Upload
votram
View
216
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 1
KATA PENGANTAR
Puji syukur patut kiranya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan petunjukNya sehingga
penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun
2015 dapat diselesaikan.
Laporan Kinerja ini telah disusun berdasarkan Peraturan
Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Adanya capaian yang tidak
memenuhi target diharapkan dapat dicapai pada tahun berikutnya,
dengan lebih meningkatkan upaya pencapaian terhadap Sasaran yang
kurang berhasil. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan
informasi sebagai parameter untuk memacu peningkatan kinerja
aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Malang.
Malang, 26 Pebruari 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,
Ir. CIPTO WIYONO, M.Si
Pembina Utama Madya NIP. 19620331 199003 1 003
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 2
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ............................................................. i
DAFTAR ISI ........................................................................ ii BAB I PENDAHULUAN .....................................................
A. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Malang 1 B. Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang ........... 2
C. Sumber Daya Manusia ......................................... 27 D. Isu Strategis .......................................................... 30
BAB II PERJANJIAN KINERJA ......................................... 32 A. Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Malang ....... 33
B. Perjanjian Kinerja .................................................. 34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................... 41
A. Pedoman dan Tanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja ......................................................... 41 B. Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja ............... 42
C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini .. 53 dengan Tahun lalu ............................................
D. Akuntabilitas Keuangan ........................................ 57 E. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah .... 63
BAB IV PENUTUP ............................................................... 67 LAMPIRAN
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 3
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran 1 : Form RKT tahun 2014 .....................................................
Lampiran 2 : Form PKT tahun 2014 .....................................................
92 99
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 1
BBAABB II
PPEENNDDAAHHUULLUUAANN
A. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG
Sekretariat Daerah Kota Malang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8
Tahun 2014.
Sekretariat Daerah merupakan perangkat daerah yang
mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Walikota dalam
menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Staf Ahli,
Inspektorat, Dinas, Badan, Sekretariat DPRD, Sekretariat Dewan
Pengurus Korpri, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan,
Kelurahan, dan lembaga lain.
Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Malang
diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Malang Nomor 70 Tahun 2015, sebagai berikut :
a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang
perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah;
c. pengkoordinasian kebijakan di bidang perumusan kebijakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
d. pelaksanaan tugas selaku koordinator pengelolaan keuangan
daerah;
e. pelaksanaan tugas selaku pengelola barang milik daerah;
f. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 2
g. pengendalian administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Staf Ahli, Sekretariat
DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja,
Kantor, Rumah Sakit Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan
Lembaga Lain yang diamanatkan peraturan perundang-
undangan;
i. pemantauan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintahan daerah;
j. penetapan dan pengendalian kebijakan di Sekretariat Daerah;
k. penetapan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Sekretariat Daerah;
l. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan tugas pokoknya.
B. ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang,
terdiri atas :
a. Sekretaris Daerah.
b. Pembantu Sekretaris Daerah, terdiri dari :
1. Asisten Administrasi Pemerintahan;
2. Asisten Administrasi Pembangunan;
3. Asisten Administrasi Umum.
c. Asisten Administrasi Pemerintahan mengkoordinasi :
1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
a. Subbagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
b. Subbagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
c. Subbagian Perangkat Kecamatan dan Kelurahan.
2. Bagian Hukum, terdiri dari :
a. Subbagian Produk Hukum Daerah;
b. Subbagian Dokumentasi dan Sosialisasi;
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 3
c. Subbagian Bantuan Hukum.
3. Bagian Organisasi, terdiri dari :
a. Subbagian Kinerja;
b. Subbagian Kelembagaan;
c. Subbagian Ketatalaksanaan.
d. Asisten Administrasi Pembangunan mengkoordinasi :
1. Bagian Pembangunan, terdiri dari :
a. Subbagian Penyusunan Administrasi Pembangunan;
b. Subbagian Pengendalian Administrasi Pembangunan;
c. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan.
2. Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah, terdiri dari :
a. Subbagian Analisa Perekonomian Daerah;
b. Subbagian Pengembangan Potensi Perekonomian
Daerah;
c. Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
3. Bagian Kerjasama dan Penanaman Modal, terdiri dari :
a. Subbagian Perencanaan Kerjasama;
b. Subbagian Pengendalian dan Evaluasi Kerjasama;
c. Subbagian Penanaman Modal.
e. Asisten Administrasi Umum mengkoordinasi :
1. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
a. Subbagian Pemberitaan;
b. Subbagian Dokumentasi;
c. Subbagian Protokol.
2. Bagian Umum, terdiri dari :
a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
b. Subbagian Rumah Tangga;
c. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
a. Subbagian Analisa Kesejahteraan Rakyat;
b. Subbagian Keagamaan;
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 4
c. Subbagian Sarana Prasarana.
Dalam membantu melaksanakan tugas Sekretaris Daerah
maka masing-masing Asisten mengkoordinir Bagian, dengan tugas
pokok dan fungsi sebagai berikut :
1. ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Asisten Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas
pokok mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi di bidang
pemerintahan, perumusan produk hukum daerah, pembinaan
organisasi dan ketatalaksanaan. Untuk melaksanakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud di atas, Asisten Administrasi
Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
a. pengkoordinasian bahan perumusan kebijakan pelaksanaan
pemerintahan umum dan otonomi daerah serta
penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
b. pengkoordinasian bahan perumusan kebijakan penyusunan
produk hukum daerah;
c. pengkoordinasian bahan perumusan kebijakan di bidang
organisasi dan tatalaksana;
d. pembantuan pengkoordinasian Dinas, Badan, Satuan Polisi
Pamong Praja, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, dan Sekretariat
Dewan Pengurus Korpri, serta lembaga lain sesuai dengan
kewenangannya;
e. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil
pemeriksaan di bidang pemerintahan, perumusan produk
hukum daerah, pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
f. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah
sesuai dengan tugas pokoknya.
