29

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Umum PT. Bank BNI Syariah

3.1.1. Sejarah dan Perkembangan PT. Bank BNI Syariah

PT Bank BNI Syariah (selanjutnya disebut BNI Syariah) berdiri pada 19

Juni 2010. BNI Syariah merupakan hasil proses spin off dari Unit Usaha Syariah

(UUS) PT Bank Negara Indonesia . (selanjutnya disebut BNI Induk) yang

beroperasi sejak 29 April 2000.

Berawal dari lima kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan,

Jepara dan Banjarmasin, selanjutnya UUS BNI berkembang menjadi 28 Kantor

Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 menetapkan bahwa status UUS

hanya bersifat temporer dan oleh karena itu dilakukan spin off pada 2009 dan

selesai Juni 2010 dengan didirikannya PT Bank BNI Syariah sebagai Bank Umum

Syariah (BUS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia

No.12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010.

Pendirian BNI Syariah juga tak lepas dari faktor eksternal berupa aspek

regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.21 tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah. Selain itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan

perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk

perbankan syariah juga semakin meningkat. Dengan komitmen untuk memberikan

yang terbaik bagi nasabah, BNI Syariah terus mengalami pertumbuhan usaha

29

30

yang sangat baik. Setiap tahun, pertumbuhan usaha BNI Syariah berada di atas

rata-rata pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia. Hingga akhir

tahun 2016, total aset BNI Syariah telah mencapai Rp28,3 triliun dan menjadi

salah satu yang terbesar diantara pemain di industri perbankan syariah nasional.

Dalam rangka menunjang ekspansi bisnis dan menjaga likuiditasnya, pada

Mei 2015 BNI Syariah menerbitkan Sukuk Mudharabah Bank BNI Syariah I

sebesar Rp500 miliar dengan tenor tiga tahun. Nisbah bagi hasil yang ditawarkan

adalah sebesar 15,35% dengan indikasi suku bunga padanan (equivalent rate)

sebesar 9,25% per tahun. Sukuk ini telah mendapat peringkat idAA+(sy) dari

Pefindo.

BNI Syariah senantiasa meningkatkan pelayanan di setiap jaringannya.

Sebagai salah satu bentuk peningkatan layanan yang berkelanjutan, BNI Syariah

juga senantiasa memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah dengan

memastikan bahwa semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari

Dewan Pengawas Syariah dan memenuhi aturan syariah yang berlaku.

Selain itu, dari sisi operasional BNI Syariah juga didukung oleh sumber

daya manusia yang kompeten untuk mendukung pencapaian kinerja yang baik di

setiap aspek. Saat ini BNI Syariah telah memiliki 4.450 pegawai di mana proses

pengembangan kompetensi terus dilakukan agar setiap pegawai yang ada menjadi

yang terbaik di bidangnya. Sedangkan dari sisi teknologi informasi, BNI Syariah

selaku anak perusahaan dari PT Bank Negara Indonesia didukung dengan

pemanfaatan bersama sistem teknologi informasi terdepan yang telah tersertifikasi

ISO 9001:2008.

31

Hingga kini, jaringan usaha BNI Syariah tersebar mencapai 1 kantor

Wilayah, 68 Kantor Cabang, 171 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 17

Kantor Fungsional, 23 Mobil Layanan Gerak, dan 29 Payment Point. Selain itu,

nasabah BNI Syariah juga dapat memanfaatkan jaringan Kantor Cabang BNI

Induk (Sharia Channelling Office/SCO) yang tersebar di 1.490 outlet di seluruh

wilayah Indonesia dan akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan aset.

Visi PT. Bank BNI Syariah

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

Misi PT. Bank BNI Syariah

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada

kelestarian lingkungan.

2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan

syariah.

3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.

4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya

dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.

