TANTANGAN DAN KOMPETENSI YANG

DIPERLUKAN BAGI

PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA

Disampaikan Oleh : KEPALA PUSAT PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERENCANA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL HOTEL SAHID SURABAYA, 8 JULI 2011

1

MAKSUD DAN TUJUAN DIBENTUK

JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

• Peningkatan Kualitas Output dan Kapasitas Lembaga Perencanaan

• Peningkatan Produktivitas, Profesionalisme dan Kompetensi Tenaga Perencana

2

KETENTUAN UMUM

PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan perencanaan di instansi/unit perencanaan pemerintah di pusat dan daerah.

PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA

Unit pada Instansi pemerintah baik di pusat dan daerah yang berdasarkan Tupoksi, untuk: • Melakukan kegiatan perencanaan secara menyeluruh (dari

identifikasi permasalahan, sampai penilaian hasil kegiatan)

• Menghasilkan rencana kebijakan lingkup makro, sektor dan daerah serta berdampak nasional dan daerah

• Melakukan pemantauan dan evaluasi

Instansi/Unit perencanaan di maksud: (a.l. Bappenas, Bappeda)

UNIT PERENCANAAN

Suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh Perencana dalam mengerjakan butir kegiatan sebagai salah satu syarat untuk Pengangkatan dan Kenaikan pangkat/jabatan dalam JFP.

ANGKA KREDIT

3

PENTINGNYA PERANAN

PERENCANA

PERAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA:

Think Tank, Pelaksana Perencanaan Teknokratis, Analisis Kebijakan, Menyusun Rekomendasi dan Rencana, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.

PERAN INSTANSI PERENCANAAN:

Melakukan Koordinasi Vertikal dan Horizontal, Think Tank, Administrator, Decision Maker

PROSES PERENCANAAN:

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah

4

JABATAN KARIR PNS

STRUKTURAL

JABATAN KARIR

FUNGSIONAL

kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak

seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi

Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi

yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu

serta bersifat mandiri

( PP 100/2000 jo PP 13/2002 ) ( PP 16/1994 & KEPPRES 87/1999 )

FUNGSI LEADERSHIP (MANAGERIAL) FUNGSI KEAHLIAN/KETERAMPILAN TERTENTU DAN MANDIRI

5

JABATAN FUNGSIONAL

dalam rangka pengembangan profesionalisme

dan pembinaan karier PNS serta mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan atas dasar sistem karier dan

sistem prestasi kerja dimungkinkan bagi PNS untuk menduduki jabatan fungsional

Sistem karier adanya jenjang jabatan Sistem prestasi kerja pengukurannya dengan angka kredit

6

PENYIAPAN SDM PERENCANA

Perencana nasional

Perencana Daerah

Perencanaan pembangunan

yang terintegrasi

Dibutuhkan perencana yang HANDAL & KREDIBEL untuk dapat melakukan perencanaan yang baik, ditingkat pusat maupun daerah

7

SYARAT PENGANGKATAN JFP

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA

KREDIT

• Seorang PNS yang telah melaksanakan tugas di bidang perencanaan pembangunan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dan pada saat ditetapkan Keputusan MENPAN No.16/KEP/M.PAN/3/2001 (tgl 19 Maret 2001) masih melaksanakan tugas perencanaan tersebut.

• Berijasah serendah-rendahnya Sarjana (S1)

• Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a

• Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

• Sudah tidak berlaku sejak bulan Maret 2003.

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN

PERENCANA

• Status sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil)

• Berijasah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk jabatan Perencana

• Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a.

• Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

• Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perencanaan

PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN KE JABATAN

PERENCANA

• Status sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil)

• Berijasah serendah-rendahnya Sarjana (S1) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk jabatan Perencana

• Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a.

• Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

• Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perencanaan

• Memiliki pengalaman dalam kegiatan perencanaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun

• Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya

X 8

MEKANISME PENGANGKATAN PERTAMA KALI ATAU PINDAH JABATAN DALAM JFP

(PUSAT DAN DAERAH)

CALON PERENCANA

BIRO KEPEGAWAIAN/ BKD PROP/KAB/KOTA

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat (Menteri, Kepala LPNK) Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)

MENTERII/ KEPALA

LPNK/GUB/ BUP/WALIKOTA

SK JFP Tembusan

Perencana SK JFP

Asli

Pimpinan Unit Kerja

SK JFP Tembusan

Karo Kepegawaian/

BKD

SK JFP Tembusan

Ka BKN/ BKN Regional

SK JFP Tembusan

Ka. Bappenas c.q Ka

Pusbindiklatren

SK JFP Tembusan

Dirjen Anggaran/Biro Keuangan

SK JFP Tembusan

KPPN

ATASAN LANGSUNG/ KA BAPPEDA/

KA.DINAS

SEKJEN DEP/ SESTAMA LPND/SEKDA

PROP/KAB/KOTA

2

8

Pejabat yang menangani bidang kepegawaian

1

TES MATERI

9

6

7

SK PAK

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

DIKLAT PENJENJANGAN

JFP

5 STTPL

4

3

9

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN

• Dalam 5 tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan AK yang ditentukan

• Dalam 1 tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan AK sekurang-kurangnya 25 dari Kegiatan Unsur Utama bagi Perencana Utama/IV/e

• Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat

• Diberhentikan sementara sebagai PNS

• Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Perencana

• Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti melahirkan anak ke-4 dst

• Menjalani tugas belajar lebih 6 bulan

10

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

• Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan mempunyai kekuatan Hukum (bukan penurunan pangkat)

• Dalam jangka 1 tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka 5 tahun tidak dapat mengumpulkan AK yang ditentukan

