 HERI S 9,456,812 305 VERONICA S 5,682,792 306 SUHARTADI 6,087,388 307 ADI IRAWAN 6,823,828 308 JOKO WARSITO 6,706,220 309 HENDRA BAYU 7,083,541 310 SUPRIHATIN 5,258,477 311 FX BAMBANG S 10,986,929 312 HAMIDI 6,007,152 313 PETRUS HARYADI 6,980,226 314 HAFIDZ AL HARITS 8,630,002 315 MUGIYARNI 9,765,790 316 CHRISTINA NATALIA 5,027,851 317 SUGIARTO 17,057,621 318 ERIEK RUDIYANTO 11,536,255 319 MUHAMAD ZAINUDIN 7,288,167 320 SRI WATINI 17,530,822 321 SUKRISTIONO 14,216,996 322 NOVITA PURNAMASARI 11,207,441 323 ZAENUDIN 12,516,917 324 MUKIBI 11,719,210 325 CHOIRUL ANWAR 11,258,115 326 RATIH RETNO WULAN 7,400,801 327 NATALIS TIARMA S 14,867,012 328 CHELLYA 10,000,000 329 SUARDI 5,212,041 330 SUJI 9,006,490 331 LINA M 5,398,695 332 BEJO S 19,330,470 333 HERY S N 9,782,816 334 YONASRI 35,537,444 335 BUDI SANTRI 810,951,627 336 ARSYA N 6,668,341 337 MUDJIATI 9,787,495 338 SUPILAN 5,552,457 339 SHOLIHUL 111,139,065 340 ANDI SUSANTO 5,231,673 341 TRI WURYANINGSIH 11,220,582 342 ROBIIN 5,579,255 343 HASTONO K 13,671,976 344 SUKARJO 6,390,707 345 ANTON KURNIAWAN 5,010,529


