TahunPajak PAJAK PENGADILAN

Putusan Nomor : PUT-111087.15/2013/PP/M.XIIB Tahun 2018

Jenis Pajak : PPh Badan

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa banding berdasarkan pemeriksaan, tidak terdapat materisengketa mengenai kompensasi kerugian;

bahwa banding berdasarkan pemeriksaan, tidak terdapat materisengketa mengenai tarif pajak;

bahwa banding berdasarkan pemeriksaan, tidak terdapat materisengketa mengenai kredit pajak;

bahwa banding berdasarkan pemeriksaan, tidak terdapat materisengketa mengenai sanksi administrasi;

bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalahkoreksi Penghasilan Neto Tahun Pajak 2013 sebesar$US7,984,269.77, yang terdiri dari:1. Harga Pokok Penjualan $US 6,168,059.352. Biaya dari Luar Usaha $US 199,691.783. Penyesuaian Fiskal Positif $US 1,616,096.674. Penyesuaian Fiskal Negatif $US 421.97yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menurut Terbanding:

bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, terkait dengan penghitunganpenghasilan kena pajak secara jabatan, dijelaskan bahwa:a. Berdasarkan Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) Paragraf 8 UU KUP, penghitungan besarnya

Penghasilan Kena Pajak secara jabatan dapat dilakukan atas Wajib Pajak yang:- tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 UU;- pada saat diperiksa tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 UU

KUP;b. Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan (Pasal 28 ayat (1) UU KUP) adalah:

- Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas- Wajib Pajak Badan

sehingga disimpulkan bahwa penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak secara jabatandapat dilakukan atas Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan sepanjang Wajib Pajak tersebutwajib menyelenggarakan pembukuan (Pasal 28 ayat (1) UU KUP), tetapi pada saat dilakukanpengujian atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak tersebut ternyata tidakmenyelenggarakan pembukuan atau pada saat diperiksa tidak memenuhi permintaan terkaitpeminjaman dokumen;

bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayardengan penghitungan secara jabatan dalam Wajib Pajak Badan tersebut pada saat diperiksa tidakmemenuhi permintaan untuk memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumenyang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh,kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak, sehingga DirekturJenderal Pajak tidak dapat menghitung jumlah pajak yang seharusnya terutang tersebut(Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) Paragraf 7 UU KUP);

bahwa yang dimaksud dengan penghitungan secara jabatan, sebagaimana dijelaskan padaPenjelasan Pasal 13 Ayat (1) paragraf 7 UU KUP adalah penghitungan pajak didasarkan pada datayang tidak hanya diperoleh dari Wajib Pajak saja;

bahwa dalam hal dilakukan penghitungan penghasilan kena pajak secara jabatan, makaberdasarkan Penjelasan Pasal 13 ayat (1) paragraf 8 UU KUP, pembuktian atas uraian perhitunganyang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak tersebutdibebankan kepada Wajib Pajak

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

.Menurut Pemohon Banding:

bahwa atas hasil pemeriksaan PPh Badan Tahun Pajak 2013, Terbanding menetapkan danmenghitung Penghasilan Kena Pajak secara jabatan dengan menggunakan dasar hukum yaitu,Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 ("PP-74") tentang Tata CaraPelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan Pasal 29 ayat 3 Undang-UndangKUP. Dengan kata lain bukan Pasal 13 Ayat 1 huruf d;

bahwa apabila dibaca lebih lanjut mengenai ketentuan pasal 13 ayat (1) dan penjelasannya, pasaltersebut hanya mengatur secara umum mengenai kondisi dilakukan perhitungan penghasilan kenapajak secara jabatan sehubungan dengan pemeriksaan. Pasal tersebut tidak mengatur secarakhusus mengenai Wajib Pajak Badan bisa dikenakan perhitungan penghasilan kena pajak secarajabatan;

bahwa sesuai penjelasan kami sebelumnya, ketentuan mengenai pihak Wajib Pajak yang dapatdikenakan perhitungan penghasilan kena pajak secara jabatan telah diatur khusus dalam Pasal 29ayat (3b) UU KUP yang menyatakan sebagai berikut:Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidakmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sehingga tidak dapat dihitungbesarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

bahwa Pasal 29 ayat (3b) diatas telah secara spesifik mengatur bahwa hanya Wajib Pajak OrangPribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dapat dikenakan penetapansecara jabatan;

bahwa terkait dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) dan ayat (5) UU PPh yang juga ditambahkan olehTerbanding sebagai dasar hukum, pasal tersebut pada dasarnya mengatur mengenai ketentuanpenggunaan norma perhitungan penghasilan neto dalam menghitung penghasilan neto bagi WajibPajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;

bahwa jika dibaca lebih lanjut ketentuan pasal 14 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU PPh,seluruhnya lebih membahas perhitungan penghasilan neto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yangmelakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dapat dilakukan dengan menyelenggarakanpembukuan/pencatatan atau dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto denganpersyaratan tertentu;

bahwa ketentuan pasal 14 ayat (5) dan penjelasannya telah menjelaskan bahwa bagi Wajib Pajak(Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas) yang wajibmenyelenggarakan pembukuan/pencatatan, tetapi tidak atau tidak sepenuhnya menjalankankewajiban pembukuan/pencatatan atau tidak bersedia memperlihatkannya atau bukti-buktipendukungnya dalam hal pemeriksaan, sehingga mengakibatkan tidak dapat dihitungnyapenghasilan neto Wajib Pajak tersebut, maka penghasilan netonya dihitung dengan menggunakannorma perhitungan penghasilan neto;

bahwa dengan demikian, sejalan dengan ketentuan pasal 29 ayat (3b) diatas, hanya Wajib PajakOrang Pribadi yang dapat dikenakan penetapan perhitungan penghasilan neto secara jabatan, yaitudengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto;

bahwa dengan demikian, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penetapan hasilpemeriksaan secara jabatan terhadap Pemohon Banding atas kewajiban PPh Badan Tahun Pajak2013 seharusnya batal demi hukum karena penetapan jabatan untuk Wajib Pajak Badan tidakdiatur dalam Undang-Undang Perpajakan;

Menurut Majelis:

bahwa menurut Majelis, Terbanding melakukan koreksi karena Pemohon Banding tidak dapatmenyerahkan dokumen dan bukti yang diminta oleh Terbanding dalam waktu satu bulansebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat 3a Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanaterakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP), sehingga pajak yang terhutang ditetapkan secarajabatan oleh Terbanding.

bahwa Terbanding berpendapat bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ini telah ditetapkan

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

secara jabatan sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, dimanadalam penghitungan sanksi kenaikan bunga menggunakan ketentuan sesuai dengan Pasal 13 ayat(1) huruf d dan Pasal 13 ayat (3) huruf a Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan.

bahwa menurut Majelis, dalam surat banding Pemohon Banding menyampaikan bahwa PemohonBanding telah meminjamkan buku/ catatan dan dokumen untuk Tahun 2013 pada saat prosespemeriksaan seperti data trial balance, general ledger, laporan keuangan, Surat PemberitahuanPajak Penghasilan Badan Tahun 2013 beserta detail perhitungannya, Surat Pemberitahuan MasaPajak Pertambahan Nilai Januari–Desember 2013, salinan perjanjian dengan supplier, dandata/dokumen lainnya, dengan demikian, Pemohon Banding berpendapat bahwa pada dasarnyaPemohon Banding telah dapat memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dandokumen yang berubungan dengan kegiatan usaha, dan bahwa data/dokumen tersebut dapatdigunakan sebagai data/dokumen bagi Terbanding dalam melakukan pemeriksaan;

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding juga tidak setuju atas penetapan sanksi secara jabatan dansekaligus tidak setuju dengan sanksi berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("Undang-undang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan") sebesar 50% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurangdibayar dalam satu Tahun Pajak. Pemohon Banding pada dasarnya memiliki pembukuan dan telahmenyerahkan informasi tersebut kepada Terbanding sesuai dengan surat permintaan data sehinggatelah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-undangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, selama proses pemeriksaan, Pemohon Bandingselalu kooperatif, jangka waktu pemberian data selama 1 bulan sesuai dengan surat permintaandata juga telah dipenuhi, oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat penetapan secara jabatantidak tepat dan penghitungan sanksi oleh Terbanding seharusnya dilakukan berdasarkan Pasal 13ayat (2) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

bahwa menurut Majelis, sengketa yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah terkait dengankeabsahan Terbanding menetapkan pajak penghasilan secara jabatan, dan dampak ke dalampenerapan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

bahwa Majelis akan membahas secara yuridis untuk Wajib Pajak Badan sebagai subyekpenetapan pajak secara jabatan sebagaimana di bawah ini.

bahwa menurut Majelis, Terbanding dalam surat uraian banding menjelaskan antara lainsebagaimana di bawah ini.

bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,sebagai berikut:

bahwa Pasal 13:(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa

Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhisehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau

(3) Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikansebesar:

a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalamsatu Tahun Pajak;

b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidakatau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidakatau kurang disetor; atau

c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar;

bahwa Pasal 28:(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib

Pajak Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan;(3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan

iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;(4) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan

huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesiaatau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan;

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

(5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual ataustelsel kas;

(6) Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuandari Direktur Jenderal Pajak;

(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal,penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnyapajak yang terutang;

(8) Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapatdiselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan;

(9) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkansecara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan brutosebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yangbukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final;

(11) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dandokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secaraelektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun diIndonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak Badan;

bahwa Pasal 29:(3) Waiib Pajak yang diperiksa wajib:a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi

dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh,kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu danmemberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan lain yang diperlukan;(3a) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejakpermintaan disampaikan;

(3b) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebastidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga tidak dapatdihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitungsecara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

(4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keteranganyang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, makakewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluanpemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata CaraPelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, sebagai berikut:

bahwa Pasal 11:(1) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadidasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh,kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;


c. memberikan keterangan lain yang diperlukan;(2) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana


(3) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yangdiperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga tidakdapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajaknya dapat dihitungsecara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidangperpajakan;

(4) Dalam hal Wajib Pajak Badan yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimanadimaksud pada ayat (2) sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak,penghasilan kena pajaknya dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

(5) Dalam hal penghasilan kena pajak dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud padaayat (3) atau ayat (4), Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuanhasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan memberikan hak kepada Wajib Pajak untukhadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;

(6) Pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),pemeriksa Pajak dapat mempertimbangkan dokumen yang diberikan oleh Wajib Pajak;

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

(7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terbatas pada:a. dokumen yang terkait dengan penghitungan peredaran usaha atau penghasilan bruto

dalam rangka penghitungan penghasilan neto secara jabatan; danb. dokumen kredit pajak sebagai pengurang Pajak Penghasilan;

bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Undang–UndangNomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak danPemenuhan Kewajiban Perpajakan disebutkan bahwa:

- Wajib Pajak yang diperiksa wajib:a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi


- Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejakpermintaan disampaikan;Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yangdiperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga tidakdapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajaknya dapat dihitungsecara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidangperpajakan;

- Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terbatas pada:a. dokumen yang terkait dengan penghitungan peredaran usaha atau penghasilan bruto


- Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya MasaPajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:d. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi

sehingga tidak dapt diketahui besarnya pajak yang terutang; atau- Jumlah Pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikansebesar:a. 50% (Lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam

satu tahun pajak;

bahwa dalam persidangan ke 3 tanggal 11 Oktober 2017 Pemohon Banding menyampaikan antaralain sebagai berikut:Dari dasar hukum yang digunakan Terbanding dalam menetapkan hasil pemeriksaan secarajabatan, Pemohon Banding melihat bahwa dari sisi yuridis, referensi dasar hukum yang digunakanTerbanding seharusnya tidak dapat diberlakukan terhadap hasil pemeriksaan Pemohon Banding,dimana aturan yang menjadi referensi dasar hukum penerapan secara jabatan atas hasilpemeriksaan adalah pasal di dalam Peraturan Pemerintah, bukan berdasarkan Undang-UndangPerpajakan;

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ("UUD 1945") Pasal (23A) telah menyatakan bahwa:"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur denganundang-undang.";

bahwa dengan demikian, seluruh aturan perpajakan harus berdasarkan aturan undang-undang.Atas dasar ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut, terdapat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ("Undang-Undang KUP") yang telah menjadi referensi dasar hukum tata cara perpajakan di Indonesia;

bahwa dalam hal ini, di dalam Undang-Undang KUP, aturan mengenai penetapan hasilpemeriksaan secara jabatan telah diatur di dalam Pasal 29 ayat (3b) yang berbunyi:

"Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaanbebas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga tidakdapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapatdihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan.";

bawha berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3b) Undang-Undang KUP tersebut, penetapanpenghasilan kena pajak secara jabatan atas hasil pemeriksaan hanya dikenakan kepada WajibPajak Orang Pribadi. Pada pasal-pasal lainnya di dalam Undang-Undang KUP, tidak ada ketentuan

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

penetapan secara jabatan atas perhitungan penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Badan.Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perhitungan hasil pemeriksaan bagi Wajib PajakBadan hanya berlaku ketentuan perhitungan secara normal;

bahwa ketentuan penetapan hasil pemeriksaan secara jabatan bagi Wajib Pajak Badan memangtercantum di dalam Pasal 11 ayat (3) PP-74. Namun demikian, secara hierarki, kedudukanPeraturan Pemerintah ini berada di bawah Undang-Undang. Dalam hal ini, menurut PemohonBanding, ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 telahmengatur lebih dari apa yang ditetapkan oleh Undang-Undang, karena Undang-Undang KUPsendiri tidak mengatur penetapan secara jabatan bagi Wajib Pajak Badan;

bahwa kembali kepada sumber hukum awal perpajakan di Indonesia dimana pajak dan pungutanlain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, penetapan hasilpemeriksaan perpajakan juga seharusnya mendasarkan pada aturan di dalam Undang-Undang.Dengan demikian, menurut Pemohon Banding, penggunaan ketentuan dalam PP-74 sebagai dasarhukum penetapan hasil pemeriksaan secara jabatan terhadap Pemohon Banding seharusnya tidakdapat berlaku karena tidak merujuk kepada aturan pasal penetapan secara jabatan di dalamUndang-Undang KUP;

bahwa dengan demikian, penetapan hasil pemeriksaan secara jabatan terhadap Pemohon Bandingatas kewajiban PPh Badan Tahun Pajak 2013 seharusnya batal demi hukum berdasarkan alasanyuridis diatas;

bahwa dalam persidangan ke 4 tanggal 1 November 2017 Pemohon Banding menyampaikanantara lain sebagai berikut:

bahwa menurut Pemohon Banding, pemahaman atas Pasal 31 ayat (3) tersebut harus dibacasecara berkesinambungan dengan Pasal 29 ayat (3) dan ayat (3b), Pasal 29 ayat (3) menjelaskankewajiban Wajib Pajak di dalam proses pemeriksaan, sedangkan Pasal 31 ayat (3) menjelaskankewajiban Pemeriksa dan hak Wajib Pajak dalam hal hasil pemeriksaan ditetapkan secara jabatankarena tidak dipenuhinya kewajiban dalam Pasal 29 ayat (3) tersebut, namun demikian kedua pasaltersebut tidak mengatur pihak-pihak yang dapat dikenakan penetapan secara jabatan, karenapenentuan siapa yang dapat dikenakan penetapan hasil pemeriksaan secara jabatan telah diatursendiri di dalam Pasal 29 ayat (3b):

Pasal 29 ayat (3b) Undang-Undang KUP:"Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaanbebas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga tidakdapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapatdihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan.";

bahwa oleh karena itu, mengulangi pernyataan yang telah Pemohon Banding sampaikan di dalampenjelasan sebelumnya dan merujuk pada aturan Pasal 29 ayat (3), ayat (3b) dan juga Pasal 31ayat (3) sebagaimana telah dijelaskan diatas, Pemohon Banding tetap berpendapat bahwaberdasarkan ketentuan Undang-Undang KUP, penetapan hasil pemeriksaan secara jabatan hanyadapat dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi, perhitungan hasil pemeriksaan bagi WajibPajak Badan hanya berlaku ketentuan perhitungan secara normal;

bahwa yang dimaksud Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal29 ayat (3) sehingga penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan adalah WajibPajak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (3b), yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yangmelakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, bukan Wajib Pajak Badan (Wajib Pajak secaraumum), lebih lanjut bahwa data dan dokumen yang diminta Terbanding pada saat pemeriksaantelah tersedia dan dapat diberikan Pemohon Banding sebagai bahan pertimbangan Majelis dalammemeriksa kasus sengketa Pemohon Banding di dalam persidangan;

bahwa dengan demikian, penetapan hasil pemeriksaan secara jabatan terhadap Pemohon Bandingatas kewajiban PPh Badan Tahun Pajak 2013 seharusnya batal demi hukum berdasarkan alasandiatas;

dalam persidangan ke 8 tanggal 14 Februari 2018 Pemohon Banding menyampaikan antara lainsebagai berikut:Pasal 29 ayat (3b) diatas telah secara spesifik mengatur bahwa hanya Wajib Pajak Orang Pribadiyang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dapat dikenakan penetapan secarajabatan.

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

bahwa terkait dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) dan ayat (5) UU PPh yang juga ditambahkan olehTerbanding sebagai dasar hukum, pasal tersebut pada dasarnya mengatur mengenai ketentuanpenggunaan norma perhitungan penghasilan neto dalam menghitung penghasilan neto bagi WajibPajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

bahwa jika dibaca lebih lanjut ketentuan pasal 14 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU PPh,seluruhnya lebih membahas perhitungan penghasilan neto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yangmelakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dapat dilakukan dengan menyelenggarakanpembukuan/pencatatan atau dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto denganpersyaratan tertentu.

bahwa ketentuan pasal 14 ayat (5) dan penjelasannya telah menjelaskan bahwa bagi Wajib Pajak(Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas) yang wajibmenyelenggarakan pembukuan/pencatatan, tetapi tidak atau tidak sepenuhnya menjalankankewajiban pembukuan/pencatatan atau tidak bersedia memperlihatkannya atau bukti-buktipendukungnya dalam hal pemeriksaan, sehingga mengakibatkan tidak dapat dihitungnyapenghasilan neto Wajib Pajak tersebut, maka penghasilan netonya dihitung dengan menggunakannorma perhitungan penghasilan neto.

bahwa dengan demikian, sejalan dengan ketentuan pasal 29 ayat (3b) diatas, hanya Wajib PajakOrang Pribadi yang dapat dikenakan penetapan perhitungan penghasilan neto secara jabatan, yaitudengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto.

bahwa dengan demikian, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penetapan hasilpemeriksaan secara jabatan terhadap Pemohon Banding atas kewajiban PPh Badan Tahun Pajak2013 seharusnya batal demi hukum karena penetapan jabatan untuk Wajib Pajak Badan tidakdiatur dalam Undang-Undang Perpajakan.