• Dalam jangka 1 tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, tidak dapat mengumpulkan AK sekurang-kurangnya 25 dari Kegiatan Unsur Utama bagi Perencana Utama/IV/e

• Perencana yang pada saat menjalani pembebasan sementara karena hukuman sedang/berat, ditugaskan secara penuh di luar perencanaan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara telah mencapai batas usia pensiun

• Diberhentikan dengan hormat sebagai PNS

11

DIKLAT FUNGSIONAL PEJENJANGAN PERENCANA

• Sebagai persyaratan untuk memangku jabatan fungsional perencana pada

jenjang tertentu

• Setiap Akhir Diklat Dilakukan Uji Kompetensi sebagai Syarat Kelulusan

Peserta

• Apabila Tidak Lulus Uji Kompetensi, diberikan Kesempatan Selama 2 Tahun

Untuk Ikut Uji Komptensinya Saja

• Sesuai Dengan Jenjang Jabatan Perencana, yaitu :

– Pertama (7 minggu),

–Muda (5 minggu)

–Madya (3 minggu) dan

–Utama (1 Minggu)

12

PENGANGKATAN KEMBALI

Selesai menjalani hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat

Dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan

Selesai menjalani tugas di luar jabatan Perencana

Dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula

Selesai tugas belajar lebih dari 6 bulan

13

DIKLAT FUNGSIONAL PEJENJANGAN

PERENCANA

NAMA DIKLAT DURASI

PFP

PAERTAMA 7 MINGGU

PFP MUDA

5 MINGGU

PFP MADYA 3 MINGGU

PFP UTAMA 1 MINGGU

Berpendidikan minimal S1

Bekerja di Unit Perencanaan minimal 2 tahun

Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, atau atasan langsung minimal eselon II

Melengkapi formulir pendaftara, beserta dokumen pendukungnya

Usia setinggi-tingginya 49 tahun

Memiliki angka kredit kumulatif sekurang-kurangnya 90% dari yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan

PERSYARATAN

14

PIRAMIDA KARIR KEMENTERIAN PPN/

BAPPENAS

Fungsional Muda

Fungsional Pertama

Fungsional Utama

Fungsional Madya

Eselon III

Eselon IV

Struktural fungsi utama

Struktural fungsi pendukung

Struktural fungsi keahlian

Fungsional Perencana (fungsi utama kelembagaan)

Fungsional Lainnya (fungsi pendukung kelembagaan)

Fungsional Umum (Ketentuan Menneg PPN/Ka.BAPPENAS)

Eselon I

Eselon II

15

Jabatan

STRUKTURAL

ZONA KARIR BAPPENAS

Jabatan

FUNGSIONAL

ESELON I

SHAPE

(membentuk, mengendalikan, memutuskan)

UTAMA

GUIDE

(memandu, membimbing)

MADYA

ESELON II INTEGRATE

(memadukan, membimbing)

ESELON III

MUDA CREATE

(menghasilkan, membuat)

ESELON IV

PERTAMA EXPAND

(memperluas, mengembangkan)

STAF DEVELOP

(menyiapkan, menghasilkan)

STAF

PERSANDINGAN ZONA KARIR DAN TINGKAT JABATAN BAPPENAS

• Pada masing-masing zona karir dapat dipersandingkan pada tingkat jabatan struktural maupun fungsional yang ada di BAPPENAS;

• Gambar segi tiga merah merepresentasikan “piramida organisasi” sesuai tingkat jabatan dalam organisasi;

16

JABATAN FUNGSIONAL

LAINNYA

JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

JABATAN STRUKTURAL

PERTAMA

MUDA

MADYA

UTAMA

PERTAMA

MUDA

MADYA

UTAMA

ESELON IV

ESELON III

ESELON II

ESELON I

KETERANGAN :

Kenaikan vertikal dalam lajur yang

sama (struktural atau fungsional)

Kenaikan vertikal dalam jabatan

struktural, diikuti dengan alih

tugas atau fungsi

Mutasi horizontal dalam jabatan

struktural diikuti dengan alih tugas

atau fungsi;

Mutasi horizontal dari jabatan

fungsional menjadi jabatan

struktural atau sebaliknya;

Mutasi diagonal dari jabatan

fungsional menjadi jabatan

struktural atau sebaliknya;

STAF PERENCANA STAF TEKNIS & UMUM

“Entry level”, seluruh karyawan

harus memulai karirnya melalui

Jabatan Fungsional;

POLA MUTASI DALAM MANAJEMEN KARIR KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS

17

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT JFP

• PENATA MUDA, Golongan Ruang III/A;

• PENATA MUDA TK. I, Golongan Ruang III/B PERTAMA

• PENATA, Golongan Ruang III/C;

• PENATA TK. I, Golongan Ruang III/D MUDA

• PEMBINA, Golongan Ruang IV/A

• PEMBINA TK. I, Golongan Ruang IV/B;

• PEMBINA UTAMA MUDA, Golongan Ruang IV/C MADYA

• PEMBINA UTAMA MADYA, Gol. Ruang IV/D;

• PEMBINA UTAMA, Golongan Ruang IV/E UTAMA

100 150

200 300

400 550 700

850 1050

JENJANG KREDIT KUM. PANGKAT, GOLONGAN RUANG

18

TUNJANGAN PERENCANA

JENJANG JABATAN PERPRES NO. 44/2007

Perencana Utama Rp. 1.400.000,-

Perencana Madya Rp. 1.200.000,-

Perencana Muda Rp. 750.000,-

Perencana Pertama Rp. 325.000,-

19

20