laporan kinerja sekretariat jenderal sekretariat jenderal 2015

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL

SEKRETARIAT JENDERAL 2015

SEKRETARIAT(JENDERAL(KEMENTERIAN(KELAUTAN(DAN(PERIKANAN(RI( Gedung(Mina(Bahari(I(Lt.(3(

Jl.(Medan(Merdeka(Timur(No.(16(Jakarta(10110(Telp/Fax(:(021K3520337(

ii" LAPORAN"KINERJA"SEKRETARIAT"JENDERAL"2014!!

Daftar&Isi&

! ! Halaman!! KATA!PENGANTAR! i!! DAFTAR!ISI! ii!! DAFTAR!TABEL! iii!! DAFTAR!GAMBAR! iv!! DAFTAR!LAMPIRAN! v!! RINGKASAN!EKSEKUTIF!!!!!!!!!!!!!! vi!! ! !I.! PENDAHULUAN! !! A. Latar!Belakang!! 1!! B. Kedudukan,!Tugas,!dan!Fungsi! 1!! C. Organisasi!dan!Personalia!! 2!! D. Isu!Strategis! 4!! ! !II.! PERENCANAAN!KINERJA! !! A. !Visi!dan!Misi! 5!! B. !Tujuan!dan!sasaran! 6!! C. !Program!dan!Kegiatan!! 8!! D. !Target!Kinerja!Tahun!2014! 9!! ! !III.! AKUNTABILITAS!KINERJA! !! A. !Capaian!Kinerja!Organisasi!! 12!! B. !Analisis!Capaian!Kinerja!! 16!! C. !Realisasi!Anggaran! 66!

!IV.! PENUTUP! !! A. !Kesimpulan! 68!! B. !Rencana!Tindak!Lanjut! 69!! ! !! LAMPIRAN! !

iii" LAPORAN"KINERJA"SEKRETARIAT"JENDERAL"2014!!

Daftar&Tabel&!

No& Tabel& Halaman&1.1! Komposisi!pegawai!Sekretariat!Jenderal!Tahun!2014!berdasarkan!

unit!kerja!3!

2.1! Penetapan!Kinerja!Sekretariat!Jenderal!Tahun!2014! 10!3.1! Capaian!Kinerja!Tahun!2014!Sekretariat!Jenderal!! 14!3.2! Nilai!Indeks!Kesenjangan!Kompetensi!Eselon!II!dan!III! 18!3.3! Nilai!Indikator!Service'Level'Agreement! 20!3.4! Nilai!Capaian!Persepsi!User!terhadap!Kemudahan!Akses! 21!3.5! Nilai!komponen!perencanaan! 25!3.6! Nilai!Pelaporan!Biro!Perencanaan!tahun!2010W2014! 26!3.7! Nilai!evaluasi!program!dan!kegiatan!tahun!2010W2014! 27!3.8! Nilai!Pencapaian!Kinerja!tahun!2010W2014! 28!3.9! Nilai!RB!KKP!Semester!I!tahun!2014! 30!3.10! Nilai!indikator!rasio!jumlah!pemberitaan!yang!negatif!dibanding!

total!pemberitaan!tentang!KKP!36!

3.11! Jumlah!Perjanjian!Kerjasama!(PK)!yang!telah!diimplementasikan! 37!3.12! Nilai!persentase!unit!kerja!yang!mengimplementasikan!

penempatan!SDM!KP!berbasis!kompetensi!43!

3.13! Jumlah!Aplikasi!Sistem!Informasi!KKP!tahun!2010W2014! 45!3.14! Jumlah!Data!dan!Informasi!yang!di!Upload'pada!Website!KKP! 46!3.15! Nilai!Indikator!Terlaksananya!Pengembangan!dan!Pembinaan!

Kerja!sama!Internasional!dan!Antar!Lembaga!bidang!KP!59!

3.16! Nilai!Indikator!Indeks!Kesenjangan!Eselon!I!dan!Eselon!III!Sekretariat!Jenderal!

60!

3.17! Nilai!indikator!untuk!sasaran!strategis!tersedianya!informasi!lingkup!sekretariat!Jenderal!yang!valid!handal!dan!mudah!diakses!

62!

3.18! Alokasi!pagu!dan!realisasi!anggaran!tahun!2014!menurut!satuan!kerja!Sekretariat!Jenderal!

67!

iv" LAPORAN"KINERJA"SEKRETARIAT"JENDERAL"2014!!

Daftar&Gambar&&

No& Gambar& Halaman&

2.1! Peta!Strategi!Sekretariat!Jenderal!Tahun!2014! 7!

3.1! Nilai!Pencapaian!Sasaran!strategis!(NPSS)!Sekretariat!Jenderal!Tahun!2014!

12!

3.2! Hasil!analisis!IKU!capaian!Sekretariat!Jenderal!Tahun!2014!

13!

3.3! Republik!Indonesia!dan!Republik!Fiji!perkuat!kerjasama!bidang!KP!

38!

3.4! Pertemuan!keW4!tingkat!Menteri!KP!di!APEC!di!Xiamen,!RRT!

39!

3.5! ASEAN!Fisheries'Consulative'Forum!keW6!dan!ASEAN!Sectoral'Working'group'on'Fisheries!keW22!

41!

3.6! Memorandum'of'Understanding!(MoU)!yang!ditandatangani!Menteri!Kelautan!dan!Perikanan!dan!Kepala!Staf!TNI!AL!Cilangkap!

42!

3.7! Capaian!AKIP!KKP! 48!

3.8!! Wawancara!Menteri!KP!dengan!Stasiun!TV!TVONE!yang!ditayangkan!secara!langsung!

54!

3.9! Tampilan!Muka!Twitter'KKP! 55!

v"LAPO

LAPORAN"KINERJA"SEKRETARIAT"JENDERAL"2014!!

Daftar&Lampiran&!

1. Struktur!Organisasi!Sekretariat!Jenderal!2. Penetapan!Kinerja!Setjen!Tahun!2014!!

!

!

LAPORAN'KINERJA'SEKRETARIAT'JENDERAL' vi!!

Ringkasan(Eksekutif(

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal ini merupakan bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Sekretariat Jenderal atas

penggunaan anggaran. Laporan Kinerja ditujukan untuk memberikan informasi

kinerja yang terukur kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atas kinerja yang telah

dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi

Sekretariat Jenderal untuk meningkatkan kinerjanya. Tahun 2014, Sekretariat Jenderal

telah melakukan evaluasi target menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC)

dalam rangka mencapai visi dan misi Sekretariat Jenderal yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penilaian kinerja menggunakan metode BSC, capaian

kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2014 adalah sebesar 108,42%, yang diperoleh dari

1. Perspektif Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (Costumer) dengan

capaian kinerja 112,23%

2. Perspektif Internal (Internal Process) dengan capaian kinerja 107,49%dan

3. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth) dengan

capaian kinerja 104,28%

Capaian kinerja pada perspektif Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan

(Costumer) Sekretaris Jenderal Tahun 2014 sebesar 112,23%. Capaian ini berasal

dari 6 (enam) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Tersedianya SDM KP yang kompeten dan profesional dengan capaian 120%;

2. Tersedianya Informasi yang valid, handal dan mudah diakses dengan capaian

104,24%;

3. Terwujudnya good governance & Clean Government dengan capaian 102,09%;

4. Terkelolanya Anggaran secara Optimal dengan capaian 96,27%;

5. Terwujudnya Citra Positif KKP di Masyarakat dengan capaian 120%;

6. Terwujudnya kerjasama internasional dan antarlembaga yang implementatif

dengan capaian 120%;

vii' LAPORAN'KINERJA'SEKRETARIAT'JENDERAL!!

Capaian Perspektif Internal Process sebesar 107,49%. Capaian ini berasal dari

6 (enam) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terselenggaranya penempatan SDM KKP berbasis kompetensi dengan capaian

120%;

2. Terintegrasinya sistem informasi KKP dengan capaian 120%;

3. Terselenggaranya RB KKP sesuai Roadmap RB KKP dengan capaian 100%;

4. Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal dengan capaian 100%;

5. Terselenggaranya publikasi dan pelayanan komunikasi dengan media dan

lembaga yang optimal dengan capaian 97,06%;

6. Terselenggaranya pengembangan dan pembinaan kerja sama internasional dan

antarlembaga bidang KP dengan capaian 97,22%.

Capaian perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth)

sebesar 104,28% yang meliputi capaian dari sasaran strategis:

1. Tersedianya SDM lingkup Setjen yang kompeten dan profesional dengan capaian

120%;

2. Tersedianya informasi lingkup Setjen yang valid, handal dan mudah diakses

dengan capaian 104,24%;

3. Terwujudnya Good governance dan Clean Government lingkup setjen dengan

capaian 97,23%;

4. Terkelolanya anggaran Setjen secara optimal dengan capaian 89,35%.

Dari hasil analisis terhadap capaian kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2014,

beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain bahwa dari 35 (tiga puluh lima)

indikator kinerja, sebanyak 28 indikator (80%) telah mencapai target (pencapaian

>90%), bahkan sebagian melebihi target yang telah ditetapkan. Sedangkan 7 indikator

(20%) belum dapat memenuhi target, namun masih dalam tahap kewajaran.

Capaian yang telah diraih pada tahun 2014 merupakan kerja keras seluruh

jajaran Sekretariat Jenderal. Sangat disadari masih banyak permasalahan dan

tantangan yang dihadapi. Untuk itu, Sekretariat Jenderal senantiasa akan terus

meningkatkan kinerjanya pada tahun mendatang, guna mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang lebih baik sebagai pilar mencapai visi dan misi Kementerian

Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL 2014 67 !

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal ini merupakan bentuk akuntabilitas

dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Sekretariat Jenderal

atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal ini

mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2014 menjelaskan tentang

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang memadai dari hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja tahun 2014. Tujuan penyajian Laporan Kinerja

ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri

Kelautan dan Perikanan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai

upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Jenderal untuk meningkatkan

kinerjanya.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.07/MEN/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan

dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Jenderal adalah unit organisasi

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan

Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas,

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat

Jenderal menyelenggarakan fungsi:

2 LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL 2014 !

1. koordinasi kegiatan KKP;

2. koordinasi dan penyusunan rencana dan program KKP;

3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,

kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi KKP;

4. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan

hubungan masyarakat;

5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;

6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan

7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Menteri Kelautan dan Perikanan.

C. Organisasi dan Personalia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi

Sekretariat Jenderal terdiri dari:

1. Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan

rencana, program, dan anggaran lintas sektor dan luar negeri, serta monitoring,

evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kelautan dan perikanan.

2. Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan

perencanaan, pengembangan, mutasi pegawai, administrasi jabatan fungsional,

tata usaha kepegawaian, penyediaan data dan informasi kepegawaian, serta

laporan kepegawaian.

3. Biro Keuangan mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi

pelaksanaan anggaran, koordinasi pelaksanaan perbendaharaan, tata laksana

keuangan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran, penyelesaian ganti

rugi, akuntansi keuangan dan barang milik Negara, serta pelaporan keuangan

dan barang milik negara.

4. Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan

fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pengembangan hukum

laut, penyiapan naskah perjanjian, penelaahan dan bantuan hukum, serta

pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan KKP.

5. Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi

pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha dan persuratan, serta

pemberian pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas kantor pusat KKP.


Selain itu Sekretariat Jenderal secara administratif membina dua pusat yaitu:

1. Pusat Data, Satistik, dan Informasi (Pusdatin) mempunyai tugas

melaksanakan penyediaan data dan statistik, pengembangan sistem informasi,

dan komunikasi media dan lembaga di bidang kelautan dan perikanan.

2. Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antar Lembaga (Puskita)

mempunyai tugas melaksanakan analisis, pengembangan, program, pembinaan,

dan pelaksanaan kerja sama internasional dan antar lembaga di bidang kelautan

dan perikanan.

Adapun struktur organisasi dan pejabat struktural yang duduk dalam

organisasi Sekretariat Jenderal terlihat pada Bagan Struktur Organisasi Sekretariat

Jenderal (Lampiran 1).

Sekretariat Jenderal pada tahun 2014 memiliki sumber daya manusia

sejumlah 583 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah PNS lingkup Sekretariat

Jenderal berdasarkan unit kerja seperti pada tabel berikut.

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal Tahun 2014 Berdasarkan Unit Kerja

No. Unit Kerja Jumlah PNS (orang)

1. Sekretariat Jenderal 5

2. Biro Perencanaan 47

3. Biro Kepegawaian 54

4. Biro Keuangan 50

5. Biro Hukum dan Organisasi 38

6. Biro Umum 144

7. Pusat Analisis Kerja sama Internasional dan

Antarlembaga

41

8. Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia 33

9. Pusat Data Statistik dan Informasi 49

10. Satuan Otorita Batam 122

Jumlah 583


D. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan/dikedepankan dalam

perbaikan organisasi di masa datang. Pada unit organisasi Sekretariat Jenderal,

beberapa isu strategis yang menjadi perhatian, antara lain terkait dengan:

1. Dukungan pelaksanaan manajemen di lingkup KKP.

2. Harmonisasi dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal

3. Membangun budaya kerja (corporate culture) yang responsif dan terukur


BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Dalam penentuan visi, Sekretariat Jenderal telah mempertimbangkan

beberapa kriteria, yaitu : (i) memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan

kinerja dan peranan organisasi, (ii) ditetapkan secara rasional, realistis, mudah

dipahami, (iii) dirumuskan secara singkat, padat, mudah diingat, (iv) dapat

dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian, dan (v) mempunyai sifat fleksibel.

Oleh sebab itu visi Sekretariat Jenderal akan ditanamkan pada setiap unsur

organisasi sehingga menjadi visi bersama (shared vision) dan mampu mengerahkan

dan menggerakkan segala sumber daya Sekretariat Jenderal.

Adapun visi Sekretariat Jenderal yang diharapkan mampu memberi arah ke

masa depan yaitu:

Misi Sekretariat Jenderal merupakan sesuatu yang harus diemban atau

dilaksanakan oleh unit organisasi Sekretariat Jenderal dalam upaya-upaya untuk

mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi yang telah ditetapkan, diharapkan

seluruh unsur Sekretariat Jenderal dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui

dan mengenal keberadaan dan peran Sekretariat Jenderal dalam penyelenggaraan

pemerintahan negara.

Misi Sekretariat Jenderal telah disusun secara jelas dan sesuai dengan tugas

dan fungsinya, juga terkait dengan kewenangan yang dimilikinya sesuai peraturan

perundang-undangan. Perumusan misi ini telah memperhatikan masukan pihak-

Profesional dalam Pelayanan dan Dukungan Administrasi Kementerian


pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk

perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan stratejik.

Kriteria dalam penentuan misi Sekretariat Jenderal antara lain adalah: (i)

sejalan dengan upaya pencapaian visi Sekretariat Jenderal, (ii) sebagai penjabaran

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-

2014 serta tugas yang dibebankan oleh undang-undang, (iii) menggambarkan

tindakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal.

Berdasarkan acuan tersebut di atas, misi Sekretariat Jenderal adalah :

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu

kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis,

serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam

rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur

sejauh mana visi dan misi Sekretariat Jenderal telah dicapai mengingat tujuan

dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Adapun karakteristik perumusan tujuan adalah: (i) waktu pencapaiannya

dalam jangka menengah, (ii) dilakukan secara jelas, (iii) mempertimbangkan faktor

internal dan eksternal, (iv) terkait dengan misi, (v) mempertimbangkan nilai yang

dianut organisasi, (vi) mempertimbangkan critical success factors (CSF), dan (vii)

tidak bertentangan dengan visi.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi

pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang

lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai

ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun

1. Mengoptimalkan dukungan administrasi pelaksanaan tugas KKP.

2. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan KKP.


bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target)

masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu

tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam

rencana stratejik. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki

indikator yang terukur.