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 5
Asisten Administrasi Pemerintahan mengkoordinasi :
1) Bagian Pemerintahan
Bagian Pemerintahan mempunyai tugas pokok
melaksanakan perumusan kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan umum dan Otonomi Daerah serta Pemerintahan
Kecamatan dan Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Pemerintahan
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di
bidang perumusan kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan umum dan Otonomi Daerah;
b. pengumpulan bahan perumusan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan umum dan Otonomi
Daerah;
c. pengumpulan bahan perumusan pedoman dan petunjuk
teknis penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan
Kelurahan;
d. penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, bimbingan,
konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi
urusan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
e. pengumpulan bahan perumusan kebijakan hubungan
antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, dengan
Pemerintah Provinsi dan dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota lainnya;
f. pengumpulan bahan perumusan dan penyusunan
penetapan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota
kepada Camat dan Lurah;
g. pengumpulan bahan penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) dan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota;
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 6
h. fasilitasi pemberkasan administrasi kedinasan Walikota
dan Wakil Walikota;
i. pembinaan pelaksanaan pengisian dan pengumpulan
monografi kelurahan;
j. pengumpulan bahan perumusan pembentukan,
penghapusan, pemecahan/pemekaran dan penggabungan
Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;
k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan serta
peningkatan kualitas kinerja Pemerintah Kecamatan dan
Kelurahan;
l. penyusunan pedoman penyelenggaraan dan pembinaan
administrasi Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT);
m. pelaksanaan penataan wilayah administrasi Daerah,
Kecamatan dan Kelurahan;
n. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
dan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah;
o. penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Bagian sebagai bagian
dari Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah;
p. penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan Perjanjian
Kinerja (PK);
q. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak
lanjut Hasil Pemeriksaan;
r. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan
Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang Pemerintahan
Umum dan Otonomi Daerah;
s. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
t. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan/atau
pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara
periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas
layanan;
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 7
u. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang
penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan
Otonomi Daerah;
v. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi
lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui
website Pemerintah Daerah;
w. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan
program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,
perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan;
x. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi; dan
aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
Daerah sesuai dengan tugas pokoknya melalui Asisten
Administrasi Pemerintahan.
2) Bagian Hukum
Bagian Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan perumusan produk hukum daerah, dokumentasi
dan sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan
perundang-undangan, serta pemberian pelayanan bantuan
hukum bagi Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Hukum
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di
bidang perumusan produk hukum daerah, dokumentasi
dan sosialisasi/penyuluhan produk hukum daerah dan
peraturan perundang-undangan, serta pemberian
pelayanan bantuan hukum bagi Pemerintah Daerah;
b. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum bagi
Pemerintah Daerah atas masalah yang timbul dalam
pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah;
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 8
c. pengumpulan bahan perumusan penyusunan produk
hukum daerah;
d. fasilitasi penetapan produk hukum daerah;
e. penyusunan himpunan peraturan perundang-undangan
dan produk hukum Daerah;
f. pengharmonisasian produk hukum daerah dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
g. pelaksanaan pendokumentasian dan
sosialisasi/penyuluhan peraturan perundang-undangan
dan produk hukum daerah secara konvensional dan/atau
elektronik;
h. pelaksanaan penyiapan Rancangan Peraturan Daerah yang
akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD);
i. pengkajian dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan produk
hukum daerah;
j. penyusunan Program Legislasi Daerah;
k. pelaksanaan legalisasi produk-produk hukum daerah yang
ditandatangani oleh Walikota kecuali di bidang
kepegawaian;
l. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
dan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah;
m. penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Bagian sebagai bagian
dari Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah;
n. penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan Perjanjian
Kinerja (PK);
o. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak
lanjut Hasil Pemeriksaan;
p. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan
Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang Produk
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 9
Hukum Daerah, Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum serta
Bantuan Hukum;
q. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
r. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan/atau
pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara
periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas
layanan;
s. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perumusan
kebijakan penyusunan peraturan perundang-undangan,
dokumentasi dan sosialisasi produk hukum serta
pelayanan bantuan hukum bagi Pemerintah Daerah;
t. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi
lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui
website Pemerintah Daerah;
u. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan
program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,
perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan;
v. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi; dan
w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
Daerah sesuai dengan tugas pokoknya melalui Asisten
Administrasi Pemerintahan.
3) Bagian Organisasi
Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan
pengembangan kinerja, penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan
kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Organisasi
menyelenggarakan fungsi :
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 10
a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di
bidang perumusan kebijakan pengembangan kinerja,
penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
b. perumusan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Sekretariat Daerah;
c. penyusunan bahan perumusan uraian tugas dan kewajiban
serta fungsi dan tatakerja Perangkat Daerah;
d. penyusunan pedoman pengembangan kinerja pemerintah
daerah;
e. pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja
Perangkat Daerah;
f. pengumpulan bahan dalam rangka pelaksanaan
pengembangan kinerja, akuntabilitas kinerja, monitoring
dan evaluasi pengembangan kinerja;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
pelayanan publik;
h. penyusunan Laporan Kinerja Daerah dan Laporan Kinerja
Sekretariat Daerah;
i. penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Daerah, Perjanjian
Kinerja (PK) Sekretariat Daerah dan Perjanjian Kinerja (PK)
Bagian Organisasi;
j. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang
ketatalaksanaan dan penetapan sistem dan prosedur tetap
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat;
k. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak
lanjut Hasil Pemeriksaan;
l. penyusunan Laporan Semesteran dan Tahunan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM);
m. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan
Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Organisasi;
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 11
n. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
o. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan/atau
pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara
periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas
layanan;
p. pelaksanaan pengelolaan pengaduan di bidang kebijakan
pelaksanaan pengembangan kinerja, penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan;
q. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi
lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui
website Pemerintah Daerah;
r. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan
program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,
perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan;
s. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi; dan
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
Daerah sesuai dengan tugas pokoknya melalui Asisten
Administrasi Pemerintahan.
2. ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Asisten Administrasi Pembangunan mempunyai tugas
pokok mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi di bidang
pembangunan, perekonomian, kerja sama dan penanaman
modal. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud di atas, Asisten Administrasi Pembangunan
menyelenggarakan fungsi :
a. pengkoordinasian bahan perumusan kebijakan pelaksanaan
pembangunan Daerah;
b. pengkoordinasian bahan perumusan kebijakan pelaksanaan
dan pengembangan perekonomian dan usaha daerah;
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 12
c. pengkoordinasian bahan perumusan kebijakan pelaksanaan
dan pengembangan kerja sama dan penanaman modal;
d. pembantuan pengkoordinasian Dinas, Badan, Satuan Polisi
Pamong Praja, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, dan
Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, serta lembaga lain
sesuai dengan kewenangannya;
e. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil
pemeriksaan di bidang bidang pembangunan, perekonomian,
kerja sama dan penanaman modal;
f. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
Daerah sesuai dengan tugas pokoknya.