Penghitungan Pajak Terutang Secara Jabatan Untuk Wajib Pajak Badan

bahwa berdasarkan argumen di atas, penetapan secara jabatan berdasarkan PP-74 diatur bahwapenghitungan penghasilan kena pajak secara jabatan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

bahwa akan tetapi pada tahun 2013, tidak terdapat peraturan perundang-undangan maupunperaturan pelaksanaan yang mengatur mengenai cara penghitungan penghasilan kena pajaksecara jabatan bagi Wajib Pajak Badan. Peraturan pelaksana yang berlaku saat itu, hanyamengatur tata cara perhitungan penghasilan kena pajak secara jabatan bagi Wajib Pajak OrangPribadi, yaitu dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto.

bahwa oleh karena itu, selaras dengan Pasal 29 ayat (3b) UU KUP, penetapan jabatan untukmenghitung penghasilan kena pajak wajib pajak Badan tidak dapat diberlakukan.

bahwa berdasarkan penjelasan Terbanding, dengan adanya kekosongan hukum terkait carapenghitungan penghasilan kena pajak secara jabatan, maka penghasilan kena pajak secarajabatan tidak dihitung menggunakan norma penghasilan neto melainkan berdasarkan ketentuanPasal 13 Ayat (1) UU KUP. Oleh karena itu, ketetapan penghitungan kena pajak secara jabatanatas keadaan Wajib Pajak yang sebenarnya tergantung dari kemampuan Pemeriksa Pajak untukmengumpulkan data baik yang berasal dari Wajib Pajak maupun dari luar Wajib Pajak tersebut,serta kemampuan Pemeriksa Pajak untuk kemudian menguji, menganalisis dan menyimpulkandata-data yang telah diperoleh tersebut.

bahwa lebih lanjut, di dalam penjelasan Terbanding juga dijelaskan tahapan perhitungan secarajabatan yang telah dijalankan oleh Terbanding. Dalam hal ini, dapat terlihat dari penjelasanTerbanding dalam proses pengujian dan analisis data, bahwa data dan informasi yang digunakanhanyalah berdasarkan data-data yang berasal dari Wajib Pajak, yang diberikan sebelumditerbitkannya Berita Acara Pemenuhan Sebagian Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen.

bahwa tidak ada pengujian atas data ataupun informasi selain yang diberikan oleh Wajib Pajak.Misalnya, koreksi Terbanding atas perhitungan amortisasi aktiva tidak berwujud. Telah terdapatputusan Pengadilan Pajak atas sengketa banding Pemohon Banding pada tahun 2008 dan 2009terkait saat dan perhitungan pembebanan biaya amortisasi aktiva tidak berwujud, dimanaberdasarkan putusan Pengadilan Pajak tersebut, Pemohon Banding seharusnya masih dapatmembebankan biaya amortisasi fiskal aktiva tidak berwujud untuk tahun pajak 2013, karena belumhabisnya masa manfaat dari aktiva tidak berwujud tersebut.

bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Pemohon Banding melihat bahwa Terbanding tidak

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

konsisten dalam melakukan penghitungan penghasilan kena pajak secara jabatan.

bahwa dengan demikian, Pemohon Banding menilai jika tidak adanya perangkat hukum serta tatacara yang jelas dalam menghitung penghasilan kena pajak secara jabatan bagi Wajib Pajak Badan,Terbanding tidak dapat menerapkan penetapan secara jabatan atas hasil pemeriksaan tahun 2013.

bahwa menurut Majelis, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor16 Tahun 2019, mengatur sebagai berikut:

bahwa Pasal 13 Ayat (1):Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya MasaPajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:


Penjelasan Pasal 13 Ayat (1)Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 28 atau pada saat diperiksa tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 29, sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak dapat menghitung jumlah pajakyang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Direktur JenderalPajak berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungansecara jabatan, yaitu penghitungan pajak didasarkan pada data yang tidak hanya diperolehdari Wajib Pajak saja.

Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatanoleh Direktur Jenderal Pajak dibebankan kepada Wajib Pajak.

bahwa Pasal 13 Ayat (2):Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayarsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksiadministrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluhempat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagianTahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakKurang Bayar.

bahwa Pasal 13 Ayat (3):Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikansebesar:

a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayardalam satu Tahun Pajak;

b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong,tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipunguttetapi tidak atau kurang disetor; atau

c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

bahwa Pasal 28:(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib

Pajak Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan;(3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan

iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;(4) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan

huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesiaatau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan;

(5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual ataustelsel kas;

(6) Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuandari Direktur Jenderal Pajak;

(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal,penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnyapajak yang terutang;

(8) Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapatdiselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan;

(9) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan brutosebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yangbukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final;

(11) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dandokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secaraelektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun diIndonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak Badan;

bahwa Pasal 26A ayat (4):(4) Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan

lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data daninformasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga,pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkandalam penyelesaian keberatannya.

bahwa Pasal 29:(3) Waiib Pajak yang diperiksa wajib:a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi



c. memberikan keterangan lain yang diperlukan;(3a) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana


(3b) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebastidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga tidak dapatdihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitungsecara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

(4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keteranganyang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, makakewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluanpemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

bahwa Pasal 31:(1) Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.(2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya mengatur

tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan suratpemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadirdalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

(3) Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibansebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) sehingga penghitungan penghasilan kenapajak dilakukan secara jabatan, Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan suratpemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan memberikan hak kepada WajibPajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yangditentukan.

bahwa Pasal 48:Hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan PeraturanPemerintah.

bahwa menurut Majelis Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Undang-Undang PPh)mengatur sebagai berikut:

Pasal 14 Ayat (1)Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dandisempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Penjelasan Pasal 14 Ayat (1)Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak sangat penting untuk dapatmengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak.Untuk dapat menyajikan informasi dimaksud, Wajib Pajak harus menyelenggarakanpembukuan. Namun, disadari bahwa tidak semua Wajib Pajak mampu menyelenggarakanpembukuan.

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

Semua Wajib Pajak Badan dan bentuk usaha tetap diwajibkan menyelenggarakan pembukuan.Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas denganjumlah peredaran bruto tertentu tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan.

Pasal 14 Ayat (5)Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk Wajib Pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnyamenyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan ataubukti-bukti pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan NormaPenghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diaturdengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 14 Ayat (5)Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, wajib menyelenggarakan pencatatan,atau dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan, tetapi:

a. tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan ataupembukuan; atau

b. tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-buktipendukungnya pada waktu dilakukan pemeriksaan

sehingga mengakibatkan peredaran bruto dan penghasilan neto yang sebenarnya tidakdiketahui maka peredaran bruto Wajib Pajak yang bersangkutan dihitung dengan cara lain yangdiatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan penghasilan netonya dihitungdengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Pasal 16 Ayat (1)Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalamsuatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan hurufg.

Penjelasan Pasal 16Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya PajakPenghasilan yang terutang. Dalam Undang-Undang ini dikenal dua golongan Wajib Pajak, yaituWajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri.

Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnyaPenghasilan Kena Pajak, yaitu penghitungan dengan cara biasa dan penghitungan denganmenggunakan Norma Penghitungan.

Pasal 16 Ayat (2)Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan Badan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 dihitung dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak KenaPajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

bahwa menurut Majelis, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 tentangTata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (PP Nomor 74 Tahun 2011),mengatur sebagai berikut:bahwa Pasal 11:

(1) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi



c. memberikan keterangan lain yang diperlukan;(2) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana


(3) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yangdiperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga tidakdapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajaknya dapat dihitungsecara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidangperpajakan;

(4) Dalam hal Wajib Pajak Badan yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

dimaksud pada ayat (2) sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak,penghasilan kena pajaknya dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

(5) Dalam hal penghasilan kena pajak dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud padaayat (3) atau ayat (4), Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuanhasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan memberikan hak kepada Wajib Pajak untukhadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;




bahwa menurut Majelis, berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP besertapenjelasannya, Majelis memaknai bahwa Terbanding dapat menerbitkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar secara jabatan dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimanadimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yangterutang. Bahwa penetapan secara jabatan adalah kewenangan Terbanding yang berlaku secarabersyarat. Dalam hal ini apabila Wajib Pajak tidak dapat memenuhi sebagian kewajibansebagaimana diatur dalam Pasal 28 atau Pasal 29, namun masih dapat dilakukan perhitunganbesarnya pajak terhutang oleh Terbanding, maka tidak dapat ditetapkan secara jabatan.

bahwa menurut Majelis, dalam pasal 13 ayat (1) huruf d merujuk pada tidak dipenuhinya kewajibanpasal 28 atau pasal 29 secara utuh, bukan merujuk pada ayat tertentu pada pasal-pasal aquo.Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 dikenakankepada Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usahaatau pekerjaan bebas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak Badan yang tidakmemenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 28 sehingga tidak dapat dilakukanperhitungan besarnya pajak, maka dapat ditetapkan secara jabatan.

bahwa menurut Majelis, kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 29 oleh Wajib Pajak dalam haldilakukan pemeriksaan adalah berlaku bagi Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi.Dalam hal Wajib Pajak Badan tidak memenuhi ketentuan pasal 29 dalam pemeriksaan, makamenurut Majelis juga dapat dikenakan penetapan pajak secara jabatan.

bahwa menurut Majelis, substansi pengaturan pasal 13 ayat (1) khususnya pada huruf d, padaUndang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2000 dengan Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009adalah sama. Bahwa Wajib Pajak baik Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yangtidak memenuhi ketentuan pasal 28 dan Pasal 29 maka Direktur Jenderal Pajak berwenangmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan secara jabatan, yaitupenghitungan pajak didasarkan pada data yang tidak hanya diperoleh dari Wajib Pajak saja.

bahwa menurut Majelis, substansi pengaturan pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)pada Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2000 dengan Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun2009 adalah sama, namun pada Undang-Undang KUP Nomor 16 tahun 2009 disisipkan dua ayatyaitu ayat (3a), yang mengatur waktu satu bulan bagi Wajib Pajak untukmenyerahkan/meminjamkan buku catatan dan dokumen lainnya sejak surat peminjamandisampaikan dan ayat (3b) yang mengatur penetapan penghitungan kena pajak bagi Wajib Pajakorang Pribadi yang tidak memenuhi ketentuan ayat 3.

bahwa menurut Majelis, pengaturan pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) pada Undang-Undang KUP memiliki jiwa pengaturan yang berlaku secara umum yaitu untuk Wajib Pajak Badanmaupun Wajib Pajak Orang Pribadi dan jiwa pengaturan itu sudah ada sejak Undang-Undang KUPsebelumnya. Penyisipan ayat (3b) yang mengatur khusus Wajib Pajak Orang Pribadi menurutMajelis adalah untuk dapat memberikan penegasan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, namun tidakdapat menghilangkan pengaturan umum bahwa Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak OrangPribadi dapat ditetapkan secara jabatan.

bahwa menurut Majelis, dalam pasal 29 ayat (3b) Undang-Undang KUP dinyatakan :”Dalam halWajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga tidak dapat dihitung besarnyapenghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini yang dihitung secarajabatan adalah penghasilan kena pajak.

bahwa menurut Majelis, Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang KUP dinyatakan :Apabila dalam

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalamPasal 29 ayat (3) sehingga penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan,Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada WajibPajak dan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasilpemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Dalam hal ini yang dihitung secara jabatanadalah penghasilan kena pajak.

bahwa menurut Majelis, dalam Pasal 13 ayat (1) digunakan nomenklatur “Surat Ketetapan PajakKurang Bayar secara jabatan”, sementara sebagaimana dirujuk padal pasal tersebut yaitu padapasal 29 ayat (3b), dan pasal 31 ayat (3) digunakan nomenklatur “penghasilan kena pajak dilakukansecara jabatan”. Majelis memaknai bahwa kedua istilah mempunyai maksud yang sama, namundisesuaikan dengan kontek pasal masing-masing. Pada Pasal 13 ayat (1) digunakan nomenklatur“Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar secara jabatan”, dalam kontek mengatur jenis produkhukumnya, sementara dalam pasal 29 ayat (3b) dan Pasal 31 ayat (3) digunakan nomenklatur“penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan” dalam kontek perhitungan teknisnya yaitubesarnya penghasilan kena pajak.

bahwa Pasal 14 ayat (5) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1983 (Undang-Undang PPh)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PajakPenghasilan mengatur sebagai berikut:

Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk WajibPajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidaksepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkanpencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkanNorma Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lainyang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

bahwa menurut Majelis dalam pasal 14 ayat (5) ditujukan untuk seluruh Wajib Pajak, termasukWajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) (dalam hal ini untuk Wajib PajakOrang Pribadi) yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan ataupembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya. Bahwa pasal inimerupakan penerapan pasal 13 ayat (1) huruf d dan pasal 29 ayat (3b) Undang-Undang KUP.Dalam hal ini penghasilan neto bagi Wajib Pajak, yang tidak atau tidak sebenuhnyamenyelenggarakan pencatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya pada waktu pemeriksaan, dihitung berdasarkan Norma Perhitungan Neto.

bahwa menurut Majelis, berdasarkan Pasal 14 ayat (5) Undang – Undang PPh dan penjelasandapat disimpulkan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang ternyata tidak atautidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkanpencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan NormaPenghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diaturdengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

bahwa menurut Majelis, pengaturan dalam Pasal 14 ayat (5) Undang-Undang PPh adalah merujukpada hal yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 29 ayat (3b), dan Pasal 31ayat (3) Undang-Undang KUP, dalam hal ini terkait dengan Penetapan Pajak Kurang Bayar secarajabatan, antara lain terkait dengan pajak penghasilan dari Wajib Pajak Badan atau Wajib PajakOrang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas.

bahwa menurut Majelis, berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 74 Tahun 2011 diatur bahwa Wajib Pajak Badan yang tidak memenuhipermintaan/peminjaman Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lainpaling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan, memberikan kesempatan untukmemasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaranpemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan lain yang diperlukan, sehingga tidak dapat dihitungbesarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajaknya dapat dihitung secara jabatan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

bahwa menurut Majelis, pengaturan secara gramatikal tentang penetapan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar secara jabatan untuk Wajib Pajak Badan dalam Undang-Undang KUP tidak secaranyata tertuang dalam rumusan pasal-pasal atau dalam ayat-ayatnya.

bahwa menurut Majelis, dalam praktik Wajib Pajak yang tidak dapat memenuhi kewajibanperpajakan sebagaimana dalam pasal 28 dan pasal 29 Undang-Undang KUP dapat terjadi baikpada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun pada Wajib Pajak Badan. Oleh karena itu selayaknyaapabila pengaturan mengenai penetapan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar secara jabatan

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

diatur dengan tegas dan nyata dalam ketentuan peraturan per-undang-undangan, sehingga dapatmemberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak.

bahwa menurut Majelis, dalam Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor74 Tahun 2011 mengatur tentang Wajib Pajak Badan sebagai subyek penetapan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar secara jabatan adalah dapat diterima dan hal ini sesuai dengan ketentuanPasal 48 Undang-Undang KUP yang mengatur sebagai berikut:

“Hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini, diatur lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah”

bahwa selanjutnya Majelis akan membahas obyek penetapan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayarsecara Jabatan.

bahwa menurut Majelis, Pasal 13 Ayat (1) dan Penjelasan serta Pasal 13 ayat (3) dinyatakan:Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya MasaPajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:


Penjelasan Pasal 13 Ayat (1)Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 28 atau pada saat diperiksa tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 29, sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak dapat menghitung jumlah pajakyang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Direktur JenderalPajak berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungansecara jabatan, yaitu penghitungan pajak didasarkan pada data yang tidak hanya diperolehdari Wajib Pajak saja.

bahwa Pasal 13 Ayat (3):Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikansebesar:

a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayardalam satu Tahun Pajak;

b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong,tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipunguttetapi tidak atau kurang disetor; atau

c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

bahwa menurut Majelis, bila Pasal 13 ayat (1) huruf d dikaitkan dengan ayat (3), maka dapatdisimpulkan bahwa obyek penetapan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang ditetapkan secarajabatan meliputi PPh untuk Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi, PPh untuk wajibpungut, PPh untuk wajib potong, dan PPN dan PPN BM.

bahwa selanjutnya Majelis akan membahas tentang sumber data yang digunakan dalam penetapanSurat Keputusan Kurang Bayar secara jabatan.

bahwa menurut Majelis, penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang–Undang KUP dinyatakan bahwa“Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar denganpenghitungan secara jabatan, yaitu penghitungan pajak didasarkan pada data yang tidak hanyadiperoleh dari Wajib Pajak saja.”

bahwa menurut Majelis, Terbanding dapat menggunakan sumber data yang berasal dari WajibPajak yang dilakukan pemeriksaan, ataupun sumber lainnya yang dimiliki oleh Terbanding, baikyang telah dihimpun dalam data base Terbanding maupun dari sumber-sumber informasi lain yangdiperoleh secara legal dari pihak eksternal, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitungbesarnya penghasilan kena pajak dan akhirnya dapat ditetapkan besarnya pajak dalam suatu SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar.

bahwa selanjutnya Majelis akan membahas cara perhitungan penghasilan kena pajak yangditetapkan secara jabatan.

bahwa menurut Majelis, sesuai dengan pendapat Majelis di atas, nomenklatur “Surat KetetapanPajak Kurang Bayar secara jabatan”, dan nomenklatur “penghasilan kena pajak dilakukan secarajabatan”, memiliki maksud yang sama, namun disesuaikan dengan kontek pasal masing-masing.

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

bahwa menurut Majelis, dalam Undang-Undang PPh antara lain diatur sebagai berikut:Pasal 14 Ayat (5)

Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk Wajib Pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnyamenyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan ataubukti-bukti pendukungnya maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan NormaPenghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diaturdengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 14 Ayat (5)Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, wajib menyelenggarakan pencatatan,atau dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan, tetapi:a. tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau pembukuan;

ataub. tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya

pada waktu dilakukan pemeriksaan sehingga mengakibatkan peredaran bruto danpenghasilan neto yang sebenarnya tidak diketahui maka peredaran bruto Wajib Pajak yangbersangkutan dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan PeraturanMenteri Keuangan dan penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan NormaPenghitungan Penghasilan Neto.