Berdasarkan karakteristik tersebut di atas, sejak 1 Juli 2013 telah dilakukan

perubahan Sasaran Strategis dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) sebagai

berikut:

Gambar 2.1 Peta Strategi Sekretariat Jenderal Tahun 2014


Keterangan :

1. Sasaran Strategis 1 : Tersedianya SDM KKP yang kompeten dan profesional

2. Sasaran Strategis 2 : Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses

3. Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya good governance dan clean goverment

4. Sasaran Strategis 4 : Terkelolanya anggaran secara optimal

5. Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya citra positif KKP di masyarakat

6. Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya kerja sama internasional dan antarlembaga yang implementatif

7. Sasaran Strategis 7 : Terselenggaranya penempatan SDM KKP Berbasis kompetensi

8. Sasaran Strategis 8 : Terintegrasinya sistem informasi KKP

9. Sasaran Strategis 9 : Terselenggaranya RB KKP sesuai roadmap RB KKP

10. Sasaran Strategis 10 : Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal

11. Sasaran Strategis 11 : Terselenggaranya publikasi dan pelayanan komunikasi dengan media dan lembaga yang optimal

12. Sasaran Strategis 12 : Terlaksananya pengembangan dan pembinaan kerja sama internasional dan antarlembaga bidang KP

13 Sasaran Strategis 13 : Tersedianya SDM lingkup Sekretariat Jenderal yang kompeten dan profesional

14. Sasaran Strategis 14 : Tersedianya informasi lingkup Sekretariat Jenderal yang valid, handal dan mudah diakses

15. Sasaran Strategis 15 : Terwujudnya good governace dan clean government lingkup Sekretariat Jenderal

16. Sasaran Strategis 16 : Terkelolanya anggaran Sekretariat Jenderal secara optimal

C. Program dan Kegiatan

Sekretariat Jenderal melaksanakan program kerja yang mendukung

pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan

yaitu Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Kementerian Kelautan dan Perikanan.


Tujuan program adalah meningkatkan pembinaan dan koordinasi

penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran

meningkatnya kesesuaian pelaksanaan dukungan manajerial.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran program tersebut, kegiatan yang telah

dilaksanakan adalah:

1. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monitoring

Evaluasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan.

2. Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian KKP.

3. Pembinaan Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan KKP.

4. Pembinaan dan Koordinasi Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi

KKP.

5. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan

Tugas KKP.

6. Pengembangan dan Pembinaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan

Perikanan.

7. Pengembangan dan Pembinaan Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga

Bidang Kelautan dan Perikanan.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran, telah

dialokasikan anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp 366.298.668.000 (tiga ratus

enampuluh enam milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam

puluh delapan ribu rupiah) pada Satuan Kerja Pusat dan Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi (dekonsentrasi).

D. Target Kinerja Tahun 2014

Untuk tahun 2014, Sekretariat Jenderal telah menetapkan target kinerja

program dan kegiatan dalam dokumen Penetapan Kinerja (TAPJA) Tahun 2014

yang disusun secara berjenjang. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh

pejabat Eselon II dengan pejabat Eselon I, dan pejabat Eselon I dengan Menteri

Kelautan dan Perikanan.

Target Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014 adalah sebagaimana Tabel

berikut:

10

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL 2014 !

Tabel 2.1

Penetapan Kinerja (TAPJA) Sekretariat Jenderal Tahun 2014

SASARAN STRATEGIS

URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

TAHUN

2014

CUSTOMER PERSPECTIVE

1. Tersedianya SDM KKP yang

kompeten dan profesional

1 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II

dan III 50%

2. Tersedianya informasi yang valid,

handal dan mudah diakses

2 Service Level Agreement (SLA) 75%

3 Persepsi user terhadap kemudahan akses

informasi

(skala likert 1-5)

4.25

3. Terwujudnya good governance dan

clean goverment

4 Tingkat ketaatan terhadap SAP 100%

5 Tingkat kepatuhan terhadap SPI 100%

6 Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK

KKP cukup

7 Nilai perencanaan Kinerja 27.5

8 Nilai Pengukuran Kinerja 15,5

9 Nilai Pelaporan Kinerja 12

10 Nilai Evaluasi Program 4,5

11 Nilai Pencapaian Kinerja 16

12 Nilai Penerapan RB KKP 80 (setara level 4)

4. Terkelolanya anggaran secara optimal 13 Persentase penyerapan DIPA > 95%

5. Terwujudnya citra positif KKP di

masyarakat

14 Rasio jumlah pemberitaan yang negatif

dibanding total pemberitaan tentang KKP 10%

6. Terwujudnya kerja sama internasional

dan antarlembaga yang implementatif

15 Jumlah perjanjian yang telah

diimplementasikan 25

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

7. Terselenggaranya penempatan SDM

KKP Berbasis kompetensi

16 Persentase unit kerja yang

mengimplementasikan penempatan SDM

KKP berbasis kompetensi dibanding total

unit kerja yang ada di KKP

40%

8. Terintegrasinya sistem informasi KKP 17 Persentase Teknologi Informasi &

Komunikasi (TIK) yang terintegrasi

dibanding total TIK yang ada

40%

9. Terselenggaranya RB KKP sesuai

roadmap RB KKP

18 Persentase program dan kegiatan RB yang

dilaksanakan dibanding jumlah program dan

kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai

roadmap RB per tahun

100%

10. Terselenggaranya pengelolaan

anggaran yang optimal

19 Persentase pengendalian dokumen anggaran 100%

20 Persentase ketepatan pencatatan transaksi

keuangan dan BMN

100%


SASARAN STRATEGIS

URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

TAHUN

2014

21 Persentase ketepatan waktu penyampaian

LK (bulanan, triwulanan, semester, tahunan)

100%

11. Terselenggaranya publikasi dan

pelayanan komunikasi dengan media

dan lembaga yang optimal

22 Persentase terpublikasinya program dan

kegiatan KKP melalui media dibanding

jumlah publikasi program dan kegiatan KKP

85%

23 Persentase jumlah sosialisasi program dan

kegiatan KKP pada lembaga/stakeholder

dibanding jumlah kegiatan sosialisasi yang

ada

85%

12. Terlaksananya pengembangan dan

pembinaan kerja sama internasional

dan antarlembaga bidang KP

24 Meningkatnya jumlah dokumen kerja sama

dan perjanjian internasional bidang KP yang

disepakati

60

25 Meningkatnya jumlah Kerja Sama Teknik

bidang KP 5

26 Meningkatnya rasio antara kerja sama yang

telah diimplementasikan dengan total kerja

sama yang disepakati

55%

LEARN & GROWTH PERSPECTIVE

13. Tersedianya SDM lingkup Sekretariat

Jenderal yang kompeten dan

profesional

27 Indeks Kesenjangan Eselon II dan III

Sekretariat Jenderal 50%

14. Tersedianya informasi lingkup

Sekretariat Jenderal yang valid, handal

dan mudah diakses

28 Service Level Agreement Sekretariat Jenderal 75%

29 Persepsi user terhadap kemudahan akses

(skala likert 1-5) Sekretariat Jenderal 4,25

15. Terwujudnya good governace dan

clean government lingkup Sekretariat

Jenderal

30 Jumlah rekomendasi aparat pengawas

internal dan eksternal yang ditindaklanjuti

dibanding total rekomendasi

100%

31 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja

Sekretariat Jenderal

Nilai AKIP

A

32 Nilai integritas Sekretariat Jenderal 6,75

33 Nilai inisiatif anti korupsi Sekretariat

Jenderal 7,75

34 Nilai Penerapan RB Sekretariat Jenderal 80

(setara

level 4)

16. Terkelolanya anggaran Sekretariat

Jenderal secara optimal

35 Persentase penyerapan DIPA Sekretariat

Jenderal > 95%

Dokumen TAPJA lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2014 dapat dilihat pada

lampiran 2.

12


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik yakni setiap 3 bulan (per triwulan).

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaiannya diukur secara

semester/tahunan diperhitungkan sesuai dengan karakteristik IKU dimaksud.

Monitoring, evaluasi, pengukuran sampai pelaporan dalam rangka pengumpulan

data kinerja Sekretariat Jenderal dilakukan oleh tim pengelola kinerja secara

triwulanan.

Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Sekretariat Jenderal

menggunakan aplikasi database online www.kinerjaku.kkp.go.id. Proses

penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun sebelumnya,

serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian

kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola

kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggung jawabnya.

Adapun nilai capaian sasaran strategi pada peta strategi Sekretariat Jenderal Tahun

2014 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1

Nilai Pencapaian Sasaran Strategi (NPSS) Sekretariat JenderalTahun 2014

Nilai Pencapaian Sasaran Strategi (NPSS) Sekretariat JenderalTahun 2014 dengan

toleransi 10% mencapai 108,02%. Dari 16 (enam belas) SS, sebanyak 15 (lima

belas)SS menunjukan warna hijau, 1 (satu) SS menunjukkan warna kuning. Hal ini


dapat tercermin dari hasil evaluasi kinerja sasaran yang menunjukkan keberhasilan

semua sasaran strategis yang ditargetkan dalam tahun 2014. sebagaimana gambar

3.2 berikut :

Gambar 3.2

Hasil!analisis!IKU!capaian!Sekretariat!Jenderal!Tahun!2014!

14


Secara rinci capaian kinerja Sekretariat JenderalTahun 2014 berdasarkan uraian

capaian kinerja dapat diikuti pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Tahun 2014 Sekretariat Jenderal

SASARAN STRATEGIS

URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

PERSENTASE

CAPAIAN

(%)

1. Tersedianya SDM

KKP yang kompeten

dan profesional

1 Indeks Kesenjangan

Kompetensi Eselon II dan III 50% 6,59% 120*

2. Tersedianya informasi

yang valid, handal dan

mudah diakses

2 Service Level Agreement

(SLA) 75% 99,43% 120*

3 Persepsi user terhadap

kemudahan akses informasi

(skala likert 1-5)

4,25 3,76 88,47

3. Terwujudnya good

governance dan clean

goverment

4 Tingkat ketaatan terhadap SAP 100% 100% 100

5 Tingkat kepatuhan terhadap

SPI 100% 100% 100

6 Kecukupan pengungkapan

BAS dalam LK KKP Cukup Cukup 100

7 Nilai perencanaan Kinerja 27,5 28,80 104,72

8 Nilai Pengukuran Kinerja 15,5 16,39 105,74

9 Nilai Pelaporan Kinerja 12 11,65 97,08

10 Nilai Evaluasi Program 4,5 7,20 120*

11 Nilai Pencapaian Kinerja 16 13,64 85,25

12 Nilai Penerapan RB KKP 80 84,79 105,99

4. Terkelolanya anggaran

secara optimal

13 Persentase penyerapan DIPA >95% 91,46 96,27

5. Terwujudnya citra

positif KKP di

masyarakat

14 Rasio jumlah pemberitaan

yang negatif dibanding total

pemberitaan tentang KKP

10% 2% 120*

6. Terwujudnya kerja

sama internasional dan

antarlembaga yang

implementatif

15 Jumlah perjanjian yang telah

diimplementasikan 25 46 120*

7. Terselenggaranya

penempatan SDM

KKP Berbasis

kompetensi

16 Persentase unit kerja yang

mengimplementasikan

penempatan SDM KKP

berbasis kompetensi dibanding

total unit kerja yang ada di

KKP

40% 84,58% 120*

8. Terintegrasinya sistem

informasi KKP

17 Persentase Teknologi

Informasi & Komunikasi 40% 80% 120*


SASARAN STRATEGIS


PERSENTASE

CAPAIAN

(%)

(TIK) yang terintegrasi

dibanding total TIK yang ada

9. Terselenggaranya RB

KKP sesuai roadmap

RB KKP

18 Persentase program dan

kegiatan RB yang

dilaksanakan dibanding

jumlah program dan kegiatan

yang harus dilaksanakan

sesuai roadmap RB per tahun

100% 100% 100

10. Terselenggaranya

pengelolaan anggaran

yang optimal

19 Persentase pengendalian

dokumen anggaran

100% 100% 100

20 Persentase ketepatan

pencatatan transaksi keuangan

dan BMN

100% 100% 100

21 Persentase ketepatan waktu

penyampaian LK (bulanan,

triwulanan, semester, tahunan)

100% 100% 100

11. Terselenggaranya

publikasi dan

pelayanan komunikasi

dengan media dan

lembaga yang optimal

22 Persentase terpublikasinya

program dan kegiatan KKP

melalui media dibanding

jumlah publikasi program dan

kegiatan KKP

85% 90% 105,88

23 Persentase jumlah sosialisasi

program dan kegiatan KKP

pada lembaga/stakeholder

dibanding jumlah kegiatan

sosialisasi yang ada

85% 75% 88,23

12. Terlaksananya

pengembangan dan

pembinaan kerja sama

internasional dan

antarlembaga bidang

KP

24 Meningkatnya jumlah

dokumen kerja sama dan

perjanjian internasional bidang

KP yang disepakati

60 55 91,67

25 Meningkatnya jumlah Kerja

Sama Teknik bidang KP 5 4 80

26 Meningkatnya rasio antara

kerja sama yang telah

diimplementasikan dengan

total kerja sama yang

disepakati

55% 83,63% 120*

13. Tersedianya SDM

lingkup Sekretariat

Jenderalyang

kompeten dan

profesional

27 Indeks Kesenjangan Eselon II

dan III Sekretariat Jenderal

50% 9,17% 120*

16


SASARAN STRATEGIS


PERSENTASE

CAPAIAN

(%)

14. Tersedianya informasi

lingkup Sekretariat

Jenderalyang valid,

handal dan mudah

diakses

28 Service Level Agreement

Sekretariat Jenderal 75% 99,43% 120*

29 Persepsi user terhadap

kemudahan akses (skala likert

1-5) Sekretariat Jenderal

4,25 3,76 88,47

15. Terwujudnya good

governace dan clean

government lingkup


30 Jumlah rekomendasi aparat

pengawas internal dan

eksternal yang ditindaklanjuti

dibanding total rekomendasi

100% 63,34% 63,34

31 Tingkat kualitas akuntabilitas

kinerja Sekretariat Jenderal

Nilai

AKIP A

Nilai AKIP

A 100

32 Nilai integritas Sekretariat

Jenderal 6,75 7,46 110,52

33 Nilai inisiatif anti korupsi

Sekretariat Jenderal 7,75 8,74 112,77

34 Nilai Penerapan RB

Sekretariat Jenderal 80 84,26 105,32

16. Terkelolanya anggaran

Sekretariat

Jenderalsecara optimal

35 Persentase penyerapan DIPA

Sekretariat Jenderal >95% 84,88% 89,35

Keterangan:

*) = Nilai Maksimal Pencapaian disepakati sebesar 120%.

B. Analisis Capaian Kinerja

Sesuai dengan upaya perbaikan pengelolaan kinerja organisasi pada

Kementerian Kelautan dan Perikanan, sejak tahun 2013 Sekretariat Jenderal telah

menggunakan metode BSC dalam pengelolaan kinerja. Implementasi metode BSC

menyebabkan terjadinya restrukturisasi SAKIP tahun 2013, sehingga struktur IKU

pada tahun 2010 – 2012 berbeda dengan tahun 2013-2014. Perbedaan tersebut

menyebabkan analisa terhadap perkembangan pencapaian target IKU tahun 2014

hanya dapat dibandingkan dengan Tahun 2013, sedangkan perbandingan dengan

target rencana pembangunan jangka Menegah (RPJMN/RENSTRA) tidak dapat

dilakukan.

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran

Strategis dan indikator kinerja untuk setiap perspektif sebagai berikut:


1. Sasaran Strategis Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) KKP yang

kompeten dan profesional.

Nilai untuk sasaran strategis “Tersedianya SDM KKP Yang Kompeten

dan Profesional” tahun 2014 sebesar 120%. Nilai capaian sasaran strategis ini

didukung oleh 1 (satu) IKU yaitu Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan

III KKP, dengan penjelasan capaian sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja 1 (satu): Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III

KKP

Tingkat kompetensi SDM KKP diukur dari kemampuan dan

karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa

pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam

pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan

tugas secara profesional, efektif dan efisien. Adapun cara penghitungannya

adalah sebagai berikut:

!"" = ! !"#$%"&'()*!ℎ!"#$!!"#""$#%&!"#$%ℎ!!"#$%!!"#$%#&!!"#$%&%'()!!"#"$%&'"( !!!100%

Metode penghitungan indeks kesenjangan kompetensi (IKK) adalah

membandingkan kompetensi yang dimiliki pejabat struktural dari hasil

asessment dengan Standar Kompetensi Manajerial yang dipersyaratkan sesuai

dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3A/KEPMEN-

SJ/2014 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun

2011, dikali dengan 100% (seratus persen).

Nilai IKK Eselon II dan Eselon III KKP Tahun 2014 mencapai 6,59%

(dari rata-rata nilai IKK Eselon II = 5,59% dan IKK Eselon III = 7,58%).