346 RISWANTO 5,152,679 347 UUN AMALIA 10,580,572 348 RIRIN FEBRIYANTO 6,047,286349 IBNU SHODIQ 5,128,158 350 MARTHINUS TOTOK SUPRIYANTO 11,319,473 351 ANDY WIJAYA 5,950,108 352 AMRI WIBOWO 5,753,228 353 SERMINI SETYOWATI 6,024,679 354 JIHADDINA 7,306,414 355 DULFITRI 5,082,368 356 STEVANUS ANANG WIDODO 6,854,643 357 ANNA HARTATI SARI UTAMI 6,024,679 358 MELANIA OM QOMARIYAH 5,751,289 359 ABDUL HAMID 5,107,575 360 DIYAN HENDRA W 6,320,689 361 ERDISON 6,177,011 362 ABDUL GHOFUR 74,773,251363 ABDUL HAFID 15,448,350364 ABDUL JALAL 8,308,696365 ABDUL KHARIS 16,042,547366 ABDUL LATIF 7,778,212367 ABDUL MAJID 38,461,414368 ABDUL ROHIM 21,954,338369 ABDUR ROKHIM 36,161,087370 ACHMAD RACHMAT UBAY 43,086,529371 ADHI UTOMO 9,565,357372 AFRIJAYA 20,331,912373 AGUNG BUDI YONO 10,029,844374 AGUNG HERMAWAN 10,288,084375 AGUNG YUDHAJAYA SOED 20,982,008376 AGUS RUSDIYANTA 6,571,178377 AGUS SALIM 152,920,481378 AGUS SURONO HADI 12,613,556379 AGUS SYAEFRUDIN 5,926,464380 AGUSTIANI MUSTIKOWAT 15,777,303381 AGUSTINA UTAMI 27,500,605382 AHMAD APANDI 13,550,722383 AHMAD FARID 10,233,869384 AHMAD MUDLOFAR 33,515,557385 AHMAD SAID 25,149,294386 AHMAD SOLEH 5,726,014387 AHMAD SUKHUFI 9,644,545388 AHMAD WIDODO 6,155,602389 AIDIL FITRIADI 5,783,206390 AJENG NOVITARIA PURN 5,976,109391 AJI JUSNAN 21,906,138392 AKHMAD FARKHAN 9,465,842393 AKHMAD TASURUN 27,159,628394 AKHMAD YULIANTO 122,629,561395 AKMAL PUTRA JAYA 330,646,163396 AKMAL PUTRA JAYA 1,134,887,370397 ALFEN SUBRATA 1,251,916,696398 ALI IMRON 12,887,258399 ALI IMRON 17,014,774400 AMAT KUAT 15,498,667401 AMIN BUKORI 11,788,867402 ANA MULYANA 17,014,774403 ANDARIO DWI WARDANA 6,090,211404 ANDI WIJAYA 5,583,407405 ANDREAS BUDI SAPTO N 17,776,143406 ANDY SUFRIADY 18,284,869407 ANGLING USMAN HADI 7,975,581408 ANI CAHYANI 7,515,008409 ANTONI 7,595,489410 ANTONIUS ALVI CHRIST 35,309,836411 ARI AGUS 5,390,800412 ARI JATMIKO 33,851,637413 ARI ROHMIYATI 8,059,998414 ARI SETIYAWAN 7,911,830415 ARIA CHANDRA 5,533,720416 ARIE SUSILO SETYAWA 9,228,678417 ARIEF DWI SETIYAWAN 15,126,163418 ARIK SUPRIYADI 7,426,581419 ARIS SUSANTO 7,892,973420 ARIS WAHYUDI 5,420,366421 ARIS WIDODO 6,180,917422 ARRY AJIE SUHARDIMAN 26,392,770423 ARSYA NINDIA 7,051,706424 ASIH PUJI RAHAYU 15,470,219425 ASIH SUPRIYANTO 15,066,171426 ASIYAH 21,768,828427 ASMUDIN 10,817,906428 AZIZAH 23,470,280429 AZWAR ANAS 15,215,100430 BAMBANG SUSWANTO 6,332,029431 BANAR DWI PANUKMI 5,123,368432 BASUKI RAHMAT 11,146,488433 BAYU FERNANDO 6,162,772434 BELLA RIZKY AMELIA 8,641,443435 BETTI NILA KRISNA 7,247,547436 BIROCHMAD 8,449,809437 BOBI MULYA MAHARDIKA 12,228,325438 BONAVENTURA KRISTANT 23,162,549439 BUANG SUNARTI 6,303,330440 BUDI AFRIANTO 11,971,768441 BUDI MARTONO 10,088,676442 BUDI SANTOSO 22,951,164443 BUNAYAH 16,738,368444 BUYUNG 11,029,196445 CANDRA RINI 19,756,325446 CASUMI 9,482,996447 CHRISMIYATI 34,618,448448 CITRA SETIAWAN 5,086,462449 CORONA KARTIKA KRIST 13,543,980450 DALSIH SURYO WIBOWO 7,502,481451 DANANG SULISTYO 22,524,974452 DARIYANI 20,524,146453 DARTI 6,403,029454 DASINAH 18,208,224455 DAUMI 7,260,745456 DEDE FERRY FIRMANSYA 6,508,247457 DEDE MULYADI 16,368,583458 DEDI ISMANTO 10,663,544459 DEDY NOVIANTO WIBOWO 7,492,814460 DENNY HERNOWO 13,346,198