Pasal 16 ayat (1)Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalamsuatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan hurufg.

Penjelasan Pasal 16Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya PajakPenghasilan yang terutang. Dalam Undang-Undang ini dikenal dua golongan Wajib Pajak, yaituWajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri.

Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnyaPenghasilan Kena Pajak, yaitu penghitungan dengan cara biasa dan penghitungan denganmenggunakan Norma Penghitungan.

Pasal 16 Ayat (2)Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan Badan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 dihitung dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak KenaPajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

bahwa menurut Majelis, dalam kaitan pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Badan dan Wajib PajakOrang Pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan kegiatan usaha dan ataupekerjaan pebas berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Penghasilan Kena Pajak dapat ditentukan denganperhitungan cara biasa atau dengan menggunakan Norma Perhitungan. Menurut Majelis yangdimaksud dengan perhitungan cara biasa adalah perhitungan Penghasilan Kena Pajak denganmenerapkan ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) dengan mendasarkan penyelenggaraan pembukuanatau pencatatan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 28 Undang-Undang KUP.

bahwa menurut Majelis, untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetappenghitungan Penghasilan Kena Pajak dihitung secara biasa dengan mendasarkan pada kewajibanmenyelenggarakan pembukuan sebagaimana dijelaskan Penjelasan Pasal 14 ayat (1). Sementarauntuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebasdengan jumlah peredaran bruto tertentu tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan(dapat memilih untuk menyeneggarakan pembukuan atau menyelenggarakan pencatatan),Penghasilan Kena Pajak dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

bahwa menurut Majelis, perhitungan penghasilan kena pajak secara biasa sebagaimana diaturdalam Pasal 16 ayat (1) dan dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto Pasal 16Ayat (2) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya tidak melampui jumlah tertentu,adalah perhitungan dalam kondisi normal, atau dengan kata lain bukan dalam rangka penetapansecara jabatan sebagai penerapan Pasal 13 ayat (1) huruf d, Pasal 29 ayat (4), dan pasal 31 ayat(3) Undang-Undang KUP dan Pasal 14 ayat (5) Undang-Undang PPh. Pada Pasal 16 ayat (2) yang

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

merujuk pada pasal 14 dalam penggunaan Norma Perhitungan Neto dalam hal ini termasuk padaPasal 14 ayat (5) yaitu Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak atau tidaksepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau pembukuan atau tidak bersediamemperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya pada waktu dilakukanpemeriksaan.

bahwa menurut Majelis, dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diaturdalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang KUP dan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat(5) Undang-Undang PPh, maka Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditetapkan secara Jabatandengan menghitung Penghasilan Kena Pajak dari penghasilan neto yang dihitung berdasarkanNorma Penghitungan Penghasilan Neto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yangdiatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

bahwa menurut Majelis, dapat disimpulkan bahwa bagi Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak OrangPribadi yang melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas, yang tidak memenuhiketentuan Pasal 28, Pasal 29 Undang-Undang KUP dan Pasal 14 ayat (5) Undang-Undang PPh,Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditetapkan secara jabatan dengan menghitung PenghasilanKena Pajak dari penghasilan neto yang dihitung berdasarkan Norma Penghitungan PenghasilanNeto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan.

bahwa menurut Majelis, perhitungan penghasilan kena pajak secara jabatan harus dapatmenghasilkan jumlah yang rasional dan wajar sehingga jumlah pajak yang ditanggung oleh WajibPajak yang ditetapkan adalah wajar dan memenuhi prinsip keadilan. Dengan menggunakan dataperedaran bruto kemudian digunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, maka dapatdikatakan bahwa penghasilan kena pajak telah dihitung dengan memperhatikan besarnyapenghasilan bruto dan pengurang penghasilan (biaya) yang wajar, karena dalam NormaPenghitungan Penghasilan Neto telah terkandung unsur pengurang penghasilan (biaya).

bahwa menurut Majelis, dalam Pasal 11 ayat (6) dan (7) PP Nomor 74 Tahun 2011 yang mengatursebagai berikut:




bahwa menurut Majelis, Pemeriksa Pajak hanya dapat mempertimbangkan dokumen dokumenyang terkait dengan penghitungan peredaran usaha atau penghasilan bruto dan dokumen kreditpajak dari Wajib Pajak yang penghasilan kena pajak ditetapkan secara jabatan. Hal ini sejalandengan pengaturan Pasal 14 ayat (5) Undang-Undang PPh yang mengatur penghitunganPenghasilan Kena Pajak dari penghasilan neto berdasarkan Norma Penghitungan PenghasilanNeto dan peredaran brutonya, sehingga data yang dibutuhkan adalah data terkait denganperedaran usaha atau penghasilan bruto, sementara untuk memperoleh penghasilan kena pajaknyadengan menggunakan faktor penghasilan neto yang terdapat pada tabel Norma PenghitunganPenghasilan Neto.

bahwa menurut Majelis, penghitungan penghasilan kena pajak secara jabatan untuk pajakpenghasilan dari kegiatan usaha dan atau pekerjaan pebas, tidak dapat dilakukan denganmelakukan secara sepotong-sepotong dengan melakukan penetapan secara jabatan untukpenghasilan bruto dan sebagian dilakukan untuk pengurang penghasilan, misalnya pada hargapokok penjualan, biaya tertentu pada biaya administrasi dan pemasaran/penjualan. Koreksi positifpada pos-pos biaya berdasarkan data dan dokumen yang telah disampaikan dalam jangka waktusatu bulan, dan tidak dapat dipertimbangkan lagi data dan dokumen dari Wajib Pajak setelahnya,meski masih dalam waktu pemeriksaan, dengan mengacu pada Pasal 11 ayat (6) dan ayat (7) PPNomor 74 Tahun 2011 akan menghasilkan penghasilan kena pajak yang tidak rasional dan tidakwajar.

bahwa menurut Majelis, terkait dengan cara penghitungan penghasilan bruto sebagaimana diaturdalam Pasal 14 ayat (5) Undang-Undang PPh yaitu “peredaran brutonya dihitung dengan cara lainyang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”, baru diterbitkanpengaturannya dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.03/2018Tentang Cara Lain Untuk Menghitung Peredaran Bruto tanggal 12 Februari 2018. Dengan demikianterkait dengan sengketa ini adalah sengketa PPh Badan tahun pajak 2013, maka belum terdapatpengaturan mengenai cara lain untuk menghitung penghasilan bruto.

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

bahwa menurut Majelis, ketentuan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang berlaku secarakronologis adalah sebagai berikut:

· Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor: KEP-02/PJ.7/1991 tentang Norma PenghitunganPenghasilan Netto bagi Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi tidakmenyelenggarakan sebagaimana mestinya.KEP-02/PJ.7/1991 mengatur besaran norma penghasilan neto untuk Wajib Pajak OrangPribadi dan Wajib Pajak Badan dan mulai beralaku untuk tahun pajak 1990 dan seterusnya;

· Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor: KEP-536/PJ./2000 tentang Norma PenghitunganPenghasilan Neto bagi Wajib Pajak yang dapat menghitung penghasilan neto denganmenggunakan norma penghitunganKEP-536/PJ./2000 mengatur besaran norma penghasilan neto untuk Wajib Pajak OrangPribadi dan tidak mengatur untuk Wajib Pajak Badan. Keputusan ini berlaku untuk tahunpajak 2001 dan seterusnya sekaligus mencabut, Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor:KEP-01/PJ.7/1991 tanggal 9 Januari 1991 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-02/Pj.7/1991.

· Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-17/PJ/2015 tentang Norma PenghitunganPenghasilan Neto. PER-17/PJ/2015 mengatur tentang menghitung norma penghasilan netountuk Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yangmelakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dimana ternyata Wajib Pajak OrangPribadi dan Wajib Pajak Badan tersebut tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakanpembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya. PER-17/PJ/2015 berlaku untuk tahun pajak 2015 dan seterusnyasekaligus menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor: KEP-536/PJ./2000dinyatakan tidak berlaku.

bahwa menurut Majelis, terkait dengan sengketa ini adalah sengketa PPh Badan tahun pajak 2013,maka tidak terdapat ketentuan yang berlaku mengenai Norma Penghitungan Penghasilan Netountuk Wajib Pajak Badan.

bahwa selanjutnya Majelis akan membahas penetapan Surat Ketetapan Kurang Bayar secarajabatan bagi Wajib Pajak Badan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011.

bahwa menurut Majelis, pengaturan Pasal 13 ayat (1) huruf d, Pasal 26A ayat (4), Pasal 29, danPasal 31 Undang-Undang KUP adalah merupakan satu paket pengaturan yang harus singkron darisisi substansi dan pengaturannya.

bahwa menurut Majelis, Pengaturan Pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP mengenaipenetapan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar secara jabatan karena Wajib pajak tidak dapatmemenuhi ketentuan pasal 28 dan Pasal 29. Pasal 29 mengatur tentang kewajiban Wajib Pajakdalam pemeriksaan yaitu memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilanyang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak,memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberibantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau memberikan keterangan lain yang diperlukan.Pada Pasal 29 ayat (3a) mengatur tentang jangka waktu satu bulan sejak permintaandisampaikan atas peminjaman buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, danketerangan lain. Kemudian pada ayat (3b) mengatur Wajib Pajak orang pribadi yang melakukankegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kenapajak tersebut dapat dihitung secara jabatan.

bahwa menurut Majelis, pada Pasal 31 Undang-Undang KUP mengatur pada ayat (1) Tata carapemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan pada ayat (2) Tatacara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya mengatur tentangpemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuanhasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhirhasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

bahwa menurut Majelis, pada pasal 26 A Undang-Undang KUP mengatur Wajib Pajak yangmengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proseskeberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang padasaat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data,informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaiankeberatannya.

bahwa menurut Majelis, jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31Undang Undang KUP yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan menjadi

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

pengaturan batas pengungkapan pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan lain yangtidak akan dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan bila tidak disampaikan dalam waktupemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26A, dan menjadi ketentuan mengenai jangkawaktu pemeriksaan yang mengikat.

bahwa menurut Majelis, Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 TentangTata Cara Pemeriksaan yang berlaku sejak tanggal 1 Februari 2013 (PMK Nomor 17/PMK.03/2013) mengatur jangka waktu pengujian kantor adalah empat bulan, jangka waktu pengujian lapanganadalah enam bulan sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan sampai dengan saatSurat Pemeberitahunan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada Wajib Pajak. Kemudiandiatur jangka waktu untuk Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan paling lama duabulan.

bahwa menurut Majelis, dengan pengaturan jangka waktu pemeriksaan pada pasal 31 ayat (2),ketentuan Pasal 26A Undang Undang KUP dan Pasal 15 PMK Nomor 17/PMK.03/2013 dapatdimaknai bahwa Wajib Pajak mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pembukuan, catatan,data, informasi atau keterangan lain dalam waktu empat bulan dalam hal dilakukan pengujiankantor dan enam bulan dalam hal dilakukan pengujian lapangan.

bahwa menurut Majelis, pengaturan pada pasal 29 ayat (3a) Undang Undang KUP mengenaikewajiban pemenuhan atas peminjaman buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, danketerangan lain dalam jangka waktu satu bulan sejak permintaan disampaikan, bila dikaitkandengan jangka waktu empat bulan dalam pengujian kantor dan enam bulan dalam pengujianlapangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 PMK Nomor 17/PMK.03/2013, dapat dimaknaibahwa dalam waktu pemeriksaan dapat disampaikan permintaan/peminjaman dokumen olehPemeriksa satu kali atau lebih, dimana Wajib Pajak diwajibkan untuk memenuhi paling lama satubulan sejak suatu permintaan/peminjaman disampaikan.

bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan(selanjutnya disebut PER-23/PJ/2013) pada Pasal 4 diatur sebagai berikut:

“Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakanharus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:a. Pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan

tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan danmempelajari data Wajib Pajak, menyusun Rencana Pemeriksaan (audit plan), danmenyusun Program Pemeriksaan (audit program), serta mendapat pengawasan yangseksama.

1) Kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, meliputi:a) Mempelajari profil Wajib Pajak.b) Menganalisis data keuangan Wajib Pajak.c) Mempelajari data lain yang relevan, baik dari Direktorat Jenderal Pajak maupun

dari pihak lain,2) Penyusunan Rencana Pemeriksaan (audit plan).

a) Rencana Pemeriksaan disusun oleh Supervisor.b) Rencana Pemeriksaan disusun berdasarkan identifikasi masalah yang

dilakukan Supervisor atas data Wajib Pajak yang telah dikumpulkan dandipelajari.

c) Rencana Pemeriksaan harus ditelaah dan mendapat persetujuan dari KepalaUP2 sebelum SP2 diterbitkan.

d) Rencana Pemeriksaan antara lain berisi:i) Identitas Wajib Pajak yang memberikan gambaran umum mengenai Wajib

Pajak;ii) Identitas tim Pemeriksa Pajak yang berisi susunan tim dan jumlah SP2

yang sedang dikerjakan tim Pemeriksa Pajak yang bersangkutan; daniii) Uraian Rencana Pemeriksaan yang berisi informasi mengenai identifikasi

masalah, perkiraan tanggal selesai Pemeriksaan, serta pos-pos yang akandiperiksa.

e) Rencana Pemeriksaan dapat dilakukan perubahan jika Pemeriksa Pajakmenemukan kondisi yang berbeda saat melakukan Pemeriksaan terhadapWajib Pajak dengan kondisi awal yang dijadikan pertimbangan saatmembuat Rencana Pemeriksaan.

f) Perubahan Rencana Pemeriksaan dapat disetujui atau ditolak berdasarkanpertimbangan Kepala UP2.

g) Perubahan Rencana Pemeriksaan harus memperhatikan jangka waktuPemeriksaan.

3) Penyusunan Program Pemeriksaan (audit program).

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

a) Program Pemeriksaan disusun oleh Supervisor dan dibantu oleh Ketua Timberdasarkan Rencana Pemeriksaan.

b) Program Pemeriksaan sekurang-kurangnya menyatakan Metode Pemeriksaan,Teknik Pemeriksaan, dan Prosedur Pemeriksaan yang dilakukan olehPemeriksa Pajak, dan buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan.

c) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Pemeriksaan berupa penambahanpos-pos yang akan diperiksa maka harus dibuat Perubahan ProgramPemeriksaan.

d) Kepala UP2 menandatangani Program Pemeriksaan untuk mengetahui apakahProgram Pemeriksaan yang dibuat sesuai dengan pos-pos yang akan diperiksasebagaimana tercantum dalam Rencana Pemeriksaan dan perubahannya.

e) Program Pemeriksaan harus memuat Rencana Program Pemeriksaan danRealisasi Program Pemeriksaan.

4) Menyiapkan sarana Pemeriksaan.Untuk kelancaran dan kelengkapan dalam menjalankan Pemeriksaan, tim

Pemeriksa Pajak harus menyiapkan sarana yang diperlukan.b. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan Metode

Pemeriksaan dan Teknik Pemeriksaan sesuai dengan Program Pemeriksaan (auditprogram) yang telah disusun.

c. Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup danberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

d. dst.”

bahwa berdasarkan pasal 4 PER-23/PJ/2013 dapat diambil simpulan bahwa tahapan pemeriksaanterdiri atas perisapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan pemeriksaan (diaturpada pasal 6). Tahap persiapan dilakukan sebelum dibuat dan disampaikan SP2 kepada WajibPajak meliputi kegiatan 1) Pengumpulan dan mempelajari data Wajib Pajak, 2) PenyusunanRencana Pemeriksaan (audit plan), 3) Penyusunan Program Pemeriksaan (audit program), dan 4)Menyiapkan sarana Pemeriksaan.

bahwa dalam kegiatan persiapan pemeriksaan belum dapat melakukan peminjaman buku/catatan,dan atau data lain dari Wajib Pajak. Bahwa Audit plan dan Audit Program disusun berdasarkan datadan informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak baik terkai t dengan pelaporan Wajib Pajak,Kertas Kerja dan Laporan Pemeriksaan sebelumnya, dan atau data lain yan terkait dengan WajibPajak yang akan diperiksa.

bahwa pada angka 3 huruf b dapat disimpulkan bahwa Pemeriksa sudah dapat mengetahui secaraspesifik buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan prosedur dan teknik audityang akan dijalankan sesuai dengan program audit. Dalam hal ini juga termasuk kebutuhan datasumber yang akan digunakan dalam proses sampling, namun belum dapat membuat daftar samplekarena untuk pos-pos yang akan dilakukan pemeriksaan secara sampling baru diketahui besarnyapopulasi, distribusi, rata-rata, dan data statistik lainnya setelah diperoleh buku besar dari WajibPajak.

bahwa menurut Majelis, setiap tahapan pemeriksaan membutuhkan data/informasi dan dokumenyang berbeda. Peminjaman dokumen, data/informasi akan disesuaikan dengan tahapanpemeriksaan sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

bahwa Majelis tidak melihat secara nyata adanya tahapan pengujian internal kontrol/pengendalianinternal (biasa dimuat di KKP dan di Laporan Hasil Pemeriksaan) yang juga membutuhkan sampleterbatas dalam proses pengujiannya dan juga pengujian substantif dengan memperluas samplepengujian. Luasnya pengujian (Scope audit) secara teoritis juga ditentukan oleh hasil pengujianinternal kontrol, artinya besarnya sample pada pengujian substanstif ditentukan juga oleh hasilpengujian internal kontrol.

bahwa Pemeriksa akan melakukan peminjaman buku/catatan dan dokumen lainnya dalam sekalipermintaan untuk memenuhi kebutuhan pengujian internal kontrol dan pengujian substantif setelahatau bersamaan dengan penyampaian SP2 kepada Wajib Pajak. Dalam hal ini tentunya Pemeriksatidak dapat secara spesifik meminta dokumen dasar yang akan digunakan untuk melakukanpengujian, sehingga terjadi kecenderungan untuk meminta dokumen dasar pendukung transaksisecara umum dan menyeluruh.

bahwa dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tahapan pemeriksaan pada persiapan,pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan tidak dapat selaras dengan peminjaman buku, catatan,dan dokumen lainnya yang disampaikan pemeriksa dalam satu kali peminjaman dan harusdipernuhi oleh Wajib Pajak selambat-lambatnya satu bulan setelah permintaan disampaikansebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3a) Undang-Undang KUP.