Nilai IKK bersifat minimize, artinya makin rendah nilai IKK maka kondisi

kesenjangan kompetensi antara pejabat Eselon II dengan Eselon III di lingkup

KKP makin baik. Hasil penghitungan IKK SDM KKP tahun 2014 juga

menggambarkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh pejabat Eselon II dan

Eselon III di lingkungan KKP telah sesuai dengan nilai kompetensi yang

18


dipersyaratkan dalam jabatan struktural yang didudukinya. Jika dibandingkan

dengan target IKK tahun 2014, yaitu 50%, nilai capaian IKK telah melebihi

target hingga 120%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2013 sebesar

20,15% terjadi kenaikan realisasi capaian sebesar 22,2% sebagaimana

tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2

Nilai Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III

Nama Indikator Capaian

2013

Capaian

2014

Target

2015

Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon

II dan III

20,15% 6,59% <15%

Nilai IKK tahun 2014 yang jauh lebih rendah dari 2013

mengindikasikan bahwa penempatan Pejabat di lingkungan KKP semakin

tepat dan sesuai dengan kompetensinya. Kenaikan capaian tersebut didukung

oleh kegiatan yang telah dilakukan Sekretariat Jenderal, antara lain asesmen

individu berdasarkan kompetensi guna memperoleh peta profil kompetensi

individu. Hasil penilaian kompetensi tersebut dipergunakan sebagai salah satu

bahan pertimbangan bagi Tim Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan

Kepangkatan) dalam pelaksanaan mutasi dan promosi PNS di KKP.

Selanjutnya, pada tahun 2015 ditargetkan indeks kesenjangan

kompetensi pejabat Eselon II dan Eselon III KKP sebesar <15%.

2. Sasaran Strategis Tersedianya Informasi Yang Valid, Handal Dan Mudah

Diakses

Nilai untuk sasaran strategi “Tersedianya Informasi Yang Valid, Handal

Dan Mudah Diakses” adalah 104,24%. Nilai sasaran strategis ini didukung oleh

2 (dua) IKU, yaitu (i) Service Level Agreement (SLA) dan (ii) Persepsi user

terhadap kemudahan akses. Nilai capaian kedua IKU tersebut pada tahun 2014

adalah sebagai berikut:


a. Indikator Kinerja 2 (dua) : Service Level Agreement

Service Level Agreement (SLA) adalah tingkat layanan yang diberikan

oleh penyedia layanan terhadap pengguna layanan dalam hal akses informasi

dengan sasaran tersedianya informasi kelautan dan perikanan yang valid, handal

dan mudah diakses.

Dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, keberadaan

data dan informasi diharapkan mampu memberikan gambaran secara

menyeluruh tentang pencapaian hasil-hasil pembangunan kelautan dan

perikanan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan monitoring dan evaluasi. Data

dan informasi juga diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menentukan arah

kebijakan dan ukuran hasil yang akan dicapai di masa mendatang, sehingga

dapat disusun arah dan program pembangunan yang optimal, efisien dan

berkelanjutan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan sektor

kelautan dan perikanan.

Penyampaian data dan informasi saat ini masih terkendala dalam hal

akses secara on-line, cepat, dan murah tanpa kehilangan momentum capaian

informasi yang up to date. Atas dasar kondisi tersebut maka perlu dilaksanakan

pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Kementerian Kelautan dan

Perikanan (SI-KKP) yang jaringan infrastrukturnya terintegrasi baik di pusat

maupun di daerah dengan sistem koneksi berbasis internet yang kontinyu

sehingga pada akhirnya akan mempermudah penyampaian data dan informasi

secara cepat. Untuk menjalankan infrastruktur jaringan SI-KKP yang optimal

diperlukan kapasitas dan kualitas bandwidth internet yang memadai agar jalur

komunikasi data menjadi lancar dan tidak terhambat. Kecukupan kapasitas

bandwidth dan infrastruktur akan menciptakan koneksi internet yang optimal,

sehingga meningkatkan layanan akses untuk mendapatkan data dan informasi

kelautan dan perikanan yang valid dan handal. Dengan pertimbangan hal diatas,

maka SLA merupakan suatu ukuran atas kemudahan akses terhadap informasi

kelautan dan perikanan.

Sampai dengan akhir tahun 2014 nilai SLA terealisasi sebesar 99,43%.

Dibandingkan target yang sebesar 75%, pencapaian nilai SLA 2014 lebih tinggi

120%. Data tersebut menggambarkan bahwa kinerja Tingkat Layanan yang

diberikan terhadap pengguna dalam hal akses informasi untuk mendapatkan data

20


dan informasi kelautan dan perikanan yang valid, handal dan mudah diakses

tercapai dan bahkan melebihi dari nilai yang ditargetkan. Peningkatan

pencapaian di tahun 2014 ini lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal, yakni

terkait peranan penyedia layanan internet dan pengembangan aplikasi layanan,

dimana setiap tahunnya perlu dilakukan penyempurnaan. Dibandingkan dengan

realisasi pada tahun 2013 sebesar 99,24% terjadi kenaikan realisasi sebesar

0,19%, kenaikan realisasi Indikator ini disebabkan oleh menurunnya gangguan

koneksi internet di lingkungan KKP. Capaian nilai SLA tergambar dalam tabel

berikut ini:

Tabel 3.3 Nilai Indikator Service Level Agreement


2013

Capaian

2014

Target

2015

Service Level Agreement 99,24% 99,43% 75%

Kegiatan yang dilakukan Sekretariat Jenderal antara lain: (i) Pengelolaan

dan pengembangan sistem jaringan LAN (Local Area Network) dengan lokasi

Gedung Mina Bahari 1, 2, 3 dan MAN (Metropolitan Area Network) KKP yang

terdiri dari 32 lokasi Dinas KP Provinsi, (ii) Pengelolaan dan pemeliharan

infrastruktur jaringan internet dan kapasitas bandwith. Upaya pencapaian target

di tahun 2015, adalah dengan peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan

infrastruktur jaringan internet serta peningkatan kapasitas bandwith.

b. Indikator Kinerja 3 (tiga) : Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert

1-5)

Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi adalah tingkat

kepuasan pengguna terhadap layanan aksesibilitas informasi yang disediakan di

lingkungan KKP.

Penggunaan internet saat ini telah berkembang pesat dan memasuki

setiap dimensi aspek kehidupan manusia. Teknologi informasi saat ini

memainkan peran yang besar didalam kegiatan bisnis, perubahan struktur

organisasi dan manajemen organisasi.


Internet merupakan sistem global yang menghubungkan jaringan

komputer di seluruh dunia telah memunculkan teori-teori baru. Salah satu teori

yang berkembang adalah e-Service (elektronic service), yaitu cara pelayanan

kepada pelanggan yang dilakukan melalui internet. Dalam hal pelayanan

informasi di lingkungan pemerintahan, e-Service dilakukan melalui Elektronic

Government (EG) yaitu penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah dalam

rangka memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya.

Tujuan dari penerapan EG di lingkungan KKP adalah untuk

memfasilitasi pelayanan informasi kepada seluruh pegawai agar mudah, cepat

dan murah untuk mendapatkan informasi tersebut. Indikator dari persepsi user

terhadap kemudahan akses informasi dikatakan tercapai/berhasil apabila setiap

pegawai di lingkungan KKP merasakan kemudahan dalam mengakses informasi

yang dibutuhkan dengan cepat, sehingga merasakan dalam dirinya kepuasan.

Nilai capaian indikator Persepsi User Untuk Kemudahan Akses

tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Nilai capaian Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5)


2013

Capaian

2014

Target

2015

Persepsi user terhadap kemudahan

akses (skala likert 1-5)

4 3,76 3.3

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2014 tingkat kepuasan

pengguna terhadap layanan akses informasi di lingkungan KKP ditargetkan

sebesar 4.25 (berdasarkan skala likert 1-5) dan setelah dilaksanakan pengukuran

dengan menggunakan kuesioner secara sampling hasilnya 3,76 atau sebesar

88,47% dari target. Dibandingkan tahun 2013, pencapaian ini lebih rendah.

Pencapaian tahun 2013 sebesar 4 dari target 4 sehingga presentase pencapaian

mencapai 100%. Lebih rendahnya pencapaian dipengaruhi oleh makin tingginya

ekspektasi masyarakat terhadap kemudahan akses informasi KP, seiring dengan

makin meningkatnya awareness masyarakat tentang kelautan perikanan. Saat ini

data dan informasi yang dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat belum

seluruhnya dapat diakses secara online oleh pengguna jasa.

22


Kegiatan yang telah dilakukan Sekretariat Jenderal untuk pencapaian

target indikator ini antara lain : (i) Pengembangan sistem Prototype Dashboard

Illegal Fishing, bekerja sama dengan DJPT, DJPSDKP dan Balitbang KP,

sehingga dapat dengan cepat mengetahui kerugian-kerugian yang timbul akibat

IUU Fishing; (ii) Pengelolaan aplikasi sistem informasi kelautan dan perikanan;

(iii) Pengembangan dan pemeliharaan Business Intelegence (BI) SI KKP, untuk

mengkonsolidasikan dan menampung data dan informasi, baik data aggregate

maupun data disagregate/individu dari semua sumber data dan informasi (sesuai

lingkup) dan membangun suatu sistem business intelligence yang menyediakan

fasilitas penyajian informasi untuk berbagai pengguna; (iv) Pengelolaan fasilitas

aplikasi Web Hosting dan Co-location Server SI-KKP berupa pengelolaan,

pemeliharaan dan penertiban aplikasi-aplikasi yang dihosting/ditempatkan di

data centre Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin), baik secara Co-

Location Server maupun Full Hosting. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi

penempatan aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh unit-unit kerja lingkup KKP,

agar aplikasi-aplikasi tersebut bisa diakses melalui intranet maupun internet.

Untuk meningkatkan pencapaian target di tahun selanjutnya, hal-hal

tersebut akan terus ditingkatkan disertai dengan integrasi Sistem Informasi di

website www.kkp.go.id, dan penambahan bandwith di tahun 2015.

3. Sasaran Strategis Terwujudnya Good Governance dan Clean Government

Nilai capaian untuk sasaran strategi “Terwujudnya good governance & clean

government” adalah 99,10%. Nilai ini didukung oleh 9 (sembilan) IKU sebagai

berikut:

a. Indikator Kinerja 4 (empat) : Tingkat Ketaatan terhadap Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP)

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan (LK) mengacu pada

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Laporan keuangan tahunan KKP merupakan laporan entitas pelaporan

yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi

KKP. Laporan keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari


!"#$"!!"#$$#$%!!"#ℎ!"!#!!"# = !"#$%ℎ!!"#! ∗ !!!100%! !

pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan

posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga,

yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi

Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI

dirancang untuk menghasilkan LK yang terdiri dari Laporan Realisasi

Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Tingkat ketaatan Satker dalam menggunakan SAP sebagai pedoman

penyusunan laporan keuangan dan laporan BMN pada tahun 2104 terealisasi

100% dari target sebesar 100%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2103

yang sebesar 85,6% terjadi kenaikan realisasi sebesar 14,4%. Nilai capaian ini

diperoleh melalui hitungan dengan rumus:

Keterangan:

Jumlah PSAP = Jumlah temuan Pemeriksaan BPK RI terhadap kepatuhan atas Laporan

Keuangan

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai nilai 100% ketaatan

terhadap SAP adalah melalui (i) tindak lanjut temuan BPK-RI dan temuan

khusus untuk paragraf penjelasan, (ii) peningkatan kepatuhan UAPPA/B

wilayah mengirim laporan wilayah secara tepat waktu, (iii) peningkatan

kepatuhan UAPPA/B-E1 mengirim laporan Eselon I secara tepat waktu, (iv)

peningkatan kepatuhan satker mengirim laporan bulan secara tepat waktu secara

online, (v) peningkatan kepatuhan satker khusus atau satker de-aktif/in-aktif

mengirim laporan secara tepat waktu, (vi) mengkoordinasikan reviu Itjen atas

Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan (vii)

mengkoordinasikan hasil pemeriksaan BPK-RI yang dipantau.

b. Indikator Kinerja 5 (lima) : Tingkat kepatuhan terhadap Sistem Pengendalian

Internal (SPI)

Indikator ini adalah ukuran ketaatan dan peraturan yang berlaku dalam

rangka melakukan pengendalian intern untuk memberikan keyakinan memadai

dalam mewujudkan pelaksanaan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

Tingkat kepatuhan terhadap SPI pada tahun 2104 terealisasi 100% dari target

24


sebesar 100%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2103 yang sebesar

80% terjadi kenaikan realisasi sebesar 20%. Pencapaian kinerja ini didukung

oleh dilaksanakannya verifikasi terhadap dokumen pertanggungjawaban atas

beban APBN pada 20 satker yang merupakan hasil uji petik diseluruh unit kerja

Eselon I.

Untuk mendukung pencapaian indikator kepatuhan terhadap SPI,

Sekretariat Jenderal telah melakukan kegiatan antara lain: (i) Pembinaan SPI

terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui penilaian

resiko terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa. Pembinaan ini bertujuan

membantu satuan kerja untuk melakukan mitigasi risiko dalam pelaksanaan

pengadaan barang/jasa dengan tetap mengacu pada ketaatan terhadap peraturan

yang berlaku. Dengan melakukan mitigasi risiko diharapkan satuan kerja dapat

menyusun rencana pengendalian untuk meminimalisir risiko agar tujuan

pengadaan barang/jasa tercapai secara efektif dan efesien dan (ii) Pembinaan SPI

pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran yang dilakukan melalui pembinaan

terhadap pelaksanaan praktek pengendalian intern dalam proses bisnis

pertanggungjawaban anggaran pada seluruh satuan kerja lingkup KKP. Hal ini

bertujuan untuk membantu satuan kerja dalam mengidentifikasi kelemahan

pengendalian intern dan selanjutnya membantu memberikan penguatan terhadap

pengendalian intern agar pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran

dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku atau peraturan yang telah

ditetapkan. Pembinaan ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya

akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan KKP.

c. Indikator Kinerja 6 (enam) : Kecukupan pengungkapan Bagan Akun Standar

(BAS) dalam LK KKP

Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK KKP pada tahun 2104

mencapai 80 (cukup) dari target 70 (cukup) sehingga persentase capaian sebesar

114,2%. Pencapaian ini sama dengan realisasi pada tahun 2103, dengan nilai

cukup. Nilai capaian ini diperoleh melalui hitungan dengan rumus:

! !"#$"!!"#"$"% = !!"#$%ℎ!!"#!!"#"$!!"#$%"&!!"#$%&$% ∗ !!!100%!

!


Upaya yang dilakukan KKP dalam mencapai target IKU ini adalah

dengan menampilkan uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi dan

penjelasan pos-pos keuangan, daftar rinci atas uraian atas nilai pos atau Bagan

Akuntansi Standar (BAS) dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.!

d. Indikator Kinerja 7 (tujuh) : Nilai Perencanaan Kinerja

Capaian nilai perencanaan kinerja KKP pada tahun 2014 sebesar 28,8

dari target sebesar 27,5. Nilai capaian perencanaan kinerja diperoleh dari hasil

penilaian pengawas internal terhadap pemenuhan dokumen perencanaan kinerja,

kualitas perencanaan kinerja dan implementasi hasil perencanaan kinerja.

Berikut capaian perencanaan kinerja KKP dari tahun 2010 sampai dengan 2014.

Tabel 3.5

Nilai Komponen Perencanaan

Tabel diatas menggambarkan bahwa nilai perencanaan kinerja KKP

dalam kurun waktu 5 tahun mengalami kenaikan rata-rata sebesar 6,54% yakni

dari 22,4 pada tahun 2010 menjadi 28,8 pada tahun 2014.

