TANGGUNG JAWAB CALON NOTARIS YANG SEDANG …

Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017

70

TANGGUNG JAWAB CALON NOTARIS YANG SEDANG MAGANG TERHADAP KERAHASIAAN AKTA

Triyanto Setyo PrabowoEmail:[email protected]

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

MulyotoEmail:[email protected]

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

AbstractThis article aimed at to analyze purpose answer candidates notary in implementing activities an apprentice in keeping the votes certificate .Under the terms of the addition of article 16 a the act of number 2 2014 about office notary , expressed candidates notary an apprentice likened to a notary namely to responsibility to maintain secrecy over a deed which he made .This research using the methodology empirical .The nature of this research with deductive descriptive analysis .The data was obtained through interviewing some senior notary to achieve expected data .Research result that article 16 a undang-undang number 2 years 2014 about office notary supposed to keeping the votes all relevant by deed inflicted is notary , not a candidate notary apprentice .Need to the regulations separate set candidates notary an apprentice .Keywords: notary candidate , apprentice , responsibility

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisa pertanggung jawaban calon notaris dalam melaksanakan kegiatan magang dalam menjaga kerahasiaan akta. Berdasarkan ketentuan penambahan pasal 16 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dinyatakan calon notaris magang disamakan dengan notaris yaitu berkewajiban bertanggung jawab menjaga kerahasiaan atas akta yang dibuatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Sifat penelitian ini deskriptif dengan analisa deduktif. Sumber data didapatkan dengan wawancara terhadap beberapa notaris senior sehingga diperoleh data yang diharapkan. Hasil penelitian bahwa redaksi pasal 16 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris yang seharusnya berkewajiban menjaga kerahasiaan segala sesuatu terkait dengan akta yang dibuatnya adalah notaris, bukan calon notaris magang. Perlu adanya ketentuan tersendiri yang mengatur calon notaris magang.Kata Kunci: Calon Notaris, magang, tanggung jawab

A. Pendahuluan

Pejabat Notaris yang menjadi pejabat kepercayaan haruslah benar-benar kompeten dibidangnya, maka dari itu seorang calon notaris diwajibkan untuk melaksanakan magang di kantor notaris. Proses magang sangat diperlukan bagi seorang calon notaris, hal ini demi kepentingan calon notaris itu sendiri. Menjalani proses magang maka seorang calon notaris akan mendapat banyak ilmu dan pengalaman yang tidak diberikan secara teori pada waktu menempuh kuliah kenotariatan. Sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 huruf f Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014, yang mana syarat pengangkatan ini bersifat mutlak dan

harus dilaksanakan oleh setiap calon Notaris, jika calon Notaris tidak melaksanakan magang maka calon Notaris tidak memenuhi syarat pengangkatan dan tidak dapat diangkat menjadi Notaris.

Kewajiban calon Notaris yang magang diatur dalam Pasal 16A UUJN, yaitu: (1) Calon Notaris yang sedang melakukan magang

wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta.

71

Triyanto Setyo Prabowo. Tanggung Jawab Calon Notaris yang Sedang Magang Terhadap Kerahasiaan...

Berdasarkan ketentuan pasal 16 A ayat (1) dan (2) UUJN nomor 2 tahun 2014 terdapat kerancuan yang menyebutkan bahwa calon notaris diwajibkan memenuhi dan mematuhi ketentuan pasal tersebut dalam kegiatan magangnya, disisi lain calon notaris belum memiliki kewajiban dan kewenangan tersebut karena seorang calon notaris belum diambil sumpah dan janjinya sebagai pejabat notaris yang berwenang. Dalam kegiatan magang tersebut terkadang terdapat permasalah-permasalahan yang dihindari oleh pejabat notaris itu sendiri terhadap calon notaris yang akan magang ditempat kerjanya. Hal tersebut dikarenakan sangat riskannya seorang calon notaris akan menjaga kerahasiaan akta yang dibuat oleh pejabat notaris sehingga kebanyakan para pejabat notaris menolak calon notaris yang magang ditempat kerjanya.