DAFTAR DEBITUR PIUTANG TAK TERTAGIH TAHUN 2015NAMA DEBITUR DENGAN PIUTANG DI ATAS Rp. 5.000.000,-



461 DESI INDRA MIRAWATI 15,245,931462 DEVI YULIANI 38,310,901463 DHENY ISMAOEN 15,593,766464 DHERTA KUSMARWATI 17,726,550465 DIAH PERMANA ISTIFAR 18,114,300466 DIAN ISMIYATI 22,366,060467 DIDIK SIYAMTO 21,092,380468 DIYAH SUTJIPTOWATI H 5,041,513469 DJADI UTOMO 12,240,911470 DJOEMIRAH 11,014,521471 DJUMIAH 5,101,222472 DOLI ABDULLAH 8,087,616473 DOLI NOVENDRA 16,422,624474 DONI CHANDRA 12,536,112475 DWI ENGGAL SETYAWAN 7,926,227476 DWI HARIYANTO 7,622,049477 DWI JAYANTI PUSPITAS 15,607,382478 DWI PRIYATI 5,830,859479 DWI PURNOMO 7,632,860480 DWI RATIH 20,049,559481 DWI TEGUH YULIANTO 17,796,865482 DWI WIDAYANTI 5,761,841483 DWI YULIANA 11,088,932484 EDI SULAIMAN 35,272,221485 EDI SYAMLI 25,800,937486 EDUARDUS NUGROHO 22,850,603487 EFA KHOLIPAH 9,234,973488 EKA PRASETYA 12,389,230489 EKO KARNIYAWAN 39,706,905490 EKO PUJI HARTADI 12,945,104491 EKO TRI WIBOWO 21,435,396492 ELISHA 5,931,709493 ELSA KUSUMAWATI 6,877,400494 ELVI RISKIANA 30,498,845495 EMANUEL DAWIS PUTRAN 16,013,879496 EMY KIRNO 8,637,861497 ENDAH WIDJAJATI 12,416,968498 ENDANG LESTARI 9,302,407499 ENDY HARYANTO 11,086,678500 ENRICKO ARMANDO 20,606,600501 ERI SETIAWAN 44,459,005502 ERNA DWI LESTARI 8,629,149503 ERNA SUYANTI 17,681,757504 ESTI UTAMI 15,940,893505 ETIN SUPRIYATIN 12,001,947506 EVA TARAKAWATI 7,598,326507 EVI GUNAWATI 17,578,865508 EXSAFANTRI 7,398,358509 FAHRUL 42,180,615510 FAHRUROZI 17,607,176511 FANNY KURNIANTO 7,647,015512 FATLILLAH ADI SAPUTR 8,138,381513 FAUZAN 8,223,805514 FEBRIANA DEWI LOKAWA 13,539,506515 FERI AJI SUSANTO 15,458,028516 FERIZON 5,732,497517 FITRIYANI 8,130,285518 FRANCISCA MINARSIH 5,106,260519 GAZALI 8,579,179520 GUNAWAN HADI RIYANTO 18,981,025521 HADJI PRAYITNO 11,905,232522 HANNA TRI ASTUTI 6,005,860523 HARDINAH 9,076,803524 HARMAWATI 42,994,353525 HARMUNINGKAH 11,510,353526 HARSONO RUSHADI SISW 15,707,278527 HARSOYO GIYONO 38,891,062528 HARUN ARIS MARGONO 10,566,313529 HARYANTO 7,866,362530 HARYATI 6,314,600531 HARYATI 32,972,908532 HARYONO 45,271,717533 HASAN ASNAWI 42,753,941534 HASTA PRIYONO 19,076,149535 HEDAR 7,185,789536 HENGKI 5,304,077537 HENGKI FIRMANSYAH 10,840,287538 HENRY COSMUS WATTIMU 36,520,205539 HENRY GUNAWAN 15,696,436540 HERI SETIAWAN 8,998,346541 HERIYANSAH 17,135,131542 HERMAWAN KRISTIYANTO 15,457,381543 HERRY WIBOWO 6,829,240544 HESTY ADRIANI 18,395,195545 HIDAYATUL KHILMIYAH 8,102,974546 IBPRIYANTO 15,397,805547 ICUK HUDIONO 20,711,981548 IDRUS TAHIR 8,775,994549 IING SOLIKHIN 5,721,492550 IKA TEGUH BARATA 16,780,589551 IKA WAHYU PUTRIMEI H 12,481,141552 IKO GUNAWAN 5,820,745553 ILHAMSYAH 16,821,394554 ILMIYAH 8,696,254555 IMAS 9,041,629556 INA SRI WELAS 13,518,665557 INDAH LESTARI 7,274,661558 INDRA ABDUL SHODIKI 9,146,113559 INDRAWATI GONDOWINOT 21,309,837560 ISA ALKASAH 8,191,680561 ISNAIN RAHMAD RIYADI 8,512,446562 ISPURWANTO 12,235,115563 ISTI KHOMAH 9,827,321564 ISTIKOMAH 10,579,029565 ISTIQ MALIYAH 447,129,023566 ISTIQOMAH 8,756,820567 IVA LATIFAH 38,280,289568 JAHARDI 12,278,263569 JANGKEP TANDU LUMAKS 7,247,547570 JARWATI 6,847,360571 JEKSON SIREGAR 11,328,309572 JIWANTINI 8,618,066573 JOHAR ARIFIN 8,768,197574 JOKO ANDI SETIAWAN 5,356,329575 JOKO SURANTO 6,810,212576 JUHERIYAH 9,193,809