Asisten Administrasi Pembangunan mengkoordinasi :
1) Bagian Pembangunan
Bagian Pembangunan mempunyai tugas pokok
melaksanakan perumusan kebijakan pelaksanaan
administrasi pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan
tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Bagian
Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di
bidang perumusan kebijakan pelaksanaan administrasi
pembangunan Daerah;
b. pengumpulan bahan penyusunan pedoman
pelaksanaan administrasi pembangunan Daerah;
c. pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan
Daerah;
d. pengumpulan bahan dan pengolahan data administrasi
pelaksanaan pembangunan Daerah;
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 13
e. penyusunan laporan pelaksanaan administrasi
pembangunan;
f. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, analisis dan
pelaksanaan evaluasi program administrasi
pembangunan;
g. fasilitasi kegitan Unit Layanan Pengadaan (ULP);
h. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah;
i. penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Bagian sebagai
bagian dari Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah;
j. penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan Perjanjian
Kinerja (PK);
k. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak
lanjut Hasil Pemeriksaan;
l. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP)
dan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang
Administrasi Pembangunan;
m. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
n. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat
pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk
memperbaiki kualitas layanan;
o. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang
administrasi pembangunan Daerah;
p. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi
lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui
website Pemerintah Daerah;
q. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan
program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,
perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan;
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 14
r. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi; dan
s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
Daerah sesuai dengan tugas pokoknya melalui Asisten
Aministrasi Pembangunan.
2) Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah mempunyai
tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan analisis
dan pengembangan potensi perekonomian Daerah, serta
pembinaan Badan Usaha Milik Daerah. Untuk melaksanakan
tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bagian
Perekonomian dan Usaha Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di
bidang perumusan kebijakan analisis dan pengembangan
potensi perekonomian Daerah, serta pembinaan Badan
Usaha Milik Daerah;
b. pelaksanaan analisis kondisi dan perkembangan situasi
perekonomian Daerah;
c. penyusunan bahan perumusan kebijakan pengembangan
potensi perekonomian Daerah;
d. penyusunan bahan perumusan kebijakan fasilitasi program
yang berkaitan dengan masalah perekonomian dan usaha
daerah;
e. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang
pengelolaan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD);
f. pelaksanaan pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD);
g. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
dan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah;
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 15
h. penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Bagian sebagai bagian
dari Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah;
i. penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan Perjanjian
Kinerja (PK);
j. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak
lanjut Hasil Pemeriksaan;
k. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan
Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang Perekonomian
dan Usaha Daerah;
l. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
m. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan/atau
pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara
periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas
layanan;
n. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kebijakan
perekonomian Daerah;
o. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi
lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui
website Pemerintah Daerah;
p. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan
program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,
perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan;
q. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi; dan
a. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
Daerah sesuai dengan tugas pokoknya melalui Asisten
Administrasi Pembangunan.
3) Bagian Kerja Sama dan Penanaman Modal
Bagian Kerja Sama dan Penanaman Modal
mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 16
kebijakan di bidang kerja sama penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah, serta penanaman modal. Untuk
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,
Bagian Kerja Sama dan Penanaman Modal mempunyai
fungsi :
a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di
bidang kerja sama penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah, serta penanaman modal;
b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kerja
sama dan penanaman modal;
c. penyusunan naskah kerja sama;
d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan bahan perumusan
kebijakan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan
lembaga pemerintahan dan/atau lembaga lain, dalam dan
luar negeri;
e. pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kerja
sama dan penanaman modal;
f. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan data kerja sama
dalam dan luar negeri;
g. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan data penanaman
modal dalam dan luar negeri;
h. pelaksanaan identifikasi potensi kerja sama dan penanaman
modal;
i. pengelolaan data dan sistem informasi serta evaluasi
kegiatan kerja sama dan penanaman modal;
j. pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis
pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
k. pelaksanaan pemantauan, bimbingan dan pengawasan
pelaksanaan penanaman modal;
l. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
dan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah;
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 17
m. penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Bagian sebagai bagian
dari Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah;
n. penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan Perjanjian
Kinerja (PK);
o. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak
lanjut Hasil Pemeriksaan;
p. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
q. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan
Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang Kerja Sama dan
Penanaman Modal;
r. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
s. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan/atau
pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara
periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas
layanan;
t. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kerja sama
daerah dan penanaman modal;
u. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi
lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui
website Pemerintah Daerah;
v. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan
program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,
perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan;
w. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi; dan
x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
Daerah sesuai dengan tugas pokoknya melalui Asisten
Administrasi Pembangunan.
3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 18
Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas pokok
mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi di bidang
hubungan masyarakat, ketatausahaan dan urusan rumah
tangga, serta kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud di atas, Asisten Administrasi
Umum menyelenggarakan fungsi :
a. pengkoordinasian bahan perumusan kebijakan pelaksanaan
hubungan masyarakat;
b. pengkoordinasian pelaksanaan ketatausahaan dan urusan
rumah tangga;
c. pengkoordinasian bahan perumusan kebijakan di bidang
kesejahteraan rakyat;
d. pembantuan pengkoordinasian Dinas, Badan, Satuan Polisi
Pamong Praja, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, dan
Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, serta lembaga lain
sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan
kewenangannya;
e. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil
pemeriksaan di bidang hubungan masyarakat,
ketatausahaan dan urusan rumah tangga, serta
kesejahteraan rakyat;
f. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
Daerah sesuai dengan tugas pokoknya.
Asisten Administrasi Umum mengkoordinasi :
1) Bagian Hubungan Masyarakat
Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pokok
melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan dan
keprotokolan. Untuk melaksanakan tugas pokok
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 19
sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Hubungan
Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di
bidang kehumasan dan keprotokolan;
b. pengumpulan bahan pemberitaan Daerah dan pelaksanaan
kegiatan kehumasan Daerah;
c. penyampaian informasi publik terkait pernyataan resmi
Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;
d. penyusunan naskah sambutan Walikota, Wakil Walikota
dan Sekretaris Daerah;
e. pengumpulan usul, kritik, saran dan pendapat masyarakat
dan/atau organisasi kemasyarakatan yang disampaikan
melalui media cetak, televisi dan radio sebagai bahan
pertimbangan kebijakan;
f. penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu-tamu
Pemerintah Daerah yang berhak menerima pelayanan
keprotokolan;
g. penyampaian informasi kegiatan Walikota, Wakil Walikota
dan Sekretaris Daerah;
h. pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan
Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah, serta
pengelolaan dan pengembangan perpustakaan Sekretariat
Daerah;
i. pengelolaan tanda penghargaan;
j. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
dan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah;
k. penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Bagian sebagai bagian
dari Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah;
l. penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan Perjanjian
Kinerja (PK);
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 20
m. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak
lanjut Hasil Pemeriksaan;
n. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan
Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang Pemberitaan,
Dokumentasi dan Keprotokolan;
o. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
p. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan/atau
pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara
periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas
layanan;
q. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kehumasan,
keprotokolan dan pemberitaan Pemerintah Daerah;
r. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi
lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui
website Pemerintah Daerah;
s. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan
program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,
perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan;
t. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi; dan
u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
Daerah sesuai dengan tugas pokoknya melalui Asisten
Administrasi Umum.