Kenaikan capaian tersebut didukung oleh usaha yang dilakukan antara

lain: (i) Penggunaan BSC sebagai alat pengelolaan dan strategi kinerja

kementerian, (ii) Penyusunan perencanaan anggaran untuk program dan

kegiatan sebagai acuannya menggunakan IKU dan target/sasaran di dalam

Renstra yang dijabarkan di RKA-KL; dan (iii) Target kinerja dalam TAPJA

diuraikan secara triwulanan dan dilakukan pengukuran secara berkala.

e. Indikator Kinerja 8 (delapan) : Nilai Pengukuran Kinerja

Nilai pengukuran kinerja tahun 2014 sebesar 16,39 dari target sebesar

15,5 atau tercapai 105,74% dari target. Nilai pengukuran kinerja diperoleh dari

hasil penilaian pengawas internal terhadap pemenuhan pengukuran kinerja,

kualitas pengukuran kinerja dan implementasi hasil pengukuran kinerja.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 15,61, nilai capaian tahun

2014 mengalami kenaikan 0,78 point (4,99%). Perkembangan nilai capaian

Nama Indikator 2010 2011 2012 2013 2014

Nilai Komponen

Perencanaan 22,4 23,93 24,87 27,86 28,8

26


sejak tahun 2010 terus mengalami kenaikan dengan rata-rata 1,45 point/tahun

atau 12,27%/tahun.

Capaian tersebut didukung dengan beberapa upaya antara lain: (i)

penetapan pedoman pengumpulan data kinerja melalui Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan nomor 13 tahun 2013, (ii) penetapan kontrak kinerja

individu dengan memadukan antara kontrak kinerja pegawai dan Sasaran Kerja

Pegawai (SKP), kemudian dilakukan penilaiannya menggunakan Sistem

Penilaian Kinerja Individu (SiPkindu) berbasis IT dan internet dan (iii)

Penggunaan teknologi informasi dalam melakukan pengukuran kinerja dengan

membangun sistem aplikasi Sistem Monitoring Dan Evaluasi (SiMeta) untuk

mengukur kinerja organisasi dan sistem aplikasi SiPkindu untuk mengukur

kinerja individu/pegawai.

f. Indikator Kinerja 9 (sembilan): Nilai Pelaporan Kinerja

Nilai pelaporan kinerja diperoleh dari hasil penilaian pengawas internal

terhadap sistem pelaporan, akurasi data, analisa data kinerja, data dukungnya

dan ketepatan waktu penyelesaian. Nilai pelaporan kinerja pada tahun 2014

sebesar 11,65, atau tercapai 97,08% dari target sebesar 12.

Perbandingan capaian nilai pelaporan kinerja selama lima tahun terakhir

sebagai berikut:

Tabel 3.6

Nilai Pelaporan Biro Perencanaan tahun 2010-2014

Indikator Realisasi di Tahun

Nilai Pelaporan Kinerja

KKP

2010 2011 2012 2013 2014

8,50 10,44 10,99 11,16 11,65

Tabel diatas menggambarkan bahwa apabila dibandingkan dengan

capaian di tahun 2013 nilai indikator ini mengalami kenaikan sebesar 0,49

(4,39%), yakni dari 11,16 menjadi 11,65. Nilai pelaporan kinerja meningkat

setiap tahunnya dengan rata-rata kenaikan 0,78 per tahun. Dibandingkan skala

maksimal (bobot maksimal) nilai pelaporan kinerja sebesar skala 15, maka

sampai saat ini sudah mencapai 80% dari skala maksimal.

Tidak tercapainya target indikator ini disebabkan antara lain: i) laporan

belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan ke depan dan ii)


analisa capaian masih kurang tajam/detail yakni belum terdapat perbandingan

dengan prestasi tahun-tahun sebelumnya dan terhadap skala nasional.

Upaya perbaikan ke depan akan dilakukan melalui perbaikan substansi

Laporan Kinerja (LKj), penyelesaian laporan tepat waktu dan penajaman

analisa capaian kinerja.

g. Indikator Kinerja 10 (sepuluh) : Nilai Evaluasi Program

Indikator nilai evaluasi program diukur di level 0/kementerian dengan

cara penurunan (cascading) dipersempit. Nilai evaluasi program diperoleh dari

hasil penilaian pengawas internal terhadap pemenuhan evaluasi, kualitas

evaluasi dan pemanfaatan evaluasi.

Nilai evaluasi program di tahun 2014 mencapai 7,2 atau 160% dari

target sebesar 4,5. Target kinerja evaluasi program merupakan tanggung jawab

dari unit program Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Realisasi nilai

evaluasi program selama tahun 2010-2014 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7 Nilai evaluasi program dan kegiatan tahun 2010-2014


Nilai Evaluasi Program 2010 2011 2012 2013 2014

3,17 6,76 6,57 7,09 7,20

Jika dilihat selama lima tahun terakhir nilai evaluasi terus meningkat

dengan kenaikan rata-rata 1,01 atau 29,98%/tahun. Apabila dibandingkan

dengan skala maksimal (bobot maksimal) sebesar 20, maka nilai evaluasi

program saat ini sudah mencapai 36% dari skala maksimal.

Upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan

evaluasi kinerja dan program/kegiatan adalah i) evaluasi secara berkala periode

triwulanan, ii) hasil evaluasi digunakan sebagai masukan perencanaan ke depan,

iii) telah dilakukan evaluasi/reviu Renstra KKP tahun 2010-2014, iv) evaluasi

program dan kegiatan yang sifatnya strategis sebagai direktif presiden bidang

KP, dan v) evaluasi program dan kegiatan tematik.

28


Untuk mencapai angka skala maksimal ke depannya mekanisme evaluasi

akan dikembangkan terus sehingga hasil evaluasi bisa digunakan untuk: i)

mengarahkan pengelolaan organisasi, ii) hasil evaluasi digunakan sebagai

umpan balik perbaikan perencanaan dan iii) perbaikan penerapan manajemen

kinerja (fungsi feedback).

h. Indikator Kinerja 11 (sebelas) : Nilai Pencapaian Kinerja

Nilai pencapaian kinerja tahun 2014 sebesar 13,64, atau sebesar 85,25%

dari target sebesar 16. Secara keseluruhan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) KKP mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan,

evaluasi, dan capaian kinerja mencapai 75,54 masuk didalam kategori penilaian

A. Adapun nilai pencapaian kinerja tahun 2010-2014 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8 Nilai Pencapaian Kinerja tahun 2010-2014


Nilai Pencapaian Kinerja 2010 2011 2012 2013 2014

8.39 10.75 14.39 13.82 13.64

Tabel diatas menggambarkan bahwa selama lima tahun terakhir nilai

pencapaian kinerja cenderung meningkat, kecuali pada tahun 2013-2014

mengalami penurunan namun masih dalam kategori penilaian A. Hal ini

disebabkan karena proses transisi penilaian kinerja menggunakan metode BSC.

Dibandingkan dengan skala maksimal (bobot maksimal) nilai pelaporan kinerja

sebesar 20, maka nilai tahun 2014 mencapai 85,25% dari skala maksimal. Untuk

mencapai angka skala maksimal ke depannya pencapaian kinerja akan diarahkan

pada peningkatan nilai AKIP, PIAK, RB dan SPIP.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja

tahun berikutnya antara lain: i) Pengembangan sistem penganggaran dengan

memadukan struktur RKAKL KKP dengan arsitektur kinerja organisasi yang

dijalankan dengan sistem BSC, ii) Mekanisme pengukuran pada skala outcome

akan diperkuat dan iii) Penerapan penganggaran berbasis kinerja secara penuh.


i. Indikator Kinerja 12 (dua belas) : Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi (RB)

KKP.

Nilai Penerapan RB KKP diperoleh dari Indeks RB hasil penilaian

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(KemenPAN-RB) terhadap 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi,

yaitu: (i) manajemen perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur; birokrasi

dengan integritas dan kinerja yang tinggi; (ii) peraturan perundang-undangan;

regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif; (iii) organisasi; yang

tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing); (iv) tata laksana; sistem, proses, dan

prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prisip-

prinsip good governance; (v) sdm aparatur; sdm aparatur yang berintegritas,

netral, kompeten, kapabel, professional, berkinerja tinggi, dan sejahtera; (vi)

akuntabilitas; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; (vii)

pengawasan; meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan

bebas kkn; (viii) pelayanan publik; pelayanan prima yang sesuai kebutuhan dan

harapan masyarakat.

Komponen penilaian dan hasil penilaian KemenPAN-RB terhadap

penerapan RB KKP pada semester I tahun 2014 sebagaimana tabel berikut :

30


Tabel 3.9 Nilai RB KKP Semester I 2014

No. Komponen Penilaian Nilai

Maksimal Nilai

capaian %

capaian A Pengungkit 1 Manajemen perubahan 5.00 3.43 68.60

2 Penataan peraturan perundang-undangan 5.00 2.09 41.80

3 Penataan dan penguatan organisasi 6.00 2.82 47.00 4 Penataan tatalaksana 5.00 3.63 72.60 5 Penataan sistem manajemen SDM 15.00 6.71 44.73 6 Penguatan akuntabilitas 6.00 4.35 72.50 7 Penguatan pengawasan 12.00 6.89 57.42 8 Peningkatan kualitas pelayanan publik 6.00 3.59 59.83

Sub total komponen pengungkit 60.00 33.51 55.85

No. Komponen Penilaian

Nilai Maksimal

Nilai capaian

% capaian

B Hasil

1 Kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi 20.00 15.11 75.55

2 Pemerintah yang bersih dan bebas KKN 10.00 7.35 73.50

3 Kualitas pelayanan publik 10.00 7.32 73.20 Sub total komponen hasil 40.00 29.78 74.45 Indeks reformasi birokrasi 100.00 63.29 63.29

Tabel diatas menggambarkan nilai pencapaian penerapan RB di KKP di

semester I sebesar 63,29 atau 63,29% dari target 100. Nilai penerapan RB KKP

hingga semester II tahun 2014 sebesar 84,79 atau mencapai 105,99% dari target

sebesar 80. Nilai tersebut diambil dari hasil penilaian mandiri yang dilakukan

oleh tim Inspektorat Jenderal. Sampai saat ini, KKP belum menerima hasil

penilaian RB semester II tahun 2014 dari KemnPAN-RB mengingat

penilaiannya baru dilakukan pada 5 Februari 2015.

Dibandingkan dengan nilai penerapan RB KKP di tahun 2013, nilai

penerapan RB tahun 2014 naik sebesar 7,20 atau mengalami kenaikan 9,28%.

Apabila dibandingkan dengan skala maksimal (bobot maksimal) nilai pelaporan

kinerja sebesar skala 100, maka sampai saat ini sudah mencapai 84,79% dari

skala maksimal. Belum maksimalnya pencapaian target disebabkan karena

belum ada mekanisme penanganan benturan kepentingan dan juga aturan di

KKP untuk lelang terbuka penempatan posisi jabatan (Eselon tertentu).


Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai angka skala maksimal ke

depannya antara lain melalui: (i) mengarahkan pencapaian kinerja pada

pengembangan pengelolaan kinerja individu; (ii) evaluasi penanganan

gratifikasi; (iii) penguatan whistle blowing system; (iv) penanganan benturan

kepentingan dan (v) peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. Sasaran Strategis Terkelolanya anggaran secara optimal

Nilai capaian untuk sasaran strategi “Terkelolanya anggaran secara optimal”

adalah 99,28%. Nilai ini didukung oleh 1 (satu) IKU, yaitu Presentase Penyerapan

DIPA. Pencapaian IKU tersebut sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja 13 (tiga belas): Presentase Penyerapan DIPA

Tahun 2014, KKP mengelola anggaran sebesar Rp6.168.627.392.000

(enam triliun seratus enam puluh delapan miliar enam ratus dua puluh tujuh juta

tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Saat ini realisasi anggaran KKP

Tahun 2014 sebesar Rp5.641.613.846.181 (lima triliun enam ratus empat puluh

satu miliar enam ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu

seratus delapan puluh satu rupiah) atau 91,46% dari alokasi anggaran. Nilai ini

masih lebih rendah dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp6.564.191.941.374

(enam triliun lima ratus enam puluh empat miliar seratus sembilan puluh satu

juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah)

atau 93,53% dari alokasi anggaran.

Angka penyerapan DIPA tahun 2014 masih akan mengalami

peningkatan. Hal ini disebabkan antara lain: (i) belum semua SPM terakhir dapat

diinput, termasuk realisasi anggaran untuk kegiatan PHLN SKIPI sebesar

Rp241.375.460.529 (dua ratus empat puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh

lima juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) dan

INDESO sebesar Rp74.667.760.575 (tujuh puluh empat miliar enam ratus enam

puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah)

yang baru terbit SP3 PHLN dari Kementerian Keuangan; (ii) masih terdapat

beberapa Satker di unit kerja Eselon I lingkup KKP yang mengalami pagu minus

(iii) masih terdapat pagu PHLN Tahun 2014 yang belum dicantumkan dalam

DIPA Tahun 2014 terkait terbitnya Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian

32


Keuangan No.S-182/PB/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang Perpanjangan

Batas Waktu Revisi DIPA dan Pengesahan/Pencatatan Hibah Langsung Bentuk

Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga serta Pengesahan Pendapatan/Belanja BLU

dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014, maka beberapa

Satker terkait melakukan usulan revisi melalui Kantor Wilayah Perbendaharaan

setempat.

Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran KKP

Tahun 2014 adalah:

1) Terlambatnya penetapan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Anggaran untuk

dana Dekonsentrasi oleh Gubernur dan terlambatnya usulan perubahan Surat

Keputusan Pejabat Pengelola Anggaran oleh satker Dana Tugas

Pembantuan;

2) Terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014

Tanggal 19 Mei 2014 tentang Langkah-langkah Penghematan dan

Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

Penghematan dan pemotongan diarahkan pada kegiatan yang bersumber dari

belanja bantuan sosial seperti Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan

(PUMP) pada Ditjen Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, P2HP, serta

Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PDPT) pada Ditjen KP3K,

serta kegiatan yang bersifat fisik pada Satker Tugas Pembantuan yang belum

terikat kontrak;

3) Terlambatnya persetujuan revisi Drop loan dari Ditjen Anggaran

Kementerian Keuangan untuk proyek Pengembangan Pelabuhan Perikanan

Belawan Ditjen Perikanan Tangkap;

4) Terlambatnya Surat Keputusan Penerima Bantuan Sosial, mengingat ada

permintaan dari Komisi Pemberatasan Korupsi untuk menangguhkan

pembayaran bansos setelah Pemilihan Legislatif;

5) Terlambatnya penerbitan SP3HLN untuk Proyek Indeso dan SKIPI;

6) Terbitnya Surat Menteri Keuangan Nomor : S-667/MK.02/2014 tentang

Pengendalian dan Penghematan Perjalanan Dinas dan Meeting/Konsinyering

dalam APBN-P Tahun 2014 yang ditindaklanjuti dengan penghematan atau

self blocking terhadap perjalanan dinas dan meeting/konsinyering KKP;

7) Terhambatnya pelaksanaan kegiatan belanja modal pada 4 (empat) unit

Eselon I yaitu pembangunan Gedung Mina Bahari IV pada Sekretariat


Jenderal, pengadaan sarana dan prasarana budidaya pada DJPB, pengadaan

kapal pengawasan SKIPI pada DJPSDKP, serta pengadaan sarana dan

prasarana pengolahan/pemasaran pada DJP2HP; serta

8) Adanya beberapa Satker Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan kegiatan Tugas

Pembantuan karena adanya pekerjaan fisik yang mengalami penghematan/

pemotongan, adanya gagal lelang dan penyelesaian pekerjaan yang tidak

tepat waktu.

Disamping itu, beberapa hal penting terkait proses pengadaan barang/jasa

juga mempengaruhi rendahnya realisasi anggaran KKP yaitu:

1) Adanya kebijakan pimpinan pada tahun berjalan berupa penundaaan

pelaksanaan kegiatan, revisi anggaran atau penghematan;

2) Adanya keterbatasan SDM yang memiliki sertifikat PBJ atau pun yang

melaksanakan kegiatan;

3) Adanya pergantian pejabat struktural terutama di lingkungan Dinas Kelautan

dan Perikanan Provinsi atau pun Kabupaten yang menyebabkan pergantian

Pejabat Pengelola Keuangan;

4) Adanya keterlambatan/perubahan/Usulan Surat Keputusan Pejabat Pengelola

Keuangan;

5) Adanya keterlambatan pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di

daerah, keterlambatan Satker untuk mengumumkan paket pekerjaan ke ULP,

gagal lelang dan sanggah banding diterima.