5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

32

3.1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank BNI Syariah Kantor Pusat

Sumber: PT. Bank BNI Syariah Kantor Pusat Jakarta

Gambar III.1. Struktur Organisasi

PT. Bank BNI Syariah Kantor Pusat Jakarta

Tata Kerja Organisasi PT. Bank BNI Syariah Kantor Pusat Jakarta

1. RUPS ( Rapat Umum Pemegang Saham )

Dengan adanya keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang

antara lain menyangkut Laporan Pertanggung jawaban Direksi serta

rencana kerja selanjutnya, bank syariah dapat mengadakan langkah

kebijaksanaan sertaffoperasiolmselanjutnya.

2. Dewan Pengawas Syariah ( DPS )

33

DPS terdiri atas 3 orang atau lebih dengan profesi hukum Islam, yang

dipimpin oleh ketua Dewan Pengawas Syariah, berfungsi memberikan

Fatwa Agama, terutama dalam produk-produk bank syariah, baik yang

timbul dari DPS,Komisaris,direksi maupun umat Islam pada umumnya,

harus melalui musyawarah DPS untuk dijadikan Fatwa Agama yang juga

disampaikan kepada direksi secara tertulis dengan tindasan kepada Dewan

Komisaris.

3. Dewan Komisaris

Apabila pelaksanaan produk-produk bank syariah kurang ataupun tidak

sesuai dengan Fatwa Agama dari DPS, Komisaris mengadakan

musyawarah bersama antara direksi, DPS, dan Komisaris. Keputusan atau

hasil musyawarah tersebut dijadikan Ftwa Agama baru, yang disampaikan

kepada direksi secara tertulis dengan tindasan kepada Dewan Komisaris.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris :

a. Mempertimbangkan, menyempurnakan, dan mewakili para

pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijaksanaan

umum yang baru yang diusulkan oleh direksi untuk dilaksanakan

pada masa yang akan datang.

b. Menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham

dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban direksi.

c. Mempertimbangkan dan menyetujui rancangan kerja untuk tahun

baku yang diusulkan direksi.

d. Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang

34

diajukan kepada perusahaan yang jumlahnya melebihi maksimal

yang dapat diputuskan oleh direksi.

e. Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan R/L tahunan,

serta laporan-laporan berkala lain yang disampaikan oleh direksi.

f. Memberikan persetujuan tentang pengikatan perseroan sebagai

panggung (borg/avails), penggadaian serta penjualan, baik untuk

barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik perseroan.

g. Menyetujui atau menolak pinjaman yang diajukan oleh para anggota

direksi.

h. Menyetujui semua hal yang menyangkut perubahan modal dan

pembagian laba.

i. Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomor urut

sesuai dengan yang diberikan dalam anggaran dasar perseroan.

j. Menyetujui pembagian tugas dan kewajiban di antara anggota

direksi.

4. Divisi Audit Internal ( IAD )

Internal auditing bertanggung jawab pada Dewan Komisaris. lni

disebabkan karena bentuk perusahaan membutuhkan pertanggung jawaban

yang lebih besar, termasuk direktur utama dapat diteliti oleh internal

auditor. Dalam cara ini, bagain pemeriksa intern sebenarnya merupakan

alat pengendali terhadap performance manajemen yang dimonitor oleh

komisiaris perusahaan.

35

5. Divisi Sumber Daya Insani ( HCD )

Tugas dan tanggung jawab Divisi Sumber Daya Manusia ( HCD ) :

a. Merencanakan dan mengkordinasikan tenaga kerja perusahaan yang

hanya mempekerjakan karyawan yang berbakat

b. Menjadi penghubung antara Manajemen dengan karyawannya

c. Melakukan pelayanan karyawan

d. Memberi masukan pada manajer mengenai kebijakan perusahaan,

seperti kesempatan yang sama pada karyawan atau apabila terjadi

pelecehan seksual.

e. Mengkordinir dan mengawasi pekerjaan para pegawai khusus dan

staf pendukung

f. Mengawasi proses perekrutan, wawancara kerja, seleksi, dan

penempatan karyawan baru.

g. Menangani isu-isu ketenagakerjaan, seperti memediasi pertikaian

dan mengarahkan prosedur kedisiplinan.