577 JUMADI 13,957,913578 JUNAEDI ABDILLAH 8,178,091579 JUNAEDI SANTOSO 11,982,042580 JUNAIDI 25,055,671581 JUWARNI 9,406,588582 KAMDANAH 6,969,795583 KARMAN 21,982,190584 KARTIKA 8,787,319585 KASMURI 40,869,975586 KASPUJI 6,767,513587 KHAIRUL AKBAR 8,372,216588 KHAPIPI 36,177,854589 KHO BUDI SANTOSO 29,221,545590 KHOIRULLAH NASUTION 9,077,224591 KHOLIL AZIZ 8,214,239592 KHOMARIYAH 15,556,161593 KHUMASYIYAH 8,571,185594 KHUSAINI 16,218,786595 KRISMANTO 19,800,555596 KUNDRIYATI 28,325,800597 KURNIA ESSA KRISWANT 31,995,109598 KUSMARYANI 5,831,441599 KUSMIYATI 38,448,336600 KUSNIYATI 5,394,442601 KUSRINI 7,549,003602 KUSTIYAH 6,691,722603 LAELY MAFTUKHAH 13,863,964604 LAMINI 18,596,356605 LATIFA 14,790,705606 LEGIMAN 21,402,750607 LILIK PRIYANTO 9,037,010608 LILIK RUSWANDI 29,106,538609 LILIS ERA WATI 7,080,656610 LILIS KOMALA 5,033,671611 LILY 14,296,231612 LISTI WINDIYATNI 18,788,488613 LULU 8,145,124614 M GUSANTO 6,772,184615 M SADUN 13,606,825616 MABRURI 6,979,252617 MAFULIN NUHA 18,681,073618 MALIK 6,643,067619 MAMI 10,060,096620 MAMIK SHANTI MAYNING 11,336,036621 MAMIK SUMARMI 40,565,283622 MAMUN AMSIR 14,926,195623 MANISAH 41,618,109624 MARFUAH 35,352,246625 MARGIYO 9,026,877626 MARIA MAGDALENA TATI 16,109,922627 MARJONI 35,000,826628 MARLIA JUNITA SIREGA 15,715,784629 MARTIN 6,859,328630 MARTINI 7,772,348631 MARY LESTARI 15,558,675632 MARYANI 12,585,775633 MARYANTI 8,881,423634 MARYANTO 18,365,316635 MARYANTO 10,906,664636 MARYOTO 7,645,414637 MAS AYU SAFITRI 5,823,289638 MASCHUN SOFYAN 6,824,221639 MASKUMAMBANG 5,032,915640 MASRUKHI 11,495,239641 MASTUROH 15,718,491642 MEI ING 10,146,776643 MEIANA RUSMAYANTI 23,022,759644 MENTIK HARIYANI 14,180,682645 MIFTAHUDIN 10,471,101646 MISILAH 17,547,529647 MISWAR RANGKUTI 11,721,599648 MISYANI DYAH PRAMES 15,682,949649 MOH KHAIRUL AMRI 8,012,693650 MOH KOIMAM 14,284,246651 MOH RAMEDLON 8,453,146652 MOH TOUCHID 12,482,767653 MOHAMAD PUAD ROHMAN 6,455,320654 MOHAMAD RIFAI 6,017,219655 MOHAMMAD BISRI 5,373,354656 MOHAMMAD CHAIRUL HAD 10,094,456657 MUBAROK 9,006,337658 MUCHAMMAD WADZIF 8,672,809659 MUDRIKAH 7,289,922660 MUHAMAD MIRZA 10,254,888661 MUHAMMAD FAHMI 20,996,897662 MUHAMMAD FAROJAN 6,392,869663 MUHAMMAD IDRUS 25,506,210664 MUHAMMAD NUR KHOLIS 16,781,745665 MUHAMMAD RIFQI 15,572,029666 MUHAMMAD SOLIKHIN 30,585,792667 MUHAMMAD ZAMRONI 8,339,608668 MUHDIYONO 11,384,537669 MUJI SANTOSO 26,565,889670 MUJIMAN 22,608,973671 MUJIONO 9,579,807672 MUJIYONO 39,756,333673 MUKATUN 5,308,433674 MUKHTAR LUTFI 38,749,485675 MULKHAN 15,720,897676 MULYADI 15,853,943677 MULYATI 5,951,775678 MUNIRAH 17,909,547679 MURDANI IRAWAN 11,191,357680 MURTATI 11,555,666681 NAILA KARIMAH 5,883,450682 NANANG MAHMUD MAHMUD 5,005,893683 NGAPINAH 5,181,578684 NGATIYAH 19,032,330685 NGATMO 37,110,759686 NIKEN TRIRANI 12,237,678687 NINUK ADYANI 11,928,260688 NOPRIZAL 18,576,337689 NOVIAR YUDHO PRASETY 5,223,105690 NOVILIA ROSANITA 6,795,185691 NOVITA PURNAMASARI 13,720,604692 NUNING INDAHWATI 37,995,035