Langkah-langkah Percepatan penyerapan anggaran yang dilakukan:

1) SE Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71/SJ/PL.420/I/2014 tanggal 29

Januari 2014 perihal Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa TA

2014;

2) SE Sekretaris Jenderal No. B.768/SJ.3/RC.410/III/2014 tanggal 28 Maret

2014 perihal Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2014 khususnya untuk

Dana Dekonsentrasi (01);

3) SE Sekretaris Jenderal No. 489/SJ/KU.510/IV/2014 tanggal 30 April 2014

perihal Langkah-Langkah Percepatan Penyerapan Anggaran dan Revisi

Anggaran TA 2014 di Lingkungan KKP;

34


4) SE Sekretaris Jenderal No. 824/SJ/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 perihal

Langkah-Langkah Percepatan Penyerapan Anggaran Triwulan III TA 2014

di Lingkungan KKP;

5) Surat Sekjen ke Dirjen Perimbangan Keuangan dan Dirjen Perbendaharaan

No. B.1221/SJ/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 perihal Percepatan

Penyerapan Anggaran Tahun 2014 yang bersumber dari PHLN untuk Proyek

Indeso sebesar Rp63,35 miliar dan SKIPI sebesar Rp53,37 miliar.

Upaya perbaikan yang dilakukan Sekretariat Jenderal sebagai pembina

pelaksanaan anggaran KKP melalui pemantauan ke daerah dan mendorong:

1) Setiap Satker turut aktif dalam pelaksanaan kegiatan dan penyerapan

anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan target yang telah

ditetapkan;

2) Setiap Satker melaporkan perkembangan realisasi keuangan, fisik dan

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ke pusat secara tertib setiap bulan

sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran;

3) Peningkatan Kinerja Tim Monitoring dan Evaluasi di unit kerja Eselon I

lingkup KKP atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

4) Percepatan pelaksanaan proses lelang dengan menugaskan Pokja Pengadaan

Barang/Jasa supaya lebih fokus dalam proses lelang;

5) Setiap Satker melakukan pembayaran dengan segera terhadap

pekerjaan/kegiatan yang sudah diselesaikan;

6) Percepatan proses revisi anggaran terkait pergeseran pagu belanja, pagu

minus dan drop loan dengan Kementerian Keuangan.

5. Sasaran Strategis : Terwujudnya citra positif KKP di masyarakat

Nilai capaian untuk sasaran strategi “Terwujudnya citra positif KKP di

masyarakat” adalah 120% (nilai maksimum). Nilai ini didukung oleh 1 (satu)

Indikator Kinerja, yaitu Rasio Jumlah Pemberitaan yang negatif dibanding total

pemberitaan tentang KKP. Pencapaian Indikator Kinerja tersebut, sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja 14 (empat belas): Rasio Jumlah Pemberitaan yang negatif

dibanding total pemberitaan tentang KKP


pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan KKP di harapkan mampu


memberikan gambaran secara menyeluruh terwujudnya citra positif KKP di

masyarakat. Sepanjang tahun 2014, pemberitaan terkait KKP masih banyak

didominasi berita positif. Pada tahun 2014 terealisasi 2% dari target sebesar 10%

(pencapaian 500% dari target/120% capaian). Pencapaian tersebut lebih tinggi

jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2013 yang sebesar 12% dari

target 20% (pencapaian 140% dari target /120% capaian). Hal ini

menggambarkan jumlah pemberitaan negatif dibanding total pemberitaan

tentang KKP mengalami penurunan.

Pemberitaan terkait program dan kebijakan KKP selama periode Januari-

Desember 2014 mencapai 4.736 berita denga rincian 2.938 untuk berita positif

(68%), 1.703 berita netral (36%) dan 100 berita negatif (2%). Jumlah

pemberitaan di tahun 2014 jauh lebih banyak bila dibandingkan total

pemberitaan sepanjang tahun 2013. Di tahun 2013 total pemberitaan sektor KKP

mencapai 3.744 atau rata-rata 312 berita perbulan.

Salah satu faktor meningkatnya pemberitaan media adalah kekuatan

personal MKP Susi Pudjiastuti, yang mampu mendorong topik-topik positif di

media-media. Hal ini kemudian dijadikan momentum untuk terus

mensosialisasikan program-program positif KKP, misalnya tentang upaya dan

komitmen KKP dalam pemberantasan illegal fishing.

Kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian target di tahun 2014 antara

lain dengan melakukan sosialisasi tentang program-program KKP dan rencana

pembangunan KP melalui media visual (televisi), media cetak serta website

resmi KKP, terutama untuk program yang bersentuhan langsung dengan

nelayan. Sosialisasi juga bertujuan untuk menjaga keberlanjutan program-

program tersebut.

Upaya untuk mencapai target indikator di tahun 2015 adalah dengan

mempertahankan topik positif yang tetap bisa terus didorong, antara lain

program swasembada garam. Persepsi positif bisa menjadi momentum bagi tim

komunikasi KKP untuk meningkatkan awareness publik dan menarik dukungan

stakeholder dan pihak terkait lainnya dalam mendukung keberhasilan program,

serta mendorong terwujudnya citra positif KKP di masyarakat. Sosialisasi

program-program positif KKP antara lain dengan melakukan media visit ke

lokasi pelaksanaan program. Kegiatan bisa dilakukan dengan mengundang

36


media visual (Televisi) dan media cetak. Apabila diperlukan, dapat dilakukan

kerja sama dengan statsiun televisi seperti TVRI, TV One, atau Metro TV.

Selanjutnya, pada tahun 2015 ditargetkan capaian untuk rasio jumlah

pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan tentang KKP adalah

sebagai berikut:

Tabel 3.10 Nilai Rasio Jumlah Pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan tentang KKP

Nama Indikator Capaian 2013

Capaian 2014

Target 2015

Rasio Jumlah Pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan tentang KKP

12% 2% 10%

6. Sasaran Strategis Terwujudnya kerja sama internasional dan antar lembaga

yang implementatif

Nilai capaian untuk sasaran strategi “Terwujudnya kerja sama internasional

dan antar lembaga yang implementatif” adalah 120% (nilai maksimum). Nilai ini

didukung oleh 1 (satu) Indikator Kinerja, yaitu jumlah perjanjian yang telah

diimplementasikan. Pencapaian Indikator Kinerja tersebut, sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja 15 (lima belas): Jumlah perjanjian kerja sama yang telah

diimplementasikan

Tahun 2014, KKP telah berhasil mengimplementasikan kerja sama yang

telah disepakati. Implementasi kerja sama dilaksanakan terhadap perjanjian kerja

sama (PK) internasional maupun antar lembaga. Kerja sama internasional yang

dilakukan di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan mencakup kerja sama

bilateral, regional, multilateral, dan kerja sama teknik Implementasi PK dalam

bentuk pengembangan kapasitas SDM, pembangunan infrastruktur, penelitian

dan pengembangan, pertukaran tenaga ahli, dan pertukaran informasi.

Implementasi kerja sama antar lembaga merupakan tindak lanjut dari PK antar

lembaga yang telah disepakati. Implementasi kerja sama tersebut dapat berupa

pembangunan infrastruktur, pengembangan perikanan budidaya, pengembangan

kapasitas SDM untuk nelayan, pengembangan konservasi perairan laut,

pengawasan sumberdaya perikanan, serta penyaluran kredit usaha rakyat.


Berikut rincian Jumlah Perjanjian yang telah diimplementasikan:

Tabel 3.11 Jumlah Perjanjian Kerja sama (PK) yang telah diimplementasikan

Bilateral Multilateral Antar Lembaga

Nama Negara Jml

KS

Nama

Organisasi

Jml

KS Nama Lembaga

Jml

KS

Aljazair 1 FAO 6 PT. Bank Negara Indonesia 1

Amerika Serikat 3 UNDP 1 TNI AL 1

Perancis 1 SEAFDEC 4 Yayasan WWF Indonesia 1

Fiji 1 UNFCCC 1 Kongres Wanita Indonesia 1

Timor Leste 1 SSME 1 Asosiasi Perusahaan

Jasaboga Indonesia 1

Belanda 1 WCPFC 1 Pemerintah Kabupaten

Seram Bagian Barat 1

Australia 1 CCSBT 1 Universitas Pattimura 1

RRT 1 IOTC 4 Pemerintah Kabupaten

KepulauanYapen 1

Univ Hang Tuah 1

Univ. Bengkulu 1

Univ. Halueleo 1

Pemprov Maluku 1

Kemen Kesehatan 1

Pemkab. Sidoarjo 1

Komisi Pemberantasan

Korupsi 1

Tahir Foundation1 1

Subtotal 10 Subtotal 20 Subtotal 16

Total 46

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa jumlah PK yang

diimplementasikan pada tahun 2014 sebanyak 46 PK. Pencapaian ini >120%

lebih tinggi dari target 25 PK.

Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan capaian tahun 2013, yaitu 46 PK

dengan target 24 PK. Peningkatan tersebut disebabkan karena semakin baiknya

koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal terhadap

mitra kerja sama dan juga banyaknya permintaan dan usulan kerja sama yang

datang dari mitra. Kerja sama yang diimplementasikan adalah sebagai berikut:

38


1) Kerja sama Bilateral

Dalam rangka kerja sama bilateral, telah dilaksanakan kerja sama di

bidang kelautan dan perikanan antara lain dengan Amerika Serikat, Belanda,

Prancis, Aljazair, Australia, Republik Rakyat Tiongkok, Fiji dan Timor

Leste.

Salah satu kerja sama bilateral yang dilaksanakan pada tahun 2014

adalah kerja sama KKP dengan Fiji. Pada tanggal 18 Juni 2014 telah

dilakukan penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MSP) tentang

kerja sama Kelautan dan Perikanan antara Menteri Kelautan dan Perikanan

RI dengan Menteri Pertanian, Perikanan dan Hutan, Republik Fiji yang

diwakili oleh Menteri Pertahanan, Keamanan Nasional dan Imigrasi.

Penandatanganan berlangsung di Westin Hotel Fiji, dan disaksikan langsung

oleh Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Fiji

Josaia Voreqe Bainimarama. Implementasi kerja sama kedua negara adalah

untuk mengembangkan, mendorong, mempromosikan kerja sama dan saling

konsultasi pada berbagai bidang kelautan dan perikanan. Diantaranya,

perikanan tangkap berkelanjutan, pengembangan perikanan budidaya

berkelanjutan, pengolahan dan pengembangan hasil perikanan, inspeksi dan

karantina ikan, penelitian, pengembangan dan peningkatan kapasitas,

layanan armada dan teknis perikanan. Kerja sama tersebut juga mencakup

melakukan penguatan masyarakat pesisir dan pengelolaan pesisir terpadu,

serta mencegah, menghalangi dan menghapuskan praktek IUU Fishing.

Gambar 3.3

Republik Indonesia dan Republik Fiji Perkuat Kerja Sama Bidang Kelautan dan Perikanan


Termasuk dalam kegiatan kerja sama bilateral adalah kerja sama

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Pada tanggal 28 Agustus 2014

telah dilaksanakan Pertemuan Ke-empat Tingkat Menteri Kelautan APEC, di

Xiamen, RRT yang juga dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI.

Pada pertemuan tersebut dihasilkan Deklarasi Xiamen yang menyepakati

Ekonomi Biru atau Blue Economy sebagai fokus utama kerja sama kemitraan

APEC. Fokus Ekonomi Biru itu dibagi pada tiga aspek, yaitu yang pertama

adalah konservasi ekosistem laut dan pesisir serta ketahanan terhadap

bencana alam, kedua adalah peran laut terhadap keamanan pangan dan

perdagangan yang berhubungan dengan pangan, serta ketiga adalah terkait

ilmu kelautan, teknologi dan inovasi. Deklarasi Xiamen juga menyepakati

Balai Riset dan Observasi Kelautan di Perancak, Bali, sebagai rumah Pusat

Informasi Kelautan dan Perikanan APEC atau APEC Ocean and Fisheries

Information Center (AOFIC), yang diharapkan dapat memantau

perkembangan ekonomi negara anggota APEC dalam bidang kelautan dan

perikanan, khususnya dalam menindaklanjuti hasil forum APEC.

Gambar 3.4

Pertemuan Ke-empat Tingkat Menteri Kelautan APEC, di Xiamen, RRT

40


2) Kerja sama Multilateral

Dalam rangka kerja sama multilateral, Kementerian Kelautan dan

Perikanan (KKP) berperan aktif dalam perundingan di forum internasional

dalam bidang yang terkait dengan kelautan dan perikanan. Beberapa

perundingan yang diikuti utamanya di FAO-Committee on Fisheries,

Perundingan di kelembagaan PBB yaitu UNFCCC, dan organisasi kerja

sama perikanan regional dalam jaringan RFMOs (CCSBT, IOTC dan

WCPFC). Kerja Sama ASEAN utamanya dalam pembahasan perwujudan

Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 di bidang kerja sama perikanan yang

meliputi antara lain ASEAN-SEAFDEC dan ASWGFi.

Pada kerja sama dengan FAO, telah dilaksanakan sidang FAO-

Committee on Fisheries (COFI) sesi ke-31 pada tanggal 9 Juni 2014

bertempat di Plenary Room, Kantor Pusat FAO oleh Chair Person COFI ke-

31 Mr Johán H. Williams (Norway) dan dilanjutkan sambutan oleh

Director-General of FAO Mr. Jose Graciano Da Silva. Pada Agenda 5.

Securing sustainable small-scale fisheries, sidang COFi sesi ke-31 ini

berhasil menyepakati draft terakhir Voluntary Guidelines for Securing

Sustainable Small-scale Fisheries in the Context of Food Security and

Poverty Eradication dan akan ditetapkan menjadi Guidelines bersama bagi

negara anggota FAO. Ini merupakan terobosan besar dalam sejarah

perikanan dunia dan FAO sendiri, dimana setelah lebih dari 60 tahun sejak

adanya sidang FAO COFi, guidelines untuk proteksi nelayan skala kecil

disepakati oleh negara anggota FAO yang terdiri dari 143 negara. Indonesia

yang menjadi salah satu negara yang cukup aktif dalam 2 pertemuan

pembahasan teknis sebelumnya, telah berhasil memasukkan beberapa artikel

sesusai dengan posisi nelayan skala kecil Indonesia.

Pada kerja sama ASEAN-AFCF, telah dilaksanakan pertemuan

AFCF ke-6 dan pertemuan ASWGFi ke-22 telah dilaksanakan di Kuala

Lumpur Malaysia pada tanggal 23-27 Juni 2014. Pertemuan ini antara lain

membahas Harmonisasion of Import and Export Inspection and Certification

and Development of Mutual Recognation Agreements (MRAs) among

ASEAN. Pertemuan ini juga menyampaikan bahwa Guidelines for the Use of

Chemical in Aquaculture and Measures to Eliminate the Use of Harmful


Chemicals telah disahkan pada SSOM AMAF ke-34 dan AMAF ke-35.

Publikasi Guidelines tersebut akan disampaikan kepada seluruh AMS oleh

Sekretariat ASEAN dalam waktu dekat.

Gambar 3.5

ASEAN Fisheries Consultative Forum ke-6 dan ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries ke-22

3) Kerja sama antar lembaga

Dalam rangka kerja sama antarlembaga, PUSKITA telah

memfasilitasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Kementerian

Kelautan dan Perikanan dengan NGO/LSM, Perguruan Tinggi, Kementerian,

Lembaga Perbankan, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pemerintah

Daerah dan Dunia Usaha/Organisasi Kemasyarakatan.

Salah satu Kesepakatan Bersama yang dilaksanakan pada tahun 2014

adalah kerja sama antara KKP dengan TNI AL pada tanggal 1 Desember

2014. Nota kesepahaman tersebut bertujuan untuk mengelola kembali hasil

kelautan Indonesia, terutama di bidang perikanan, melalui penegakan dan

pengawalan kebijakan moratorium kapal asing, eks asing serta pelarangan

transhipment dan menyelaraskan peraturan laut Indonesia dengan peraturan

internasional mengenai penegakan hukum di wilayah laut Indonesia.

Penandatangan kerja sama itu dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan

Susi Pudjiastuti dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana

TNI Marsetio di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Ada tiga poin yang

dikerja samakan, mulai dari pembinaan terhadap nelayan hingga penegakan

42


hukum terhadap kapal asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia.

MoU ini sangat penting dilakukan untuk mencapai visi misi kemaritiman

Presiden Joko Widodo. Perjanjian ini menjadi pilar utama untuk

kemakmuran dan kesejahteraan di dalam bidang kelautan.