Kerahasiaan akta sangatlah penting dikarenakan setiap akta yang dibuat oleh notaris menjadi sebuah dokumen negara yang bersifat rahasia. Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban selain berdasarkan ketentuan UUJN, juga berdasarkan kode etik notaris. Menurut Pasal 4 ayat (1) UUJN, yakni : sebelum notaris melaksanakan jabatannya, terlebih dahulu wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Sumpah tersebut berbunyi seperti yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) UUJN.

Notaris tidak bisa secara bebas mengungkapkan dan membocorkan rahasia jabatanya kepada siapapun kecuali terdapat peraturan peraturan perundang undangan yang memperbolehkan untuk membuka rahasia jabatanya, sumpah jabatan tersebut ditegaskan sebagai salah satukewajiban notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f yang menyatakan dalam menjalankan jabatanya Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang digunakan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan kecuali undang–undang menentukan lain.

Calon notaris yang sedang magang belum diangkat sebagai pejabat notaris yang telah diambil sumpah dan janjinya, tetapi secara tidak langsung calon notaris yang sedang magang juga membantu dalam praktek membuat akta di tempat magang, maka tidak memungkiri seorang calon notaris juga harus menjaga kerahasiaan akta di tempat ia magang. Hal tersebut membuat seorang calon notaris yang sedang magang haruslah memiliki undang-undang yang mengaturnya agar dalam kegiatan magangnya dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan tidak

merugikan pejabat notaris yang menjadi tempat magangnya.

Permasalahan-permasalahan diatas tersebut muncul beberapa isu hukum yang akan saya telah lebih jauh tentang tanggung jawab seorang calon notaris yang sedang magang terhadap kerahasiaan akta. Pemberlakuan yang sama tanggung jawab tentang merahasiakan akta seperti notaris terhadapa calon notaris yang sedang magang dan kebijak-kebijakan lain yang diberikan notaris kepada setiap calon notaris yang magang ditempat kerjanya.

B. Metode Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan jenis penelitian empiris dengan berlandaskan kepada konsep hukum penelitian dengan cara mencari kebenaran data dilapangan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum(Soerjono Soekanto,2008:51).Dalam penelitian ini, pada awalnya yang diteliti adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan terhadap data primer yang berada di lapangan atau masyarakat.

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif. Penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya(Mukti Fajar ND,2010:183).Pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dari perilaku nyata. Dalam pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang berkualitas saja, tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja tetapi juga memahami kebenaran tersebut(Mukti Fajar ND,2010:192).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan1. Ketentuan Yang Seharusnya Berlaku

Terhadap Notaris Diberlakukan Kepada Magang Calon Notaris.

Notaris bekerja secara independen (mandiri) artinya tidak tergantung kepada atasan atau siapapun dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Seorang notaris harus


72

dapat memutuskan sendiri akta yang dibuat dan struktur hukum apa yang tepat serta dapat memberikan penyuluhan hukum kepada klien. Maka dari itu seorang calon notaris diwajibkan untuk melaksanakan magang di kantor notaris. Proses magang sangat diperlukan bagi seorang calon notaris, hal ini demi kepentingan calon notaris itu sendiri. Dengan menjalani proses magang maka seorang calon notaris akan mendapat banyak ilmu dan pengalaman yang tidak diberikan secara teori pada waktu menempuh kuliah kenotariatan.

Ketentuan hukum yang membingungkan berkaitan dengan pasal 16 A ini, menggulirkan problematika yuridis, yakni tidak dapat ditentukan apa hukumnya secara tepat (legal indeterminacy). Dan konsep-konsep yang secara mendasar bertentangan atau bersaing, yang disebut Gallie sebagai evaluative openness, atau konsep-konsep yang masih terbuka untuk di evaluasi(Mathias Klatt,2008:3).Hal yang tidak dapat ditentukan hukumnya (leegal indeterminacy)inilah yang disebut indeterminisme samatik atau tidak dapat ditentukannya secara persis makna sebenarnya, dan hal ini mempengaruhi klaim ketepatan yang merupakan keharusan dalam proses penalaran hukum(Mathias Klatt,2008:3). Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka adapun permasalahannya yang terdapat dalam ketentuan pasal 16 A Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 terkait dengan kewajiban dan kewenangan calon notaris dalam merahasiakan segala sesuatu yang terkait dengan akta pada saat magang.