2) Bagian Umum
Bagian Umum mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian,
rumah tangga, serta keuangan dan perlengkapan Sekretariat
Daerah yang menjadi kewenangannya. Untuk melaksanakan
tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Umum
menyelenggarakan fungsi :
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 21
a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di
bidang ketatausahaan dan kepegawaian, urusan rumah
tangga, serta keuangan dan perlengkapan Sekretariat
Daerah yang menjadi kewenangannya;
b. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah di
lingkungan Sekretariat Daerah;
c. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan
aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di lingkungan
Sekretariat Daerah;
d. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang
digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi di lingkungan Sekretariat Daerah;
e. pemanfaatan dan pengelolaan barang milik daerah yang
dikuasai oleh Sekretariat Daerah;
f. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah;
g. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian surat-surat
dinas;
h. pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan data barang
di lingkungan Sekretariat Daerah;
i. penyediaan prasarana dan sarana rapat dinas, apel dan
upacara serta kegiatan Walikota dan Wakil Walikota;
j. pelaksanaan pemeliharaan Wisma Tamu (Guest House) dan
Rumah Jabatan Walikota dan Wakil Walikota serta Rumah
Dinas Sekretaris Daerah;
k. pelaksanaan pelayanan sandi dan telekomunikasi di
lingkungan Pemerintah Daerah;
l. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan, urusan rumah
tangga dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 22
m. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan dan
pendistribusian perbekalan dan perlengkapan di
lingkungan Sekretariat Daerah;
n. pelaksanaan pengadaan pakaian dinas pegawai negeri sipil
dan perlengkapannya;
o. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
dan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah;
p. penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Bagian sebagai bagian
dari Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah;
q. penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan Perjanjian
Kinerja (PK);
r. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak
lanjut Hasil Pemeriksaan;
s. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan
Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang
Ketatausahaan, Kepegawaian, Kerumahtanggaan,
Keuangan dan Perlengkapan;
t. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
u. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan/atau
pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara
periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas
layanan;
v. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelaksanaan
administrasi umum yang meliputi tata usaha dan
kepegawaian, urusan rumah tangga, serta keuangan dan
perlengkapan Sekretariat Daerah yang menjadi
kewenangannya;
w. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi
lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui
website Pemerintah Daerah;
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 23
x. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan
program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,
perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan;
y. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi; dan
z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
Daerah sesuai dengan tugas pokoknya melalui Asisten
Administrasi Umum.
3) Bagian Kesejahteraan Rakyat
Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok
melaksanakan perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan
rakyat. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud di atas, Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai
fungsi :
a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di
bidang perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat;
b. penyusunan bahan perumusan dan pengkajian kebijakan
di bidang kesejahteraan rakyat;
c. penyusunan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan
kegiatan sosial keagamaan dan peringatan hari-hari besar
keagamaan;
d. penyusunan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan
bidang sarana dan prasarana keagamaan serta
kerukunan umat beragama;
e. penyiapan bahan dalam rangka pengkoordinasian dan
pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan sosial
keagamaan dan pemberian bantuan sarana dan
prasarana keagamaan;
f. penyusunan bahan perumusan kebijakan terhadap
pelaksanaan pemberdayaan lembaga keagamaan dan
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 24
pemberian fasilitasi kegiatan keagamaan dan pendidikan
keagamaan;
g. penyiapan bahan dalam rangka pengkoordinasian
penyelenggaraan urusan haji;
h. penyusunan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan
pemberian ijin pendirian tempat ibadah;
i. penyiapan bahan pelaksanaan peringatan hari-hari besar
keagamaan;
j. penyusunan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan
lembaga keagamaan;
k. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah;
l. penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Bagian sebagai
bagian dari Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah;
m. penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan Perjanjian
Kinerja (PK);
n. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak
lanjut Hasil Pemeriksaan;
o. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP)
dan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang
Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan;
p. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
q. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan
secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki
kualitas layanan;
r. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perumusan
kebijakan kesejahteraan rakyat;
s. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi
lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui
website Pemerintah Daerah;
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 25
t. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan
program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,
perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan;
u. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi; dan
v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
Daerah sesuai dengan tugas pokoknya melalui Asisten
Administrasi Umum”
C. SUMBER DAYA MANUSIA
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,
Sekretariat Daerah Kota Malang pada tahun 2015 didukung oleh
206 orang Pegawai Negeri Sipil dengan susunan kepegawaian
sebagaimana dalam tabel 1 berikut :
Tabel 1.1
JUMLAH PNS SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG MENURUT SUSUNAN KEPEGAWAIAN
TAHUN 2015
No. Jabatan Jumlah
1. Sekretaris Daerah 1 2. Asisten Administrasi Pemerintahan 1 3. Asisten Administrasi Pembangunan 1 4. Asisten Administrasi Umum 1 5. Kabag Pemerintahan 1 Kasubbag Pemerintahan Umum dan
Otonomi Daerah 1
Kasubbag Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
1
Kasubbag Perangkat Kecamatan dan Kelurahan
1
6 Kabag Hukum 1 Kasubbag Produk Hukum Daerah 1 Kasubbag Dokumentasi dan Sosialisasi 1 Kasubbag Bantuan Hukum 1 7 Kabag Organisasi 1
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 26
Kasubbag Kinerja 1 Kasubbag Kelembagaan 1 Kasubbag Ketatalaksanaan 1 8 Kabag Pembangunan 1 Kasubbag Penyusunan Administrasi
Pembangunan 1
Kasubbag Pengendalian Administrasi Pembangunan
1
Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pembangunan
1
9 Kabag Perekonomian dan Usaha Daerah 1 Kasubbag Analisa Perekonomian Daerah 1 Kasubbag Pengembangan Potensi
Perekonomian Daerah 1
Kasubbag Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
1
10 Kabag Kerja Sama dan Penanaman Modal 1 Kasubbag Perencanaan Kerja Sama 1 Kasubbag Pengendalian dan Evaluasi Kerja
Sama 1
Kasubbag Penanaman Modal 1 11 Kabag Hubungan Masyarakat 1 Kasubbag Pemberitaan 1 Kasubbag Dokumentasi 1 Kasubbag Protokol 1
12 Kabag Umum 1 Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian 1 Kasubbag Rumah Tangga 1 Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan 1
13 Kabag Kesejahteraan Rakyat 1 Kasubbag Analisa Kesejahteraan Rakyat 1 Kasubbag Keagamaan 1 Kasubbag Sarana dan Prasarana 1
14 Staf 166 JUMLAH 206
Sumber: Kepegawaian Dalam Angka Tahun 2015
Tabel 1.2 JUMLAH PNS SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG
BERDASARKAN GOLONGAN
No. Golongan Jumlah
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 27
1. IV/d 1 IV/c 2 IV/b 8 IV/a 8
2. III/d 8 III/c 14 III/b 25 III/a 38
3. II/d 12 II/c 21 II/b 24 II/a 29
4. I/d 4 I/c 1 I/b 10 I/a 0
Jumlah 206
Sumber: Kepegawaian Dalam Angka Tahun 2015
Tabel 1.3
JUMLAH PNS SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG BERDASARKAN PENDIDIKAN
No. Pendidikan Jumlah
1. S-3 1 2. S-2 32 3. S-1 71 4. D-III 8 5. D-II 0 6. D-I 0 7. SLTA 57 8. SLTP 20 9. SD 17 Jumlah 206
Sumber: Kepegawaian Dalam Angka Tahun 2015
D. ISU STRATEGIS
Untuk mewujudkan pelayanan prima di era globalisasi dan
kemajuan teknologi diperlukan sumber daya aparatur daerah yang
mampu mengikuti kemajuan dengan meningkatkan kualitas dan
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 28
kinerjanya. Oleh karena itu perencanaan strategis Sekretariat
Daerah selalu menjadikan fenomena keberhasilan atau ketidak
berhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan maupun dalam peningkatan kualitas pelayanan
publik.