693 NUR AKHMAD 9,189,494694 NUR BAREKHA 7,671,601695 NUR FAIZAH 23,518,402696 NUR HAYATI 10,927,866697 NUR HIDAYAH 12,327,322698 NUR INDAH WAHYUNINGS 5,548,880699 NUR ROHMAH 27,340,087700 NURLAILAH 5,916,977701 NURMANTO 7,262,919702 NUROKHMAN 6,519,584703 NURSANTI INDRAWATI 26,911,768704 OKI AFRIANDI 9,337,648705 ONG KWEE TJEN 9,964,911706 PAIJAN 12,781,413707 PAIRAH 8,595,826708 PAMUNGKAS ATMODJO 6,326,971709 PAULUS SIGID HARSOYO 9,788,111710 PERMATA FAJAR NURZEK 7,260,589711 PETRONELLA ANDRIKUS 11,355,023712 POLTAK MARBUN 15,632,397713 PRASTONO 42,201,302714 PRIYADI 20,766,724715 PUJI HASTOMO 5,088,714716 PURWANTO 12,257,179717 PURWO AMBAR WULANSAR 20,310,157718 R OSEP EKO TRIYONO 11,075,098719 RAI MARTIN 24,151,843720 RAKIMAN WIGNYO ATMO 11,801,011721 RASDI 7,814,972722 RAWIYAH 7,546,958723 REMON 17,996,677724 RETNO DWI HASTUTI 22,201,771725 RETNO JUMILAH 37,107,360726 RIDWAN 10,212,513727 RIDWAN ANGGIT PRIHA 5,737,019728 RIMA KUTI 23,276,126729 RINA NUZULMI 7,042,433730 RINA SETYOWATI 14,663,973731 RINCHIH MAULINA NUR 11,533,478732 RIRIH KUSHARYANTO 10,902,588733 RISA YITMAWATI 10,065,830734 RISCA ULFI FITRIASA 5,755,901735 RISMAN 9,570,658736 RITA MAYA ERVINA 23,872,550737 RIYANTO 6,082,739738 RIYANTO 7,268,722739 RIYANTO 16,531,947740 ROCHAEDAH 16,319,323741 ROCHIMAH 16,260,196742 ROCHMAD 13,134,471743 ROFING SUPRIYADI 8,509,893744 ROKHIMIN 5,921,914745 RORY RAHADHIAN 11,063,273746 ROSIDI 21,514,501747 ROSITA 13,739,172748 RUDIYONO 5,908,321749 RUDY WAHYU UTOMO 8,968,520750 RUSLI KHITOMI 10,413,466751 RUSTIAH 15,710,636752 SAEFUDIN 5,088,300753 SAEFUL BADAR 18,275,817754 SAEFUL BAHRI 10,412,231755 SAEFUL MAARIF 5,526,613756 SAFRI 10,956,289757 SAMHADI 15,114,877758 SAMIKO 9,404,817759 SAMSUDIN 12,587,352760 SAMSUL ARIFIN 16,243,785761 SAMSURI 5,948,889762 SANDRO ANOPEMBER 27,445,726763 SANI SITI RAHAYU 7,749,778764 SAPTONO WIDODO SAPU 5,461,894765 SAPUTRI 9,104,113766 SARJONO 9,292,564767 SARTONO 8,555,907768 SATRIA GUNAWAN 6,842,892769 SATRIYO MUDI NATA KU 19,862,980770 SATYA NUGRAHA PUTRA 33,852,731771 SAYEKTI MARAHATI 16,143,29772 SEDIH PRIYATIN 6,633,328773 SEKTIWASTUTI 7,207,408774 SHOLIKHAH 8,492,807775 SITI BARIYAH 5,183,440776 SITI HARIYATI 31,333,872777 SITI LESTARI 8,919,826778 SITI LESTARI 8,121,279779 SITI MASITOH 15,696,712780 SITI MUSFIAH 6,849,884781 SITI NAFIAH 8,394,389782 SITI NURNGAINI BUDI 34,083,131783 SITI PANCA RAHAYU 23,119,808784 SITI RAHAYU 5,140,403785 SITI ROCHANAH 23,183,507786 SITI ROHMAH 5,260,775787 SLAMET 9,860,431788 SLAMET MAHRUL 12,016,555789 SLAMET PURWANTO 10,668,010790 SOEKIMAN 16,448,239791 SOFYAN 58,098,333792 SOLIKHATUN 7,722,475793 SOLIKHIN 10,642,734794 SRI ASTUTI PUJI LEST 9,201,985795 SRI ENDANG ROHENI 7,400,526796 SRI HANDAYANI 6,241,685797 SRI LESTARI 14,048,748798 SRI MURWANI 7,665,258799 SRI PRIHATI 37,080,727800 SRI REPTININGSIH 13,423,939801 SRI SUDI RAHAYU 11,868,946802 SRI SUHARTI COKRO S 24,035,051803 SRI SUNARNI 15,805,453804 SRI YATIN 17,832,813805 SRI YUENI 9,666,004806 SRI YUNI KARYAWATI 12,006,966807 SRIYATUN 7,260,511808 SUBAIDAH 5,042,209