6. Direktur Utama

Tugas dan tanggung jawab direktur :

a. Mewakili direktur utama atas nama direksi.

b. Membantu direktur utama dalam mengelola perseroan sehingga

tercapai tujuan perseroan.

c. Bertanggung jawab terhadap operasional perseroan, khususnya

dalam hubungan dengan pihak ekstern perusahaan.

d. Bertanggung jawab kepada rapat umum pemegang saham (RUPS).

36

7. Direktur Bisnis Konsumer

Bertanggung jawab terhadap Bisnis Konsumer perseroan khususnya dalam

hubungan dengan pihak ekstern perusahaan. Dengan di bantu 4 ( empat )

divisi bagian, antara lain :

a. Divisi Konsumer dan Kartu Pembiayaan ( FCD )

b. Divisi Dana dan Transaksi ( FTD )

c. Divisi Bisnis Mikro ( MDB )

d. Divisi Teknologi dan Informasi ( ITD )

8. Direktur Resiko dan Kepatuhan

Bertanggung jawab kepada direktur utama terhadap penyelesaian dari

resiko- resikoyang terjadi disertakan dengan penyelesaian yang tepat dan

menciptakan kepatuhan – kepatuhan yang harus dipatuhi. Direktur Resiko

dan Kepatuhan di bantu 4 divisi bagian, antara lain :

a. Divisi Manajemen Resiko dan Kebijakan Perusahaan ( ERD )

b. Divisi Hukum ( LGD )

c. Divisi Kesekretariatan dan Komunikasi Perusahaan ( CCD )

d. Satuan Kerja Kepatuhan ( CMD )

9. Direktur Operasional

a. Bidang operasioanal merupakan aparat manajemen yang ditugaskan

untuk membantu direksi dalam melakukan tugas-tugasnya di bidang

operasional bank. Fungsinya meliputi aspek-aspek kuantitatif dan

kualitatif secara efisien dan efektif dalam rangka pelaksanaan dan

pengamanan pelayanan jasa-jasa perbankan berdasarkan sistem dan

37

prosedur operasional perusahaan yang telah ditetapkan serta sesuai

dengan policy (kebijaksanaan) manajemen serta peraturan-peraturan

pemerintah (Bank Indonesia). Di samping itu, juga melaksanakan

fungsi supervisi dan pekerjaan lain yang sesuai dengan policy

manajemen. Tugas-tugas Pokok Bidang Operasional:

1) Melaksanakan supervisi terhadap setiap pelayanan dan

pengamanan jasa-jasa perbankan dari setiap unit/bagian yang

berada di bawah tanggung jawabnya.

2) Melakukan monitoring, evaluasi, review dan kondisi terhadap

pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang operasional.

3) Membantu pelayanan secara aktif atas tugas-tugas harian setiap

unit/bagian yang berada di bawah tanggung jawabnya.

4) Aktif memberikan saran, pendapat kepada direksi mengenai

masalah-masalah yang berkaitan dengan tugas-tugasnya sehari-

hari termasuk mengusulkan produk-produk perbankan yang

dibutuhkan nasabah.

5) Memelihara dan membina hubungan baik dengan pihak nasabah

serta intr/antar unit/bagian maupun bidang lingkungan

perusahaan dalam rangka menjaga mutu pelayanan kepada

nasabah sehingga berada ke tingkat yang memuaskan serta

terciptanya suasana kerja yang sehat di lingkungan perusahaan.

38

6) Berkewajiban meningkatkan mutu pengetahuan dan

keterampilan, baik pribadi maupun bawahannya untuk kelancaran

pelaksanaan tugasnya.