Adapun isu-isu strategis yang muncul dan perlu
mendapatkan perhatian adalah, sebagai berikut :
1. Belum optimalnya kualitas peraturan perundang-undangan
daerah.
2. Belum optimalnya sosialisasi produk hukum daerah dan masih
rendahnya pemahaman masyarakat dan aparatur di bidang
hukum.
3. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
4. Belum optimalnya pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan
pelaksanaan administrasi pembangunan.
5. Belum optimalnya pembangunan ekonomi yang terintegrasi.
6. Belum optimalnya pendapatan daerah melalui BUMD.
7. Belum optimalnya kerja sama antar daerah, kerja sama daerah
dengan lembaga dan dengan pihak swasta.
8. Belum optimalnya pelayanan kehidupan beragama.
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 29
BAB II
PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
pengertian Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan
instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan
yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja,
terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara
penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang
tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang
dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja
(outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun
sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga
mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun
sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap
tahunnya.
Dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Malang Tahun 2013-2018 telah dimuat arah strategi pembangunan
Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat
Daerah disertai dengan rencana kerja dalam pendanaan yang bersifat
indikatif.
Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Sekretariat
Daerah Kota Malang telah menyusun Rencana Strategis Sekretariat
Daerah yang berpedoman dan mengacu pada Rencana Pembangunan
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 30
Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018, dan
ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Malang
Nomor : 188.451/164/35.73/112/2014 tentang Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Tahun 2013–2018.
Pada Tahun 2015 dilakukan reviuw terhadap matrik RPJMD
Kota Malang dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 30
Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota
Malang Tahun 2013-2018, sehingga untuk Sekretariat Daerah Kota
Malang juga dilakukan penyempurnaan Matrik Renstra.
Renstra dan penyempurnaan matrik tersebut merupakan
dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018,
dengan berorientasi terhadap hasil yang ingin dicapai melalui Visi,
Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.
A. VISI dan MISI SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG
Berpedoman pada Visi dan Misi Kota Malang (yang telah
disempurnakan) dijadikan rujukan serta melalui proses analisa dan
pengkajian yang komprehensip, maka Visi Sekretariat Daerah Kota
Malang dirumuskan, sebagai berikut :
“TERWUJUDNYA SEKRETARIAT DAERAH YANG MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA DALAM PERUMUSAN
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH”
Adapun maksud dari visi Sekretariat Daerah adalah :
a. Terwujudnya Sekretariat Daerah yang mampu memberikan
pelayanan prima adalah Sekretariat Daerah yang mampu
membantu Walikota :
1) dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan administrasi
yang efisien, efektif, kualitatif, transparan dan akuntabel;
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 31
2) memantapkan pengkoordinasian SKPD, instansi vertikal
maupun dengan Organisasi/lembaga lain;
3) memberikan kepuasan dalam pelayanan internal dan
eksternal;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah adalah
menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak
dan kewajiban pemerintah daerah dalam rangka melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
Untuk mewujudkan visi tersebut Misi Sekretariat Daerah
sebagaimana tercantum dalam matrik penyempurnaan Renstra :
“MENINGKATKAN KUALITAS PERUMUSAN KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN”
B. PERJANJIAN KINERJA 2015
Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara penerima
dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan sumber
daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja menyajikan indikator kinerja
utama organisasi pada berbagai tingkatan dan memuat informasi
tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang
bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya,
program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana
capaiannya.
Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang
dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk
kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-
tahun sebelumnya.