809 SUBIYANTO 5,409,329810 SUBIYANTO 15,900,680811 SUDARMAWAN 33,401,982812 SUDARTI 16,319,308813 SUGENG WAHYONO 30,132,626814 SUGENG WASTONO 10,235,629815 SUGIYANTO 12,579,565816 SUGIYARTI 6,239,844817 SUHARDI 12,392,146818 SUHARJANTA 9,675,722819 SUHARNO 10,659,365820 SUHARSO 6,199,600821 SUHARTINI 7,481,311822 SUHARTO 14,805,461823 SUHITO 17,545,692824 SUJILAH 6,296,853825 SUKASIH 28,053,701826 SULISTIYO APRIYANTO 6,886,320827 SULISTIYONO 5,783,962828 SUMARNI 13,172,593829 SUMARYATI 11,536,105830 SUMARYATI 13,709,286831 SUMIANAH 5,673,984832 SUMINEM 8,665,458833 SUMINI 21,857,041834 SUMINTO 8,042,890835 SUMIRAH 6,647,017836 SUMIYATUN 8,699,767837 SUNARDI 21,203,134838 SUNARKO SETYO AGUNG 21,894,028839 SUPARMADI 7,603,790840 SUPRIYANTO 16,248,307841 SUPRIYATI 12,186,312842 SURONO 18,062,724843 SURONO 7,334,591844 SUROSO 13,704,058845 SUROSO 6,353,048846 SURYANI 21,838,161847 SURYANI 14,718,067848 SURYANINGSIH 6,816,662849 SUSANTI PRIHATININGS 11,686,456850 SUSI HELMI 29,992,730851 SUSILO LATIP 12,883,046852 SUTARMO 13,927,852853 SUTARMONO 11,137,681854 SUTARNO 14,303,119855 SUTIRAH 17,588,032856 SUTISNA SUNTARA 9,302,132857 SUWARJO 9,732,154858 SUYATMIN 8,905,615859 SUYONO 14,069,176860 TARJONO 5,297,228861 TARMUDI 38,838,093862 TARWANTO 7,082,447863 TEDY SOEBIYANTO 17,055,112864 TEGUH HARYANTO 5,977,867865 TEGUH PUJIANTO 44,397,899866 TEGUH UNTORO 15,913,274867 THOMO 22,738,308868 TIO SEMITO SUTIYO 6,002,542869 TITIK 14,041,231870 TITIK 13,428,018871 TITIS BUDIARTI 18,306,877872 TJAHYA SUBAHAGIA 15,445,430873 TORIPAH 10,620,732874 TOTOK WINARSO 5,971,505875 TRI HERU NURWISO WIB 6,777,385876 TRI NGAPINI 10,153,519877 TRI RIO NOVIANTO 8,322,065878 TRI SUSILOWATI 8,078,421879 TRI YUNIARNI 5,933,691880 TRIBOWATI 23,972,277881 TRIYADI 15,756,003882 TUKIYAR 8,220,434883 TUTIK EKOWATI 11,156,552884 TUTIK WAHYUNI 11,780,212885 TUTY HERLINA 8,260,857886 UMAR 31,239,915887 UMARUDIN 10,230,459888 UMAYAH 7,379,964889 UMI MULYAWATI 14,250,506890 URMA FIYANTI 15,000,103891 USMAN 10,116,642892 UUT SULISTYOWATI 12,923,749893 VICKI MARENDRA 5,758,707894 VITA YULITA 33,158,181895 WAGIYONO 12,403,665896 WAHARI 5,429,677897 WAHYU ADI PAMUNGKAS 19,338,543898 WAHYU SUDARMONO 7,707,645899 WARIS 9,270,350900 WARSINI 10,957,160901 WARTONO 12,846,016902 WASIDIK 10,622,148903 WIDI WULAN MULATSIH 13,861,417904 WIDODO 23,193,007905 WINARSIH 9,427,222906 WINDARI SURYA DIANA 17,435,668907 WIWIN FITRIANI 12,444,465908 WORO INDARINI 5,579,250909 YAHUDA KURNIAWAN 15,380,903910 YAKOBUS CHEFFY 8,588,694911 YANTI 12,004,239912 YANTI 8,460,873913 YULIANTO 14,295,824914 YUNIARTI 9,966,231915 YUNIATI 9,974,367916 YUSARMAN 11,942,757917 YUSIRWAN 10,307,069918 YUSLINA 5,127,469919 YUSLINA 14,106,144920 YUSTINA SRI SUMARNI 15,714,322921 YVONNE ELIZABETH IN 5,440,398922 ZAINATUN 17,796,865923 ZAMRONI 14,467,367924 ZENI KURNIAWAN 6,782,483