Berdasarkan tujuan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 atau disebut dengan UUJN P memiliki tujuan mengatur jabatan notaris, bukan calon notaris dikarenakan calon notaris belum terpenuhi segala hak dan kewajibannya sebagai Notaris. Sesuai dengan pasal 4 UUJN mengenai sumpah jabatan, dalam waktu maksimal 2 (dua) bulan sejak tanggal surat keputusan pengangkatan sebagai notaris, Notaris mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sumpah jabatan yaitu:1) Melaksanakan jabatan dengan amanah,

jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak.

Kelima sifat ini adalah dasar karakter seorang pejabat notaris:a) A m a n a h : d a p a t d i p e r c a y a

melaksanakan tugasnya yai tu melaksanakan perintah dari para pihak yang menghendaki notaris untuk menuangkan maksud dan keinginannya dalam suatu akta dan para pihak membubuhkan tanda tangannya pada akhir akta.

b) Jujur : tidak berbohong atau menutup-nutupi segala sesuatunya.

c) Seksama : yaitu berhati-hati dan teliti dalam menyusun redaksi akta agar tidak merugikan para pihak.

d) Mandiri : notaris memutuskan sendiri akta yang dibuat itu bersruktur hukum yang tepat serta dapat memberikan penyuluhan hukum kepadaklien.

e) Tak berpihak : netral, tidak memihak pada satu pihak.

2) Menjaga s ikap, t ingkah laku dan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai notaris:a) Menjaga sikap dan tingkah laku

maksudnya harus mempunyai sifat profesional baik dalam atau di luar kantor.

b) Menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai notaris menjaga kehotmatan martabat profesi notaris, termasuk tidak menjelekkan sesama kolega notaris atau perang tarif.

3) Akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan yaitu merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh, maksudnya notaris harus mendengarkan keterangan dan keinginan klien sebelum menuangkannya dalam bentuk akta. Notaris berkewajiban untuk merahasiakan seluruh isi akta dan seluruh keterangan yang didengarnya. Hal ini berkaitan dengan “hak ingkar” yaitu hak yang dimiliki oleh notaris, notaris berhak untuk tidak menjawab pertanyaan hakim bila terjadi masalah atas akta notariil yang dibuatnya. Keterangan atau kesaksian yang

73

diberikan oleh notaris adalah sesuai dengan yang dituangkannya dalam akta tersebut.

4) Tidak memberikan janji atau mejanjikan sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsungdengan nama atau dalih apapun yaitu berkaitan dengan hal pemberian uang untuk pengangkatan di wilayah tertentu. Pada saat disumpah, notaris sudah menyiapkan segala suatu untuk melaksanakan jabatannya seperti kantor, pegawai, saksi, protokol notaris, plang nama.

5) Kemudian untuk mengetahui Notaris yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan nyata, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah Jabatan Notaris, Notaris tersebut harus :a) Menjalankan jabatannya dengan

nyata;b) Menyampaikan berita acara sumpah

Jabatan Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Daerah;

c) Menyampaikan alamat kantor, nama kantor notarisnya, contoh tanda tangan, cap, paraf, kepada Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta bupati atau walikota di tempat notaris tersebut diangkat.

Ketentuan diatas dengan jelas syarat calon notaris untuk diangkat atau diambil sumpah jabatan sebagai pejabat notaris, maka dapat dilihat dengan jelas bahwa UUJN tersebut dibuat untuk pejabat notaris sedangkan untuk seorang calon notaris yang belum diangkat maupun diambil sumpah jabatannya sebagai Notaris dengan jelas tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi segala ketentuan yang diatur dalam UUJN tersebut.

Berdasarkan ajaran diatas kepastian hukum dilihat dari apa yang mendasar dari aturan-aturan tersebut berlaku menjadi sebuah aturan yang harus ditaati khususnya pada hal ini UUJN yang mengatur seluruh kewenangan dan kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya. Sehingga dalam hal ini terkait dengan Pasal 16 A UUJN yang mengatur

calon notaris dalam kegiatan magang, maka kepastian hukum yang dimaksud berdasarkan ajaran Yuridis-Dogmatik, berarti seorang calon notaris harus mentaati pasal tersebut tanpa melihat bahwa aturan-aturan lain bahwa sesuai UUJN dibuat untuk mengatur kewenangan dan kewajiban pejabat notaris. Sedangkan calon notaris dengan tegas belum menjadi pejabat notaris yang telah diambil sumpah jabatannya sebagai Notaris.