7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direksi

sepanjang tugas-tugas tersebut masih dalam ruang lingkup dan

fungsi Kepala BidangnOperasional.

b. Direktur Operasional dibantu 4 ( empat ) divisi bagian, antara lain :

1) Divisi Resiko Bisnis ( BRD )

2) Divisi Operasional ( OPD )

3) Divisi Penyelematan dan penyelesaian pembiayaan ( RRD )

4) Satuan Kerja Layanan ( SRD )

10. SEVP Bisnis Komersil dan Menengah

Ditugaskan untuk membantu direktur dalam melakukan tugas-tugasnya di

bidang bisnis komersil dan menengah bank.SEVP Bisnis Komersil dan

Menengah dibantu 4 bagian divisi, antara lain :

a. Divisi Komersil ( CRD )

b. Divisi Usaha dan Menengah ( SMD )

c. Divisi Tresuri dan Internasional ( TID )

d. Divisi Haji dan Umroh ( HUD )

11. Koordinasi Divisi Keuangan dan Jaringan

Bertugas untuk mengkoordinasi berkaitan dengan keuangan dan jaringan.

Koordinasi Divisi Keuangan dan Jaringan dibantu 2 divisi bagian, yaitu

a. Divisi Jaringan dan umum

b. Kantor Wilayah

39

3.1.3. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, yang terakhir kali dilakukan

perubahan pada 7 Januari 2016, yang tertuang dalam Akta No.4 tanggal 7 Januari

2016, yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH., di Jakarta. Pada pasal 3

disebutkan bahwa maksud dan tujuan BNI Syariah adalah menyelenggarakan

usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai maksud dan tujuan

tersebut, BNI Syariah dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi’ah

atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad

mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip

syariah;

3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad

musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip

syariah;

4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad

istishna’, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang

tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak

40

kepada Nasabah berdasarkan akad Ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk

Ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan

prinsip syariah;

7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad

lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartupembiayaan berdasarkan

prinsip syariah;

9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak

ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip

syariah antara lain, seperti akad Ijarah, musyarakah, mudharabah,

murabahah, kafalah, atau hawalah;

10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh

Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;

11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga, dan melakukan

perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan

prinsip syariah;

12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad

yang berdasarkan prinsip syariah;

13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga

berdasarkan prinsip syariah;

14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan

nasabah berdasarkan prinsip syariah;

15. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad wakalah;

41

16. Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip

syariah; dan

17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan

bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, BNI

Syariah dapat pula:

1. Melakukan kegiatan dalam Valuta Asing berdasarkan prinsip syariah;

2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau

lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip

syariah;

3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat

kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali

penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;

4. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip

syariah;

5. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan

dengan prinsip syariah dan ketentuan Peraturan Perundangundangan di

bidang pasar modal;

6. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip

syariah dengan menggunakan sarana elektronik;

7. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka

pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak

42

langsung melalui pasar uang;

8. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka

panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak

langsung melalui pasar modal; dan

9. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan jasa keuangan, commercial

banking dan investment banking lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Segmen Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar tersebut, kegiatan usaha BNI Syariah terbagi

menjadi beberapa segmen usaha sebagai berikut:

1. Bisnis Komersial

BNI Syariah mendukung kebutuhan dunia usaha segmen menengah atau

komersial dengan memberikan solusi pembiayaan yang nyaman dan

memadai. Fasilitas pembiayaan BNI Syariah meliputi pembiayaan

investasi dan modal kerja, bank garansi dan stand by letter of credit, serta

fasilitas pembiayaan lain yang diperlukan. Dengan persyaratan yang

mudah dan cepat, berjalannya seluruh pembiayaan usaha produktif

dilaksanakan dalam naungan akad syariah sehingga nilai, sifat dan jangka

waktu pembiayaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Selain

itu, prosespengembalian dan bagi hasil akan berjalan dengan fleksibel dan

seimbang sesuai dengan realisasi usaha.