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

bahwa menurut Majelis, pemeriksaan yang dilakukan pada tahun ketiga atau lebih setelahberakhirnya tahun pajak akan menjadi suatu kesulitan tersendiri bagi Wajib Pajak apabila harusmenyediakan secara lengkap dokumen dasar seperti invoice, faktur, Purchase Order (PO), DeliveryOrder (DO), PIB, PEB, faktur pajak, kuitansi dalam waktu satu bulan setelah permintaandisampaikan. Kesulitan juga muncul apabila data dalam jumlah besar dan menyebar di berbagailokasi cabang perusahaan Wajib Pajak. Kesulitan lain adalah terkait dengan permintaan datasekunder atau data pelaksanaan lapangan yang bukan menjadi hal yang lazim didokumentasikandalam pembukuan atau pencatatan. Sebagai contoh daftar kehadiran expatriat dan dokumetasipemberian jasa pihak afiliasi, dokumentasi pelaksanaan kegiatan promosi yang dilakukan secaramandiri.

bahwa menurut Majelis, dalam hal Wajib Pajak tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 29 ayat (3)Undang Undang KUP, sampai dengan jangka waktu pemeriksaan (empat bulan atau enam bulan),dan Pemeriksa tidak dapat menentukan besarnya pajak yang sebenarnya terhutang berdasarkandokumen dan data yang telah diperoleh dari Wajib Pajak, maka penghasilan kena pajak dihitungsecara jabatan.

bahwa menurut Majelis, lebih lanjut Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usahaatau pekerjaan bebas yang dikenakan penghitungan penghasilan kena pajak secara jabatan adalahWajib Pajak yang tidak dapat memenuhi kewajiban pada Pasal 29 ayat (3), dan tidak merujuk padapemenuhan kewajiban pada Pasal 29 ayat (3a) yaitu jangka waktu satu bulan untukmenyerahkan/meminjamkan dokumen pembukuan atau catatan dan data lainnya. Dengan demikianpengaturan dalam Undang-Undang KUP tidak mengkaitkan jangka waktu pemenuhan kewajibanpemenuhan dokumen, pembukuan atau catatan dan data lainnya dalam satu bulan denganpenghitungan penghasilan kena pajak secara jabatan.

bahwa menurut Majelis, berdasarkan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 74Tahun 2011 dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat(3) dan ayat (3a) Undang-Undang KUP, baik Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak OrangPribadi, sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak maka penghasilan kenapajaknya dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangandi bidang perpajakan. Bahwa waktu satu bulan bagi Wajib Pajak untuk menyerahkan/meminjamkandokumen pembukuan atau catatan atau data lainnya menjadi faktor yang menentukan untukmenjadikan Wajib Pajak dilakukan penghitungan penghasilan kena pajak secara jabatan.

bahwa menurut Majelis, konsekuensi lanjutan yang terjadi adalah faktor waktu akan menjadi faktoryang mengakibatkan pada pengenaan sanksi Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang KUP.

bahwa menurut Majelis, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ("UUD 1945") Pasal (23A) telahmenyatakan bahwa: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negaradiatur dengan undang-undang.". Bahwa pengenaan sanksi tidak dapat memenuhi pasal 29 ayat(3a) Undang-Undang KUP, tidak diatur dalam dan melampaui pengaturan dalam Undang-UndangKUP.

bahwa menurut Majelis, pengaturan waktu penyerahan dokumen yang dikaitkan denganperhitungan penghasilan kena pajak secara jabatan yang membawa konsekuensi padapemberlakuan sanksi pada Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang KUP, yang diatur dalam PP Nomor74 Tahun 2011 adalah melampaui pengaturan Undang-Undang KUP.

bahwa selanjutnya Majelis akan membahas tentang beban pembuktian dan forum/media bebanpembuktian pada perhitungan penghasilan kena pajak secara jabatan.

bahwa menurut Majelis, penjelasan Pasal 13 Ayat (1) pada paragraf kedua dinyatakan :“Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatanoleh Direktur Jenderal Pajak dibebankan kepada Wajib Pajak.”

bahwa menurut Majelis, apabila Wajib Pajak tidak diberikan kesempatan untuk memberikandokumen pembuktian dalam waktu pemeriksaan dan pembahasan hasil akhir pemeriksaan, karenapenghasilan kena pajak ditetapkan secara jabatan dengan mendasarkan pada Pasal 11 ayat (6)dan ayat 7) PP Nomor 74 Tahun 2011, maka Wajib Pajak tidak memiliki forum dan media untukmelakukan pembuktian pada saat pemeriksaan.

bahwa menurut Majelis, apabila Peneliti Keberatan tidak mempertimbangkan dokumen yangdisampaikan oleh Wajib Pajak pada waktu pemeriksaan (masa empat atau enam bulan), meskitelah melewati jangka waktu satu bulan setelah permintaan disampaikan, dengan dalil tidaktermasuk dalam dokumen yang telah disampaikan dalam waktu pemeriksaan sehingga dikenakan

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP dan mendasarkan pada Pasal 11 ayat (6) dan ayat 7) PPNomor 74 Tahun 2011, maka Wajib Pajak tidak memiliki forum dan media untuk melakukanpembuktian pada saat keberatan.

bahwa menurut Majelis, apabila mengacu Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang KUP, bahwa jangkawaktu pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, maka dokumen,pembukuan atau catatan dan data lainnya yang disampaikan dalam masa pemeriksaan, namunmelewati masa satu bulan setelah permintaan disampaikan, seharusnya dapat dipertimbangkanoleh Peneliti Keberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP danmenjadikan forum keberatan adalah sebagai forum untuk menerapkan ketentuan pembuktiandibebankan oleh Wajib Pajak, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 13 Ayat (1) Undang-UndangKUP.

bawha selanjutnya Majelis akan membahas perhitungan penghasilan kena pajak secara jabatanoleh Terbanding terhadap Pemohon Banding.

bahwa menurut Majelis, Terbanding melakukan penghitungan penghasilan kena pajak secarajabatan dengan alasan sebagai berikut:bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi Nomor:LAP-252/WPJ.22/KP.070/2015 tanggal 8 September 2015, Kertas Kerja Pemeriksaan dan dokumenpemeriksaan lainnya diketahui bahwa:

- Terbanding telah melakukan peminjaman buku atau catatan dan dokumen kepada PemohonBanding melalui surat sebagai berikut:

a. S-923/WPJ.22/KP.0700/2014 tanggal 8 Desember 2014 hal Permintaan PeminjamanBuku atau catatan dan dokumen;

b. S-106/WPJ.22/KP.0700/2015 tanggal 2 Maret 2015 hal Peringatan I;c. S-156/WPJ.22/KP.0700/2015 tanggal 22 April 2015 hal Peringatan II.

- namun demikian sebagian buku, catatan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalamsurat permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen tidak dipenuhi peminjamannyaoleh Pemohon Banding kepada Terbanding dan telah dibuatkan Berita Acara TidakDipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen pada tanggal 4 Mei 2015;

- Terbanding menyimpulkan bahwa Pemohon Banding kurang kooperatif dalam menyediakandokumen-dokumen yang dipinjam oleh Terbanding untuk melakukan pemeriksaan pajak(meskipun Terbanding sudah mengirimkan surat peringatan 1 dan surat peringatan 2),sehingga Terbanding melakukan perhitungan secara jabatan dengan menggunakan data-data yang tersedia;

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor: 055/KII-TAX/V/2017tanggal 24 Mei 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan tanggapan yang disampaikan oleh Terbandingbahwa penetapan koreksi secara jabatan telah tepat dikarenakan Pemohon Banding tidak dapatmemperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang berhubungan denganusaha Pemohon Banding, faktanya selama proses pemeriksaan Pemohon Banding telahmenyampaikan beberapa dokumen yang diperlukan oleh Terbanding seperti trial balance, generalledger, laporan keuangan, Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2013 besertadetail perhitungannya, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Januari – Desember2013, rekapitulasi penjualan selama Tahun 2013, Surat Pemberitahuan Masa Pajak PenghasilanPasal 22 Januari – Desember 2013 beserta SSPCP dan Salinan perjanjian dengan supplier,menurut Pemohon Banding, dokumen / data tersebut cukup handal dalam menggambarkan bisnisyang dijalankan oleh Pemohon Banding dan selayaknya Terbanding mampu menjadikannyasebagai dokumen/ data acuan dalam melaksanakan pemeriksaan pajak penghasilan PemohonBanding untuk Tahun 2013;

bahwa selain itu, Pemohon Banding juga tidak setuju atas penetapan sanksi secara jabatan dansekaligus tidak setuju dengan sanksi berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("UU KUP") sebesar 50%dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak, Pemohon Bandingpada dasarnya memiliki pembukuan dan telah menyerahkan informasi tersebut kepada Terbandingsesuai dengan surat permintaan data sehingga telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksuddalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, selamaproses pemeriksaan, Pemohon Banding selalu kooperatif, jangka waktu pemberian data selama 1bulan sesuai dengan surat permintaan data juga telah dipenuhi, oleh karena itu, Pemohon Bandingberpendapat penetapan secara jabatan tidak tepat dan penghitungan sanksi oleh Terbandingseharusnya dilakukan berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan;

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

bahwa dalam persidangan ke 3 tanggal 11 Oktober 2017 Terbanding menyampaikan antara lainsebagai berikut:

bahwa koreksi Terbanding berdasar Pasal 29 ayat (1), Pasal 3, Pasal 31 ayat (3) UU KUP, danPasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011; dari kronologis saat pemeriksaansudah dilakukan permintaan peminjaman dokumen tanggal 12 Desember 2014, Surat Peringatan 1dan Surat Peringatan 2, sudah dipisahkan yang diserahkan (bold) dan tidak diserahkan (tidak bold),bahwa sesuai Pasal 29 ayat (3a) Terbanding menghitung penyampaian dokumen dari SuratPeringatan 2 (April 2015) dan dipenuhi Pemohon Banding tanggal 5 Mei 2015 dimana lebih dari 1bulan sehingga Terbanding sesuai Pasal 31 ayat (3) menghitung secara jabatan, menurut PemohonBanding ada penyampaian dokumen saat Pembahasan Akhir (setelah Agustus 2015) dan lebih dari1 bulan sejak April 2015;

bahwa saat keberatan dasar hukum Terbanding adalah Pasal 26A ayat (4) terkait dokumen yangtidak disampaikan saat pemeriksaan tidak dapat dipertimbangkan;

bahwa dalam persidangan ke 4 tanggal 1 November 2017 Terbanding menyampaikan antara lainsebagai berikut:

bahwa terkait penghitungan ketetapan secara jabatan sebagai berikut:

PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK SECARA JABATAN

bawha berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: LAP-252/WPJ.22/KP.070012015 tanggal 8September 2015 dijelaskan bahwa dengan kuasa Pasal 29 Ayat (1) UU KUP, telah dilakukanpemeriksaan terhadap Pemohon Banding. Pada saat pemeriksaan, sesuai Pasal 29 Ayat (3) hurufa UU KUP, Terbanding (Pemeriksa) telah melakukan peminjaman buku atau catatan dan dokumenmelalui surat permintaan peminjaman dokumen sebagaimana diuraikan di atas, tetapi sampaidengan batas waktu yang ditentukan sebagian buku, catatan dan/atau dokumen sebagaimana telahdiminta dalam surat permintaan peminjaman buku atau catatan dan dokumen tersebut di atas tidakdipenuhi peminjamannya oleh Pemohon Banding dan terkait hal tersebut telah diterbitkan BeritaAcara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen (tidak dipenuhi sebagian) padatanggal 4 Mei 2015;

bahwa sehubungan dengan adanya beberapa dokumen yang tidak dipinjamkan pada saatpemeriksaan, sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai Pasal 29 Ayat (3a) UU KUP danPasal 11 Ayat (2) PP 74 Tahun 2011, maka dengan kuasa Pasal 31 ayat (3) UU KUP dan Pasal 11Ayat (4) PP 74 Tahun 2011 maka Terbanding (Pemeriksa) menghitung penghasilan kena pajakPemohon Banding secara jabatan;

bahwa dalam persidangan ke 4 tanggal 1 November 2017 Terbanding menjawab pertanyaanMajelis, apakah perhitungan norma hanya untuk wajib pajak selain Badan?, Terbandingmenjelaskan sebagai berikut:

bahwa semua wajib pajak baik Badan maupun pribadi dapat dikenakan penetapan secara jabatandengan perhitungan pajak menggunakan norma perhitungan;

bahwa perhitungan pajak menggunakan norma tidak diatur secara khusus untuk wajib pajak pribadinamun secara umum untuk semua wajib pajak.

bahwa dalam persidangan ke 5 tanggal 22 November 2017 Terbanding menjelaskan antara lainsebagai berikut:

bahwa dokumen untuk upah gaji, bonus, upah dan THR sesuai dokumen yang disampaikan saatpemeriksaan. Untuk biaya lainnya tidak dapat diuji selain empat biaya tersebut sehingga dikoreksiTerbanding.

bahwa dokumen yang disampaikan hanya dapat menguji 4 biaya tersebut, yang lainnya tidak dapatdiuji sehingga dikoreksi.

bahwa dalam persidangan ke 7 tanggal 24 Januari 2018 Terbanding menjelaskan antara lainsebagai berikut:

Peraturan Perpajakan yang mengatur Norma Penghitungan Penghasilan Neto1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor: KEP-02/PJ.7/1991 tentang Norma Penghitungan

Penghasilan Netto bagi Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi tidakmenyelenggarakan sebagaimana mestinya.

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini :- Ditetapkan pada tanggal 9 Januari 1991 dan berlaku untuk tahun pajak 1990 dan

seterusnya;- Untuk menghitung besarnya penghasilan neto bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan

pembukuan tetapi tidak menyelenggarakan sebagaimana mestinya;- Mengatur besaran norma penghasilan neto untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib

Pajak Badan;

2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor: KEP-536/PJ./2000 tentang Norma PenghitunganPenghasilan Neto bagi Wajib Pajak yang dapat menghitung penghasilan neto denganmenggunakan norma penghitungan

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini:- Ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2000 dan berlaku untuk tahun pajak 2001 dan

seterusnya;- Untuk menghitung besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak yang dapat menghitung

penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan;- Mengatur besaran norma penghasilan neto untuk Wajib Pajak Orang Pribadi;- Pasal 8 Ayat (1) mengatur bahwa dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Direktur

Jenderal Pajak nomor: KEP-01/PJ.7/1991 tanggal 9 Januari 1991 dan Keputusan DirekturJenderal Pajak nomor: KEP-02/PJ.7/1991 tanggal 9 Januari 1991 dinyatakan tidakberlaku lagi.

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-17/PJ/2015 tentang Norma PenghitunganPenghasilan Neto

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini :- Ditetapkan pada tanggal 10 April 2015 dan berlaku sejak tahun pajak 2015;- Menghitung norma penghasilan neto untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (Pasal 1), Wajib

Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha ataupekerjaan bebas, dimana ternyata Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badantersebut tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersediamemperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya (Pasal 3);

- Pasal 8 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mengatur bahwa dengan berlakunyaperaturan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor: KEP-536/PJ./2000dinyatakan tidak berlaku.

4. Berdasarkan peraturan perpajakan yang mengatur norma penghitungan penghasilan netopada angka 1, 2 dan 3, disimpulkan bahwa atas Wajib Pajak Badan yang wajibmenyelenggarakan pembukuan tetapi atau tidak sepenuhnya menyelenggarakanpembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya, dalam hal dilakukan penghitungan penghasilan kena pajak secarajabatan:- Sejak tahun pajak 1990 sampai dengan tahun pajak 2000 penghitungan penghasilan

netonya dihitung dengan norma penghasilan neto;- Sejak tahun pajak 2001, penghitungan penghasilan neto yang dihitung dengan norma

penghasilan neto untuk Wajib Pajak Badan tidak diatur lebih lanjut, karena ketentuanterkait hal tersebut sudah dicabut;

- Untuk tahun pajak 2001 sampai dengan tahun pajak 2015, penghitungan penghasilankena pajaknya tidak lagi dihitung menggunakan norma penghasilan neto tetapi dihitungsesuai dengan ketentuan dalam UU KUP, PP Nomor 74 Tahun 2011 dan PMK-17/PMK.03/2013;

- Sejak tahun 2016 penghitungan penghasilan netonya dihitung dengan normapenghasilan neto.