Sedangkan dalam pasal 16 A ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 terkait kewajiban calon notaris untuk merahasiakan segala sesuatu terkait” akta yang dibuatnya” dan segala”keterangan yang”diperoleh guna pembuatan”akta.

Pertimbangan hukum diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan ratio legis, secara formil dan sederhana tentunya dengan melihat bagian menimbang sebuah undang-undang, karena bagian tersebut menjadi ruh bagi seluruh materi batang tubuh yang ada di dalamnya. Pada setiap peraturan perundang-undangan bagian menimbang (setidaknya secara formil) wajib ada dalam setiap undang-undang dan logikanya tidak seharusnya bertentangan dengan Pasal-Pasal yang ada dalam batang tubuh.

Diundangkannya UUJN maksud dan tujuannya dapat dilihat pada konsideran bagian menimbang sebagai berikut: bahwa Negara RI merupakan negara hukum berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar yang menjamin suatu kepastian, ketertiban dan suatu perlindungan hukum untuk seluruh warga negara Indonesia. Ketetapan di dalam suatu konsideran terkandung 2 hal, diantaranya adalah yang pertama adalah negara hukum dan yang kedua adalah untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban serta perlindungan hukum bagi setiap warga negara.

Menurut bunyi dari ketentuan pasal 16A ayat (2) tersebut terdapat kekaburan makna yang seolah-olah memberikan kewenangan kepada calon notaris untuk membuat akta. Sedangkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 menyebutkan bahwa yang mempunyai kewenangan untu membuat suatu akta otentik hanyalah notaris. Hal ini berarti ketentuan pasal 16A ayat (2) bertentangan



74

dengan ketentuan pasal yang lain yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu ketentuan pada pasal 1 ayat (1) dan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Diundangkannya Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris diundangkan dengan pertimbangan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum sebagaimana Konsideran Bagian Menimbang Undang-Undang Jabatan Notaris. Dibutuhkan alat buktitertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang; bahwa notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum(Konsideran Bagian Menimbang UUJN huruf b).

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas berkaitan dengan maksud dan tujuan atau ratio legis adalah memberikan jaminan kepastian, ketertiban, dan penanungan atau perlindungan hukum terhadap notaris, untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti yang tertulis, yang bersifat outentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan kejadian hukum yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesinya wajib memberikan jasa hukum kepada masyarakat, berguna untuk mendapatkan penaungan atau perlindungan hukum dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Hal ini berarti bahwa notaris menjamin bahwa akta yang dibuat di hadapannya tersebut dijamin kerahasiaannya sesuai dengan sumpah jabatan sebagai notaris, bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya, sebagaimana Pasal 54 ayat (1) UUJN yaitu notaris hanya bisa memberikan, memperlihatkan, atau menyampaikan tentang isi Akta, Grosse, Salinan atau Kutipan Akta, kepada seorang yang berkepentingan langsung terhadap Akta, ahli waris, maupun seseorang yang telah berhak, kecuali yang telah ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Ratio Legis diundangkannya UUJN apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 16A

ayat (2) UUJN P, mengenai kewajiban calon notaris merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta. Diawali dengan tujuan calon notaris menjalani magang adalah untuk membentuk notaris yang profesional, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf n UUJN, bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya wajib menerima magang calon notaris. Dijelaskan lebih lanjut oleh penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf n UUJN, bahwapenerimaan magang calon notaris berarti mempersiapkan calon notaris agar mampu menjadi notaris yang profesional. Hal ini berarti bahwa tujuan tersebut tidak lain untuk meningkatkan kualitas hukum calon notaris yang sebagian besar ditentukan oleh mutu moral, karena itu hukum harus diukur dengan norma moral. Norma moral merupakan tolok ukur untuk menentukan benar salahnya tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya sebagai manusia. Profesi hukum notaris sangat membutuhkan moral dan hukum yang tak terpisahkan agar dapat menjalankan tugas profesinya secara profesional tanpa cela dari masyarakat, oleh karenanya, profesi hukum mengalami perubahan dan perkembangan yang berwujud dalam proses pengilmiahan, memasyarakatkan dan memanusiakan profesi. Profesi notaris berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan kewajiban, yaitu ada kemauan baik pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Sikap moral penunjang etika profesi notaris adalah bertindak atas dasar tekad, adanya kesadaran berkewajiban untuk menjunjung tinggi etika profesi, menciptakan idealisme dalam mempraktikkan profesi, yaitu bekerja bukan untuk mencari keuntungan, mengabdi kepada sesama. Jadi hubungan etika dan moral adalah bahwa etika sebagai refleksi kritis terhadap masalah moralitas dan membantu dalam mencari orientasi terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ada(Konsideran Bagian Menimbang UUJN huruf b).