Gambar 3.6 Memorandum of Understanding(MoU) yang ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan

Susi Pudjiastuti dan Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Marsetio di Mabes TNI AL, Cilangkap

7. Sasaran Strategis Terselenggaranya penempatan SDM KKP berbasis

kompetensi

Nilai capaian untuk sasaran strategi “Terselenggaranya penempatan SDM

KKP berbasis kompetensi” adalah 120% (nilai maksimum). Nilai ini didukung oleh

1 (satu) Indikator Kinerja, yaitu persentase unit kerja yang mengimplementasikan

penempatan SDM KKP berbasis kompetensi dibanding total unit kerja yang ada di

KKP. Pencapaian Indikator Kinerja tersebut, sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja 16 (enam belas): Persentase unit kerja yang

mengimplementasikan penempatan SDM KKP berbasis kompetensi dibanding

total unit kerja yang ada di KKP

Penempatan dan penataan pegawai sangat penting untuk memperoleh

kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi PNS yang tepat sesuai dengan

kebutuhan unit kerja. KKP memiliki 201 unit kerja yang terdiri dari 67 unit kerja

Eselon II unit pusat dan 134 unit pelaksana teknis. Pada tahun 2014, jumlah unit

kerja yang mengimplementasikan penempatan SDM KKP berbasis kompetensi

adalah sebesar 199 unit kerja Eselon I atau 99%. Keberhasilan capaian ini

diperoleh melalui penempatan CPNS yang mengacu pada formasi jabatan yang


tersedia sehingga pelamar dapat menyesuaikan unit kerjanya sesuai jabatan yang

dipilih. Dengan informasi jabatan tersebut akan memperkecil unit kerja yang

tidak terisi dari formasi yang diusulkan. Selain itu juga pelaksanaan penerimaan

CPNS menggunakan sistem penerimaan yang transparan yaitu melalui seleksi

online dengan menggunaka sistem Computer Asessted Test (CAT) baik untuk

Test Kompetensi Dasar (TKD) maupun Test Kompetensi Bidang (TKB).

Persentase unit kerja yang mengimplementasikan penempatan SDM KKP

berbasis kompetensi dibanding total unit kerja yang ada di KKP, pada tahun

2014 terealisasi 84,58% dari target sebesar 40% dengan persentase capaian

120%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2013 yang sebesar 74,76%

terjadi kenaikan realisasi sebesar 13,13%, Pencapaian kinerja ini didukung oleh

seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam

penempatan pegawai sesuai dengan formasi yang ada di unit kerja. Kegiatan

yang telah dilakukan untuk mendukung indikator tersebut adalah penyusunan

formasi berdasarkan jabatan yang dibutuhkan oleh unit kerja lingkup KKP,

sehingga kemungkinan kecil untuk jabatan yang tidak terisi.

Selanjutnya, pada tahun 2015 ditargetkan Persentase unit kerja yang

mengimplementasikan penempatan SDM KKP berbasis kompetensi dibanding

total unit sebagai berikut:

Tabel 3.12

Nilai Indikator Persentase unit kerja yang mengimplementasikan penempatan SDM KKP berbasis kompetensi dibanding total unit kerja yang ada di KKP


2013

Capaian

2014

Target

2015

Persentase unit kerja yang

mengimplementasikan penempatan SDM

KKP berbasis kompetensi dibanding total

unit kerja yang ada di KKP

74,76% 84,58% 45%

8. Sasaran Strategis Terintegrasinya sistem informasi KKP

Nilai capaian untuk sasaran strategi “Terintegrasinya sistem informasi KKP”

adalah 120% (nilai maksimum) . Nilai ini didukung oleh 1 (satu) Indikator Kinerja,

yaitu persentase unit kerja yang mengimplementasikan penempatan SDM KKP

44


berbasis kompetensi dibanding total unit kerja yang ada di KKP. Pencapaian

Indikator Kinerja tersebut, sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja 17 (tujuh belas): Presentase Teknologi Informasi &

Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dibandingkan total TIK yang ada

Sekretariat Jenderal telah melakukan upaya untuk mengintegrasikan

seluruh TIK dilingkungan KKP melalui penyiapan peraturan menteri dan

penyusunan masterplan. Persentase Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK)

yang terintegrasi dibanding total TIK yang ada pada tahun 2014 sebesar 80%

dari target sebesar 40% sehingga total persentase capaian sebesar 120%.

Kenaikan persentase capaian Indikator ini disebabkan oleh meningkatnya

aplikasi informasi yang diintegrasikan oleh unit Eselon I di lingkungan KKP.

Kegiatan yang mendukung indikator tersebut antara lain pada triwulan III telah

dilakukan pengelolaan sistem informasi geospasial dan pengelolaan aplikasi web

hosting dan Co location SI-KKP

Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan hal yang sangat penting

dalam pengembangan e-government di kementerian/Lembaga, karena dengan

sistem informasi (aplikasi sistem informasi) merupakan salah satu komponen

dari pengembangan e-government, selain dari kelembagaan, kebijakan,

infrastruktur dan perencanaan. Sekretariat Jenderal terus mengembangkan

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkup KKP, dengan

melaksanakan peningkatan dan pengembangan baik infrastruktur maupun

aplikasi sistem informasinya berdasarkan skala prioritas.

Pada tahun 2014 telah dilaksanakan verifikasi terhadap data daftar

aplikasi sistem informasi tahun 2013 yang jumlahnya 177 buah aplikasi, dengan

mengundang seluruh unit kerja yang memiliki aplikasi. Hasil dari verifikasi

tersebut sampai dengan bulan Juli 2014 didapat jumlah sebanyak 156 aplikasi

sistem informasi, dengan rincian sebagai berikut :

1) Kelompok Aplikasi Diseminasi Publik :

• Website Kementerian : 1 buah

• Website Unit Eselon I : 9 buah

• Website Unit Eselon II : 27 buah

• Website Unit Pelaksana Teknis : 47 buah


2) Kelompok aplikasi Pelayanan Publik : 19 buah

3) Kelompok aplikasi Dukungan Perkantoran : 48 buah

4) Kelompok aplikasi khusus : 5 buah

JUMLAH : 156 buah aplikasi

Untuk perkembangan jumlah aplikasi sistem informasi KKP dari tahun

2010 sd 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13 Jumlah aplikasi sistem informasi KKP tahun 2010-2014

No. Unit Krja Eselon I Tahun

2010 2011 2012 2013 2014*) 1. Ditjen Perikanan Tangkap 7 8 10 16 14 2. Ditjen Perikanan Budidaya 2 2 2 8 13 3. Ditjen P2HP 3 4 4 9 7 4. Ditjen KP3K 5 3 4 9 9 5. Ditjen PSDKP 2 2 6 11 9 6. Balitbang KP 6 6 9 20 20 7. BPSDMKP 6 6 11 21 24 8. BKIPM 1 1 3 54 26 9. Sekretariat Jenderal 13 12 14 23 28

10. Inspektorat Jenderal 1 1 1 6 6 JUMLAH 45 45 64 177 156

Keterangan: *) Data sampai dengan bulan Juli 2014

Untuk memfasilitasi atau media penyebaran data dan informasi kepada

publik atau masyarakat umum adalah Situs Web KKP, yang merupakan portal

utama untuk menyedia data dan informasi terkait kelautan dan perikanan.

Pemanfaatan website KKP akan terasa optimal oleh pengguna baik internal

maupun external jika data dan informasi yang disajikan adalah data

terbaru/terkini dan data dan informasi disajikan dengan lengkap dan mudah

dikases. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sistem aplikasi yang dapat

memfasilitasi penyampaian data dari unit kerja Eselon I dan UPT ke situs resmi

kementerian, yaitu www.kkp.go.id

Berikut penyebaran data dan informasi (uploading) pada website KKP

(www.kkp.go.id) dari tahun 2010 sd Juli 2014 adalah sebagaimana tabel berikut:

46


Tabel 3.14 Jumlah data dan informasi yang di upload pada website KKP

ket: *) = Data sampai dengan bulan Juli 2014

Salah satu bentuk integrasi teknologi informasi adalah Sistem Informasi

Geospasial KKP (SIG-KKP). Sistem informasi ini lebih terfokus pada

pengumpulan dan pengembangan data spasial dengan membangun Sistem

Informasi GeoSpasial KKP dan Meta Data Kelautan dan Perikanan.

Kementerian! Kelautan! dan! Perikanan! telah! mempunyai! website! berbasis! GIS!(Geospasial,Information,System)!dengan!domain!www.sig.kkp.go.id.!

Capaian kinerja dalam pengelolaan SIG di lingkup KKP selama tahun

2010 sd 2014 adalah

a) Telah disepakati pengelompokan data spasial lingkup Kementerian

Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

1) Data spasial berdasarkan sumber daya kelautan dan perikanan;

2) Data spasial yang dihasilkan berdasakan adanya kebijakan;

3) Data spasial berdasarkan adanya aktifitas kelautan dan perikanan atau

informasi tabular;

4) Data spasial berdasarkan infrastruktur kelautan dan perikanan.

No. Katagori Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 *)

1. Kategori Berita 189 25 118 30 19

2. Kategori Agenda 12 32 31 23 15

3. Kategori Informasi 24 78 49 95 24

4. Kategori Program Khusus - - 11 13 -

5. Kategori Artikel - - 6 - -

6. Kategori Galery Foto 295 407 327 280 107

7. Kategori Cuaca dan Iklim 798 288 125 147 89

8. Kategori Pengadaan

Barang/Jasa 97 658 599 327 130

9. Kategori Peta Prakiraan

Daerah Penangkapan Ikan 93 75 113 121 71

10. Kategori Siaran Pers 145 150 113 178 81

11. Kategori Info Media 142 916 310 633 8

12. Kategori Aktualita 12 43 - - 15

13. Kategori Bakohumas - - 11 - -

14. Kategori Akuntabilitas - - - 2 8

JUMLAH 1.907 2.672 1.883 1.849 567


b) Telah disusunnya draft Peraturan Menteri Kelautan dna Perikanan tentang

Petunjuk Teknis Pengelolaan data dan infofmasi Geospasail lingkup KKP.

9. Sasaran Strategis Terselenggaranya RB KKP sesuai roadmap RB KKP

Nilai capaian untuk sasaran strategi “Terselenggaranya RB KKP sesuai

roadmap RB KKP” adalah 100%. Nilai ini didukung oleh 1 (satu) Indikator Kinerja,

yaitu Indikator Presentase Program dan Kegiatan RB yang dilaksanakan dibanding

jumlah program dam kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai Roadmap RB

pertahun. Pencapaian Indikator Kinerja tersebut, sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja 18 (delapan belas): Indikator Presentase Program dan Kegiatan

RB yang dilaksanakan dibanding jumlah program dam kegiatan yang harus

dilaksanakan sesuai Roadmap RB pertahun

Pada tahun 2014 terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh

seluruh unit kerja Eselon I lingkup KKP untuk mendukung pelaksanaan RB

KKP. Realisasi capaian tahun 2014 sebesar 100% dari target sebesar 100%.

Nilai ini sama dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2013 yang sebesar

100% dari target 100%. Capaian Indikator ini diperoleh dari beberapa kegiatan

yang mendukung antara lain: (1) Penyusunan Perundang-Undangan dalam

rangka Peningkatan Instrumen Hukum KKP, (2) Penataan organisasi dan tata

kerja di lingkungan KKP, (3) Fasilitasi dan koordinasi penyusunan perjanjian di

bidang kelautan dan perikanan, (4) Penelaahan dan bantuan hukum di bidang

Kelautan dan Perikanan, (5) Pengendalian penggunaan anggaran, (6)

Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi. Berikut analisanya

per kegiatan:

1) Program dan Kegiatan AKIP

Berikut tabel perkembangan AKIP KKP dari tahun 2010 hingga 2014:

48


Gambar 3.7

Capaian AKIP KKP

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan peningkatan nilai AKIP

KKP dalam kurun waktu 5 tahun mengalami kenaikan rata-rata sebesar

10,28% yakni dari 53,04 pada tahun 2010 menjadi 77,68 pada tahun 2014.

Usaha yang telah dilakukan antara lain: (i) Sinkronisasi perencanaan

kebijakan strategis KKP; (ii) Penyusunan dokumen manajemen kinerja

berbasis BSC; (iii) Koordinasi penyiapan dokumen AKIP lingkup

Sekretariat Jenderal; (iv) Perencanaan pembangunan KP jangka menengah;

(v) Penyusunan Renstra KKP 2015-2019; (vi) Penyiapan dokumen AKIP

Biro Perencanaan; (vii) Koordinasi penyiapan penetapan kinerja KKP tahun

2014; (viii) Koordinasi dan perumusan rencana kinerja tahunan (RKT) tahun

2015; (ix) Penyusunan dan pelaporan LAKIP KKP Tahun 2013; (x)

Penyusunan laporan pembangunan KP; (xi) Pengumpulan data dan

pelaporan kinerja KKP tahun 2014; (xii) Fasilitasi pengembangan SAKIP

KKP.


2). Program dan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi RB

Pada tahun 2014 terdapat beberapa kegiatan yang telah direncanakan oleh

Sekretariat Jenderal dalam rangka pelaksanaan RB. Persentase program dan

kegiatan monev RB yang dilaksanakan dibanding jumlah program dan

kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai roadmap RB KKP Tahun 2014

mencapai 100% dari target sebesar 100%. Kegiatan yang telah dilakukan

antara lain :

i. Program Manajemen Perubahan, melalui penyusunan strategi

manajemen perubahan dan strategi komunikasi lingkup Sekretariat

Jenderal, sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam

rangka reformasi birokrasi, pengesahan Keputusan Menteri Nomor

5/KEP-SJ/2014 tentang Tim RB Sekretariat Jenderal KKP;

Penyusunan Rencana aksi (roadmap RB KKP); penyusunan kertas

kerja PMPRB.

ii. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, melalui peraturan

perundang-undangan untuk sinkronisasi dan harmonisasi, penyusunan

RUU tentang perubahan atas undang-undang No. 27 tahun 2007

tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, RUU

tentang kelautan, penyusunan Kepmen-KP No. 13/KepmenKP/2014

tentang program legislasi KKP tahun 2014, evaluasi atas pelaksanaan

sistem pengendalian, penyusunan peraturan perundang-undangan

tahun 2013 dan 2014.

iii. Program Penataan dan Penguatan Organisasi melalui evaluasi yang

menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan dan ditempatkan

dalam satu kelompok kepada unit kerja, evaluasi yang menganalisis

kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang

atasan kepada unit kerja, pembuatan laporan evaluasi organisasi KKP

(Matriks identifikasi peraturan perundang-undangan yang

menyangkut mandat/ tugas KKP, pemetaan struktur organisasi, tugas

dan wewenang pelaksanaan mandat peraturan perundang-undangan,

dan pemetaan peran strategis KKP dalam RPJMN).

iv. Program Penataan Tata Laksana, antara lain melalui monitoring dan

evaluasi SOP Setjen sebagai pelaksanaan PermenKP tentang SOP di

lingkungan KKP, penyusunan Kepmen No. 61/KepmenKP/SJ/2014

50


tentang Tim Pemutakhiran Aplikasi dan Input Data Kepegawaian

lingkup KKP, KepmenKP No. 112/KepmenKP/SJ/2014 tentang Tim

Pembangunan Aplikasi e-Pegawai di lingkungan KKP, KepmenKP

tentang Monitoring Prestasi Kerja Pegawai lingkup KKP, KepmenKP

tentang Integrasi Sistem Penegakan Disiplin PNS KKP,

Pengembangan e-government (SIMPEG, SIPKINDU, RB dan lain-

lain).

v. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, antara lain

melalui analisis jabatan, analisis beban kerja, proyeksi kebutuhan

tahun 2014-2018 sudah mencantumkan standar kebutuhan SDM

aparatur, penerimaan CPNS KKP tahun 2014 pada media elektronik

(TVRI) melalui running text selama 10 hari, pengumuman nomor

B.103/SJ.2/KP.310/VIII/2014 tentang pengadaan CPNS KKP tahun

2014, pengumuman No. B. 124/SJ.2/KP.310/IX/2014 tentang

pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi pengadaan CPNS

KKP tahun 2014, pengumuman tentang hasil test kompetensi dasar

pengadaan CPNS KKP tahun 2014, pengumuman tentang pelamar

umum yang dinyatakan lulus dan diterima menjadi CPNS KKP tahun

2014, Penyusunan laporan pengadaan CPNS tahun 2014, penyusunan

Kepmen-KP No. 3A/KepmenKP/2014 tentang standar kompetensi

manajerial di lingkungan KKP, assesment pejabat struktural tahun

2014, penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja

organisasi, pengukuran kinerja individu secara periodik (SKP

pegawai Setjen Tw I-IV pada aplikasi SIPKINDU), penyusunan draft

PermenKP tentang pemberian, pemotongan dan penambahan

tunjangan kinerja, penyusunan laporan tahunan tentang disiplin

pegawai.

vi. Program Penguatan akuntabilitas, melalui penyusunan draft Kepmen

KP tentang Renstra KKP 2015-2019, penyusunan Kep-SJ 2014 tetang

Tim Pengelola Manajemen Kinerja Organisasi Setjen, penetapan

kinerja 2014, laporan interim setjen per triwulan,

Bimtek/sosialisasi,/FGD/pelatihan SAKIP/BSC dilaksanakan di unit

kerja mandiri, penyusunan pedoman pengelolaan manajemen kinerja


KKP, penyusunan peta strategi dan IKU, penyusunan manual IKU,

pemutakhiran data kinerja per triwulan.

vii. Program Penguatan Pengawasan, melalui penyusunan PermenKP No.