Perjanjian Kinerja disampaikan segera setelah dokumen
anggaran diterima. Tujuan Perjanjian Kinerja :
1. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja
Aparatur;
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 32
2. Sebagai wujud nyata komitmen;
3. Sebagai dasar penilaian dan pemberian penghargaan dan
sanksi;
4. Dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan
supervisi;
6. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang
Tahun 2015 sebagai berikut :
MISI : MENINGKATKAN KUALITAS PERUMUSAN
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN
TUJUAN : Terwujudnya peningkatan kualitas perumusan
kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah
Sasaran 1 : Terwujudnya perumusan kebijakan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan
kualitas pelayanan publik dengan indikator :
- Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi
Untuk mencapai sasaran 1 dilakukan program :
1. Penataan peraturan perundang-undangan
2. Pelayanan administrasi pembangunan
3. Perencanaan pembangunan ekonomi
4. Peningkatan iklim investasi dan realisasi
investasi
5. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan
kompetitif usaha kecil menengah
6. Peningkatan kerja sama antar pemerintah
daerah
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 33
7. Peningkatan promosi dan kerja sama investasi
8. Peningkatan kerja sama dengan pihak ketiga
9. Peningkatan kerja sama dengan luar negeri
10. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah, dengan indikator :
- Persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan
Untuk mencapai sasaran 2 dilakukan program :
1. Persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan
yang diterapkan
2. Penataan kelembagaan perangkat daerah
3. Pengembangan sistem dan prosedur
ketatalaksanaan dan pelayanan publik
4. Pelaksanaan pengkajian dan penerapan standar
manajemen mutu
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik
6. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
7. Perencanaan pembangunan daerah
8. Penyusunan rancangan kebijakan bidang
pemerintahan umum
9. Penataan daerah otonomi baru
10. Program peningkatan kerja sama antar
pemerintah daerah
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan
daerah, dengan indikator :
- Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
Untuk mencapai sasaran 3 dilakukan program :
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 34
1. Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/
wakil kepala daerah
2. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
4. Pelayanan administrasi perkantoran
5. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
dan pemerintahan
6. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
7. Pelayanan administrasi pembangunan
8. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
9. Penerapan dan Penegakan Hukum
10. Kerja sama informasi dan media massa
11. Pengembangan data/informasi/statistik
12. Alternatif : Pengembangan Informasi daerah
13. Program peningkatan disiplin aparatur
14. Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan
prasarana daerah
15. Pengembangan komunikasi, informasi dan media
massa
Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan
beragama dengan indikator :
- Cakupan modin penerima tunjangan
- Cakupan tempat ibadah yang menerima
bantuan perbaikan
Untuk mencapai sasaran 4 dilakukan program :
- Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 35
Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas dan publikasi peraturan
perundang-undangan daerah, dengan indikator :
- Persentase Peraturan Daerah yang melibatkan
partisipasi masyarakat
- Persentase publikasi peraturan perundang-
undangan daerah pada masyarakat dan aparatur
pemerintah
Untuk mencapai sasaran 5 dilakukan program :
1. Penataan peraturan perundang-undangan
2. Peningkatan pengetahuan masyarakat dan
aparatur pemerintah di bidang hukum
3. Kerja sama informasi dan media massa
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
1. CAPAIAN KINERJA
Pengukuran Kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran
indikator kinerja mencakup target/rencana masing–masing misi dan
cara mencapainya melalui Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Program
dan Kegiatan. Kemudian dilakukan Pengukuran Kinerja dari masing-
masing indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan
dituangkan dalam Formulir Capaian Indikator Kinerja Utama. Adapun
cara menghitung capaian indikator kinerja kegiatan dengan
menggunakan rumus sebagai berikut :
1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja
yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :
2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja
yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :
Sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja ditetapkan
penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau
kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan
sebagai berikut :
Persentase Rencana – (Realisasi – Rencana) Pencapaian rencana = X 100% tingkat capaian Rencana
Persentase Realisasi Pencapaian rencana = X 100% tingkat capaian Rencana
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 37
85 s.d. 100
70 X < 85
55 X < 70
X < 55
:
:
:
:
Sangat Berhasil
Berhasil
Cukup Berhasil
Kurang Berhasil
Formulir Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan formulir
isian data kinerja target dan realisasi tahun 2015 yang diisi oleh Unit
Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Malang. Formulir Capaian
Indikator Kinerja Utama yang telah terisi, dilakukan verifikasi data
internal guna menjaga keandalan data tersebut.
Sedangkan tanggung jawab pengumpulan data kinerja yang
handal merupakan kewenangan masing-masing Bagian pada
Sekretariat Daerah Kota Malang sebagai berikut :
Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Malang
NO. INDIKATOR KINERJA UTAMA
FORMULA PERHITUNGAN PENANGGUNG JAWAB
INDIKATOR
1. Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi
Jumlah rencana aksi yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh rencana aksi X 100%
Penjelasan : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) ada 4 area perubahan meliputi Sumber Daya Aparatur, Penataan Peraturan Perundangan, Pengawasan dan Pelayanan Publik dilaksanakan dengan 13 Program.
Bagian Organisasi
2. Persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan
Jumlah SOP penyelenggaraan pemerintahan yang telah diterapkan dibagi jumlah keseluruhan SOP penyelenggaraan pemerintahan yang telah ditetapkan X 100%
Penjelasan : Kriteria diterapkan adalah telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi baik unit kerja maupun pelaksana serta telah dilakukan evaluasi minimal satu kali dalam setahun oleh 102 unit kerja/SKPD
Bagian Organisasi
NO. INDIKATOR KINERJA UTAMA
FORMULA PERHITUNGAN PENANGGUNG JAWAB
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 38
INDIKATOR
3. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
Nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Bagian Organisasi
4. Cakupan modin penerima tunjangan
Jumlah modin, guru ngaji, dan guru sekolah minggu penerima tunjangan dibagi jumlah seluruh modin yang terdaftar X 100%
Bagian Kesra
5. Cakupan tempat ibadah yang menerima bantuan perbaikan
Jumlah tempat ibadah yang menerima bantuan perbaikan dibagi jumlah keseluruhan tempat ibadah X 100%
Bagian Kesra
6. Persentase Peraturan Daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat
Jumlah Peraturan Daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat dibagi jumlah keseluruhan Peraturan Daerah yang tercantum dalam program legislasi daerah X 100%
Bagian Hukum
7. Persentase publikasi peraturan perundang-undangan daerah pada masyarakat dan aparatur pemerintah
Jumlah peraturan perundang-undangan daerah yang telah dipublikasikan pada masyarakat dan aparatur pemerintah dibagi jumlah seluruh peraturan perundang-undangan daerah X 100%
Bagian Hukum
Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja
organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Malang pada tahun 2015
sebagai berikut :
Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran
NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
CAPAIAN (%)
1 Terwujudnya perumusan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
- Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi
100% 100% 100%
NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
CAPAIAN (%)
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 39
2 Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah
Persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan
100% 56,86% 56,86%
3 Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan daerah
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
76 75 98,68%
4 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama
1. Cakupan modin penerima tunjangan
100% 98.83% 98.83%
2. Cakupan tempat ibadah yang menerima bantuan perbaikan
100% 100% 100%
5 Meningkatnya kualitas dan publikasi peraturan perundang-undangan daerah
1. Persentase Peraturan Daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat
100% 90% 90%
2. Persentase publikasi peraturan perundang-undangan daerah pada masyarakat dan aparatur pemerintah
100% 100% 100%
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
REALISASI
Th. 2014 (n-1)
Th. 2015 (n)
1 Terwujudnya perumusan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
- Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi
100% - 100%
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
REALISASI
Th. 2014 Th. 2015
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 40
(n-1) (n) 2 Meningkatnya
kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah
Persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan
100% - 56,86%
3 Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan daerah
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
76 - 75
4 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama
1. Cakupan modin penerima tunjangan
100% 100% 98,83%
2. Cakupan tempat ibadah yang menerima bantuan perbaikan
100% 100% 100%
5 Meningkatnya kualitas dan publikasi peraturan perundang-undangan daerah
1. Persentase Peraturan Daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat
100% 100% 90%
2. Persentase publikasi peraturan perundang-undangan daerah pada masyarakat dan aparatur pemerintah
100% 100% 100%
Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET AKHIR RPJMD
REALISASI Th. 2015
TINGKAT KEMAJU
AN 1 Terwujudnya
perumusan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
- Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi
100% 100% 100%
2 Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah
Persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan
100% 56,86% 56,86%
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 41
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET AKHIR RPJMD
REALISASI Th. 2015
TINGKAT KEMAJU
AN 3 Meningkatnya
kualitas layanan kesekretariatan daerah
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
76 75 (98,68%)
96%
4 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama
1. Cakupan modin penerima tunjangan
100% 98,83% 98,83%
2. Cakupan tempat ibadah yang menerima bantuan perbaikan
100% 100% 100%
5 Meningkatnya kualitas dan publikasi peraturan perundang-undangan daerah
1. Persentase Peraturan Daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat
100% 90% 90%
2. Persentase publikasi peraturan perundang-undangan daerah pada masyarakat dan aparatur pemerintah
100% 100% 100%
Tabel 3.5
Capaian Kinerja Tiap Sasaran Tahun 2015
SASARAN CAPAIAN
2015 KATEGORI CAPAIAN
Sasaran 1 Terwujudnya perumusan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
100% Sangat Berhasil
Sasaran 2 Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah
56,86% Cukup
Berhasil
Sasaran 3 Meningkatnya kualitas layanan
kesekretariatan daerah 98,68% Sangat
Berhasil
Sasaran 4 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama
99,42% Sangat Berhasil
Sasaran 5 Meningkatnya kualitas dan publikasi peraturan perundang-undangan daerah
95% Sangat Berhasil
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 42
2. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI
Berdasarkan data capaian kinerja sasaran tahun 2015 pada
Tabel 3.5 diketahui ada sasaran yang mengalami keberhasilan
ataupun kegagalan dalam mencapai target.