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penghitungan penghasilan kenapajak secara jabatan untuk Wajib Pajak Badan:

- Untuk tahun pajak 2001 sampai dengan tahun pajak 2015, atas Wajib Pajak Badan yangwajib menyelenggarakan pembukuan tetapi tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakanpembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya, dan dilakukan penghitungan penghasilan secara jabatan, makapenghitungan penghasilan kena pajak tidak dihitung menggunakan norma penghasilan neto;

- Sesuai dengan Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) UU KUP bahwa bagi Wajib Pajak yang tidakmenyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau pada saatdiperiksa tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sehinggaDirektur Jenderal Pajak tidak dapat menghitung jumlah pajak yang seharusnya terutang

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Direktur Jenderal Pajak berwenangmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan secara jabatan,yaitu penghitungan pajak didasarkan pada data yang tidak hanya diperoleh dari Wajib Pajaksaja dan pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secarajabatan oleh Direktur Jenderal Pajak dibebankan kepada Wajib Pajak maka ketepatanpenghitungan kena pajak secara jabatan dengan keadaan Wajib Pajak yang sebenarnyatergantung dari kemampuan Pemeriksa Pajak untuk mengumpulkan data baik yang berasaldari Wajib Pajak maupun dari luar Wajib Pajak tersebut, serta kemampuan Pemeriksa Pajakuntuk kemudian menguji, menganalisis dan menyimpulkan data-data yang telah diperolehtersebut.

bahwa berikut tabel kronologis penerapan secara jabatan oleh Terbanding:No. Uraian Dikirim Diterima Keterangan1 S-923/WPJ.22/KP.0700/2014

8 Desember 201412-12-2014 12-12-2014 Surat Permintaan Peminjaman

Dokumen2 S-106/WPJ.22/KP.0700/2015

2 Maret 2015(Peringatan 1)

2-3-2015(faksimili)

2-3-2015 Surat Permintaan PeminjamanDokumen

3 S-156/WPJ.22/KP.0700/201522 April 2015(Peringatan 2)

22-4-2015(Faksimili)

22-4-2015 Surat Permintaan PeminjamanDokumen

4 Tanpa nomor tanggal 4 Mei 2015 Berita Acara tidak dipenuhinyapeminjaman buku, catatan dandokumen (tidak dipenuhi sebagian)

5 PEM- 210/WPJ.22/KP.0700/2015tanggal 10 Agustus 2015

11-8- 2015(Faksimili)

11-8-2015 Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan

6 S-6074/WPJ.22/KP.0700/2015tanggal 27 Agustus 2015

Undangan Pembahasan Hasil AkhirPemeriksaan

7 012/KII/KPP/VIII/2015tanggal 24 Agustus 2015

25-8-2015 Surat tanggapan atas SPHP dariWajib Pajak

bahwa dokumen yang diberikan berdasarkan surat permintaan peminjaman dokumen, suratperingatan 1 dan surat peringatan 2:

1. Asli SPT PPh Badan form Y/$, 1771/$ Normal, 1772/$ Pembetuan 12. Copy Akte Pendirian Perusahaan ( Ada 3) dan Perubahan3. Asli SPT Masa PPh Pasal 22 Januari-Desember 2013 dan SSPCP Asli (5 ordner)4. Rekapitulasi kredit pajak tahun 2013 (PPh Pasal 22)5. Perhitungan PPh Badan Tahun 2013 yang didalamnya terdapat:

- Detail penyesuaian fiskal positif dan negative- Perhitungan kompensasi kerugian sampai dengan tahun 2013- Mapping perhitungan PPh Badan ke SPT 1771 tahun 2013

6. Laporan Keuangan audited7. Trial Balance tahun 20138. Bank Statement Januari — Desember (Citybank)9. Perhitungan penyusutan aktiva tetap dan amortisasi aktiva tidak berwujud10. Kontrak dengan pihak lain, yang terdiri atas:

- Loan agreement dengan Citybank- Service Agreement dengan Kerry Ingredient (S) Pte.Ltd- Service Agreement dengan Kerry Group Business Servic (ASPAC) Sdn. Bhd

11. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak tahun 201212. General Ledger Tahun 201313. Rekapitulasi SPT Masa Tahun 2013 untuk PPh Pasal 21, Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat (2),

PPN14. Faktur Pajak, invoice, packing list dan dokumen pendukung Iainnya untuk masa Januari s/d

Desember 2013 (12 Masa)

bahwa data ini adalah data dari Wajib Pajak yang tersedia dan menjadi sumber data untukkemudian diuji dan dianalisis dalam menguji Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak dalam prosespemeriksaan. Bahwa sesuai dengan ketentuan terkait peminjaman dokumen pembukuan WajibPajak dalam proses pemeriksaan, hanya data tersebut yang dapat dijadikan dasar untuk melakukanpengujian dan kemudian penghitungan penghasilan kena pajak sesuai dengan kemampuan ataukompetensi Pemeriksa (penghitungan secara jabatan).

bahwa Pemeriksa dalam hal penghitungan penghasilan kena pajak secara jabatan, sesuaiPenjelasan Pasal 13 ayat (1) UU KUP dapat menggunakan data yang tidak hanya diperoleh dariWajib Pajak saja. Pemeriksa dapat melakukan analisis data dan informasi Wajib Pajakberdasarkan, antara lain

- Mempelajari proses bisnis Wajib Pajak;- Mengumpulkan dokumen, data, informasi dan keterangan Wajib Pajak dari data internal

kantor yang tersedia (SIDJP, Approweb dll);

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

- Pengujian melalui SPT Masa Wajib Pajak untuk jenis pajak lainnya (analisis equalisasi SPT);- Data dari lawan transaksi atau pihak ketiga lainnya;- Dan lain-lain.

bawha dokumen yang diberikan bersamaan dengan surat tanggapan atas SPHP dengan suratnomor: 012/KII/KPP/VIII1/2015 tanggal 24 Agustus 2015:

1. Rekapitulasi pembelian tahun 2013 dengan rincian produk, nama supplier, nilai pembelianbeserta referensi dan dokumen pendukung;

2. Detail dan breakdown dari Biaya lain-lain dalam Harga Pokok Penjualan beserta data-datadan dokumen pendukung seperti detail distibution cost, cost write off, cycle count danpenjualan scrap beserta dokumen pendukungnya;

3. Dokumen pendukung selisih kerugian kurs berupa sample perhitungan;4. Dokumen pendukung biaya software purchase/lisence tahun 2013 berupa invoice, debit note

dan bukti pembayaran;5. Dokumen pendukung atas biaya KGBS Recharge tahun 2013 yang terdiri dari rekapitulasi

debit note yang diterbitkan oleh KGBS dan KIS, salinan debit note, bukti pembayaran, basisperhitungan biaya tahun 2013 dan sample timesheet personel atas pemberian jasa kepadaPB;

6. Perjanjian jual beli bisnis antara PT AA, PT TS dan PT KII tanggal 11 September 2008;7. Dokumen pendukung pembelian asset berupa faktur pajak, bukti pembayaran bank, bukti

penerimaan dan atau pengeluaran kas/bank;8. Salinan faktur pajak atas penjualan ekspor tahun 2013;

bahwa data ini dipinjamkan pada saat Wajib Pajak menanggapi SPHP dimana data ini terlampirpada surat tanggapan Wajib Pajak atas SPHP. Data-data ini sebelumnya telah diminta dalam suratpermintaan peminjaman dokumen, surat peringatan 1 dan surat peringatan 2 terkait peminjamandokumen. Karena data tersebut baru disampaikan pada saat tanggapan atas SPHP maka dokumentersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam proses pemeriksaan.

bahwa dalam persidangan ke 8 tanggal 14 Februari 2018 Permohon Banding menyampaikanantara lain sebagai berikut:

Tahapan Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Secara Jabatan

bahwa Pemohon Banding sekali lagi melihat bahwa langkah yang dilakukan oleh Terbanding tidakkonsisten dan tidak dapat dibenarkan. Dengan menggunakan PP-74 sebagai panduan dalampenetapan pemeriksaan secara jabatan, pendekatan yang digunakan berdasarkan penjelasan diatas adalah menggunakan dasar peredaran usaha atau penghasilan bruto untuk keperluanpenghitungan penghasilan neto. Dengan kata lain, pemeriksaan secara jabatan seharusnyamenghitung penghasilan neto dengan basis nilai peredaran usaha/peredaran bruto danmenggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Sebagaimana telah kami jelaskan pada bagiansebelumnya, Norma Perhitungan Penghasilan Neto hanya bisa diterapkan bagi Wajib Pajak OrangPribadi berdasarkan UU KUP dan UU PPh yang berlaku.

bawha dengan demikian, seharusnya Terbanding tidak dapat menggunakan dasar hukumpenetapan secara jabatan (yang pada tahun 2013 tidak diatur untuk Wajib Pajak Badan sehinggaseharusnya tidak dapat diterapkan kepada Pemohon Banding). Seharusnya Terbandingmenggunakan pendekatan penghitungan penghasilan neto umum, dengan TIDAK membatasi jenisinformasi (hanya dokumen yang terkait dengan penghitungan peredaran usaha atau penghasilanbruto dalam rangka penghitungan penghasilan neto secara jabatan; dan Dokumen kredit pajak).Terbanding seharusnya mempertimbangkan seluruh informasi yang diberikan pada saatPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

bahwa selain itu, karena Terbanding salah dalam menerapkan ketentuan penetapan secara jabatandi atas dalam mempertimbangkan data dan informasi dalam rangka pembuktian, Pemohon bandingtidak diberi kesempatan dalam membuktikan bahwa secara substansi mengenai koreksi fiskal yangditetapkan oleh Terbanding. Terbanding keliru menetapan penghitungan secara jabatan melaluikoreksi atas akun-akun biaya karena data dan dokumen pendukung yang diberikan oleh PemohonBanding pada saat pembahasan akhir tidak bisa dipertimbangkan.

bahwa di sisi lain, Terbanding juga menggunakan dalil bahwa pembuktian atas uraian,penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan dibebankan oleh Wajib Pajak. Halini menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon banding, dimana disatu sisi Pemohon Banding adalahpihak yang wajib membuktikan ketidakbenaran koreksi dan penghitungan secara jabatan, tetapi disisi lain Pemohon Banding tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan ketidakbenaran koreksitersebut karena seluruh data dan dokumen pendukung (terkait biaya) tidak akan dapatdipertimbangkan.

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

bahwa selain itu, sebagaimana telah Pemohon Banding jelaskan secara verbal dalam prosespersidangan sebelumnya, cara penghitungan penghasilan kena pajak yang dilakukan olehTerbanding yang dikatakan melalui penetapan secara jabatan adalah sama seperti caraperhitungan penghasilan kena pajak dengan penetapan hasil pemeriksaan secara normal (tanpajabatan). Hal ini dapat dicontohkan dari penetapan koreksi atas Harga Pokok Penjualan pada posbiaya lainnya. Dengan demikian, karena penetapan sebenarnya oleh terbanding adalah bukandengan menggunakan metode atau cara penetapan perhitungan penghasilan kena pajak secarajabatan yang diatur dalam UU KUP, dapat kami simpulkan bahwa cara penghitungan olehTerbanding tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai penetapan perhitungan penghasilan kenapajak secara jabatan.

bahwa menurut Majelis, Terbanding melakukan perhitungan penghasilan kena pajak secara jabatankarena Pemohon Banding tidak memenuhi permintaan peminjaman pembukuan, catatan, dan datalainnya dalam waktu satu bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (3a) UU KUP dan Pasal11 Ayat (2) PP 74 Tahun 2011, maka dengan kuasa Pasal 31 ayat (3) UU KUP dan Pasal 11 Ayat(4) PP 74 Tahun 2011 Terbanding menghitung penghasilan kena pajak secara jabatan.

bahwa menurut Majelis, faktor waktu satu bulan penyerahan buku atau catatan dan dokumenlainnya yang menjadi penentu Pemohon Banding dikenakan perhitungan penghasilan kena pajaksecara jabatan adalah tidak diatur dalam dan melampui pengaturan dalam Undang-Undang KUP,sebagaimana pendapat Majelis di atas, oleh karena itu koreksi harus dibatalkan.

bahwa menurut Majelis, Terbanding telah melakukan perhitungan penghasilan kena pajak secarajabatan dengan melakukan koreksi antara lain pada pos Pembelian Barang Dagangan, Biaya dariLuar Usaha, Penyesuaian Fiskal Positif , dan Penyesuaian Fiskal Negatif, namun demikiantidak melakukan koreksi terhadap empat pos upah gaji, bonus, upah dan THR sesuai dokumenyang disampaikan saat pemeriksaan. Terbanding tidak melakukan koreksi atau menerima pospenghasilan dan pos biaya pengurang penghasilan lainnya.

bahwa menurut Majelis, Terbanding tidak mempertimbangkan dokumen dan data yang disampaikanoleh Pemohon Banding dalam masa pemeriksaan yang telah melampui masa waktu satu bulansetelah permintaan disampaikan, baik pada saat pemeriksaan maupun pada saat penelitiankeberatan dengan mendasarkan pada Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP dan Pasal 11 ayat(6) dan ayat (7) PP Nomor 74 Tahun 2011.

bahwa menurut Majelis, seharusnya buku atau catatan dan dokumen lainnya yang disampaikandalam masa empat bulan/enam bulan masa pemeriksaan seharusnya dipertimbangkan olehTerbanding dalam masa keberatan, sebagaimana pendapat Majelis di atas karena keberatanmerupakan forum pembuktian yang menjadi beban Pemohon Banding sebagaimana dalampenjelasan Pasal 13 ayat (1).

bahwa menurut Majelis, proses penghitungan penghasilan kena pajak secara jabatan yangdilakukan oleh Terbanding adalah relatif sama dengan proses pemeriksaan yang berjalan normal,kemudian Terbanding melakukan koreksi positif maupun koreksi negatif sesuai dengan hasilpemeriksaan, namun pada perhitungan secara jabatan, Terbanding tidak lagi mempertimbangkandokumen lainnya yang disampaikan oleh Pemohon Banding berdasarkan Pasal 11 ayat (6) danayat (7) PP Nomor 74 Tahun 2011 selain pengenai peredaran usaha atau peredaran bruto dankredit pajak.

bahwa menurut Majelis, proses penetapan penghasilan kena pajak secara jabatan yang dilakukanoleh Terbanding sebagaimana di atas, adalah tidak tepat sebagaimana pendapat Majelis di atas.Perhitungan penghasilan kena pajak secara jabatan tidak dapat diterapkan secara sepotong-sepotong pada pos penghasilan, pada pos biaya tertentu. Seharusnya Terbanding dalammenghitung penghasilan kena pajak secara jabatan difokuskan pada besarnya penghasilanbruto/peredaran usaha Pemohon Banding, kemudian dengan menggunakan Norma PerhitunganPenghasilan Neto akan dihitung penghasilan kena pajaknya, selain itu juga berfokus pada kreditpajak yang dapat diakui.

bahwa menurut Majelis, Terbanding tidak mempertimbangkan dokumen yang disampaikan olehPemohon Banding pada proses keberatan dengan dalil tidak memenuhi ketentuan Pasal 26AUndang-Undang KUP dan mendasarkan pada Berita Acara Tidak Dipenuhi Sebagaianbuku/catatan/data dari Pemohon Banding.

bahwa menurut Majelis, seharusnya Terbanding dapat mempertimbangkan dokumen yangdisampaikan oleh Pemohon Banding dalam masa pemeriksaan (meskipun lebih satu bulan setelahpermintaan disampaikan) dalam proses keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

Undang-Undang KUP sekaligus sebagai forum bagi Pemohon Banding untuk melakukanpembuktian yang menjadi bebannya sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1)Undang-Undang KUP.

Sengketa Materiil

1. Harga Pokok Penjualan sebesar USD 6,168,059.35

Harga Pokok Penjualan – Pembelian Barang Dagangan sebesar USD 5,759,284.03

Menurut Terbanding

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi Nomor:LAP-252/WPJ.22/KP.0700/2015 tanggal 8 September 2015 diketahui bahwa:- Pemohon Banding kurang kooperatif dalam menyediakan dokumen–dokumen yang dipinjam

oleh Terbanding untuk melakukan pemeriksaan pajak (meskipun Terbanding sudahmengirimkan surat peringatan 1 dan surat peringatan 2) sehingga sesuai dengan PeraturanPemerintah 74 Pasal 11 ayat 1 s/d 4 Tahun 2011, Pemohon Banding melakukan perhitunganHarga Pokok Penjualan secara jabatan dengan menggunakan data-data yang tersedia;

- dari penjelasan yang telah disampaikan oleh Pemohon Banding, pembelian yang telahdilakukan oleh Pemohon Banding berasal dari pembelian impor dan pembelian local,pembelian import berasal dari perusahaan dalam satu gup yang berada di luar negeri,sedangkan pembelian lokal berasal dari pihak ketiga yang bukan merupakan perusahaanafiliasi, sampai dengan laporan pemeriksaan dibuat, Pemohon Banding belum memberikandata-data yang berkaitan dengan pembelian, sehingga dalam melakukan pemeriksaan ataspos ini Terbanding menghitung secara jabatan berdasarkan data-data yang diterimaTerbanding yaitu rekapitulasi Pajak Penghasilan 22 dan tidak ada data pembelian lokal;

- atas pembelian import terdapat koreksi positif, disebabkan berdasarkan penelusuranpembelian import yang tidak berkaitan dengan pembelian bahan baku dan bahan pembantu;

- atas pembelian lokal Terbanding tidak mendapatkan data mengenai pembelian lokal, sebabdata pembelian di buku besar dibuat berupa kode–kode, sehingga tidak diketahui jenispembelian yang dilakukan;

- biaya lainnya dikoreksi positif karena tidak ada perhitungan atas biaya tersebut;

bahwa Terbanding telah melakukan pembahasan sengketa perpajakan dengan PemohonBanding yang tertuang dalam Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa PerpajakanNomor: BA-52/WPJ./BD.0601/2016 tanggal 2 November 2016, yang diantaranya dijelaskanbahwa pada saat proses pemeriksaan Pemohon Banding tidak dapat meminjamkan dokumenyang diminta karena sistem filing yang terbatas sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama;

bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (6) dan (7) Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2011 tentang TataCara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan disebutkan bahwa:(6) Pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

pemeriksa pajak dapat mempertimbangkan dokumen yang diberikan oleh Wajib Pajak;(7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terbatas pada:

a. dokumen yang terkait dengan penghitungan peredaran usaha atau penghasilan brutodalam rangka penghitungan penghasilan neto secara jabatan; dan

b. dokumen kredit pajak sebagai pengurang Pajak Penghasilan;dengan demikian selain dokumen yang terkait dengan penghitungan peredaran usaha ataupenghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan neto secara jabatan, dan dokumenkredit pajak sebagai pengurang Pajak Penghasilan tidak dapat dipertimbangkan;

bahwa berdasarkan Pasal 26A ayat (4) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor36 Tahun 2008 Wajib Pajak mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi atauketerangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selaindata dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga,pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkandalam penyelesaian keberatannya;

bahwa berdasarkan uraian di atas Terbanding berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan sudahtepat sehingga Terbanding mempertahankan koreksi tersebut;

Menurut Pemohon Banding:

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding, karenaTerbanding seharusnya mempertimbangkan data pembelian yang bisa diambil dari SuratPemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang ada di kantor Kantor Pelayanan PajakMadya Bekasi, sehingga alasan ketiadaan data pendukung atas koreksi pembelian ini tidaktepat, Pemohon Banding pun selama proses pemeriksaan telah memberikan rekapitulasi SuratPemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Januari – Desember 2013 dan dokumen SuratPemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sudah ada di Kantor Pelayanan Pajak MadyaBekasi, serta laporan keuangan 2013 dimana Pemohon Banding juga telah mengungkapkan nilaipembelian impor dari supplier luar negeri, Pemohon Banding telah memberikan dokumen-dokumen pendukung terkait dengan pembelian bahan baku, packaging dan finished goods,sehingga alasan ketiadaan data pendukung atas koreksi pembelian ini, menurut PemohonBanding tidaklah tepat;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendekatan yang dilakukan oleh Terbanding,dimana Terbanding melakukan perhitungan pembelian impor hanya dengan memperhitungkandari rekapitulasi Pajak Penghasilan 22, sementara untuk pembelian lokal Terbanding tidakmemperhitungkan sama sekali pembelian lokal yang Pemohon Banding lakukan;

bahwa selain itu Pemohon Banding juga telah memberikan detail rekapitulasi pembelian untukTahun 2013, sampel dokumen pembelian berupa commercial invoice, packing list, goodsreceived note, purchase order dan dokumen pendukung lain-lain pada saat menyampaikan surattanggapan, pada saat pembahasan akhir dengan Terbanding, Pemohon Banding kembalimemberikan dokumen-dokumen pendukung tersebut kepada Terbanding namun Terbandingtidak dapat mempertimbangkan kembali data-data yang diberikan oleh Pemohon Banding,sehingga Terbanding tetap mempertahankan koreksi positif atas Pembelian Barang Dagangansebesar US$5,759,284.03;

bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, bila Terbanding melakukan koreksi terhadappembelian yang Pemohon Banding lakukan dalam rangka kegiatan untuk mendapatkan,menagih dan memelihara penghasilan Pemohon Banding, maka hal tersebut tidak sesuaidengan prinsip matching cost against revenue;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar Majelis yang terhormatuntuk membatalkan koreksi atas pembelian barang dagangan sebesar US$5.759.284,03;

Menurut Majelis:

bahwa menurut Majelis, Terbanding melakukan koreksi atas Pembelian Barang Dagangansebesar USD5,759,284.03 dengan penetapan secara jabatan. Perhitungan dengan melakukangross up pembayaran PPh Pasal 22 oleh Pemohon Banding yang diperoleh dari data SIDJP olehTerbanding.

bahwa menurut Majelis, Terbanding melakukan koreksi dengan mendasarkan pada ketentuanperpajakan sebagai berikut:1) Pasal 6 ayat (1), Pasal 9, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun2008;

2) Pasal 13 ayat (1), ayat (3), Pasal 26A, Pasal 28, Pasal 29 ayat (3), ayat (3a), ayat (3b), danayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 16 Tahun 2019;

3) Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata CaraPelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding dalam surat banding antara lain menyatakan sebagaiberikut:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding, karenaTerbanding seharusnya mempertimbangkan data pembelian yang bisa diambil dari SuratPemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang ada di kantor Kantor Pelayanan PajakMadya Bekasi, sehingga alasan ketiadaan data pendukung atas koreksi pembelian ini tidaktepat, Pemohon Banding pun selama proses pemeriksaan telah memberikan rekapitulasi SuratPemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Januari – Desember 2013 dan dokumen SuratPemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sudah ada di Kantor Pelayanan Pajak Madya

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

Bekasi, serta laporan keuangan 2013 dimana Pemohon Banding juga telah mengungkapkan nilaipembelian impor dari supplier luar negeri, Pemohon Banding telah memberikan dokumen-dokumen pendukung terkait dengan pembelian bahan baku, packaging dan finished goods,sehingga alasan ketiadaan data pendukung atas koreksi pembelian ini, menurut PemohonBanding tidaklah tepat;

bahwa selain itu Pemohon Banding juga telah memberikan detail rekapitulasi pembelian untukTahun 2013, sampel dokumen pembelian berupa commercial invoice, packing list, goodsreceived note, purchase order dan dokumen pendukung lain-lain pada saat menyampaikan surattanggapan, pada saat pembahasan akhir dengan Terbanding, Pemohon Banding kembalimemberikan dokumen-dokumen pendukung tersebut kepada Terbanding namun Terbandingtidak dapat mempertimbangkan kembali data-data yang diberikan oleh Pemohon Banding,sehingga Terbanding tetap mempertahankan koreksi positif atas Pembelian Barang Dagangansebesar US$5,759,284.03;

bahwa menurut Majelis, Terbanding dalam surat uraian banding antara lain menyatakan sebagaiberikut:- Pemohon Banding kurang kooperatif dalam menyediakan dokumen–dokumen yang dipinjam


- sampai dengan laporan pemeriksaan dibuat, Pemohon Banding belum memberikan data-datayang berkaitan dengan pembelian, sehingga dalam melakukan pemeriksaan atas pos iniTerbanding menghitung secara jabatan berdasarkan data-data yang diterima Terbanding yaiturekapitulasi Pajak Penghasilan 22 dan tidak ada data pembelian lokal;





bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor: 055/KII-TAX/V/2017tanggal 24 Mei 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

bahwa pada dasarnya, Pemohon Banding telah menyampaikan / melaporkan nilai pembelian didalam laporan keuangan Tahun 2013 yang telah diaudit oleh pihak auditor indepependen, selainitu, data pembelian juga tertuang di dalam laporan Surat Pemberitahuan Masa PajakPertambahan Nilai periode Januari – Desember 2013, data-data ini telah Pemohon Bandingserahkan kepada Terbanding dan tersedia di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi, selain itu,Pemohon Banding telah memberikan rekapitulasi Surat Pemberitahuan Masa PajakPertambahan Nilai Januari – Desember 2013 sehingga alasan ketiadaan data pendukung ataskoreksi pembelian barang dagangan seharusnya tidaklah tepat;

bahwa atas dokumen Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Januari -Desember2013 yang tersedia di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi dan laporan keuangan 2013dimana Pemohon Banding telah mengungkapkan nilai pembelian impor dari supplier luar negeri,Pemohon Banding telah memberikan dokumen pendukung terkait dengan pembelian bahanbaku, packaging, dan finished goods, sehingga alasan ketiadaan data pendukung atas koreksipembelian ini, menurut Pemohon Banding tidaklah tepat;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendekatan yang dilakukan oleh Terbanding,dimana Terbanding melakukan perhitungan pembelian impor hanya dengan memperhitungkandari rekapitulasi Pajak Penghasilan 22, sementara untuk pembelian lokal Terbanding tidakmemperhitungkan sama sekali pembelian lokal yang Pemohon Banding lakukan, sebagaimanatelah Pemohon Banding sampaikan di atas bahwa nilai pembelian telah tertuang di SuratPemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Januari – Desember 2013 dan faktur pajak yangtelah tersedia di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi, menurut Pemohon Banding, Terbandingdapat merujuk kepada data tersebut sebagai data awal dalam mengecek pembelian PemohonBanding;

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

bahwa selain itu, pada saat menyampaikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan (“SPHP”), Pemohon Banding juga telah memberikan/melampirkan data-data terkaitpembelian yang terdiri dari rekapitulasi pembelian, sampel dokumen pembelian berupacommercial invoice, packing list, goods received note, purchase order dan dokumen pendukunglainnya, pada saat pembahasan akhir dengan Terbanding, Pemohon Banding kembalimemberikan data dan dokumen pendukung tersebut kepada Terbanding namun Terbanding tidakberkenan untuk mempertimbangkan kembali data-data yang diberikan oleh Pemohon Banding,menurut Pemohon Banding, Terbanding dapat mempertimbangkan kembali data-data yangPemohon Banding lampirkan dalam surat tanggapan dan juga berikan dalam pembahasan akhirsebagai dokumen tambahan/ pendukung sebelum Terbanding menetapkan koreksi positif ataspembelian barang dagangan, sebab bila Terbanding melakukan koreksi terhadap pembelianyang Pemohon Banding lakukan dalam rangka kegiatan untuk mendapatkan, menagih danmemelihara penghasilan Pemohon Banding, maka hal tersebut tidak sesuai dengan prinsipmatching cost against revenue;

bahwa menurut Majelis, dalam persidangan ke 2 tanggal 20 September 2017 Terbandingmenyatakan bahwa terkait koreksi HPP terkait pembelian impor dan biaya lainnya, pembelianimpor dikoreksi karena tidak terkait bahan baku dan bahan pembantu, pembelian lokal dikoreksikarena tidak terdapat data dalam buku besar karena hanya berupa kode, bahwa terkaitpeminjaman dokumen Pemohon Banding tidak peminjamkan dokumen.

bahwa menurut Majelis, dalam persidangan ke-5 tanggal 22 November 2017 Terbandingmenyetakan bahwa terkait penelitian atas dokumen yang diminta saat pemeriksaan, sudahdiminta 3 kali dengan surat permintaan peringatan ke-1 dan ke- 2, ada yang dipinjamkancontohnya Laporan Keuangan dan ledger namun tidak semua dokumen dipinjamkan. Dokumenuntuk pembelian impor yang ada SPT PPh Pasal 22 beserta rekap impornya, Terbanding jadikanmenjadi dasar pengujian untuk pembelian impor sehingga ada koreksi Terbanding yangTerbanding kabulkan keberatannya karena dokumen tersebut ada.

bahwa untuk pembelian lokal, Pemohon Banding menyampaikan faktur pajak, invoice danpacking list tetapi ketiga dokumen tersebut diberikan setelah melewati masa 1 bulanpermohonan peminjaman dokumen yang Terbanding buat bahkan melewati masa terbitnyaBerita Acara Peminjaman Sebagian Dokumen sehingga dokumen tersebut tidak Terbandingpertimbangkan.

bahwa terkait biaya lainnya Terbanding juga menerima Laporan Keuangan, ledger dan trialbalance, ketiga dokumen tersebut dapat digunakan untuk menguji biaya gaji, upah, bonus danTHR, biaya penyusutan dan amortisasi, persediaan awal dan persediaan akhir tetapi terdapatpembebanan biaya sebesar US $ 408.775,32 sejumlah koreksi yang tidak didukung dokumenmemadai.

bahwa menurut Majelis, dalam persidangan ke-5 tanggal 22 November 2017 Terbandingmenyetakan bahwa memang benar, informasi yang disampaikan banyak menggunakan kode-kode namun yang diminta pada saat pemeriksaan dalam bentuk rekapitulasi. Sehubungandengan adanya pembelian impor dan lokal, untuk pembelian impor Terbanding menggunakanPPh Pasal 22. Menurut Pemohon Banding data tersebut seharusnya dapat digunakan untukmenelusuri pembelian lokal dan impor.

bahwa dari rekapitulasi yang disampaikan seharusnya dapat digunakan untuk melakukanpengujian transaksi karena Pemohon Banding dapat memberikan dokumen sumber darirekapitulasi pada saat pembahasan akhir.

bahwa Terbanding menggunakan PPh Pasal 22 untuk menghitung pembelian impor. MenurutPemohon Banding metode gross-up yang digunakan Pemeriksa untuk menghitung pembelianimpor tidak tepat karena di dalamnya ada beda waktu.

bahwa menurut Majelis, dengan mendasarkan pada pendapat Majelis dalam pembahasansengketa yuridis di atas, maka Majelis tidak membahas lebih lanjut atas sengketa materiil.

bahwa berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan pendapatMajelis di atas, Majelis berkesimpulan untuk tidak mempertahankan koreksi positif Terbandingkoreksi atas Pembelian Barang Dagangan sebesar USD5,759,284.03.

Harga Pokok Penjualan – Biaya Lain-lain sebesar USD 408,775.32

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

Menurut Terbanding:















bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atasBiaya Lainnya sebesar US$408,775.32, biaya lainnya di dalam Harga Pokok Penjualan ini padadasarnya merupakan biaya langsung dalam proses produksi, termasuk diantaranya adalah biayaupah, biaya transportasi, biaya pemeliharaan dan juga biaya depresiasi aktiva tetap, dengandemikian, biaya-biaya ini merupakan pengeluaran yang terkait dengan kegiatan untukmendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan Pemohon Banding sesuai dengan Pasal 6ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan sehingga koreksi fiskal positif atas Biaya Lain-laintidak tepat, detail biaya lain-lain ini terdiri dari beberapa akun biaya yang pada dasarnyamerupakan pengeluaran yang terkait langsung dengan kegiatan produksi barang;

bahwa atas Biaya Lain-lain tersebut, Pemohon Banding telah melakukan koreksi fiskal ataspengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dibebankan untuk perhitungan pajak (seperti BIK,

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

provisi dan biaya non 3M) sehingga nilai fiskal yang Pemohon Banding laporkan dalamperhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2013 sudah mengakomodir koreksi-koreksi pajaksesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

bahwa koreksi fiskal atas seluruh biaya lain-lain, menyebabkan kerugian dua kali lipat untukPemohon Banding, karena tidak saja biaya-biaya produksi tidak dapat dibebankan tetapi jugamenyebabkan koreksi fiskal dua kali atas akun-akun yang sudah kami koreksi dalam perhitunganPajak Penghasilan Badan Tahun 2013 Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding diatas, Pemohon Banding mohon agarMajelis yang terhormat membatalkan koreksi atas biaya lain-lain sebesar US$408.775,32,karena Terbanding seharusnya mempertimbangkan keadaan yang sebenarnya danmempertimbangkan data-data yang telah disampaikan Pemohon Banding selama pemeriksaan,tidak semata – mata hanya mempertimbangkan alasan koreksi penetapan secara jabatansebagaimana telah dilakukan Terbanding;

Menurut Majelis:

bahwa menurut Majelis, yang menjadi sengketa adalah koreksi positif Terbanding atas biayaLain-lain sebesar USD408,775.32 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding.

bahwa menurut Majelis, Terbanding melakukan koreksi atas Biaya Lain-lain karena PemohonBanding kurang kooperatif dalam menyediakan dokumen-dokumen yang dipinjam olehTerbanding dalam pemeriksaan pajak, sehingga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 71Pasal 11 ayat 1 s/d 4 Tahun 2011, Terbanding melakukan perhitungan secara jabatan denganmenggunakan data – data yang tersedia.

bahwa berdasarkan Pasal 26A ayat 4: Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2009; disebutkan bahwa Wajib Pajak yang mengungkapkanpembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidakdiberikan pada saat pemeriksaan, selain data atau informasi yang ada pada saat pemeriksaanbelum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi atauketerangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan;

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding dalam surat banding antara lain menyatakan sebagaiberikut:· bahwa tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas Biaya Lainnya

sebesar US$408,775.32, biaya lainnya di dalam Harga Pokok Penjualan ini pada dasarnyamerupakan biaya langsung dalam proses produksi, termasuk diantaranya adalah biayaupah, biaya transportasi, biaya pemeliharaan dan juga biaya depresiasi aktiva tetap, dengandemikian, biaya-biaya ini merupakan pengeluaran yang terkait dengan kegiatan untukmendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan Pemohon Banding sesuai denganPasal 6 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan sehingga koreksi fiskal positif atasBiaya Lain-lain tidak tepat, detail biaya lain-lain ini terdiri dari beberapa akun biaya yangpada dasarnya merupakan pengeluaran yang terkait langsung dengan kegiatan produksibarang;

· bahwa atas Biaya Lain-lain tersebut, Pemohon Banding telah melakukan koreksi fiskal ataspengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dibebankan untuk perhitungan pajak (sepertiBIK, provisi dan biaya non 3M) sehingga nilai fiskal yang Pemohon Banding laporkan dalamperhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2013 sudah mengakomodir koreksi-koreksipajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

· bahwa koreksi fiskal atas seluruh biaya lain-lain, menyebabkan kerugian dua kali lipat untukPemohon Banding, karena tidak saja biaya-biaya produksi tidak dapat dibebankan tetapijuga menyebabkan koreksi fiskal dua kali atas akun-akun yang sudah kami koreksi dalamperhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2013 Pemohon Banding;

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor: 055/KII-TAX/V/2017tanggal 24 Mei 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:· bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan tanggapan yang disampaikan oleh

Terbanding untuk biaya lain – lain dengan alasan tidak ada perhitungan atas biaya tersebut,karena biaya lain – lain di dalam Harga Pokok Penjualan ini pada dasarnya merupakanbiaya langsung dalam proses produksi, termasuk diantaranya adalah biaya upah, biayatransportasi, biaya pemeliharaan dan juga biaya depresiasi aktiva tetap, sehingga menurutPemohon Banding biaya-biaya tersebut merupakan pengeluaran yang terkait dengan

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan Pemohon Bandingsesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan dan koreksi yangdilakukan oleh Terbanding tidak tepat;

· bahwa atas Biaya Lain-lain tersebut, Pemohon Banding telah melakukan koreksi fiskal ataspengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dibebankan untuk perhitungan pajak (sepertiBIK, provisi dan biaya non 3M) sehingga nilai fiskal yang Pemohon Banding laporkan dalamperhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2013 sudah mengakomodir koreksi-koreksipajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding dalam persidangan ke-6 tanggal 13 Desember 2017antara lain menjelaskan sebagai berikut:· Mapping perhitungan PPh Badan ke dalam SPT 1771 Pemohon Banding - Diserahkan

Pemohon Banding pada tanggal 05 Maret 2015 [Lampiran 6]

· Berdasarkan mapping perhitungan PPh Badan Tahun 2013, dapat ditemukan data mengenaisumber akun-akun yang menjadi komponen biaya lain-HPP. Pemohon banding juga telahmemberikan data TB dan GL yang dapat memperlihatkan jenis-jenis transaksi yang dicatat didalam akun-akun biaya dalam komponen biaya lain-HPP, Deskripsi transaksi yangdicantumkan di dalam GL juga telah dapat memperlihatkan lebih jelas mengenai transaksiyang dicatat dalam akun-akun tersebut. Selain itu, Pemohon Banding juga telah menetapkankoreksi fiskal dalam akun-akun biaya lain-HPP tersebut dan koreksi fiskal atas biaya-biayatersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan.Oleh karena itu, koreksi Terbanding atas seluruh biaya lain-HPP, menyebabkan kerugian duakali lipat untuk Pemohon Banding, karena tidak saja biaya-biaya produksi tidak dapatdibebankan tetapi juga menyebabkan koreksi fiskal dua kali atas akun-akun yang sudahPemohon Banding koreksi dalam perhitungan PPh Badan tahun 2013 Pemohon Banding.