Calon notaris menjalani magang dengan tujuan mempersiapkan calon notaris agar mampu menjadi notaris yang profesional. Profesi adalah bagian dari etika. Etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Akhlak diartikan sebagai budi pekerti, watak, tabiat. Moral diartikan sebagai ajaran

75

tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan (akhlak, kewajiban dan sebagainya). Nilai adalah sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadarinya maupun tidak. Nilai tersebut telah dijelaskan pula macammacamnya. Nilai yang abstrak dan subjektif tersebut, agar dapat lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, perlu lebih dikonkretkan lagi. Untuk itu nilai harus dirumuskan ke dalam simbol-simbol tertentu, yang tujuannya agar lebih mudah dipahami secara interpersonal. Wujud yang lebih konkret nilai ini adalah norma. Ketentuan pasal 16A ayat (2) UUJN merupakan pasal sisipan antara pasal 16 dan Pasal 17 UUJN. Di dalam ketentuan pasal 16A ayat (2) UUJN P sebagai suatu hal yang kontraditif, karena di satu sisi bahwa calon notaris tidak diwajibkan untuk membuat akta, meskipun ketika itu calon notaris menjalani magang. Magang bagi calon notaris adalah untuk memenuhi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai notaris. Namun di sisi yang lain calon notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta, sehingga seakan-akan calon notaris telah diberi wewenang untuk membuat akta otentik, sehingga wajib untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta.

Ketentuan pasal 16A ayat (2) UUJN P yang mewajibkan calon notaris merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya, padahal calon notaris tidak mempunyai wewenang membuat akta otentik menunjukkan bahwa ketentuan pasal 16A ayat (2) UUJN P tidak memberikan kepastian hukum, karena bertentangan dengan peraturan pasal 15 ayat (1) UUJN jo Pasal 1868 KUHPerdata dan sangat tidak pada tempatnya. Notaris harus menjaga keotentikan akta yang dibuatnya, apabila ketentuan Pasal 16A ayat (1) dan ayat (2) UUJN P digunakan notaris dan notaris mempercayakan pembuatan akta pada calon notaris maka akta tersebut kehilangan keotentikannya. Mengingat Pasal 1868 KUHPerdata tentang pengertian akta otentik berlaku.

Pejabat umum yang dimaksud merupakan penjabaran dari ketentuan pasal 1868 KUHPerdata, berkaitan dengan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Calon notaris menjalani magang sebagai salah satu persyaratan untuk dapat diangkat sebagai notaris, sehingga tidak memberikan kewenangan kepada calon notaris membuat akta otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) jo pasal 16A ayat (2) UUJN. Akibat hukum yang timbul apabila terdapat calon notaris yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, bahwa akta yang dibuat oleh calon notaris bukan sebagai akta otentik melainkan sebagai akta di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya hanya mengikat pihak-pihak penghadap. Demikian halnya dengan kewajiban calon notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, jika kerahasiaannya tidak disimpan, calon notaris yang magang tidak dapat dikenakan sanksi ketentuan pasal 322 KUHP, meskipun demikian calon notaris bersebut tetap harus bertanggung jawab.

Makna pasal 16A ayat (2) UUJN Pdilihat dari sisi pembuat undang-undang yang tercantum dalam naskah akademik undang-undang jabatan notaris terbaru Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, dalam ketentuan naskah akademiknya disebutkan bahwa, magang sebagai syarat untuk diangkat sebagai Notaris diperpanjang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan, agar calon Notaris mendapatkan kompetensi profesional, personal dan sosial sesuai dengan tujuan magang, yaitu alih pengetahuan dan keterampilan (transfer of knowledge and skills), selain itu, bagi calon Notaris yang magang, yang bersangkutan dikenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana Notaris menjaga rahasia jabatannya(Naskah akademik pembahasan naskah akademik rancangan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris: 45).