Sasaran ”Terwujudnya perumusan kebijakan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
publik” tercapai 100% dengan kategori SANGAT BERHASIL.
Dalam Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2015 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang Tahun 2015-2019,
ditetapkan 4 area perubahan meliputi Sumber Daya Aparatur,
Penataan Peraturan Perundang-undangan, Pengawasan dan Pelayanan
Publik dilaksanakan dengan 13 Program.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 Sasaran 4 Sasaran 5
Series1
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 43
Untuk mewujudkan sasaran tersebut Sekretariat Daerah Kota
Malang melalui Bagian Organisasi melakukan beberapa upaya antara
lain :
1. Rapat koordinasi Tim Pelaksana RB;
2. Pengumpulan data pelaksanaan RB pada SKPD pengampu;
3. Rapat koordinasi dengan Inspektorat selaku Operator Pelaksana
Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB;
4. Melaksanakan workshop penyusunan rencana aksi RB pada SKPD;
5. Melakukan monitoring penerapan Rencana Aksi pada SKPD.
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 44
Foto Dokumentasi Workshop Penyusunan Rencana Aksi RB
Sasaran ”Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan
pemerintah daerah” tercapai 56,86% dengan kategori CUKUP
BERHASIL. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara
lain :
1. SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang ada yang kurang
memahami pentingnya penyusunan dan penerapan SOP;
2. SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang ada yang belum
menguasai teknis penyusunan SOP.
Dalam rangka meminimalisir
kegagalan tersebut dan sebagai
langkah peningkatan capaian
kinerja pada tahun yang akan
datang, Sekretariat Daerah
Kota Malang melalui Bagian
Organisasi akan melakukan
langkah-langkah sebagai
berikut :
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 45
1. Memberikan asistensi penyusunan SOP pada SKPD di lingkungan
Pemerintah Kota Malang;
2. Melakukan monitoring penerapan SOP pada SKPD di lingkungan
Pemerintah Kota Malang.
Sasaran “Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan
daerah” dan Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan
beragama” serta Sasaran “Meningkatnya kualitas dan publikasi
peraturan perundang-undangan daerah” seluruhnya telah tercapai
dengan kategori SANGAT
BERHASIL. Penyebab
utamanya adalah 9
(Sembilan) Bagian di
lingkungan Sekretariat
Daerah Kota Malang telah
konsisten melakukan
kegiatan-kegiatan untuk
mewujudkan sasaran
dimaksud.
Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 memang
ada sedikit penurunan, yaitu pada sasaran 3 : “Meningkatnya kualitas
layanan kesekretariatan daerah dengan indikator Nilai Survei
Kepuasan Masyarakat” turun sebesar 2,68%. Namun untuk tahun
tahun mendatang Sekretariat Daerah akan meningkatkan kualitas
layanan kesekretariatan agar tercapai target sesuai yang direncanakan.
Berikut adalah diagram perbandingan pencapaian kinerja Sekretariat
Daerah tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 :
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 46
Foto Bimtek Survei Kepuasan Masyarakat
3. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN
Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus
didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan
penggunaannya.
Capaian Tahun…
0%
50%
100%
CapaianTahun 2014
CapaianTahun 2015
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 47
Tabel 3.6
Alokasi Anggaran Sasaran dan Realisasi
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN % REALISASI
1 Terwujudnya perumusan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
- Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi
3.053.000.000,00 2.662.222,00 (87,19%)
2 Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah
Persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan
850.000.000,00 840.488.700,00 (98,88%)
3 Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan daerah
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
315.944.225.000,00 12.018.944.947,00 (75,38%)
4 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama
1. Cakupan modin penerima tunjangan
14.681.350.000,00 14.003.975.797,00 (95,39%)
2. Cakupan tempat ibadah yang menerima bantuan perbaikan
5 Meningkatnya kualitas dan publikasi peraturan perundang-undangan daerah
1. Persentase Peraturan Daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat
2.214.880.000,00 1.243.532.200,00 (56,14%)
2. Persentase publikasi peraturan perundang-undangan daerah pada masyarakat dan aparatur pemerintah
Untuk mewujudkan pencapaian sasaran sesuai dengan
perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2015, telah dilaksanakan
program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD TA 2015 sebesar
Rp. 36,743,455,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 30,768,967,866.00.