27/PermenKP/2014 tentang Pedoman teknis pengendalian gratifikasi

di lingkungan KKP, KepmenKP No. 31/KepmenKP/2014 tentang

Unit Pengendalian Gratifikasi KKP, kegiatan peringatan Hari Anti

Korupsi 2014, sosialisasi gratifikasi lingkup KKP, evaluasi atas

kebijakan penanganan gratifikasi, pembentukan satgas SPI lingkup

KKP, pembinaan SPI lingkup KKP, identifikasi resiko satuan kerja

lingkup KKP, penanganan pengaduan wistle blower dan pengaduan

masyarakat di KKP (melalui SK Eselon I), penanganan pengaduan

keluhan layanan LPSE, sosialisasi wistle blower, monitoring dan

evaluasi penanganan pengaduan dan wistle blower sistem secara

berkala, menerbitkan PermenKp tentang benturan kepentingan di

lingkungan KKP, rancangan Permen tentang pengisian jabatan secara

terbuka.

viii. Program peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui penyusunan

roadmap layanan publik KKP tahun 2015-2019, penyusunan SOP

standar pelayanan, penerapan disiplin pegawai ASN di lingkungan

KKP dalam pelaksanaan kebijakan penghentian sementara perijinan

usaha perikanan tangkap, alih muatan di laut dan penggunaan

nahkoda dan ABK asing sesuai dengan Permen No.

58/PermenKP/2014 dalam rangka realisasi sistem punishment dan

reward, membentuk sarana layanan terpadu terhadap seluruh

pelayanan (PTSP KKP), pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

pelayanan publik KKP.

10. Sasaran Strategis Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal

Nilai capaian untuk sasaran strategi “Terselenggaranya pengelolaan

anggaran yang optimal” adalah 100%. Nilai ini didukung oleh 3 (tiga) Indikator

Kinerja, yaitu persentase pengendalian dokumen anggaran, persentase ketepatan

pencatatan transaksi keuangan dan BMN dan persentase ketepatan waktu

penyampaian LK. Pencapaian Indikator Kinerja tersebut, sebagai berikut:

52


a. Indikator Kinerja 19 (sembilan belas): Persentase pengendalian dokumen

anggaran.

Prestasi indikator ini diukur terhadap Pemantauan yang telah

dilaksanakan terhadap kinerja penyerapan anggaran 10 unit Eselon I lingkup

KKP atau 100% dari target yang direncanakan selama 12 bulan selama tahun

anggaran 2014. Pada tahun 2014 terealisasi 100% dari target sebesar 100%

dengan persentase capaian 100%. Pencapain target pada indikator ini karena

seluruh dokumen anggaran lingkup KKP telah dapat dilakukan pengendalian

dengan cara (i) melakukan identifikasi kesesuaian dokumen anggaran terhadap

standar biaya, bagan akun standar dan pedoman PBJ; (ii) meningkatkan asistensi

implementasi SPIP ke seluruh Eselon I dan menerima dari Tim pembina SPIP.

Pencapaian ini sama dengan tahun 2013 yang sebesar 100%. Pencapaian akan

terus dipertahankan dengan melanjutkan kegiatan pengendalian yang telah

dilaksanakan, dengan disertai peningkatan kualitas pengendalian.

b. Indikator Kinerja 20 (dua puluh): Persentase ketepatan pencatatan transaksi

keuangan dan BMN.

Indikator ini mengukur jumlah transaksi keuangan maupun BMN yang

dicatat, diikhtisarkan dan disusun sesuai SAP dibandingkan dengan total

transaksi yang dilaksanakan. Pada tahun 2014 terealisasi 100% dari target

sebesar 100% dengan persentase capaian 100%. Hal tersebut menggambarkan

bahwa seluruh transaksi keuangan maupun BMN di lingkup Sekretariat Jenderal

telah dicatat, diikhtisarkan dan disusun sesuai SAP.

Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2013 yang sebesar 96% terjadi

kenaikan realisasi sebesar 4%. Hal ini didukung oleh kegiatan pencatatan semua

jenis transaksi baik keuangan maupun BMN diseluruh satker lingkup sekretariat

Jenderal melalui: (i) Pemantauan ketetapan waktu pelaksanaan pengadaan barag

dan jasa sesuai jadwal; (ii) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyerapan

anggaran.


c. Indikator Kinerja 21 (dua puluh satu): Persentase ketepatan waktu penyampaian

LK (bulanan, triwulanan, semester, tahunan).

Prestasi indikator ini diukur terhadap pelaporan dengan Sistem Akuntansi

Instansi (SAI) tepat waktu dan tidak terdapat surat teguran dari Kementerian

Keuangan.

Pada tahun 2014 terealisasi 100% dari target sebesar 100% dengan

persentase capaian 100%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2013 yang

sebesar 88% terjadi kenaikan realisasi sebesar 12% ini disebabkan oleh

pelaporan yang tepat waktu dan tidak terdapat surat teguran dari Kemenkeu.

Hal yang telah dilakukan untuk mencapai nilai tersebut adalah: (i) semua

jenjang pelaporan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) tepat waktu dan

Menerbitkan SE Kepala Biro tentang penyampaian ADK SAI (SAK dan BMN)

oleh UAPPA/B- E1 dan UAPPA/B-W secara periodik; (ii) Monitoring

penerimaan ADK SAI dari UAPPA/B- E1 dan UAPPA/B W; (ii) Menerbitkan

Surat Teguran bagi unit akuntansi yang terlambat dan/atau tidak menyampaikan

ADK secara periodik.

11. Sasaran Strategis Terselenggaranya publikasi dan pelayanan komunikasi

dengan media dan lembaga yang optimal.

Nilai capaian untuk sasaran strategi “Terselenggaranya publikasi dan

pelayanan komunikasi dengan media dan lembaga yang optimal” adalah 97,06%.

Nilai ini didukung oleh 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu Persentase terpublikasinya

program dan kegiatan KKP melalui media dibanding jumlah publikasi program dan

kegiatan KKP dan Persentase jumlah sosialisasi program dan kegiatan KKP pada

lembaga/stakeholder dibanding jumlah kegiatan sosialisasi yang ada. Pencapaian


a. Indikator Kinerja 22 (dua puluh dua): Persentase terpublikasinya program dan

kegiatan KKP melalui media dibanding jumlah publikasi program dan kegiatan

KKP.

Media merupakan institusi yang difungsikan untuk mengembangkan

kebebasan berpendapat dan menyebarkan informasi ke segala arah, yakni kepada

publik dan institusi lainnya termasuk pemerintah.

54



program dan kegiatan KKP melalui media dibanding jumlah publikasi program

dan kegiatan KKP diharapkan mampu memberikan gambaran secara

menyeluruh terwujudnya citra positif KKP di Masyarakat.

Pada tahun 2014 Persentase terpublikasinya program dan kegiatan KKP

melalui media dibanding jumlah publikasi program dan kegiatan KKP

ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi sebesar 90% dengan persentase

pencapaian sebesar 105,88. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2013

yang sebesar 159% terjadi penurunan realisasi sebesar 69% hal ini disebabkan

pada tahun 2014 merupakan tahun politik dengan pergantian pemerintahan.

Kedepanya KKP melakukan :

1) Penayangan televisi (TV) program bertujuan untuk mempublikasikan

program dan kebijakan kelautan dan perikanan yang disiarkan secara masif

pada media televisi. Kegiatan penayangan TV program yang telah

dilaksanakan mencakup beberapa kegiatan dialog di beberapa televisi

nasional, dengan fokus mengangkat topik/isu tertentu.

Gambar 3.8 Wawancara Menteri KKP dengan stasiun TV TVONE yang ditayangkan secara live

2) Optimalisasi Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial KKP,

Kegiatan Optimalisasi Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial

dimaksudkan untuk membangun sebuah konsep dasar untuk

mengoptimalkan penyebaran informasi melalui media sosial. Kegiatan yang

dilakukan antara lain :


a) mensosialisasikan program aksi dan kinerja yang sudah dilakukan oleh

KKP melalui jejaring sosial media;

b) memanfaatkan jejaring sosial media sebagai ruang berkomunikasi

dengan publik dalam rangka menjaring gagasan publik untuk

mendukung program-program aksi KKP kedepan,

c) membuat perencanaan konten di media sosial dalam rangka membina

kesepahaman antara program KKP dangan masyarakat sehingga terjalin

suatu komunikasi dan interaksi yang produktif dan positif

Sekretariat Jenderal telah mengelola beberapa akun di media sosial,

antara lain facebook, twitter (@KemenKP) dan Youtube. Beberapa media

sosial seperti facebook dan twitter menjadi media interaktif antara

kementerian dengan publik terutama dalam rangka desiminasi informasi.

Gambar 3.9

Tampilan muka Twitter KKP

b. Indikator Kinerja 23 (dua puluh tiga): Persentase jumlah sosialisasi program dan

kegiatan KKP pada lembaga/stakeholder dibanding jumlah kegiatan sosialisasi

yang ada.

Stakeholder atau pemangku kepentingan dapat diartikan sebagai segenap

pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat. Secara

56


sederhana, stakeholder sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau

pihak-pihak yang terkait dengan suatu issu atau suatu rencana.


stakeholder diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh

terhadap kemajuan KKP. Pada tahun 2014 Persentase jumlah sosialisasi

program dan kegiatan KKP pada lembaga/stakeholder dibanding jumlah

kegiatan sosialisasi yang ada ditargetkan sebesar 85 % dan terealisasi sebesar

75%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2013 yang sebesar 125% terjadi

penurunan realisasi sebesar 50%.

Beberapa materi yang disosialisasikan adalah terkait dengan kebijakan

program dan kegiatan KKP. Sosialisasi dilakukan antara lain kepada lembaga

internasional, DPR RI, K/L terkait, Pemerintah Daerah, serta stakeholders

bidang kelautan dan perikanan termasuk non government organization.

Sosialisasi dilakukan dalam bentuk rapat kerja, seminar, workshop, rapat

koordinasi dan lain-lain.

Upaya peningkatan capaian indikator ini antara lain: (i) Menjembatani

terselenggaranya Rapat Kerja (RAKER) antara Menteri Kelautan dan Perikanan

dengan Komisi IV DPR-R, Komite II DPD RI; (ii) Rapat Dengar Pendapat

(RDP) Eselon I Lingkup KKP dengan Komisi IV DPR RI. Hal tersebut

merupakan sarana koordinasi agar program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh

Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat dukungan dari mitra kerjanya

yaitu DPR-RI/stakeholder kelautan dan perikanan.

12. Sasaran Strategis : Terlaksananya pengembangan dan pembinaan kerja sama

internasional dan antarlembaga bidang KP.

Nilai capaian untuk sasaran strategi “Terlaksananya pengembangan dan

pembinaan kerja sama internasional dan antarlembaga bidang KP” adalah 97,22%.

Nilai ini didukung oleh 3 (tiga) Indikator Kinerja, yaitu meningkatnya jumlah

dokumen kerja sama dan perjanjian internasional bidang kelautan dan perikanan

yang disepakati, meningkatnya jumlah kerja sama teknik bidang KP, dan

meningkatnya rasio antara kerja sama yang telah diimplementasikan dengan total

kerja sama yang disepakati. Pencapaian Indikator Kinerja tersebut, sebagai berikut:


a. Indikator Kinerja 24 (dua puluh empat): Meningkatnya jumlah dokumen kerja

sama dan perjanjian internasional bidang kelautan dan perikanan yang

disepakati.

Pada tahun 2014, KKP telah menghasilkan 55 dokumen kerja sama yang

telah disepakati yang terdiri atas 10 kesepakatan kerja sama bilateral, 20

kesepakatan kerja sama multilateral dan 25 kesepakatan kerja sama

antarlembaga. Dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 60 dokumen

kerja sama, pencapaian tahun 2014 sebesar 91,66% dari target. Dibandingkan

Realisasi ini juga lebih tinggi dari tahun 2013, yaitu sebesar 54 dokumen kerja

sama. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa mitra kerja sama yang

melakukan lebih dari 1 kesepakatan kerja sama. Salah satu contoh mitra kerja

sama yang memiliki lebih dari 1 kesepakatan kerja sama adalah Amerika

Serikat, dimana terdapat 3 kesepakatan yang telah dihasilkan dan

diimplementasikan yaitu dengan North Carolina State University (NCSU) USA

tentang Pengembangan Kelembagaan dan Pembangunan Kapasitas di Bidang

Kelautan dan Perikanan, dan dengan Oregon State University serta Mississippi

State University tentang capacity building. Ke depan, akan dilakukan

peningkatan kerja sama dan hubungan baik agar tercipta peluang kerja sama

dengan lebih banyak negara.

b. Indikator Kinerja 25 (dua puluh lima) Meningkatnya jumlah Kerja Sama Teknik

bidang KP

Pada tahun 2014 KKP telah melaksanakan 4 kegiatan kerja sama teknik yaitu:

1) International Training Program on Fisheries Product Processing and

Seashell Handicraft for Melanesian Spearhead Groups (MSG) Members

Countries di Tabanan, Bali

2) Kegiatan magang bagi 10 orang siswa dari Negara anggota MSG di SUPM

Waeheru

3) Program beasiswa pendidikan bagi 5 orang aparatur perikanan asal Timor

Leste di STP Jakarta, dan

4) Pengiriman 3 tenaga ahli pengolahan ikan dan bantuan peralatan pembuatan

kerupuk dari bahan baku ikan kepada Fiji.

58


Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2013 sebanyak 7 kerja sama

teknik, pada tahun 2014 terjadi penurunan realisasi menjadi 4 kerja sama teknik.

Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan sumber pendanaan dalam negeri dalam

melaksanakan kerja sama teknik tersebut. Kerja sama teknik kelautan dan

perikanan ditujukan untuk membantu kegiatan pembangunan sektor kelautan

dan perikanan di Indonesia yang tidak semuanya dapat dilakukan dikarenakan

adanya keterbatasan anggaran pemerintah (APBN).

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian Indikator ini

antara lain melalui pembiayaan kerja sama teknik dilakukan melalui paduan

APBN, pendanaan swasta, kerja sama bilateral dan multilateral, serta dana

perwalian (trust fund) dengan skema “triangular cooperation” sebagai

modalitas kerja sama yang strategis untuk peningkatan peran Indonesia

sebagai penerima sekaligus pemberi bantuan. Triangular cooperation

diharapkan dapat mendorong terciptanya bentuk baru kemitraan segi tiga

antara negara berkembang dengan mitra kerja sama, yang dapat lebih

menyesuaikan dengan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan nasional.

c. Indikator Kinerja 26 (dua puluh enam) Meningkatnya rasio antara kerja sama

yang telah diimplementasikan dengan total kerja sama yang disepakati.

Pada tahun 2014 KKP telah menghasilkan 55 dokumen kerja sama yang

telah disepakati. Dari 55 dokumen kerja sama tersebut, 46 atau 83,63%

diantaranya telah diimplementasikan. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun

2013 yang sebesar 83% terdapat peningkatan sebesar 0,63%. Implementasi

kesepakatan kerja sama disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal KKP

dengan mitra. Faktor internal antara lain masih belum disepakatinya isi substansi

kesepakatan kerja sama tesebut oleh kedua belah pihak, sedangkan faktor

eksternal antara lain disebabkan faktor politik ataupun ekonomi yang terjadi di

kedua belah pihak. KKP akan terus berkoordinasi dengan pihak mitra dan juga

meningkatkan koordinasi lingkup KKP dalam mendorong terlaksananya kerja

sama tersebut.