· Sebagai tambahan, Terbanding tidak mengoreksi komponen HPP yang lainnya seperti biayaupah dan biaya penyusutan aktiva tetap meskipun data-data yang telah diberikan selamaproses pemeriksaan untuk biaya-biaya tersebut adalah berupa data dan dokumen yangsama. Dengan demikian, apabila Terbanding dapat menguji biaya-biaya HPP yang tidakdikoreksi tersebut berdasarkan data yang ada, seharusnya pengujian yang sama juga dapatdilakukan terhadap biaya lain-HPP berdasarkan data yang sama dan seharusnya juga dapatmenerima pembebanan biaya tersebut karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperpajakan yang berlaku.


bahwa berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan pendapatMajelis di atas, Majelis berkesimpulan untuk tidak mempertahankan koreksi positif Terbandingatas biaya Lain-lain sebesar USD408,775.32.

2. Biaya dari Luar Usaha sebesar USD 199,691.78

Menurut Terbanding:





- atas pembelian lokal Terbanding tidak mendapatkan data mengenai pembelian lokal, sebabdata pembelian di buku besar dibuat berupa kode–kode, sehingga tidak diketahui jenis

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

pembelian yang dilakukan;- biaya lainnya dikoreksi positif karena tidak ada perhitungan atas biaya tersebut;









bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding, denganalasan bahwa Pemohon Banding tidak bisa memberikan perhitungan atas pembebanan kerugianselisih kurs (biaya forex) sehingga ditetapkan secara jabatan oleh Terbanding;

bahwa menurut Pemohon Banding pembebanan biaya forex admin tersebut merupakanpengeluaran yang terkait dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memeliharapenghasilan Pemohon Banding sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-undang PajakPenghasilan, sehingga Pemohon Banding berhak untuk mengakui biaya forex tersebut sebagaipengurang dalam perhitungan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan;

bahwa dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa Pemohon Banding telah memberikan detaillaba rugi selisih kurs dalam buku besar yang Pemohon Banding catat selama Tahun 2013,seharusnya Terbanding dapat mempertimbangkan ketersediaan data buku besar sebagaireferensi Terbanding dalam memperhitungkan pembebanan biaya forex tersebut, selain itu,Pemohon Banding juga telah memberikan rekonsiliasi perhitungan kerugian forex kepadaTerbanding pada saat tanggapan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan pembahasanakhir yang seharusnya bisa menjadi pertimbangan Terbanding dalam menetapkan koreksinegatif atas biaya forex admin;

bahwa perlu juga Pemohon Banding sampaikan bahwa perlakuan pengakuan selisih kursberdasarkan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku adalah sebagaiberikut:

bahwa Penjelasan Pasal 4 ayat 1 huruf l Undang-undang Pajak Penghasilan:“Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistempembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar AkuntansiKeuangan yang berlaku di Indonesia.”;

bahwa Penjelasan Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (“UU KUP”):…. “Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazimdipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturanperundang-undangan perpajakan menentukan lain.”;

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

bahwa dari peraturan ini dapat diketahui bahwa dalam menentukan metode pembebananpendapatan selish kurs, Undang-undang Pajak Penghasilan mengacu kepada Standar AkutansiKeuangan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini adalah Pernyataan Standar AkuntansiKeuangan (PSAK);

bahwa pembukuan selisih kurs yang dilakukan Pemohon Banding telah diverifikasi oleh auditorindependen yang menyatakan bahwa telah sesuai dengan PSAK;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar Majelis yang terhormatmembatalkan koreksi atas biaya dari luar usaha sebesar US$199.691,78;

Menurut Majelis:

bahwa menurut Majelis, yang menjadi sengketa adalah koreksi positif Terbanding atas Biaya dariLuar Usaha sebesar USD199,691.78 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding.

bahwa menurut Majelis, Terbanding melakukan koreksi atas Biaya dari Luar Usaha ataspembebanan kerugian selisih kurs sebesar US$199.691,78 karena Pemohon Banding kurangkooperatif dalam menyediakan dokumen-dokumen yang dipinjam oleh Terbanding dalampemeriksaan pajak, sehingga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 71 Pasal 11 ayat 1 s/d4 Tahun 2011, Terbanding melakukan perhitungan secara jabatan dengan menggunakan data –data yang tersedia.

bahwa menurut Majelis, Terbanding melakukan koreksi antara lain dengan mendasarkan padaPasal 26A ayat 4: Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009,berdasarkan Pasal 11 ayat (6) dan (7) Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2011,

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding dalam surat banding antara lain menyatakan sebagaiberikut:· bahwa dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa Pemohon Banding telah memberikan

detail laba rugi selisih kurs dalam buku besar yang Pemohon Banding catat selama Tahun2013, seharusnya Terbanding dapat mempertimbangkan ketersediaan data buku besarsebagai referensi Terbanding dalam memperhitungkan pembebanan biaya forex tersebut,selain itu, Pemohon Banding juga telah memberikan rekonsiliasi perhitungan kerugian forexkepada Terbanding pada saat tanggapan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan danpembahasan akhir yang seharusnya bisa menjadi pertimbangan Terbanding dalammenetapkan koreksi negatif atas biaya forex admin;

· bahwa dari peraturan ini dapat diketahui bahwa dalam menentukan metode pembebananpendapatan selish kurs, Undang-undang Pajak Penghasilan mengacu kepada StandarAkutansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini adalah Pernyataan StandarAkuntansi Keuangan (PSAK);

bahwa menurut Majelis, Terbanding dalam surat uraian banding antara lain menyatakan sebagaiberikut:· bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi

Nomor: LAP-252/WPJ.22/KP.0700/2015 tanggal 8 September 2015 diketahui bahwa:- pada saat pemeriksaan, Pemohon Banding tidak bersedia meminjamkan catatan,

perhitungan dan dokumen yang diperlukan untuk menghitung besarnya biaya dari luarusaha, sehingga biaya dari luar usaha dihitung secara jabatan, biaya dari luar usahadihitung berdasarkan data yang terdapat di General Ledger;

- forex admin dikoreksi karena Pemohon Banding tidak memberikan perhitungan atas rugilaba kurs, sehigga tidak diketahui kebenaran perhitungan dan pembebanan atas rugi labakurs;

· bahwa Terbanding telah melakukan pembahasan sengketa perpajakan dengan PemohonBanding yang tertuang dalam Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi SengketaPerpajakan Nomor: BA-52/WPJ./BD.0601/2016 tanggal 2 November 2016, yang diantaranyadijelaskan bahwa pada saat proses pemeriksaan Pemohon Banding tidak dapatmeminjamkan dokumen yang diminta karena sistem filing yang terbatas sehinggamembutuhkan waktu yang lebih lama;

· bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (6) dan (7) Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2011 tentangTata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan disebutkan bahwa:(6) Pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),


SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K


b. dokumen kredit pajak sebagai pengurang Pajak Penghasilan;dengan demikian selain dokumen yang terkait dengan penghitungan peredaran usaha ataupenghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan neto secara jabatan, dandokumen kredit pajak sebagai pengurang Pajak Penghasilan tidak dapat dipertimbangkan;

· bahwa berdasarkan Pasal 26A ayat (4) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentangPajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang–Undang Nomor 36 Tahun 2008 Wajib Pajak mengungkapkan pembukuan, catatan,data, informasi atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saatpemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh WajibPajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan lain dimaksudtidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor: 055/KII-TAX/V/2017tanggal 24 Mei 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:· bahwa dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa Pemohon Banding telah memberikan

detail laba rugi selisih kurs dalam buku besar yang Pemohon Banding catat selama Tahun2013, seharusnya Terbanding dapat mempertimbangkan ketersediaan data buku besarsebagai referensi Terbanding dalam memperhitungkan pembebanan biaya forex tersebut,selain itu, Pemohon Banding juga telah melampirkan perhitungan kerugian forex kepadaTerbanding pada saat tanggapan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan yangkemudian diberikan kembali pada saat pembahasan akhir, dengan demikian, data iniseharusnya bisa menjadi pertimbangan Terbanding dalam menetapkan koreksi atas biayaforex admin;

· bahwa pembukuan selisih kurs yang dilakukan Pemohon Banding telah diverifikasi olehauditor independen yang menyatakan bahwa telah sesuai dengan PSAK;

bahwa menurut Majelis, Terbanding dalam persidangan ke 2 tanggal 20 September 2017 padapokoknya mengemukakan bahwa terkait koreksi biaya dari luar usaha, saat pemeriksaanPemohon Banding tidak memberikan data, untuk forex admin Pemohon Banding tidakmenyampaikan perhitungan rugi laba kurs;

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding dalam persidangan ke 6 tanggal 13 Desember 2017pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:" Data Pembukuan Pemohon Banding - Diserahkan Pemohon Banding pada tanggal 05 Maret

2015 dan 30 April 2015

" Pemohon Banding telah menyerahkan laporan keuangan yang diaudit, Trial Balance, besertaInformasi Jurnal Penyesuaian (AJE/RJE) beserta GL Tahun 2013. Kerugian selisih kurssebesar USD199.691,78 sebagaimana dijelaskan dalam Laporan Keuangan, catatan 20 -other loss/gain, telah diperiksa oleh auditor independen dan telah sesuai dengan StandarAkuntasi Keuangan yang berlaku. Rincian mengenai transaksi kerugian atas selisih kurstahun 2013 tidak dapat disediakan oleh Pemohon Banding karena nilai selisih kerugian kursper transaksi tersebut akan secara otomatis dihasilkan dari sistem pembukuan PemohonBanding, sedangkan untuk membuat perhitungan manual atas keuntungan/kerugian selisihkurs akan memakan waktu yang sangat panjang dan mencakup volume transaksi yangsangat besar.


bahwa berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan pendapatMajelis di atas, Majelis berkesimpulan untuk tidak mempertahankan koreksi positif Terbandingatas Biaya dari Luar Usaha sebesar USD199,691.78.

3. Penyesuaian Fiskal Positif sebesar USD 1,616,096.67

Menurut Terbanding:


oleh Terbanding untuk melakukan pemeriksaan pajak (meskipun Terbanding sudah

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

mengirimkan surat peringatan 1 dan surat peringatan 2) sehingga sesuai dengan PeraturanPemerintah 74 Pasal 11 ayat 1 s/d 4 Tahun 2011, Pemohon Banding melakukan perhitunganHarga Pokok Penjualan secara jabatan dengan menggunakan data-data yang tersedia;













bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atasbiaya-biaya berikut:

Akun Biaya-Biaya Jumlah Tota l(da lam US$)

Software pur/license 16.592,24 KGBS Recharge 588.077,79 Goodwill - Amortization 260.164,00 Customer Relationship - Amortization 639.550,00 NON - Complete Amortization PL 111.125,00 Enterprise SW Amortised 544,49 Sample – Purchasing 21,02

Tota l Koreksi 1.616.074,54

Software Purchase/License:

bahwa biaya Software Purchase/License merupakan pembelian/penggunaan atas license

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

software umum yang dilakukan oleh Pemohon Banding guna mendukung jalannya usaha bisnisperusahaan, transaksi atas pembelian/penggunaan license software tersebut dilakukan olehKerry Regional office yang kemudian di-reimburse kepada entitas-entitas Kerry yangmemanfaatkan perangkat lunak tersebut, termasuk Pemohon Banding, berdasarkan alokasisesuai dengan porsi per masing-masing entitas, oleh Pemohon Banding, pembebanan biaya inidicatat pada akun Software Purchase/License di setiap divisi yang ikut memanfaatkan, dengandemikian, pada dasarnya biaya-biaya yang dicatat dalam akun Software Purchase/Licensemerupakan pengeluaran yang terkait langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dansesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan danseharusnya dapat dibebankan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan;

bahwa Pemohon Banding telah melampirkan dokumen-dokumen pendukung atas biayaSoftware Purchase/License di dalam lampiran surat tanggapan Pemohon Banding pada saatproses pemeriksaan sebelumnya yang terdiri dari invoice, debit note dan bukti pembayaransehingga seharusnya Terbanding dapat mempertimbangkan data-data tersebut sebagaipedoman dalam menentukan koreksi, akan tetapi, Terbanding tidak mau memperhitungkan data-data tersebut sebagai dokumen pendukung Pemohon Banding;

KGBS Recharge:

bahwa biaya KGBS recharge merupakan pengeluaran atas pembayaran fee kepada Kerry GroupBusiness Services (ASPAC) Sdn. Bhd. (”KGBS”) dan Kerry Ingredients (S) Pte Ltd (”KIS”) ataspemberian jasa-jasa oleh kedua entitas tersebut kepada Pemohon Banding, KGBS dan KISmembantu di dalam kegiatan operasional Pemohon Banding pada hampir di semua linidepartemen perusahaan, jenis-jenis bantuan/jasa yang diberikan oleh KGBS dan KIS ini secaradetail dapat dilihat dalam dokumen perjanjian jasa antara Pemohon Banding dan kedua entitasini, dimana dokumen perjanjian tersebut juga telah Pemohon Banding berikan pada saat prosespemeriksaan, atas jasa yang diberikan kepada Pemohon Banding, KGBS dan KIS akanmenagihkan sejumlah fee sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian tertulis dan menerbitkandebit note kepada Pemohon Banding, dalam laporan keuangan, Pemohon Banding telahmembebankan pengeluaran-pengeluaran atas jasa KGBS dan KIS ini di dalam akun KGBSRecharge secara proporsional ke masing-masing divisi yang ikut memanfaatkan jasa tersebutlaporan keuangan perusahaan sendiri telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang independendan tidak ada koreksi atas pembebanan biaya ini;

bahwa selain itu, selama proses pemeriksaan, Pemohon Banding telah memberikan dokumen-dokumen yang minta oleh Terbanding di dalam surat permintaan data seperti perjanjian tertulis,Transfer Pricing documentation, audit report, trial balance dan general ledger, yang manamenurut Pemohon Banding, semua dokumen tersebut cukup untuk membuktikan eksistensi dannature biaya KGBS Recharge ini;

bahwa pada saat proses pemeriksaan sebelumnya, untuk dapat lebih membuktikan kepadaTerbanding bahwa biaya tersebut memang ada dan terkait dengan kegiatan untuk mendapatkan,menagih dan memelihara penghasilan, Pemohon Banding telah melampirkan tambahandokumen pendukung berupa debit note yang diterbitkan oleh KGBS dan KIS, bukti pembayaran,basis perhitungan total biaya selama Tahun 2013 dan sample timesheet personel dari KGBS/KISatas pemberian jasa kepada Pemohon Banding dalam lampiran Surat tanggapan PemohonBanding dan pada saat pembahasan akhir dengan Terbanding, akan tetapi, Terbanding tidakmau memperhitungkan data-data tersebut sebagai dokumen pendukung Pemohon Banding;

Goodwill – Amortization, Customer Relationship – Amortization, NON - Complete AmortizationPL, dan Enterprise SW Amortised:

bahwa selain atas Software Purchase/ License koreksi penyesuaian fiskal positif juga dilakukanatas biaya amortisasi fiskal atas aktiva tidak berwujud (goodwill dan intangible asset), bahwaperlu Pemohon Banding sampaikan bahwa selama proses pemeriksaan, Pemohon Bandingtelah memberikan perhitungan amortisasi fiskal atas goodwill dan intangible assets besertaperhitungan koreksi fiskalnya, nilai goodwill dan intangible assets yang Pemohon Bandinglaporkan juga telah sesuai dengan nilai intangible asset yang tercantum di dalam laporankeuangan yang diaudit;

bahwa selain itu, isu amortisasi atas goodwill dan intangible assets ini sudah diselesaikan padasaat pemeriksaan pajak tahun 2008 dan 2009, Terbanding sudah mengakui keberadaan goodwilldan intangible asset ini beserta pembebanan amortisasinya secara fiskal, dengan demikian,seharusnya tidak ada koreksi lagi ke depannya terkait dengan pembebanan amortisasi ini karenaPemohon Banding telah menghitung amortisasi fiskal atas goodwill dan intangibles secarakonsisten, sesuai dengan metode dan masa manfaat yang diakui dalam hasil pemeriksaan pajak

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

Tahun 2008 dan 2009, menurut Pemohon Banding, Terbanding dapat melihat pada hasilpemeriksaan Tahun 2008 dan 2009 yang seharusnya sudah ada di database kantor pelayananpajak Madya Bekasi dalam mempertimbangkan biaya amortisasi ini;

bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa Goodwill dan Intangible assets tersebutmerupakan Goodwill dan Intangibles yang berkaitan dengan pengambilalihan business atauoperasi usaha oleh Pemohon Banding dari PT AA dan PT TS seperti yang tercantum dalamperjanjian akuisisi operasi perusahaan (”Sales and Purchase of Business Agreement”) tanggal11 September 2008;

bahwa Pemohon Banding pun telah menyampaikan Sales dan Purchase of Business Agreementdan hasil pemeriksan 2008 dan 2009 kepada Terbanding;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf bUndang-Undang Pajak Penghasilan, Pemohon Banding mohon agar Majelis yang terhormatmembatalkan koreksi atas penyesuaian fiskal positif sebesar US$1.616.096,67;

Sample – Purchasing

bahwa biaya Sample – Purchasing merupakan pengeluaran terkait pemberian sample produkkepada pelanggan untuk memastikan bahwa produk telah dibuat sesuai dengan kriteria danspesifikasi pelanggan, di dalamnya termasuk juga biaya pengiriman atas sample produktersebut;

bahwa sesuai dengan pemanfaatannya, biasa sample-purchasing ini merupakan pengeluaranyang secara langsung berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding, danberdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan,pengeluaran ini seharusnya dapat dirhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajakdalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar Majelis yang terhormatuntuk membatalkan koreksi akun-akun tersebut diatas sebesar US$1.616.096,67;

Menurut Majelis:

bahwa menurut Majelis, yang menjadi sengketa adalah koreksi positif Terbanding ataspenyesuaian fiskal positif sebesar USD1,616,096.97 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding.

bahwa menurut Majelis, Terbanding melakukan koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif karenaPemohon Banding kurang kooperatif dalam menyediakan dokumen-dokumen yang dipinjam olehTerbanding dalam pemeriksaan pajak, sehingga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 71Pasal 11 ayat 1 s/d 4 Tahun 2011, Terbanding melakukan perhitungan secara jabatan denganmenggunakan data – data yang tersedia;

bahwa menurut Majelis, Terbanding melakukan koreksi antara lain dengan mendasarkan padaPasal 26A ayat 4: Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009,berdasarkan Pasal 11 ayat (6) dan (7) Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2011.