2. Bisnis Konsumer dan Ritel

BNI Syariah menghadirkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan

43

nasabah perorangan, baik produk simpanan maupun produk pembiayaan.

Produk-produk yang ditawarkan BNI Syariah disesuaikan dengan

kebutuhan nasabah, mulai produk simpanan untuk anak, mahasiswa,

pegawai sampai dengan simpanan untuk rencana menunaikan ibadah haji

atau umrah. Selain produk simpanan, BNI Syariah juga menawarkan

berbagai produk pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah,

seperti produk kepemilikan rumah, kendaraan, perencanaan ibadah umrah

bersama keluarga dan berbagai kebutuhan lainnya. BNI Syariah juga

memiliki produk BNI iB Hasanah Card yang ditujukan untuk menunjang

gaya hidup syariah berupa kenyamanan bertransaksi dengan kartu

pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit yang dapat digunakan di

berbagai merchant pilihan bertanda Master Card dan Cirrus di seluruh

dunia. Dengan tiga jenis kartu yaitu Classic, Gold dan Platinum, BNI iB

Hasanah Card diterapkan berdasarkan sistem perhitungan yang bersifat

tetap, adil, transparan dan tanpa bunga namun tetap kompetitif.

3. Bisnis Mikro

Segmen Usaha Kecil Mikro dan Koperasi (UKMK) telah terbukti mampu

menopang pertumbuhan ekonomi nasional. UKMK juga terus mengalami

pertumbuhan yang sangat baik di kancah persaingan dunia usaha nasional.

BNI Syariah ingin ikut berperan dalam memajukan UKMK di tanah air

melalui berbagai produk pembiayaan mikro BNI Syariah. Pembiayaan

mikro BNI Syariah adalah pembiayaan produktif dengan range plafon luas

yang dapat mengatasi kebutuhan usaha mikro sesuai nilai pembiayaan

44

yang diinginkan, jangka waktu yang memadai dan sesuai prinsip syariah.

4. Bisnis Tresuri & Internasional

BNI Syariah turut mengaktifkan Pasar Uang antar Bank Syariah (PUAS)

dengan Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA) dan

bertransaksi melalui Sertifikat Perdagangan komoditi berdasarkan Prinsip

Syariah antar bank (SIKA). Selain itu BNI Syariah juga aktif melakukan

transaksi sukuk baik melalui lelang yang dilakukan oleh Pemerintah

(sebagai salah satu bank syariah peserta lelang) maupun di pasar sekunder.

Produk yang menjadi unggulan BNI Syariah dalam segmen ini adalah

anjak Piutang, solusi bagi kebutuhan likuiditas nasabah korporat, Saat ini

BNI Syariah terus mengembangkan terutama dalam hal pemenuhan cash

flow nasabah dan demi mendukung kebutuhan dunia usaha berbasis

syariah.

3.2. Hasil Penelitian Peran Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) berperan sebagai aspek penilaian tingkat

kesehatan bank dilihat dari sisi permodalan bank. Capital Adequacy Ratio (CAR)

atau rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang

kemungkinan dihadapi oleh bank. Capital Adequacy Ratio (CAR) didasarkan

pada perbandingan antara Modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko

(ATMR).

Penilaian tingkat kesehatan bank bertujuan untuk mengetahui tingkat

kesehatan bank tersebut berada dalam kondisi sangat baik, baik, cukup baik,

45

kurang baik atau tidak baik, sehingga Bank Indonesia selaku pengawas serta

pembina bank dapat memberikan arahan kepada bank tersebut harus dijalankan

atau perlu diberhentikan.