Selanjutnya, pada tahun 2015 ditargetkan indikator pada sasaran

Terlaksananya pengembangan dan pembinaan kerja sama internasional dan

antarlembaga bidang KP, sebagai berikut:


Tabel 3.15 Nilai Indikator Terlaksananya pengembangan dan pembinaan kerja sama internasional dan

antarlembaga bidang KP


2013

Capaian

2014

Target

2015

Meningkatnya jumlah dokumen kerja sama dan

perjanjian internasional bidang kelautan dan

perikanan yang disepakati

54 55 55

Meningkatnya jumlah Kerja Sama Teknik bidang

KP

7 4 5

Meningkatnya rasio antara kerja sama yang telah

diimplementasikan dengan total kerja sama yang

disepakati

83% 83,63% 85%

13. Sasaran Strategis Tersedianya SDM lingkup Sekretariat Jenderal yang

kompeten dan profesional

Nilai capaian untuk sasaran strategi “Tersedianya SDM lingkup Sekretariat

Jenderal yang kompeten dan profesional” adalah 120% (nilai maksimum). Nilai ini

didukung oleh 1 (satu) Indikator Kinerja, yaitu Indeks Kesejangan Eselon II dan III

Sekretariat Jenderal. Pencapaian Indikator Kinerja tersebut, sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja 27 (dua puluh tujuh): Indeks Kesejangan Eselon II dan III


Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang

Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang

diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat

melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien.

Metode penghitungan indeks kesenjangan kompetensi (IKK) adalah

membandingkan kompetensi yang dimiliki Pejabat Struktural dengan Standar

Kompetensi Manajerial yang dipersyaratkan sesuai dengan Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 3A/KEPMEN-SJ/2014 dan Peraturan Kepala

Badan Kepegwaian Negara Nomor 13 Tahun 2011. Nilai penghitungan IKK

menggunakan rumus berikut ini:

60


!"" = ! !"#$%"&'()*!ℎ!"#$!!"#""$#%!"#$%ℎ!!"#$%!!"#$%#&!!"#$%&%'()!!!"!#$%&!' !!!!100%

Nilai Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon III dan IV lingkup

Sekretariat Jenderal Tahun 2014 mencapai 9,17% (Eselon III = 7,33% dan

Eselon IV = 11,02%) dari target sebesar 50%. Realisasi Capaian IKU ini

dihitung berdasarkan evaluasi rekomendasi hasil asesmen dari Pejabat Struktural

yang telah mengikuti asesmen. Sedangkan penetapan target sebesar 50%

dihitung berdasarkan jumlah pejabat Struktural yang belum mengikuti asesmen

dibandingkan dengan jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti asesmen.

Hal ini menggambarkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh pejabat

Eselon III dan Eselon IV di lingkup Sekretariat Jenderal telah mendekati

kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan struktural yang didudukinya.

Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2013 sebesar 17,90% dan

capaian 170% terjadi kenaikan realisasi sebesar 8.73% pada tahun 2014, hal ini

didorong oleh SDM yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan

dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada unit kerja Eselon I

maupun masyaraat.

Selanjutnya, pada tahun 2015 ditargetkan Indeks Kesejangan pejabat

Eselon II dan Eselon III Sekretariat Jenderal sebagai berikut:

Tabel 3.16 Nilai Indikator Indeks Kesejangan Eselon II dan Eselon III Sekretariat Jenderal


2013

Capaian

2014

Target

2015

Indeks Kesejangan Eselon II dan III


17,90% 9,17% <15%

14. Sasaran Strategis Tersedianya informasi lingkup Sekretariat Jenderal yang

valid, handal dan mudah diakses

Nilai capaian untuk sasaran strategi “Tersedianya informasi lingkup

Sekretariat Jenderal yang valid, handal dan mudah diakses” adalah 104,24%. Nilai

ini didukung oleh 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu Service Level Agreement dan


Persepsi user terhadap kemudahan akses Sekretariat Jenderal. Pencapaian Indikator

Kinerja tersebut, sebagai berikut:

a. Service Level Agreement Sekretariat Jenderal.

Sampai dengan akhir tahun 2014 telah terealisasi 99,43% dari target

sebesar 75% dengan persentase capaian 120%. Data tersebut menggambarkan

bahwa kinerja tingkat layanan yang diberikan terhadap pengguna dalam hal

akses informasi untuk mendapatkan data dan informasi kelautan dan perikanan

yang valid, handal dan mudah diakses tercapai dan bahkan melebihi dari nilai

yang ditargetkan. Peningkatan pencapaian di tahun 2014 ini lebih banyak

dipengaruhi faktor eksternal, yakni terkait peranan penyedia layanan internet dan

pengembangan aplikasi layanan, dimana setiap tahunnya perlu dilakukan

penyempurnaan. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2013 sebesar

99,24% dan capaian 141,77% terjadi kenaikan realisasi sebesar 0,19%, kenaikan

realisasi Indikator ini disebabkan oleh menurunnya gangguan koneksi internet

di lingkungan KKP.

Kegiatan yang dilakukan Sekretariat Jenderal antara lain: (1) Pengelolaan

dan pengembangan Sistem Jaringan LAN (Local Area Network) dengan lokasi

GMB1, 2 dan 3 dan MAN (Metropolitan Area Network) KKP yang terdiri dari

32 lokasi Dinas KP Provinsi, (2) Pengelolaan dan pemeliharan infrastruktur

jaringan internet dan kapasitas bandwith. Upaya pencapaian target di tahun

2015, adalah dengan peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur

jaringan internet serta peningkatan kapasitas Bandwith.

b. Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5) Sekretariat Jenderal.

Pada tahun 2014 telah terealisasi sebesar 3,76 dari target sebesar 4,25.

Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2013 yang sebesar 4, terjadi

penurunan realisasi sebesar 0.11%. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan

capaian indikator ini yaitu dengan memfasilitasi layanan pengadaan barang/jasa

secara elektronik.

Selanjutnya, pada tahun 2015 ditargetkan capaian indikator pada Sasaran

strategis Tersedianya informasi lingkup Sekretariat Jenderalyang valid, handal

dan mudah diakses sebagai berikut:

62


Tabel 3.17 Nilai Indikator untuk sasaran strategis Tersedianya informasi lingkup Sekretariat

Jenderalyang valid, handal dan mudah diakses


2013

Capaian 2014 Target

2015

Service Level Agreement Sekretariat Jenderal. 99,24% 99,43% 99,45%

Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala

likert 1-5) Sekretariat Jenderal

4 3,76 4

15. Sasaran Strategis Terwujudnya good governance & clean government lingkup


Nilai capaian untuk sasaran strategi “Terwujudnya good governance & clean

government lingkup Sekretariat Jenderal” adalah 97,23%. Nilai ini didukung oleh 5

(lima) Indikator Kinerja, yaitu: (i) jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan

eksternal yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi, (ii) tingkat kualitas

akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal, (iii) nilai integritas Sekretariat Jenderal,

(iv) nilai inisiatif anti korupsi Sekretariat Jenderal dan (v) nilai penerapan RB

Sekretariat Jenderal. Pencapaian Indikator Kinerja tersebut, sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja 30 (tiga puluh): Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas

Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi

Pada tahun 2014, jumlah Rekomendasi aparat pengawas Internal untuk

Sekretariat Jenderal adalah sebanyak 311 (terdiri atas 111 temuan/ kejadian dan

200 saran) dengan nilai keuangan sebesar Rp266.500.000 (dua ratus enam puluh

enam juta lima ratus ribu rupiah). Pada tahun 2014, jumlah rekomendasi yang

telah ditindaklanjuti sebanyak 197 (terdiri atas 67 temuan kejadian, 130 Saran)

dengan nilai keuangan Rp91.500.000 (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu

rupiah). Dengan demikian capaian indikator Rekomendasi Aparat Pengawas

Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi sebesar

63,34%. Tidak tercapainya target antara lain disebabkan data dukung yang saat

ini masih dalam proses pengumpulan. Saat ini seluruh rekomendasi tersebut

dalam proses penyelesaian, dalam proses mengumpulkan data dukung dari

masing-masing satker yang terkait temuan itjen dimaksud.


Upaya untuk meningkatkan capaian indikator ini adalah melakukan

koordinasi secara intensif untuk memastikan rencana aksi tindak lanjut hasil

temuan APIEP dilaksanakan oleh seluruh Satker serta segera mengumpulkan

seluruh data dukung yang diperlukan.

b. Indikator Kinerja 31 (tiga puluh satu): Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja


Pada tahun 2014 Sekretariat Jenderal mendapatkan kriteria AKIP A dari

target kriteria AKIP A. Nilai AKIP Sekretariat Jenderal sebesar 79,81 pada

tahun 2014 meningkat sebesar 1,14% dibandingkan pada tahun 2013 sebesar

78,91 dikarenakan peningkatan yang signifikan pada nilai perencanaan kinerja

sebesar 28,68, capaian ini masih dapat ditingkatkan.

Capaian nilai AKIP Sekretariat Jenderal telah sebanding dengan nilai

AKIP KPK, Kementerian Keuangan, BPK, BPKP, Menpan RB dan Bappenas.

Dibandingkan dengan target sampai dengan akhir RPJMN tahun 2014, capaian

sudah sesuai dengan target yaitu, nilai AKIP A.

Program/kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian kinerja antara

lain: kegiatan penyusunan TAPJA telah dilaksanakan dengan tepat waktu,

penetapan target telah tepat sasaran, telah dibuat rencana aksi triwulanan,

pengukuran kinerja sudah berbasis teknologi informasi. Pengelolaan kinerja

sudah menggunakan alat manajemen berupa BSC dan telah ditetapkan tim

pengelola kinerja organisasi, seluruh pegawai telah mengisi SKP (SIPKINDU)

c. Indikator Kinerja 32 (tiga puluh dua): Nilai Integritas Sekretariat Jenderal

Nilai integritas Sekretariat Jenderal mengadopsi langsung nilai Integritas

KKP yang di peroleh dari hasil penilaian oleh KPK. Nilai Integritas KKP

merupakan nilai kualitas pelayanan publik atas persepsi pengguna layanan

terhadap praktek korupsi yang terjadi di lingkungan KKP. Nilai integritas

merupakan hasil Survei Integritas yang dilakukan oleh KPK. Penilaian indikator

Nilai Integritas dilakukan oleh KPK, dengan tujuan untuk mewujudkan

pemerintahan yang good governance dan clean government.

Nilai integritas KKP tahun 2014 sebesar 7,46. Nilai tersebut melebihi

target yang ditetapkan oleh Itjen sebesar 6,75 sehingga pencapaian target sebesar

64


112,59%. Pencapaian nilai tersebut didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan,

yaitu, evaluasi pelayanan publik, pemantauan pada Satker Pusat KKP atas

pelaksanaan Permen KP Nomor 2 tahun 2012 tentang Pelayanan Publik di

Lingkungan KKP, penandatanganan pakta integritas dan pembentukan zona

integritas/wilayah bebas korupsi. Dalam perkembangannya nilai integritas KKP

mengalami fluktuatif, namun nilai-nilai yang dicapai tersebut selalu berada

diatas nilai rata-rata nasional.

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target kedepannya antara

lain melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh.

d. Indikator Kinerja 33 (tiga puluh tiga): Nilai Inisiatif anti korupsi Sekretariat

Jenderal

Kegiatan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) bertujuan menjadi

suatu alat ukur dalam menilai kemajuan suatu instansi dalam mengembangkan

upaya pemberantasan korupsi. Biro kepegawaian sebagai satuan unit kerja

sekaligus koordinator PIAK lingkup Sekretariat Jenderal mendukung

tercapainya pelaksanaan PIAK dan berkoordinasi dengan seluruh unit Eselon II

lingkup Sekretariat Jenderal. Pada tahun 2014 terealisasi Nilai piak sekretariat

jenderal sebesar 8,74 dari target sebesar 8 dengan persentase capaian 109,25%.

Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2013 yang sebesar 7,7 terjadi

kenaikan realisasi sebesar 11,89%, Pencapaian kinerja ini didukung oleh seluruh

unit kerja Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal. Kegiatan yang terlaksana

untuk mendukung indikator ini adalah pengumpulan bukti kegiatan pelayanan

terhadap masyarakat atau pegawai dalam rangka mendukung penerapan anti

korupsi.

c. Indikator Kinerja 34 (tiga puluh empat): Nilai Penerapan RB Sekretariat

Jenderal

Pencapaian indikator kinerja nilai penerapan RB pada tahun 2014 sebesar

84,26 dengan persentase capaian 105,32%. Nilai tersebut diambil dari hasil

penilaian mandiri yang dilakukan oleh tim Inspektorat Jenderal. Dibandingkan

dengan realisasi pada tahun 2013 sebesar 79,1 terjadi kenaikan realisasi sebesar

5,2%. Kenaikan ini didukung dengan adanya kesesuaian bukti-bukti yang

dibutuhkan dalam lembar kerja evaluasi pelaksanaan RB.


Rincian lndeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal adalah sebagai

berikut:

1) Komponen pengungkit mendapat skor 53,92 dari nilai maksimal sebesar 60).

Komponen tersebut meliputi (i) Manajemen Perubahan, (ii) Penataan

Peraturan Perundang-Undangan, (iii) Penataan dan Penguatan Organisasi,

(iv) Penataan Tata Laksana, (v) Penataan Sistem Manajemen SDM, (vi)

Penguatan Akuntabilitas, (vii) Penguatan Pengawasan, dan (viii)

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

2) Komponen hasil mendapat skor 30,34 dari nilai maksimal sebesar 40).

Komponen tersebut meliputi (i) Kapasitas dan Akuntablitas Kinerja

Organisasi, (ii) Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, dan (iii) Kualitas

Pelayanan Publik.

Upaya untuk meningkatkan capaian indikator ini melalui pengembangan

pengelolaan kinerja individu, peningkatan akuntabilitas kinerja melalui evaluasi

kinerja perbulan, peningkatan kualitas pelayanan publik.

16. Sasaran Strategis: Terkelolanya anggaran Sekretariat Jenderal secara optimal

Nilai capaian untuk sasaran strategi “Terkelolanya anggaran Sekretariat

Jenderal secara optimal” adalah 89,35%. Nilai ini didukung oleh 1 (satu) Indikator

Kinerja, yaitu Presentase Penyerapan DIPA Sekretariat Jendera. Pencapaian


a. Indikator Kinerja 35 (tiga puluh lima): Presentase Penyerapan DIPA Sekretariat

Jenderal

Persentase Penyerapan DIPA Sekretariat Jenderal dari pagu sebesar

Rp369.624.434.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus dua

puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) pada tahun 2014

telah dapat direalisasikan sebesar Rp313.751.186.149,- (tiga ratus tiga belas

miliar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu seratus

empat puluh sembialn rupiah) atau sebesar 84,88%. Apabila dibandingkan

dengan realisasi tahun 2013 yang besarnya 89,95%, kinerja realisasi keuangan

menunjukan penurunan. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh tidak dapat

terealisasinya belanja modal untuk pembangunan Gedung Mina Bahari IV

sebesar 37,9 Milyar yang akan direkomposisi pada tahun 2015 sesuai dengan

66


surat Menteri Kelautan dan Perikanan No. B. 1112/SJ/PL.220/XII/2014 tanggal

19 Desember 2014 perihal pengusulan rekomposisi anggaran kegiatan tahun

jamak pembangunan gedung kantor KKP.

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2014, Sekretariat Jenderal mengelola anggaran sebesar

Rp369.624.434.000,-, yang dibagi ke dalam 10 satker, termasuk 34 satker di

provinsi. Sampai dengan 31 Des realisasi penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal

mencapai Rp313.751.186.149,- (tiga ratus tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh

satu juta seratus delapan puluh enam ribu seratus empat puluh sembialn rupiah) atau

84,88 %

Secara rinci, alokasi pagu anggaran dan realisasi sebagaimana dijelaskan

pada tabel berikut :

Documents

laporan kinerja sekretariat jenderal sekretariat jenderal 2015