Dilihat dari hasil pembahasan naskah akademik rancangan undang-undang perubahan



76

atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris tersebut diatas sudah jelas menyebutkan bahwa notaris magang mempunyai kewajiban yang sama seperti notaris, bukan kewenangan pembuatan akta sebagaimana bunyi pasal 16A ayat (2) UUJN P.

Sebaiknya bentuk regulasi diatas diperuntukan kepada notaris yang dengan jelas sudah menjadi kewajibanya dalam merahasiakan akta, sedangkan pertanggungjawaban yang dibebankan untuk calon notaris hanyalah sebatas tanggung jawab moral. Berdasarkan keterangan yang ada tanggung jawab calon notaris terhadap kerahasiaan akta, bukanlah bertanggung jawab sepenuhnya atas akta tersebut seperti yang tanggung jawab yang diperuntukan kepada notaris, melainkan tanggung jawab sebatas turut serta merahasiakan dan sebatas tanggung jawab moral karena telah disediakan waktu dan tempat untuk dapat belajar dan melaksanakan kegiatan magang dikantor notaris tersebut. Tanggung jawab moral karena calon notaris magang ditempat notaris sehingga, ia berkewajiban turut serta merahasiakan segalanya yang harus dirahasikan.

Sesuai hasil wawancara dengan notaris Sunarto,S.H., beliau mengatakan bahwa tidak sepatutnya calon notaris diatur didalam UUJN, karena dengan jelas UUJN dibuat dengan maksud dan tujuan yang diperuntukan untuk notaris bukan seorang calon notaris. Dari hal itu maka perlu diatur sendiri untuk calon notaris dalam melaksanakan kegiatan magang. Menurut beliau perlu diaturnya serendah-rendahnya peraturan menteri yang dikeluarkan oleh Permenkumham agar dapat mengatur calon notaris dalam melaksanakan kegiatan magang dengan memberikan kurikulum juga dalam kegiatan magang tersebut, jadi nantinya di UUJN hanya memberikan penjelasan atau keterangan calon notaris magang yang syarat dan ketentuannya akan diatur oleh peraturan menteri. Sehingga dapat menghasilkan calon notaris yang siap menjadi pejabat notaris yang profesional dan berkualitas(Hasil Wawancara dengan Notaris Sunarto,2016).

2. Output Yang Seharusnya Setelah Calon Notaris Melaksanakan Kegiatan Magang

Kegiatan magang yang dilaksanakan oleh seorang calon notaris adalah sebuah kewjiban

yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat calon notaris mengambil sumpah jabatannya sebagai notaris. Dalam kegiatan magang yang dilaksanakan calon notaris di kantor notaris muncul berbagai kebijakan yang diberikan atau diberlakukan oleh setiap notaris yang kantornya dijadikan tempat untuk magang.

Mendapatkan hasil output magang calon notaris yang sesuai harapan, sangat dipengaruhi oleh perlakuan yang diberikan kepada calon notaris itu sendiri oleh notaris yang kantornya dijadikan tempat pelaksanaan magang sudah sesuai dengan yang diharapkan agar berjalan efektif dan dapat menghasilkan calon notaris yang profesional dan berkualitas.maka setiap calon notaris. Agar mendapatkan hasil yang sesuai di lapangan, maka saya melakukan pendekatan empiris dengan melakukan wawancara terhadap subyek pelaksana kegiatan magang atau Notaris tersebut sebagai pemberi kebijakan masing-masing yang sangat besar mempengaruhi output kegiatan magang calon notaris.

Saya melakukan penelitian menggunakan tehnik wawancara kepada beberapa notaris senior, yang saya ambil ke tempat kantor-kantor notaris di kota Surakarta yang saya lakukan di 5 (lima) tempat Kantor Notaris ,yaitu:a. Kantor Notaris Sunarto, S.H.b. Kantor Notaris Drajat Uripno, S.H.,M.H.c. Kantor Notaris Toto Susmono Hadi,

S.H.,M.H.d. Kantor Notaris Shallman,S.H.,M.Kne. Kantor Notaris Silviani Tri Budi Esti, S.H.