3.2.1. Permodalan

Penilaian pertama adalah aspek permodalan, dimana aspek ini menilai

permodalan yang dimiliki bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan

modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan pada CAR (Capital

Adequacy Ratio) yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu rasio perbandingan antara

Modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Permodalan merupakan unsur penting dalam keuangan bank karena modal

merupakan penjamin kepercayaan dari masyarakat. Modal yang baik akan

menambah kepercayaan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank

tersebut karena modal dapat dijadikan sebagai penutup kerugian yang mungkin

terjadi pada bank. Dalam praktiknya, struktur permodalan PT. Bank BNI Syariah

terdiri dari modal inti (tier1) dan modal pelengkap (tier 2). Dilihat dari struktur

permodalan, Dewan Komisaris menilai bahwa permodalan Perseroan masih cukup

baik, dengan adanya peningkatan modal secara berkelanjutan sejalan dengan

kenaikan profitabilitas yang berkesinambungan. Pada tahun 2016 modal

meningkat sebesar Rp. 277,38 miliar yang berasal dari laba, sehingga total modal

menjadi Rp. 2,48 Triliun. Pada tahun 2015 total modal sebesar Rp. 2,25 Triliun,

meningkat sebesar Rp. 249.823 juta atau sebesar 12,46% dari tahun sebelumnya.

Dan pada tahun 2014 total modal meningkat menjadi sebesar Rp. 2,00 Triliun dari

tahun sebelumnya Rp. 1,36 Triliun.

46

3.3. Hasil Penelitian Capital Adequacy Ratio (CAR)

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank didasarkan pada Capital Adequacy

Ratio (CAR) yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu rasio perbandingan antara

Modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Dalam praktiknya,

struktur modal terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Sedangkan untuk

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) terdiri dari risiko kredit, risiko

operasional dan risiko pasar.

3.3.1. Modal Inti

Modal inti terdiri dari modal disetor, modal sumbangan, laba tahun lalu

setelah dikurangi pajak dan laba tahun berjalan sebesar 50% yang diperhitungkan

setelah pajak.

1. Modal disetor

Modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya sebesar nominal

saham. Modal disetor pada PT. Bank BNI Syariah periode tahun 2014-

2016 nilai nominalnya masih tetap sama yaitu senilai Rp. 1,50 Triliun.

2. Modal sumbangan

Modal yang diperoleh bank dari sumbangan saham dan selama periode

2014 - 2016 PT. Bank BNI Syariah tidak memiliki modal sumbangan.

3. Laba tahun lalu

Laba tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak, yang belum ditetapkan

penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham. Pada PT. Bank BNI

Syariah nilai laba (rugi) tahun lalu yang dapat diperhitungkan pada tahun

47

2014 sebesar Rp. 245.250 Juta, tahun 2015 sebesar Rp. 378.499 Juta dan

tahun 2016 sebesar Rp. 584.172 Juta.

4. Laba tahun berjalan

Laba tahun berjalan setelah dikurangi dengan taksiran hutang pajak. Laba

tahun berjalan ini hanya diperhitungkan sebagai modal inti sebesar 50%.

Pada PT. Bank BNI Syariah nilai laba tahun berjalan pada tahun 2014

sebesar Rp. 81.625 Juta, tahun 2015 sebesar Rp. 114.263 Juta dan tahun

2016 sebesar Rp. 277.375 Juta.

3.3.2. Modal Pelengkap

Dalam praktiknya, modal pelengkap terdiri atas pembentukan selisih

aktiva tetap, cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif.

1. Pembentukan selisih aktiva tetap

Nilai yang dibentuk sebagai akibat selisih penilaian kembali aktiva tetap

milik bank yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. PT.

Bank BNI Syariah selama periode 2014-2016 hanya pada tahun 2015

memiliki penilaian kembali aktiva tetap sebesar Rp. 43,838 Juta .

2. Cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif

Cadangan umum yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun

berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin

timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh

aktiva produktif. Pada PT. Bank BNI Syariah nilai cadangan umum

penyisihan kerugian aset produktif (maksimum 1,25% dari ATMR) pada

48

tahun 2014 sebesar Rp. 135.983 Juta, tahun 2015 sebesar Rp. 146.081 Juta

dan tahun 2016 sebesar Rp. 154.458 Juta

Tabel III.1

Data Modal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

PT. Bank BNI Syariah Kantor Pusat Jakarta

Periode Tahun 2014 - 2016 (Dalam Jutaan Rupiah)

Komponen

Modal

Periode Tahun

2014 2015 2016

Modal Inti

Rp. 1.868.375

Rp. 2.064.262

Rp. 2.428.140

Modal Pelengkap

Rp. 135.983

Rp. 189.919

Rp. 58.458

Total Modal

Rp. 2.004.358

Rp. 2.254.181

Rp. 2.486.598

Sumber : Laporan Keuangan PT. Bank BNI Syariah 2014-2016

3.3.3. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Pengukuran persyaratan aktiva tertimbang menurut risiko ditentukan oleh

tiga faktor komponen risiko, yaitu risiko kredit/pembiayaan, risiko opersional dan

risiko pasar.

1. Risiko Kredit

Risiko keuangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan (gagal bayar)

dari debitur atas kewajibannya. Nilai risiko kredit pada PT. Bank BNI Syariah

pada tahun 2014 sebesar Rp. 10.686.023 Juta, tahun 2015 sebesar Rp. 12.414.816

Juta dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 13.957.921 Juta.

2. Risiko Operasional

Risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau tidak memadainya

proses internal, manusia dan sistem atau sebagai akibat dari kejadian ekstenal

49

yang mempengaruhi operasional bank. Dan nilai risiko operasional PT. Bank BNI

Syariah pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.450.279 Juta, tahun 2015 sebesar Rp.

2.111.736 Juta dan tahun 2016 sebesar Rp. 2.701.744 Juta.

3. Risiko Pasar

Risiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena

pergerakan pada faktor-faktor pasar. Bank memfokuskan pengelolaan risiko pasar

pada risiko pergerakan nilai tukar dan risiko pergerakan sukuk yang

diklasifikasikan dengan nilai wajar. Nilai risiko pasar PT. Bank BNI Syariah pada

tahun 2014 sebesar Rp. 192.597 Juta, tahun 2015 sebesar Rp. 32.478 Juta dan

tahun 2016 sebesar Rp. 6.320 Juta.

Tabel III.2.

Data ATMR Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

PT. Bank BNI Syariah Kantor Pusat Jakarta

Periode Tahun 2014-2016

(Dalam Jutaan Rupiah)

Komponen

ATMR

Periode Tahun

2014 2015 2016

Risiko Kredit/ Risiko

Pembiayaan

Rp 10.686.023 Rp 12.414.816

Rp 13.957.921

Risiko Pasar

Rp 192.597

Rp 32.478

Rp 6.320

Risiko Operasional

Rp 1.450.279

Rp 2.111.736

Rp 2.701.744

Total ATMR

Rp 12.328.899

Rp 14.559.030

Rp 16.665.985

Sumber : Laporan Keuangan PT. Bank BNI Syariah 2014-2016

3.4. Hasil Penelitian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Capital

50

Adequacy Ratio (CAR)

Berikut ini penelitian Tingkat Kesehatan Bank pada PT. Bank BNI

Syariah Kantor Pusat Jakarta berdasarkan Capital Adequacy Ratio (CAR) periode

tahun 2014 - 2016 didasarkan pada rasio atau perbandingan antara total modal inti

dan modal pelengkap yang dimiliki oleh bank dengan jumlah Aktiva Tertimbang

Menurut Risiko (ATMR) dengan rumus sebagai berikut:

Modal Inti + Modal Pelengkap

CAR = X 100%

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko

Diketahui : Laporan keuangan PT. Bank Syariah Kantor Pusat Jakarta periode

tahun 2014 – 2016

Ditanya : Bagaimana Capital Adequacy Ratio (CAR) periode tahun 2014 –

2016 ?