DAFTAR DEBITUR PIUTANG TAK TERTAGIH TAHUN 2015NAMA DEBITUR DENGAN PIUTANG DI ATAS Rp. 5.000.000,-

Keterangan :1) Publikasi ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf h, UU No 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksananya.2) Rincian Piutang yang tidak dapat ditagih adalah sebagaimana yang tercatat di Bank dan akan diserahkan ke KPP bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan3) Total debitur dengan piutang dibawah Rp 5.000.000,- adalah sebanyak 45.839 account dengan total nominal sebesar Rp. 46.270.094.763,-


PIUTANG YANG NYATA-NYATATIDAK DAPAT DITAGIH

KOPERASI SIMPAN PINJAMSAHABAT MITRA SEJATI

Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.010/2015, dengan ini Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati (KSP SMS) mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih.

Tahun 2015 Rp 8.296.475.944,-

Rincian Daftar Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih sebagaimana tercatat di KSP SMS, akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga bersamaan dengan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan sebagai Lampiran.

PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIHPT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK

Sesuai Pasal 6, ayat (1), Huruf h UU PPh No. 36 Tahun 2008, dengan ini PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Tahun 2015 sebagai berikut :

Tahun 2015 Rp25.609.761.658,74

Rincian Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di Bank dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPP PMB), bersamaan dengan panyampaian SPT Tahunan PPh Badan sebagai Lampiran.

PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIHPT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK

Sesuai Pasal 6, ayat (1), Huruf h UU PPh No. 36 Tahun 2008, dengan ini PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Tahun 2015 sebagai berikut :

Tahun 2015 Rp25.609.761.658,74

Rincian Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di Bank dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPP PMB), bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan sebagai Lampiran


Documents

Tantangan Suku Bunga Single Digit · ketimbang di negara lainnya. ... PT Bank BNI Syariah ……………………………………17 ... bank itu memilih yang aman. “Bank