Mengambil data di 5 (lima) tempat tersebut hal itu dikarenakan agar mendapatkan berbagai macam data yang dapat dijadikan perbandingan antara kelima kantor notaris tersebut dalam memberikan kebijakan calon notaris yang magang ditempat kerjanya, dari 5 (lima) tempat penelitian tersebut dapat di simpulkan ada berbagai macam kebijakan ataupun ketentuan yang diberikan oleh notaris kepada setiap calon notaris yang sedang magang di tempat kerjanya.

Ditarik kesimpulan terdapat 2 (dua) jenis kebijakan atau ketentuan yang diberikan notaris terhadap setiap calon notaris yang akan magang ditempat kerjanya, yaitu a. Ada yang memberikan kewenangan setiap

calon notaris untuk belajar membuat

77

berbagai macam bentuk atau draft akta, yang dalam pembuatanya setiap calon notaris dibebaskan bertanya yang menurut calon notaris tersebut kurang paham atau kurang mengetahui tentang akta-akta tersebut. Terkadang hampir disamakan seperti pegawai notaris yang diberikan tugas dan kewajiban.

b. Kemudian yang satu lagi adalah adanya kebijakan atau ketentuan notaris yang hanya memberikan kewenangan calon notaris hanya melihat-melihat dalam kegiatan notaris yang ada tanpa diperbolehkan untuk mempelajari dan sejauh mana dalam pembuatan akta-akta tersebut di buat, dan tidak diperbolehkan untuk mempelajari arsip-arsip akta yang telah ada. Disini seolah-olah calon notaris hanya disuruh mempelajari yang diberikan oleh notaris tersebut tanpa diberi kebebasan untuk mempelajari hal lain dalam kegiatan yang terdapat dikantor notaris tersebut.

Terdapat 2 (dua) kebijakan yang adanya pemberian insentif terhadap setiap calon noatris yang sedang magang oleh notaris yang tempat kerjanya dijadikan tempat magang ,yaitu ada yang memberikan insentif atau uang transport dan ada yang tidak memberikan insentif sama sekali. Adanya 2 (dua) kebijakan tersebut ternyata memilki tujuan dan maksud tertentu notaris dalam memberikan insentif, yaitu agar calon notaris dianggap sebagai atau setara sebagai pegawai sehingga dengan memberikan insentif kepada calon notaris atau uang pengganti transport akan membuat setiap calon notaris memiliki tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan magangnya.

Kegiatan magang akan berjalan dengan baik, para calon notaris akan giat dalam masuk magang karena merasa mendapat perhatian dari notarisnya timbal baliknya calon notaris akan merasa lebih bertanggung jawab atas kegiatan magangnya yang khusunya dalam pembuatan draft-draft akta yang disini diharuskan menjaga kerahasiaannya. Sehingga notaris merasa diuntungkan dalam segi menjaga kerahasiaan akta dan kewajibanya dalam menerima calon notaris magang, dan untuk calon notaris itu sendiri akan mendapatkan pengalaman yang lebih dalam mempelajari dan dalam praktek mebuat draft-draft akta, sehingga pada saat

praktek menjadi pejabat notaris akan menjadi notaris yang berkompeten dan bertanggung jawab atas jabatannya sebagai Notaris.

D. Simpulan

Makna pasal 16A ayat (2) UUJN menurut penulis jika dilakukan dengan penafsiran sistematis dan historismaka bermakna calon notaris tidak berwenang membuat akta, karena kewenagan pembuatan akta kepada calon notaris tidak didukung oleh pasal lain jika dilihat dari sisi penafsiran sistematis, justru bertentangan dengan pasal 1868 KUHPerdata dan ketentuan pasal 1 ayat (1) dan pasal 15 UUJN. Ketentuan pasal 16A ayat (2) ini merupakan pasal yang ceroboh karena bertentangan dengan ketentuan lain diantaranya yaitu pasal 1868 KUHPerdata, pasal 1 ayat (1) UUJN, dan pasal 15 UUJN Ratio legis ketentuan pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 terkait kewajiban calon notaris untuk merahasiakan segala sesuatu terkait akta yang dibuatnya dan segalaketerangan yangdiperoleh guna pembuatanakta adalah untuk menjamin kepastian akta otentik. Akta otentik merupakan salah satu kewenangan notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum.