Untuk mengetahui pencapaian sasaran Sekretariat Daerah Kota Malang
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 48
tahun 2015 terhadap penggunaan sumber daya dan anggaran dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
SASARAN
INDIKATOR KINERJA ANGGARAN
Target Reali sasi
Capaian Alokasi Realisasi Capa
i an
Terwujudnya perumusan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi
100% 100% 100% 3.053.000.000,00 2.662.222,00
87,19%
Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah
Persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan
100% 100% 56,86% 850.000.000,00 840.488.700,00
98,88%
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan daerah
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
76 75 98,68% 315.944.225.000,00 12.018.944.947,00
75,38%
Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama
Cakupan modin penerima tunjangan
100% 100% 99,42% 14.681.350.000,00 14.003.975.797,00
95,39%
Cakupan tempat ibadah yang menerima bantuan perbaikan
Meningkatnya kualitas dan publikasi peraturan perundang-undangan daerah
Persentase Peraturan Daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat
100% 100% 95% 2.214.880.000,00 1.243.532.200,00
56,14%
Persentase publikasi peraturan perundang-undangan daerah pada masyarakat dan aparatur pemerintah
Guna mencapai hasil yang optimal dalam mengukur akuntabilitas
keuangan perlu dilakukan evaluasi lanjutan terhadap kinerja kegiatan
dalam bentuk rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas yang
dirumuskan sebagai berikut :
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 49
1. Rasio Ekonomi, merupakan nilai perbandingan antara realisasi anggaran
belanja dibandingkan dengan rencana anggaran belanja, dengan formula
sebagai berikut :
Rasio Ekonomi
=
Realisasi Anggaran
Belanja X 100%
Rencana Anggaran
Belanja
Selanjutnya untuk keperluan penetapan kesimpulan atas variasi rasio
ekonomi, maka ditentukan pemeringkatan (scorring) sebagai berikut :
Rasio Ekonomi Skor Kesimpulan
< 90 %
90 % - 94,99%
95% - 100%
100% - 105%
> 105 %
5
4
3
2
1
Sangat Ekonomis
Ekonomis
Cukup Ekonomis
Kurang Ekonomis
Tidak Ekonomis
2. Rasio Efisiensi, merupakan perbandingan antara rasio ekonomi
dibandingkan dengan capaian kinerja, dengan formula sebagai berikut :
Rasio Efisiensi
=
Rasio Ekonomi
X 100% Capaian Kinerja
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 50
Selanjutnya untuk keperluan pengambilan kesimpulan dari berbagai
variasi rasio efisiensi yang diperoleh, kemudian ditetapkan
pemeringkatan nilai sebagai berikut :
Rasio Efisiensi Skor Kesimpulan
≤ 96%
96% - 100%
101% - 105%
≥ 105%
4
3
2
1
Efisien
Cukup Efisien
Kurang Efisien
Tidak Efisien
3. Rasio Efektivitas, merupakan nilai perbandingan antara capaian kinerja
output dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran, dengan formula
sebagai berikut :
Rasio Efektivitas
=
Capaian Kinerja Output
X 100% Capaian Kinerja
Sasaran
Selanjutnya guna penetapan efektivitas sesuai nilai rasio yang diperoleh,
ditetapkan pemeringkatan nilai rasio sebagai berikut :
Rasio Efektivitas Skor Kesimpulan
> 100%
95% - 100%
90% - 94,99%
< 90%
4
3
2
1
Efektif
Cukup Efektif
Kurang Efektif
Tidak Efektif
Capaian Rasio Ekonomi, efisiensi dan efektivitas Tahun 2015 adalah
sebagai berikut :
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 51
Tabel 3.8
SASARAN ANGGARAN 2015 (RP.)
REALISASI 2015 (RP.)
RASIO EKONOMI
RASIO EFISIENSI
RASIO EFEKTIVITAS
Terwujudnya perumusan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
3.053.000.000,00 2.662.222,00
87,19% 87.19% 100%
Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah
850.000.000,00 840.488.700,00
98,88% 173.90% 56.86%
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan daerah
315.944.225.000,00 12.018.944.947,00
75,38% 76.39% 98.68%
Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama
14.681.350.000,00 14.003.975.797,00
95,39% 95.95% 99.42%
Meningkatnya kualitas dan publikasi peraturan perundang-undangan daerah
2.214.880.000,00 1.243.532.200,00
56,14% 59.09% 95%
Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Sasaran 1, Sasaran 3,
dan Sasaran 5 mencapai nilai SANGAT EKONOMIS, sedangkan Sasaran 2
dan Sasaran 4 mencapai nilai CUKUP EKONOMIS.
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%
Sasaran 1 : Sangat Ekonomis
Sasaran 2 : Cukup Ekonomis
Sasaran 3 : Sangat Ekonomis
Sasaran 4 : Cukup Ekonomis
Sasaran 5 : Sangat Ekonomis
RASIO EKONOMI
RASIO EKONOMI
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 52
Terkait Rasio Efisiensi, pada tabel 3.8 diatas dapat disimpulkan
bahwa Sasaran 1, Sasaran 3 dan Sasaran 5 mencapai kategori EFISIEN.
Sasaran 4 mencapai kategori CUKUP EFISIEN dan Sasaran 2 KURANG
EFISIEN.
Program yang telah dilaksanakan Tahun Anggaran 2015, secara
umum dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang telah dtetapkan
dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018. Untuk
mewujudkan hasil yang optimal dalam mengukur akuntabilitas perlu
dilakukan evaluasi lanjutan terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kota
Malang dalam bentuk rasio efektivitas.
RASIO EFISIENSI
SASARAN 1
SASARAN 2
SASARAN3
SASARAN 4
SASARAN 5
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 53
Dari tabel 3.8 disimpulkan bahwa pelaksanaan program untuk
mewujudkan Sasaran 2 mencapai kategori TIDAK EFFEKTIF. Sasaran 3,
Sasaran 4, dan Sasaran 5 mencapai kategori CUKUP EFFEKTIF. Sasaran
1 mencapai kategori EFFEKTIF.
RASIO EFEKTIVITAS
SASARAN 1
SASARAN 2
SASARAN3
SASARAN 4
SASARAN 5
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 54
BBAABB IIVV PPEENNUUTTUUPP
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang sebagai
perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan di
lingkungan Sekretariat Daerah Kota Malang berdasarkan suatu
sistem akuntabilitas serta sebagai bahan dalam pengambilan
keputusan ke arah perbaikan di masa yang akan datang untuk
mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
dalam rangka mewujudkan good governance.
Dari hasil evaluasi terhadap kinerja dapat disimpulkan
bahwa Sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis
dikategorikan Sangat Berhasil.
Berdasarkan uraian Capaian Kinerja Sasaran yang
merupakan Capaian Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018
dapat diuraikan sebagai berikut :
SASARAN CAPAIAN
2015
KATEGORI CAPAIAN
Sasaran 1 Terwujudnya perumusan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
100% Sangat Berhasil
Sasaran 2 Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah
56,86% Cukup Berhasil
Sasaran 3 Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan daerah
98,68% Sangat Berhasil
Sasaran 4 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama
99,42% Sangat Berhasil
Sasaran 5 Meningkatnya kualitas dan publikasi peraturan perundang-undangan daerah
95% Sangat Berhasil
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2015 55
Sedangkan kinerja keuangan yang didasarkan pada
perhitungan rasio ekonomis, rasio efektifitas dan rasio efisiensi pada
Anggaran Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang
yang menggambarkan Capaian Kinerja tiap Sasaran yang merupakan
penjabaran Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Malang pada
Tahun Anggaran 2015.
Malang, 26 Pebruari 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG
Ir. CIPTO WIYONO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19620331 199003 1 003