Modal Inti + Modal Pelengkap

Rumus = X 100%

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko

Jawab :

Rp. 1.868.375,- + Rp. 135.983

Tahun 2014 = X 100%

Rp. 12.328.899,-

Rp. 2.004.358,-

= X 100%

Rp. 12.328.899,-

= 16,25%

Rp. 2.064.262,- + Rp. 189.919,-

Tahun 2015 = X 100%

Rp. 14.559.030,-

Rp. 2.254.181,-

= X 100%

Rp. 14.559.030,-

51

= 15,48%

Rp. 2.428.140,- + Rp. 58.458

Tahun 2016 = X 100%

Rp. 16.665.985,-

Rp. 2.486.598,-

= X 100%

Rp. 16.665.985,-

= 14,92%

Tabel III.3

Hasil Perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR)

PT. Bank BNI Syariah Kantor Pusat Jakarta

Periode Tahun 2014-2016

Keterangan Tahun

2014 2015 2016

Hasil Perhitungan CAR 16,25% 15,48% 14,92%

Komponen rasio CAR ≥ 11% CAR ≥ 11% CAR ≥ 11%

Peringkat 1 1 1

Predikat Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik

Sumber: Data yang diolah penulis

Berdasarkan hasil Capital Adequacy Ratio (CAR) PT. Bank BNI Syariah

periode tahun 2014 – 2016, Capital Adequacy Ratio (CAR) pada tahun 2014

menunjukkan angka rasio mencapai 16,25%, mengalami penurunan menjadi

sebesar 15,48% pada tahun 2015 dan mengalami penurunan kembali menjadi

sebesar 14,92% pada tahun 2016. Dari hasil tersebut, menunjukkan bahwa nilai

rasio tertinggi pada PT. Bank BNI Syariah yaitu pada tahun 2014 dan rasio

terendah pada PT. Bank BNI Syariah yaitu pada tahun 2016.

Hasil Capital Adequacy Ratio (CAR) tersebut mencerminkan bahwa

kondisi tingkat kesehatan bank pada PT. Bank BNI Syariah dalam Penilaian

52

Tingkat Kesehatan Bank Ditinjau dari Capital Adequacy Ratio (CAR) dalam

predikat “sangat baik”, karena PT. Bank BNI Syariah Kantor Pusat Jakarta telah

memenuhi standar minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 8% yang

telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan rasio lebih dari 11%. Dengan kategori

sangat baik tersebut, mencerminkan bahwa PT. Bank BNI Syariah Kantor Pusat

Jakarta telah mengelola dengan baik modal bank dalam menyerap kerugian dan

mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan.

Sumber: Data yang diolah penulis

Capit

al

Adeq

uacy

Rati

o (

CA

R)

18,00%

16,00%

14,00%

2014

12,00%

2015

10,00%

2016

8,00%

6,00%

4,00%

2,00%

2014 2015 2016

Tahun

Gambar III.2 Grafik Hasil Perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR)

PT. Bank BNI Syariah Kantor Pusat Jakarta

Periode Tahun 2014-2016

53

Berdasarkan grafik perolehan Capital Adequacy Ratio (CAR) periode

2014 - 2016, menunjukkan bahwa kondisi Capital Adequacy Ratio selama periode

3 (tiga) tahun tersebut mengalami penurunan. Penurunan sebesar 4,74% terjadi

pada tahun 2015 dan penurunan sebesar 3,62% terjadi pada tahun 2016.

Penurunan tersebut disebabkan oleh laju peningkatan Aktiva Tertimbang Menurut

Risiko (ATMR) yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan modal PT.

Bank BNI Syariah Kantor Pusat Jakarta.

Dalam praktiknya, dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) yang tinggi

sangatlah baik untuk kondisi bank karena bank memiliki kemampuan keuangan

yang kuat dalam mendukung rencana pengembangan usaha dan pengendalian

risiko apabila terjadi perubahan yang signifikan pada industri perbankan.