Kegiatan magang seorang calon notaris yang suatu keharusan atau kewajiban bagi setiap calon notaris yang telah menyelesaikan strata 2 magister kenotariatan untuk melaksanakan kegiatan selama 24 (dua puluh empat) bulan di kantor notaris. Sejauh ini berdasarkan pengambilan data dan atas pembahasan diatas disimpulkan terdapat 2 jenis kebijakan yang diberikan para notaris kepada calon notaris yang magang ditempatnya yaitu, memberikannya keleluasaan setiap calon notaris dalam kegiatan magang dari mempelajari hingga dalam pembuatan draft-draft akta tanpa membatasinya, hingga diperbolehkan untuk mempelajari berbagai arsip-arsip akta otentik dan yang kedua tidak memberikan keleluasaan terhadap calon notaris, calon notaris yang magang hanya diperbolehkan melihat kegiatan yang ada dikantor notaris dan sambil mempelajari akta dengan dibatasi tidak diperbolehkan melihat-melihat arsip-arsip akta untuk dipelajari. Adanya 2 (dua) perlakuan juga terhadap calon notaris dianggap seperti pegawai notaris dan hanya sebagai peserta magang biasa. Perlakuan dianggap sebagai pegawai notaris yaitu dengan pemberian insentif atau uang transport dan ada yang tidak memberikan insentif. Pemberian insentif tersebut tidak dan tidak bukan



78

terdapat maksud dan tujuan dari notaris itu agar supaya calon notaris yang magang mendapatkan perhatian lebih sehingga kegiatan magang dapat berjalan dengan konsisten dan memberikan setiap calon notaris rasa tanggung jawab atas semua tindakannya dalam kegiatan magang dikantor notaris yang bersangkutan.

Tata kelola kantor yang baik pula juga mempengaruhi kefektifan dalam pelaksanaan kegiatan magang calon notaris. Dalam kegiatan magang calon notaris akan mengambil ilmu dan meniru apa yang ia lihat dan praktekan, maka dengan tata kelola kantor yang baik sebagai persiapan dalam penyusunan laporan, dalam pemeriksaan oleh MPD dan dari kantor pertanahan atas akta-akta yang telah dibuat notaris.

E. Saran

Menjadikan calon notaris yang profesional dan berkualitas, dan menghindarkan dari maksud ketentuan pasal 16 A UUJN yang dapat muncul penafsiran berbeda, memang sepatutnya untuk diatur sendiri mengenai calon notaris dalam melaksanakan kegiatan magang. Serendah-rendahnya diatur atau dikeluarkan aturan Peraturan Menteri yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengatur calon notaris, dengan lengkap kurikulum dalam kegiatan magang calon notaris.

F. Daftar Pustaka

Dworkin.2006.Law as Interpretation, dalam Wacks, Raymond, Introduction to Philosophy of Law.Oxford: Oxford University Press

Endang Purwaningsih.2011.“Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian

Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka KepastianH ukum”, artikel pada Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 3

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

L. Huang. 2004. “Notarial Practice In Hong Kong “, Article on Journal of UINL – Union Internationale du Notariat Latin, Vol 9 Notarius International 3-4

Mathias Klatt.2008.Making the Law Explicit: The Normativity of Legal Argumentation.Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing

Mukti Fajar ND.,Yulianto Achmad.2010.DualismePenelitian Hukum Normatif & Empiris.Yogyakarta.Pustaka Pelajar

Naskah akademik pembahasan naskah akademik rancangan undang-undang perubahan atas undang-undang no 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris hlm. 45.

Soerjono Soekanto.2008.Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta.UI Press

SudiknoMertokusumo. 2004. “Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris”, Renvoi, Nomor 12

Suharjono. 1995. “Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum”,Artikelpadajurnal Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123

TrgovĉevićProkić Milena. 2011. “ Legal Basis Of Notary Public Services “, article on International journal of economics and law, Vol. 1, No. 3

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan No

Documents

TANGGUNG JAWAB CALON NOTARIS YANG SEDANG …