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding dalam surat banding antara lain menyatakan sebagaiberikut:

" bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atasbiaya-biaya berikut:

Akun Biaya-Biaya Jumlah Tota l(da lam US$)

Software pur/license 16.592,24 KGBS Recharge 588.077,79 Goodwill - Amortization 260.164,00 Customer Relationship - Amortization 639.550,00 NON - Complete Amortization PL 111.125,00 Enterprise SW Amortised 544,49 Sample – Purchasing 21,02

Tota l Koreksi 1.616.074,54

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

" Software Purchase/License:

bahwa biaya Software Purchase/License merupakan pembelian/penggunaan atas licensesoftware umum yang dilakukan oleh Pemohon Banding guna mendukung jalannya usahabisnis perusahaan, transaksi atas pembelian/penggunaan license software tersebutdilakukan oleh Kerry Regional office yang kemudian di-reimburse kepada entitas-entitasKerry yang memanfaatkan perangkat lunak tersebut, termasuk Pemohon Banding,berdasarkan alokasi sesuai dengan porsi per masing-masing entitas, oleh PemohonBanding, pembebanan biaya ini dicatat pada akun Software Purchase/License di setiapdivisi yang ikut memanfaatkan, dengan demikian, pada dasarnya biaya-biaya yang dicatatdalam akun Software Purchase/License merupakan pengeluaran yang terkait langsungdengan kegiatan usaha Pemohon Banding dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1)huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dan seharusnya dapat dibebankan dalamperhitungan Pajak Penghasilan Badan;

bahwa Pemohon Banding telah melampirkan dokumen-dokumen pendukung atas biayaSoftware Purchase/License di dalam lampiran surat tanggapan Pemohon Banding pada saatproses pemeriksaan sebelumnya yang terdiri dari invoice, debit note dan bukti pembayaransehingga seharusnya Terbanding dapat mempertimbangkan data-data tersebut sebagaipedoman dalam menentukan koreksi, akan tetapi, Terbanding tidak mau memperhitungkandata-data tersebut sebagai dokumen pendukung Pemohon Banding;

" bahwa selain itu, selama proses pemeriksaan, Pemohon Banding telah memberikandokumen-dokumen yang minta oleh Terbanding di dalam surat permintaan data sepertiperjanjian tertulis, Transfer Pricing documentation, audit report, trial balance dan generalledger, yang mana menurut Pemohon Banding, semua dokumen tersebut cukup untukmembuktikan eksistensi dan nature biaya KGBS Recharge ini;

bahwa tambahan dokumen pendukung berupa debit note yang diterbitkan oleh KGBS danKIS, bukti pembayaran, basis perhitungan total biaya selama Tahun 2013 dan sampletimesheet personel dari KGBS/KIS atas pemberian jasa kepada Pemohon Banding dalamlampiran Surat tanggapan Pemohon Banding dan pada saat pembahasan akhir denganTerbanding, akan tetapi, Terbanding tidak mau memperhitungkan data-data tersebut sebagaidokumen pendukung Pemohon Banding;

" Goodwill – Amortization, Customer Relationship – Amortization, NON - CompleteAmortization PL, dan Enterprise SW Amortised:

bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa selama proses pemeriksaan, PemohonBanding telah memberikan perhitungan amortisasi fiskal atas goodwill dan intangible assetsbeserta perhitungan koreksi fiskalnya, nilai goodwill dan intangible assets yang PemohonBanding laporkan juga telah sesuai dengan nilai intangible asset yang tercantum di dalamlaporan keuangan yang diaudit;

bahwa selain itu, isu amortisasi atas goodwill dan intangible assets ini sudah diselesaikanpada saat pemeriksaan pajak tahun 2008 dan 2009, Terbanding sudah mengakuikeberadaan goodwill dan intangible asset ini beserta pembebanan amortisasinya secarafiskal, dengan demikian, seharusnya tidak ada koreksi lagi ke depannya terkait denganpembebanan amortisasi ini karena Pemohon Banding telah menghitung amortisasi fiskalatas goodwill dan intangibles secara konsisten, sesuai dengan metode dan masa manfaatyang diakui dalam hasil pemeriksaan pajak Tahun 2008 dan 2009, menurut PemohonBanding, Terbanding dapat melihat pada hasil pemeriksaan Tahun 2008 dan 2009 yangseharusnya sudah ada di database kantor pelayanan pajak Madya Bekasi dalammempertimbangkan biaya amortisasi ini;

bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa Goodwill dan Intangible assets tersebutmerupakan Goodwill dan Intangibles yang berkaitan dengan pengambilalihan business atauoperasi usaha oleh Pemohon Banding dari PT AA dan PT TS seperti yang tercantum dalamperjanjian akuisisi operasi perusahaan (”Sales and Purchase of Business Agreement”)tanggal 11 September 2008;

bahwa Pemohon Banding pun telah menyampaikan Sales dan Purchase of BusinessAgreement dan hasil pemeriksan 2008 dan 2009 kepada Terbanding;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) hurufb Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pemohon Banding mohon agar Majelis yangterhormat membatalkan koreksi atas penyesuaian fiskal positif sebesar US$1.616.096,67;

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

" Sample – Purchasing

bahwa biaya Sample – Purchasing merupakan pengeluaran terkait pemberian sampleproduk kepada pelanggan untuk memastikan bahwa produk telah dibuat sesuai dengankriteria dan spesifikasi pelanggan, di dalamnya termasuk juga biaya pengiriman atas sampleproduk tersebut;

bahwa sesuai dengan pemanfaatannya, biasa sample-purchasing ini merupakanpengeluaran yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan usaha PemohonBanding, dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PajakPenghasilan, pengeluaran ini seharusnya dapat dirhitungkan sebagai pengurangpenghasilan kena pajak dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan;

bahwa menurut Majelis, Terbanding dalam surat uraian banding antara lain menyatakan sebagaiberikut:

" bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Madya BekasiNomor: LAP-252/WPJ.22/KP.0700/2015 tanggal 8 September 2015 diketahui bahwa:

- pada saat pemeriksaan, Pemohon Banding tidak bersedia memberikan buktipendukung berupa invoice, perhitungan pembebanan dan dokumen-dokumen lainnyayang berkaitan dengan pembebanan biaya yang dikoreksi oleh Terbanding, sehinggasecara jabatan biaya tersebut dianggap tidak ada;

" bahwa Terbanding telah melakukan pembahasan sengketa perpajakan dengan PemohonBanding yang tertuang dalam Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi SengketaPerpajakan Nomor: BA-52/WPJ./BD.0601/2016 tanggal 2 November 2016, yang diantaranyadijelaskan bahwa pada saat proses pemeriksaan Pemohon Banding tidak dapatmeminjamkan dokumen yang diminta karena sistem filing yang terbatas sehinggamembutuhkan waktu yang lebih lama;

" bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (6) dan (7) Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2011 tentangTata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan disebutkan bahwa:

(6) Pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat(5), pemeriksa pajak dapat mempertimbangkan dokumen yang diberikan oleh WajibPajak;

(7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terbatas pada:a. dokumen yang terkait dengan penghitungan peredaran usaha atau penghasilan

bruto dalam rangka penghitungan penghasilan neto secara jabatan; danb. dokumen kredit pajak sebagai pengurang Pajak Penghasilan;

dengan demikian selain dokumen yang terkait dengan penghitungan peredaran usaha ataupenghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan neto secara jabatan, dandokumen kredit pajak sebagai pengurang Pajak Penghasilan tidak dapat dipertimbangkan;

" bahwa berdasarkan Pasal 26A ayat (4) Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentangPajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang–Undang Nomor 36 Tahun 2008 Wajib Pajak mengungkapkan pembukuan, catatan,data, informasi atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saatpemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh WajibPajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan lain dimaksudtidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;


bahwa berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan pendapatMajelis di atas, Majelis berkesimpulan untuk tidak mempertahankan koreksi positif Terbandingatas penyesuaian fiskal positif sebesar USD1,616,096.97

4. Penyesuaian Fiskal Negatif sebesar USD 421.97

Menurut Terbanding:


oleh Terbanding untuk melakukan pemeriksaan pajak (meskipun Terbanding sudahmengirimkan surat peringatan 1 dan surat peringatan 2) sehingga sesuai dengan Peraturan

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

Pemerintah 74 Pasal 11 ayat 1 s/d 4 Tahun 2011, Pemohon Banding melakukan perhitunganHarga Pokok Penjualan secara jabatan dengan menggunakan data-data yang tersedia;













bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding, karenajumlah koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah merupakan selisih komersial dan fiskalatas penjualan aset tetap, Pemohon Banding telah memberikan perhitungan keuntunganpenjualan aset tetap Pemohon Banding bersama dengan data rincian aset tetap dan perhitungandepresiasi/amortisasi fiskal, perhitungan atas keuntungan penjualan aset juga telah sesuaidengan peraturan perpajakan yang berlaku;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar Majelis yang terhormatmembatalkan koreksi atas penyesuaian fiskal negatif sebesar US$421,97;

Menurut Majelis:

bahwa menurut Majelis, yang menjadi sengketa adalah koreksi positif Terbanding ataspenyesuaian fiskal negatif sebesar USD421.97 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding.

bahwa menurut Majelis, Terbanding melakukan koreksi atas Penyesuaian Fiskal Negatif karenaPemohon Banding kurang kooperatif dalam menyediakan dokumen-dokumen yang dipinjam oleh

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

Terbanding dalam pemeriksaan pajak, sehingga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 71Pasal 11 ayat 1 s/d 4 Tahun 2011, Terbanding melakukan perhitungan secara jabatan denganmenggunakan data – data yang tersedia;

bahwa menurut Majelis, Terbanding melakukan koreksi antara lain dengan mendasarkan padaPasal 26A ayat 4: Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009,berdasarkan Pasal 11 ayat (6) dan (7) Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2011.

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding dalam surat banding antara lain menyatakan sebagaiberikut:bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding, karenajumlah koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah merupakan selisih komersial dan fiskalatas penjualan aset tetap, Pemohon Banding telah memberikan perhitungan keuntunganpenjualan aset tetap Pemohon Banding bersama dengan data rincian aset tetap dan perhitungandepresiasi/amortisasi fiskal, perhitungan atas keuntungan penjualan aset juga telah sesuaidengan peraturan perpajakan yang berlaku;

bahwa menurut Majelis, Terbanding dalam surat uraian banding antara lain menyatakan sebagaiberikut:

" bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Madya BekasiNomor: LAP-252/WPJ.22/KP.0700/2015 tanggal 8 September 2015 diketahui bahwa:

pada saat pemeriksaan, Pemohon Banding tidak bersedia memberikan bukti pendukungberupa invoice, perhitungan pembebanan dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitandengan pembebanan biaya yang dikoreksi oleh Terbanding, sehingga secara jabatanbiaya tersebut dianggap tidak ada;

" bahwa Terbanding telah melakukan pembahasan sengketa perpajakan dengan PemohonBanding yang tertuang dalam Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi SengketaPerpajakan Nomor: BA-52/WPJ./BD.0601/2016 tanggal 2 November 2016, yang diantaranyadijelaskan bahwa pada saat proses pemeriksaan Pemohon Banding tidak dapatmeminjamkan dokumen yang diminta karena sistem filing yang terbatas sehinggamembutuhkan waktu yang lebih lama;

" bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (6) dan (7) Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2011 tentangTata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan disebutkan bahwa:

(6) Pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat(5), pemeriksa pajak dapat mempertimbangkan dokumen yang diberikan oleh WajibPajak;

(7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terbatas pada:a. dokumen yang terkait dengan penghitungan peredaran usaha atau penghasilan

bruto dalam rangka penghitungan penghasilan neto secara jabatan; danb. dokumen kredit pajak sebagai pengurang Pajak Penghasilan;

dengan demikian selain dokumen yang terkait dengan penghitungan peredaran usaha ataupenghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan neto secara jabatan, dandokumen kredit pajak sebagai pengurang Pajak Penghasilan tidak dapat dipertimbangkan;

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor: 055/KII-TAX/V/2017tanggal 24 Mei 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding, karenajumlah koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah merupakan selisih komersial dan fiskalatas penjualan aset tetap, Pemohon Banding telah memberikan perhitungan keuntunganpenjualan aset tetap Pemohon Banding bersama dengan data rincian aset tetap dan perhitungandepresiasi/amortisasi fiskal, perhitungan atas keuntungan penjualan aset juga telah sesuaidengan peraturan perpajakan yang berlaku;

bahwa menurut Majelis, Terbanding dalam persidangan ke 2 tanggal 20 September 2017 padapokoknya mengemukakan bahwa terkait koreksi penyesuain fiskal negatif, PemohonBanding tidak menyampaikan dokumen saat pemeriksaan.

bahwa menurut Majelis, Terbanding dalam persidangan ke 6 tanggal 13 Desember 2017padapokoknya mengemukakan antara lain sebagai berikut:

" Perhitungan penyusutan aktiva tetap dan amortisasi aktiva tidak berwujud besertaperhitungan laba/rugi dari penjualan aktiva tetap tanggal 05 Maret 2015 [Lampiran 6]

" Pemohon Banding telah memberikan perhitungan penyusutan fiskal atas penjualan aktivarumah dan mobil beserta penghitungan keuntungan dan koreksi fiskalnya pada saat prosespemeriksaan. Kedua aktiva yang dijual tersebut telah dilaporkan penysutan dan nilai bukufiskal di dalam SPT PPh Badan Pembetulan I yang datanya telah diberikan tanggal 12Desember 2014 [Lampiran 2]. Sebagai tambahan, PPN atas penjualan kedua asset tersebut

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

telah dipungut dan dilaporkan dalam SPT PPN Masa Juni dan Oktober 2013. Oleh karenaitu, pendapat Terbanding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak meyediakandokumen terkait koreksi penyesuaian Negatif adalah tidak berdasar.

" Berdasarkan rincian penjelasan pemberian data diatas, Pemohon Banding berkesimpulandan meyakini bahwa data-data yang telah diberikan Pemohon Banding selama prosespemeriksaan sudah dapat digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak dan PPhterutang sehingga tidak seharusnya dilakukan penetapan dan perhitungan secara jabatan.


bahwa berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan pendapatMajelis di atas, Majelis berkesimpulan untuk tidak mempertahankan koreksi positif Terbandingatas penyesuaian fiskal negatif sebesar USD421.97.

Menimbang:

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif Pajak;

Menimbang:

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;

Menimbang:

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi,kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang:

bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Pemohon Banding dapatmembuktikan seluruhnya alasan bandingnya, maka Majelis berketetapan untuk menggunakankuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding sehinggaperhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut:

Uraian Jumlah Menurut (USD)PemohonBanding

Terbanding Majelis KoreksiDikabulkan

MajelisPeredaran Usaha 23.214.190,60 23.214.190,60 23.214.190,60 Harga Pokok Penjualan (19.260.370,28) (13.092.310,93) (19.260.370,28) 6.168.059,35Penghasilan Bruto 3.953.820,32 10.121.879,67 3.953.820,32 Pengurang Penghasilan Bruto/Biaya Usaha (4.131.040,62) (4.131.040,62) (4.131.040,62) Laba/(Rugi) Neto Dalam Negeri (177.220,30) 5.990.839,05 (177.220,30) - Penghasilan/(beban) dari Luar Usaha (779.259,69) (579.567,91) (779.259,69) 199.691,78- Penyesuaian Fiskal Positif 715.531,75 2.331.628,42 715.531,75 1.616.096,67- Penyesuaian Fiskal Negatif (121.722,77) (121.300,80) (121.722,77) 421,97

Penghasilan Neto (362.671,01) 7.621.598,76 (362.671,01) Kompensasi Kerugian - (2.611.730,14) - Penghasilan Kena Pajak (362.671,01) 5.009.868,62 (362.671,01) PPh Terutang - 1.252.467,15 - Pengembalian PPh Pasal 24 yang telahdiperhitungkan tahun lalu

- - -

Jumlah PPh Terutang - 1.252.467,15 - Kredit Pajak: a. PPh ditanggung pemerintah - - - b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain - - - c. Dibayar sendiri: - - -

c.1. Pajak Penghasilan Pasal 22 429.049,87 429.049,87 429.049,87 c.2. Pajak Penghasilan Pasal 25 - - - c.3. Pajak Penghasilan Pasal 29 - - - c.4. STP (pokok kurang bayar) - - - c.5. Fiskal luar negeri - - - c.6. Lain-lain - - - c.7. Jumlah 429.049,87 429.049,87 429.049,87

d. Diperhitungkan: d.1. SKPPKP - - -

e. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan 429.049,87 429.049,87 429.049,87 Pajak yang kurang/(lebih) dibayar (429.049,87) 823.417,28 (429.049,87) Sanksi Administrasi

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

a. Bunga Pasal 13 (2) KUP - - - b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP - 411.708,64 - 411.708,64c. Bunga Pasal 13 (5) KUP - - - d. Kenaikan Pasal 13A KUP - - - e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP - - - f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP - - - g. Jumlah sanksi administrasi - 411.708,64 - Jumlah PPh yang kurang/(lebih) dibayar (429.049,87) 1.235.125,92 (429.049,87)

Memperhatikan:

Surat Banding, Surat Uraian Banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidanganserta kesimpulan Majelis;

Mengingat:

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhirdengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentangPajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun2008;

Mengadili:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:KEP-00271/KEB/WPJ.22/2016 tanggal 1 Desember 2016, tentang Keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00027/206/13/431/15 tanggal 14 September 2015Tahun Pajak 2013, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 111087.15/2013/PP, atas namaPemohon Banding, , sehingga jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 yang lebihdibayar menjadi:

Uraian Jumlah (USD)Jumlah Penghasilan Neto (362.671,01)Kompensasi Kerugian -Penghasilan Kena Pajak (362.671,01)PPh Terutang (Tarif x 14) atau NIHIL -Kredit Pajak 429.049,87Pajak yang kurang/(lebih) dibayar (429.049,87)

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangandicukupkan pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 oleh Hakim Majelis XII B Pengadilan Pajakdengan susunan Majelis sebagai berikut:

Agus Purwoko, Ak. M.M., C.A. sebagai Hakim Ketua,Johantiono, S.H. sebagai Hakim Anggota,Bambang Sujatmiko, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota,

dengan dibantu oleh

Ir. Juahta Sitepu, M.M. sebagai Panitera Pengganti,

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal30 Mei 2018 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh PemohonBanding dan Terbanding;

SEKR

ETAR

IATP

ENGAD

ILAN

PAJA

K

Documents

TahunPajak PAJAK PENGADILAN